partai: PDIP

  • PDIP Jatim Tanam Ribuan Bibit Pohon di Kawasan Wisata Paralayang Malang Selatan

    PDIP Jatim Tanam Ribuan Bibit Pohon di Kawasan Wisata Paralayang Malang Selatan

    Surabaya (beritajatim.com) – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDI Perjuangan Jawa Timur menggelar aksi peduli lingkungan dengan menanam 2.500 bibit pohon di kawasan wisata paralayang Bukit Waung, Desa Sumberoto, Kecamatan Donomulyo, Kabupaten Malang, Minggu (23/2/2025).

    Dari 2.500 bibit pohon yang ditanam di kawasan dekat Pantai Modangan tersebut, 400 di antaranya tanaman buah-buahan dan 2.100 bibit tanaman kopi.

    Aksi peduli lingkungan yang digelar DPD Jatim bersama DPC PDIP Kabupaten Malang itu masih dalam rangkaian acara memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) PDIP ke-52 pada 10 Januari, serta HUT ke-78 Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

    “Hari ini kita mengadakan rangkaian hari jadi PDI Perjuangan serta Hari Ulang Tahun Ibu Ketua Umum Megawati Soekarnoputri. Kita targetkan menghijaukan wilayah-wilayah tangkapan-tangkapan air dengan harapan menjadi sumber air bagi semua kehidupan di bumi,” ujar Ketua Harian DPD PDI Perjuangan Jatim, Budi Sulistyono.

    Politisi yang juga anggota DPR RI akrab disapa Kanang tersebut mengajak masyarakat sekitar, tokoh-tokoh, masyarakat, hingga perangkat desa agar bersama-sama ikut menjaga bibit pohon yang ditanam agar dapat tumbuh dengan baik.

    Sekretaris DPD PDIP Jatim, Sri Untari Bisowarno mengatakan, penghijauan ini merupakan intruksi langsung dari Ketua Umum Megawati Soekarnoputri untuk terus menjaga lingkungan.

    “Ibu ketum memberikan pesan untuk memperhatikan lingkungan sekitar kita yang semakin terkikis dan butuh dihijaukan kembali. Karena itu, kita melakukan penanaman pohon ini,” terang Untari.

    Perempuan yang juga Ketua Komisi E DPRD Jatim itu menyebut jika pemilihan lokasi di Kabupaten Malang ini dinilai tepat lantaran sering terjadi bencana alam.

    “Kabupaten Malang ini daerah paling lengkap bencananya. Seperti tanah gerak, tanah longsor, gunung berapi, ini semuanya ada, sehingga perlu kesiapsiagaan masyarakat secara keseluruhan. Kami dari partai politik tidak hanya bicara tentang politik tapi juga berbicara tentang pengabdian kepada masyarakat salah satunya melalui lingkungan hidup,” katanya.

    Aksi penghijauan tersebut juga dihadiri Wakil Bupati Malang Lathifah Shohib, jajaran pengurus DPD PDI Perjuangan Jatim, serta anggota Fraksi PDIP DPRD Jatim.

    Hadir juga Ketua DPC PDIP Kabupaten Malang Didik Gatot Subroto serta jajaran pengurus DPC, Pengurus Anak Cabang (PAC) beserta dan Ranting se-Kecamatan Donomulyo, serta anggota fraksi PDIP DPRD Kabupaten Malang.

    Sebelum aksi penanaman pohon, dilaksanakan Senam Indonesia Cinta Tanah Air (Sicita) diikuti ratusan masyarakat yang didominasi para ibu-ibu. (tok/ted)

  • Video Skandal Petinggi Negara Dibongkar Usai Hasto Ditahan? Connie Bakrie: Cek Instagram Saya

    Video Skandal Petinggi Negara Dibongkar Usai Hasto Ditahan? Connie Bakrie: Cek Instagram Saya

    TRIBUNJATIM.COM – Video skandal petinggi negara yang sempat disebut oleh Juru Bicara PDIP Guntur Romli jadi sorotan usai Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto resmi ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 

    Hasto Kristiyanto ditahan atas kasus dugaan perintangan penyidikan kasus suap yang menjerat eks caleg PDIP Harun Masiku (buron).

    Ia ditahan usai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK Jakarta, Kamis (20/2/2025). 

    Usai penahanan Hasto Kristiyanto, akankah PDIP bongkar video skandal petinggi negara? 

    Pada akhir Desember 2024, PDIP mengancam akan menunjukkan video skandal petinggi negara. 

    Ancaman ini setelah mereka mengaku menjadi korban kriminalisasi. 

    Apalagi sekarang Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto telah ditahan oleh KPK kasus penyuapan dan pelarian Harun Masiku. 

    Juru Bicara PDIP Guntur Romli mengungkap soal dokumen dan video skandal pejabat itu pada Jumat 27 Desember 2024 lalu.

    Guntur Romli saat itu mengatakan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto yang akan membongkar dokumen dan video itu.

    “Betul (akan diungkap ke publik). Sebagai perlawanan. Bukan serangan balik, tapi sebagai perlawanan terhadap kriminalisasi,” kata Guntur Romli dikutip dari Kompas.com.

    Guntur mengatakan bahwa ancaman untuk membongkar skandal ini merupakan respons terhadap tuduhan kriminalisasi yang dialami Hasto yang kala itu baru saja ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus Harun Masiku.

    Dia sangat yakin informasi dan video yang akan disampaikan oleh Hasto adalah akurat.

    Mengingat Hasto memiliki pengalaman selama sembilan tahun di lingkaran kekuasaan pemerintahan Presiden ke-7, Joko Widodo.

    Ia bahkan mengklaim bahwa skandal ini akan lebih mengejutkan dibandingkan dengan kasus “Watergate” di Amerika Serikat.

    “Ini skandal besar melebihi kasus Watergate di Amerika. Bagaimana rekayasa hukum dengan menyalahgunakan aparat negara dipakai untuk membunuh lawan politik. Daya ledaknya luar biasa,” tegas Guntur.

    Dimana dokumen itu saat ini?

    (ISTIMEWA) Kolase Tribunnews: Inilah sosok Connie Rahakundini Bakrie atau Connie Bakrie, Pakar Militer yang disebut-sebut selamatkan dokumen penting Hasto di Rusia. (ISTIMEWA Via Tribun Medan)

    Kini Hasto Kristiyanto telah ditahan KPK.

    Hasto menggunakan rompi oranye dengan tangan diborgol saat konferensi pers pimpinan KPK  di gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Kamis (20/2/2025).

    Hasto ditahan KPK dalam dua kasus dugaan perintangan penyidikan dan kasus suap.

    Guntur Romli juga pernah mengungkapkan bahwa Hasto Kristiyanto telah menitipkan dokumen dan video skandal pejabat negara kepada pengamat militer, Connie Rahakundini Bakrie.

    Dokumen tersebut saat ini berada di Rusia, di mana Connie sedang menjalankan tugasnya sebagai Guru Besar di Saint Petersburg State University.

    Diakui Connie Rahakundini Bakrie bahwa sejumlah dokumen dalam berbagai bentuk, diduga berisi informasi mengenai dugaan skandal sejumlah pejabat dalam negeri.

    “Betul. Silakan cek Instagram saya, karena itu sumber beritanya. Saya yang sampaikan,” kata Connie saat dihubungi Kompas.com, Senin (30/12/2024) lalu.

    Connie mengatakan  langkah itu diambil sebagai langkah pengamanan supaya dokumen itu tidak dihilangkan.

    Menurut Connie, berbagai dokumen itu dititipkan ketika dia pulang ke Jakarta dan dibawa ketika kembali ke Rusia.

    Lalu apa tanggapan Connie saat ini?

    Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto resmi ditahan KPK, Kamis (20/2/2025). Terlihat tangannya diborgol dan memakai rompi tahanan berwarna oranye. (Tangkap layar Kompas TV)

    Seusai Hasto Kristiyanto resmi ditahan, Connie Bakrie belum membongkar dokumen rahasia tersebut.

    Connie justru tampak hanya membagikan foto dan reelsnya melalui story Instagram pribadi, Jumat (21/2/2025) lalu.

    Foto dan reels video tersebut berkaitan dengan penangkapan sahabatnya, Hasto Kristiyanto.

    Bahkan, Connie juga membagikan pernyataan Hasto yang mendesak KPK agar memeriksa keluarga Jokowi terkait dugaan korupsi.

    Lalu, pengamat militer itu juga mengunggah foto kartun berwajah Jokowi.

    Dalam keterangannya, Connie mendesak KPK untuk menandatangani surat pemanggilan dan penersangkaan terhadap seseorang.

    Berita tentang Hasto Kristiyanto lainnya

  • PDIP Diminta Fokus pada Perjuangan Rakyat – Halaman all

    PDIP Diminta Fokus pada Perjuangan Rakyat – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – PDI Perjuangan diminta segera menunjuk pelaksana tugas sekretaris jenderal (Sekjen) baru menggantikan Hasto Kristiyanto.

    Desakan ini muncul agar roda organisasi partai tidak terganggu oleh masalah hukum yang sedang dihadapi Hasto.

    “PDIP harus tetap fokus pada perjuangan untuk rakyat dan tidak boleh terjebak dalam permasalahan individu. Penunjukan Sekjen baru akan memastikan partai tetap solid dan tidak terganggu oleh kasus hukum,” ujar Daddy Palgunadi, aktivis 98 yang kini aktif di Poros 98, Sabtu (23/2/2025).

    Sebelum penangkapan Hasto, kata Daddy, situasi politik Indonesia relatif stabil meski terdapat dinamika di antara partai-partai besar, namun kini tensi kembali meningkat.

    “Jika PDIP benar-benar memilih jalur oposisi, maka pemerintahan Prabowo akan menghadapi tantangan lebih besar di parlemen, terutama dalam pengesahan kebijakan-kebijakan strategis,” tandasnya.

    Sebelumnya Hasto Kristiyanto ditangkap KPK pada 20 Februari 2025 kemarin berhasil membuat heboh dan mengguncang dunia politik nasional.

    Sontak penahanan Hasto tersebut memicu gelombang reaksi, baik dari internal PDIP maupun dari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

    Menurut KPK, Hasto terlibat dalam penyuapan kepada seorang pejabat Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada 2019 untuk mengamankan kursi parlemen bagi Harun Masiku. 

    Selain itu, ia juga dituduh menginstruksikan Harun menghindari penyelidikan serta menghancurkan barang bukti. Harun Masiku sendiri hingga kini masih buron, menambah pelik kasus ini.

    Sebagai respons atas penahanan Hasto, Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, mengeluarkan instruksi yang melarang seluruh kepala daerah dari PDIP untuk menghadiri program retret kepemimpinan yang diselenggarakan oleh Presiden Prabowo di Magelang. 

    Pascapenangkapan tersebut, tagar #hastobiangkerok jadi trending topik di media sosial X (Twitter).
     
     
     
     
     

  • Bima Arya: 47 Kepala Daerah Belum Gabung Retret Magelang

    Bima Arya: 47 Kepala Daerah Belum Gabung Retret Magelang

    Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mengungkapkan perkembangan terbaru mengenai kehadiran kepala daerah dalam program retreat yang digelar di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah.

    Hingga saat ini, kata Bima masih terdapat 47 kepala daerah yang belum hadir untuk mengikuti pembekalan tersebut

    “Enggak ada perubahan, tetap di angka yang sama. Masih menunggu 47 kepala daerah yang belum hadir,” ujarnya kepada wartawan, Minggu (23/2/2025).

    Ketika ditanya apakah sudah ada kabar mengenai para kepala daerah yang belum hadir, Bima Arya menyebut bahwa pihaknya masih menunggu kepastian lebih lanjut. 

    Termasuk, Bima menekankan terkait jumlah kader PDIP yang hadir dalam retreat tersebut, Wamendagri tidak memberikan angka pasti tetapi menyebut bahwa sebagian sudah bergabung. 

    “Ya itu kan artinya angkanya [masih sama seperti sebelumnya] ya sebagian juga sudah ada, sudah bergabung di sini,” jelasnya.

    Dalam rangkaian kegiatan retreat ini, juga disiapkan sesi pre-test bagi para peserta sebelum sesi utama dimulai. 

    Kendati demikian, dia menilai bahwa engan masih adanya kepala daerah yang belum hadir, pemerintah terus berupaya memastikan keterlibatan penuh para peserta dalam program retreat ini demi meningkatkan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah.

    “Ya kan temen-teman panitia mengatur ada beberapa kali pre-test sebelum sesi dimulai. Lebih kepada melalui gawai masing-masing. Secara online bisa lebih praktis dan hasilnya lebih cepat bisa dilihat,” pungkas Bima Arya.

  • Para Ketua DPP PDIP Kembali Sambangi Rumah Megawati Siang Ini

    Para Ketua DPP PDIP Kembali Sambangi Rumah Megawati Siang Ini

    Jakarta

    Sejumlah Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan kembali menyambangi kediaman Ketum Megawati Soekarnoputri siang ini di Teuku Umar, Jakarta Pusat. Mereka di antaranya Ketua DPP PDIP MY Esti Wijayati hingga Sukur Nababan.

    Pantauan detikcom di kediaman Megawati, Jl. Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (23/2/2025) sejumlah Ketua DPP PDIP sudah hadir di lokasi pukul 11.54 WIB. MY Esti yang juga pimpinan di Komisi X DPR RI irit bicara ketika dihampiri oleh wartawan, ia hanya melempar senyum.

    Tak berselang lama, sekitar pukul 13.38 WIB, Ketua DPP bidang Keanggotaan dan Organisasi Sukur Nababan juga terlihat di lokasi. Ia menggunakan mobil berpelat nomor DPR RI 182-01 ketika sampai di rumah Megawati.

    Sukur juga tak mengucapkan sepatah kata pun ke awak media. Ia langsung memasuki rumah Megawati usai turun dari mobil, kedua tokoh ini hingga pukul 14.01 WIB belum terlihat meninggalkan lokasi.

    Diketahui, selama dua hari berturut-turut Sejumlah elite PDIP menyambangi kediaman sang Ketum di Teuku Umar. Kehadiran mereka terpantau usai beredarnya arahan dari Ketum PDIP terkait penundaan retret kepala daerah di Magelang, Jawa Tengah.

    Hal itu tertuang dalam instruksi Megawati dalam surat nomor 7294/IN/DPP/II/2025 yang diterbitkan Kamis (20/2). Jubir PDIP, Guntur Romli, membagikan surat tersebut dalam bentuk dokumen elektronik via aplikasi WhatsApp (WA).

    Instruksi ini muncul usai penahanan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. Hasto diketahui ditahan setelah menjalani pemeriksaan kedua sebagai tersangka pada Kamis (20/2) pukul 18.08 WIB.

    KPK sudah menetapkan Hasto sebagai tersangka pada Desember 2024. Kini, Hasto akan menjalani penahanan di Rutan KPK untuk 20 hari pertama.

    (dwr/gbr)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • PDIP Pastikan Tetap di Luar Pemerintahan Prabowo, tetapi Tak Mau Disebut Oposisi

    PDIP Pastikan Tetap di Luar Pemerintahan Prabowo, tetapi Tak Mau Disebut Oposisi

    PDIP Pastikan Tetap di Luar Pemerintahan Prabowo, tetapi Tak Mau Disebut Oposisi
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    PDI-P menegaskan, partainya akan tetap berada di luar pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
    Hal ini dianggap perlu dalam rangka menjalankan fungsi
    check and balance
    .
    Hal itu disampaikan Juru Bicara PDI-P Guntur Romli saat ditanya mengenai sikap partai, setelah Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P
    Hasto Kristiyanto
    ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
    “Sejak rakernas V 2024 hingga detik ini, PDI Perjuangan tetap konsisten menjaga sikap politik ini. Kalau pun ada perubahan sikap politik, akan dibahas di Kongres nanti,” ujar Guntur kepada Kompas.com, Minggu (23/2/2025).
    Meski begitu, Guntur menekankan pihaknya tak mau menggunakan istilah oposisi, melainkan sebagai kekuatan penyeimbang dari kekuasaan pemerintahan.
    Menurut Guntur, posisi ini penting diambil PDI-P agar pemerintah tidak menggunakan kekuasaannya secara sewenang-wenang.
    “Kami tidak mau menggunakan istilah oposisi tetapi sebagai kekuatan penyeimbang, menjaga
    checks and balances,
    pengawasan dan kontrol. Karena akan bahaya sekali kekuasaan tanpa pengawasan,” kata Guntur.
    “Ada adagium klasik dari Lord Acton:
    Power tends to corrupt and absolute power corrupts absolutely.
    Kekuasaan tanpa
    checks and balances
    akan melahirkan absolutisme,” pungkasnya.
    Sebagai informasi, PDI-P sedang menjadi sorotan usai Sekretaris Jenderal Hasto Kristiyanto resmi ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Kamis (20/2/2025).
    Diketahui, Hasto berstatus tersangka dalam dugaan kasus suap bersama eks kader PDI-P, Harun Masiku, dan juga perkara perintangan penyidikan.
    Setelah itu, Ketua Umum PDI-P,
    Megawati Soekarnoputri
    , menginstruksikan seluruh kepala daerah terpilih dari partainya untuk menunda rencana mengikuti retreat kepala daerah di Magelang, Jawa Tengah, selama sepekan pada 21-28 Februari 2025.
    Instruksi itu disampaikan Megawati melalui surat nomor 7295/IN/DPP/II/2025 yang terbit pada 20 Februari 2025 malam, sebagai respons atas penahanan Hasto Kristiyanto oleh KPK.
    “Diinstruksikan kepada seluruh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah PDI Perjuangan untuk menunda perjalanan yang akan mengikuti retret di Magelang pada tanggal 21-28 Februari 2025,” ujar Megawati dalam surat tersebut, Kamis (20/2/2025).
    Megawati pun meminta kepada seluruh kepala daerah dari PDI-P yang sudah telanjur berangkat menuju lokasi agar berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut.
    “Sekiranya telah dalam perjalanan menuju Kota Magelang untuk berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut dari Ketua Umum,” tegas Megawati.
    “Tetap berada dalam komunikasi aktif dan
    stand by commander call
    ,” sambungnya.
    Dalam surat tersebut, Megawati juga menegaskan bahwa saat ini seluruh komando partai diambil alih oleh dirinya.
    Saat konferensi pers pernyataan sikap PDI-P soal penahanan Hasto pada Kamis malam, Ketua DPP PDI-P Komarudin Watubun menyatakan bahwa Megawati tidak menunjuk pengganti sementara Hasto sebagai Sekjen partai.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Rombongan Kepala Daerah PDIP Berangkat ke Magelang, Siap Tunggu Komanda Ibu

    Rombongan Kepala Daerah PDIP Berangkat ke Magelang, Siap Tunggu Komanda Ibu

    PIKIRAN RAKYAT – Sekelompok kepala daerah dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) sudah sampai di Magelang, meski sebelumnya ‘dilarang’ Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri untuk mengikuti Retret di kompleks Lembah Tidar, Akademi Militer (Akmil).

    Wali Kota Yogyakarta, Hasto Wardoyo mengungkapkan, mereka sedang menunggu keputusan dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) mengenai keikutsertaan dalam retret kepala daerah tersebut.

    Adapun dirinya mengaku sudah siap untuk mengikuti kegiatan orientasi dan pembekalan yang dimaksud, yang sejatinya sudah dimulai sejak Jumat, 21 Februari 2025.

    Ia menambahkan, 55 kepala daerah dari PDI P juga sama siapnya dengan dia, untuk berpartisipasi dalam retret bersangkutan.

    “Ya saya kira semua sudah paham, hari ini kami menunggu di Magelang ini karena kita menunggu keputusan dari DPP PDI Perjuangan yang masih sangat dinamis di Jakarta,” kata dia, usai gelaran koordinasi internal di Cafe, Kelurahan Cacaban, Magelang Tengah, dikutip Minggu, 23 Februari 2025.

    “Pada prinsipnya semua kita ini siap untuk melakukan retret dan bahkan kita berada di Magelang dan kita siap sewaktu-waktu,” katanya lagi.

    Hasto melanjutkan, Pramono Anung sudah menghubungi DPP maupun Megawati Soekarnoputri terkait kelanjutan kejelasan status kepesertaan mereka yang diundang.

    “Dan hari ini Pak Pramono juga jadi peserta retret tentu beliau mewakili senior dari PDI Perjuangan yang sudah berkomunikasi intens dengan DPP termasuk dengan Ibu Ketum menyampaikan kepada kita semua bahwa kita akan mengikuti retret ini dan jadwalnya akan diatur kemudian,” ujarnya.

    “Mas Pram juga berkomunikasi dengan pemerintah maupun berkomunikasi dengan penyelenggara yang ada di Magelang,” ucap dia, menandaskan.

    Surat Instruksi Megawati

    Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri melayangkan instruksi kepada seluruh kepala daerah yang didukung partai berlambang banteng tersebut untuk tak mengikuti retret kepala daerah. Berikut ini isi instruksinya.

    Merdeka!!!

    Mencermati dinamika politik nasional pada hari ini, Kamis, 20 Februari 2025, khususnya setelah menjadi kriminalisasi hukum terhadap Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Bapak Hasto Kristiyanto, di Komisi Pemberantasan Korupsi RI. Mengingat Pasal 28 Ayat 1 AD-ART Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, bahwa Ketua Umum sebagai sentral kekuatan politik Partai berwenang, bertugas, bertanggung jawab dan bertindak baik ke dalam maupun keluar atas nama Partai dan untuk eksistensi Partai, program, dan kinerja Partai, maka seluruh kebijakan dan instruksi Partai langsung berada di bawah kendali Ibu Ketua Umum PDI Perjuangan. selanjutnya DIINSTRUKSIKAN kepada seluruh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah PDIP Perjuangan, sebagai berikut:

    Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah untuk menunda perjalanan yang akan mengikuti retret di Magelang pada tanggal 21-28 Februari 2025. Sekiranya telah dalam perjalanan menuju Kota Magelang untuk berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut dari Ketua Umum. Tetap berada dalam komunikasi aktif dan stand by commander call.

    Diketahui pembekalan atau retret kepala daerah bakal digelar di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah pada 21-28 Februari 2025.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Faizal Assegaf: Megawati Harus Gerak Cepat, Datangi KPK Seret Jokowi dan Keluarganya

    Faizal Assegaf: Megawati Harus Gerak Cepat, Datangi KPK Seret Jokowi dan Keluarganya

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pengamat politik Faizal Assegaf kembali melontarkan kritik tajam terhadap situasi politik yang sedang memanas pasca pelantikan Kepala Daerah.

    Ia secara terbuka mendesak Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, untuk segera mengambil langkah tegas dalam menghadapi manuver politik Jokowi dan keluarganya.

    Faizal memperingatkan bahwa jika PDIP terlalu lambat dalam merespons situasi politik, maka Jokowi dan keluarganya akan semakin bertindak semena-mena.

    “Bila PDIP lambat bergerak, jelas memberi ruang bagi Jokowi dan keluarganya akan bertindak lebih kurang ajar dan brutal,” ujar Faizal di X @faizalassegaf (22/2/2025).

    Lebih jauh, ia bahkan mendorong Megawati untuk memimpin langsung aksi massa dan menuntut keadilan terhadap apa yang ia sebut sebagai ketimpangan politik yang sedang terjadi.

    “Ibu Mega mesti berani turun ke jalan, mimpin jutaan kader PDIP datangi KPK,” cetusnya.

    Faizal bilang, langkah ini diperlukan untuk menuntut kesetaraan dan keadilan, termasuk menyeret Presiden Jokowi beserta keluarganya ke jalur hukum.

    Ia menuding bahwa dalang dari kekacauan yang berimbas ke pemerintahan Presiden Prabowo adalah adanya campur tangan Jokowi.

    “Tuntut kesetaraan dan keadilan, seret Jokowi dan keluarganya ke jalur hukum,” kuncinya.

    Sebelumnya, Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, mengeluarkan instruksi tegas kepada seluruh kadernya melalui surat Nomor 7294/IN/DPP/II/2025 yang diterbitkan pada Kamis (20/2/2025).

    Instruksi ini berisi arahan strategis dalam menyikapi dinamika politik nasional yang semakin memanas.

  • Larang Kadernya Ikut Retreat di Magelang, Tommy Shelby: Akankah PDIP Tetap Oposisi atau Ada Kejutan Lain?

    Larang Kadernya Ikut Retreat di Magelang, Tommy Shelby: Akankah PDIP Tetap Oposisi atau Ada Kejutan Lain?

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Polemik terkait retreat kepala daerah PDIP di Magelang semakin memanas setelah partai berlambang banteng itu melarang kadernya untuk ikut serta.

    Langkah ini memunculkan spekulasi tentang hubungan politik yang semakin tegang antara Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto.

    Pegiat media sosial Tommy Shelby turut menyoroti dinamika ini melalui unggahannya di platform X.

    Ia mempertanyakan arah politik PDIP ke depan dan menyebut bahwa langkah partai tersebut bisa menjadi penentu dalam konstelasi politik nasional.

    “Manuver politik ke depan bakal menarik, akankah PDIP tetap di oposisi atau ada kejutan lain?,” ujar Tommy di X @TOM5helby (23/2/2025).

    Lebih lanjut, ia juga menegaskan dukungannya kepada PDIP jika partai tersebut memilih untuk menjadi oposisi pemerintahan Prabowo-Gibran.

    “Gue jelas ambil posisi di belakang PDIP kalau mereka berani oposisi. Inget, kalo mereka berani oposisi,” tukasnya.

    Sejauh ini, ramai spekulasi tentang langkah politik PDIP selanjutnya. Apakah partai ini benar-benar akan mengambil sikap sebagai oposisi murni? Atau akan ada kompromi politik di menit-menit terakhir?

    Tommy Shelby sendiri menegaskan bahwa drama politik ini belum selesai.

    “Drama politik belum selesai. Stay tuned,” tandasnya.

    Sebelumnya, Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, mengeluarkan instruksi tegas kepada seluruh kadernya melalui surat Nomor 7294/IN/DPP/II/2025 yang diterbitkan pada Kamis (20/2/2025).

    Instruksi ini berisi arahan strategis dalam menyikapi dinamika politik nasional yang semakin memanas.

  • Pramono Anung dan Masinton Pasaribu Kumpul di Magelang, Tunggu Instruksi Megawati soal Retret – Halaman all

    Pramono Anung dan Masinton Pasaribu Kumpul di Magelang, Tunggu Instruksi Megawati soal Retret – Halaman all

    Kepala daerah PDIP bersiaga di Magelang, siap untuk instruksi Megawati Soekarnoputri terkait kepastian kehadiran di retret kepala daerah.

    Tayang: Minggu, 23 Februari 2025 12:16 WIB

    TRIBUNNEWS/LENDY RAMADHAN

    RETRET KEPALA DAERAH – Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu melakukan wawancara khusus dengan Direktur Pemberitaan Tribun Network Febby Mahendra Putra di Studio Tribun Network, Jalan Palmerah Selatan, Jakarta Pusat. Dalam wawancara tersebut, Masinton dan Mahmud berbagi pengelaman serunya mengikuti tahapan Pilkada 2024. (TRIBUNNEWS/LENDY RAMADHAN) Kepala daerah PDIP bersiaga di Magelang, siap untuk instruksi Megawati Soekarnoputri terkait kepastian kehadiran di retret kepala daerah. Di antaranya ada Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung bersama Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu. 

    TRIBUNNEWS.COM – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung bersama Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu dan puluhan kepala daerah dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) berkumpul di Magelang, Jawa Tengah.

    Mereka bersiaga menunggu instruksi dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri terkait partisipasi mereka dalam retret kepala daerah yang berlangsung di Akademi Militer (Akmil) Magelang.

    Standby Menunggu Arahan

    Masinton Pasaribu menjelaskan bahwa para kepala daerah PDIP sudah bersiap di Magelang agar dapat segera bergabung dengan rekan-rekan mereka jika Megawati memberikan arahan untuk ikut retret.

    “Kita tetap standby untuk nanti bisa bergabung ketika kami diarahkan,” ujar Masinton, seperti dilansir Kompas TV pada Minggu, 23 Februari 2025.

    Pertemuan dengan Kemendagri

    Sebelumnya, Staf Khusus Menteri Dalam Negeri Irjen Herry Heryawan juga telah menemui para kepala daerah PDIP.

    Dalam pertemuan tersebut, Pramono Anung menyampaikan izin kolektif kepada Kemendagri mengenai kondisi kepala daerah dari PDIP.

    Masinton menyatakan bahwa Kemendagri sangat memahami situasi politik PDIP yang tidak terkait langsung dengan pemerintah.

    “Pak Herimen ketika bertemu dengan Mas Pram tadi menyampaikan bahwa kita izin kolektif sambil tetap standby untuk bergabung,” tambah Masinton.

    Arahan Megawati Sebelum Pelantikan

    Masinton juga mengungkapkan bahwa sebelum pelantikan kepala daerah, Megawati telah memberikan arahan mengenai tugas-tugas yang harus dijalankan oleh kader PDIP di pemerintahan.

    Ia menekankan pentingnya keselarasan antara PDIP dan presiden sebagai kepala pemerintahan.

    “Ibu Mega menegaskan tentang tugas-tugas kader dalam pemerintahan di daerah harus senapas dan sebangun dengan presiden,” jelasnya.

    Konten ini disempurnakan menggunakan Kecerdasan Buatan (AI).

    “);
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast;
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:’1′,img:’thumb2′}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast + 1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }
    else{
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    $(“#test3”).val(“Done”);
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else if (getLast > 150) {
    if ($(“#ltldmr”).length == 0){
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    }
    }
    }
    });
    });

    function loadmore(){
    if ($(“#ltldmr”).length > 0) $(“#ltldmr”).remove();
    var getLast = parseInt($(“#latestul > li:last-child”).attr(“data-sort”));
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast ;
    if($(“#test3”).val() == ‘Done’){
    newlast=0;
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest”, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast + 1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;
    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }else{
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else{
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:sectionid,img:’thumb2′,total:’40’}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast+1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }else{
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    }

    Berita Terkini