Xcloud.id

partai: PDIP

  • Profil Muzakir Manaf, Gubernur Aceh Ingin Hapus Barcode di SPBU, Eks Panglima GAM, Hartanya Rp 48 M – Halaman all

    Profil Muzakir Manaf, Gubernur Aceh Ingin Hapus Barcode di SPBU, Eks Panglima GAM, Hartanya Rp 48 M – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Berikut profil Muzakir Manaf, Gubernur Aceh terpilih yang ingin hapus sistem barcode di SPBU untuk pembelian BBM bersubsidi.

    Keinginan tersebut, Muzakir Manaf sampaikan saat pelantikan dirinya sebagai Gubernur Aceh Periode 2025-2030 di gedung utama Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) pada Rabu (12/2/2025).

    Menurutnya, tujuan dari penghapusan penggunaan barcode di SPBU langkah mensejahterakan rakyat.

    “Dengan sumpah (jabatan) kami ingin mensejahterakan rakyat, menyenangkan rakyat, bukan menyusahkan rakyat.”

    “PR (pekerjaan rumah) hari ini adalah semua SPBU yang ada di Aceh tidak ada istilah lagi barcode mohon digaris bawahi untuk semua,” ungkapnya, dikutip dari kanal YouTube Serambinews, Sabtu (15/2/2025).

    Muzakir Manaf melanjutkan, penggunaan barcode untuk pembelian BBM subsidi menyusahkan rakyat.

    Ia kerap menerima laporan warga Aceh ingin bakar SPBU gara-gara kebijakan ini.

    “Satu masalah di Aceh kadang-kadang orang mau bakar SPBU,” tegasnya.

    Berdasarkan penilaiannya itu, Muzakir Manaf mantab akan menghapus penggunaan barcode di SPBU.

    “Tidak ada makna sekalipun menggunakan barcode atau stiker. Maka saya ambil kesimpulan menghapuskan semua barcode di SPBU, khususnya Aceh,” tandas dia.

    Dikutip dari kip.acehprov.go.id, Muzakir Manaf lahir di Aceh Timur pada 3 April 1964 atau kini berusia 60 tahun.

    Ia mengawali pendidikan dasarnya dengan bersekolah di MIN Sampoiniet (1977).

    Kemudian, Muzakir Manaf melanjutkan di SMPN Idi (1981) dan SMUS Pase Sejaya Paton Labu (1984).

    Suami dari Marlina Usman itu dikenal sebagai salah satu tokoh tersohor di wilayah Aceh.

    Pada tahun 1986, Muzakir Manaf didapuk sebagai Panglima Perang Gerakan Aceh Merdeka (GAM).

    GAM sendiri merupakan organisasi yang berjuang untuk melepaskan diri Aceh dari Indonesia.

    Konflik antara GAM dan pemerintah Indonesia berlangsung selama hampir 30 tahun, dari 1976 hingga 2005. 

    Konflik GAM dan pemerintah Indonesia terselesaikan dengan penandatanganan MoU Helsinki pada 15 Agustus 2005.

    Semenjak itu, GAM kembali ke pelukan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

    Muzakir Manaf lalu ditunjuk sebagai Ketua Komite Peralihan Aceh pada 2005.

    Muzakir Manaf mulai terlibat di politik praktis dengan menjabat sebagai Ketua Umum Partai Aceh di tahun 2007.

    Selain itu, dirinya dipercaya sebagai Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Aceh (2015) dan Ketua Umum Pramuka Aceh (2013).

    Ia juga pernah menjabat sebagai Wakil Gubernur Aceh periode 2012–2017.

    Muzakir Manaf kemudian maju di Pilkada 2024 sebagai calon Gubernur Aceh.

    Ia berpasangan dengan Fadhlullah.

    Muzakir-Fadhlullah diusung 8 partai dengan rincian, Partai Aceh, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Demokrat, Partai Gerindra, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Nanggroe Aceh (PNA).

    Pasangan ini bertarung dengan paslon Bustami Hamzah dan Tgk M Fadhil Rahmi.

    Dikutip dari Instagram @kip_aceh, Pilkada Aceh 2024 dimenangkan oleh Muzakir-Fadhlullah.

    Keduanya meraih 1.492.846 suara atau 53,27 suara sedangkan lawannya mengantongi 46,73 persen atau 1.309.375 suara.

    Pada akhirnya, Muzakir-Fadhlullah dilantik sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh periode 2025-2030 oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian .

    Pelantikan itu digelar di Gedung DPR Aceh, Rabu (12/2/2025).

    Hadir dalam acara tersebut Jusuf Kalla, sejumlah menteri, Kepala BIN, mantan Gubernur Aceh, petinggi partai politik. 

    HASIL PILKADA 2024 – Hasil perolehan suara Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh 2024. (Instagram.com/kip_aceh)

    Muzakir Manaf diketahui memiliki kekayaan mencapai Rp 48.318.030.236.

    Harta tersebut ia laporkan ke  Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) pada 28 Agustus 2024.

    Berikut rincian lengkapnya:

    Tanah Dan Bangunan Rp. 44.031.300.000

    Tanah Seluas 1227 M2 Di Kab / Kota Lhokseumawe , Hasil Sendiri Rp. 858.900.000
    Tanah Dan Bangunan Seluas 76 M2/64 M2 Di Kab / Kota Kota Banda Aceh , Hasil Sendiri Rp. 38.000.000
    Tanah Seluas 7157 M2 Di Kab / Kota Aceh Utara, Hasil Sendiri Rp. 3.578.500.000
    Tanah Dan Bangunan Seluas 100 M2/80 M2 Di Kab / Kota Pidie, Hasil Sendiri Rp. 40.000.000
    Tanah Dan Bangunan Seluas 69 M2/64 M2 Di Kab / Kota Kota Banda Aceh , Hasil Sendiri Rp. 34.500.000
    Tanah Seluas 120000 M2 Di Kab / Kota Aceh Utara, Hasil Sendiri Rp. 480.000.000
    Tanah Seluas 25000 M2 Di Kab / Kota Aceh Utara, Warisan Rp. 500.000.000
    Tanah Dan Bangunan Seluas 78 M2/84.9 M2 Di Kab / Kota Kota Banda Aceh , Hasil Sendiri Rp. 550.000.000
    Tanah Dan Bangunan Seluas 95 M2/86 M2 Di Kab / Kota Kota Banda Aceh , Hasil Sendiri Rp. 3.400.000.000
    Tanah Dan Bangunan Seluas 83 M2/70.8 M2 Di Kab / Kota Kota Banda Aceh , Hasil Sendiri Rp. 3.200.000.000
    Tanah Seluas 1.646 M2 Di Kab / Kota Aceh Timur, Hasil Sendiri Rp. 4.962.800.000
    Tanah Dan Bangunan Seluas 283 M2/270 M2 Di Kab / Kota Bireuen, Hasil Sendiri Rp. 1.600.000.000
    Tanah Dan Bangunan Seluas 1.814 M2/1.616 M2 Di Kab / Kota Kota Banda Aceh , Hasil Sendiri Rp. 24.788.600.000

    Alat Transportasi Dan Mesin Rp. 1.690.000.000

    Mobil, Toyota Fortuner Minibus Tahun 2014, Hasil Sendiri Rp. 460.000.000
    Mobil, Mitsubishi Triton Minibus Tahun 2012, Hasil Sendiri Rp. 380.000.000
    Mobil, Toyota Hilux Minibus Tahun 2010, Hasil Sendiri Rp. 150.000.000
    Motor, Harley Davidson Sepeda Motor Tahun 2014, Rp. 700.000.000

    Harta Bergerak Lainnya Rp. 2.178.000.000

    Surat Berharga Rp. —-

    Kas Dan Setara Kas Rp. 558.730.236

    Harta Lainnya Rp. —-

    Utang Rp. 140.000.000

    Total Harta Kekayaan Rp. 48.318.030.236

    (Tribunnews.com/Endra)

  • DPR Apresiasi Kementerian BUMN Efisiensi Anggaran dengan Pangkas Fasilitas Pimpinan

    DPR Apresiasi Kementerian BUMN Efisiensi Anggaran dengan Pangkas Fasilitas Pimpinan

    loading…

    Anggota Komisi VI DPR Mufti Anam mengapresiasi kinerja Menteri BUMN Erick Thohir dalam menerapkan tata kelola perusahaan yang baik. Foto: Dok SINDOnews

    JAKARTA – Anggota Komisi VI DPR Mufti Anam mengapresiasi kinerja Menteri BUMN Erick Thohir dalam menerapkan tata kelola perusahaan yang baik. Erick dinilai menciptakan budaya kerja BUMN yang lebih efektif dan efisien.

    “Kami mengapresiasi dan turut bangga atas kinerja Menteri BUMN Erick Thohir yang menurut survei LSI menjadi salah satu dari 10 menteri dengan kinerja terbaik di pemerintahan Prabowo Subianto,” ujar Anam saat rapat kerja dengan Menteri BUMN Erick Thohir di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (13/2/2025).

    Menurut dia, langkah efisiensi ini tidak menghambat program Kementerian BUMN dalam meningkatkan kinerja perusahaan-perusahaan pelat merah. Dia mengibaratkan peran Kementerian BUMN sebagai striker dalam tim sepak bola.

    “Kalau dalam sepak bola, kementerian lain itu seperti bek atau penjaga gawang, tapi Kementerian BUMN merupakan striker. Ibaratnya mendapatkan striker yang hebat itu tentu tidak mudah. Namun dengan striker yang hebat dapat mencetak gol. Begitu juga Kementerian BUMN dengan biaya pengelolaan yang tidak murah, maka kinerjanya semakin optimal,” kata politikus PDIP itu.

    Anam juga mengingatkan pemerintah terkait potensi dampak negatif jika efisiensi terlalu ketat hingga melemahkan stamina Kementerian BUMN dalam mencapai target laba. Dia tak ingin keterbatasan anggaran menurunkan stamina Kementerian BUMN dalam membawa BUMN mencapai laba sesuai target pemerintah.

    “Saya tidak bisa membayangkan sangat ngeri sekali kalau BUMN ini staminanya menurun. Kalau laba BUMN turun 1 persen saja, maka negara akan kehilangan potensi Rp2 triliun lebih,” ucapnya.

    Anggota Komisi VI DPR dari Fraksi Golkar Yulisman mengapresiasi langkah efisiensi yang dilakukan Erick. Dia menyoroti efisiensi signifikan dalam berbagai aspek, termasuk perjalanan dinas dan fasilitas untuk pimpinan.

    “Persentase efisiensi (Kementerian BUMN) tertinggi berasal dari perjalanan dinas yang mencapai 54 persen. Selain itu, pengurangan fasilitas untuk pimpinan hingga 70 persen juga merupakan langkah konkret yang patut diapresiasi,” ujar Yulisman.

    Menurut dia, efisiensi bukan hal baru bagi Erick. Sejak awal menjabat Menteri BUMN, Yulisman menyebut Erick telah konsisten melakukan perampingan dan reformasi dalam tata kelola BUMN. Salah satu keberhasilan yang menonjol adalah pengurangan jumlah BUMN dari ratusan entitas menjadi sekitar 40-an perusahaan.

  • Cak Imin Sebut Prabowo Tawarkan Koalisi Permanen saat Silaturahmi KIM di Hambalang – Halaman all

    Cak Imin Sebut Prabowo Tawarkan Koalisi Permanen saat Silaturahmi KIM di Hambalang – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mengungkap bahwa Presiden Prabowo Subianto menawarkan untuk membentuk koalisi permanen kepada para elite parpol Koalisi Indonesia Maju (KIM). 

    Hal itu disampaikan Cak Imin seusai menghadiri silaturahmi elite  hingga kepala daerah dari KIM di kediaman Prabowo,  Hambalang, Bogor, Jumat (14/2/2025) siang. 

    Cak Imin mengatakan, tawaran itu disampaikan Prabowo agar koalisi KIM semakin kuat demi percepatan pembangunan. 

    “Intinya memperkuat koalisi kita. Pak Prabowo menawarkan koalisi permanen. Pak Prabowo meminta persatuan menjadi kunci utama Pemerintahan,” kata Cak Imin, Jumat. 

    Cak Imin pun menyebut PKB merespons positif tawaran Ketua Umum Gerindra itu.

    Menurutnya, koalisi permanen penting untuk pembangunan Indonesia.

    “Tentu PKB menyambut baik koalisi permanen. Menjadi perkuatan dari percepatan pembangunan,” tutur Cak Imin.  

    Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pemberdayaan Masyarakat ini juga mengatakan, koalisi permanen tersebut berlaku sampai kapan pun.

    “Ya sampai kapan pun namanya permanen,” lanjutnya. 

    Diketahui, Presiden RI Prabowo Subianto menggelar acara silaturahmi Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus di kediaman Presiden RI di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Jumat (14/2/2025) pukul 13.00 WIB. 

    Kegiatan ini dalam rangkaian Rapimnas dan HUT Partai Gerindra yang puncaknya akan digelar di SICC, Bogor, Jawa Barat pada Sabtu (15/2/2025) besok.

    Sejumlah menteri kabinet merah putih, ketua umum partai politik hingga anggota DPR RI menghadiri undangan ini. 

    Beberapa di antaranya, Ketua Umum PKB Cak Imin, Sekjen Golkar Sarmuji, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia, hingga Ketua Umum Gelora Anis Matta.

    Ada pula Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono.

    Ketua DPP Gerindra Prasetyo Hadi mengatakan, pertemuan ini merupakan silaturahmi dari koalisi yang memenangkan Prabowo-Gibran Rakabuming Raka sebagai presiden dan wakil presiden. 

    Oleh karena itu, tak ada satu pun tokoh PDIP yang hadir dalam pertemuan ini. 

    “Ya silaturahmi KIM, ini satu tahun setelah Pilpres,” kata Prasetyo, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (12/2/2025) dikutip dari Kompas.com. 

    “Kan (PDI-P) enggak bagian, eh belum bagian dari KIM,” lanjutnya. 

    Diketahui, PDI-P mengusung pasangan calon nomor urut 3, Ganjar Pranowo-Mahfud MD saat Pilpres 2024.

    (Tribunnews.com/Milani) (Kompas.com) 

  • Gerindra: SBY Bakal Hadir di Agenda Pertemuan KIM Plus di Hambalang,

    Gerindra: SBY Bakal Hadir di Agenda Pertemuan KIM Plus di Hambalang,

    Bisnis.com, JAKARTA – Para Ketua Umum Partai yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus akan hadir turut hadir dalam silaturahmi yang digelar di Kediaman Presiden Prabowo Subianto di Hambalang, Jawa Barat, Bogor (14/2/2025). Salah satunya adalah Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). 

    Hal tersebut diungkapkan oleh Ketua Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan (OKK) DPP Partai Gerindra Prasetyo ketika ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (14/2). 

    “Sementara ini hampir semua ketum Partai, kalau Pak SBY kemungkinan akan hadir di acara yang hari ini, silaturahmi hari ini,” jelasnya, mengacu pada acara di Hambalang tersebut. 

    Adapun, ia juga menegaskan bahwa partai yang datang dalam silaturahmi ini hanyalah partai yang yang tergabung dalam KIM Plus. Sebab itu partai PDI-Perjuangan (PDIP) tidak ikut hadir. 

    “Ah, kan bukan, belum bagian dari KIM, belum, belum,” jelasnya ketika ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (14/2). 

    Diberitakan sebelumnya, Ketua DPP Partai NasDem Willy Aditya menjelaskan bahwa pertemuan di Hambalang dilakukan dalam rangka ulang tahun Partai Gerindra dan ini juga menjadi bagian dari konsolidasi, karena bisa saling berkomunikasi.

    Kendati demikian, dia enggan membeberkan topik apa yang besok akan dibahas dalam pertemuan itu. Namun yang pasti silaturahmi menjadi agenda utama, sehingga tak membahas hal yang berkaitan pemerintahan.

    Willy berpandangan dengan pertemuan yang semakin sering dilakukan, bisa menjadi modal yang kokoh agar pemerintahan berjalan.

    “Ya kalau semakin sering kita ketemu, tentu ini menjadi modal besar, modal dasar yang cukup kokoh untuk pemerintahan bisa berjalan,” pungkasnya. 

  • Boyamin Ungkap Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto Masih Berpeluang Ajukan Kembali Praperadilan Lawan KPK – Halaman all

    Boyamin Ungkap Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto Masih Berpeluang Ajukan Kembali Praperadilan Lawan KPK – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Koordinator Masyarakat Anti-korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman mengungkapkan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto masih punya peluang mengajukan praperadilan melawan KPK.

    Hal itu lantaran hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak menerima permohonan praperadilan. Bukan menolak permohonan Hasto Kristiyanto. 

    “Sebenernya ada catatan kritis, Hasto Kristiyanto masih bisa mengajukan lagi. Beda dengan ditolak, kalau ditolak itu tidak bisa mengajukan lagi,” kata Boyamin kepada wartawan, Jumat (14/2/2025).

    Kemudian dikatakannya atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang tidak menerima permohonan Hasto Kristiyanto. Menurutnya KPK harus segera menindaklanjuti putusan tersebut. 

    “Untuk itu saya mendorong KPK untuk segera membawa ke pengadilan pokok perkara,” jelasnya. 

    Permohonan Praperadilan Hasto Tidak Diterima

    Sebelumnya Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak menerima permohonan gugatan praperadilan yang diajukan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto melawan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 

    Dalam pertimbangannya, hakim tunggal Djuyamto menyatakan seharusnya permohonan praperadilan Sekjen PDIP itu dilakukan secara terpisah. 

    Hal itu dikarenakan Hasto telah ditetapkan tersangka dugaan tindak bidana perintangan penyidikan dan dugaan tindak pidana memberi janji atau hadiah atau suap kepada penyelenggaran negara oleh KPK. 

    “Menimbang berdalih alasan tersebut hakim berpendapat permohonan pemohon seharusnya diajukan dalam dua permohonan prapradilan. Bukan dalam satu permohonan,” kata Hakim Djuyamto di persidangan PN Jakarta Selatan, Kamis (13/2/2025). 

    Ia melanjutkan menimbangkan dengan demikian permohonan pemohon yang menggabungkan tentang sahnya tidaknya dua surat perintah penyidikan. Atau setidaknya penetapan tersangka dalam satu permohonan haruslah dinyatakan tidak memilih syarat formil permohonan prapradilan.

    “Maka terhadap eksepsi termohon tersebut berdasarkan hukum dan patut dikabulkan,” ucapnya. 

    Menimbangkan, lanjut dia dengan berbagai pertimbangan hukum di atas hakim berpendapat bahwa oleh karena eksepsi dikabulkan.

    Maka terhadap eksepsi permohonan yang lain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan dan diberi penilaian hukum 

    “Menimbangkan karena eksepsi pemohon dikabulkan maka terhadap pokok perkara ini tidak perlu dipertimbangkan dan diberikan penilaian hukum lagi,” kata hakim Djuyamto. 

    “Sehingga dengan demikian hakim berpendapat bahawa permohonan prapradilan dari pemohon adalah dinyatakan tidak dapat diterima,” tandasnya. 

  • Gerindra undang seluruh parpol pada puncak perayaan HUT partai

    Gerindra undang seluruh parpol pada puncak perayaan HUT partai

    Semua partai (kami undang) untuk acaranya yang besok

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan (OKK) DPP Partai Gerindra Prasetyo Hadi mengatakan bahwa seluruh pimpinan partai politik (parpol) di tanah air diundang pada puncak perayaan hari ulang tahun (HUT) Ke-17 Partai Gerindra pada Sabtu (15/2).

    “Semua partai (kami undang) untuk acaranya yang besok,” kata ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat.

    Sejauh ini, kata dia, hampir semua ketua umum partai politik di tanah air mengkonfirmasi untuk hadir pada puncak HUT Gerindra esok hari.

    Di antara yang mengkonfirmasi hadir besok, lanjut dia, merupakan pimpinan partai politik anggota Koalisi Indonesia Maju (KIM) yang berhalangan hadir dalam acara silaturahmi KIM di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Jumat hari ini.

    Adapun puncak perayaan HUT Ke-17 Partai Gerindra, ujarnya lagi, akan dilangsungkan di Sentul International Convention Centre, Bogor, Jawa Barat.

    “Sebagian konfirmasinya akan hadir di besok, di SICC, besok pagi,” ujarnya.

    Meski demikian, dia belum dapat memastikan apakah mantan Presiden RI Joko Widodo akan turut hadir dalam gelaran acara esok hari. “Belum, belum dapat konfirmasi,” ucapnya.

    Dia juga memberikan sinyal bahwa Presiden Ke-5 RI yang juga Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri akan berhalangan hadir pada puncak perayaan HUT-17 Partai Gerindra sebab sedang tidak berada di tanah air.

    Diketahui, Megawati dan keluarga melaksanakan ibadah umrah di Masjidil Haram, Makkah, pada 11 Februari 2025.

    “Sepertinya belum (terkonfirmasi) karena informasinya kan beliau (Megawati) masih ada di luar negeri,” kata dia.

    Sebelumnya, Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan bahwa puncak perayaan HUT Ke-17 Partai Gerindra pada tanggal 15 Februari 2025 akan didahului dengan kegiatan rapat pemimpinan nasional (rapimnas).

    “Rencananya kegiatan di tingkat nasional akan diselenggarakan pada tanggal 15 Februari 2025, yang akan didahului dengan kegiatan rapat pemimpinan nasional,” kata Muzani di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (6/2).

    Ia menyebut rapimnas yang diselenggarakan itu akan dihadiri oleh pengurus Gerindra di setiap tingkatan, baik Dewan Pimpinan Pusat (DPP), Dewan Pimpinan Cabang (DPC), dan Dewan Pimpinan Daerah (DPD).

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Chandra Hamdani Noor
    Copyright © ANTARA 2025

  • Puncak HUT Gerindra Digelar Besok, Jokowi dan Megawati Bakal Hadir?

    Puncak HUT Gerindra Digelar Besok, Jokowi dan Megawati Bakal Hadir?

    Bisnis.com, JAKARTA – Partai Gerindra akan menggelar puncak acara HUT ke-17 di Sentul International Convention Center (SICC) Bogor pada Sabtu (15/2). Beberapa ketua umum partai politik akan hadir dalam perayaan tersebut. 

    Ketua Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan (OKK) DPP Partai Gerindra Prasetyo menuturkan bahwa beberapa ketua umum partai Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus dikonfirmasi akan hadir. 

    “Sebagian bisa hadir, InsyaAllah bisa hadir, sebagian konfirmasinya akan hadir di besok, di SICC, besok pagi,” ujarnya kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (14/2/2025). 

    Adapun, kala ditanya apakah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) tutur hadir, ia masih belum bisa memastikan. Namun, Jokowi sudah diundang oleh Gerindra. 

    “Belum, belum dapat konfirmasi. Nanti kami cek,” tutur Prasetyo. 

    Kemudian, sama seperti Jokowi, Ketua Umum Partai PDI-Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri juga masih belum dapat dipastikan kehadirannya. 

    “Sepertinya belum, karena informasinya kan beliau masih ada di luar negeri,” jelasnya. 

    Adapun, pada Jumat hari ini (14/2) partai-partai yang masuk dalam KIM Plus tengah melakukan silaturahmi di Kediaman di Hambalang, Bogor, Jawa Barat. 

    Ketua DPP Partai NasDem Willy Aditya menjelaskan bahwa pertemuan di Hambalang dilakukan dalam rangka ulang tahun Partai Gerindra dan ini juga menjadi bagian dari konsolidasi, karena bisa saling berkomunikasi.

    Kendati demikian, dia enggan membeberkan topik apa yang besok akan dibahas dalam pertemuan itu. Namun yang pasti silaturahmi menjadi agenda utama, sehingga tak membahas hal yang berkaitan pemerintahan.

    Willy berpandangan dengan pertemuan yang semakin sering dilakukan, bisa menjadi modal yang kokoh agar pemerintahan berjalan.

    “Ya kalau semakin sering kita ketemu, tentu ini menjadi modal besar, modal dasar yang cukup kokoh untuk pemerintahan bisa berjalan,” tukasnya.

    Di lain sisi, dia pun enggan menyebutkan hadiah yang dipersiapkan oleh Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh. Dia hanya mengatakan lihat saja esok hari.

    “Kalau disampaikan di sini nanti nggak suprise lagi. InsyaAllah [ada kado], kita tunggu saja besok,” pungkas Willy.

  • Prabowo Boyong KIM Plus ke Hambalang, PDIP Ikut?

    Prabowo Boyong KIM Plus ke Hambalang, PDIP Ikut?

    Bisnis.com, JAKARTA – Ketua Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan (OKK) DPP Partai Gerindra Prasetyo Hadi mengatakan bahwa Partai PDI-Perjuangan (PDIP) tidak turut diundang dalam pertemuan partai pendukung pemerintah di Hambalang, Bogor, Jawa Barat

    Prasetyo menuturkan bahwa pada hari Ini, Jumat (14/2/2025) seluruh partai KIM Plus melakukan silaturahmi. Adapun, PDIP tak diundang karena bukan bagian dari Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus. 

    “Ah, kan bukan, [PDIP] belum bagian dari KIM, belum, belum,” jelasnya ketika ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (14/2). 

    Adapun, kala ditanya apakah Megawati akan turut hadir dalam acara puncak HUT ke-17 Partai Gerindra di Sentul International Convention Center (SICC) Bogor pada Sabtu (15/2), Dia masih tidak dapat memastikan. 

    “Sepertinya belum karena informasinya kan beliau masih ada di luar negeri,” jelasnya. 

    Diberitakan sebelumnya, Presiden RI sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto akan menggelar pertemuan dengan para Ketua Umum Partai Politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju atau KIM Plus. 

    Pertemuan ini direncanakan berlangsung hari ini, Jumat (14/2//2025) di kediaman Prabowo di Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Hal ini dikonfirmasi langsung oleh Ketua DPP Partai NasDem Willy Aditya. 

    “Iya diundang ke Hambalang besok setelah Jumatan,” katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (13/2/2025).

    Kendati demikian, dia enggan membeberkan topik apa yang besok akan dibahas dalam pertemuan itu. Namun yang pasti silaturahmi menjadi agenda utama, sehingga tak membahas hal yang berkaitan pemerintahan. 

    “Saya pikir cuma selebrasi, silaturahmi itu yang menjadi agenda utama. Nggak ada rapat apa-apa karena dari sekian banyak, ya DPR juga diundang, semua partai juga diundang, semua sahabat-sahabat organisasi juga semua diundang,” jelasnya.

    Seperti diketahui, KIM plus terdiri dari 17 partai politik. Pada tahap awal, koalisi ini terdiri dari 10 partai politik yakni Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Demokrat, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Garda Perubahan Indonesia (Garuda), Partai Rakyat Adil Makmur (PRIMA), dan Partai Keadilan dan Persatuan (PKP). 

    Selanjutnya setelah pemilihan presiden memperoleh pemenang dalam satu putaran, koalisi bertambah dengan bergabungnya Partai Nasional Demokrat (Nasdem), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Persatuan Indonesia (Perindo), Partai Buruh, dan Partai Ummat.

  • Mantan Wabup Bondowoso Ditahan Kejari, PDIP Terkejut dan Prihatin

    Mantan Wabup Bondowoso Ditahan Kejari, PDIP Terkejut dan Prihatin

    Bondowoso (beritajatim.com) – Mantan Wakil Bupati Bondowoso, IBR, ditahan Kejaksaan Negeri (Kejari) pada Kamis (13/2/2024) siang. IBR diduga terjerat dugaan tindak pidana korupsi dana hibah.

    IBR disangka menyalahkangunakan dana hibah Pemkab Bondowoso pada 2023 lalu. Diketahui, IBR menjabat sebagai Wabup Bondowoso pada periode 2018-2023.

    Selain sebagai Wabup, IBR adalah Ketua DPC PDIP Kabupaten Bondowoso. Kabar ditahannya IBR mengejutkan jajaran pengurus partai.

    “Yang pertama kami sangat terkejut karena tidak pernah ada bahasa apa-apa dari beliau,” kata Sekretaris DPC PDIP Kabupaten Bondowoso, Sinung Sudrajat kepada beritajatim.com, Jumat (14/2/2025).

    Pihaknya prihatin atas dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh IBR. Namun, Sinung menegaskan bahwa kasus tersebut adalah ranah personal, bukan organisasi.

    “Kami prihatin. Selanjutnya beliau secara pribadi akan menjalani proses hukum atas dugaan tindak pidana yang beliau perbuat,” tegasnya.

    Diberitakan sebelumnya, Kejari Bondowoso menahan IBR atas dugaan tindak pidana korupsi dana hibah Pemkab Bondowoso tahun 2023 lalu ke total 69 lembaga pendidikan di Bondowoso.

    Kasi Pidsus Kejari Bondowoso, Dwi Hastaryo menjelaskan modus operandinya. Tersangka IBR memerintahkan 69 lembaga pendidikan yang mendapatkan hibah untuk membeli paket mebeuler dari perusahaan miliknya.

    “Dari total 69 lembaga, 10 lembaga di antaranya adalah hasil pokir (pokok pikiran) anaknya yang saat itu merupakan mantan anggota DPRD Bondowoso berinisial MIMB,” kata Dwi Hastaryo pada BeritaJatim.com.

    Rinciannya, 59 lembaga pendidikan mendapatkan dana hibah masing-masing Rp75 juta. Sedangkan 10 lembaga usulan Pokir masing-masing menerima bantuan Rp100 juta.

    “Total dana hibah untuk bantuan lembaga pendidikan itu sebesar Rp 5,4 miliar. Sedangkan taksiran kerugian negara yang ditimbulkan mencapai Rp2,3 miliar,” bebernya.

    Menurut Hastaryo, tersangka diduga memerintahkan para penerima dana hibah untuk merenovasi lembaga sebesar Rp25 juta dan membeli mebel kepada dirinya sebesar Rp50 juta.

    “Harga yang dipatok untuk mebel sangat mahal. Dia mengambil keuntungan dari setiap lembaga itu separuh,” ucapnya.

    Tersangka IBR dijerat dengan undang-undang tindak pidana korupsi dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. [awi/beq]

  • Gerindra: Silaturahim KIM dalam rangka peringati satu tahun pilpres

    Gerindra: Silaturahim KIM dalam rangka peringati satu tahun pilpres

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan (OKK) DPP Partai Gerindra Prasetyo Hadi mengatakan bahwa partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) melangsungkan silaturahim dalam rangka memperingati momentum satu tahun Pilpres 2024 pada hari ini, Jumat.

    Silaturahim berlangsung di Padepokan Garuda Yaksa yang berada di kediaman Presiden RI yang juga Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, di Hambalang, Bogor, Jawa Barat.

    “Silaturahim kan, silaturahim KIM ini kan satu tahun setelah pilpres,” kata Prasetyo ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat.

    Dia menyebut sebagian besar para ketua umum partai politik anggota KIM hadir dalam silaturahim tersebut.

    “Sebagian bisa hadir, insyaallah bisa hadir,” ucapnya.

    Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) itu mengonfirmasi bahwa salah satu pimpinan partai politik anggota KIM yang hadir ialah Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat yang juga Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

    “Pak SBY kemungkinan akan hadir di acara yang hari ini, silaturahim yang hari ini,” ujarnya.

    Ketika ditanya perihal tindak lanjut silaturahim partainya dengan PDIP yang belum kunjung terlaksana, menyusul dilangsungkannya silaturahim KIM hari ini, dia pun menegaskan bahwa PDIP bukan partai politik anggota KIM.

    “(PDIP) belum bagian dari KIM, belum, belum,” kata dia.

    Berdasarkan informasi yang diterima, pertemuan diselenggarakan di kediaman Prabowo di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, sekitar pukul 13.00 WIB.

    Prabowo dijadwalkan mengumpulkan para ketua umum (ketum) dan elite partai politik (parpol) yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) pada Jumat (14/2).

    Selain anggota partai Koalisi Indonesia Maju, sejumlah anggota Kabinet Merah Putih pun turut berdatangan di kediaman Presiden Prabowo Subianto, untuk menghadiri acara silaturahim.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
    Copyright © ANTARA 2025