Xcloud.id

partai: PDIP

  • PDIP: Megawati minta pemulangan pekerja migran tak ditunda-tunda

    PDIP: Megawati minta pemulangan pekerja migran tak ditunda-tunda

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Umum DPP PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri menegaskan komitmennya dalam perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang mendapat perlakukan tidak adil di luar negeri.

    Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan Presiden Kelima RI itu juga terus mempertegas mekanisme pemulangan PMI harus dilaksanakan dengan cepat. Pasalnya, perlindungan terhadap PMI yang menghadapi persoalan, tidak boleh ditunda-tunda dalam proses pemulangan.

    “Ibu Megawati mempertegas jika ada persoalan, proses pemulangan jangan ditunda-tunda,” kata Hasto dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

    Hal itu diceritakan Hasto oleh saat membuka lokakarya bertajuk Kajian Kritis: Regulasi, Layanan dan Diplomasi Tenaga Kerja Domestik dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia di Sekolah Partai Lenteng Agung.

    Megawati juga mempertegas komitmennya terhadap aspek perlindungan PMI dengan menghadirkan Bidang Tenaga Kerja dan Perlindungan Pekeria Migran Indonesia dalam struktur Partai pada periode 2025-2030.

    Megawati bahkan rela turun langsung untuk memberikan perlindungan kepada PMI. Dimana, salah satunya kasus PMI di Rusia yang ditanganinya secara langsung demi memberikan perlindungan bagi warga negara Indonesia.

    “Berkaitan dengan seringnya persoalan yang dihadapi Buruh Migran Indonesia, Ibu Mega langsung turun tangan. Contoh terakhir di Rusia, Ibu Mega langsung menghubungi Wakil Dubes Rusia untuk Indonesia Veronika Novoselteva berkaitan dengan pemulangan warga Indonesia,” kata Hasto.

    Hasto juga menyampaikan pesan yang selalu disampaikan Megawati kepada seluruh kader PDI Perjuangan di seluruh Indonesia dan Dewan Pimpinan Luar Negeri (DPPN) bahwa jalankan terus ideologi Pancasila sebagai pegangan dalam melindungi Pekerja Migran Indonesia.

    “Jalankan ideologi Pancasila dengan sebaik-baiknya dalam melindungi pekerja Indonesia. Karena sesuai ideologi Pancasila, dalam Konstitusi kita telah mengatakan dan sudah diatur bahwa setiap warga negara punya hak yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan,” jelas Hasto menyampaikan pesan Megawati.

    Lokakarya ini juga menghadirkan sejumlah nara sumber diantaranya, Sekretaris Ditjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Kementerian Ketenagakerjaan, Eva Trisiana; Komisioner Komnas HAM, Anis Hidayat; Ketua DPP PDIP Bidang Tenaga Kerja dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Mercy Barends serta perwakilan organisasi buruh.

    Turut hadir dalam acara ini, anggota DPR RI TB Hasanuddin, Nico Siahaan, Wayan Sudirta, Pulung Agustanto dan Edy Wuryanto. Lalu, Ketua DPP PDIP Ribka Tjiptaning dan Sri Rahayu.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Fitra Eri Ungkap Bahaya Tersembunyi BBM Campur Etanol

    Fitra Eri Ungkap Bahaya Tersembunyi BBM Campur Etanol

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pakar otomotif, Fitra Eri, memberikan pandangan berbeda terkait kebijakan pemerintah yang mewajibkan penggunaan bahan bakar campuran etanol mulai 2026.

    Jika sebelumnya Politikus PDIP, Ferdinand Hutahaean, menilai kebijakan tersebut aman dan sudah lazim di dunia internasional, Fitra justru mengingatkan bahwa penggunaan etanol tidak sesederhana itu.

    Dikatakan Fitea, etanol memang memiliki sejumlah kelebihan.

    Salah satunya dapat mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil serta meningkatkan angka oktan dengan mudah.

    “Kelebihannya yang pertama, mengurangi konsumsi bahan bakar fosil. Kedua, bisa meningkatkan oktan dengan mudah,” ujar Fitra di trheads (9/10/2025).

    Namun, Fitra menegaskan bahwa di balik kelebihannya, etanol juga memiliki beberapa kelemahan yang perlu diwaspadai.

    Salah satunya, nilai energi etanol yang lebih rendah dibanding bahan bakar fosil.

    “Nilai energinya tidak sebanyak bahan bakar fosil. Sehingga dengan volume yang sama, tenaga sedikit berkurang, konsumsi bahan bakar lebih boros,” jelasnya.

    Selain itu, ia menjelaskan bahwa sifat dasar etanol yang mudah menyerap air dari udara dapat menimbulkan risiko korosi pada mesin, terutama di negara beriklim lembap seperti Indonesia.

    “Etanol itu menyerap air dari atmosfer. Kita tahu bahwa air itu korosif, makanya etanol juga memiliki korosif ke mesin,” imbuhnya.

    Meski begitu, Fitra menegaskan bahwa penggunaan etanol tetap aman asalkan kendaraan yang digunakan memang dirancang untuk itu.

    “Ya aman asal mesin yang kita pakai memang sudah dirancang untuk menggunakan etanol. Artinya, mesin itu sudah memiliki metal, jalur bahan bakarnya tahan karat, serta bahan bakar yang digunakan sudah memiliki aditif yang dirancang dari awal untuk dicampur dengan etanol,” tandasnya.

  • PDIP Siap Bantu Pemerintah, Usulkan Ada Satuan Khusus untuk Lindungi Pekerja Migran Indonesia – Page 3

    PDIP Siap Bantu Pemerintah, Usulkan Ada Satuan Khusus untuk Lindungi Pekerja Migran Indonesia – Page 3

    Hasto pun mengingatkan pada cita-cita pendiri Indonesia, bahwa negara hadir untuk menjamin bekerjanya kemanusiaan dan keadilan sosial dan kehidupan yang layak bagi semua warga negaranya.

    “Ini yang harus kita sentuh dengan mengingatkan kembali bahwa pada dasarnya republik ini dibangun dengan suatu cita-cita besar, cita-cita keadilan sosial. Cita-cita di mana dalam demokratisasi ekonomi harus memastikan setiap warga negara Indonesia berhak mendapatkan penghidupan yang layak secara kemanusiaan atas pekerjaannya,” kata dia.

    Adapun turut hadir, Sekretaris Ditjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Kementerian Ketenagakerjaan, Eva Trisiana; Komisioner Komnas HAM, Anis Hidayat; Ketua DPP PDIP Bidang Tenaga Kerja dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Mercy Barends serta perwakilan organisasi buruh.

    Selain itu, ada juga sejumlah Anggota DPR seperti TB Hasanuddin, Nico Siahaan, Wayan Sudirta, Pulung Agustanto dan Edy Wuryanto. Lalu, Ketua DPP PDIP Ribka Tjiptaning dan Sri Rahayu.   

  • PDIP tekankan pendekatan ideologis dalam Perlindungan Pekerja

    PDIP tekankan pendekatan ideologis dalam Perlindungan Pekerja

    Kami bisa membantu pemerintah untuk mengaktifasi kader-kader PDI Perjuangan yang juga berada di seluruh dunia. Bahkan kita bisa mendirikan semacam komite kerja atau semacam task force untuk melindungi buruh-buruh migran

    Jakarta (ANTARA) – Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menegaskan bahwa partainya menekankan masalah perlindungan pekerja lebih dari sekadar persoalan teknis, pelanggaran hukum atau hak asasi manusia (HAM) semata, melainkan sebagai persoalan ideologis.

    Hal itu disampaikannya menyoroti berbagai persoalan serius yang dihadapi oleh Tenaga Kerja Indonesia (TKI), baik domestik maupun migran.

    “Kita melihat berbagai persoalan yang terjadi, seperti penempatan ilegal dan perdagangan orang, kekerasan fisik dan psikis, tidak digaji sesuai dengan kontrak, dokumen kerja palsu atau disiksa oleh majikan,” kata Hasto dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

    Hal itu disampaikan Hasto dalam workshop bertajuk Kajian Kritis: Regulasi, Layanan dan Diplomasi Tenaga Kerja Domestik dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

    Acara yang digelar di Sekolah Partai PDIP Lenteng Agung, Jakarta ini turut diikuti oleh Anggota DPR RI dari Fraksi PDIP, kader partai hingga perwakilan dari pemerintah yakni Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) serta Komnas HAM.

    Hasto menambahkan berbagai tragedi kemanusiaan terkait pekerja menggugah perasaan semua pihak untuk melindungi pekerja Indonesia. Oleh karena itu, Hasto menegaskan bahwa PDIP memiliki tanggung jawab konstitusional untuk melindungi seluruh bangsa Indonesia.

    Pria kelahiran Yogyakarta itu menyebut peran Dewan Pimpinan Luar Negeri (DPLN) PDIP yang dapat membantu pemerintah dalam melindungi buruh migran yang berada di berbagai negara.

    Untuk memperkuat perlindungan, Hasto mengusulkan pembentukan satuan tugas khusus.

    “Kami bisa membantu pemerintah untuk mengaktifasi kader-kader PDI Perjuangan yang juga berada di seluruh dunia. Bahkan kita bisa mendirikan semacam komite kerja atau semacam task force untuk melindungi buruh-buruh migran,” jelas Hasto.

    Hasto pun mengingatkan kembali pada cita-cita pendirian Republik Indonesia, bahwa negara hadir untuk menjamin bekerjanya kemanusiaan dan keadilan sosial dan kehidupan yang layak bagi semua warga negaranya.

    “Ini yang harus kita sentuh dengan mengingatkan kembali bahwa pada dasarnya Republik ini dibangun dengan suatu cita-cita besar, cita-cita keadilan sosial. Cita-cita di mana dalam demokratisasi ekonomi harus memastikan setiap warga negara Indonesia berhak mendapatkan penghidupan yang layak secara kemanusiaan atas pekerjaannya,” kata Hasto.

    Langkah pembentukan taskforce perlindungan pekerja migran ini diharapkan dapat menjadi aksi nyata PDIP dalam menyelesaikan masalah-masalah aktual yang dihadapi pekerja migran Indonesia, terutama di wilayah-wilayah rawan seperti perbatasan Thailand dan Kamboja, sekaligus mengingatkan pemerintah akan mandat konstitusionalnya.

    Workshop ini juga menghadirkan sejumlah nara sumber diantaranya, Sekretaris Ditjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Kementerian Ketenagakerjaan, Eva Trisiana; Komisioner Komnas HAM, Anis Hidayat; Ketua DPP PDIP Bidang Tenaga Kerja dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Mercy Barends serta perwakilan organisasi buruh.

    Turut hadir dalam acara ini, anggota DPR RI TB Hasanuddin, Nico Siahaan, Wayan Sudirta, Pulung Agustanto dan Edy Wuryanto. Lalu, Ketua DPP PDIP Ribka Tjiptaning dan Sri Rahayu.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Tolak Atlet Israel, Herwin Sudikta: Langkah Pramono Anung Mirip Ganjar, Risiko Politiknya Besar

    Tolak Atlet Israel, Herwin Sudikta: Langkah Pramono Anung Mirip Ganjar, Risiko Politiknya Besar

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pegiat media sosial, Herwin Sudikta, merespons langkah Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, yang menyatakan tidak akan memberikan izin bagi atlet Israel untuk mengikuti Kejuaraan Dunia Senam 2025 di Indonesia Arena, Jakarta.

    Herwin menyebut sikap Indonesia terhadap Israel sebagai anomali yang selalu diwarnai paradoks.

    “Sikap terhadap Israel di negeri ini memang selalu paradoksal,” ujar Herwin kepada fajar.co.id, Kamis (9/10/2025).

    Ia menyinggung bagaimana mantan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, sempat lantang menolak kehadiran tim Israel dalam ajang Piala Dunia U-20.

    Sikap tersebut, kata Herwin, bahkan diyakini sebagian kalangan sebagai salah satu penyebab kekalahannya dalam Pilpres 2024.

    Kini, menurut Herwin, langkah serupa diambil oleh Pramono Anung yang menolak kehadiran atlet senam Israel di Jakarta.

    “Dengan alasan sederhana tapi tegas, enggak ada manfaatnya, sehingga menimbulkan polemik,” sebutnya.

    Herwin juga menilai bahwa hanya politikus dari PDIP yang tampak berani mengambil sikap terang-terangan menolak Israel, meski paham konsekuensinya besar secara politik.

    “Yang menarik, hanya politisi PDIP yang tampak berani mengambil sikap terang-terangan menolak Israel, meski tahu risikonya besar. Sementara banyak politisi lain memilih aman,” Herwin menuturkan.

    “Cukup berpose dengan bendera Palestina di media sosial, tanpa perlu menanggung konsekuensi diplomatik atau politik,” tambahnya.

    Ia menambahkan bahwa banyak pihak kerap salah kaprah dalam memahami isu Israel-Palestina.

  • PDIP Tolak Timnas Israel dalam Kejuaraan Dunia Senam Artistik di Jakarta: Sikap Kami Konstitusional

    PDIP Tolak Timnas Israel dalam Kejuaraan Dunia Senam Artistik di Jakarta: Sikap Kami Konstitusional

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — PDI Perjuangan konsisten menolak Tim Senam Israel dalam Kejuaraan Dunia Senam Artistik akhir Oktober 2025.

    Jubir PDIP, Guntur Romli menyatakan sikap ini sama dengan penolakan PDI Perjuangan terhadap Timnas U20 Israel tahun 2023 pada waktu yang lalu.

    “Sikap kami adalah pilihan konstitusional bahwa bangsa Indonesia tidak boleh memiliki kerjasama dengan pihak-pihak penjajah. Selama Israel masih menjajah tanah Palestina,” kata Guntur Romli, Rabu, (8/10/2025).

    Sesuai amanat pembukaan UUD 45 “…kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.”

    PDIP juga punya landasan historis saat Bung Karno yang merupakan Presiden pertama Indonesia, dikenal dengan sikap tegasnya dalam menolak keberadaan dan hubungan dengan Israel, sebagai bentuk solidaritas terhadap perjuangan rakyat Palestina.

    Sikap ini bukan hanya retorika, melainkan diwujudkan melalui keputusan konkret di bidang olahraga dan diplomasi, yang mencerminkan komitmen anti-imperialisme dan dukungan terhadap kemerdekaan Palestina.

    Salah satu momen awal terjadi pada 1958, saat Indonesia lolos ke babak penyisihan Piala Dunia FIFA.

    Bung Karno memerintahkan Timnas Indonesia untuk menolak bertanding melawan Israel di kualifikasi tersebut, demi mendukung Palestina yang saat itu sedang menghadapi pendudukan.

    Keputusan ini menjadi simbol perlawanan terhadap apa yang dianggap sebagai penjajahan Israel atas tanah Palestina.

  • Hasto: Partai besar harus bekerja dengan sistem dan disiplin mutu

    Hasto: Partai besar harus bekerja dengan sistem dan disiplin mutu

    Jakarta (ANTARA) – Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menegaskan partai besar harus menerapkan standar mutu dalam organisasinya dan hal itu harus menjadi bagian dari disiplin ideologis dan moral partai.

    “Partai yang besar tidak cukup hanya memiliki ide dan massa, tetapi harus memiliki sistem kerja yang tertib, terukur, dan berorientasi pada pelayanan rakyat. Melalui penerapan standar mutu seperti ISO, kita meneguhkan bahwa PDI Perjuangan bukan hanya gerakan politik, tapi juga organisasi modern yang berintegritas,” kata Hasto dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

    Hal itu disampaikan Hasto saat Sekretariat Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan menggelar perayaan 9 Years Quality Service di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Rabu, sebagai bentuk apresiasi atas sembilan tahun penerapan sistem layanan berbasis standar mutu internasional ISO 9001 dan ISO 55001.

    Acara ini menjadi momentum refleksi atas komitmen PDI Perjuangan dalam membangun tata kelola partai politik yang modern, akuntabel, dan berorientasi pada kualitas pelayanan publik.

    Kegiatan tersebut dihadiri oleh jajaran manajemen, Tim Penjaminan Mutu, serta perwakilan lembaga konsultan ICG, Nosa P Kurniawan.

    Acara dibuka dengan doa dan penayangan video milestone perjalanan organisasi yang menampilkan pencapaian Sekretariat dalam mempertahankan standar ISO 9001 untuk sistem manajemen mutu dan ISO 55001 untuk manajemen aset.

    Dalam rangkaian acara, Sekretariat menerima Plakat Award 9 Years sebagai pengakuan atas konsistensi dalam menjaga kinerja organisasi dan penerapan budaya mutu.

    Berbagai penghargaan lain diberikan, antara lain Leadership Excellence Award, Excellence in Service Award, serta sertifikat bagi Tim Penjaminan Mutu/Internal Auditor yang telah menyelesaikan pelatihan ISO 19011. Puncak acara ditandai dengan penyerahan Sertifikat ISO 55001 Surveillance II sebagai bukti keberlanjutan sistem pengelolaan aset dan tata kelola organisasi partai yang efektif dan berstandar global.

    Wasekjen Bidang Komunikasi, Adian Napitupulu, menambahkan bahwa penerapan ISO menjadi bukti keseriusan partai dalam memperkuat institusionalisasi demokrasi.

    “Penerapan ISO bukan hal yang lazim di partai politik. Tapi bagi PDI Perjuangan, ini bukti bahwa demokrasi harus dijalankan secara profesional, tidak serampangan. Mutu organisasi berarti mutu pelayanan kepada rakyat,” kata Adian.

    Sementara itu, Wasekjen Bidang Kesekretariatan, Yoseph Aryo Adhi Dharmo, menuturkan bahwa keberhasilan mempertahankan sertifikasi ISO selama sembilan tahun merupakan hasil kerja kolektif seluruh jajaran sekretariat.

    “Kami membangun sistem yang tidak hanya efisien, tapi juga mendidik kader untuk bekerja dengan disiplin dan kesadaran kualitas. Inilah wujud nyata dari semangat gotong royong dalam konteks manajemen modern,” ujar Adhi.

    Wasekjen Bidang Internal, Dolfie OFP, menilai keberlanjutan penerapan ISO menunjukkan keseriusan partai dalam memastikan mekanisme pengawasan dan evaluasi internal berjalan efektif.

    “Standar mutu seperti ISO menjadi alat kontrol yang penting agar setiap lini organisasi bekerja sesuai prosedur, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Ini memastikan setiap keputusan partai berpijak pada data, sistem, dan nilai integritas,” tegas Dolfie.

    Acara ditutup dengan sambutan peneguhan dari perwakilan DPP PDI Perjuangan yang menekankan pentingnya menjaga komitmen mutu sebagai bagian dari tanggung jawab ideologis kepada rakyat.

    “Kualitas bukan sekadar sertifikat, tetapi komitmen berkelanjutan untuk melayani dengan standar terbaik,” ungkap Adhi.

    Seluruh jajaran manajemen, penerima penghargaan, dan Tim Penjaminan Mutu kemudian berfoto bersama, menandai berakhirnya perayaan 9 Years Quality Service PDI Perjuangan. Peristiwa inj meneguhkan partai berlambang banteng moncong putih ini sebagai pelopor tata kelola partai politik modern dan berintegritas di Indonesia.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Unggah Potret SBY dan Kapolri Duduk Bersama, Ferdinand Hutahaean: Bikin Penasaran Banyak Orang

    Unggah Potret SBY dan Kapolri Duduk Bersama, Ferdinand Hutahaean: Bikin Penasaran Banyak Orang

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Ferdinand Hutahaean, turut merespons momen kebersamaan antara Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

    Ferdinand membagikan foto yang menampilkan SBY dan Kapolri duduk berdampingan dengan mengenakan seragam loreng.

    “Bikin penasaran banyak orang,” kata Ferdinand di trheads, Rabu (8/10/2025).

    Foto tersebut ramai dibicarakan warganet lantaran muncul tak lama setelah viralnya video yang memperlihatkan momen Listyo Sigit tampak tidak disalami oleh SBY dalam sebuah acara.

    Kini, potret keduanya yang duduk berdampingan itu seolah menjadi penegasan bahwa hubungan di antara mereka baik-baik saja.

    Dalam foto yang beredar, tampak SBY mengenakan seragam loreng berwarna hijau muda, sementara Kapolri mengenakan seragam loreng bernuansa gelap.

    Momen tersebut memunculkan beragam komentar dari netizen.

    Tidak sedikit yang menilai kemunculan foto itu menjadi jawaban atas isu renggangnya hubungan keduanya, sementara sebagian lainnya menyebut unggahan Ferdinand sukses mencuri perhatian publik.

    Sebelumnya, perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Tentara Nasional Indonesia (TNI) di kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta, Minggu (5/10/2025), tak hanya menampilkan kemegahan parade militer, tetapi juga menyisakan satu momen yang ramai dibicarakan publik.

    Sorotan itu tertuju pada sikap Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), yang tampak melewati Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri), Jenderal Listyo Sigit Prabowo, ketika sesi salaman di mimbar kehormatan.

  • Politisi PDIP Ajak Kader dan Masyarakat Kawal Kebijakan Pro-Rakyat Wali Kota Surabaya

    Politisi PDIP Ajak Kader dan Masyarakat Kawal Kebijakan Pro-Rakyat Wali Kota Surabaya

    Surabaya (beritajatim.com) – Politisi PDI Perjuangan Surabaya, Achmad Hidayat, mengajak seluruh kader partai dan masyarakat untuk bersama-sama mengawal kebijakan pro-rakyat yang dijalankan Wali Kota Eri Cahyadi dan Ketua DPRD Surabaya, Adi Sutarwijono.

    Ajakan itu disampaikan usai penetapan APBD Perubahan 2025 dan pembahasan APBD 2026 yang menitikberatkan pada efisiensi dan keberlanjutan program kesejahteraan warga.

    Pemerintah Kota Surabaya dan DPRD Kota Surabaya sebelumnya menyetujui APBD Perubahan 2025 sebesar Rp12,347 triliun dalam rapat paripurna yang digelar pada 11–12 Agustus 2025. Sementara untuk APBD 2026, dialokasikan pembiayaan alternatif sebesar Rp1,5 triliun untuk proyek strategis, lebih efisien dari rencana awal senilai Rp2,9 triliun.

    “Kondisinya berbeda, tidak bisa dibanding-bandingkan. Periode pertama fokus pemulihan ekonomi karena pandemi Covid-19, saat ini kita dihadapkan pada gelombang efisiensi di tengah perlambatan ekonomi. Kita harus kompak dan solid mengawal kebijakan pro-rakyat,” ujar Achmad Hidayat, Selasa (7/10/2025).

    Dia menjelaskan, di tengah tantangan ekonomi, Wali Kota Eri Cahyadi tetap menjaga keseimbangan fiskal tanpa membebani warga. Salah satu langkahnya, kata dia, adalah dengan tidak menaikkan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta menggencarkan efisiensi belanja daerah.

    “Menghadapi perlambatan ekonomi, Wali Kota Eri Cahyadi tidak menaikkan PBB supaya tidak membebani rakyat. Beliau juga gencar melakukan efisiensi dan mencari solusi pembiayaan alternatif yang tidak berisiko agar program pro-rakyat tetap berjalan dengan baik,” jelasnya.

    Achmad menyebut sejumlah program sosial justru meningkat di tahun 2026. Program seperti Beasiswa Pemuda Tangguh Mahasiswa, Beasiswa SMA/SMK, pelayanan kesehatan gratis berkualitas, hingga bantuan perbaikan rumah tidak layak huni akan terus diperluas kuotanya.

    “Program pro-rakyat seperti beasiswa, layanan kesehatan gratis, dan perbaikan rumah warga justru semakin meningkat kuotanya di tahun 2026,” tegasnya.

    Dia juga mengungkap alasan percepatan pembangunan infrastruktur di Surabaya. Mulai dari perbaikan saluran drainase, penambahan penerangan jalan umum (PJU), hingga pelebaran ruas jalan yang dinilai mampu mendongkrak nilai properti dan kualitas hidup warga.

    “Pembangunan fisik seperti perbaikan saluran drainase, pemasangan PJU, hingga penambahan ruas jalan, semuanya berdampak positif terhadap peningkatan nilai properti dan kenyamanan warga kota,” tutur Achmad.

    Achmad mengingatkan agar masyarakat tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu politik yang justru menghambat program pembangunan. Menurutnya, kebijakan publik harus disikapi dengan empati dan kepedulian terhadap kepentingan bersama.

    “Terhadap kebijakan publik, kita harus melihat dengan rasa yang lebih dalam. Jangan mudah terprovokasi apalagi ditunggangi kepentingan politik pihak tertentu yang justru merugikan masyarakat,” pungkasnya.[asg/suf]

  • BK DPRD Blitar Putuskan Oknum Anggota Terlibat Skandal Nikah Siri Langgar Kode Etik

    BK DPRD Blitar Putuskan Oknum Anggota Terlibat Skandal Nikah Siri Langgar Kode Etik

    Blitar (beritajatim.com) – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Blitar yang terlibat skandal nikah siri dan penelantaran anak diputus melanggar kode etik. Keputusan tersebut dibacakan Ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD Blitar dalam rapat paripurna yang digelar Senin malam (6/10/2025).

    “Keputusan Badan Kehormatan: melanggar kode etik dengan sanksi Pasal 20 huruf A,” ujar Wakil Ketua DPRD Kabupaten Blitar, M Rifai pada Selasa (7/10/2025).

    Kasus yang menyeret anggota dewan dari PDI Perjuangan ini sebelumnya ditangani oleh Badan Kehormatan (BK) DPRD Kabupaten Blitar. Proses penanganan skandal nikah siri ini pun sudah melalui berbagai tahap hingga akhirnya terlapor diputus bersalah melanggar kode etik.

    Diketahui bahwa anggota DPRD dari Fraksi PDIP tersebut sudah memiliki istri sah, kemudian terlapor melakukan nikah siri. Tetapi ketika sang istri siri ditinggal begitu saja oleh oknum anggota DPRD tersebut pada saat hamil hingga melahirkan.

    Kejadian itulah yang kemudian memicu sang istri siri melapor ke Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Blitar. Laporan itu pun kemudian diproses oleh Badan Kehormatan DPRD hingga keluar putusan pelanggaran kode etik tersebut.

    “Pimpinan hanya memfasilitasi paripurna. Keputusan itu (pelanggaran kode etik) adalah keputusan badan kehormatan,” kata Rifai.

    Kemudian karena terlapor bukan pimpinan dewan maupun pimpinan alat kelengkapan dewan (AKD), maka rapat paripurna tidak mengambil keputusan. Kata Rifai keputusan cukup di badan kehormatan. Selanjutnya pimpinan dewan menyerahkan kepada pimpinan partai yang bersangkutan. Apa yang terjadi ini menjadi catatan bersama.

    “Ada sanksi atau tidak terserah partai. Semua telah selesai,” pungkas Rifai. [owi/beq]