Xcloud.id

partai: PDIP

  • Hasto Minta KPK Periksa Jokowi, Setyo Budiyanto: Silakan Lapor Bawa Dokumen

    Hasto Minta KPK Periksa Jokowi, Setyo Budiyanto: Silakan Lapor Bawa Dokumen

    PIKIRAN RAKYAT – Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budiyanto menanggapi pernyataan Sekjen PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto yang meminta lembaga antirasuah memeriksa keluarga Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi). Setyo meminta Hasto membuat laporan ke KPK dan membawa barang bukti jika memang memiliki informasi soal dugaan rasuah yang dilakukan keluarga Jokowi.

    “Setiap orang jika mengetahui adanya informasi dugaan TP (tindak pidana) silakan melapor dengan membawa dokumen,” ujar Setyo kepada wartawan Jumat, 21 Februari 2025.

    Setyo memastikan, pihaknya bakal menindaklanjuti laporan tersebut dengan melakukan verifikasi dan validasi sesuai aturan yang berlaku

    “Selanjutnya akan diverifikasi dan validasi sesuai aturan yang berlaku,” ucap Setyo.

    Sebelumnya, Hasto mengaku dicecar 62 pertanyaan oleh KPK. Menurutnya, pokok materi dari puluhan pertanyaan tersebut berkaitan dengan kasus suap Pergantian Antar Waktu (PAW) anggota DPR periode 2019-2024 yang sudah diputus berkekuatan hukum tetap atau inkracht.

    “Sehingga tidak ada hal yang baru di dalam pertanyaan-pertanyaan. Bahkan banyak juga yang mengulang pertanyaan itu,” kata Hasto sesaat sebelum dibawa ke rumah tahanan (rutan) cabang KPK, Kamis, 20 Februari 2025.

    Hasto menegaskan ia dengan kepala tegak siap menerima konsekuensi apa pun terkait kasus ini, termasuk menjadi penghuni rutan KPK. Dia menyatakan bahwa semangat juangnya tidak akan padam.

    “Sebagai Sekjen PDI Perjuangan, saya dengan kepala tegak siap menerima konsekuensi apa pun bagi Indonesia Raya kita, karena Indonesia dibangun dengan pengorbanan jiwa dan raga, kita adalah negeri pejuang,” ucap Hasto.

    “Sehingga saya tidak pernah menyesal, saya akan terus berjuang dengan api semangat yang menyala-nyala,” ujarnya menambahkan.

    Hasto berharap agar proses hukum yang sedang berjalan di KPK menjadi momentum bagi lembaga antirasuah untuk menegakkan hukum tanpa kecuali. Ia meminta agar KPK juga memeriksa keluarga Jokowi.

    “Semoga ini menjadi momentum bagi Komisi Pemberantasan Korupsi untuk menegakkan hukum tanpa kecuali termasuk memeriksa keluarga Pak Jokowi,“ ujarnya.

    KPK Tahan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto

    KPK resmi menahan Hasto Kristiyanto, Kamis 20 Februari 2025. Hasto ditahan setelah diperiksa sebagai tersangka kasus dugaan suap PAW anggota DPR RI periode 2019-2024 dan perintangan penyidikan perkara mantan kader PDIP, Harun Masiku.

    Berdasarkan pantauan, Hasto terlihat memakai rompi orange tahanan KPK dengan tangan diborgol. Elite PDIP tersebut akan mendekam selama 20 hari pertama di rutan cabang KPK untuk kepentingan penyidikan.

    “Guna kepentingan penyidikan, terhadap tersangka HK (Hasto Kristiyanto) dilakukan penahanan selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 20 Februari 2025 sampai dengan tanggal 11 Maret 2025 dan penahanan dilakukan di Cabang Rumah Tahanan Negara dari Rumah Tahanan Negara Klas I Jakarta Timur,” kata Ketua KPK Setyo Budiyanto dalam konferensi pers, Kamis, 20 Februari 2025.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Sudah di Magelang, Walkot Tanjungpinang Siap Balik Kanan Tak Ikut Retret Kepala Daerah 

    Sudah di Magelang, Walkot Tanjungpinang Siap Balik Kanan Tak Ikut Retret Kepala Daerah 

    TANJUNGPINANG – Wali Kota Tanjungpinang, Kepulauan Riau (Kepri), Lis Darmansyah merespons instruksi Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri agar kepala daerah yang diusung PDIP tidak mengikuti acara retret di Magelang, Jawa Tengah.

    Lis yang juga kader PDI Perjuangan itu menegaskan sebagai seorang anggota partai, ia berkomitmen dan tegak lurus untuk melaksanakan perintah Ketua Umum PDIP tersebut.

    “Ini juga bentuk rasa solidaritas sebagai sesama kader PDI Perjuangan” kata Lis dihubungi via WhatsApp dari Tanjungpinang, Antara, Jumat, 21 Februari. 

    Lis saat ini sudah berada di Markas Akmil di Magelang, usai dilantik secara serentak bersama kepala daerah terpilih lainnya di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis kemarin. 

    “Saya sudah sampai di Magelang subuh tadi. Kalau tak ada instruksi lanjutan dari Ketua Umum, langsung balik kanan, pulang ke Tanjungpinang,” ucap Lis.

    Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menginstruksikan para kepala daerah yang diusung partainya untuk tidak mengikuti acara pembekalan atau retrett, 21–28 Februari 2024 di Magelang, Jawa Tengah.

    Hal itu termuat dalam surat resmi PDI Perjuangan yang ditandatangani Ketua Umum Megawati Soekarnoputri, Kamis, 20 Februari. 

    Adapun instruksi tersebut muncul setelah mencermati dinamika politik nasional yang terjadi pada hari ini, khususnya setelah penahanan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto oleh KPK.

    Surat itu menyebut, “mengingat Pasal 28 Ayat 1 AD/ART PDI Perjuangan bahwa Ketua Umum sebagai sentral kekuatan politik partai berwenang, bertugas, bertanggungjawab, dan bertindak baik ke dalam maupun ke luar atas nama partai dan untuk eksistensi partai, program dan kinerja partai, maka seluruh kebijakan dan instruksi partai langsung berada di bawah kendali Ketua Umum PDI Perjuangan”.

    Dalam surat itu, Megawati menginstruksikan semua kepala daerah dari PDIP yang tengah dalam perjalanan ke Kabupaten Magelang agar segera berhenti dan putar balik ke rumah masing-masing.

    “Kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk menunda perjalanan yang akan mengikuti retret di Magelang pada tanggal 21–28 Februari 2025. Sekiranya telah dalam perjalanan menuju Kota Magelang untuk berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut dari Ketua Umum,” tulis Megawati dalam surat itu.

  • 53 Kepala Daerah Tak Hadir Retreat di Magelang, Ikut Instruksi Megawati?

    53 Kepala Daerah Tak Hadir Retreat di Magelang, Ikut Instruksi Megawati?

    Magelang (beritajatim.com) – Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyebut, hingga Jumat, 21 Februari 2025 petang, dari jumlah 503, sebanyak 450 kepala daerah terkonfirmasi hadir. Sebanyak 53 kepala daerah terkonfirmasi tidak hadir.

    “Jumlah itu dengan rincian, 6 kepala daerah menyampaikan permohonan izin kepada panitia. Sedangkan 47 kepala daerah hingga saat ini tidak memberikan kabar,” kata Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto dalam keterangannya, Jumat (21/2/2025).

    Bima memastikan, saat ini panitia terus berupaya menghubungi 47 kepala daerah yang belum memberikan kabar tersebut. Ini mengingat kegiatan retreat ini sangat penting bagi kepala daerah, khususnya untuk memperoleh materi mengenai sinkronisasi program pemerintah pusat dan daerah, serta materi lainnya.

    “Untuk hal-hal yang lain apabila memang kemudian diputuskan tidak hadir karena satu atau lain hal, maka panitia meminta agar kepala daerah yang bersangkutan mengirimkan wakilnya untuk mengikuti rangkaian acara di Magelang ini,” katanya.

    Sebelumnya, Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri menginstruksikan penundaan keberangkatan kader PDI-P untuk mengikuti retreat di Magelang. Instruksi tersebut tertuang dalam surat dengan nomor 7295/IN/DPP/II/2025 yang dikeluarkan beberapa saat setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.

    Adapun retreat pembekalan kepala daerah masa jabatan 2025-2030 di Magelang yang digelar Kemendagri meliputi gubernur, bupati, dan wali kota. Sedangkan wakil kepala daerah dijadwalkan mengikuti kegiatan tersebut pada 27 Februari 2025 mendatang. Adapun kegiatan ini direncanakan berlangsung dari tanggal 21 sampai dengan 28 Februari 2025. [hen/ian]

  • Megawati instruksikan kepala daerah PDIP tak ikut retret di Akmil

    Megawati instruksikan kepala daerah PDIP tak ikut retret di Akmil

    Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri (kanan) didampingi putranya yang juga Ketua DPP PDIP Bidang Ekonomi Kreatif dan Ekonomi Digital M Prananda Prabowo (kiri) memberikan pengarahan kepada kader partai yang terpilih sebagai kepala daerah dalam Pilkada 2024 di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta, Rabu (19/2/2025). ANTARA FOTO/Monang Sinaga/nym.

    Megawati instruksikan kepala daerah PDIP tak ikut retret di Akmil
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Jumat, 21 Februari 2025 – 06:01 WIB

    Elshinta.com – Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri menginstruksikan para kepala daerah yang diusung partainya untuk tidak mengikuti acara pembekalan atau retret yang digelar pada 21–28 Februari 2024 di Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah.

    Hal itu termuat dalam surat resmi PDIP bernomor 7294/IN/DPP/II/2025 yang ditandatangani Ketua Umum Megawati Soekarnoputri pada hari ini, Kamis (20/2). 

    Adapun instruksi tersebut muncul setelah mencermati dinamika politik nasional yang terjadi pada hari ini, khususnya setelah penahanan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

    Surat itu menyebut, “mengingat Pasal 28 Ayat 1 AD/ART PDIP bahwa Ketua Umum sebagai sentral kekuatan politik partai berwenang, bertugas, bertanggungjawab, dan bertindak baik ke dalam maupun ke luar atas nama partai dan untuk eksistensi partai, program dan kinerja partai, maka seluruh kebijakan dan instruksi partai langsung berada di bawah kendali Ibu Ketua Umum PDI Perjuangan”.

    Dalam surat itu juga, Megawati menginstruksikan semua kepala daerah dari PDIP yang kini tengah dalam perjalanan ke Kabupaten Magelang agar segera berhenti dan putar balik ke rumah masing-masing.

    “Kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk menunda perjalanan yang akan mengikuti retret di Magelang pada tanggal 21–28 Februari 2025. Sekiranya telah dalam perjalanan menuju Kota Magelang untuk berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut dari Ketua Umum,” tulis Megawati dalam surat itu.

    Selain itu, Megawati juga memerintahkan ratusan kepala daerah PDIP untuk tetap aktif berkomunikasi dengan DPP PDIP untuk menunggu perkembangan berikutnya terkait perkembangan politik nasional.

    “Tetap berada dalam komunikasi aktif dan stand by commander call,” sambungnya.

    Setelah pelantikan pada Kamis, sebanyak 505 kepala daerah akan menjalani retret di Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah, selama 21-28 Februari 2025.

    Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mengatakan bahwa retret kepemimpinan di Akmil lebih efektif dan efisien karena sarana dan prasarana yang ada sebelumnya masih bisa digunakan.

    Retret akan diisi tiga materi utama, yakni pemahaman tugas pokok dan fungsi (tupoksi) kepala daerah, arahan strategis terkait dengan Astacita oleh para menteri, serta pembekalan kepemimpinan dari Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas).

    Selain itu, Menteri Keuangan dijadwalkan menyampaikan materi khusus terkait dengan efisiensi anggaran bagi kepala daerah.

    Sumber : Antara

  • 47 Kepala Daerah Absen dalam Retret di Magelang

    47 Kepala Daerah Absen dalam Retret di Magelang

    Magelang, Beritasatu.com – Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya, mengungkapkan bahwa sebanyak 47 kepala daerah tidak hadir dalam kegiatan pembekalan atau retret di Lembah Tidar, kompleks Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah, pada Jumat (21/2/2025).

    Bima Arya menjelaskan di antara mereka yang absen, terdapat enam kepala daerah yang memberikan alasan ketidakhadiran karena alasan sakit atau keperluan keluarga.

    “Jadi, yang tidak datang mungkin disebabkan oleh keterlambatan, hambatan perjalanan, atau alasan lainnya. Total, ada 47 kepala daerah yang belum hadir. Saat ini, kami masih mendalami penyebab ketidakhadiran mereka,” kata Bima kepada wartawan di Akmil, Magelang, pada Jumat (21/2/2025).

    Lebih lanjut, Bima mengungkapkan ia belum mengetahui secara pasti siapa saja kepala daerah yang absen karena pendataan masih berlangsung. Ia juga mempertanyakan apakah ketidakhadiran ini terkait dengan instruksi Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, yang meminta beberapa kader PDIP menunda keikutsertaan dalam retret kepala daerah.

    Berdasarkan pantauan Beritasatu.com, sejumlah kepala daerah yang merupakan kader PDIP, seperti Gubernur Jakarta Pramono Anung, Gubernur Bali I Wayan Koster, dan Wali Kota Semarang Agustina Wuliajeng, terlihat tidak hadir dalam acara tersebut.

    Bima Arya menegaskan tidak ada pemberitahuan resmi terkait ketidakhadiran mereka, yang bisa saja disebabkan oleh berbagai alasan, termasuk terlambat atau ketidaksediaan untuk hadir tepat waktu.

    Di sisi lain, Bima meminta kepala daerah yang dipastikan tidak dapat hadir untuk mengirimkan perwakilan, seperti wakil kepala daerah atau sekretaris daerah, agar tetap mengikuti rangkaian acara tersebut. Ia menekankan kegiatan ini bertujuan untuk memperdalam pemahaman tentang program-program pusat dan untuk melakukan sinkronisasi antara pusat dan daerah.

    “Apabila ada yang diizinkan untuk tidak hadir, mereka dapat mengirimkan wakilnya. Program ini sangat penting agar kepala daerah dapat memahami kebijakan pusat dan melakukan sinkronisasi dengan kebijakan daerah,” tambahnya.

    Terakhir, Bima mengungkapkan sebanyak 448 kepala daerah hadir mengikuti retret dan telah menjalani pemeriksaan kesehatan. Dari jumlah tersebut, 19 peserta memerlukan pengawasan medis khusus karena kondisi kesehatan mereka, termasuk setelah menjalani operasi atau memiliki penyakit serius.

    “Sebanyak 19 peserta retret kepala daerah yang hadir diberi tanda gelang merah karena kondisi kesehatannya membutuhkan perhatian khusus. Meskipun demikian, mereka memutuskan untuk tetap hadir,” tutup Bima.

  • Said Abdullah dan Deddy Sitorus Sambangi Rumah Megawati

    Said Abdullah dan Deddy Sitorus Sambangi Rumah Megawati

    Jakarta –

    Politisi PDIP berdatangan ke rumah Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri malam ini. Kali ini ada Said Abdullah dan Deddy Sitorus.

    Pantauan detikcom, Jumat (21/2/2025), Said Abdullah tiba di kediaman Megawati di Teuku Umur, Menteng, Jakarta Pusat pukul 18.57 WIB. Said tak berkomentar banyak soal kehadiran dirinya untuk kedua kali di rumah Megawati.

    Menurut Said, dirinya hadir untuk melapor kepada Ketua Umum PDIP. Namun Said tak menjelaskan laporan yang dimaksud.

    “Mau sampaikan laporan kepada ketua umum,” kata Said sebelum masuk ke rumah Megawati.

    Said sebelumnya sudah keluar dari kediaman Megawati. Said Abdullah mengaku menyambangi kediaman Megawati bersama Gubernur Jakarta Pramono Anung. Namun dia menyebut Pramono sudah pulang terlebih dahulu.

    “Saya dengan Mas Pram, Mas Pram sudah balik,” ujar Said ketka keluar dari rumah Megawati.

    Sebelum Said Abdullah, politisi PDIP yang datang adalah Deddy Sitorus. Ketua DPP PDIP Bidang Pemenangan Pemilu Eksekutif itu datang pukul 18.54 WIB. Dia terlihat mengenakan pakaian hitam.

    Deddy tak menjelaskan maksud kedatangannya ke rumah Megawati. Dia langsung masuk ke dalam rumah Megawati melewati pintu pos penjagaan.

    Seperti diketahui sejumlah politisi PDIP terlihat keluar masuk kediaman Megawati, mereka yang terlihat adalah Ketua DPP PDIP Komarudin Watubun, kemudian Bintang Puspayoga dan Kepala Badan Riset dan Analisis Kebijakan Pusat PDIP, Andi Widjajanto.

    (dek/dek)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Larang Kader PDIP Ikut Retret, Peneliti Citra Institute Soroti Megawati Soekarnoputri

    Larang Kader PDIP Ikut Retret, Peneliti Citra Institute Soroti Megawati Soekarnoputri

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Peneliti senior Citra Institute, Efriza menilai Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri telah kehilangan kepekaan dalam berperilaku dan menilai secara objektif, setelah memerintahkan kepala daerah dari PDIP menunda ikut retreat di Magelang.

    Hal itu sebelumnya diputuskan Megawati seusai Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

    Menurut Efriza, Megawati terkesan sedang mengajarkan ketidakpatuhan terhadap konstitusi kepada kader PDIP.

    “Hanya karena dinamika politik yang dipolitisasi Hasto seolah urusan pribadi personalnya yang buruk, menjadi urusan teramat istimewa ketimbang kepentingan untuk bekerja kepada rakyat,” kata Efriza dilansir JPNN.com, Jumat (21/2).

    Menurutnya, PDIP seakan malah mengarahkan kepala-kepala daerahnya lebih mengurusi urusan politis yang receh untuk sekadar membela figur yang buruk.

    Efriza bahkan menilai arahan Megawati itu bisa merusak citra PDIP yang bekerja untuk rakyat. Dia juga menyayangkan kepala daerah dari berlogo banteng moncong putih, diarahkan seolah bersiap untuk berseberangan dan menjadi Raja Kecil.

    “Kepentingan rakyat dan citra postif PDIP bersama wong cilik seolah disingkirkan sesaat menjadi PDIP bersama kadernya yang korup,” tuturnya.

    Menurut Efriza, PDIP sebagai organisasi politik peringkat pertama, peduli rakyat yang trendnya bercitra positif menjadi bernilai negatif hanya gegara membela kader berperilaku buruk.

    “Jangan biarkan nila setitik merusak susu sebelanga,” ujar Efriza.

  • Wait and See, Sejumlah Kepala Daerah Asal Papua Tunggu Komando Megawati Soal Retret di Akmil Magelang

    Wait and See, Sejumlah Kepala Daerah Asal Papua Tunggu Komando Megawati Soal Retret di Akmil Magelang

    Yogyakarta, Beritasatu.com – Sejumlah kader PDI Perjuangan (PDIP) yang dijadwalkan mengikuti retret kepala daerah di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah, berkumpul di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Beberapa kepala daerah dari Papua bahkan sudah berada di Yogyakarta dan Magelang untuk menunggu komando lanjutan dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

    “Ya, dari Papua semua berangkat. Ada enam provinsi di Papua, saya dari (Provinsi) Papua Barat, sudah ada di sana (Magelang),” ujar Bupati Manokwari Selatan Bernard Mandacan kepada Beritasatu.com, Jumat (21/2/2025).

    Bernard Mandacan menjadi salah satu kepala daerah yang transit di kantor DPD PDIP Yogyakarta sebelum melanjutkan perjalanan ke Magelang. Namun, ia menegaskan tidak akan langsung menuju lokasi retret kepala daerah di Akmil, melainkan menunggu instruksi lebih lanjut di tempat lain di Magelang.

    “Saya akan menunggu instruksi lanjutan di Magelang, tetapi bukan di lokasi retretnya, melainkan di luar kompleks Akmil,” tambahnya.

    Berdasarkan informasi yang beredar, beberapa kepala daerah telah tiba di kantor DPD PDIP DIY serta menginap di hotel di sekitar Yogyakarta. Beberapa di antaranya berasal dari Nias Selatan, Manggarai, Papua Barat, Papua Pegunungan Bintang, Lampung, Bangka Belitung, Maluku Utara, dan Bali.

    Mereka masih menunggu arahan resmi dari DPP PDIP sebelum melanjutkan perjalanan menuju retret kepala daerah di Lembah Tidar, Magelang.

  • Ikuti Perintah Megawati, Wali Kota Semarang Pilih Urus Sampah ketimbang Hadiri Retret Kepala Daerah

    Ikuti Perintah Megawati, Wali Kota Semarang Pilih Urus Sampah ketimbang Hadiri Retret Kepala Daerah

    Semarang, Beritasatu.com – Wali Kota Semarang, Agustina Wilujeng Pramestuti menunggu arahan dari partainya, PDIP terkait retreat kepala daerah di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah. Saat ini, Agustina masih berada di Semarang. Keputusan itu diambil karena mengikuti arahan dari DPP PDIP.

    Pembatalan ini dilakukan setelah Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, mengeluarkan instruksi resmi yang tertuang dalam surat Nomor 7294/IN/DPP/II/2025, yang diterbitkan pada Kamis (20/2/2025). Surat tersebut ditandatangani langsung oleh Megawati dan dibubuhi stempel resmi PDIP.

    Dalam instruksinya, Megawati meminta seluruh kepala daerah dan wakil kepala daerah dari PDIP untuk menunda perjalanan mereka yang telah direncanakan guna menghadiri retret di Magelang.

    “Kami, kader PDI Perjuangan, tidak ikut serta dalam acara Retret Magelang. Hari ini, kami akan fokus pada persiapan penanganan sampah dan evaluasi dampak banjir,” ujarnya, Jumat (21/2/2025).

    Pada hari pertama kerja, Agustina memilih menggelar rapat terbatas untuk menangani permasalahan yang lebih mendesak dan penting. Sebagai gantinya, ia akan menemui warga Semarang untuk membahas beberapa persoalan, terutama terkait banjir.

    “Saya lngsung menggelar rapat terbatas di pemkot untuk bisa tangani masalah masalah yang urgent. Kita juga masih menunggu arahan partai selanjutnya,” imbuhnya.

    Sementara itu, Sekretaris Tim Pemenangan Agustin-Iswar, Supriyadi, menyatakan bahwa pihaknya akan mematuhi arahan dari ketua umum PDIP. Oleh karena itu, Wali Kota Semarang, Agustina Wilujeng Pramestuti, dipastikan batal berangkat ikut retret di Akmil Magelang.

    “Tidak (berangkat ke Akmil). Ada instruksi untuk tidak berangkat, jadi kami patuhi,” ujarnya.

    Ia juga menambahkan bahwa keputusan ini diikuti oleh 190 kepala daerah dari PDIP di seluruh Indonesia. Ketika ditanya apakah Wakil Wali Kota Semarang, Iswar Aminuddin, juga membatalkan keberangkatannya, Supriyadi mengaku tidak mengetahui secara pasti.

    “Pak Iswar saya kurang tahu,” katanya.

    Terkait barang-barang pribadi Agustina yang sudah lebih dulu dibawa ke tenda di dalam Akmil, Supriyadi mengatakan bahwa pihaknya masih menunggu instruksi lanjutan apakah diperbolehkan berangkat atau tidak.

    “Ya, kami menunggu instruksi lagi. Kalau diperbolehkan berangkat, maka akan berangkat,” pungkasnya terkait retret kepala daerah.
     

  • 4 Hasto Minta Keluarga Jokowi Diperiksa, Ketua KPK: Silakan Lapor dengan Bawa Dokumen Nasional

    4 Hasto Minta Keluarga Jokowi Diperiksa, Ketua KPK: Silakan Lapor dengan Bawa Dokumen Nasional

    Hasto Minta Keluarga Jokowi Diperiksa, Ketua KPK: Silakan Lapor dengan Bawa Dokumen
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budiyanto merespons pernyataan Sekjen PDIP
    Hasto Kristiyanto
    untuk memeriksa keluarga Jokowi terkait tindak pidana korupsi.
    Setyo mengatakan, setiap orang yang mengetahui adanya tindak pidana korupsi bisa melaporkan ke KPK dengan membawa bukti-bukti.
    “Setiap orang jika mengetahui adanya informasi dugaan tindak pidana, silakan melapor dengan membawa dokumen,” kata Setyo saat dihubungi, Jumat (21/2/2025).
    Setyo menjelaskan, aduan tersebut akan dilakukan verifikasi dan validasi sesuai aturan yang berlaku.
    “Selanjutnya akan diverifikasi dan validasi sesuai aturan yang berlaku,” ujarnya.
    Sebelumnya, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto meminta KPK tidak pandang bulu dalam menegakkan hukum.
    Hal ini disampaikan Hasto usai ditahan oleh Komisi Antirasuah terkait kasus dugaan perintangan penyidikan kasus dugaan suap yang menjerat eks anggota legislatif dari PDI-P, Harun Masiku.
    Hasto meminta KPK berani mengungkap berbagai kasus korupsi, termasuk melakukan pemeriksaan terhadap keluarga Joko Widodo.
    “Semoga ini menjadi momentum bagi Komisi Pemberantasan Korupsi untuk menegakkan hukum tanpa kecuali, termasuk memeriksa keluarga Pak Jokowi,” kata Hasto, saat akan dibawa ke Rumah Tahanan KPK, Kamis (20/2/2025).
    Hasto menuturkan, posisinya sebagai Sekjen Partai pasti memiliki konsekuensi politik, termasuk dikriminalisasi.
    Oleh sebab itu, dia mengaku tidak kaget dengan penahanan yang dilakukan oleh KPK.
    “Sejak awal saya katakan bahwa sebagai Sekjen PDI Perjuangan, saya dengan kepala tegak siap menerima konsekuensi apapun bagi Indonesia raya kita, karena Indonesia dibangun dengan pengorbanan jiwa dan raga. Kita adalah negeri pejuang,” kata Hasto.
    “Sehingga saya tidak pernah menyesal, saya akan terus berjuang dengan api semangat yang menyala-nyala,” imbuh dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.