Xcloud.id

partai: PDIP

  • Istana Respons Usulan Ubah Makan Bergizi Gratis Jadi Uang Tunai

    Istana Respons Usulan Ubah Makan Bergizi Gratis Jadi Uang Tunai

    Jakarta –

    Usulan mengubah skema pemberian Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi uang tunai mengemuka. Pemerintah dinilai lebih baik memberikan uang tunai kepada orang tua murid di sekolah untuk menyiapkan makan siang kepada anaknya.

    Menurut Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi ide tersebut sah-sah saja disampaikan oleh siapapun. Namun, dia menegaskan konsep pemberian makan siang secara langsung kepada siswa di sekolah sudah merupakan skema terbaik yang bisa dijalankan.

    “Ide kan banyak, bukan berarti ide tidak baik, tapi konsep yang sekarang dijalankan dianggap oleh pemerintah dan BGN yang terbaik untuk dikerjakan,” ujar Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (19/9/2025).

    Usulan pemberian uang tunai kepada orang tua siswa diungkapkan di tengah maraknya keracunan yang terjadi pada siswa penerima MBG di sekolah. Soal hal ini, Prasetyo bilang apabila ada catatan masalah pada program Makan Gratis semuanya tidak masalah dan akan ditampung pemerintah untuk diperbaiki.

    “Kalau nanti ada catatan ya kita akui dan kita perbaiki,” lanjut Prasetyo.

    Usulan MBG Jadi Uang Tunai

    Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi IX DPR dari Fraksi PDIP Charles Honoris yang mengusulkan agar MBG diberikan tunai kepada orang tua siswa. Dia menyoroti standard operating procedure (SOP) di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang kurang baik dan membuat banyaknya kasus keracunan terjadi.

    Dia curiga kasus keracunan yang terjadi di sejumlah daerah akibat tidak dijalankannya SOP dari BGN dengan baik oleh SPPG.

    Charles mengatakan rata-rata persiapan bahan baku menu MBG dilakukan di pukul 23.00 atau malam sebelum distribusi. Makanan, katanya, dimasak pukul 04.00 dan dibungkus pukul 07.00, sementara baru dihidangkan sekitar pukul 11.00-12.00 WIB. Risiko makanan terkontaminasi bakteri jadi sangat tinggi.

    Selain itu, Charles juga mendorong BGN mencoba pola lain dalam penyediaan makan bergizi gratis. Salah satunya, dia mengusulkan memberikan uang kepada orang tua siswa agar bisa menyiapkan makan bergizi untuk anak masing-masing.

    “Bahkan opsi memberikan uang kepada orang tua murid misalnya. Sehingga orang tua murid bisa menyediakan makanan sendiri untuk anak-anaknya,” ujar Charles kepada wartawan, Jumat (19/9/2025) yang lalu.

    Halaman 2 dari 2

    (hal/ara)

  • Bupati Bondowoso Prioritaskan Pendidikan dan Penguatan Pariwisata dalam P-APBD 2025

    Bupati Bondowoso Prioritaskan Pendidikan dan Penguatan Pariwisata dalam P-APBD 2025

    Bondowoso (beritajatim.com) – Bupati Bondowoso, Abdul Hamid Wahid, menegaskan sektor pendidikan dan penguatan pariwisata menjadi prioritas utama dalam Rancangan Perubahan APBD (P-APBD) 2025. Penegasan ini disampaikan saat menanggapi pandangan umum Fraksi PDIP dalam rapat paripurna DPRD, Kamis (18/9/2025).

    Abdul Hamid menjelaskan peningkatan mutu pendidikan ditempuh secara menyeluruh, mulai dari peningkatan kompetensi guru melalui pelatihan, penerapan pembelajaran mendalam (PM), hingga integrasi koding dan kecerdasan artifisial (KKA) di seluruh satuan pendidikan. Selain itu, pemenuhan sarana prasarana sekolah dilakukan secara bertahap sesuai kemampuan anggaran.

    “Program sekolah ramah anak dan penguatan karakter sudah diterapkan. Pencegahan bullying dilakukan bersama pihak sekolah, orang tua, hingga aparat penegak hukum,” tegasnya.

    Terkait tenaga honorer K2, ia menyebut seluruh nama dalam database BKN sudah diusulkan untuk diangkat sebagai PPPK paruh waktu dan kini telah memperoleh penetapan dari Kementerian PAN RB.

    Selain pendidikan, sektor pariwisata juga menjadi perhatian serius, khususnya Ijen Unesco Global Geopark. Menurut Abdul Hamid, Bondowoso telah melaksanakan tahapan sesuai rekomendasi asesor untuk menghadapi revalidasi pada 2026.

    “Hasil evaluasi Badan Pengelola Geopark Jawa Timur menyatakan bahwa Pengurus Harian Ijen Geopark (PHIG) Bondowoso adalah yang terbaik dan paling siap menghadapi revalidasi,” ungkapnya.

    Sementara itu, menanggapi catatan Fraksi PDIP mengenai data Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), Abdul Hamid menegaskan bahwa data lengkap sudah tercantum dalam lampiran Perda Nomor 6 Tahun 2022 tentang Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

    Sebelumnya, Fraksi PDIP melalui juru bicara Sofi Indriasari menyoroti sejumlah isu strategis dalam P-APBD 2025, mulai dari kesehatan dengan program UHC, peningkatan mutu pendidikan, pengangkatan tenaga honorer K2, hingga pengelolaan potensi pariwisata. [awi/beq]

  • Satu-satunya Wakil PDIP yang Dicopot Prabowo dari Kabinet, Ini Profil Hendrar Prihadi

    Satu-satunya Wakil PDIP yang Dicopot Prabowo dari Kabinet, Ini Profil Hendrar Prihadi

    Fajar.co.id, Jakarta — Hendrar Prihadi dicopot dari jabatan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), pada Rabu (17/9/2025).

    Dia digantikan Sarah Sadiqa, yang sebelumnya menjabat sebagai Deputi Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan LKPP.

    Pemberhentian itu berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 96/P Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih Periode 2024–2029 dan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 97/P Tahun 2025.

    Hendrar Prihadi adalah politisi PDI-P kelahiran Semarang, Jawa Tengah, pada 30 Maret 1971. Dia memulai karier politiknya bpada 2005. Saat itu, dia memutuskan bergabung dengan partai yang dipimpin Megawati Soekarno Putri.

    Hendrar Prihadi kemudian terpilih sebagai anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah periode 2009-2014 untuk daerah pemilihan (Dapil) Jawa Tengah II yang terdiri dari Kabupaten Demak, Kudus, dan Jepara. Namun pada 2010, ia maju sebagai calon wakil wali kota Semarang dan terpilih ketika berpasangan dengan Soemarmo Hadi Saputro.

    Pada 2013, Hendrar Prihadi menjabat Wali Kota Semarang karena Soemarmo Hadi Saputro terjerat kasus korupsi. Dia pun memimpin Semarang sejak 21 Oktober 2013 hingga 19 Juli 2015.

    Hendrar kemudian kembali terpilih sebagai Wali Kota Semarang sejak 17 Februari 2016 hingga 10 Oktober 2022. Wakilnya kala itu adalah Hevearita Gunaryanti Rahayu.

    Setelah menjadi Wali Kota Semarang, ia ditunjuk Presiden Jokowi untuk menjadi Kepala LKPP pada 10 Oktober 2022 hingga akhirnya dicopot Prabowo pada 17 September 2025.

  • Budi Gunawan dan Hendrar Prihadi Dicopot, Prabowo Sapu Bersih Orang PDIP dari Kabinetnya

    Budi Gunawan dan Hendrar Prihadi Dicopot, Prabowo Sapu Bersih Orang PDIP dari Kabinetnya

    GELORA.CO –  Presiden Prabowo Subianto kembali membuat langkah mengejutkan dalam perombakan kabinetnya. 

    Setelah sebelumnya mencopot Budi Gunawan, tokoh yang dikenal sangat dekat dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, kini giliran Hendrar Prihadi yang disingkirkan.

    Presiden Prabowo Subianto resmi mencopot politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Hendrar Prihadi dari jabatan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), pada Rabu (17/9/2025).

    Namanya digantikan oleh Sarah Sadiqa, yang sebelumnya menjabat sebagai Deputi Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan LKPP.

    Dengan dicopotnya Hendrar Prihadi, kini PDI-P sebagai pemenang pemilihan umum (Pemilu) 2024 tidak memiliki wakil di Kabinet Merah Putih bentukan Prabowo.

    Presiden Prabowo Subianto kini benar-benar menyapu bersih orang-orang PDI-P atau yang dekat dengan PDI-P dari kabinetnya.

    Dalam reshuffle kabinet, Rabu (17/9/2025), Presiden Prabowo mengganti 11 pejabat setingkat menteri dan wakil menteri.

    Di mana elite PDI-P tersisa yakni Hendrar Prihadi yang menjabat sebagai Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) kini resmi digantikan oleh Sarah Sadiqah.

    Diberhentikannya Hendrar Prihadi sebagai Kepala LKPP tidak terlalu mengejutkan.

    Karena sebelumnya Prabowo bahkan me-reshuffle Budi Gunawan dari jabatan Menko Polkam.

    Budi Gunawan diketahui sangat dekat dengan Ketum PDI-P Megawati Soekarnoputri.

    Bahkan Budi Gunawan disebut-sebut sebagai orang titipan Mega di kabinet Prabowo.

    Dengan disapu bersihnya semua orang PDI-P di semua lembaga dan kementerian di pemerintahan Prabowo-Gibran, maka dianggap sebagai bukti bahwa Prabowo tidak bisa disetir Megawati.

    “Dulu mereka pikir Prabowo bs disetir. Ternyata ngga,” kata pegiat media sosial yang juga produser film, Denny Siregar dalam cuitannya beberapa waktu lalu.

    Cuitan itu disambut dengan kata sepakat oleh akun @PartaiSocmed.

    “Kali ini setuju dengan @Dennysiregar7, Ternyata Pak Prabowo tidak bisa disetir oleh PDIP. Dibuktikan dgn pencopotan Budi Gunawan yg merupakan titipan khusus Megawati,” katanya.

    Akun itu juga menegaskan bahwa kini Prabowo benar-benar menghabisi orang PDI-P di kabinetnya.

    “Dengan digantinya Kepala LKPP yg sebelumnya dijabat Pak Hendrar Prihadi maka orang2 PDIP disapu bersih di semua lembaga dan kementerian di pemerintahan Prabowo-Gibran,” tambahnya.

    Ia juga mengundang dan mengajak diskursus mengenai tersingkirnya orang-orang PDI-P dari pemerintahan setelah terjadinya demo rusuh disertai penjarahan.

    “Ada yg tahu mengapa Pak Prabowo yg begitu baik terhadap PDIP, termasuk dalam kasusnya Hasto, namun setelah terjadinya demo rusuh dan penjarahan orang2 PDIP seperti tersingkir dari pemerintahan? Tolong jelaskan pada kami,” katanya.

    Reaksi PDIP

    Sementara itu, PDI-P tak mempersoalkan pencopotan Hendrar Prihadi dari jabatan Kepala LKPP.

    Ketua DPP PDI-P, Andreas Hugo Pareira mengatakan, reshuffle kabinet merupakan hak prerogatif Presiden Prabowo Subianto.

    “Reshuffle adalah hak prerogatif presiden,” ujar Andreas Hugo Pareira saat dihubungi, Selasa (18/9/2025). 

    Ia menegaskan bahwa PDI-P sudah menentukan sikap sebagai partai penyeimbang pemerintah, sehingga memilih tidak bergabung ke dalam kabinet.

    “Sementara PDI-P sejak pembentukan kabinet yang diperkuat melalui keputusan di Kongres Partai, kami menjadi partai penyeimbang,” jelas Andreas Hugo.

  • 6 Profil Hendrar Prihadi, Politikus PDIP yang Didepak dari Kabinet Prabowo Nasional

    6 Profil Hendrar Prihadi, Politikus PDIP yang Didepak dari Kabinet Prabowo Nasional

    Profil Hendrar Prihadi, Politikus PDIP yang Didepak dari Kabinet Prabowo
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Presiden Prabowo Subianto resmi mencopot politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Hendrar Prihadi dari jabatan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), pada Rabu (17/9/2025).
    Namanya digantikan oleh Sarah Sadiqa, yang sebelumnya menjabat sebagai Deputi Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan LKPP.
    Pencopotan Hendrar Prihadi berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 96/P Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih Periode 2024–2029 dan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 97/P Tahun 2025.
    Sebagai informasi, Hendrar Prihadi menjabat sebagai Kepala LKPP sejak masa pemerintahan Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) atau tepatnya Oktober 2022.
    Dengan dicopotnya Hendrar Prihadi, kini PDI-P sebagai pemenang pemilihan umum (Pemilu) 2024 tidak memiliki wakil di Kabinet Merah Putih bentukan Prabowo.
    Sementara itu, PDI-P tak mempersoalkan pencopotan Hendrar Prihadi dari jabatan Kepala LKPP. Ketua DPP PDI-P, Andreas Hugo Pareira mengatakan, reshuffle kabinet merupakan hak prerogatif Presiden Prabowo Subianto.
    “Reshuffle adalah hak prerogatif presiden,” ujar Andreas Hugo Pareira saat dihubungi, Selasa (18/9/2025).
    MUHAMMAD ADIMAJA Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Djamari Chaniago (kiri), Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Nanik Sudaryati Deyang (kedua kiri), Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir (ketiga kiri), Kepala Kantor Staf Kepresidenan M Qodari (keempat kiri), Penasihat Khusus Presiden Bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat serta Reformasi Kepolisian Ahmad Dofiri (kedua kanan), dan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Angga Raka Prabowo (kanan) mengikuti pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan oleh Presiden Prabowo Subianto pada acara Pelantikan Menteri dan Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih Dalam Sisa Masa Jabatan Periode Tahun 2024-2029 di Istana Negara, Jakarta, Rabu (17/9/2025). ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/aww.
    Ia menegaskan bahwa PDI-P sudah menentukan sikap sebagai partai penyeimbang pemerintah, sehingga memilih tidak bergabung ke dalam kabinet.
    “Sementara PDI-P sejak pembentukan kabinet yang diperkuat melalui keputusan di Kongres Partai, kami menjadi partai penyeimbang,” jelas Andreas Hugo.
    Lantas, siapakah Hendrar Prihadi yang merupakan kader PDI-P yang didepak dari Kabinet Prabowo? Berikut profilnya
    Hendrar Prihadi merupakan politikus PDI-P kelahiran Semarang, Jawa Tengah, pada 30 Maret 1971. Karier politiknya dimulai pada 2005, ketika memutuskan untuk bergabung dengan partai berlambang kepala banteng.
    Setelah itu, Hendrar Prihadi terpilih sebagai anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah periode 2009-2014 untuk daerah pemilihan (Dapil) Jawa Tengah II yang terdiri dari Kabupaten Demak, Kudus, dan Jepara.
    Namun pada 2010, ia maju sebagai calon wakil wali kota Semarang dan terpilih ketika berpasangan dengan Soemarmo Hadi Saputro.
    Pada 2013, Hendrar Prihadi dilantik sebagai Wali Kota Semarang karena Soemarmo Hadi Saputro terjerat kasus korupsi. Ia memimpin Semarang sejak 21 Oktober 2013 hingga 19 Juli 2015.
    Hendra Prihadi kembali terpilih sebagai Wali Kota Semarang untuk masa kepemimpinan 17 Februari 2016 hingga 10 Oktober 2022. Saat itu, wakilnya adalah Hevearita Gunaryanti Rahayu.
    KOMPAS.COM/Fristin Intan Sulistyowati Pasangan Calon Gubernur Jateng nomor urut 1, Andika Perkasa dan Hendrar Prihadi alias Hendi saat menghadiri dukungan Paguyuban Mantan Kepala Desa se-Jateng untuk Pilkada Jateng, di Kelurahan Pucang Sawit, Kecamatan Jebres, Kota Solo, Jateng, pada Jumat (27/9/2024).
    Setelah menjadi Wali Kota Semarang, ia ditunjuk Presiden ke-7 RI Jokowi untuk menjadi Kepala LKPP pada 10 Oktober 2022 hingga akhirnya dicopot Prabowo pada 17 September 2025.
    Nama Hendrar Prihadi sendiri juga pernah berkontestasi pada pemilihan gubernur (Pilgub) Jawa Tengah pada 2024.
    Saat itu, ia berpasangan dengan mantan panglima TNI Jenderal (Purn) Andika Perkasa yang maju sebagai calon gubernur.
    Namun, Andika-Hendrar kalah oleh pasangan Ahmad Luthfi-Taj Yasin yang akhirnya terpilih sebagai Gubernur Jawa Tengah periode 2025-2030.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Reaksi PDIP soal Prabowo Copot Hendrar Prihadi dari Kepala LKPP

    Reaksi PDIP soal Prabowo Copot Hendrar Prihadi dari Kepala LKPP

    GELORA.CO  – Presiden Prabowo Subianto mencopot Hendrar Prihadi dari Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Sebagai gantinya, Presiden menunjuk Sarah Sadiqa.

    Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Andreas Hugo Paraeira menyatakan, keputusan itu merupakan kewenangan penuh Presiden. Diketahui, Hendrar merupakan kader partai berlambang moncong banteng tersebut.

    “Reshuffle adalah hak prerogatif presiden,” kata Andreas kepada wartawan, Kamis (18/9/2025).

    Hugo menekankan, PDIP sejak pembentukan kabinet telah memposisikan diri sebagai partai menyimbang pemerintah. Hal ini juga telah diperkuat melalui keputusan Kongres PDIP ke-6 di Bali.

    “Sementara PDI Perjuangan sejak pembentukan kabinet yang diperkuat melalui keputusan di kongres partai menjadi partai penyeimbang,” ujar Wakil Ketua Komisi XIII DPR itu.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto melantik Sarah Sadiqa sebagai Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) di Istana Negara, Jakarta, Rabu (17/9/2025). Sarah menggantikan Hendrar Prihadi yang sebelumnya menjabat posisi tersebut.

    Pelantikan tersebut berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 152/TPA Tahun 2025 tengan Pemberhentian dari Jabatan Pimpinan Tinggi Utama dan Jabatan Pimpinan Tinggi Madya, serta pengangkatan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Utama di lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

    Prabowo memimpin langsung pelantikan Sarah bersamaan dengan sejumlah menteri, wakil menteri dan pimpinan lembaga lainnya

  • Ahmad Basarah: PDIP hormati keputusan Presiden ganti Kepala LKPP

    Ahmad Basarah: PDIP hormati keputusan Presiden ganti Kepala LKPP

    Jakarta (ANTARA) – ​​​​​Politikus PDI Perjuangan Ahmad Basarah menegaskan partainya menghormati keputusan Presiden Prabowo Subianto yang mengganti Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Hendrar Prihadi atau Hendi dari jabatannya.

    “PDI Perjuangan sangat menghormati prinsip bernegara bahwa kekuasaan eksekutif ada di tangan Presiden. Karena sekarang presidennya Pak Prabowo maka beliaulah yang berwenang menata kabinet dan lembaga negara,” kata Basarah dalam di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis.

    Ia mengatakan keputusan tersebut merupakan hak prerogatif Presiden dan PDIP mendukung langkah itu sepenuhnya.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo melantik Sarah Sadiqa sebagai Kepala LKPP menggantikan Hendrar Prihadi, bersamaan dengan sejumlah menteri dan wakil menteri di Istana Negara, Jakarta, Rabu (17/9).

    Menurut Basarah, Hendi yang sebelumnya menjabat Kepala LKPP juga sudah cukup lama mengemban tugas sehingga pergantian pejabat dianggap wajar untuk penyegaran lembaga.

    “Kami menghormati sekaligus mendukung keputusan Presiden Prabowo Subianto. Itu bagian dari kewenangan konstitusional beliau,” ujarnya.

    Basarah menegaskan PDI Perjuangan akan selalu menghormati aturan main bernegara, termasuk dalam hal kewenangan Presiden melakukan perombakan di lembaga pemerintahan maupun nonkementerian.

    Pewarta: Aria Ananda
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • 4 "Reshuffle" Ketiga Prabowo: Jatah Gerindra Bertambah, “Orang” PDI-P Tersingkir? Nasional

    4 "Reshuffle" Ketiga Prabowo: Jatah Gerindra Bertambah, “Orang” PDI-P Tersingkir? Nasional

    “Reshuffle” Ketiga Prabowo: Jatah Gerindra Bertambah, “Orang” PDI-P Tersingkir?
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Presiden Prabowo Subianto melakukan
    reshuffle
    atau perombakan kabinet untuk ketiga kalinya selama 11 bulan memimpin pada Rabu (17/9/2025).
    Pada
    reshuffle
    tersebut, orang-orang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) atau yang dekat dengan partai tersebut semakin terbuang, seperti politikus senior PDI-P Hendrar Prihadi yang dicopot dari jabatan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah (LKPP).
    Kemudian, ada nama Sulaiman Umar yang pernah menjadi kader PDI-P. Adik Ipar pengusaha Haji Isam ini dicopot sebagai Wakil Menteri Kehutanan (Wamenhut).
    Pencopotan dua orang tersebut menambah daftar orang-orang atau yang dekat dengan PDI-P yang tersingkir dari Kabinet Merah Putih.
    Sebelumnya, pada
    reshuffle
    kedua, Prabowo sudah mencopot Budi Gunawan dari posisi Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam).
    Budi Gunawan diketahui sempat dirumorkan dengan dengan PDI-P. Sebab, pernah menjadi ajudan Presiden ke-5 RI sekaligus Ketua Umum PDI-P, Megawati Soekarnoputri.
    Selain itu, ada nama Sri Mulyani yang dicopot dari posisi Menteri Keuangan (Menkeu). Dia juga sempat disebut dekat dengan Megawati.
    Namun, PDI-P diketahui memang memutuskan tidak berada di dalam atau di luar pemerintahan Prabowo. Mereka tegas akan berperan sebagai penyeimbang pemerintah.
    Berbeda dengan PDI-P, jatah Partai Gerindra di Kabinet Merah Putih bertambah usai Prabowo melakukan
    reshuffle
    yang ketiga.
    Ada nama Rohmat Marzuki yang dilantik menjadi Wakil Menteri Kehutanan (Wamenhut) menggantikan Sulaiman Umar.
    Rohmat adalah Ketua Fraksi Gerindra DPRD Jawa Tengah (Jateng). Dia juga bendahara DPD Gerindra Jateng.
    Kemudian, ada nama Muhammad Qodari yang dipercaya menjabat Kepala Staf Kepresidenan menggantikan AM Putranto.
    Qodari diketahui berada di kubu Koalisi Indonesia Maju (KIM) yang mengusung Prabowo-Gibran pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
    Berikut komposisi menteri dari Partai Gerindra usai
    reshuffle
    ketiga:
    Berikut komposisi wakil menteri dan kepala badan dari Gerindra usai
    reshuffle
    ketiga:
    Sementara itu, berikut daftar menteri, wamen, dan kepala badan yang diganti Prabowo pada
    reshuffle
    ketiga:
    Berikut daftar menteri, wamen, kepala dan wakil kepala badan yang dilantik Prabowo:
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • PDIP Soroti Mutu Layanan Jaminan Kesehatan, Charles Honoris Ingatkan Akses Tanpa Kualitas Hanya Ilusi

    PDIP Soroti Mutu Layanan Jaminan Kesehatan, Charles Honoris Ingatkan Akses Tanpa Kualitas Hanya Ilusi

    Jakarta (beritajatim.com) – Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Bidang Jaminan Sosial, Charles Honoris, menilai meski cakupan jaminan kesehatan nasional sudah mencapai 98,3 persen dari 280 juta penduduk Indonesia, kualitas layanan kesehatan belum sepenuhnya terpenuhi di lapangan.

    “Fakta di lapangan masih menunjukkan adanya berbagai tantangan serius, baik itu ketimpangan layanan antara kota besar dan daerah terpencil, lalu banyaknya antrian yang masih terjadi di rumah sakit-rumah sakit,” kata Charles dalam peringatan Hari Keselamatan Pasien Sedunia bertema ‘Seluruh Rakyat Berhak Sehat’ yang digelar DPP PDIP di Sekolah Partai Lenteng Agung, Jakarta, Rabu (17/9/2025).

    Charles menekankan, di balik angka statistik yang terlihat impresif, terdapat rakyat yang menaruh harapan besar terhadap layanan kesehatan yang bermutu dan berkeadilan. Menurutnya, jaminan kesehatan yang luas harus dibarengi dengan peningkatan mutu layanan secara merata agar benar-benar memberi manfaat nyata.

    “Semua ini berdampak langsung pada kepercayaan masyarakat terhadap sistem kesehatan nasional kita dan negara tidak boleh berhenti pada kebanggaan angka semata karena akses tanpa mutu adalah ilusi,” tegasnya.

    Ia menyoroti masih banyak daerah terpencil yang minim sarana, prasarana, dan tenaga kesehatan. Akibatnya, masyarakat harus menempuh perjalanan jauh untuk mendapat layanan kesehatan yang seharusnya tersedia di dekat tempat tinggal. Persoalan keterbatasan distribusi tenaga medis dan standar pelayanan yang belum merata juga menambah beban pasien, termasuk waktu tunggu yang masih panjang di banyak rumah sakit.

    Melalui momentum Hari Keselamatan Pasien Sedunia, Charles mendorong penguatan sistem rujukan kesehatan agar lebih efisien dan tidak hanya menumpuk di rumah sakit besar. “Artinya, kami bukan hanya mengkritik, tetapi juga akan menghadirkan solusi. Peringatan ini bukan sekadar seremoni, melainkan sebuah pengingat bahwa keselamatan pasien adalah penting, dari pelayanan kesehatan yang bermutu dan menjadi hak mendasar setiap warga negara,” ujar Wakil Ketua Komisi IX DPR RI tersebut. [hen/beq]

  • Megawati: Perempuan harus seimbangkan peran politik dan keluarga

    Megawati: Perempuan harus seimbangkan peran politik dan keluarga

    “Ibu-ibu harus pintar memasak untuk anak-anak dan suaminya supaya sehat. Saya bisa memasak loh. Saya pernah memasakkan nasi goreng untuk Pak Prabowo,”

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Umum DPP PDI Perjuangan (PDIP) Prof. Dr. Megawati Soekarnoputri berbagi pengalaman hidup sebagai perempuan, ibu, dan tokoh publik, kepada para relawan kesehatan khususnya dari kalangan perempuan.

    Dia menekankan bahwa perempuan harus bisa menyeimbangkan peran politik maupun publik, dengan peran domestik.

    “Ibu-ibu harus pintar memasak untuk anak-anak dan suaminya supaya sehat. Saya bisa memasak loh. Saya pernah memasakkan nasi goreng untuk Pak Prabowo,” kata Megawati dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

    Megawati juga mengingatkan pentingnya menjaga anak-anak sebagai titipan Sang Pencipta serta menyoroti ancaman narkoba yang saat ini disebutnya sangat berbahaya.

    “Jadi mari jaga keluarga. Lakukan yang terbaik untuk keluarga. Karena itu anak masa depan,” lanjut Megawati.

    Hal itu disampaikan Megawati saat menghadiri peringatan Hari Keselamatan Pasien Sedunia yang jatuh pada 17 September. Acara tersebut berlangsung di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Rabu.

    Dalam kesempatan itu, DPP PDIP menyelenggarakan Seminar Nasional bertema Seluruh Rakyat Berhak Sehat. Megawati yang mengenakan pakaian merah dipadukan dengan warna hitam tiba sekitar pukul 13.00 WIB. Ia disambut langsung oleh Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto, beserta jajaran pengurus DPP lainnya.

    Ketua DPP Bidang Kesehatan Ribka Tjiptaning menegaskan negara tidak boleh mengabaikan suara pasien miskin.

    “Pasien bukan sekadar angka statistik. Mereka manusia yang punya harapan hidup lebih baik,” tegas Ribka.

    Ia juga menekankan bahwa BPJS Kesehatan merupakan bentuk hibah negara untuk rakyat, bukan sekadar asuransi.

    Senada dengan Ribka, Ketua DPP Bidang Jaminan Sosial Charles Honoris mengingatkan bahwa meski cakupan jaminan kesehatan nasional sudah 98,3 persen, ketimpangan layanan di daerah terpencil masih tinggi.

    “Akses tanpa mutu adalah ilusi,” katanya.

    Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menegaskan, Hari Keselamatan Pasien Sedunia menjadi pengingat tanggung jawab ideologis partai terhadap isu kesehatan rakyat. “Persoalan kesehatan adalah investasi penting bagi masa kini dan masa depan,” ujarnya.

    Acara ini juga dihadiri sejumlah kader PDIP seperti Ganjar Pranowo, Abdullah Azwar Anas, Tri Rismaharini, Wiryanti Sukamdani, Puti Guntur Soekarno, dan I Gusti Ayu Bintang Darmawati. Hadir pula Wakil Bendahara Umum Yuke Yurike, Wasekjen Yoseph Aryo Adhi Dharmo, serta pejabat dari Kementerian Kesehatan dan BPJS Kesehatan.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.