Xcloud.id

partai: PDIP

  • Politisi PDIP Surabaya Serukan Gerakan Pagar Mangkok, Apa Itu?

    Politisi PDIP Surabaya Serukan Gerakan Pagar Mangkok, Apa Itu?

    Surabaya (beritajatim.com) – Kader PDI Perjuangan Surabaya, Achmad Hidayat, mengajak warga menghidupkan semangat gotong royong melalui “Gerakan Pagar Mangkok.” Dia menilai, menjaga keharmonisan dan kenyamanan Kota Surabaya mutlak demi kesejahteraan masyarakat di tengah ketidakpastian ekonomi saat ini.

    “Ada unen-unen, masih kokoh pagar mangkok ketimbang pagar tembok. Bagi yang memiliki kelebihan, berbagi dengan sesama walaupun hanya sepiring makanan sederhana, yang penting adalah rasa saling menjaga serta memiliki,” kata Achmad Hidayat di Surabaya, Rabu (10/9/2025),

    Achmad menyebut pentingnya meruntuhkan tembok ego yang membuat masyarakat hanya fokus mengamankan diri sendiri. Menurutnya, situasi seperti sekarang membutuhkan ruang berembuk dan bersrawung agar tercipta suasana yang harmonis.

    “Kala situasi tenang dan harmonis, maka rezeki akan datang ke situ. Ayo bergerak bersama membersamai masyarakat untuk menjaga Kota Surabaya tercinta ini,” tegas mantan aktivis GMNI ini.

    Pun, dia juga berharap kader-kader PDI Perjuangan menjadi pelopor gerakan ini di kampung-kampung. Gerakan tersebut, kata Achmad, bisa berjalan beriringan dengan program Kampung Pancasila yang digagas Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi.

    “Jadi semangat gotong royong dan Pancasila itu membumi dalam gerakan nyata. Kalau lihat warga di kampung bisa srawung, makan lodeh kluwih di pos ronda atau balai pertemuan, kan indah,” pungkas Achmad. [asg/but]

  • Baguna PDIP DKI salurkan paket sembako kepada ibu hamil tidak mampu

    Baguna PDIP DKI salurkan paket sembako kepada ibu hamil tidak mampu

    Jakarta (ANTARA) – Badan Penanggulangan Bencana (Baguna) DPD PDI Perjuangan DKI Jakarta menyalurkan bantuan khusus bagi ibu hamil dengan kondisi ekonomi yang tidak mampu untuk mencegah stunting dan menjaga kesehatan generasi penerus bangsa.

    “Upaya pencegahan stunting tidak bisa menunggu. Harus dimulai sejak masa kehamilan dengan memastikan kebutuhan gizi ibu hamil ini bisa tercukupi,” kata Kepala Baguna DPD PDIP DKI Jakarta Hardiyanto Kenneth dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

    Menurut dia, pemberian bantuan berupa paket sembako yang berisi beras 5 kg, susu ibu hamil, minyak goreng 2 liter, sarden, biskuit, dan telur omega itu merupakan tindak lanjut dari arahan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri terkait pentingnya pencegahan stunting sejak dini.

    Bantuan yang berjumlah 50 paket itu diberikan langsung kepada ibu hamil dari latar belakang ekonomi yang tidak mampu di RW 07, Kelurahan Duri Kepa, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat.

    Seluruh kebutuhan tersebut, kata Kenneth, diharapkan dapat menunjang asupan gizi ibu hamil sehingga bayi yang dikandung tumbuh sehat dan kuat.

    Dia menegaskan pencegahan stunting harus dimulai sejak dini, terutama dengan memperhatikan kecukupan gizi ibu hamil.

    “Bantuan ini menjadi bentuk kepedulian PDIP terhadap kesehatan masyarakat, khususnya generasi masa depan,” ujar Kenneth.

    Bang Kent, sapaan akrab Hardiyanto Kenneth, menuturkan bantuan bagi ibu hamil itu juga merupakan stimulus bagi masyarakat agar lebih peduli terhadap kesehatan dan gizi, sekaligus memperkuat peran partai dalam membangun generasi Indonesia yang sehat dan berkualitas.

    Tak hanya itu, dia pun menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, masyarakat, dan seluruh elemen bangsa dalam mencegah stunting sejak dini.

    “Stunting bukan hanya persoalan kesehatan, tapi juga masa depan bangsa. Pencegahan harus dilakukan secara menyeluruh, mulai dari pemenuhan gizi ibu hamil, pelayanan kesehatan, hingga edukasi masyarakat,” ujar Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta itu.

    Sebagai Anggota Dewan, sambung dia, DPRD DKI siap mengawal kebijakan dan penganggaran agar program pencegahan stunting di ibu kota dapat berjalan efektif dan tepat sasaran.

    Lebih lanjut, dia turut mengapresiasi langkah nyata masyarakat maupun organisasi yang turut berperan aktif dalam mencegah stunting, termasuk pemberian bantuan gizi kepada ibu hamil.

    “Gerakan bersama, termasuk dukungan dari partai politik maupun organisasi masyarakat, akan semakin memperkuat upaya kita dalam menekan angka stunting. Semangat gotong royong ini harus terus dijaga,” tegas Kenneth.

    Pewarta: Khaerul Izan
    Editor: Rr. Cornea Khairany
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Menerka Calon Menko Polkam dan Menpora Pilihan Prabowo

    Menerka Calon Menko Polkam dan Menpora Pilihan Prabowo

    Bisnis.com, JAKARTA – Pengocokan ulang atau reshuffle kabinet Merah Putih yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto pada Senin (8/9/2025) menyisakan dua tempat kosong di pemerintahan.

    Pasalnya, dalam reshuffle tersebut Prabowo telah memberhentikan dengan hormat di antaranya Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan dan Menteri Pemuda dan Olahraga.

    Sebelumnya posisi tersebut diisi oleh Budi Gunawan sebagai Menkopolkam dan Dito Ariotedjo sebagai Menpora. Saat ini jabatan Menko Polkam dijabat interim oleh Menhan Sjafrie Sjamsoedin, sedangkan posisi Menpora masih kosong.

    Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menjelaskan untuk posisi Menko Polkam, Presiden ke-8 RI belum menunjuk sosok definitif.

    “Untuk sementara waktu beliau akan menunjuk ad interim untuk menjabat sebagai Menko Polkam. Nanti akan diumumkan,” ujar Prasetyo usai pelantikan di Istana Kepresidenan, Senin (8/9/2025). 

    Adapun kursi Menpora yang ditinggalkan Dito Ariotedjo, kata Prasetyo, akan diisi kemudian lantaran pejabat yang ditunjuk sedang berada di luar kota.

    “Pengganti Menteri Pemuda dan Olahraga kebetulan posisinya sedang di luar kota, sehingga tidak bisa mengikuti pelantikan pada sore hari ini. Akan dijadwalkan kembali di prosesi berikutnya,” jelasnya.

    Pengganti Menpora

    Dilansir dari Antara, Ario Bimo Nandito Ariotedjo atau Dito Ariotedjo menanggapi kabar yang menyebut nama Puteri Anetta Komarudin sebagai calon penggantinya di kursi Menpora setelah perombakan kabinet, Senin.

    Dito mengaku belum mengetahui siapa yang akan ditunjuk Presiden Prabowo Subianto sebagai Menpora baru, termasuk terkait isu Puteri Anetta Komarudin.

    “Saya tidak tahu,” kata Dito.

    Politikus Partai Golkar itu juga belum bisa memastikan apakah jabatan Menpora tetap akan diisi kader partainya, mengingat Golkar mendapat kursi menteri pada reshuffle kali ini.

    “Apakah tetap dari Golkar atau tidak, saya juga belum tahu. Karena tadi Golkar sudah ada Pak Mukhtarudin di Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/BP2MI. Jadi, kami menunggu saja. Harapannya menteri baru nanti bisa melanjutkan program yang sudah kami jalankan,” ujarnya.

    Dito mengakui pencopotannya berlangsung cukup mendadak karena baru menerima informasi pada Senin pagi terkait rencana pelantikan menteri baru. Namun, khusus untuk pos Menpora, pelantikan ditunda karena kandidat pengganti belum ditentukan.

    “Tadi diinfo pagi hari untuk diagendakan sore untuk pelantikan. Harusnya Menpora baru dilantik tadi, tapi masih menunggu kandidatnya,” kata Dito.

    Sementara itu, Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia, menanggapi pertanyaan mengenai posisi Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) dalam kabinet Presiden Prabowo Subianto.

    Saat ditanya apakah kursi tersebut akan diisi kembali oleh kader Golkar, Bahlil menegaskan hal itu sepenuhnya menjadi kewenangan Presiden.

    “Itu hak prerogatif bapak presiden,” kata Bahlil kepada wartawan, Selasa (9/9/2025).

    Pengganti Menko Polkam

    Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin resmi merangkap jabatan sebagai Menkopolkam Ad Interim. Dia berjanji akan meningkatkan kinerja sebagai Menkopolkam Ad Interim, meski mengemban dua jabatan sekaligus.

    Dia mengatakan sudah terbiasa menduduki berbagai posisi seperti menjadi Ketua Harian Dewan Pertahanan Nasional dan Ketua Tim Pengarahan Penertiban Kawasan Hutan.

    “Saya menggarisbawahi bahwa peran, tugas, dan fungsi para deputi kementerian koordinator akan saya tingkatkan dan para deputilah yang akan menjalankan tugasnya sehari-hari baik di dalam menjalankan tugas koordinasi dan juga menjalankan tugas sinkronisasi dengan kementerian dan lembaga yang mempunyai hal-hal permasalahan yang bisa diselesaikan,” katanya dikutip akun YouTube Kemenko Polkam, Selasa (9/9/2025).

     PDI Perjuangan (PDIP) menyatakan untuk menghormati Presiden Prabowo Subianto yang telah mencopot Budi Gunawan dari jabatan Menkopolkam.

    Wakil Ketua Komisi II DPR RI Fraksi PDIP, Aria Bima menyatakan pengangkatan maupun pencopotan menteri di kabinet merah putih itu sepenuhnya hak prerogatif presiden.

    “Itu hak prerogatif presiden harus kita hormati,” ujarnya di kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (9/9/2025).

    Dia juga tidak memungkiri Budi Gunawan alias BG merupakan sosok yang dikenal dekat dengan PDIP. Bahkan, Aria mengakui bahwa partai telah menaruh hormat terhadap eks Kepala BIN itu.

    Namun, hal tersebut tidak memengaruhi sikap PDIP untuk tidak masuk dalam lingkaran eksekutif pemerintahan Prabowo.

    “Ya, secara personal ya [Budi Gunawan dekat dengan PDIP], tapi organisasi kan Ibu [Megawati] sudah jelas. Bahwa PDIP ada di luar pemerintahan,” pungkasnya.

     

  • Tidak Terlihat Usai Dicopot Presiden Prabowo, Di mana Budi Gunawan?​

    Tidak Terlihat Usai Dicopot Presiden Prabowo, Di mana Budi Gunawan?​

    GELORA.CO – Mantan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Budi Gunawan belum kunjung terlihat usai dicopot dari jabatan. 

    Bahkan saat Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin resmi menjabat sebagai Menkopolhukam ad interim, wajah Budi Gunawan tidak terlihat di Gedung KemenkoPolhukam. 

    Padahal sejumlah mantan Menteri lainnya sibuk mengantarkan menteri baru bekerja sekaligus perpisahan seperti mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani dan mantan Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi pada Selasa (9/9/2025).  

    Namun saat Sjafrie mendatangi Kantor KemenkoPolhukam untuk pertama kalinya menjabat sebagai ad interim, Budi Gunawan terlihat tidak mendampingi. 

    Adapun yang menyambut Sjafrie di Gedung KemenkoPolhukam ialah Wakil Menteri Koordinator bidang Politik dan Keamanan (Wamenko Polkam) Lodewijk F. Paulus.

    Dalam penyambutannya, Menko Polhukam ad interim Sjafrie pun mengucapkan terima kasih kepada Budi Gunawan atas dedikasinya di Kementerian tersebut.

    “Saya mengucapkan terima kasih kepada Jenderal Polisi Purnawirawan Budi Gunawan yang telah menjalani tugasnya dengan baik selaku Menko Polhukam,” ucap Sjafrie.

    Pejabat ad interim adalah pejabat yang diangkat untuk menjabat sementara mengisi jabatan lain yang kosong atau ditinggalkan karena suatu alasan. 

    Pengangkatan pejabat ad interim bersifat sementara dan hanya berlangsung selama pejabat yang bersangkutan tidak dapat menjalankan tugasnya, setelah itu akan kembali kepada pejabat definitifnya. 

    Di media sosialnya, Budi Gunawan pun tidak menyampaikan pernyataan apapun terkait dengan pencopotannya sebagai Menko Polhukam. 

    Pun tidak ada pihak manapun yang mengkonfirmasi terkait dengan sikap Budi Gunawan atas pencopotan tersebut. 

    PDIP yang selama ini disebut sebagai partai yang cukup dekat dengan purnawirawan Jenderal Polisi itu mengaku hanya menghormati keputusan Presiden RI Prabowo Subianto. 

    Ketua DPP PDIP, Aria Bima mengatakan bahwa pencopotan Budi Gunawan dari Kabinet Merah Putih merupakan hak prerogatif Prabowo. 

    “Itu prerogatif Presiden. Enggak ada melihat apa, itu hak prerogatif Presiden, harus kita hormati,” ujar Aria di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (9/9/2025).

    Sebelumnya pihak Istana juga tidak menjelaskan alasan pasti mencopot Budi Gunawan sementara penggantinya belum disiapkan. 

    Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi hanya menyebut bahwa pencopotan Budi Gunawan hasil evaluasi selama 10 bulan di Kabinet Merah Putih.

    “Tidak ada sesuatu yang spesifik (seperti unjuk rasa) ini kan hasil evaluasi secara menyeluruh,” tuturnya.

    Sementara diketahui sejumlah menteri sudah melakukan pisah sambut sehari usai dicopot Prabowo Subianto. 

    Baik Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Ariotedjo, Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) Abdul Kadir Karding sudah mengucapkan pisah sambut di media sosial ataupun langsung menemani penyambutan menteri baru.

  • DPRD Jember Tandatangani 9 Tuntutan Mahasiswa

    DPRD Jember Tandatangani 9 Tuntutan Mahasiswa

    Jember (beritajatim.com) – Sejumlah anggota DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timur, yang mewakili tujuh fraksi menandatangani sembilan butir tuntutan mahasiswa yang tergabung dalam Amarah Masyarakat Jember, Selasa (9/9/2025).

    Sejumlah anggota DPRD Jember itu di antaranya adalah Ahmad Halim (Ketua DPRD/Gerindra), Widarto (Wakil Ketua/PDIP), Dedy Dwi Setiawan (Wakil Ketua/Nasdem), Fuad Ahsan (Wakil Ketua/PKB), Hanan Kukuh Ratmono (Ketua Gerindra), Nilam Noor Fadilah (Golkar), Candra Ary Fianto (PDIP), Nanang Natsir (PKS), dan Ikbal Wilda Fardana (PPP).

    Dalam tuntutannya, mahasiswa menuntut pembebasan demonstran yang masih ditahan dan dikriminalisasi secara sepihak.

    “Usut tuntas dan adili seluruh pelaku kekerasan dan pembunuhan terhadap massa aksi, mulai dari aktor lapangan hingga komandan yang menginstruksikan,” kata Abdul Aziz, koordinator aksi.

    Massa aksi juga menuntut pencopotan Kapolri Listyo Sigit Prabowo atas kegagalannya dalam menegakkan
    prinsip-prinsip kemanusiaan.

    “Kami mendesak juga reformasi institusi POLRI secara menyeluruh agar mengembalikan fungsinya sebagai pengayom masyarakat,” kata Aziz.

    Para mahasiswa juga mendesak publikasi anggaran DPR dengan rincian penjelasan tentang gaji, tunjangan, pensiunan, dan berbagai fasilitas mewah lainnya secara transparan.

    “Perbaiki kompetensi DPR dengan merevisi UU Nomor 7 Tahun 2023 tentang
    Pemilihan Umum. Lakukan Reformasi secara menyeluruh terhadap sistem kaderisasi partai politik,” kata Aziz.

    Dalam situasi saat ini, mahasiswa menuntut pengembalian TNI pada fungsi pertahanan negara dengan merevisi UU Nomor 3 Tahun 2025 tentang TNI.

    Terakhir, mahasiswa mendesak DPR RI dan DPRD Kabupaten Jember untuk segera membahas dan mengesahkan kebijakan progresif yang berpihak kepada amanat penderitaan rakyat.

    Widarto berterima kasih kepada mahasiswa yang melakukan aksi dan memberikan aspirasi. “Kami siap melakukan koreksi diri,” katanya. [Wir/ted]

  • PDIP Ogah Masuk Jajaran Eksekutif Pemerintah Prabowo Usai Reshuffle

    PDIP Ogah Masuk Jajaran Eksekutif Pemerintah Prabowo Usai Reshuffle

    Bisnis.com, JAKARTA — PDI Perjuangan (PDIP) menyatakan sikap untuk tidak mengambil slot kosong jabatan menteri dari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

    Wakil Ketua Komisi II DPR RI Fraksi PDIP, Aria Bima mengatakan bahwa partai tidak akan ikut campur terhadap kebijakan presiden dalam lingkup eksekutif.

    “Jadi kalau hal yang sifatnya praktis, taktis pemerintahan lingkup eksekutif, ya kita tidak dalam wilayah di dalam menentukan atau memberi masukan hal yang menyangkut orang,” ujar Aria di kompleks Parlemen, Selasa (9/9/20259.

    Dia menambahkan, pihaknya justru akan mengambil sikap berbeda apabila kaitannya dengan kebijakan strategis yang menyangkut hak hajat orang banyak.

    Dalam hal ini, kata Aria, pihaknya bakal mengkritisi termasuk memberikan masukan terhadap kebijakan Prabowo tersebut.

    “Hal yang menyangkut besar. Kalau ada hal yang tidak mengarah ke situ kita akan menjadi mitra kritis. Cara berpikirnya kan begitu ya,” pungkasnya.

    Dalam catatan Bisnis, Prabowo resmi melakukan reshuffle dan pengangkatan menteri baru dalam kabinet merah putih. Perinciannya, Purbaya Yudhi Sadewa selaku Menteri Keuangan menggantikan Sri Mulyani.

    Selanjutnya, Mukhtaruddin selaku Menteri Perlindungan Pekerja Migran/ BP2MI menggantikan Abdul Kadir Karding dan Fery Joko sebagai Menteri Koperasi menggeser posisi Budi Arie.

    Sementara itu, Menkopolkam Budi Gunawan dan Menpora Dito Ariotedjo telah diberhentikan dari jabatannya. Namun, pengganti keduanya masih belum ditunjuk Prabowo.

    Adapun, khusus posisi Menkopolkam saat ini dirangkap oleh Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin.

    Di samping itu, Prabowo juga telah menunjuk Muchamad Irfan Yusuf dan Dahnil Anzar untuk mengisi jabatan menteri baru yakni Menteri Haji dan Umrah dan Wamen Haji dan Umrah.

  • 4 Prabowo Reshuffle Budi Gunawan, Apa Kata PDIP? Nasional

    4 Prabowo Reshuffle Budi Gunawan, Apa Kata PDIP? Nasional

    Prabowo Reshuffle Budi Gunawan, Apa Kata PDIP?
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Presiden Prabowo Subianto resmi mencopot jabatan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) dari Budi Gunawan.
    Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Aria Bima mengatakan bahwa pencopotan Budi Gunawan dari Kabinet Merah Putih merupakan hak prerogatif Prabowo.
    “Itu prerogatif Presiden. Enggak ada melihat apa, itu hak prerogatif Presiden, harus kita hormati,” ujar Aria di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (9/9/2025).
    Aria mengatakan, partai berlambang kepala banteng itu memang memiliki kedekatan dengan Budi Gunawan.
    Namun, ia menekankan bahwa PDI-P sebagai organisasi tetap memilih berada di luar pemerintahan Prabowo.
    “Organisasi kan Ibu (Megawati) sudah jelas. Bahwa PDI-P ada di luar pemerintahan. Kita mendukung penuh pemerintahan Pak Prabowo. Tapi positioning politiknya kita tidak dalam lingkaran eksekutif,” ujar Aria.
    “Dan sosok seorang Pak Budi Gunawan adalah sosok yang PDI sangat hormat dengan kompetensi beliau, tapi kalau wilayah pemerintahan ya ada di wilayahnya Pak Prabowo,” sambungnya.
    Wakil Ketua Komisi II DPR itu pun enggan berkomentar soal sosok yang tepat menggantikan mantan ajudan Megawati Soekarnoputri di kursi Menko Polkam.
    “Saya yakin Pak Prabowo ini kan dari segi Menko Polkam kan memang sudah kompetensinya ya. Akan ada kriteria-kriteria yang memiliki persyaratan untuk menjadi seorang Menko Polkam, yang akan menggantikan Pak Budi Gunawan,” ujar Aria.
    Dalam pelantikan yang dilakukan pada Senin (8/9/2025), belum ada nama yang diumumkan untuk menggantikan Budi Gunawan untuk posisi Menko Polkam.
    Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi pun mengungkapkan alasannya.
    “Berkenaan dengan posisi Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan untuk sementara waktu memang Bapak Presiden belum menunjuk secara definitif siapa yang akan beliau tugaskan menjadi Menko Polkam,” ujar Prasetyo usai pelantikan, Senin (8/9/2025).
    “Sementara waktu beliau akan menunjuk ad interim untuk menjabat sebagai Menko Polkam,” sambungnya.
    Dalam pelantikan tersebut, Prabowo juga belum mengungkap pengganti Dito Ariotedjo di kursi Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora).
    Namun alasannya berbeda dengan posisi Menko Polkam, karena sosok pengganti Dito masih berada di luar kota, sehingga tidak bisa dilantik pada hari yang sama.
    “Pengganti Menteri Pemuda dan Olahraga kebetulan dalam posisi sedang di luar kota sehingga tidak bisa mengikuti pelantikan pada sore hari ini. Nanti di prosesi pelantikan yang berikutnya,” jelas Prasetyo.
    Diketahui, Prabowo kembali merombak kabinetnya pada Senin (8/9/2025). Kali ini, ada lima menteri yang terkena reshuffle.
    Berikut daftar menteri yang kena reshuffle terbaru:
    Di sisi lain, Prabowo melantik Menteri Haji dan Umrah yang berubah nomenklatur dari BP Haji menjadi Kementerian Haji dan Umrah.
    Sosok yang dipercaya menjadi Menteri Haji adalah Irfan Yusuf, sedangkan wakil menterinya adalah Dahnil Anzar Simanjuntak.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 4 Prabowo Reshuffle Budi Gunawan, Apa Kata PDIP? Nasional

    4 Prabowo Reshuffle Budi Gunawan, Apa Kata PDIP? Nasional

    Prabowo Reshuffle Budi Gunawan, Apa Kata PDIP?
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Presiden Prabowo Subianto resmi mencopot jabatan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) dari Budi Gunawan.
    Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Aria Bima mengatakan bahwa pencopotan Budi Gunawan dari Kabinet Merah Putih merupakan hak prerogatif Prabowo.
    “Itu prerogatif Presiden. Enggak ada melihat apa, itu hak prerogatif Presiden, harus kita hormati,” ujar Aria di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (9/9/2025).
    Aria mengatakan, partai berlambang kepala banteng itu memang memiliki kedekatan dengan Budi Gunawan.
    Namun, ia menekankan bahwa PDI-P sebagai organisasi tetap memilih berada di luar pemerintahan Prabowo.
    “Organisasi kan Ibu (Megawati) sudah jelas. Bahwa PDI-P ada di luar pemerintahan. Kita mendukung penuh pemerintahan Pak Prabowo. Tapi positioning politiknya kita tidak dalam lingkaran eksekutif,” ujar Aria.
    “Dan sosok seorang Pak Budi Gunawan adalah sosok yang PDI sangat hormat dengan kompetensi beliau, tapi kalau wilayah pemerintahan ya ada di wilayahnya Pak Prabowo,” sambungnya.
    Wakil Ketua Komisi II DPR itu pun enggan berkomentar soal sosok yang tepat menggantikan mantan ajudan Megawati Soekarnoputri di kursi Menko Polkam.
    “Saya yakin Pak Prabowo ini kan dari segi Menko Polkam kan memang sudah kompetensinya ya. Akan ada kriteria-kriteria yang memiliki persyaratan untuk menjadi seorang Menko Polkam, yang akan menggantikan Pak Budi Gunawan,” ujar Aria.
    Dalam pelantikan yang dilakukan pada Senin (8/9/2025), belum ada nama yang diumumkan untuk menggantikan Budi Gunawan untuk posisi Menko Polkam.
    Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi pun mengungkapkan alasannya.
    “Berkenaan dengan posisi Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan untuk sementara waktu memang Bapak Presiden belum menunjuk secara definitif siapa yang akan beliau tugaskan menjadi Menko Polkam,” ujar Prasetyo usai pelantikan, Senin (8/9/2025).
    “Sementara waktu beliau akan menunjuk ad interim untuk menjabat sebagai Menko Polkam,” sambungnya.
    Dalam pelantikan tersebut, Prabowo juga belum mengungkap pengganti Dito Ariotedjo di kursi Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora).
    Namun alasannya berbeda dengan posisi Menko Polkam, karena sosok pengganti Dito masih berada di luar kota, sehingga tidak bisa dilantik pada hari yang sama.
    “Pengganti Menteri Pemuda dan Olahraga kebetulan dalam posisi sedang di luar kota sehingga tidak bisa mengikuti pelantikan pada sore hari ini. Nanti di prosesi pelantikan yang berikutnya,” jelas Prasetyo.
    Diketahui, Prabowo kembali merombak kabinetnya pada Senin (8/9/2025). Kali ini, ada lima menteri yang terkena reshuffle.
    Berikut daftar menteri yang kena reshuffle terbaru:
    Di sisi lain, Prabowo melantik Menteri Haji dan Umrah yang berubah nomenklatur dari BP Haji menjadi Kementerian Haji dan Umrah.
    Sosok yang dipercaya menjadi Menteri Haji adalah Irfan Yusuf, sedangkan wakil menterinya adalah Dahnil Anzar Simanjuntak.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Respons PDIP Usai Prabowo Reshuffle Budi Gunawan dari Menkopolkam

    Respons PDIP Usai Prabowo Reshuffle Budi Gunawan dari Menkopolkam

    Bisnis.com, JAKARTA — PDI Perjuangan (PDIP) menyatakan untuk menghormati Presiden Prabowo Subianto yang telah mencopot Budi Gunawan dari jabatan Menkopolkam.

    Wakil Ketua Komisi II DPR RI Fraksi PDIP, Aria Bima menyatakan pengangkatan maupun pencopotan menteri di kabinet merah putih itu sepenuhnya hak prerogatif presiden.

    “Itu hak prerogatif presiden harus kita hormati,” ujarnya di kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (9/9/2025).

    Dia juga tidak memungkiri Budi Gunawan alias BG merupakan sosok yang dikenal dekat dengan PDIP. Bahkan, Aria mengakui bahwa partai telah menaruh hormat terhadap eks Kepala BIN itu.

    Namun, hal tersebut tidak memengaruhi sikap PDIP untuk tidak masuk dalam lingkaran eksekutif pemerintahan Prabowo.

    “Ya, secara personal ya [Budi Gunawan dekat dengan PDIP], tapi organisasi kan Ibu [Megawati] sudah jelas. Bahwa PDIP ada di luar pemerintahan,” pungkasnya.

    Dalam catatan Bisnis, pencopotan BG telah sesuai Keputusan Presiden RI No.86B/2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih periode tahun 2024-2029.

    Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menjelaskan untuk posisi Menko Polkam, Presiden ke-8 RI belum menunjuk sosok definitif.

    “Untuk sementara waktu beliau akan menunjuk ad interim untuk menjabat sebagai Menko Polkam. Nanti akan diumumkan,” ujar Prasetyo, Senin (8/9/2025)

  • Respons PKB, Golkar, PDI-P soal Prabowo "Reshuffle" Kabinet Nasional 9 September 2025

    Respons PKB, Golkar, PDI-P soal Prabowo "Reshuffle" Kabinet Nasional 9 September 2025

    Respons PKB, Golkar, PDI-P soal Prabowo “Reshuffle” Kabinet
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Presiden Prabowo melakukan
    reshuffle
    atau perombakan kabinet dengan mengganti lima posisi menteri. Dari lima menteri tersebut ada yang berasal dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Golkar.
    Kemudian, ada menteri yang disebut-sebut dekat dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), yakni Budi Gunawan yang sebelumnya menjabat Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam).
    Berikut daftar lima Menteri yang dicopot oleh Presiden Prabowo:
    Namun, Prabowo juga melantik empat menteri dan satu wakil menteri yang sebagian mengisi posisi yang diganti pada Senin, 8 September 2025.
    Berikut empat menteri dan satu wamen yang dilantik Presiden Prabowo:
    Merespons
    reshuffle
    yang dilakukan Prabowo, PKB, Golkar dan PDI-P memberikan tanggapannya. Ketiga partai parlemen tersebut kompak menyebut bahwa
    reshuffle
    adalah hak prerogatif Presiden.
    “Itu kewenangan Pak Presiden, kewenangan Pak Presiden,” ujar Wakil Ketua Umum (Waketum) PKB Cucun Ahmad Syamsurijal di Gedung DPR RI, Senin (8/9/2025).
    Saat ditanya apakah PKB diminta atau ditawarkan mengajukan nama untuk menggantikan Abdul Kadir Karding, Cucun enggan berkomentar banyak.
    Dia hanya menegaskan bahwa hal itu menjadi hak prerogatif Presiden Prabowo dalam menentukan jajaran kabinetnya.
    “Itu Pak Presiden langsung lah, enggak ada enggak ada,” kata Cucun.
    Hal senada disampaikan Ketua DPP Golkar Dave Laksono. Dia meyakini bahwa Prabowo memiliki perhitungan tersendiri dalam mengganti atau menunjuk seseorang untuk masuk kabinetnya.
    “Saya juga baru dengar sekarang ini. Akan tetapi kita yakin Pak Presiden memilih yang terbaik, Pak Presiden memiliki perhitungan tersendiri,” ujar Dave saat ditemui di Gedung DPR RI, Senin.
    “Jadi itu adalah hak prerogatif beliau, siapa yang layak, mampu untuk duduk di dalam kabinet,” katanya lagi.
    Dave pun enggan berkomentar lebih jauh soal
    reshuffle
    yang dilakukan Prabowo. Dia kembali menekankan bahwa merombak kabinet adalah hak prerogatif Presiden.
    “Jadi ya apa pun itu pasti ada kebijakan tersendiri dari pak presiden,” ujar Dave.
    Sementara itu, politikus Partai Golkar, Dito Ariotedjo yang dicopot dari posisi Menpora, menyebut bahwa dirinya legawa dengan keputusan Presiden Prabowo.
    Dia pun mengaku bersyukur karena telah diberi kesempatan memimpin Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) selama hampir tiga tahun sejak pemerintahan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi).
    Kemudian, Dito berharap menteri penggantinya dapat menjaga kesinambungan transformasi yang telah dijalankan.
    “Bapak Presiden tadi menyampaikan apresiasi dan terima kasih. Kami hampir tiga tahun ini melakukan transformasi dan harapannya bisa dilanjutkan. Ekosistem olahraga dan ruang gerak anak muda sekarang lebih baik,” kata Dito dikutip dari 
    Antaranews
    , Senin.
    PDI-P juga menanggapi
    reshuffle
    dengan menyebut bahwa itu merupakan hak prerogatif Presiden Prabowo.
    Ketua DPP PDI-P, Aria Bima pun menyebut, PDI-P menghormati keputusan Prabowo yang mengganti Menko Polkam Budi Gunawan.
    “Lah iya sudah. Itu prerogatif Presiden. Enggak ada melihat apa, itu hak prerogatif Presiden, harus kita hormati,” ujar Aria di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (9/9/2025).
    Aria mengakui bahwa Budi Gunawan memang dekat dengan PDI-P secara personal. Namun, secara organisasi, dia menegaskan bahwa PDI-P berada di luar pemerintahan.
    “Ya, secara personal ya, tapi organisasi kan Ibu (Megawati) sudah jelas. Bahwa PDI-P ada di luar pemerintahan. Kita mendukung penuh pemerintahan Pak Prabowo. Tapi
    positioning
    politiknya kita tidak dalam lingkaran eksekutif,” kata Aria.
    “Dan sosok seorang Pak Budi Gunawan adalah sosok yang PDI-P sangat hormat dengan kompetensi beliau. Tapi kalau wilayah pemerintahan ya ada di wilayahnya Pak Prabowo. Itu saja,” ujarnya lagi.
    Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi II DPR RI ini berharap para menteri yang baru bergabung ke kabinet Prabowo benar-benar memiliki integritas.
    “Kita hormati kalau Pak Presiden melakukan
    reshuffle
    , itu domain dari Pak Presiden. Yang jelas integritas lebih penting. Integritas lebih penting, yang bisa menopang kehendak subjektif Presiden,” kata Aria Bima, Senin.
    Namun, dia mengingatkan bahwa menteri adalah pembantu presiden, bukan kepanjangan tangan partai di pemerintahan.
    Oleh karena itu, mereka yang dipilih harus tetap berkompetensi, berkapasitas, dan memiliki orientasi pada kepentingan bangsa.
    “Ambil orang-orang partai yang memang punya kompetensi, kapabilitas, kapasitas, dan integritas. Lebih
    soft skill
    , lebih punya narasi untuk kepentingan bangsa dan negara daripada sekadar kepentingan kelompok dan dirinya,” ujarnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.