Xcloud.id

partai: PDIP

  • 9 Ketika Spanduk "Serang" Megawati Muncul di Bogor Jelang Kongres PDIP… Megapolitan

    9 Ketika Spanduk "Serang" Megawati Muncul di Bogor Jelang Kongres PDIP… Megapolitan

    Ketika Spanduk “Serang” Megawati Muncul di Bogor Jelang Kongres PDIP…
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Sebuah spanduk berukuran sekitar 3×3 meter dengan latar belakang hitam muncul di dinding pinggir Tol Bogor Outer Ring Road (BORR), pada Rabu (18/12/2024).
    Spanduk tersebut menampilkan gambar Ketua Umum PDI-Perjuangan,
    Megawati Soekarnoputri
    , yang disertai tulisan ‘Megawati Ketum Ilegal’.
    Dalam gambar tersebut, wajah Megawati tampak menunjukkan raut muka sedih.
    Selain itu, spanduk tersebut menyampaikan tuduhan bahwa Megawati melanggar Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Pasal 70 Ayat 1, yang menyatakan bahwa kongres merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam partai.
    Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Bogor Dadang Iskandar Danubrata menegaskan bahwa pihaknya tetap solid mendukung kepemimpinan Megawati dan tidak akan terpengaruh oleh provokasi semacam ini.
    “Seluruh pengurus partai dan kader PDI Perjuangan Kota Bogor menolak provokasi yang berniat mengadu domba dan merusak PDI Perjuangan. PDIP Kota Bogor tetap solid dan fatsun kepada Ketua Umum PDI Perjuangan, Ibu Hj. Megawati Soekarnoputri. Merdeka!” ungkap Dadang saat dihubungi
    Kompas.com
    , Kamis (19/12/2024).
    Dadang juga menyatakan bahwa spanduk tersebut dipasang secara ilegal dan bukan oleh kader partai.
    “Pemasangan secara ilegal bukan resmi. Itu usaha yang dilakukan orang pengecut yang berniat mengganggu kongres partai 2025 dan mengadu domba internal,” kata Dadang.
    Ia menambahkan bahwa spanduk tersebut segera dicopot oleh DPC PDIP Bogor, dan menduga bahwa pemasangannya dilakukan pada malam hari.
    Pihaknya pun telah melaporkan pemasangan spanduk ilegal ini ke aparat keamanan.
    “Mudah-mudahan tidak ada lagi, karena semua kader saya instruksikan supaya mengawasi wilayahnya. Saya sarankan jangan coba-coba lagi berani pasang itu (spanduk) di Kota Bogor,” kata Dadang.
    Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri telah mengeluarkan instruksi agar seluruh kader siaga satu dalam menghadapi upaya pihak luar yang berusaha mengacak-acak internal partai.
    Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus menjelaskan bahwa instruksi itu disampaikan setelah pengurus partai mengendus adanya serangan menjelang
    kongres 2025
    .
    “Diserukan kepada seluruh jajaran partai agar bersiap siaga untuk melawan berbagai bentuk upaya untuk menyerang PDI Perjuangan. Dalam bahasa Ibu Megawati, mengaut-autkan, kira-kira seperti itu,” ujar Deddy dalam konferensi pers pada Kamis (19/12/2024).
    Deddy juga mengungkapkan bahwa isu-isu yang menyudutkan PDIP di bawah kepemimpinan Megawati muncul melalui pemasangan spanduk di sejumlah titik di Jakarta.
    “Kami melihat bahwa bertebaran spanduk ini dan kemudian adanya beberapa indikasi pengerahan
    buzzer-buzzer
    dan informasi-informasi sesat tentang PDI Perjuangan,” kata Deddy.
    Ketika ditanya lebih lanjut, Ketua DPP PDI-P Ronny Talapessy menambahkan bahwa kondisi ini menciptakan situasi siaga satu di internal partai untuk merespons upaya yang dianggap mengancam PDI Perjuangan.
    “Dengan beredarnya baliho dan spanduk yang sifatnya menghasut telah menciptakan kondisi siaga-1 di internal PDI Perjuangan untuk memberikan reaksi terhadap adanya upaya ‘mengawut-awut’ PDI Perjuangan menjelang Kongres PDI Perjuangan sebagaimana yang dinyatakan oleh Ibu Megawati Soekarnoputri,” katanya.
    Pengamat politik dari UIN Jakarta, Ahmad Bakit Ihsan, menilai bahwa kemunculan spanduk ilegal yang menyerang Megawati bisa jadi simbol kekecewaan dari sejumlah pihak setelah partai memecat kader-kader yang dianggap tidak loyal.
    “Banyak makna yang bisa ditangkap di balik pemasangan spanduk bernada gugatan terhadap Megawati. Satu, adanya kekecewaan terhadap pemecatan kader-kader PDIP yang dianggap tidak loyal,” kata Ahmad saat dihubungi
    Kompas.com
    pada Jumat (20/12/2024).
    Ahmad juga melihat bahwa Megawati sebagai tokoh sentral PDIP menjadi target manuver pihak-pihak tertentu, terutama menjelang kongres yang akan datang.
    “PDIP di tingkat pusat di bawah kendali Megawati masih mengambil jarak dengan pemerintah, sehingga beragam gerakan dilakukan oleh yang berkepentingan untuk menggoyang Megawati,” imbuhnya.
    Dia mengatakan, keberadaan PDIP sebagai partai yang menguasai lembaga eksekutif dan legislatif selama dua periode terakhir, masih dinilai sebagai tantangan bahkan ancaman oleh partai lain.
    Ahmad menilai, ada pihak-pihak yang ingin mengucilkan atau mengkanalisasi PDI-P dari konstelasi politik Indonesia. Dan, upaya ini dinilai cukup berhasil setelah melihat hasil Pemilu.
    “PDIP yang berhasil menguasai eksekutif dan legislatif selama dua periode merupakan tantangan bagi partai lainnya, sehingga perlu “dikanalisasi” dan berhasil. PDIP periode sekarang hanya menang di legislatif dan itu pun dibuat sendirian,” kata Ahmad.
    Ia menganggap spanduk tersebut sebagai bagian dari kompetisi politik antar elite yang berusaha meraih kekuasaan di luar mekanisme prosedural.
    “Ya, ini bagian dari dinamika kompetisi politik antar elite yang berusaha meraih kekuasaan melampaui mekanisme prosedural,” tutup Ahmad.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Babak Baru Seteru PDIP Vs Jokowi: Isu Cawe-cawe Jelang Kongres

    Babak Baru Seteru PDIP Vs Jokowi: Isu Cawe-cawe Jelang Kongres

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Perseteruan PDIP dengan Presiden RI ketujuh Joko Widodo memasuki babak baru usai pemecatan yang bersangkutan sebagai kader pada Senin (16/12).

    PDIP mengumumkan surat pemecatan Jokowi bersama anak dan menantunya, Gibran Rakabuming dan Bobby Nasution. Ketiganya dianggap melanggar kode etik dan disiplin partai dengan melawan secara terang-terangan keputusan partai yang mencalonkan Ganjar Pranowo-Mahfud MD di Pilpres 2024.

    Jokowi disebut, justru mendukung calon yang diusung Koalisi Indonesia Maju (KIM).

    Kini, PDIP mengaku mengendus upaya Jokowi cawe-cawe terhadap partai lewat pergantian Sekjen yang dijabat Hasto Kristiyanto. Kabar itu disampaikan Ketua DPP PDIP Deddy Yevry Sitorus saat ditanya awak media dalam jumpa pers di kantor DPP PDIP, Jakarta, Kamis (19/12) malam.

    “Saya rasa kita tidak berbeda pendapat. Jadi indikasi yang Anda sampaikan itu kami tidak akan membantah [Cawe-cawe Jokowi],” kata dia.

    Deddy tak mengungkap lebih detail ihwal kabar tersebut. Namun, dia mengaku telah mendengarnya dan itu sengaja dihembuskan dalam beberapa waktu terakhir jelang pelaksanaan kongres partai pada 2025 mendatang.

    Sementara, Ketua DPP PDIP Bidang Reformasi Hukum Nasional, Ronny Talapessy menginstruksikan kepada semua kader mulai bersiaga terhadap upaya pihak yang ingin mengacak-acak partai jelang pelaksanaan Kongres V.

    Ronny merespons sejumlah baliho yang bertebaran dan mempertanyakan keabsahan kepemimpinan Megawati Soekarnoputri yang diperpanjang sejak Juni lalu. Dia menyebut ada upaya dari sejumlah pihak saat ini untuk mengacak-acak ketua umum dan partainya.

    “Dengan beredarnya baliho dan spanduk yang sifatnya menghasut telah menciptakan kondisi siaga-1 di internal PDI Perjuangan untuk memberikan reaksi terhadap adanya upaya ‘mengawut-awut’ PDI Perjuangan menjelang Kongres PDI Perjuangan sebagaimana yang dinyatakan oleh Ibu Megawati Soekarnoputri,” kata Ronny.

    (thr/DAL)

    [Gambas:Video CNN]

  • Perburuan Harun Masiku, Ketua KPK: Ini Utang yang Berkepanjangan

    Perburuan Harun Masiku, Ketua KPK: Ini Utang yang Berkepanjangan

    loading…

    Ketua KPK Setyo Budiyanto bakal terus mencari untuk mengadili tersangka kasus dugaan suap Pergantian Antar Waktu (PAW) anggota DPR yang buron, Harun Masiku. Foto: Dok SINDOnews

    JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bakal terus mencari untuk mengadili tersangka kasus dugaan suap Pergantian Antar Waktu (PAW) anggota DPR yang buron, Harun Masiku . Perburuan Harun Masiku bagaikan utang yang harus dibayarkan.

    “Kami akan melihat perkembangan sudah sejauhmana kerja sama, penyelidikan, dan lain-lain. Ini utang yang memang sudah cukup lama dan cukup panjang,” ujar Ketua KPK Setyo Budiyanto usai sertijab pimpinan KPK di Jakarta, Jumat (20/12/2024).

    Baca Juga

    Pernyataan tersebut merespons banyaknya aksi mahasiswa di depan Gedung Merah Putih yang mendesak KPK menangkap bekas caleg PDIP itu.

    Menurut dia, semua insan KPK satu suara ingin segera menangkap Harun Masiku. “Saya yakin semua orang yang menjadi pimpinan, menjadi deputi, menjadi direktur punya keinginan besar untuk menuntaskan supaya dapat menyelesaikan perkara ini,” kata Setyo.

    “Mudah-mudahan dengan dukungan doa semuanya, kita bisa menuntaskan,” sambung jenderal polisi itu.

    (jon)

  • Resmi Dipecat PDIP, Jokowi dan Gibran Kompak Respons Begini

    Resmi Dipecat PDIP, Jokowi dan Gibran Kompak Respons Begini

    Jakarta, CNBC Indonesia – Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) pada pekan ini resmi memecat Presiden RI ke-7 Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden RI saat ini Gibran Rakabuming Raka dari kader partai berlambang Banteng itu.

    Sejatinya pemecatan itu tertuang dalam Surat Keputusan nomor 1649/KPTS/DPP/XII/2024. PDIP memecat Jokowi, Gibran, dan Wali Kota Medan Bobby Nasution, serta 27 kader lainnya dari partai. Keputusan itu dibacakan oleh Ketua Bidang Kehormatan DPP PDIP Komarudin Watubun.

    “Saya mendapat perintah langsung dari Ketua Umum PDIP untuk mengumumkan secara resmi, sesuai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai di depan seluruh jajaran Ketua DPD Partai se-Indonesia. DPP Partai akan mengumumkan surat keputusan pemecatan terhadap saudara Joko Widodo, Saudara Gibran Rakabuming Raka, dan Saudara Bobby Nasution serta 27 anggota lain yang kena pemecatan,” kata Komarudin seperti dalam video yang diterima Detikcom, Senin (16/12/2024).

    Lalu apa respons Jokowi dan Gibran?

    Jokowi menegaskan, bahwa ia tak masalah dengan pemecatannya sebagai kader PDIP. Ia menghormati keputusan tersebut. “Ya nggak apa, nggak apa saya menghormati itu,” kata Jokowi mengutip Detikcom, saat ditemui di rumahnya di Kelurahan Sumber, Solo, dikutip Sabtu (21/12/2024).

    Jokowi mengatakan tidak akan membela diri ataupun memberikan penilaian terkait pemecatan dirinya dan keluarga. Apalagi, kata Jokowi, pemecatan tersebut juga sudah diputuskan.

    “Dan saya tidak dalam posisi untuk membela atau memberikan penilaian karena keputusan itu sudah terjadi,” ungkapnya.

    Jokowi menyebut bahwa nanti waktu yang menguji terkait pemecatan tersebut. “Nanti, nanti waktu yang akan mengujinya, saya rasa itu saja,” pungkasnya.

    Saat ditanya apakah akan mengembalikan kartu tanda anggota (KTA) PDIP yang masih ia simpan, Jokowi enggan menjawab. Dia hanya tertawa.

    Gibran menghormati keputusan PDIP. Saat ini, Gibran akan berfokus membantu Presiden Prabowo Subianto sebagai Wapres. “Kami menghargai dan menghormati keputusan partai,” ujar Gibran di Pangkalan TNI AU, Bandara Halim Perdanakusuma, pada Selasa lalu (17/12/2024).

    “Saat ini saya pribadi akan lebih fokus untuk membantu Bapak Presiden Prabowo,” lanjutnya.

    Ketika ditanya apakah akan bergabung ke partai apa, Gibran menjawab singkat. “Tunggu saja,” imbuh Gibran.

    (pgr/pgr)

  • Isu Politik Terkini: Jokowi Dinilai Cocok Gabung Gerindra hingga Zulhas Umumkan Pengurus PAN

    Isu Politik Terkini: Jokowi Dinilai Cocok Gabung Gerindra hingga Zulhas Umumkan Pengurus PAN

    Jakarta, Beritasatu.com – Sejumlah isu politik terkini menjadi fokus pembaca pada Jumat (13/12/2024). Berita mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang dinilai cocok gabung Gerindra menjadi isu politik yang hangat diperbicangkan pembaca Beritasatu.com.

    Isu politik lainnya, terkait optimisme publik terhadap Prabowo-Gibran untuk menjalankan program prioritasnya, Zulkifli hasan yang mengumumkan susunan pengurus PAN, Efendi Simbolon yang mengajak Megawati dan Jokowi berdamai, hingga survei LPI terkait kinerja menteri Kabinet Merah Putih.

    Berikut isu politik terkini Beritasatu.com.

    1. Publik Nilai Jokowi Cocok Gabung dengan Partai Gerindra
    Hasil survei terbaru Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) menunjukkan mayoritas publik menilai Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) cocok bergabung dengan Partai Gerindra seusai keluar dari PDIP. Kehadiran Jokowi di Gerindra akan saling menguntungkan dan faktor kedekatan dengan Presiden Prabowo Subianto menjadi salah satu pengikat.

    Hal ini disampaikan Wakil Direktur LPI Ali Ramadhan dalam acara peluncuran hasil survei bertajuk “Evaluasi Kabinet Merah Putih Akhir Tahun 2024 dan Proyeksi Tahun 2025” di Hotel Aryaduta, Semanggi, Jakarta Pusat, Jumat (20/12/2024).

    Berdasarkan data hasil survei tentang partai Jokowi, kata Ali, sebanyak 37,84% responden menginginkan dia bergabung dengan Partai Gerindra. Lalu disusul dengan Partai Golkar sebanyak 23,48%, PKB sebanyak 8,15%, PAN sebanyak 6,58%, Partai Demokrat 5,53% dan terakhir PKS sebanyak 2,52%. Sisanya responden menjawab tidak tahu atau tidak menjawab.

    2. Mayoritas Publik Optimistis Prabowo-Gibran Bakal Sukses Wujudkan Program Prioritas
    Survei terbaru Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) menunjukkan mayoritas publik optimistis pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka bisa memujudkan visi misi dan program prioritas, seperti makan bergizi gratis, swasembada pangan, energi dan hilirisasi. Dengan komposisi kabinet saat ini, publik menilai Prabowo-Gibran bisa melanjutkan apa yang sudah dimulai oleh pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) dengan program-program prioritasnya.

    Sebanyak 63,1% responden menilai cukup yakin dan 16,5% menilai sangat yakin bahwa Prabowo-Gibran mampu meneruskan dan mengembangkan apa yang telah dilakukan oleh Presiden Jokowi sebelumnya. Sementara publik yang tidak yakin Prabowo-Gibran mampu mewujudkan programnya sebanyak 2,2% dan kurang yakin sebanyak 13,5%. Sisanya menjawab tidak tahu dan tidak menjawab.

    3. Zulhas Umumkan Pengurus PAN, Menteri Sakti Wahyu jadi Waketum
    Selain berita publik yang menilai Jokowi cocok masuk Gerindra, isu politik lainnya yang juga menjadi perbincangan hangat yakni Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan (Zulhas) mengumumkan jajaran pengurus PAN yang menjadi menteri dan utusan presiden di Kabinet Merah Putih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Zulhas menyebut ada sembilan pengurus PAN yang masuk dalam Kabinet Merah Putih.

    Selain Zulhas yang menjabat menteri koordinator bidang pangan, delapan pengurus PAN yang berada di jajaran kabinet Prabowo-Gibran adalah Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq, Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi, Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso, Wakil Menteri Desa dan PDT Yandri Susanto, Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya, dan Utusan Khusus Presiden Bidang Pariwisata Zita Anjani.

    4. Effendi Simbolon Ajak Megawati Berdamai dengan Jokowi
    Mantan politisi PDIP Effendi MS Simbolon menyampaikan pesan Natal agar Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) bisa berdamai dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Pesan ini disampaikan Effendi Simbolon saat menggelar Simbolon Mar Natal 2024 di Gedung Smesco, Jakarta pada Kamis (19/12/2024) malam.

    Effendi Simbolon menilai hingga saat ini masih banyak yang mencintai sosok Jokowi. Menurutnya, jasa Jokowi bagi partai maupun bangsa ini begitu besar.

    Dalam kesempatan tersebut Effendi Simbolon juga berharap pada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk membawa Indonesia kepada keadaan yang lebih baik.

    5. Daftar 10 Menteri Terbaik Kabinet Merah Putih, Budi Gunawan Tempati Posisi Teratas
    Hasil survei terbaru Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) menunjukkan Menko Polkam Budi Gunawan menjadi menteri terbaik Kabinet Merah Putih atau kabinet Prabowo-Gibran.

    Berdasarkan hasil survei LPI tersebut menunjukkan mayoritas responden menilai kinerja Budi Gunawan terbaik di antara 10 menteri kabinet yang terjaring, meskipun selisih dengan menteri yang lain tidak terlalu berbeda jauh.

    Dari berbagai aspek yang diukur LPI, Budi Gunawan unggul dibandingkan menteri yang lainnya, yakni di aspek kinerja, dimensi progam kerja, dan kapasitasnya bekerja sesuai dengan visi-misi Pemerintahan Prabowo-Gibran. Ali mengatakan sebanyak 92,36% responden menilai Budi Gunawan mempunyai kecakapan, well communicated terhadap awak media serta mempunyai kapasitas dan pengalaman yang lebih dari cukup untuk memimpin institusinya.

    Demikian berita-berita politik terkini yang menarik perhatian pembaca Beritasatu.com, di antaranya Jokowi yang dinilai cocok gabung Gerindra.

  • Kaleidoskop 2024: Pramono Menang, Ridwan Kamil Keok, Anies Gagal Maju – Halaman all

    Kaleidoskop 2024: Pramono Menang, Ridwan Kamil Keok, Anies Gagal Maju – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Daerah Khusus Jakarta (DKJ) telah mengumumkan pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur nomor urut 3, Pramono Anung-Rano Karno, sebagai pemenang pemilihan kepala daerah (Pilkada) Jakarta 2024.

    Pramono-Rano sukses mengamankan kursi gubernur dan wakil gubernur Jakarta, setelah mengalahkan rival utama mereka, pasangan nomor urut 1, Ridwan Kamil-Suswono dan pasangan nomor urut 2, Dharma Pongrekun-Kun Wardana.

    Namun, gagalnya petahana Anies Baswedan  maju sebagai calon gubernur Jakarta menjadi menarik perhatian semua pihak.

    Sebab, mantan calon presiden ini diprediksi menjadi salah satu tokoh kunci dalam perhelatan Pilkada Jakarta 2024.

    Sebagai kota episentrum politik Indonesia, Jakarta telah menjadi panggung pertarungan yang menarik perhatian publik. 

    Nama Anies Baswedan awalnya santer disebut akan maju sebagai calon gubernur Jakarta.

    Bahkan, PKS, NasDem, dan PKB sempat menyatakan dukungan terhadapnya.

    Namun, belakangan PKS, NasDem, dan PKB membatalkan keputusannya, lalu mendukung pasangan Ridwan Kamil-Suswono.

    Calon gubernur Jakarta Ridwan Kamil (RK) mengatakan Pilkada Jakarta 2024 berpotensi dua putaran berdasarkan hasil perhitungan cepat atau quick count lembaga survei hari ini.  (Tribunnews/Rahmat Fajar Nugraha)

    Atas hal tersebut, Anies dipastikan gagal maju sebagai calon gubernur. Sebab, syarat pencalonan kepala daerah, yaitu mendapatkan dukungan 20 persen kursi DPRD dan atau 25 persen suara sesuai Undang-undang Pilkada.

    Sejatinya, Anies bisa saja maju melalui jalur independen. Namun, dia beralasan bahwa dirinya sudah menjalin kerja sama cukup panjang dengan partai.

    “Ya, kita sudah bekerja sama dengan partai sejak panjang. Dan bahkan percakapan dengan partai sudah panjang, ya kita terus bekerja bersama dengan partai,” kata Anies di kawasan Taman Kota, Kembangan, Jakarta Barat, Jumat (9/8/2024)

    Setelah PKS, NasDem, dan PKB beralih dukungan, partai politik pendukung Ridwan Kamil-Suswono semakin gemuk.

    Mereka mendapatkan dukungan dari 13 partai di antaranya NasDem, PKS, PAN, PKB, Golkar, Partai Gerindra, PPP, Partai Demokrat, Perindo, Partai Garuda, PBB, PSI, dan Partai Gelora.

    Pasangan Ridwan Kamil-Suswono mulanya diprediksi akan melawan kotak kosong. Tak sedikit pihak yang mengkritisi.

    Mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok berkeyakinan warga Jakarta akan memilih kotak kosong di Pilkada Jakarta 2024.

    Ahok mengatakan, kotak kosong akan menang apabila melawan Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus di Pilkada Jakarta 2024.

    “Saya yakin ya, kalau KIM itu lawan kotak kosong, saya kira masyarakat Jakarta akan melawan pilih kotak kosong,” kata Ahok di Masjid At-Taufiq, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Sabtu (17/8/2024).

    Namun, Ridwan Kamil-Suswono batal melawan kotak kosong setelah mendapatkan penantang dari jalur independen, yakni Dharma-Kun.

    Dharma-Kun berhasil maju melalui jalur independen setelah mendapatkan dukungan dari 677.468 warga melalui salinan Kartu Tanda Penduduk (KTP). 

    Langkah Dharma-Kun maju di Pilkada Jakarta mendapatkan banyak protes dari masyarakat karena diduga melakukan pencatutan nomor induk kependudukan ratusan warga.

    Kendati demikian, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DKI Jakarta menyatakan bahwa Dharma-Kun tak melanggar pidana Pemilu atas dugaan pencatutan tersebut, sehingga diloloskan.

    Ketika itu, Pilkada Jakarta hampir dipastikan hanya diikuti dua pasangan calon. Namun, angin segar datang untuk PDI Perjuangan (PDIP), satu-satunya partai yang belum menentukan dukungan.

    PDIP pun bisa mengusung pasangan berkat putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 60 /PUU-XXII/2024 yang menurunkan ambang batas pencalonan Pilkada atas gugatan Partai Buruh dan Partai Gelora.

    Dalam putusan MK, ambang pencalonan gubernur Jakarta hanya membutuhkan 7,5 persen suara di pemilihan legislatif sebelumnya.

    Putusan ini juga sempat membawa angin segar bagi Anies untuk maju di Pilkada Jakarta. Sebab, PDIP berencana mengusungnya berpasangan dengan Rano.

    Bahkan, Anies sempat mendatangi Kantor DPP PDIP di Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta pada Senin (26/8/2024).

    Anies memakai batik tenun berwarna merah dan datang melalui pintu samping Kantor DPP PDIP tanpa diketahui awak media. 

    Dia datang ke DPP PDIP saat partai berlambang banteng moncong putih itu mengumumkan calon kepala daerah yang diusung di Pilkada 2024.

    Bahkan, dalam sebuah foto yang beredar, mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu sempat berbincang dengan Rano.

    Namun, dari sekian nama yang diumumkan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, Pilkada Jakarta tak disebut. Anies pun meninggalkan Kantor DPP PDIP tanpa diketahui awak media. 

    Keesokan harinya pada Selasa (27/8/2024), Bendahara Umum PDIP, Olly Dondokambey, mengumumkan partainya akan mendaftarkan pasangan Pramono-Rano ke KPU.

    “Pak Pram besok mendaftar jam 11.00 WIB di KPU sama Rano Karno,” kata Olly ketika itu.

    Alhasil, pada Rabu (28/8/2024), PDIP pun mendaftarkan pasangan Pramono-Rano ke KPU DKJ, sehari menjelang penutupan pendaftaran.

    Anies Dukung Pramono

    Meski hanya didukung PDIP yang kemudian disusul Partai Hanura dan Partai Ummat, Pramono-Rano berhasil memenangkan Pilkada Jakarta.

    Kemenangan Pramono-Rano tak terlepas dari dukungan Anies dan Ahok melalui pendukung mereka, yakni Anak Abah dan Ahokers.

    Anies Baswedan kedatangan calon gubernur dan calon wakil gubernur Jakarta Pramono Anung-Rano Karno. (TRIBUNNEWS)

    Bahkan, Anies dan Ahok secara terpisah beberapa kali ikut blusukan ke warga mengkampanyekan Pramono-Rano.

    Sementara Ridwan Kamil-Suswono terpaksa menerima kekalahan meksipun didukung Presiden Prabowo Subianto dan Presiden ke-7 Joko Widodo atau Jokowi.

    Hasil Rekapitulasi KPU

    Pada Minggu (8/12/2024), KPU DKJ secara resmi mengumumkan hasil perolehan suara Pilkada Jakarta 2024.

    Hasil rekapitulasi KPU DKJ menunjukkan pasangan Pramono-Rano unggul dengan 2.183.239 suara atau 50,07 persen.

    Disusul Ridwan Kamil-Suswono sebanyak 1.718.160 suara atau 39,40 persen. Sementara, Dharma Pongrekun-Kun Wardana hanya 459.230 suara atau 10,53 persen.

    Mengacu pada hasil tersebut, Pilkada Jakarta hanya berlangsung satu putaran dan dimenangkan Pramono-Rano.

    Sebab, Undang-Undang nomor 2 tahun 2024 tentang Daerah Khusus Jakarta telah mengatur bahwa calon gubernur dan wakil gubernur yang memperoleh suara lebih dari 50 persen ditetapkan sebagai gubernur dan wakil gubernur terpilih.

    Ridwan Kamil-Suswono dan Dharma-Kun sempat berencana menggugat hasil Pilkada Jakarta ke Mahkamah Konstitusi (MK).

    Namun, belakangan mereka memutuskan batal untuk mengajukan gugatan ke penjaga konstitusi tersebut.

    KPU DKJ menyatakan penetapan gubernur dan wakil gubernur terpilih paling lambat setelah mendapat Buku Register Perkara Konstitusi (BRPK) dari Mahkamah Konstitusi.

    Adapun, Pramono-Rano akan dilantik pada 7 Februari 2025 sesuai Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota. 

    Pada Pasal 22A di peraturan itu tertulis bahwa pelantikan gubernur dan wakil gubernur dalam Pilkada Serentak 2024 dilaksanakan secara serentak pada 7 Februari 2025.

     

  • 10 [POPULER NASIONAL] Prabowo Sebut Dunia Internasional Tak Hormati Suara Negara Muslim | PDI-P Minta Maaf Hadirkan Jokowi Nasional

    10 [POPULER NASIONAL] Prabowo Sebut Dunia Internasional Tak Hormati Suara Negara Muslim | PDI-P Minta Maaf Hadirkan Jokowi Nasional

    [POPULER NASIONAL] Prabowo Sebut Dunia Internasional Tak Hormati Suara Negara Muslim | PDI-P Minta Maaf Hadirkan Jokowi
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Presiden
    Prabowo
    Subianto menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Ke-11 Developing Eight (D-8) di Kairo, Mesir, Kamis (19/12/2024) waktu setempat.
    Berbicara pada sesi khusus saat KTT yang dihelat di Istana Kepresidenan New Administrative Capital, Prabowo mengangkat berbagai isu terkait
    negara Muslim
    .
    Salah satu yang dibahas Prabowo adalah mengenai standar ganda dalam lingkup hak asasi manusia (HAM) di dunia.
    Prabowo mengatakan, seringkali HAM tidak berlaku untuk umat muslim.

    “Hak asasi manusia bukan untuk orang Muslim. Ini kenyataannya, sangat menyedihkan,” kata Prabowo dikutip dari siaran pers Sekretariat Presiden, Jumat (20/12/2024).
    Menurut Prabowo, dunia internasional tidak menghormati suara negara-negara Muslim.
    Dalam kesempatan tersebut, Prabowo juga menyoroti lemahnya solidaritas antarnegara Muslim pada sejumlah isu, seperti perdamaian dan kemanusiaan.
    Dia menyayangkan kondisi di mana banyak negara Muslim masih bertikai satu sama lain, seperti yang terlihat di Sudan, Libya, dan Yaman.
    Prabowo menyebut, konflik tersebut menghambat upaya kolektif untuk mendukung perjuangan bangsa Palestina.
    “Kita melihat Libya, pemimpin Muslim melawan pemimpin Muslim. Kita melihat pemimpin Muslim Yaman melawan pemimpin Muslim. Kapan ini akan berakhir? Bagaimana kita bisa membantu rakyat Palestina? Jika kita bertengkar satu sama lain,” kata Prabowo dengan nada penuh keprihatinan.
    Oleh karena itu, Prabowo menyerukan persatuan antara negara-negara Muslim.
    “Ketika saudara kita kesusahan, kita memberikan pernyataan dukungan dan mengirimkan bantuan kemanusiaan. Maaf ini opini saya, tapi mari kita lihat realitasnya. Kita harus bekerjasama, menyamakan suara, dan tidak terpecah belah,” ujarnya.
    Lebih lanjut, Prabowo menegaskan komitmen Indonesia untuk melakukan yang terbaik dalam penguatan kerja sama di antara negara Muslim.
    “Indonesia akan berusaha semaksimal mungkin, dengan cara apapun yang kita bisa, tapi saya mendorong persatuan. Saya mendorong kerja sama,” katanya.
    Berita selengkapnya bisa dibaca
    di sini
    .
    Berita populer selanjutnya datang dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P).
    Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI-P Deddy Sitorus menyampaikan permintaan maaf karena telah menghadirkan sosok Joko Widodo (Jokowi) di panggung perpolitikan Indonesia.
    Pasalnya, kemunculan Jokowi dalam perpolitikan Indonesia, mulai dari Wali Kota Surakarta, Gubernur Jakarta dan Presiden RI dua periode tidak terlepas dari peran partai.
    PDI-P meminta maaf karena langkah politik Jokowi di akhir masa kepemimpinannya dinilai berada di luar etika dan moral politik partai.
    “Itu tentu ada andil, keringat, tenaga dari PDI Perjuangan. Tetapi kita melihat bahwa setelah sembilan tahun menjadi presiden, itu setahun terakhir banyak sekali langkah-langkah politik yang menurut kami di luar etika, moral, politik yang diperjuangkan oleh PDI-P,” ujar Deddy di Kantor DPP PDI-P, Kamis (19/12/2024) malam.
    “Bahkan, kita menyaksikan sendiri bagaimana MK (Mahkamah Konstitusi), bagaimana MA (Mahkamah Agung) kemudian ditepuk untuk memuaskan tujuan-tujuan politik dari Jokowi dan keluarganya,” katanya lagi.
    Namun, Deddy menyebut, tidak semua kesalahan yang dilakukan Jokowi menjadi tanggung jawab PDI-P. Sebab, partai tidak menduga bahwa Jokowi justru menyalahgunakan kekuasaannya untuk kepentingan politiknya pribadi.
    “Ibu Puan sendiri sudah pernah secara langsung dalam Rakernas tahun lalu itu menyampaikan permohonan maaf karena melahirkan kader yang kemudian mengangkangi yang namanya konstitusi,” ujar Deddy.
    “Berkali-kali juga saya katakan, jangankan kami PDI Perjuangan. Mungkin malaikat pun tertipu dengan kelakuannya satu tahun terakhir. Saya kira ini final saya gak mau lagi menyebut-nyebut nama itu,” katanya lagi.
    Sebagaimana diketahui, PDI-P sudah mengambil langkah tegas dengan memecat Jokowi dari keanggotaan partai.
    Berita selengkapnya bisa dibaca
    di sini
    .
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • [POPULER JABODETABEK] Spanduk "Megawati Ketum Ilegal" Muncul di Tol BORR | Masalah Akses Jalan, Warga Cinere Divonis Bayar Rp 40 Miliar ke Pengembang Perumahan Megapolitan 21 Desember 2024

    [POPULER JABODETABEK] Spanduk "Megawati Ketum Ilegal" Muncul di Tol BORR | Masalah Akses Jalan, Warga Cinere Divonis Bayar Rp 40 Miliar ke Pengembang Perumahan Megapolitan 21 Desember 2024

    [POPULER JABODETABEK] Spanduk “Megawati Ketum Ilegal” Muncul di Tol BORR | Masalah Akses Jalan, Warga Cinere Divonis Bayar Rp 40 Miliar ke Pengembang Perumahan
    Editor
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Berita populer Jabodetabek sepanjang Jumat (20/12/2024) didominasi seputar persoalan keberadaan spanduk “Megawati Ketum Ilegal”.
    Berita mengenai kemunculan spanduk “Megawati Ketum Ilegal” di dinding samping Tol Bogor Outer Ring Road (BORR) menjadi berita terpopuler di kanal Megapolitan.
    Berikutnya, artikel tentang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Kota Bogor yang menyatakan spanduk itu dibuat orang pengecut untuk adu domba banyak dibaca pembaca.
    Sementara itu, berita tentang
    warga Cinere
    divonis membayar Rp 40 miliar ke pengembang karena masalah akses jalan turut menarik perhatian banyak pembaca.
    Berikut ini adalah paparan dari tiga berita populer Jabodetabek yang disebutkan di atas:
    Sebuah spanduk bertuliskan “Megawati Ketum Ilegal” menggemparkan publik setelah ditemukan terpasang di dinding samping Tol Bogor Outer Ring Road (BORR) pada Rabu (18/12/2024).
    Pesan provokatif tersebut mendapat perhatian serius dari Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI Perjuangan Kota Bogor.
    Ketua DPC PDI-P Kota Bogor, Dadang Iskandar Danubrata berujar, partainya tetap solid mendukung kepemimpinan Ketua Umum
    Megawati Soekarnoputri
    .
    Ia juga memastikan bahwa upaya provokasi seperti ini tidak akan menggoyahkan kekompakan partai.
    “Seluruh pengurus partai dan kader PDI Perjuangan Kota Bogor menolak provokasi yang berniat mengadu domba dan merusak PDI Perjuangan. PDI-P Kota Bogor tetap solid dan fatsun kepada Ketua Umum PDI Perjuangan, Ibu Hj. Megawati Soekarnoputri. Merdeka!” ujar Dadang kepada
    Kompas.com
    , Kamis (19/12/2024).
    Spanduk tersebut juga menuduh Megawati melanggar Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai dan Undang-Undang Partai Politik.
    Menyikapi hal ini, Dadang memastikan bahwa spanduk tersebut langsung dicopot oleh pihaknya setelah ditemukan.
    Baca selengkapnya
    di sini
    .
    Dadang mengecam keras keberadaan spanduk itu dengan menilai sebagai upaya provokasi yang sengaja dilakukan untuk memecah belah internal partai menjelang Kongres PDI-P 2025.
    Dadang menduga bahwa pemasangan spanduk itu dilakukan secara sembunyi-sembunyi pada malam hari agar luput dari perhatian.
    Ia memastikan bahwa tindakan tersebut dilakukan secara ilegal dan bukan oleh kader partai.
    “Pemasangan secara ilegal, bukan resmi. Itu usaha yang dilakukan orang pengecut yang berniat mengganggu kongres partai 2025 dan mengadu domba internal, sepertinya,” ujar Dadang.
    Sikap tegas ini menunjukkan bahwa PDI Perjuangan tidak akan tinggal diam menghadapi tindakan-tindakan provokatif yang berpotensi mengganggu persatuan partai.
    “Kami DPC PDI-P Kota Bogor langsung menyikapi dengan mencabut spanduk tersebut,” kata Dadang.
    Baca selengkapnya
    di sini
    Sejumlah warga di Cinere, Kota Depok, menghadapi vonis dari Pengadilan Tinggi Bandung yang mewajibkan mereka membayar sekitar Rp 40 miliar kepada pengembang perumahan berinisial M.
    Putusan ini menjadi puncak dari konflik panjang terkait izin pembangunan jembatan yang menghubungkan dua lahan pembangunan perumahan.
    Heru, salah satu tergugat, mengungkapkan bahwa polemik ini bermula dari rencana pengembang untuk membangun perumahan bernama CGR.
    Lokasi proyek tersebut berada di dekat tempat tinggal Heru, dengan sekitar 20 persen lahan proyek masuk dalam wilayah RW mereka, sementara sisanya terletak di Kelurahan Pangkalan Jati.
    “Nah itu tanahnya sebagian ada di wilayah RW kami, di perumahan ini. Sebagian lagi ada di wilayah kelurahan lain, namanya Pangkalan Jati, namanya berbatasan,” ungkap Heru.
    Di Pangkalan Jati, lahan yang dimiliki M untuk pembangunan perumahan disebutkan seluas 80 persen.
    Baca selengkapnya
    di sini
    .
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Once Mekel Banyak Terima Keluhan KJP dan Kartu Lansia

    Once Mekel Banyak Terima Keluhan KJP dan Kartu Lansia

    Jakarta: Anggota Komisi X DPR RI, Once Mekel, mendatangi sejumlah kelurahan di Jakarta Selatan dan Jakarta Pusat dalam rangka reses masa persidangan pertama tahun 2024-2025. Kunjungan ini menjadi kesempatan bagi warga untuk menyampaikan berbagai keluhan, terutama terkait Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan Kartu Lansia.

    Once, yang juga dikenal sebagai musisi, menjelaskan bahwa dirinya hadir bukan sebagai artis, melainkan sebagai wakil rakyat. “Saya bertugas memperjuangkan harapan warga. Saya adalah wakil bapak dan ibu,” ujar Once saat bertemu warga di Bukit Duri, yang dikutip, Jumat 20 Desember 2024.

    Sejumlah warga mengeluhkan masalah yang mereka hadapi, termasuk prosedur KJP dan Kartu Lansia yang dianggap rumit. Selain itu, warga juga meminta perhatian pemerintah terkait kebutuhan seperti ambulans, perbaikan jalan, dan dukungan untuk pendidikan anak usia dini (PAUD).

    “Saya akan memperjuangkan semaksimal mungkin agar harapan warga terpenuhi. Semua aspirasi sudah saya catat bersama staf saya,” kata politikus PDIP ini.

    Baca juga: Pengertian Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), Kriteria, dan Manfaatnya

    Di luar masalah KJP, sejumlah warga, seperti Evi dari Kelurahan Menteng, menyuarakan kebingungan mereka terkait Kurikulum Merdeka. Menurutnya, kurikulum ini menyulitkan orang tua dalam mendampingi anak-anak mereka belajar.

    Sebagai anggota Komisi X DPR yang membidangi pendidikan, Once mengatakan bahwa keluhan ini akan menjadi perhatian. “Tugas kami di DPR adalah memastikan bahwa kebijakan seperti kurikulum ini tidak memberatkan masyarakat, khususnya orang tua siswa,” ujarnya.

    Once sendiri menyatakan bahwa dirinya berkomitmen untuk menjadi wakil rakyat yang sungguh-sungguh menjalankan tugas. “Saya mau menjadi anggota DPR yang beneran, maksudnya bersungguh-sungguh melakukan tugas saya, sebagaimana saya menjadi penyanyi juga beneran profesional,” tuturnya.

    Meski banyak aspirasi warga yang telah dicatat, beberapa warga berharap Once benar-benar dapat merealisasikan janji-janji untuk membawa aspirasi mereka ke tingkat yang lebih tinggi. “Semoga bukan hanya mendengar, tapi benar-benar ada hasilnya,” kata salah seorang warga.

    Jakarta: Anggota Komisi X DPR RI, Once Mekel, mendatangi sejumlah kelurahan di Jakarta Selatan dan Jakarta Pusat dalam rangka reses masa persidangan pertama tahun 2024-2025. Kunjungan ini menjadi kesempatan bagi warga untuk menyampaikan berbagai keluhan, terutama terkait Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan Kartu Lansia.
     
    Once, yang juga dikenal sebagai musisi, menjelaskan bahwa dirinya hadir bukan sebagai artis, melainkan sebagai wakil rakyat. “Saya bertugas memperjuangkan harapan warga. Saya adalah wakil bapak dan ibu,” ujar Once saat bertemu warga di Bukit Duri, yang dikutip, Jumat 20 Desember 2024.
     
    Sejumlah warga mengeluhkan masalah yang mereka hadapi, termasuk prosedur KJP dan Kartu Lansia yang dianggap rumit. Selain itu, warga juga meminta perhatian pemerintah terkait kebutuhan seperti ambulans, perbaikan jalan, dan dukungan untuk pendidikan anak usia dini (PAUD).
    “Saya akan memperjuangkan semaksimal mungkin agar harapan warga terpenuhi. Semua aspirasi sudah saya catat bersama staf saya,” kata politikus PDIP ini.
     
    Baca juga: Pengertian Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), Kriteria, dan Manfaatnya
     
    Di luar masalah KJP, sejumlah warga, seperti Evi dari Kelurahan Menteng, menyuarakan kebingungan mereka terkait Kurikulum Merdeka. Menurutnya, kurikulum ini menyulitkan orang tua dalam mendampingi anak-anak mereka belajar.
     
    Sebagai anggota Komisi X DPR yang membidangi pendidikan, Once mengatakan bahwa keluhan ini akan menjadi perhatian. “Tugas kami di DPR adalah memastikan bahwa kebijakan seperti kurikulum ini tidak memberatkan masyarakat, khususnya orang tua siswa,” ujarnya.
     
    Once sendiri menyatakan bahwa dirinya berkomitmen untuk menjadi wakil rakyat yang sungguh-sungguh menjalankan tugas. “Saya mau menjadi anggota DPR yang beneran, maksudnya bersungguh-sungguh melakukan tugas saya, sebagaimana saya menjadi penyanyi juga beneran profesional,” tuturnya.
     
    Meski banyak aspirasi warga yang telah dicatat, beberapa warga berharap Once benar-benar dapat merealisasikan janji-janji untuk membawa aspirasi mereka ke tingkat yang lebih tinggi. “Semoga bukan hanya mendengar, tapi benar-benar ada hasilnya,” kata salah seorang warga.
     

     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (DHI)

  • Survei LPI: Publik Nilai Jokowi Cocok Gabung dengan Partai Gerindra

    Survei LPI: Publik Nilai Jokowi Cocok Gabung dengan Partai Gerindra

    Jakarta, Beritasatu.com – Hasil survei terbaru Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) menunjukkan mayoritas publik menilai Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) cocok bergabung dengan Partai Gerindra seusai keluar dari PDIP. Kehadiran Jokowi di Gerindra akan saling menguntungkan dan faktor kedekatan dengan Presiden Prabowo Subianto menjadi salah satu pengikat.

    Hal ini disampaikan Wakil Direktur LPI Ali Ramadhan dalam acara peluncuran hasil survei bertajuk ‘Evaluasi Kabinet Merah Putih Akhir Tahun 2024 dan Proyeksi Tahun 2025’ di Hotel Aryaduta, Semanggi, Jakarta Pusat, Jumat (20/12/2024).

    “Mayoritas publik menginginkan Pak Jokowi bergabung dengan Partai Gerindra. Itu karena kedekatan Pak Jokowi dengan Pak Prabowo, kesinambungan pembangunan, kesamaan ideologi,” ujar Ali.

    Berdasarkan data hasil survei tentang partai Jokowi, kata Ali, sebanyak 37,84% responden menginginkan dia bergabung dengan Partai Gerindra. Lalu disusul dengan Partai Golkar sebanyak 23,48%, PKB sebanyak 8,15%, PAN sebanyak 6,58%, Partai Demokrat 5,53% dan terakhir PKS sebanyak 2,52%. Sisanya responden menjawab tidak tahu atau tidak menjawab.

    Ali mengungkapkan, sebanyak mayoritas publik setuju jika Jokowi bergabung dengan partai politik setelah purnatugas dan dipecat oleh PDIP. Sebanyak 65,32% publik setuju Jokowi bergabung dengan partai politik dan sebanyak 31,28% tidak setuju Jokowi bergabung partai politik. Sementara sisanya tidak menjawab.

    “Mereka yang menyetujui Pak Jokowi bergabung di partai politik agar dukungan terhadap Pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka tetap terkonsolidasi. Mereka yang memilih jawaban ini cukup besar, yaitu sebesar 37,42%,” ungkap Ali.

    Selain itu, kata Ali, pihak yang setuju dengan Jokowi bergabung partai politik juga beralasan memperkokoh dukungan politik sebanyak 23,27% dan memperkuat arah pembangunan Indonesia Emas 2045 yang membutuhkan dukungan politik sebanyak 21,45%.

    “Alasan lain karena respoden menilai Pak Jokowi masih memiliki modal sosial politik yang kuat sebanyak 13,27% dan sisanya menjawab tidak tahu atau tidak menjawab,” pungkas Ali.

    Survei LPI tentang partai Jokowi ini digelar pada 12-19 Desember 2024 terhadap 700 responden dari 20 provinsi besar di Indonesia. Metode survei adalah face to face interview dan online interview dengan margin of error plus minus 3,69% pada tingkat kepercayaan 95%. Responden dalam survei ini adalah kelas menengah intelektual, yaitu kelompok masyarakat berpendidikan tinggi (S1, S2, S3) yang secara sadar dan aktif mengamati proses sosial dan politik dan memiliki pandangan mandiri terhadap situasi sosial-politik yang terjadi, setidaknya selama 2024.