Xcloud.id

partai: PDIP

  • Lukman Hakim Lantik 197 Pejabat Baru di Pemkab Bangkalan

    Lukman Hakim Lantik 197 Pejabat Baru di Pemkab Bangkalan

    Bangkalan (beritajatim.com) – Bupati Bangkalan, Lukman Hakim, melantik dan mengukuhkan 197 pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangkalan, Jumat (26/9/2025). Mereka terdiri dari pejabat pimpinan tinggi pratama, administrator, hingga pengawas yang menempati posisi baru dalam struktur pemerintahan.

    Lukman Hakim menegaskan bahwa rotasi dan mutasi jabatan merupakan hal wajar dalam rangka penyegaran organisasi.

    “Selamat kepada para pejabat atas jabatan baru yang diemban. Semoga mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan dengan sebaik-baiknya,” ujarnya.

    Dalam arahannya, Lukman menekankan pentingnya inovasi, peningkatan kinerja, serta profesionalitas pejabat dalam melayani masyarakat. Ia meminta seluruh jajaran agar mengedepankan pelayanan publik yang cepat, tepat, dan transparan.

    “Kolaborasi dan sinergi lintas perangkat daerah sangat penting agar pembangunan di Kabupaten Bangkalan berjalan optimal dan dapat dirasakan oleh masyarakat,” katanya.

    Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu juga mengingatkan agar para pejabat segera menyesuaikan diri dengan lingkungan kerja baru.

    “Segera beradaptasi dengan lingkungan yang baru, agar bisa segera memberikan pelayanan yang maksimal bagi masyarakat,” ucapnya. [sar/beq]

  • PDIP Puji Pidato Prabowo di PBB: Sangat Wakili Bangsa – Page 3

    PDIP Puji Pidato Prabowo di PBB: Sangat Wakili Bangsa – Page 3

    Selain itu, Hasto menilai pidato Prabowo satu napas dengan perjuangan Presiden pertama Soekarno yang menandatangani komunikasi politik mendukung kemerdekaan Palestina.

    “Karena yang disampaikan Presiden Prabowo juga senapas yang diperjuangkan oleh Bung Karno, yang sejak konferensi Asia Afrika memang telah menandatangani komunikasi politik di dalam mendukung kemerdekaan Palestina seluas-luasnya,” pungkasnya.

     

  • Harusnya Minimal Punya 1,5 Hektare

    Harusnya Minimal Punya 1,5 Hektare

    JAKARTA – Sekjen PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menyoroti petani Indonesia yang tak memiliki lahan. Dia menekankan pentingnya konsolidasi lahan dan redistribusi tanah sesuai amanat Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960.

    Hal ini disampaikan Hasto dalam Seminar Nasional “Bumi Lestari, Petani Berdikari, Kembali ke Sawah, Menyemai Masa Depan” yang digelar di Sekolah Partai DPP PDIP, Lenteng Agung, Jakarta, Rabu, 24 September. Ia memotret kondisi para petani yang tak punya lahan saat melakukan dialog di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

    “Dari 40 petani yang kami temui pagi tadi di Bekasi tak satu pun memiliki lahan. Padahal agar sejahtera minimal petani harus memiliki 1,5 hektare dengan potensi penghasilan sekitar Rp7,5 hingga Rp10 juta per bulan,” kata Hasto dalam kegiatan itu.

    Selain itu, Hasto bilang, banyak masalah klasik yang dihadapi petani seperti akses solar untuk pompa air hingga perebutan sumber air saat kemarau. “Hari Tani adalah momentum progresif. Perubahan struktural terhadap kemiskinan petani hanya bisa dilakukan lewat kebijakan politik yang berpihak,” ucapnya.

    Lebih lanjut, PDIP meyakini kedaulatan pangan hanya dapat diwujudkan bila seluruh elemen bangsa, terutama kepala daerah dan struktur partai turun langsung menyelesaikan persoalan rakyat.

    Hasto juga menyampaikan apresiasi kepada Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri yang konsisten memperjuangkan kedaulatan pangan dari hulu hingga hilir. Semangat ini disebutnya sama seperti keinginan Presiden Prabowo Subianto.

    “Ibu Megawati sebagai Presiden Kelima RI adalah pemimpin yang paling konsisten bicara soal benih dan pangan. Beliau menegaskan pentingnya Indonesia berdaulat di bidang pangan,” tegas dia.

    “Jika semangat ini konsisten dijalankan, kita akan mampu berdaulat di bidang pangan dan menyongsong masa depan yang lebih cerah,” pungkas Hasto.

  • Hasto soal Budi Gunawan dan Hendi Diganti Prabowo: PDIP Percaya Telah Dikomunikasikan Baik Nasional 24 September 2025

    Hasto soal Budi Gunawan dan Hendi Diganti Prabowo: PDIP Percaya Telah Dikomunikasikan Baik Nasional 24 September 2025

    Hasto soal Budi Gunawan dan Hendi Diganti Prabowo: PDIP Percaya Telah Dikomunikasikan Baik
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P Hasto Kristiyanto mengatakan,
    reshuffle
    Budi Gunawan dari posisi Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menpolkam) Kabinet Merah Putih telah dikomunikasikan secara baik.
    Begitu pula dengan
    reshuffle
    Hendrar Prihadi (Hendi) dari jabatan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).
    “Ya, tentu saja PDI-P percaya bahwa di dalam proses tersebut komunikasi politik dijalankan dengan baik, semuanya untuk berkaitan dengan bagaimana pemerintahan bisa berjalan dengan efektif,” ujar Hasto saat ditemui di Sekolah Partai PDI-P, Rabu (24/9/2025).
    Hasto pun menegaskan, komunikasi politik antara Presiden Prabowo Subianto dengan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri juga berjalan dengan baik.
    “Komunikasi politik terus-menerus dijalankan secara kondusif, antara Presiden Prabowo dengan Ibu Megawati Soekarnoputri,” ucap Hasto.
    Terlepas dari hal itu, Hasto menekankan bahwa reshuffle kabinet adalah hak prerogatif presiden selaku kepala pemerintahan.
    “Ya, sejak awal dari hal-hal sejak masa Presiden Jokowi terkait dengan
    reshuffle
    , juga pada masa Presiden Prabowo, itu adalah prerogatif dari Presiden,” pungkasnya.
    Sebagai informasi, Budi Gunawan, yang dianggap representasi PDI-P di pemerintahan, diganti oleh Prabowo dalam
    reshuffle
    atau perombakan kabinet jilid 2 pada 8 September 2025.
    Posisi Menko Polkam yang ditinggalkan Budi Gunawan itu diisi oleh Jenderal (Hor) (Purn) Djamari Chaniago.
    Sementara itu, Hendrar Prihadi yang berstatus kader PDI-P juga dicopot Prabowo dari Kepala LKPP.
    Hendrar Prihadi pun digantikan oleh Sarah Sadiqa.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Hari Tani, PDIP tekankan inovasi untuk kedaulatan pangan

    Hari Tani, PDIP tekankan inovasi untuk kedaulatan pangan

    Jakarta (ANTARA) – DPP PDI Perjuangan menegaskan pentingnya inovasi untuk meningkatkan produktivitas dan kedaulatan pangan dalam Seminar Nasional Bumi Lestari, Petani Berdikari, Kembali ke Sawah, Menyemai Masa Depan di Jakarta, Rabu.

    Penggagas Sekolah Pertanian Terpadu Mangontang Simanjuntak sebagai salah satu narasumber acara menyoroti sempitnya lahan garapan petani yang rata-rata hanya 3.000 meter persegi. Menurutnya inovasi teknologi dari industri pertanian menjadi kunci di tengah permasalahan pangan yang ada saat ini.

    “Dengan lahan terbatas, inovasi adalah kunci. Indeks tanam harus ditingkatkan agar petani bisa sejahtera,” katanya.

    Mangontang menyebut potensi swasembada bahkan ekspor beras sangat besar jika inovasi diterapkan serius. Ia menyebut apabila 7,4 juta hektare sawah ditanam tiga kali saja, maka Indonesia bisa mengekspor hasil penanaman.

    Pemulia benih padi lokal Surono Danu juga menekankan pentingnya kembali pada kearifan lokal. Menurut dia, ribuan varietas padi lokal yang dimiliki Indonesia bisa menjadi modal besar untuk memperkuat pangan nasional.

    “Petani adalah pemulia benih sejak sebelum NKRI berdiri,” katanya.

    Surono mengkritik dominasi benih dan pupuk kimia yang dinilainya merusak ketahanan pangan. Ia menegaskan penguatan benih lokal dapat meningkatkan hasil panen sekaligus mendukung program kedaulatan pangan nasional.

    Sementara itu, Ketua KTNA Jawa Timur Sumrambah menambahkan tantangan regenerasi petani perlu segera dijawab. Menurut dia, mayoritas petani berusia di atas 40 tahun dan hanya sedikit generasi muda yang bercita-cita menjadi petani.

    Ia menekankan perlunya dukungan kelembagaan, teknologi, dan kebijakan harga agar petani percaya diri melanjutkan usaha tani.

    Bupati Ngawi Ony Anwar Harsono serta perwakilan BRIN juga hadir dengan pandangan tentang peran daerah dan riset ilmiah dalam memperkuat pertanian. Seminar ini dijadwalkan ditutup oleh Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.

    Hari Tani Nasional diperingati setiap 24 September merujuk pada Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) tahun 1960 yang ditetapkan melalui Keputusan Presiden Nomor 169 Tahun 1963.

    Pewarta: Aria Ananda
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • PDIP tegaskan komitmen sejalan dengan Presiden Prabowo jaga pangan

    PDIP tegaskan komitmen sejalan dengan Presiden Prabowo jaga pangan

    “Kalau pertanian gagal dan petani tidak sejahtera, negara bisa gagal. Karena itu, normalisasi saluran air harus segera ditangani. Kalau APBD tak mampu, kami akan perjuangkan dukungan dari pusat. Ini bagian dari tanggung jawab kita bersama,”

    Jakarta (ANTARA) – Ketua DPP PDIP yang juga anggota Komisi IV DPR Rokhmin Dahuri menegaskan pandangan PDIP sejalan dengan Presiden Prabowo Subianto yang telah menekankan bahwa pangan adalah hidup-mati bangsa.

    “Kalau pertanian gagal dan petani tidak sejahtera, negara bisa gagal. Karena itu, normalisasi saluran air harus segera ditangani. Kalau APBD tak mampu, kami akan perjuangkan dukungan dari pusat. Ini bagian dari tanggung jawab kita bersama,” kata Rokhmin dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

    Rokhmin menyampaikan bahwa revisi UU Pangan sedang dilakukan untuk memastikan kesejahteraan petani dan nelayan. Hal tersebut ia sampaikan dalam rangka peringatan Hari Tani, saat berdialog dengan kelompok petani di Desa Kedungwaringin, Kabupaten Bekasi, Selasa.

    “Salam dari Ibu Megawati Soekarnoputri untuk keluarga besar petani. Bung Karno dulu mengingatkan, pangan ini mati hidupnya negeri. Kalau petani tak sejahtera, bangsa bisa gagal,” kata Rokhmin.

    Dalam kesempatan itu, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menegaskan bahwa pangan adalah soal hidup-mati sebuah bangsa. Karena itu, pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan wajib memastikan kesejahteraan petani.

    Hasto menerima simbol cangkul dari perwakilan petani, sementara Ketua DPC PDIP Kabupaten Bekasi yang juga Bupati Bekasi, Ade Kuswara, menerima parang. Hasto menekankan bahwa pertanian menyangkut tanah, air, benih, dan matahari. Karena itu, menurutnya, kepemilikan lahan minimal 1,5 hektare per petani perlu dipastikan.

    “Kalau tanahnya tidak cukup, pemerintah pusat, daerah, dan DPR harus hadir. Redistribusi lahan negara harus dilakukan agar petani penggarap punya tanah sendiri, bukan sekadar buruh tani atau penggarap lahan industri,” ujarnya.

    Para petani yang hadir menyampaikan sejumlah persoalan. Ibu Ani meminta agar harga beras dijaga minimal Rp12 ribu per liter agar terjangkau. Kelompok Tani Kramat Kaya II menyoroti kerusakan pintu air, sementara Pak Asep dari Desa Sukawerta mengeluhkan saluran air yang tak kunjung dinormalisasi hingga kerap menyebabkan gagal panen.

    Hal senada disampaikan Pak Yanto dari Kelompok Tani Kedugede II. Ia menekankan tiga persoalan: normalisasi saluran air dari hulu, kesulitan solar untuk traktor karena minimnya SPBU di Bekasi, serta dukungan agar program benih IR64 dari Pemprov Jawa Barat dapat terlaksana.

    Menjawab aspirasi tersebut, Bupati Bekasi Ade Kuswara menegaskan komitmen pemerintah daerah menjadikan Bekasi sebagai lumbung pangan berkelanjutan. Ia menyebut Perda tentang perlindungan lahan pertanian sudah disiapkan.

    “Kami akan menertibkan bangunan liar untuk normalisasi sungai. Dalam RPJMD, pertanian menjadi prioritas, termasuk alokasi jaminan sosial untuk keluarga petani,” katanya.

    Hasto juga mengingatkan agar lahan subur tidak dikonversi menjadi kawasan industri.

    “Kalau lahan pertanian hilang, pangan kota pun terancam. Arahan Ibu Megawati jelas, lahan subur harus dipertahankan. Kita harus perkuat organisasi petani agar siapapun yang hendak memotong jatah pupuk, benih, solar, atau air, dihadapi bersama sebab hukum harus ditegakkan. Semoga Hari Tani ini membangkitkan semangat kita turun membantu petani,” tuturnya.

    Masih dalam rangka memperingati Hari Tani Nasional Tahun 2025 yang jatuh pada tangal 24 September, DPP PDIP menggelar Seminar Nasional Hari Tani di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Puan Tegaskan Evaluasi Total MBG, Bukan Mencari Kambing Hitam Nasional 24 September 2025

    Puan Tegaskan Evaluasi Total MBG, Bukan Mencari Kambing Hitam Nasional 24 September 2025

    Puan Tegaskan Evaluasi Total MBG, Bukan Mencari Kambing Hitam
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Ketua DPR Puan Maharani mendesak adanya evaluasi total terhadap pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) usai ratusan anak menjadi korban keracunan.
    DPR, kata Puan, akan menjalankan fungsi pengawasannya untuk memastikan program tersebut aman dan bermanfaat bagi masyarakat.
    “Evaluasinya itu harus dilakukan secara total. Jadi jangan saling menyalahkan, tapi kita evaluasi bersama sehingga jangan terulang kembali,” ujar Puan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (23/9/2025).
    Puan mengatakan, MBG merupakan program yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas gizi anak Indonesia.
    Lanjutnya, keberhasilan program MBG harus dijaga lewat pengawasan ketat dan komitmen pihak terkait yang terlibat. Puan pun meminta adanya perbaikan, bukan mencari kambing hitam atas kasus-kasus keracunan yang terjadi.
    “Marilah kita bekerja bersama dalam membangun bangsa dan negara dengan bergotong royong. Fokus kita adalah memperbaiki, bukan mencari kambing hitam,” ujar Puan.
    Kasus keracunan MBG yang menimpa ratusan siswa di berbagai wilayah Indonesia tentu sangat memprihatinkan.
    Oleh karena itu, evaluasi menjadi penting untuk mencegah terulangnya kasus keracunan MBG bagi para siswa penerima manfaat.
    “Keamanan dan kualitas gizi harus menjadi prioritas. Program ini adalah investasi bagi generasi masa depan, jangan sampai tercederai oleh kelalaian teknis,” ujar politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) itu.
    KOMPAS.com/BAGUS PUJI PANUNTUN Jumlah siswa keracunan massal usai menyantap paket Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kecamatan Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat (KBB), Jawa Barat, Senin (22/9/2025), terus bertambah hingga mencapai 63 orang.
    Sebelumnya, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyampaikan, sebanyak 4.711 porsi MBG telah menyebabkan gangguan kesehatan hingga ditetapkan menjadi kejadian luar biasa (KLB) hingga 22 September 2025.
    BGN membagi 4.711 kasus tersebut ke tiga wilayah, yakni Wilayah I mencapai 1.281 kasus, Wilayah II mencapai 2.606 kasus, dan Wilayah III meliputi 824 kasus.
    “Jadi total catatan kami itu ada sekitar 4.711 porsi makan yang menimbulkan gangguan kesehatan,” ujar Dadan dalam konferensi pers di Kantor Badan Gizi Nasional (BGN), Jakarta Pusat, Senin (22/9/2025).
    “Dan perlu Anda ketahui bahwa sampai hari ini BGN sudah membuat 1 miliar porsi makan,” sambungnya.
    Kasus gangguan kesehatan tersebut disebabkan oleh sejumlah hal, seperti Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang masih baru, belum terbisa memasak dalam porsi besar, hingga mengganti supplier bahan baku.
    Salah satunya terjadi di SPPG Banggai Kepulauan Tingangkung, yang membeli ikan cakalang dari supplier baru dan menyebabkan 339 orang mengalami gangguan pencernaan.
    Oleh karenanya, Dadan meminta mitra dapur umum lebih hati-hati. Ia pun menyesalkan kejadian yang masih terjadi, padahal menargetkan nol kasus KLB.
    Berikut daftar 4.711 kasus keracunan MBG yang terbagi di tiga wilayah:
    KOMPAS.com/BAGUS PUJI PANUNTUN Amalia Husna Khodijah bocah perempun berusia 5 tahun tercatat sebagai korban keracunan menu MBG dengan usia paling muda saat ditemui di Posko Kesehatan Kecamatan Cipongkor, Selasa (23/9/2025).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Jokowi Ditunjuk Jadi Penasihat Bloomberg New Economy, Apa Tugasnya?

    Jokowi Ditunjuk Jadi Penasihat Bloomberg New Economy, Apa Tugasnya?

    Jakarta –

    Bloomberg New Economy membentuk Dewan Penasihat Global. Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) ditunjuk menjadi salah satu anggota dewan penasihat.

    Dewan Penasihat Global ini diketuai oleh mantan Menteri Perdagangan AS Gina Raimondo dan mantan Perdana Menteri Italia dan Presiden Bank Sentral Eropa, Mario Draghi.

    Lantas, apa tugas Jokowi sebagai Dewan Penasihat Bloomberg New Economy?

    Bloomberg New Economy sendiri didirikan tahun 2018, merupakan komunitas global yang terdiri dari para CEO multinasional, pejabat publik, inovator, dan pemodal.

    Bloomberg New Economy telah mendorong kolaborasi global dan memobilisasi modal untuk kepentingan publik melalui program-programnya lewat pertemuan yang diadakan di Singapura, Beijing, Panama City, Dublin, Marrakesh, dan Sao Paulo.

    Dilihat detikcom dari situs Bloomberg, Dewan Penasihat baru dibentuk pada April 2025 untuk menghadapi berbagai tantangan yang ada. Dengan pengalaman yang dimiliki, baik pengalaman di pemerintahan hingga bisnis, mereka diharapkan bisa memberikan masukan-masukan yang dibutuhkan.

    “Kami membentuk Dewan Penasihat Global baru pada April 2025 untuk membantu menghadapi tantangan kompleks yang dihadirkan dunia saat ini. Kelompok penasihat ini menghadirkan pengalaman di tingkat tertinggi dalam bidang bisnis, pemerintahan, dan organisasi multilateral, dan masukan mereka akan menjadi kunci dalam mengarahkan upaya kami,” tulis Bloomberg di situsnya, Rabu (24/9/2025).

    Bloomberg New Economy lahir untuk merespons perubahan besar dalam peta ekonomi dunia. Arah kekuatan global bergeser, dari Barat ke Timur, dari Utara ke Selatan. Faktor demografi, globalisasi, dan digitalisasi jadi penggerak utamanya.

    Bloomberg New Economy lahir pada 2018 untuk merespons perubahan besar dalam peta ekonomi dunia. Arah kekuatan global bergerak dari Barat ke Timur dan dari Utara ke Selatan, didorong oleh demografi, globalisasi, dan digitalisasi.

    Negara-negara berkembang kini menyumbang porsi pertumbuhan yang lebih besar, sementara kesenjangan pembangunan perlahan bisa mengecil berkat pendidikan, teknologi, perdagangan, dan investasi yang terus meningkat.

    “Perubahan ini menghadirkan banyak harapan, tapi juga tantangan yang rumit. Karena itu, kami mencoba mencari jawabannya dengan mempertemukan pemerintah dan pelaku usaha dari berbagai belahan dunia,” tulis Bloomberg.

    Komunitas ini kini berisi lebih dari 1.500 tokoh termasuk kepala negara, menteri, pimpinan organisasi internasional, CEO, pendiri bisnis, investor, inovator, sampai aktivis.

    “Misi kami sederhana: menghadapi tantangan terbesar bagi kemakmuran global dan membuka dialog untuk menemukan solusinya,” jelas Bloomberg.

    Berikut jajaran Dewan Penasihat:

    – Joko Widodo, Presiden ke-7 Indonesia
    – Marc Rowan, Co-Founder & CEO Apollo Global Management
    – Gita Gopinath, Wakil Direktur Pelaksana Pertama Dana Moneter Internasional
    – Ravi Menon, Duta Besar Singapura untuk Aksi Iklim
    – Suresh Prabhu, mantan Menteri Perdagangan dan Industri India
    – Noubar Afeyan, Co-Founder Moderna dan CEO Flagship Pioneering
    – Charles Phillips, Co-Founder & Managing Partner Recognize
    – Kai-Fu Lee, CEO 01.AI dan Chairman Sinovation Ventures
    – Jorge Paulo Lemann, Chairman Lemann Foundation
    – Dawn Fitzpatrick, CEO & CIO Soros Fund Management
    – Strive Masiyiwa, Chairman & Founder Econet
    – David Vélez, Co-Founder & CEO Nubank
    – Josephine Wapakabulo, Founder & Managing Director TIG Africa
    – Steven Rattner, Chairman & CEO, Willett Advisors LLC
    – Jing Qian, Co-Founder Pusat Analisis China, Institut Kebijakan Masyarakat Asia

    Tonton juga video “Jokowi Dukung Prabowo-Gibran 2 Periode, Guntur PDIP: Demi Putranya” di sini:

    (acd/acd)

  • BGN Tolak Usulan Makan Gratis Diberikan Dalam Bentuk Uang Tunai

    BGN Tolak Usulan Makan Gratis Diberikan Dalam Bentuk Uang Tunai

    Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Fraksi PDIP, Charles Honoris, sempat mengusulkan pemberian Makan Bergizi Gratis (MBG) diberikan dalam bentuk tunai kepada orang tua siswa. Hal ini diusulkan lantaran banyaknya kasus keracunan di beberapa daerah.

    Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, menolak usulan tersebut. Ia menyebut MBG jadi program prioritas presiden untuk intervensi gizi secara langsung.

    Klik di sini untuk melihat video lainnya!

  • Dukung Prabowo-Gibran 2 Periode, Jokowi Maruk Kekuasaan

    Dukung Prabowo-Gibran 2 Periode, Jokowi Maruk Kekuasaan

    GELORA.CO – Analis Politik dan Militer dari Universitas Nasional (Unas) Jakarta, Selamat Ginting, menilai bahwa Joko Widodo (Jokowi) haus atau maruk kekuasaan dan berupaya menjaga dinasti politiknya.

    “Jokowi itu jangan dipahami sebagai orang yang polos. Enggak. Ini orang yang haus kekuasaan, maruk akan kekuasaan,” ujarnya dalam siniar Forum Keadilan Tv pada Selasa, 23 September 2025.

    Selamat menilai bahwa pernyataan terbuka Jokowi mendukung Prabowo-Gibran dua periode bukan hanya sekadar mendukung pasangan calon capres-cawapres mendatang.

    “Tapi juga strategi untuk menjaga dinasti politik Jokowi dan pengaruhnya untuk jangka yang akan panjang. Itu harus dibaca,” tandasnya.

    Upaya Jokowi terus memelihara pengaruh politik untuk menjadikan anak-anaknya sebagai pemimpin, itu tanpa memikirkan nasib bangsa ke depan.

    “Memikirkan hanya untuk kepentingan keluarganya. Kalau untuk kepentingan jangka panjang, ya enggak akan memaksakan Prabowo-Gibran dua periode,” ucapnya.

    Lebih lanjut Selamat menyampaikan, Jokowi terus berupaya memelihara pengaruh politiknya, khususnya di kalangan elite partai-partai besar.

    “Pangsa kekuasaan kepada elit-elit partai politik, termasuk misalnya Golkar PDIP, partai-partai yang besar di luar Grindra,” ucapnya.***