Xcloud.id

partai: PDIP

  • Jokowi dukung Prabowo-Gibran 2 periode, Puan: Pemilu masih jauh

    Jokowi dukung Prabowo-Gibran 2 periode, Puan: Pemilu masih jauh

    “Pemilu masih masih jauh,”

    Jakarta (ANTARA) – Ketua DPR RI sekaligus elite PDIP Puan Maharani menyebut bahwa pemilu masih jauh saat merespons merespons instruksi Presiden ke-7 RI Joko Widodo kepada relawannya untuk mendukung Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming melanjutkan pemerintahan selama dua periode dan maju kembali pada Pilpres 2029.

    Pasalnya, dia menilai bahwa Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka belum genap satu tahun menjabat.

    “Pemilu masih masih jauh,” kata Puan usai memimpin rapat paripurna di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis.

    Untuk itu, dia pun mengajak semua pihak untuk mengedepankan kinerja secara bersama-sama dalam membangun bangsa dan negara dengan semangat gotong-royong.

    “Jadi yang penting bagaimana kita bahu-membahu bergotong royong untuk membangun bangsa dan negara,” katanya.

    Sebelumnya, Jokowi menginstruksikan para relawan untuk mendukung pasangan Prabowo–Gibran untuk kembali maju di Pilpres 2029. Instruksi ini sekaligus membenarkan pernyataan Ketua Umum Relawan Bara Jokowi Presiden (Bara JP), Willem Frans Ansanay.

    “Sejak awal saya sampaikan kepada seluruh relawan seperti itu, untuk mendukung pemerintahan Pak Presiden Prabowo–Gibran dua periode,” kata Jokowi di Solo, Jumat (19/9).

    Namun, Jokowi tak menjelaskan lebih lanjut saat disinggung sinyal Prabowo–Gibran akan kembali berpasangan pada 2029.

    “Saya sampaikan itu ke relawan,” ungkapnya.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Sorotan Ke Jokowi Soal Dukungan Prabowo-Gibran 2 Periode

    Sorotan Ke Jokowi Soal Dukungan Prabowo-Gibran 2 Periode

    Jakarta –

    Belum genap setahun memerintah Indonesia, Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka sudah didorong untuk menjalankan dua periode pemerintahan. Dorongan ini muncul dari Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi). Kepada wartawan, ia mengatakan jika telah memerintah jajaran relawan untuk mendukung Prabowo-Gibran hingga periode mendatang.

    “Sejak awal saya sampaikan kepada seluruh relawan untuk itu (dukung Prabowo -Gibran dua periode),” kata Jokowi dikutip dari detikJateng, Jumat (19/9/2025).

    “Ya memang sejak apa saya perintahkan seperti itu untuk mendukung pemerintahan Pak Presiden Prabowo-Gibran dua periode,” lanjut dia.

    Sikap Jokowi ini kemudian menuai banyak tanggapan dari sejumlah tokoh politik. Dari PKB, Jazilul Fawaid mengatakan jika jangan terburu-buru untuk memberikan dukungan. Meski demikian, Waketum PKB itu mengatakan akan tetap tegak lurus dengan pemerintahan Prabowo ke depan.

    “Ojo kesusu. Kalau belum saatnya salat, jangan azan dulu. Biarkan Pak Prabowo yang sekarang aktif menjalin berpidato di panggung dunia, biarkan dulu. Ojo kesusu,” kata Jazilul di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (22/9/2025).

    Sementara itu rival pilpres 2024 Prabowo, Ganjar Pranowo, mengungkapkan jika ia menghormati sikap setiap warga negara. Namun baginya, saat ini yang lebih penting adalah menuntaskan masalah-masalah yang muncul di tengah masyarakat.

    “Mari kita pikirkan yang sekarang. Bantu masyarakat yang kesulitan,” kata Ganjar, dikutip dari detikNews, Senin (22/9).

    Terbaru, tanggapan muncul dari Partai Demokrat. Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrat, Herman Khaeron, mengatakan Demokrat hingga saat ini belum membicarakan soal pencapresan. Ia menyebut jika Demokrat saat ini tengah berkonsentrasi menyukseskan jalannya pemerintahan yang berjalan saat ini.

    “Demokrat berupaya dengan serius dan sungguh-sungguh untuk menyukseskan program pemerintahan Presiden Prabowo. Para kader Demokrat baik yang di eksekutif maupun legislatif fokus agar pemerintahan ini sukses dan masyarakat merasakan kesuksesan ini sehingga sampai saat ini belum bicara pencapresan,” kara Herman Khaeron kepada wartawan, Selasa (23/9/205).

    Juru Bicara PDIP Guntur Romli pun memberi tanggapan yang berbeda. Terkait sikap Jokowi, ia mengatakan jika hal tersebut wajar. Ia mengatakan jika tindakan tersebut dilakukan Jokowi demi anaknya, Gibran Rakabuming Raka.

    Lalu apa sebenarnya motif ungkapan dukungan prematur Jokowi terhadap Prabowo-Gibran untuk maju di periode kedua nanti? Sejauh mana hal ini akan mempengaruhi dinamika politik di jajaran pendukung Prabowo? Menghadirkan Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, ikuti diskusinya dalam Editorial Review.

    Jelang petang nanti, detikSore akan menghadirkan kembali kelas investasi. Kali ini, topik yang akan dibahas adalah mengelola keuangan dengan metode Money Map. Nantinya dengan metode ini, seseorang diharapkan tidak akan jatuh pada situasi kehabisan uang di pertengahan bulan. Bagaimana strategi Money Map bisa dipraktikkan? Ikuti diskusi nya di Sunsetalk.

    Ikuti terus ulasan mendalam berita-berita hangat detikcom dalam sehari yang disiarkan secara langsung langsung (live streaming) pada Senin-Jumat, pukul 15.30-18.00 WIB, di 20.detik.com dan TikTok detikcom. Jangan ketinggalan untuk mengikuti analisis pergerakan pasar saham jelang penutupan IHSG di awal acara. Sampaikan komentar Anda melalui kolom live chat yang tersedia.

    “Detik Sore, Nggak Cuma Hore-hore!”

    (far/vys)

  • Said PDIP Puji Gaya ‘Koboi’ Menkeu Purbaya, Bisa Longgarkan Kebijakan Ketat – Page 3

    Said PDIP Puji Gaya ‘Koboi’ Menkeu Purbaya, Bisa Longgarkan Kebijakan Ketat – Page 3

    Said menilai, gaya Menkeu Purbaya bisa lebih melonggarkan aturan ketat keuangan negara. Bahkan, kata dia, kinerja Purbaya sudah terlihat satu bulang setelah menjabat.

    “Namun kita yakin gaya koboi Menteri Keuangan kita bisa melonggarkan kebijakan uang ketat, dan terbukti dalam sebulan ini kondisi kita harapkan terus berlanjut sehingga suku bunga SBN tahun depan bisa lebih rendah sehingga biaya yang ditanggung APBN akan semakin rendah,” tambahnya.

    Banggar DPR bersama pemerintah sepakat inflasi dan kurs rupiah harus dijaga agar tetap stabil. Menurut Said, keduanya bisa memicu gejolak harga di sektor riil maupun potensi krisis jika tidak terkendali.

    “Pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan Bank Indonesia harus selalu seirama mmpu merealisasikan bauran kebijakan fiskal dan moneter yang gesit, kreatif, dan konsolidatif,” tukas Said.

  • Paripurna DPR Setujui 9 Hakim Agung dan 1 Hakim Ad Hoc HAM

    Paripurna DPR Setujui 9 Hakim Agung dan 1 Hakim Ad Hoc HAM

    Bisnis.com, JAKARTA – DPR menyetujui laporan Komisi III mengenai pengangkatan 9 Hakim Agung dan 1 Hakim Ad Hoc HAM. Laporan dibacakan dalam Rapat Paripurna ke-5 di DPR RI, Selasa (23/9/2025).

    Awalnya Wakil Ketua Komisi III DPR, Dede Indra Permana Soediro menjelaskan usulan nama-nama hakim itu berdasarkan surat Komisi Yudisial yang disampaikan kepada pimpinan DPR RI pada 11 Agustus 2025.

    “Kemudian ditindak lanjuti dengan surat tertanggal 25 Agustus 2025 perihal rapat konsultasi pengganti rapat Bamus DPR RI mengenai penyampaian usulan calon Hakim Agung dan Ad Hoc tahun 2024 untuk diserahkan kepada Komisi III DPR RI terhadap 13 calon Hakim Agung dan 3 orang hakim Ad Hoc pada Mahkamah Agung,” katanya. 

    Anggota fraksi partai PDIP itu mengatakan Komisi III telah melakukan rapat dengar pendapat dan rapat bersama panitia seleksi untuk menguji kelayakan para calon hakim.

    Setelah 13 calon Hakim Agung dan 3 Hakim Ad Hoc menjalani uji kelayakan, Komisi III menetapkan 9 Hakim Agung dan 1 Hakim Ad Hoc HAM yang dinilai telah memenuhi syarat kewawasan serta integritas. 

    Dia menyampaikan jabatan ini memiliki peran penting dalam penegakan hukum terlebih mereka merupakan wakil Tuhan.

    “Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc pada Mahkamah Agung adalah jabatan penting sehingga diistilahkan wakil Tuhan,” katanya.

    Usai penyampaian tesebut, Dede memberikan berkas nama-nama calon hakim kepada pimpinan sidang sekaligus Ketua DPR RI, Puan Maharani. Kemudian, Puan meminta persetujuan kepada tamu undangan agar laporan dapat diterima.

    “Sidang dewan yang kami hormati, apakah laporan Komisi III DPR RI atas hasil uji kelayakan fit and proper tes calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc HAM 2025 dapat disetujui?,” tanya Puan

    “Setuju,” jawab tamu undangan. 

    Berikut Nama 9 calon Hakim Agung dan 1 Hakim Ad Hoc HAM 

    Hakim Agung

    – Heru Pramono, Hakim Agung kamar Perdata
    – Budi Nugroho, Hakim Agung kamar TUN (khusus pajak)
    – Hari Sugiharto, Hakim Agung kamar TUN
    – Agustinus Purnomo Hadi, Hakim Agung kamar Militer
    – Diana Malemita Ginting, Hakim Agung kamar TUN (khusus pajak)
    – Lailatul Arofah, Hakim Agung kamar Agama
    – Muhayah, Hakim Agung kamar Agama
    – Ennid Hasanuddin, Hakim Agung kamar Perdata
    – Suradi, Hakim Agung kamar Pidana

    Hakim ad hoc HAM: 
    – Puguh Haryogi, Hakim ad Hoc HAM

  • BGN Tolak Usulan Skema MBG Diganti Uang Tunai Buntut Kasus Keracunan

    BGN Tolak Usulan Skema MBG Diganti Uang Tunai Buntut Kasus Keracunan

    Jakarta –

    Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menolak ide skema penyaluran program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi bantuan tunai. Pasalnya, skema MBG yang kini digunakan sudah dirancang sejak lama oleh Presiden Prabowo Subianto.

    “Untuk uang tunai kan sudah ada bantuan langsung tunai (BLT). Jadi kami tidak ingin melakukan itu (ubah skema),” kata Dadan di Kantor BGN, Jakarta Pusat, Senin (22/9/2025).

    Menurut Dadan, dampak dari program MBG ini sudah menciptakan perputaran ekonomi baru di masyarakat. Ini karena Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) membeli bahan baku dari para pelaku usaha di sekitar mereka.

    “Jadi Anda harus tahu dengan 3.000 orang, itu adalah menciptakan new demand (permintaan baru) dan juga garansi pembelian. Satu SPPG itu akan mendorong kemandirian pangan lokal dan ketahanan pangan lokal,” kata Dadan.

    Usulan dari DPR RI

    Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi IX DPR dari Fraksi PDIP Charles Honoris menyoroti standar operasional prosedur (SOP) di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang kurang baik. Dia curiga kasus keracunan yang terjadi di sejumlah daerah akibat tidak dijalankannya SOP Badan Gizi Nasioal (BGN) oleh SPPG.

    Charles mendorong BGN mencoba pola lain dalam penyediaan makan bergizi gratis. Salah satu pola yang dia usulkan adalah memberikan uang kepada orang tua siswa agar bisa menyiapkan makan bergizi untuk anak masing-masing.

    “Bahkan opsi memberikan uang kepada orang tua murid misalnya. Sehingga orang tua murid bisa menyediakan makanan sendiri untuk anak-anaknya,” ujar Charles kepada wartawan, Jumat (19/9/2025), dikutip dari detikFinance.

    Respons Istana soal Usulan MBG Diganti Uang Tunai

    Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan munculnya ide mengubah pola MBG menjadi uang tunai sah-sah saja. Namun, dia menegaskan konsep pemberian makan siang secara langsung kepada siswa di sekolah merupakan skema terbaik yang bisa dijalankan.

    “Ide kan banyak, bukan berarti ide tidak baik. Tapi konsep yang sekarang dijalankan dianggap oleh pemerintah dan BGN yang terbaik untuk dikerjakan,” ujar Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (19/9/2025).

    Usulan pemberian uang tunai kepada orang tua siswa diungkapkan di tengah maraknya keracunan yang terjadi pada siswa penerima MBG di sekolah. Terkait itu, Prasetyo mengatakan pemerintah akan menampung berbagai aspirasi terkait program MBG tersebut sebagai bahan evaluasi.

    “Kalau nanti ada catatan ya kita akui dan kita perbaiki,” lanjut Prasetyo.

    Halaman 2 dari 2

    Simak Video “Video: BGN Cek Kondisi Siswa di Bandung Barat yang Keracunan MBG”
    [Gambas:Video 20detik]
    (naf/kna)

  • Bukan untuk Bangsa, PDIP: Seruan Jokowi agar Relawannya Dukung Prabowo-Gibran 2 Periode Demi Kepentingan Anaknya Saja

    Bukan untuk Bangsa, PDIP: Seruan Jokowi agar Relawannya Dukung Prabowo-Gibran 2 Periode Demi Kepentingan Anaknya Saja

    Fajar.co.id, Jakarta — Pernyataan mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar relawannya mendukung pasangan Prabowo Subianto–Gibran Rakabuming Raka menjabat dua periode kini menuai polemik.

    Kritikan datang dari Ketua DPP PDI Perjuangan, Andreas Hugo Pareira. Dia merespons tajam pernyataan ayah Gibran itu.

    Menurut Andreas, dukungan tersebut tidak lahir dari niat menjaga kepentingan bangsa, melainkan demi keberlangsungan karier politik sang anak.

    “Apa yang disampaikan Pak Jokowi itu bukan soal kepentingan bangsa dan negara, kepentingan menjaga pemerintahan ini, tapi kepentingan anaknya,” tegas Hugo dalam wawancara yang ditayangkan di YouTube Kompas TV, Senin (22/9/2025).

    Hugo menilai, pernyataan dukungan Jokowi tak lepas dari berbagai persoalan yang kini tengah membelit Gibran Rakabuming Raka.

    Salah satunya adalah ketidakhadiran Gibran dalam pelantikan menteri baru hasil reshuffle kabinet oleh Presiden Prabowo Subianto beberapa waktu lalu.

    Gibran saat ini juga mendapat gugatan terkait ijazah SMA-nya yang dinilai tidak sah secara hukum oleh seorang pengacara bernama Subhan Palal.

    Subhan menggugat keabsahan ijazah SMA Gibran di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dia menyebutkan bahwa dokumen tersebut tidak memenuhi syarat formal pencalonan wakil presiden.

    Gugatan tersebut diajukan secara pribadi tanpa dukungan pihak lain, dan menyasar dua tergugat. Masing-masing Gibran secara pribadi serta Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara pemilu. (bs-sam/fajar)

  • PDIP Baca Taktik Jokowi di Balik Perintah Dukung Prabowo-Gibran 2 Periode: Cari Selamat Kasus Ijazah

    PDIP Baca Taktik Jokowi di Balik Perintah Dukung Prabowo-Gibran 2 Periode: Cari Selamat Kasus Ijazah

    GELORA.CO – Ketua DPP PDIP, Andreas Hugo Pareira, membaca ada taktik yang dijalankan Presiden ke-7 RI, Jokowi, di balik arahan ke kelompok relawan mendukung Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka (Prabowo-Gibran) dua periode.

    Diberitakan sebelumnya, Jokowi memerintahkan kelompok relawannya untuk mendukung Prabowo-Gibran dua periode.

    Seperti diketahui, Jokowi merupakan politikus yang memiliki sejumlah kelompok relawan sebagai basis dukungan politiknya.

    Setelah dipecat dari PDIP, partai yang membesarkannya, Jokowi tetap eksis di dunia politik dengan kelompok relawan itu.

    Projo (Pro Jokowi), Seknas Jokowi hingga Bara JP (Barisan Relawan Jokowi Presiden) merupakan tiga  di antaranya.

    “Sejak awal saya sampaikan seluruh relawan untuk itu. Ya memang sejak awal saya perintahkan seperti itu untuk mendukung pemerintahan Presiden Prabowo-Gibran dua periode,” ungkap Jokowi saat ditemui di kediamannya di Sumber, Solo, Jumat (19/9/2025).

    Menurut Andreas, Jokowi terlalu dini berbicara soal dua periode yang terkait Pilpres 2029.

    Pemerintahan Prabowo-Gibran saja belum genap satu tahun.

    “Pak Jokowi ini ya mungkin momen, ya pasti momennya, terlalu terlalu cepat ya. Juga kita perlu perhatikan gitu ee apa sih sebenarnya latar belakang sehingga Pak Jokowi ini memaksakan menyampaikan itu terlalu cepat gitu kan,” kata Andreas di program Sapa Indonesia Pagi, Kompas TV, Senin (22/9/2025).

    Andreas membaca Jokowi sedang mempersiapkan mekanisme penyelamatan.

    Sebab, saat ini, mantan Wali Kota Solo dan Gubernur Jakarta itu sedang dirundung tuduhan ijazah palsu.

    Begitupun dengan Wapres Gibran, sulung Jokowi, yang juga menghadapi polemik sama. 

    Gibran digugat secara perdata ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena ijazah setingkat SMA yang digunakan untuk pencalonannya di Pilpres 2029 dianggap bermasalah.

    “Ya kan kita lihat gitu situasi saat ini gimana, ya serangan terhadap Pak Jokowi sendiri soal ijazah kemudian Gibran juga akhir-akhir dipersoalkan soal ijazahnyanya ya. Sehingga ini perlu ada apa mekanisme, escape mechanism gitu ya, mekanisme penyelamatan,” kata Andreas.

    Analisis Andreas itu didasari pengalamannya pada Pilpres 2024 lalu, bagaimana aturan konstitusi bisa berubah jelang pencalonan  mengakomodasi Gibran menjadi wapres dengan usia di bawah 40 tahun.

    “Artinya ini analisa ya, analisa kita terhadap apa yang dia sampaikan gitu, memaksakan cepat ini kan tentu ada ada latar belakangnya.”

    “Kita tahu Pak Jokowi ini kan sangat apa ya, sangat cerdik dalam berpolitik dengan pengalaman kita di periode yang lalu. Kemudian dalam perjalanan sekarang bagaimana Pak Jokowi memainkan semua instrumen untuk sampai kepada anaknya itu jadi wakil presiden kan itu kita tahu gitu,” jelasnya.

  • DPR Blak-blakan Garuda Indonesia Beban Negara, Usul Tegas Dibubarkan!

    DPR Blak-blakan Garuda Indonesia Beban Negara, Usul Tegas Dibubarkan!

    News9 jam yang lalu

    L

    OlehLiputanenamDiperbaharui 22 Sep 2025, 20:00 WIB

    Diterbitkan 22 Sep 2025, 15:39 WIB

    1ShareCopy LinkBatalkan

    Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PDIP, Mufti Anam, menyoroti soal bobroknya PT Garuda Indonesia. Mulai dari mesin pesawat yang bermasalah hingga ketepatan waktu.

    Garuda IndonesiaDPRPT Garuda Indonesia

  • Makan Bergizi Gratis Diusulkan Diganti Uang Tunai, Bos BGN: Sudah Ada BLT!

    Makan Bergizi Gratis Diusulkan Diganti Uang Tunai, Bos BGN: Sudah Ada BLT!

    Jakarta –

    Skema Makan Bergizi Gratis (MBG) diusulkan diubah menjadi uang tunai usai banyaknya kejadian penerima manfaat yang mengalami gangguan kesehatan atau keracunan.

    Menanggapi hal tersebut, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan skema dari program MBG ini merupakan yang sudah baik untuk dilakukan. Pasalnya program ini sudah lama dirancang sedemikian rupa agar terciptanya pemenuhan gizi kepada masyarakat dan membuka lapangan pekerjaan. Selain itu, pemberian uang tunai juga sudah ada porsi tersendiri dari pemerintah yakni berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT).

    “Begini ya, program ini telah dirancang sejak lama ya kan. Program ini adalah untuk intervensi pemenuhan gizi. Untuk uang tunai kan sudah bantuan tunai langsung. Jadi kita tidak ingin melakukan itu,” katanya di Kantor BGN, Jakarta, Senin (22/9/2025).

    Dadan mengatakan bantuan uang tunai langsung juga tidak bisa menjamin bahwa hal tersebut dapat tersalurkan kepada anak-anak. Pasalnya program ini dirancang untuk mengintervensi gizi anak-anak Indonesia.

    “Kedua kan anda sudah tau ada kasus Mahesa di Sumatera Utara. Itu kan korban dari KIP yang diserahkan ke Ibunya. Uangnya dipakai untuk bayar sesuatu dan anaknya tidak dibayarkan SPP. Dan sekarang Mahesa sudah senang makan bergizi dan ibunya kerja di SPPG,” katanya.

    Dadan menambahkan skema MBG ini merupakan bagian dari program pemerintah untuk dapat menciptakan rantai pasok dan mendorong kemandirian pangan masyarakat Indonesia. Ia mengatakan bahwa setiap SPPG membutuhkan sekitar 5 ton beras per bulan atau setara 10 ton gabah kering.

    “Dan kemudian kita ingin membangun rantai pasok. 1 SPPG itu akan mendorong kemandirian pangan lokal dan ketahanan lokal,” katanya.

    Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi IX DPR dari Fraksi PDIP Charles Honoris yang mengusulkan agar MBG diberikan tunai kepada orang tua siswa. Dia menyoroti standard operating procedure (SOP) di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang kurang baik dan membuat banyaknya kasus keracunan terjadi.

    Dia curiga kasus keracunan yang terjadi di sejumlah daerah akibat tidak dijalankannya SOP dari BGN dengan baik oleh SPPG.

    Charles mengatakan rata-rata persiapan bahan baku menu MBG dilakukan di pukul 23.00 atau malam sebelum distribusi. Makanan, katanya, dimasak pukul 04.00 dan dibungkus pukul 07.00, sementara baru dihidangkan sekitar pukul 11.00-12.00 WIB. Risiko makanan terkontaminasi bakteri jadi sangat tinggi.

    Selain itu, Charles juga mendorong BGN mencoba pola lain dalam penyediaan makan bergizi gratis. Salah satunya, dia mengusulkan memberikan uang kepada orang tua siswa agar bisa menyiapkan makan bergizi untuk anak masing-masing.

    “Bahkan opsi memberikan uang kepada orang tua murid misalnya. Sehingga orang tua murid bisa menyediakan makanan sendiri untuk anak-anaknya,” ujar Charles kepada wartawan, Jumat (19/9/2025) yang lalu.

    (kil/kil)

  • Nasib Wahyudin Moridu usai Viral Ingin Rampok Uang Negara, Kini Jadi Sopir Truk

    Nasib Wahyudin Moridu usai Viral Ingin Rampok Uang Negara, Kini Jadi Sopir Truk

    GELORA.CO  – Kehidupan Wahyudin Moridu, mantan anggota DPRD Provinsi Gorontalo dari PDIP, berubah drastis usai dirinya viral karena ucapan kontroversial yang menyebut ingin merampok uang negara. 

    Pernyataan tersebut memicu gelombang kritik publik dan berujung pada pemecatannya dari keanggotaan partai maupun jabatannya sebagai legislator.

    Setelah resmi dipecat oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP, Wahyudin kini kembali ke kampung halamannya. Dia memilih beralih profesi menjadi sopir truk, ditemani sang istri tercinta, Mega Nusi. 

    Melalui unggahan di media sosial, Wahyudin memperlihatkan dirinya berusaha bangkit dari nol, bahkan menabung dari upah buruh sebesar Rp200.000 sehari.

    “Saya menerima semua konsekuensi, termasuk sanksi sosial. Saya sudah dipecat dan sekarang kembali berjuang bersama keluarga,” ujarnya dalam sebuah video klarifikasi, Senin (22/9/2025).

    Wahyudin juga menyampaikan permohonan maaf terbuka kepada masyarakat Gorontalo. Ia menegaskan tidak berniat melecehkan rakyat maupun institusi negara. “Semua ini murni kesalahan saya. Dari hati yang paling dalam saya mohon maaf kepada seluruh masyarakat Gorontalo yang saya wakili,” ucapnya.

    Ketua Bidang Kehormatan DPP PDIP, Komaruddin Watubun, menyatakan keputusan pemecatan diambil setelah proses klarifikasi. Sementara itu, Badan Kehormatan DPRD Gorontalo mengungkap video viral tersebut diduga disebarkan oleh seorang wanita yang kecewa karena tak kunjung dinikahi Wahyudin. Video itu direkam pada Juni lalu.

    Meski telah meminta maaf, klarifikasi Wahyudin tetap menuai reaksi beragam dari publik. Kini, ia bersama istrinya berkomitmen menjalani hidup baru dengan penuh tanggung jawab, sekaligus menanggung konsekuensi dari perbuatannya