Xcloud.id

partai: PDIP

  • Ini tanggapan Ketua DPC PDIP Solo soal instruksi Megawati tunda retreat

    Ini tanggapan Ketua DPC PDIP Solo soal instruksi Megawati tunda retreat

    Sumber foto: Agung Santoso/elshinta.com.

    Ini tanggapan Ketua DPC PDIP Solo soal instruksi Megawati tunda retreat
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Sabtu, 22 Februari 2025 – 20:46 WIB

    Elshinta.com – Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Solo, FX Hadi Rudyatmo, memberikan tanggapan terkait instruksi Ketua Umum PDI-P, Megawati Soekarno Putri, kepada kepala daerah dari PDI-P untuk menunda kegiatan retreat di Magelang. Menurut Rudyatmo, keputusan penundaan retreat ini bukan berarti pembatalan, melainkan hanya penjadwalan ulang.

    “Biasanya kader PDI-P selalu mentaati instruksi dari pimpinan. Jadi, penundaan retreat bukan berarti tidak ikut sama sekali, tapi mungkin dijadwalkan ulang di waktu lain. Pertimbangannya lebih ke psikologis, menurut saya,” ujar Rudyatmo.

    Ia menjelaskan bahwa situasi terkini, termasuk kasus yang melibatkan Sekjen PDI-P, Hasto Kristiyanto, menjadi salah satu faktor pertimbangan. “Dengan kepala daerah yang baru terpilih, kasus Mas Hasto juga akan mempengaruhi psikologis peserta retreat. Mbak Mega mungkin mempertimbangkan hal ini agar suasana kontemplasi selama retreat tidak terganggu,” tambahnya.

    Rudyatmo menyarankan agar para kepala daerah lebih fokus melakukan rapat koordinasi dengan Sekretaris Daerah (Sekda) dan jajarannya untuk menyesuaikan program-program kebijakan yang akan dijalankan.

    “Mending lakukan rapat koordinasi dulu untuk adaptasi dan persiapan program,” ujarnya seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Agung Santoso, Sabtu (22/2).

    Rudyatmo juga menyoroti kasus Hasto Kristiyanto yang saat ini ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai tersangka kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan terkait buron Harun Masiku. Menurutnya, penahanan Hasto telah mempengaruhi psikologis kader PDI-P.

    “Justru karena Mas Hasto menjadi tersangka dan ditahan, Mbak Mega memerintahkan penundaan retreat. Ini pertimbangan psikologis para peserta retreat yang berasal dari PDI-P. Penahanan Hasto ini, menurut saya, lebih ke politisasi,” tegas Rudyatmo.

    Ia menambahkan bahwa kasus yang melibatkan Hasto sebenarnya sudah selesai, dan para tersangka lainnya telah dihukum dan dibebaskan. “Ini seharusnya babak baru. Tapi, penahanan Hasto dengan diborgol seperti itu tidak manusiawi. Dia bukan koruptor yang mencuri uang negara ratusan triliun. Kecuali kalau itu terjadi, baru bisa dimaklumi,” ujarnya.

    Ketika ditanya apakah penundaan retreat ini terkait dengan strategi politik untuk mempersiapkan pelaksana harian (Plh) bagi wakil pimpinan daerah, maupun Pimpinan daerah dari PDI P,  Rudyatmo menegaskan bahwa hal tersebut tidak ada kaitannya. “Kalau serah terima jabatan sudah dilakukan, tidak ada masalah. Tidak perlu ikut retreat untuk urusan itu. Yang penting adalah inisiatif untuk melakukan rapat koordinasi dengan Forkompinda dan Sekda,” jelasnya.

    Rudyatmo menyayangkan penahanan Hasto Kristiyanto oleh KPK. “Saya menyayangkan penahanan itu karena beliau bukan koruptor. Persoalannya sudah selesai, tapi perlakuan seperti itu tidak mencerminkan rasa kemanusiaan. Dia diborgol sedemikian rupa, padahal bukan koruptor,” ujarnya.

    Perlu diketahui, Hasto Kristiyanto ditahan oleh KPK sebagai tersangka kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan terkait buron Harun Masiku. Hasto terlihat keluar dari ruang pemeriksaan mengenakan rompi tahanan oranye dengan kedua tangan terborgol pada Kamis (21/02/2025) pukul 18.08 WIB.

    Instruksi Megawati untuk menunda retreat di Magelang dinilai sebagai langkah bijak untuk menjaga stabilitas psikologis kader PDI-P di tengah situasi yang sedang tidak menentu.

    Sumber : Radio Elshinta

  • Eksekutif Tertinggi itu Presiden Prabowo

    Eksekutif Tertinggi itu Presiden Prabowo

    JAKARTA- Pimpinan MPR RI turut menanggapi instruksi Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri yang memerintahkan kepala daerah dari partainya untuk menunda kegiatan retret di Akmil, Magelang, sebagai sikap usai Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, ditahan KPK. 

    Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno, menegaskan bahwa kepala daerah merupakan bagian dari eksekutif. Sementara eksekutif tertinggi adalah Presiden RI Prabowo Subianto. 

    “Kepala daerah itu dipilih oleh masyarakat, jadi eksekutif, yang mana eksekutif tertinggi itu sekarang Presiden Republik Indonesia,” ujar Eddy Soeparno kepada wartawan, Sabtu, 22 Februari. 

    Menurut Eddy, sudah seharusnya kepala daerah yang telah dilantik pada Kamis, 20 Februari, kemarin patuh terhadap arahan Presiden Prabowo Subianto untuk menghadiri retret di Magelang. Apalagi, kata Eddy, kegiatan retret ini diagendakan untuk mensinkronisasi hubungan dan kordinasi antara daerah dan pusat. 

    Oleh karena itu, Eddy berharap kepala daerah yang menunda kehadirannya dalam acara retret bisa segera menyusul. 

    “Mereka yang hadir adalah kepala daerah yang memang saling bisa berkoordinasi antar sesama kepala daerah, tapi juga koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah agar bisa mensinkronkan, tujuannya untuk mensinkronkan baik dari kepala daerah dan pemerintah pusat,” kata legislator PAN dapil Jawa Barat itu. 

    Kendati demikian, Waketum PAN itu tetap menghormati segala keputusan internal partai politik. “Di satu pihak itu adalah urusan internal partai, itu tadi bagi kami tentu tidak bisa mengomentari urusan internal partai, karena itu merupakan hasil kajian internal partainya,” pungkas Eddy. 

  • Elite PDIP Terus Datangi Kediaman Megawati, Bahas Apa?

    Elite PDIP Terus Datangi Kediaman Megawati, Bahas Apa?

    Bisnis.com, JAKARTA – Sejumlah elite PDI Perjuangan terus bergantian menyambangi kediaman Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri di Teuku Umar, Jakarta hingga Sabtu (22/2/2025).

    Dilansir dari Antara pada Minggu (23/2/2025), sejumlah elite yang datang di antaranya adalah Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) PDIP Bidang Komunikasi Adian Napitupulu hingga Ketua DPP PDIP Bidang Luar Negeri Ahmad Basarah..

    Adian Napitupulu tiba dikediaman Megawati pada  pukul 10.00 WIB, kemudian disusul oleh Ketua DPP Bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional Ronny Talapessy sekitar pukul 10.55 WIB.

    Selanjutnya, pada pukul 11.59 WIB terlihat hadir mantan Menteri PPA Bintang Puspayoga. Tak lama disusul oleh Komarudin Watubun pukul 12.10 WIB dan diikuti oleh Ahmad Basarah pukul 13.28 WIB.

    Kelimanya tampak senada mengenakan pakaian bernuansa hitam. Tak satupun dari mereka berkomentar saat ditanya perihal agenda pertemuan hari ini. Mereka langsung masuk berlalu ke area dalam rumah Megawati.

    Sebelumnya, Jumat (21/2/2025) malam, sejumlah politisi PDIP terlihat keluar-masuk kediaman Megawati. Gubernur Jakarta Pramono Anung pun merapat ke kediaman Megawati kemarin (21/2).

    Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menginstruksikan para kepala daerah yang diusung partainya untuk tidak mengikuti acara pembekalan atau retret yang digelar pada 21–28 Februari 2024 di Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah.

    Hal itu termuat dalam surat resmi PDIP bernomor 7294/IN/DPP/II/2025 yang ditandatangani Ketua Umum Megawati Soekarnoputri, Kamis (20/2/2025).

    Adapun instruksi tersebut muncul setelah mencermati dinamika politik nasional yang terjadi pada hari yang sama, khususnya setelah penahanan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

    Hasto diketahui ditahan setelah menjalani pemeriksaan kedua sebagai tersangka pada Kamis (20/2/2025) pukul 18.08 WIB. KPK sudah menetapkan Hasto sebagai tersangka pada Desember 2024. Kini, Hasto akan menjalani penahanan di Rutan KPK untuk 20 hari pertama.

  • 55 Kepala Daerah PDIP Menunggu Instruksi Megawati untuk Hadiri Retret

    55 Kepala Daerah PDIP Menunggu Instruksi Megawati untuk Hadiri Retret

    Bisnis.com, JAKARTA – Rombongan kepala daerah dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menunggu putusan dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) untuk mengikuti retret kepala daerah yang digelar di Lembah Tidar kompleks Akademi Militer (Akmil) Magelang.

    Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo di Magelang menyampaikan siap untuk mengikuti kegiatan orientasi dan pembekalan tersebut. Dia menyampaikan bahwa para kepala daerah yang berjumlah 55 orang dari PDIP ini siap untuk mengikuti retret di Akmil.

    “Ya saya kira semua sudah paham, hari ini kami menunggu di Magelang ini karena kita menunggu keputusan dari DPP PDI Perjuangan yang masih sangat dinamis di Jakarta,” katanya dilansir dari Antara, Minggu (23/2/2025).

    Dalam kesempatan tersebut dia mengungkapkan kesiapan semuanya untuk mengikuti orientasi kepala daerah yang berlangsung hingga 28 Februari 2025.

    “Pada prinsipnya semua kita ini siap untuk melakukan retret dan bahkan kita berada di Magelang dan kita siap sewaktu-waktu,” katanya.

    Dia menjelaskan bahwa Pramono Anung telah berkomunikasi lebih lanjut dengan DPP maupun Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

    Dia menuturkan, selain telah berkomunikasi dengan ketua umum PDIP, Pramono Anung juga telah menjalin komunikasi dengan penyelenggara retret.

    “Dan hari ini Pak Pramono juga jadi peserta retret tentu beliau mewakili senior dari PDIP yang sudah berkomunikasi intens dengan DPP termasuk dengan Ibu Ketum menyampaikan kepada kita semua bahwa kita akan mengikuti retret ini dan jadwalnya akan diatur kemudian,” katanya.

  • Rombongan kepala daerah dari PDIP menunggu keputusan DPP

    Rombongan kepala daerah dari PDIP menunggu keputusan DPP

    Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo (ANTARA/HO-Pemkot Yogyakarta)

    Rombongan kepala daerah dari PDIP menunggu keputusan DPP
    Dalam Negeri   
    Editor: Widodo   
    Sabtu, 22 Februari 2025 – 22:11 WIB

    Elshinta.com – Rombongan kepala daerah dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menunggu putusan dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) untuk mengikuti retret kepala daerah yang digelar di Lembah Tidar kompleks Akademi Militer (Akmil) Magelang.

    Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo di Magelang, Sabtu, menyampaikan siap untuk mengikuti kegiatan orientasi dan pembekalan tersebut.

    Ia menyampaikan bahwa para kepala daerah yang berjumlah 55 orang dari PDI P ini siap untuk mengikuti retret di Akmil.

    “Ya saya kira semua sudah paham, hari ini kami menunggu di Magelang ini karena kita menunggu keputusan dari DPP PDI Perjuangan yang masih sangat dinamis di Jakarta,” katanya usai menggelar koordinasi internal di Cafe, Kelurahan Cacaban, Magelang Tengah.

    Dalam kesempatan ia mengungkapkan kesiapan semuanya untuk mengikuti orientasi kepala daerah yang berlangsung hingga 28 Februari 2025.

    “Pada prinsipnya semua kita ini siap untuk melakukan retret dan bahkan kita berada di Magelang dan kita siap sewaktu-waktu,” katanya.

    Ia menyampaikan bahwa Pramono Anung telah berkomunikasi lebih lanjut dengan DPP maupun Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri.

    “Dan hari ini Pak Pramono juga jadi peserta retret tentu beliau mewakili senior dari PDI Perjuangan yang sudah berkomunikasi intens dengan DPP termasuk dengan Ibu Ketum menyampaikan kepada kita semua bahwa kita akan mengikuti retret ini dan jadwalnya akan diatur kemudian,” katanya.

    Ia menyampaikan, selain telah berkomunikasi dengan ketua umum PDI P, Pramono Anung juga telah menjalin komunikasi dengan penyelenggara retret.

    “Mas Pram juga berkomunikasi dengan pemerintah maupun berkomunikasi dengan penyelenggara yang ada di Magelang,” katanya.

    Sumber : Antara

  • 47 Kepala Daerah Bolos Retret di Magelang, Mendagri: Mungkin Masalah Kebijakan Partai

    47 Kepala Daerah Bolos Retret di Magelang, Mendagri: Mungkin Masalah Kebijakan Partai

    loading…

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian memberikan keterangan kepada awak media, Sabtu (22/2/2025). FOTO/BINTI MUFARIDA

    MAGELANG – Menteri Dalam Negeri ( Mendagri ) Tito Karnavian menanggapi ada sebanyak 47 kepala daerah yang bolos atau tidak hadir tanpa keterangan dalam retret di Akademi Militer (Akmil) Kota Magelang, Jawa Tengah. Mendagri mengatakan penyebabnya kemungkinan terkait dengan kebijakan partai politik.

    “Yang belum hadir ini, belum ada keterangan. Ya mungkin bisa masalah gangguan perjalanan. Mungkin masalah kebijakan partainya,” kata Tito kepada awak media, Sabtu (22/2/2025).

    Tito menegaskan bahwa retreat yang diselenggarakan untuk kepala daerah ini adalah bukan untuk kepentingan pemerintah pusat. Namun, untuk bekal memimpin daerah masing-masing ketika kembali dari Lembah Tidar.

    “Saya menganggap bahwa kegiatan orientasi ini bukan kepentingan pusat, tapi kepentingan daerah itu sendiri. Supaya rekan-rekan kepala daerah ini memiliki bekal yang cukup untuk melangkah,” kata Tito.

    Mendagri menceritakan kegiatan yang dilakukan para kepala daerah selama dua hari ini. “Mereka punya waktu untuk bertemu kepala daerah daerah lainnya. Ini baru satu setengah hari. Sudah cair, mereka saling mengenal, satu kamar, tapi daerah,” tambahnya.

    Dia kembali menegaskan pentingnya retreat kepala daerah ini. “Bukan posisi partainya, tapi posisi kepala daerahnya. Ini yang kita harapkan, karena kepala daerah digaji oleh rakyat dan dia harus bertanggung jawab kepada rakyat kembali,” katanya.

    “Partai hanya kendaraan mereka. Ketika dia terpilih, dia tanggung jawab nomor satu bukan kepada partainya, tapi nomor satu tanggung jawabnya kepada rakyat,” katanya.

    Untuk diketahui, tercatat ada 47 kepala daerah yang tidak hadir tanpa keterangan. Disinyalir para kepala daerah yang tidak hadir ini merupakan kader PDIP menyusul keluarnya instruksi dari Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri yang tertuang dalam surat Nomor 7294/IN/DPP/II/2025 yang meminta seluruh kepala daerah dari PDIP menunda ikut retret di Akmil Magelang.

    (abd)

  • Ada Kepala Daerah dari PDIP Hadiri Retret di Magelang, Ini Kata Wamendagri – Halaman all

    Ada Kepala Daerah dari PDIP Hadiri Retret di Magelang, Ini Kata Wamendagri – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri menginstruksikan kepala daerah dari partainya menunda mengikuti kegiatan retret atau pembekalan kepala daerah di Akmil Magelang, Jawa Tengah. 

    Instruksi itu dikeluarkan sebagai sikap partai atas penahanan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus tindak pidana korupsi.

    Namun, beberapa kepala daerah dari PDIP dikabarkan hadir mengikuti retret kepala daerah di Akmil Magelang. Mereka, yakni Bupati Sukoharjo Etik Suryani; Bupati Kendal, Dyah Kartika Permatasari; Bupati Brebes, Paramitha Widya Kusuma, dan Bupati Cirebon, Imron.

    Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya Sugiarto mengatakan, ada 450 kepala daerah yang terdaftar hadir dalam retret di Magelang. Sementara, jumlah peserta yang tidak hadir dalam retret berjumlah 53 orang. 

    Lalu, sebanyak 47 orang tanpa keterangan, lima orang izin sakit, dan satu orang lainnya beralasan keluarga.

    Diketahui, setidaknya ada 159 kader PDIP yang menjabat sebagai kepala dan wakil kepala daerah dari hasil Pilkada Serentak 2024.

    Bima Arya menduga ada kemungkinan beberapa kader PDIP tetap ikut menjadi peserta retret ini. 

    “Harusnya sih ada ya (kepala daerah dari PDIP yang hadir). Karena terdata (kepala daerah kader PDIP) jumlahnya lebih dari angka ini (47 yang tidak hadir tanpa alasan). Jadi, bisa saja ada di dalam. Ya, kami belum cek lagi. Bisa saja ada,” kata Bima Arya.

    Mantan Wali Kota Bogor ini juga menjelaskan, tidak ada sanksi untuk kepala daerah yang tidak hadir dan hanya diminta mengirimkan penggantinya antara wakil kepala daerah atau sekretaris daerah. 

    Namun, Bima menegaskan, kepala daerah yang tidak hadir dalam retret rangkaian pertama ini harus mengikuti rangkaian berikutnya setelah putusan sengketa pemilihan kepala daerah (Pilkada) Serentak 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK). 

    Adapun kehadiran para kepala daerah tersebut bertolak belakang dengan instruksi Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri yang telah mengeluarkan instruksi larangan seluruh kepala daerah dari PDIP ikut serta dalam retret tersebut.

    Melalui surat bernomor 7294/IN/DPP/II/2025, Megawati menyampaikan dua instruksi penting, yaitu meminta para kepala daerah yang berasal dari PDIP untuk menunda keberangkatan ke retreat dan menjaga komunikasi aktif dengan partai.

    Sejalan dengan instruksi itu, Megawati juga menyampaikan agar seluruh kepala daerah dari PDIP tetap berada dalam komunikasi aktif dan stand by commander call.

    Dikutip dari Kompas.com, Bupati Brebes Paramitha Widya Kusuma beralasan dirinya tetap menghadiri retreat di Magelang atas dasar kepentingan masyarakat.

    “Berangkat, demi kepentingan masyarakat,” tegas Paramitha saat dikonfirmasi perihal instruksi dari Megawati Soekarnoputri, Jumat (21/2/2025).

    Paramitha menuturkan, selama dirinya mengikuti kegiatan retreat maka pemerintahannya akan dijalankan oleh wakilnya, Wurja.

    Retreat berlangsung mulai Jumat 21 Februari hingga Jumat 28 Februari. Sementara wakil kepala daerah dijadwalkan mengikuti kegiatan tersebut pada 27 Februari mendatang. (*)

  • Harta Kekayaan Vinanda Prameswati, Wali Kota Termuda yang Usianya 26 Tahun Capai Rp 2,2 Miliar – Halaman all

    Harta Kekayaan Vinanda Prameswati, Wali Kota Termuda yang Usianya 26 Tahun Capai Rp 2,2 Miliar – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Nama Vinanda Prameswati mendadak jadi sorotan saat mengikuti retreat kepala daerah di Magelang, Jawa Tengah.

    Vinanda Prameswati adalah Wali Kota Kediri yang dinobatkan sebagai wali kota termuda. Usianya saja baru 26 tahun.

    Vinanda Prameswati diketahui lahir pada 12 Juni 1998.

    Berdasarkan LHKPN yang disampaikan pada 6 September 2024, Vinanda Prameswati memiliki harta kekayaan sebesar Rp 2,2 miliar.

    Tepatnya harta kekayaan Vinanda Prameswati mencapai Rp 2.245.000.000.

    Aset menjadi penyumbang harta kekayaan Vinanda Prameswati adalah kepemilikan 3 bidang tanah di 3 kota yang berbeda.

    Nilai ke-3 bidang tanah dan bangunan itu mencapai Rp 1,7 miliar.

    Aset lain yang dipunyai Vinanda Prameswati adalah kas setara kas yang nilainya mencapai Rp 520 juta.

    Dalam LHKPN itu, Vinanda Prameswati tak memiliki satu pun mobil atau kendaraan.

    Selengkapnya, inilah daftar harta kekayaan Vinanda Prameswati dikutip dari elhkpn.kpk.go.id, Sabtu (22/2/2025).

    A. TANAH DAN BANGUNAN Rp 1.725.000.000

    Tanah dan Bangunan Seluas 609 m2/609 m2 di KAB / KOTA NGANJUK, HASIL SENDIRI Rp 580.000.000
    Tanah dan Bangunan Seluas 36 m2/36 m2 di KAB / KOTA KOTA SURABAYA , HASIL SENDIRI Rp 535.000.000
    Tanah dan Bangunan Seluas 140 m2/140 m2 di KAB / KOTA KOTA MALANG , HIBAH TANPA AKTA Rp 610.000.000

    B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp 0

    C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp 0

    D. SURAT BERHARGA Rp 0

    E. KAS DAN SETARA KAS Rp 520.000.000

    F. HARTA LAINNYA    Rp 0

    Sub Total    Rp 2.245.000.000

    UTANG Rp 0

    TOTAL HARTA KEKAYAAN Rp 2.245.000.000

    Dibandingkan sang ayah yang seorang perwira menengah Polri, harta kekayaan Vinanda Prameswati jauh lebih sedikit.

    Ayah Vinanda Prameswati adalah AKBP Edy Herwiyanto yang kini menjabat sebagai Kasubdit Tipikor Ditkrimsus Polda Jawa Timur.

    Dari LHKPN-nya, AKBP Edy Herwiyanto tercatat memiliki total harta sebesar Rp 4,6 miliar.

    Ia terakhir kali melaporkan hartanya di LHKPN KPK pada 2 Februari 2023.

    Harta terbanyaknya berasa dari tanah dan bangunan yang ia miliki sebesar Rp 5 miliar.

    Namun, Edy juga memiliki utang sebesar Rp 1,4 miliar.

    Profil Vinanda Prameswati

    VINANDA PRAMESWATI Vinanda Prameswati menyandang status sebagai Wali Kota Termuda untuk periode masa jabatan 2025-2030. Vinanda Prameswati menjabat sebagai Wali Kota Kediri. Vinanda Prameswati mencuri perhatian saat tiba di lokasi pemberangkatan retret di Rindam IV/Diponegoro, Magelang, Jawa Tengah, pada Jumat (21/2/2025) kemarin. (Istimewa/TribunJatim.com/Protokol Pemkot Kediri)

    Vinanda Prameswati lahir di Surabaya dan menempuh pendidikan tingkat sekolah di Kediri. 

    Ia berkuliah S1 di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya pada 2016-2020.

    Kemudian ia melanjutkan pendidikan S2 di Magister Kenotariatan Universitas Airlangga pada 2021-2023.

    Inilah riwayat pendidikan Vinanda Prameswati:

    SD Plus Rahmat (2004)
    SMPN 1 Kediri (2010)
    SMAN 3 Kediri (2013)
    Universitas Brawijaya (2016)
    Universitas Airlangga (2021)

    Di bidang politik, Vinanda Prameswati menjabat sebagai Wakil Ketua DPD Partai Golkar Kota Kediri 2024-sekarang.

    Pada Pilkada Kota Kediri 2024, Vinanda Prameswati maju berpasangan dengan Qowimuddin Thoha, pengasuh Pondok Pesantren Al Ishlah Bandar Kidul.

    Mereka diusung tujuh partai politik, yaitu Golkar, Gerindra, PDIP, PKB, Demokrat, PKS, dan Hanura.

    Mereka berhasil meraih 56,83 persen suara sah atau 98.205 suara.

    (Tribunnews.com/Sri Juliati/Rakli)

  • Tolak Tarik Pemerintah vs PDIP Soal Retret: 55 Kepala Daerah Bersiap ke Akmil, tetapi Terhalang Restu Megawati

    Tolak Tarik Pemerintah vs PDIP Soal Retret: 55 Kepala Daerah Bersiap ke Akmil, tetapi Terhalang Restu Megawati

    Magelang, Beritasatu.com – Sebanyak 55 kepala daerah dari PDI Perjuang sudah berkumpul di Magelang dan siap mengikuti retret di Lembah Tidar Akademi Militer, Sabtu (22/2/2025). Namun, mereka masih menunggu restu dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri untuk bergerak ke Akmil.

    Kepala daerah dari PDIP dirundung dilema setelah Megawati mengeluarkan instruksi meminta kadernya yang terpilih di Pilkada 2024 menunda perjalanan retret ke Akmil, Magelang pada 21-28 Februari 2025. Satu sisi mereka berkewajiban ikut retret sebagai penyelenggara pemerintahan, di sisi lain terhalang instruksi partai.

    Instruksi ini dikeluarkan menyikapi dinamika politik nasional, terutama setelah penahanan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto oleh KPK pada Kamis (20/2/2025). 

    “Sekiranya telah dalam perjalanan menuju Kota Magelang diminta untuk berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut dari ketua umum,” begitu bunyi surat instruksi Megawati. 

    Pemerintah telah mewajibkan semua kepala daerah dan wakilnya ikut retret di Magelang yang dibiayai oleh Kemendagri. 

    Wamendagri Bima Arya Sugiarto mengatakan retret kepala daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2024 tetang Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

    “Jadi ada landasan hukumnya ada pengawasan ada peningkatan kapasitas para aparatur daerah jadi undang-undang mengamanatkan itu,” kata Bima saat konferensi pers di Akmil, Jumat (21/2/2025).

    Namun, Bima mengaku tidak ada konsekuensi hukum bagi kepala daerah yang tidak ikut retret. Hanya saja, Kemendagri kemungkinan akan memberikan sanksi kepada yang absen.

    “Sanksinya itu lebih kepada aturan kepanitian saat ini. Jadi di undang-undang itu tidak ada berujung hal-hal lain secara hukum konsekuensinya enggak ada,” jelasnya.

    Beberapa kepala daerah dari PDIP diam-diam mengangkangi instruksi Megawati dengan tetap ikut retret. Tetapi banyak juga yang masih galau untuk ikut. 

    Saat ini ada sekitar 55 kepala daerah dan wakil kepala daerah dari PDIP sudah berkumpul di Magelang dan siap ikut retret. Hanya saja mereka masih menunggu keputusan DPP PDIP yang dipimpin Megawati di Jakarta.

    Di antara mereka yang sudah berada di Magelang, adalah Gubernur Jakarta Pramono Anung, Wali Kota Yogyakarta Hasto Waryodo, dan Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu.

    Masinton menegaskan kesiapannya mengikuti retret kepala daerah di Akmil. Tetapi jadwal keberangkatannya belum dipastikan karena masih menunggu arahan Megawati.

    “Sesuai dengan hasil bincang-bincang tadi dan dari arahan dari Ibu Megawati disampaikan kepada Mas Pramono dan disampaikan kepada kami bahwa prinsipnya semua siap mengikuti retret. Nanti waktunya akan ditentukan,” kata Masinton seusai pertemuan dengan sejumlah kepala daerah dari PDIP di sebuah kafe di Kelurahan Cacaban, Magelang Tengah, Sabtu (22/2/2025).

    Masinton mengaku kepala daerah dari PDIP sudah memiliki seragam retret dan rencananya akan berangkat bersama ke Akmil.

    “Seragam sudah ada, maka kami stanby di Magelang sambil menunggu arahan lanjut dari ibu ketua umum. Untuk waktunya nanti akan disampaikan lebih lanjut. Sesuai dengan arahan dari ibu ketua umum intinya kami siap untuk mengikuti retret (kepala daerah), sesuai arahan nantinya berangkat bareng-bareng,” ujar mantan anggota Komisi III DPR itu.

  • Pengamat Sebut Arahan Megawati agar Kader PDIP Tak Ikut Retret Mengkhawatirkan

    Pengamat Sebut Arahan Megawati agar Kader PDIP Tak Ikut Retret Mengkhawatirkan

    Bisnis.com, JAKARTA — Pengamat Politik Dedi Kurnia Syah menilai instruksi Megawati Soekarnoputri pada seluruh kepala daerah PDI Perjuangan (PDIP) untuk menunda keikutsertaan retret di Magelang, Jawa Tengah, cukup mengkhawatirkan.

    Ada tiga hal yang membuat dirinya berpikir demikian. Pertama, bila instruksi ini diikuti dan memang tak ada pelanggaran hukum untuk menolak ikut retret, maka dia memandang wibawa pemerintah, terutama Presiden Prabowo Subianto sebagai inisiator retret dipertanyakan.

    “Selain menghamburkan anggaran, faktanya program tersebut tidak mengikat kepala daerah yang berada di bawah kendali Kementerian Dalam Negeri [Kemendagri],” tuturnya kepada Bisnis, dikutip Sabtu (22/2/2025).

    Kedua, Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) ini melihat bahwa PDIP mulai berani menunjukkan perlawanan pada pemerintah. Tak menutup kemungkinan, bisa saja instruksi serupa diarahkan ke DPR, yang mana kader PDIP dominan di Parlemen.

    “Jika ini dilakukan, Prabowo terancam kehilangan kepercayaan dan legitimasi PDIP. Tentu, risiko terbesarnya bisa membuat Prabowo jatuh secara dini,” ungkap dia.

    Ketiga, Dedi menyoroti soal maraknya gerakan massa yang saat ini muncul, mengindikasikan pemerintah alami krisis kepercayaan publik. PDIP, imbuhnya, bisa saja ikut menggerakan massa untuk mendorong adanya perubahan. Jika terjadi, posisi Prabowo benar-benar akan tersudut.

    “Pemerintah perlu merespons gerakan PDIP ini dengan mengurangi tekanan pada publik, mengevaluasi arah kebijakan, dan tidak sewenang mengambil program populis. Mendahulukan kepentingan bangsa dibanding kepentingan janji politik,” pungkasnya.

    Adapun, surat arahan dari Megawati kepada kadernya dan kepala daerah yang diusung partai banteng itu beredar usai Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto resmi ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, Kamis (20/2/2025).  

    Dalam arahannya itu, Megawati memerintahkan para kepala daerah yang diusung partainya untuk tidak mengikuti acara retret yang digelar pada 21–28 Februari 2024 di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah.  

    Bahkan, Megawati juga memerintahkan semua kepala daerah dari PDIP yang kini tengah dalam perjalanan ke Kabupaten Magelang agar segera berhenti dan putar balik ke rumah masing-masing.  

    “Kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk menunda perjalanan yang akan mengikuti retret di Magelang pada tanggal 21–28 Februari 2025. Sekiranya telah dalam perjalanan menuju Kota Magelang untuk berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut dari Ketua Umum,” demikian tertera pada surat resmi PDIP bernomor 7294/IN/DPP/II/2025 yang ditandatangani Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.

    Selain itu, Presiden ke-5 itu juga memerintahkan ratusan kepala daerah PDIP untuk tetap aktif berkomunikasi dengan DPP PDIP untuk menunggu perkembangan berikutnya terkait perkembangan politik nasional.  

    “Tetap berada dalam komunikasi aktif dan stand by commander call,” tulis surat itu.