Megawati Larang Kepala Daerah PDI-P Ikut Retreat, Bupati Pelalawan: Kami Tegak Lurus Perintah Ketum
Tim Redaksi
PEKANBARU, KOMPAS.com
– Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P)
Megawati Soekarnoputri
mengintruksikan kepada kepala daerah dari partainya untuk menunda ikut
retreat
di Akmil Magelang, Jawa Tengah.
Retreat
akan diadakan pada 21-29 Februari 2025.
Akan tetapi, Ketua Umum PDI-P, Megawati Soekarnoputri, mengeluarkan instruksi agar kepala daerah dari partainya menunda ikut kegiatan tersebut.
Instruksi ini disampaikan Megawati seusai Sekjen PDI-P, Hasto Kristiyanto, ditahan KPK, Kamis (20/2/2025).
Menanggapi instruksi ini, Ketua DPD PDI-P Riau,
Zukri Misran
, mengaku mengikuti instruksi tersebut. Artinya, dia menunda untuk mengikuti retreat.
“Kami tegak lurus perintah ketua umum,” ucap Zukri saat dihubungi Kompas.com melalui sambungan telepon, Jumat (21/2/2025).
Saat ditanya siapa saja kepala daerah dari PDI-P di Riau yang tidak mengikuti instruksi Megawati, Zukri mengaku sedang melakukan pengecekan.
“Lagi dicek sekarang,” tutur Zukri.
Zukri sendiri merupakan Bupati Pelalawan terpilih, dengan wakil Husni Thamrin.
Zukri dan Husni Thamrin sudah dilantik oleh Presiden Prabowo.
Setelah pelantikan, seluruh kepala daerah yang dilantik akan mengikuti pembekalan militer, yang dimulai hari ini.
Diketahui, ada enam kepala daerah di Riau yang merupakan kader serta diusung oleh PDI Perjuangan memenangi Pilkada Serentak 2024.
PDI Perjuangan memenangi Pilgub Riau yang mengusung duet Abdul Wahid-SF Hariyanto.
Abdul Wahid merupakan kader Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), sedangkan SF Hariyanto adalah kader PDI-P.
Selain kemenangan di Pilkada Pelalawan, PDI-P juga menang di Pilkada Bengkalis, Rokan Hulu, Kampar, dan Indragiri Hulu.
Namun, tak semua pasangan kepala daerah tersebut merupakan kader PDI-P.
Bupati Bengkalis Kasmarni dan Wakil Bupati Rokan Hulu Syafaruddin Poti merupakan kader PDI Perjuangan.
Selebihnya merupakan pasangan calon yang diusung PDI-P.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
partai: PDIP
-
/data/photo/2025/02/21/67b7eb44228a7.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1 "Megawati Larang Kepala Daerah PDI-P Ikut Retreat, Bupati Pelalawan: Kami Tegak Lurus Perintah Ketum
Regional
21 Februari 2025")
Megawati Larang Kepala Daerah PDI-P Ikut Retreat, Bupati Pelalawan: Kami Tegak Lurus Perintah Ketum Regional 21 Februari 2025
-
Rano Karno Bungkam soal Megawati Larang Kepala Daerah PDIP Ikut Retreat di Akmil
Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno enggan menanggapi surat edaran Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri yang berisi instruksi agar kepala daerah dari partai banteng tersebut tidak mengikuti retreat di Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah.
Bang Doel, sapaan akrbanya, meminta agar pertanyaan terkait hal itu langsung ditujukan kepada Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP.
“Nah, itu tanya sama DPP, tugas saya sekarang Wakil Gubernur bekerja, inilah tugas saya yang pertama,” ujarnya saat meninjau pengerukan Kali Krukut, Jakarta Selatan, dalam agenda blusukan perdananya, Jumat (21/2/2025).
Ketika ditanya apakah Gubernur Jakarta Pramono akan menghadiri retreat tersebut, Rano juga enggan memberikan jawaban pasti dan meminta agar pertanyaan ditujukan langsung kepada Pramono.
“Itu tanya beliau [Pramono Anung],” jelasnya.
Sementara itu, Rano sendiri tidak merinci apakah akan menghadiri retreat atau tidak. Dia menegaskan tanggal undangan yang dia terima sebagai Wakil Gubernur bukan hari ini, Jumat (21/2/2025).
“Saya undangan retreat tanggal 27 [Februari 2025],” pungkasnya.
Diberitakan Bisnis sebelumnya, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri memerintahkan para kepala daerah yang diusung partainya untuk tidak mengikuti acara retret yang digelar pada 21–28 Februari 2024 di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah.
Bahkan, Megawati juga memerintahkan semua kepala daerah dari PDIP yang kini tengah dalam perjalanan ke Kabupaten Magelang agar segera berhenti dan putar balik ke rumah masing-masing.
“Kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk menunda perjalanan yang akan mengikuti retret di Magelang pada tanggal 21–28 Februari 2025. Sekiranya telah dalam perjalanan menuju Kota Magelang untuk berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut dari Ketua Umum,” demikian tertera pada surat resmi PDIP bernomor 7294/IN/DPP/II/2025 yang ditandatangani Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.
Selain itu, Megawati juga memerintahkan ratusan kepala daerah PDIP untuk tetap aktif berkomunikasi dengan DPP PDIP untuk menunggu perkembangan berikutnya terkait perkembangan politik nasional.
“Tetap berada dalam komunikasi aktif dan stand by commander call,” tulis surat itu.
Sementara itu, politisi PDIP Guntur Romli membenarkan isi surat tersebut. Guntur berharap seluruh kepala daerah dari PDIP tetap solid dan mengikuti arahan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
“Iya, betul surat itu,” ujarnya.
-
Megawati Larang Kepala Daerah dari PDIP Hadir di Retret, Dedi Mulyadi: Semua Ikut
PIKIRAN RAKYAT – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi memastikan seluruh kepala daerah kota dan kabupaten di Jawa Barat ikut retret di Magelang Jawa Tengah, Jumat (21/2/2025). Hal itu terlihat dari para kepala daerah yang hadir dalam setahun terima jabatan (Sertijab) Gubernur Jawa Barat di Ruang Paripurna DPRD Jabar, Jumat (21/2/2025) pagi.
Diketahui, Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Jawa telah mengkonfirmasi 25 pasangan kepala daerah kota kabupaten berangkat bersama dengan gubernur Jabar dari Lanud Husein. Sementara Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bogor sudah berangkat lebih dulu.
“(Larangan Bu Mega) Kalau saya sih satu hal saja kita ini kan sudah menjadi kepala daerah, karena menjadi kepala daerah maka ketaatan utama kita sebagai kepala daerah adalah taat pada sistem yang ada dalam pemerintahan,” ujar Dedi sebelum Sertijab.
Dedi mengatakan bahwa instruksi larangan ikut retret merupakan hak Megawati sebagai ketua umum PDIP. Namun kepala daerah tetap harus tunduk pada pemerintah.
“Tapi kalau itu Bu Mega melarang itu hak, tapi yang jelas kalau orang sudah menjadi kepala daerah maka dia harus tunduk dan patuh apa yang menjadi keputusan pemerintah baik pusat maupun daerah,” kata Dedi melanjutkan.
Dedi memastikan seluruh kepala daerah di Jabar yang di antaranya asal PDIP pun turut ikut serta ke Magelang bersama-sama.
“Sejabar semuanya ikut pada hari ini ya itu semuanya dan kemudian juga kan di alokasinya sudah ter-alokasikan dan sudah terserap kan enggak mungkin dibatalin,” ujar Dedi.
“Kita tahu tetapi yang paling penting bahwa saya berangkat ke sana bukan menggunakan Dana Pemrov baik selama di sana maupun dari pemberangkatan itu yang penting,” ucapnya.
Jadwal retret di Magelang
Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dan Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan bersama 25 kepala daerah akan berangkat bersama mengikuti retret di Magelang, dari Bandara Husein Sastranegara, Kota Bandung, Jumat (21/2/2025).
Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah (Otda) Provinsi Jawa Barat Faiz Rahman mengatakan, retret dijadwalkan pada Jumat sore mulai pukul 15.00 WIB.
Gubernur Dedi Mulyadi bersama 25 kepala daerah kota dan kabupaten akan berangkat dari Gedung Sate setelah Sertijab dan sidang Paripurna selesai.
“Ya, sementara kemarin yang konfirmasi akan berangkat bareng ada 25 kabupaten/kota. Total kan 27 kepala daerah terpilih, satu yang masih sengketa, sisanya satu lagi belum ada konfirmasi lagi,” ucapnya Kamis (21/2/2025).
Dari rundown acara kegiatan yang diterima, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi beserta Para Bupati/Wali Kota se-Jawa Barat tiba di Lanud Husein Sastranegara, Kota Bandung dan menuju Pesawat tipe CN235 rancangan BJ Habibie Presiden RI ke-3.
Gubernur Jawa Barat beserta Para Bupati/Wali Kota se-Jawa Barat Take Off menuju Bandara Adisutjipto Yogyakarta sekira pukul 10.00 WIB.
Sementara itu pada Sertijab, Dedi Mulyadi Take Off dari Lanud Suryadarma, Kecamatan Kalijati, Kabupaten Subang menuju Lanud Husein Sastranegara, Kota Bandung pukul
7.25.Dedi Mulyadi dan Erwan akan memulai Sertijab di Ruang Rapat Paripurna DPRD Provinsi Jawa Barat pukul 8.00 dilanjutkan dengan Sidang Paripurna DPRD Provinsi Jawa Barat pukul 08.30 dalam rangka mendengarkan pidato Gubernur Jawa Barat.
Sidang Paripurna dijadwalkan selesai pada 9.30. Gubernur Jawa Barat beserta Para Bupati/Wali Kota se-Jawa Barat menuju Lanud Husein Sastranegara, Kota Bandung dengan menggunakan bus.***
Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News
-
/data/photo/2025/02/20/67b72ef00c0c1.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1 "ICW Nilai Penahanan Hasto Tepat, Desak KPK Segera Limpahkan Kasus ke Pengadilan")
ICW Nilai Penahanan Hasto Tepat, Desak KPK Segera Limpahkan Kasus ke Pengadilan
ICW Nilai Penahanan Hasto Tepat, Desak KPK Segera Limpahkan Kasus ke Pengadilan
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Indonesia Corruption Watch (
ICW
) menilai bahwa keputusan Komisi Pemberantasan Korupsi (
KPK
) menahan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) sudah tepat.
Sebab, ICW menyebut, penyidik memiliki pertimbangan yang jelas bahwa kasus tersebut sudah terlalu lama.
“Langkah KPK menahan tersangka HK (
Hasto Kristiyanto
) sudah tepat. Seperti yang disampaikan KPK, penyidik punya alasan kuat dan pertimbangan yang jelas atas penahanan tersebut,” kata Peneliti ICW Tibiko Zabar P dalam keterangan tertulis, Jumat (21/2/2025).
“Sebab, beberapa kali HK sempat beralasan penundaan dari pemeriksaan KPK, serta mengingat penyidikan kasus ini sudah lama,” ujarnya lagi.
Tibiko kemudian mendesak KPK untuk segera melimpahkan berkas perkara kasus
Hasto
ke tahap penuntutan di pengadilan.
Selain itu, dia mendorong agar KPK mengembangkan penyidikan kasus tersebut terhadap aktor-aktor potensial lainnya.
Sebab, menurut Tibiko, kasus perintangan penyidikan yang disangkakan kepada Hasto kemungkinan besar melibatkan pihak lain yang patut diduga terlibat dalam pelarian Harun Masiku.
“Hal tersebut di atas juga jadi isu penting dilakukan untuk menepis isu kriminalisasi. Dengan desakan ke persidangan, publik nantinya bisa lebih menilai bagaimana konstruksi kasus ini,” ujarnya.
Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menahan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto sebagai tersangka dalam kasus suap dan perintangan penyidikan pada Kamis, 20 Februari 2025.
Ketua KPK Setyo Budiyanto mengatakan, Hasto ditahan mulai 20 Februari sampai dengan 11 Maret 2025 di Rumah Tahanan Negara cabang dari Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Timur.
Setyo mengatakan, penahanan dilakukan bertujuan untuk kepentingan penyidikan.
“Guna Kepentingan Penyidikan, terhadap tersangka HK (Hasto Kristiyanto) dilakukan penahanan selama 20 hari terhitung mulai tanggal 20 Februari 2025 sampai dengan tanggal 11 Maret 2025 dan penahanan dilakukan di Cabang Rumah Tahanan Negara dari Rumah Tahanan Negara Klas I Jakarta Timur,” kata Setyo dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih, Jakarta, Kamis.
Setyo mengatakan, saat ini telah dilakukan permintaan keterangan sebanyak 53 orang saksi dan enam orang ahli terkait perkara tersebut.
“Dan juga telah dilakukan kegiatan upaya paksa berupa penggeledahan di beberapa Lokasi dan penyitaan dokumen, barang bukti elektronik dan barang-barang lainnya,” ujarnya.
Setyo juga mengatakan, penyidik KPK tetap melakukan pemberkasan secara simultan untuk kasus suap pergantian antarwaktu (PAW) Anggota DPR RI yang menjerat Hasto dan Harun Masiku.
“Tetap dilakukan Penyidik KPK pemberkasan secara simultan,” kata Setyo.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -
Pemprov Bali Belum Bisa Pastikan Koster Hadiri Retret Kepala Daerah
Jakarta –
Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri memerintahkan semua kepala daerah yang berasal dari PDIP menunda keberangkatan ke Magelang untuk mengikuti retret. Apakah kepala daerah PDIP di Bali tak akan ikut retret?
Kepala Biro Umum dan Protokol Pemprov Bali I Wayan Budiasa menyampaikan ke-9 Bupati dan Wali Kota se-Bali sudah berada di Jogja untuk menuju lokasi retret kepala daerah di Akademi Militer (Akmil) Magelang. Sementara Gubernur Bali Wayan Koster baru hari ini rencana menuju Jogja.
“Yang berkaitan dengan surat ini masih belum bisa diputuskan apakah tetap retret atau tidak, kalau teman-teman kepala daerah, bupati, wali kota kan posisinya saat ini sudah di Yogyakarta, kalau Pak Gubernur Bali rencana hari ini baru ke Yogyakarta,” kata dia di Denpasar, dikutip Antara, Jumat (21/2/2025).
Pemprov Bali belum bisa memastikan perihal kehadiran Gubernur Bali Wayan Koster di pembukaan retret sore nanti. Namun, kata dia, tiket keberangkatan menuju Jogja sudah dipesan jauh hari.
Dia mengatakan tiket keberangkatan digeser menjadi hari ini karena Koster mendampingi putrinya pelantikan TP PKK pukul 16.00 WIB di Gedung Danareksa, Jakarta Pusat.
“Setelah pembukaan sore nanti baru bisa kami informasikan (kehadiran Wayan Koster), informasi saya masih belum utuh karena prosesnya masih berjalan, sore baru pembukaan retret setelah pembukaan kami infokan,” ujar Budiasa.
Seperti diketahui, Ketum PDIP Megawati mengeluarkan instruksi ke kader kepala daerah untuk menunda ke Magelang. Instruksi itu dikeluarkan setelah KPK menahan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto terkait Harun Masiku.
Ada dua poin yang diinstruksikan Megawati. Surat ini ditandatangani oleh Megawati dan dicap stempel lambang PDIP.
“Diinstruksikan kepada seluruh kepala daerah dan wakil kepala daerah PDI Perjuangan, sebagai berikut: 1. Kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk menunda perjalanan yang akan mengikuti retret di Magelang pada tanggal 21-28 Februari 2025,” tulis poin pertama instruksi tersebut.
Megawati meminta para kepala daerah dan wakil kepala daerah dari partainya menghentikan perjalanan ke Magelang, jika sudah telanjur menuju area retreat.
“Sekiranya telah dalam perjalanan menuju Kota Magelang, untuk berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut dari Ketua Umum,” lanjutan isi poin pertama instruksi Megawati.
Poin kedua, Megawati meminta para kepala daerah dan wakil kepala daerah dari PDIP selalu mengaktifkan alat komunikasi. Megawati juga meminta mereka siaga terhadap panggilan pihak partai.
“2. Tetap berada dalam komunikasi aktif dan standby commander call,” bunyi poin kedua.
(idn/imk)
Hoegeng Awards 2025
Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu
-
Rano Karno Pilih Blusukan Tinjau Pengerukan Kali Krukut, Belum ke Magelang Ikut Retret – Halaman all
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Hari pertama menjabat, Jumat (21/2/2025), Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno alias di Doel langsung bekerja.
Dia mengawalinya dengan blusukan ke Kali Krukuk di wilayah Pasar Minggu, Jakarta Selatan.
Seperti diketahui di dua wilayah itu sedang terjadi pengerukan kali Ciliwung yang tujuannya untuk penanggulangan banjir di ibu kota.
Dari video streaming Kompas.TV, tampak Rano Karno berjalan didampingi stafnya langsung menuju ke pinggir kali.
Rano Karno mengenakan seragam dinas, pakai topi, dan kaca mata.
Kemarin, Rano Karno sudah menjelaskan akan mulai langsung bekerja hari ini.
“Kalau Bang Anung besok (hari ini) masuk diklat di Magelang, besok Bang Doel akan ngobok kali seluruh Jakarta. Kita akan keruk Jakarta,” ujar Rano Karno di Balai Kota Jakarta, Kamis (20/2/2025).
Sebelumnya Kemendagri menjelaskan 7 hari pertama retret hanya diikuti para kepala daerah.
Sementara wakil kepala daerah termasuk wakil gubernur akan mengikuti retret mulai pada 27 Februari mendatang.
Namun belum ada informasi apakah Rano Karno akan ikut retret di Akmil Magelang itu .
Bagaimana dengan Gubernur Jakarta?
Sementara itu Gubernur Jakarta Pramono Anung sebelumnya diagendakan akan mengikuti retret kepala daerah di Magelang, Jawa Tengah mulai hari ini, Jumat (21/2/2025).
Wagub Jakarta Rano Karno yang juga kader PDIP ini akan menjadi pelaksana harian (Plh) gubernur selama sepekan.
Namun dengan adanya dinamika politik terkait penetapan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto sebagai tersangka oleh KPK, Pramono Anung yang juga kader PDIP itu belum diketahui kepastiannya ikut retret di Magelang atau tidak.
Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri tadi malam telah memerintahkan kepala dan wakil kepala daerah dari partainya menunda ikut kegiatan retret di Magelang pada Jumat, 21 Februari.
Adapun instruksi tersebut disampaikan Megawati kepada kadernya melalui surat bernomor 7294 /IN/DPP//2025 pada Kamis (20/2/2025).
Dalam surat tersebut tertulis, Megawati menegaskan bahwa permintaan penundaan ini berkaitan dengan dinamika politik nasional yang terjadi, terutama setelah Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Megawati menyatakan bahwa keputusan ini diambil dengan mempertimbangkan AD-ART PDIP, khususnya Pasal 28 Ayat 1, yang menyebutkan bahwa Ketua Umum memiliki kewenangan penuh dalam mengendalikan kebijakan dan instruksi partai.
Diketahui, kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih di Pilkada 2024 akan mengikuti retret atau retreat atau pembekalan di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah pada 21-28 Februari 2025.
Sebagian artikel ini telah tayang di Tribundepok.com dengan judul Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno Langsung Kerja Keruk Waduk dan Sungai, Butuh 5.000 Tenaga PPSU
-
Megawati Larang Kader Hadiri Retreat Prabowo, Jhon Sitorus: Genderang Perang Ditabuh
FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Instruksi Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, yang melarang kadernya menghadiri retreat bersama Presiden Prabowo Subianto di Magelang terus menuai respons.
Pegiat media sosial, Jhon Sitorus, menilai langkah ini sebagai bentuk perlawanan politik yang semakin tegas.
“Genderang perang telah ditabuh. Lawan PDIP bukan sekedar Jokowi, tetapi kekuasaan dan hukum yang tebang pilih dan menindas,” ujar Jhon di X @JhonSitorus_18 (21/2/2025).
Ia juga menyinggung bahwa keputusan Megawati untuk tidak mengizinkan kadernya hadir dalam acara tersebut sejalan dengan prinsip efisiensi anggaran.
“Tidak ikut retreat ke Magelang sebenarnya sudah sesuai dengan prinsip efesiensi anggaran,” ucapnya.
“Bu Mega ternyata lebih efisien dari Prabowo,” tambahnya.
Sebelumnya, Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, mengeluarkan instruksi tegas kepada seluruh kadernya melalui surat Nomor 7294/IN/DPP/II/2025 yang diterbitkan pada Kamis (20/2/2025).
Instruksi ini berisi arahan strategis dalam menyikapi dinamika politik nasional yang semakin memanas.
Dalam surat tersebut, Megawati memerintahkan dua hal utama.
Pertama, seluruh kader yang menjabat sebagai kepala daerah maupun wakil kepala daerah dari PDIP diminta untuk tidak menghadiri retreat di Magelang bersama Presiden Prabowo Subianto. .
Kedua, kader diinstruksikan untuk tetap siaga dan mengaktifkan alat komunikasi guna menunggu arahan lebih lanjut dari DPP.
Instruksi ini dinilai sebagai langkah politik yang semakin memperjelas posisi PDIP dalam menghadapi pemerintahan Prabowo.
-
Kader PDIP Dilarang Ikut Retreat Prabowo, Prof Henri: Tanda Politik Keras dari Partai Terbesar Indonesia
FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, mengeluarkan instruksi tegas kepada seluruh kadernya melalui surat Nomor 7294/IN/DPP/II/2025 yang diterbitkan pada Kamis (20/2/2025).
Instruksi ini berisi arahan strategis dalam menyikapi dinamika politik nasional yang semakin memanas.
Dalam surat tersebut, Megawati memerintahkan dua hal utama.
Pertama, seluruh kader yang menjabat sebagai kepala daerah maupun wakil kepala daerah dari PDIP diminta untuk tidak menghadiri retreat di Magelang bersama Presiden Prabowo Subianto. .
Kedua, kader diinstruksikan untuk tetap siaga dan mengaktifkan alat komunikasi guna menunggu arahan lebih lanjut dari DPP.
Instruksi ini dinilai sebagai langkah politik yang semakin memperjelas posisi PDIP dalam menghadapi pemerintahan Prabowo.
Guru Besar Universitas Airlangga sekaligus pengamat politik, Prof. Henri Subiakto, menilai bahwa keputusan Megawati menunjukkan sikap keras partai terbesar di Indonesia dalam menghadapi kekuasaan yang dianggap semakin otoriter.
“Ini tanda politik yang keras dari Partai terbesar Indonesia yang berpengalaman dalam perjuangan melawan kekuasaan Tirani,” ujar Henri di X @henrysubiakto (21/2/2025).
Sikap tegas ini juga dinilai sebagai sinyal bahwa PDIP tengah bersiap mengambil langkah politik lebih besar di tengah situasi nasional yang kian memanas.
Dengan adanya instruksi ini, posisi PDIP sebagai oposisi kian jelas, terutama setelah berbagai kebijakan pemerintah menuai kritik dari masyarakat dan mahasiswa.
-
Kepala Daerah se-Bali di Jogja menuju lokasi retret kecuali Koster
“Yang berkaitan dengan surat ini masih belum bisa diputuskan apakah tetap retret atau tidak, kalau teman-teman kepala daerah, bupati, wali kota kan posisinya saat ini sudah di Yogyakarta, kalau Pak Gubernur Bali rencana hari ini baru ke Yogyakarta,”
Denpasar (ANTARA) – Kepala Biro Umum dan Protokol Pemprov Bali I Wayan Budiasa menyampaikan ke-9 Bupati dan Wali Kota se-Bali sudah berada di Yogyakarta untuk menuju lokasi retret kepala daerah di Akademi Militer (Akmil) Magelang.
Sementara itu, disinggung soal surat instruksi Megawati Soekarnoputri agar kepala daerah dari PDIP menunda perjalanan retret, Budiasa menyampaikan hingga saat ini hanya Gubernur Bali Wayan Koster yang belum menuju lokasi retret.
“Yang berkaitan dengan surat ini masih belum bisa diputuskan apakah tetap retret atau tidak, kalau teman-teman kepala daerah, bupati, wali kota kan posisinya saat ini sudah di Yogyakarta, kalau Pak Gubernur Bali rencana hari ini baru ke Yogyakarta,” kata dia di Denpasar, Jumat.
Biro Umum Pemprov Bali tak dapat memastikan kehadiran Gubernur Bali Wayan Koster di pembukaan retret sore nanti, namun tiket keberangkatan menuju Yogyakarta telah dipesan sejak jauh hari.
Ia menjelaskan bahwa alasan awal tiket keberangkatan Koster digeser menjadi hari ini karena pada Kamis (20/2) sore kemarin Gubernur Bali ikut mendampingi Putri Suastini Koster pelantikan TP PKK pukul 16.00 WIB di Gedung Danareksa, Jakarta Pusat.
“Setelah pembukaan sore nanti baru bisa kami informasikan (kehadiran Wayan Koster), informasi saya masih belum utuh karena prosesnya masih berjalan, sore baru pembukaan retret setelah pembukaan kami infokan,” ujar Budiasa.
Diketahui sore ini retret kepala daerah terpilih hasil Pilkada 2024 akan dibuka di Akmil Magelang, sementara pada Kamis (20/2) malam Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mengeluarkan instruksi buntut dari penahanan Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto atas perannya dalam perkara dugaan suap pengurusan pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR dan perintangan penyidikan.
Atas keputusan KPK tersebut, Megawati menginstruksikan agar kepala daerah dan wakil kepala daerah dari PDIP menunda perjalanan retret di Magelang, atau apabila sudah dalam perjalanan agar berhenti dan menunggu instruksi, serta siaga menunggu komunikasi lebih lanjut.
Di Bali sendiri, kader PDIP menempati posisi Gubernur dan Wakil Gubernur Bali, serta menjadi kepala daerah di hampir seluruh kabupaten/kota kecuali Kabupaten Karangasem.
Pewarta: Ni Putu Putri Muliantari
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2025 -
PDIP Blitar Belum Tahu Sikap Bupati Soal Instruksi Megawati Untuk Tunda Retret
Blitar (beritajatim.com) – DPC PDIP Kabupaten Blitar belum mengetahui sikap dari Bupati Blitar, Rijanto, perihal instruksi penundaan retret oleh Sang Ketua Umum Megawati Soekarnoputro. Sekretaris DPC PDIP Kabupaten Blitar, Supriadi belum tahu apakah Rijanto akan melanjutkan retret atau justru pulang ke Blitar.
Pasalnya hingga saat ini PDIP Blitar belum berkomunikasi lagi dengan sang bupati, Rijanto. Sehingga PDIP Blitar belum bisa memastikan apakah Rijanto akan ikut retret atau balik ke Blitar.
“Saya belum tahu kalau soal itu, karena saya juga belum berkomunikasi dengan pak bupati,” ungkap Supriadi, Jumat (21/2/2025).
Sebelumnya, Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri menginstruksikan seluruh kadernya yang menjadi kepala daerah untuk menunda ikut retret akademi militer di Magelang. Megawati pun meminta agar kepala daerah dari PDIP untuk tetap berkomunikasi aktif dan stand by commander call.
Terkait hal itu, DPC PDIP Kabupaten Blitar pun akan mengikuti semua instruksi dari sang ketua umum, Megawati Soekarnoputri. Meski demikian DPC PDIP Kabupaten Blitar hingga kini masih menunggu surat resmi perihal instruksi penundaan retret tersebut.
“Kami belum menerima surat resminya, tapi apapun keputusan dari DPP dan Ibu Ketua Umum pasti kita akan ikuti dan patuhi,” tegasnya.
Hingga saat belum ada kabar yang jelas apakah Bupati Blitar Rijanto akan tetap ikut retret atau kembali ke Blitar. Pasalnya bupati yang juga menjabat sebagai Ketua DPC PDIP Kabupaten Blitar itu belum bisa dihubungi.
Plt Asisten 1 Pemerintahan dan Kesra Kabupaten Blitar, Rully Wahyu Prasetyowanto sendiri juga belum tahu soal sikap dari Bupati Blitar Rijanto. Saat dihubungi, Rully menyatakan dirinya belum tahu apakah Rijanto akan mengikuti instruksi partainya atau tetap melanjutkan retret.
“Mohon maaf saya belum tahu,” jawab Rully.
Kini patut dinanti apakah Rijanto akan kembali ke Blitar dan mengikuti instruksi dari Ketum PDIP untuk menunda retret. Atau justru pria berusia 72 tahun itu tetap ikut retret di Magelang sebagai langkah awal sebelum melaksanakan tugas sebagai Bupati Blitar. [owi/beq]