partai: PDIP

  • Wamendagri: Pramono Anung dan kepala daerah PDIP ikuti retret di Akmil

    Wamendagri: Pramono Anung dan kepala daerah PDIP ikuti retret di Akmil

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mengatakan bahwa Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengikuti kegiatan pembekalan atau retret kepala daerah di Akademi Militer, Magelang, Jawa Tengah.

    Dia mengatakan Pramono tiba bersama 16 kepala daerah lainnya. Pramono tidak didampingi wakilnya, Rano Karno lantaran masih berada di Jakarta untuk menemui Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri di kediamannya yang berlokasi di Jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta.

    “Baru saja Gubernur Jakarta masuk bersama rombongan. Mas Pram, masuk bersama 16 kepala daerah” kata Bima saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Senin.

    Bima mengatakan sudah ada 17 kepala daerah PDIP yang memang sudah datang sejak kemarin malam. “Semalam 17 orang,” ujarnya.

    Adapun deretan kepala daerah PDIP yang sudah hadir, yakni Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana, Bupati Magelang Grengseng Pamuji, Wali Kota Magelang Damar Prasetyono, Bupati Wonosobo Arif Nurhidayat, Bupati Semarang Ngesti Nugroho dan Bupati Demak Eisti’ana.

    Kemudian, Bupati Sukoharjo Etik Suryani, Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo, Bupati Wonogiri Setyo Sukarno, dan Bupati Karanganyar Rober Christanto.

    Selanjutnya, dari Jawa Timur antara lain Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko.

    Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menginstruksikan para kepala daerah yang diusung partainya untuk tidak mengikuti acara pembekalan atau retret yang digelar pada 21–28 Februari 2024 di Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah.

    Hal itu termuat dalam surat resmi PDIP bernomor 7294/IN/DPP/II/2025 yang ditandatangani Ketua Umum Megawati Soekarnoputri, Kamis (20/2).

    Adapun instruksi tersebut muncul setelah mencermati dinamika politik nasional yang terjadi pada hari yang sama, khususnya setelah penahanan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

    Surat itu menyebut, “mengingat Pasal 28 Ayat 1 AD/ART PDIP bahwa Ketua Umum sebagai sentral kekuatan politik partai berwenang, bertugas, bertanggung jawab, dan bertindak baik ke dalam maupun ke luar atas nama partai dan untuk eksistensi partai, program dan kinerja partai, maka seluruh kebijakan dan instruksi partai langsung berada di bawah kendali Ibu Ketua Umum PDI Perjuangan”.

    Dalam surat itu juga, Megawati menginstruksikan semua kepala daerah dari PDIP yang kini tengah dalam perjalanan ke Kabupaten Magelang agar segera berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut.

    “Kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk menunda perjalanan yang akan mengikuti retret di Magelang pada tanggal 21–28 Februari 2025. Sekiranya telah dalam perjalanan menuju Kota Magelang untuk berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut dari Ketua Umum,” tulis Megawati dalam surat itu.

    Selain itu, Megawati juga memerintahkan ratusan kepala daerah PDIP untuk tetap aktif berkomunikasi dengan DPP PDIP untuk menunggu perkembangan berikutnya terkait perkembangan politik nasional.

    “Tetap berada dalam komunikasi aktif dan stand by commander call,” sambungnya.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

  • MK Perintahkan PSU di Magetan, PDIP Jatim Optimistis Balikkan Suara

    MK Perintahkan PSU di Magetan, PDIP Jatim Optimistis Balikkan Suara

    Surabaya (beritajatim.com) – Mahkamah Konstitusi (MK) memerintahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Magetan untuk menggelar Pemungutan Suara Ulang (PSU) dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di empat Tempat Pemungutan Suara (TPS). Keputusan ini disambut positif oleh PDI Perjuangan Jawa Timur yang optimistis hasil PSU dapat mengubah perolehan suara.

    Empat TPS yang terdampak keputusan ini adalah TPS 001 Desa Kinandang, TPS 004 Desa Kinandang, TPS 001 Desa Nguri, dan TPS 009 Desa Selotinatah. MK memutuskan untuk membatalkan hasil perolehan suara di TPS tersebut dan menginstruksikan pelaksanaan PSU dalam waktu dekat.

    Berdasarkan data yang dihimpun, jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) di keempat TPS tersebut cukup signifikan. TPS 001 Desa Nguri memiliki 484 pemilih, TPS 001 Desa Kinandang sebanyak 555 pemilih, TPS 004 Desa Kinandang mencatatkan 527 pemilih, dan TPS 009 Desa Selotinatah memiliki 551 pemilih. Secara keseluruhan, total DPT yang akan mengikuti PSU mencapai 2.117 orang.

    Keputusan ini berpotensi mempengaruhi hasil akhir pemilihan. Dengan pembatalan suara di empat TPS tersebut, selisih suara antara pasangan calon (paslon) 01 Nanik – Suyatni dan paslon 03 Sujatno – Ida hanya terpaut 1.001 suara, sehingga hasil PSU bisa menjadi penentu.

    Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Timur, Budi ‘Kanang’ Sulistiyono, mengapresiasi keputusan MK meskipun PSU hanya akan dilakukan di empat TPS.

    “Kita syukuri walau cuma 4 TPS yang akan PSU. Selanjutnya tentu kita coba untuk konsolidasi tim partai dan partai pengusung,” ujar mantan Bupati Ngawi ini saat dihubungi melalui pesan WhatsApp, Senin (24/2/2025).

    Terkait peluang membalikkan keadaan dengan selisih suara yang tipis, Kanang optimistis. Pihaknya akan berjuang maksimal pada PSU mendatang. “Insya Allah,” jawabnya singkat. [asg/beq]

  • Rano Karno hingga Bambang Pacul datangi rumah Megawati

    Rano Karno hingga Bambang Pacul datangi rumah Megawati

    “Untuk kesekian kalinya KPK menyampaikan bahwa penetapan tersangka saudara HK bukan bagian dari politisasi kekuasaan,”

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Gubernur Jakarta sekaligus Ketua DPP PDIP Rano Karno dan Ketua DPP PDIP Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul mendatangi rumah Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri di Jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta, Senin.

    Berdasarkan pantauan ANTARA, Rano tiba di kediaman Megawati sekitar pukul 09.50 WIB, sedangkan Pacul sekira 10.34 WIB. Keduanya kompak mengenakan seragam partai berwarna merah.

    Saat ditemui sebelum memasuki kediaman Megawati, Rano dan Pacul tak memberikan pernyataan apa pun.

    Belakangan ini memang pengurus pusat PDIP tampak intens bertemu dengan Megawati sejak Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto ditahan KPK pada Kamis (20/2) lalu.

    Hasto ditahan KPK atas kasus dugaan suap pengurusan pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR RI 2019–2024 yang melibatkan Harun Masiku, serta dugaan perintangan penyidikan.

    Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto menegaskan penyidikan dugaan korupsi terhadap Hasto Kristiyanto adalah murni penegakan hukum tanpa ada muatan politik.

    “Untuk kesekian kalinya KPK menyampaikan bahwa penetapan tersangka saudara HK bukan bagian dari politisasi kekuasaan,” kata Tessa saat dikonfirmasi di Jakarta.

    Penyidik KPK pada hari Selasa, 24 Desember 2024, menetapkan dua orang tersangka baru dalam rangkaian kasus Harun Masiku, yakni Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto (HK) dan advokat Donny Tri Istiqomah (DTI).

    Ketua KPK Setyo Budiyanto mengungkapkan bahwa HK mengatur dan mengendalikan DTI untuk melobi anggota KPU Wahyu Setiawan agar dapat menetapkan Harun Masiku sebagai calon anggota DPR RI terpilih dari Dapil Sumsel I.

    HK juga diketahui mengatur dan mengendalikan DTI untuk aktif mengambil dan mengantarkan uang suap untuk diserahkan kepada Wahyu Setiawan melalui Agustiani Tio Fridelina.

    “HK bersama-sama dengan Harun Masiku, Saeful Bahri, dan DTI melakukan penyuapan terhadap Wahyu Setiawan dan Agustiani Tio Fridelina sebesar 19.000 dolar Singapura dan 38.350 dolar AS pada periode 16 Desember 2019 sampai dengan 23 Desember 2019 agar Harun Masiku dapat ditetapkan sebagai anggota DPR RI periode 2019—2024 dari Dapil Sumsel I,” ujar Setyo.

    Selain itu, penyidik KPK juga turut menetapkan Hasto sebagai tersangka dalam perkara obstruction of justice atau perintangan penyidikan.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

  • Sejumlah Elite PDIP Sambangi Kediaman Megawati di Teuku Umar

    Sejumlah Elite PDIP Sambangi Kediaman Megawati di Teuku Umar

    Jakarta, Beritasatu.com – Sejumlah elite PDI Perjuangan menyambangi kediaman Ketua Umum (Ketum) PDIP Megawati Soekarnoputri di Teuku Umar, Jakarta Pusat, pada Senin (24/2/2025).

    Berdasarkan pantauan Beritasatu.com, pukul 10.00 WIB, pejabat Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP mulai berkunjung ke rumah Megawati sejak pagi. Mereka berdatangan terpisah secara satu per satu dengan mobil masing-masing.

    Adapun yang telah tiba di kediaman ketum PDIP, yakni Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno, anggota DPR Bambang Wuryanto, anggota DPR Said Abdullah, anggota DPR Rudianto Tjen, Ketua DPP PDIP bidang kesehatan Ribka Tjiptaning, dan politisi senior PDIP Mindo Sianipar.

    Kebanyakan dari mereka enggan untuk memberikan komentar terkait dengan tujuan ke kediaman Megawati. Namun, ada beberapa yang membocorkan kepada awak media alasan kunjungan mereka.

    “Tidak tahu (agenda), pokoknya gua disuruh piket,” kata Ribka kepada awak media di depan rumah Megawati.

    Seperti Ribka, Rudianto juga turun mobil di depan rumah Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri. Dia sempat memberikan komentar singkat terkait kunjungannya siang ini.

    “Kita silaturahmi, tidak ada yang mengundang,” jelasnya.

    Sejauh ini, masih belum ada penjelasan tentang kedatangan para elite PDIP ke kediaman Ketum PDIP Megawati. Namun, mayoritas yang hadir menggunakan seragam partai saat berkunjung.
     

  • Elite PDIP Kembali Merapat ke Kediaman Megawati, Ribka Tjiptaning: Gue Disuruh Piket

    Elite PDIP Kembali Merapat ke Kediaman Megawati, Ribka Tjiptaning: Gue Disuruh Piket

    loading…

    Sejumlah elite PDIP merapat ke kediaman Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri di Jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (24/2/2025) pagi. Di antaranya Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul. Foto/Jonathan Simanjuntak

    JAKARTA – Sejumlah elite PDI Perjuangan (PDIP) kembali merapat ke kediaman Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri di Jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (24/2/2025) pagi.

    Salah satunya, Ketua DPP PDI Perjuangan Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul. Dari pantauan SindoNews, Pacul tiba di kediaman Megawati sekitar pukul 10.35 WIB.

    Wakil Ketua MPR RI ini tiba dengan mengenakan kemeja PDL PDIP berwarna merah. Seturunnya dari mobil, ia tak keluarkan tak sepatah katapun dan hanya melambaikan salam namaste ke aawak media.

    Selain Bambang Pacul, terlihat pula ada Ketua DPP PDI Perjuangan Said Abdullah dan Mindo Sianipar turut merapat ke rumah Megawati.

    Namun, keduanya juga tak keluarkan pernyataan apa pun ke awak media. Mobil Said langsung masuk ke halaman rumah Megawati.

    Tak berselang lama, Ketua DPP PDI Perjuangan Ribka Tjiptaning juga terlibat hadir. Dengan kenakan kemeja cokelat. Ia pun enggan menjelaskan kedatangannya ke kediaman Megawati.

    “Ngga, ngga tahu, pokoknya gue disuruh piket, piket,” ucapnya.

  • Tiba di Magelang, Pramono Anung Tak Langsung Gabung Retreat

    Tiba di Magelang, Pramono Anung Tak Langsung Gabung Retreat

    loading…

    Gubernur Jakarta Pramono Anung yang juga kader PDIP kembali datang ke Magelang, Jawa Tengah, Senin (24/2/2025). Dia disebut-sebut akan bergabung retreat di Akmil Magelang. Foto: Dok SINDOnews

    MAGELANG – Gubernur Jakarta Pramono Anung yang juga kader PDIP kembali datang ke Magelang, Jawa Tengah, Senin (24/2/2025). Dia disebut-sebut akan bergabung kegiatan retreat di Akmil Magelang.

    Sebelumnya, dia terlihat kembali muncul di Bandara YIA, Senin (24/2/2025) pagi. Pramono irit bicara, namun menyebut akan ke Magelang. “Bismillah, Magelang,” kata Pramono.

    Dia menggunakan mobil Alphard hitam. Namun, dia tak langsung menuju lokasi retreat. Pramono bersama rombongan justru terlihat masuk ke area rumah makan di Kota Magelang. Lokasinya sekitar 1 km dari tempat retreat dilaksanakan.

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan, ada 17 kepala daerah kader PDIP yang sudah bergabung di kegiatan retreat.

    “Jam 09.00 malam, Minggu, 23 Februari, kalau nggak salah, totalnya ada 17. Semua dari PDIP,” tuturnya.

    Sejumlah kepala daerah kader PDIP yang terlihat di antaranya Bupati Trenggalek Nur Arifin, Bupati Wonosobo Afif Nurhidayat, Bupati Sukoharjo Etik Suryani, Bupati Demak Esti’anah, Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana, serta Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi.

    (jon)

  • Video Cuap-cuap Hasto Tanpa Bukti Dinilai Tak Berguna untuk Publik

    Video Cuap-cuap Hasto Tanpa Bukti Dinilai Tak Berguna untuk Publik

    PAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pegiat media sosial, Mazzini, memberikan tanggapan tajam terkait pernyataan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto yang mengaku memiliki video pengakuan soal revisi UU KPK.

    Dikatakan Mazzini, video tersebut tidak memiliki nilai bagi publik karena Hasto sendiri sudah mengakui tidak memiliki bukti pendukung yang kuat.

    “Seriusan jauh-jauh ke Russia hanya untuk menyimpan video pernyataan tanpa bukti? (yang sudah diakui sendiri),” ujar Mazzini di X @mazzini_gsp (23/2/2025).

    Lebih lanjut, Mazzini menuturkan bahwa apa yang diungkapkan Hasto dalam videonya bukan membongkar aib negara, tapi pengakuan dosa.

    Mazzini juga mempertanyakan klaim Hasto mengenai adanya dana sebesar 3 juta USD yang disebut digunakan untuk memuluskan revisi UU KPK.

    “Gak ada guna video itu buat publik, karena dia gak merinci distribusi uang 3 juta USD itu ngalir ke mana aja?,’ imbuhnya.

    Ia menantang Hasto untuk mengungkap secara rinci ke mana uang tersebut didistribusikan.

    “Apa uang 3 juta USD itu terdistribusi ke PDIP, NasDem, Golkar, PKB, PAN dan PPP selaku partai yang usul revisi UU KPK?,” timpalnya.

    “Atau terdistribusi ke Badan Legislasi DPR dan seluruh fraksi di DPR, makanya rapat paripurna pembahasan revisi UU KPK saat itu cuma makan waktu 30 menit disahkan?,” tambahnya.

    Selain itu, Mazzini juga menyoroti sikap Hasto yang saat ini mengkritik pemerintahan Jokowi, meskipun sebelumnya ikut mendukung pencalonan putra Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, dalam Pilkada.

    “Kalau resah dengan kondisi negeri kenapa sikap dia saat itu malah mendukung penuh majunya anak Jokowi ke pentas Pilkada dan mendukung upaya pelemahan KPK lewat Revisi UU KPK?,” tandasnya.

  • Kompak Berbaju Merah, Rano Karno hingga Bambang Pacul Datangi Rumah Megawati  – Halaman all

    Kompak Berbaju Merah, Rano Karno hingga Bambang Pacul Datangi Rumah Megawati  – Halaman all

    Sejumlah petinggi PDI Perjuangan (PDIP) kembali mendatangi rumah Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri di Jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta, Senin.

    Tayang: Senin, 24 Februari 2025 11:07 WIB

    Tribunnews.com/Fersianus Waku

    RUMAH MEGAWATI – Ketua DPP PDIP, Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul, saat tiba di kediaman Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri di Jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta, Senin (24/2/2025). 

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Sejumlah petinggi PDI Perjuangan (PDIP) kembali mendatangi rumah Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri di Jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta, Senin (24/2/2025).

    Pantauan Tribunnews.com, dua Ketua DPP PDIP tampak sudah tiba di kediaman Megawati.

    Mereka di antaranya Wakil Gubernur Jakarta sekaligus Ketua DPP PDIP, Rano Karno dan Ketua DPP PDIP, Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul.

    Rano Karno tiba di kediaman Megawati sekira pukul 09.50 WIB. Sementara Pacul sekira 10.34 WIB. Keduanya kompak mengenakan seragam partai berwarna merah.

    Saat ditemui sebelum memasuki kediaman Megawati, Rano dan Pacul tak memberikan pernyataan apapun.

    Belakangan ini memang pengurus pusat PDIP tampak intens bertemu dengan Megawati sejak Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto ditahan KPK pada Kamis (20/2/2025) lalu.

    Hasto ditahan KPK atas kasus dugaan suap pengurusan pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR RI 2019–2024 yang melibatkan Harun Masiku, serta dugaan perintangan penyidikan.

     

     

    “);
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast;
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:’1′,img:’thumb2′}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast + 1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }
    else{
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    $(“#test3”).val(“Done”);
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else if (getLast > 150) {
    if ($(“#ltldmr”).length == 0){
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    }
    }
    }
    });
    });

    function loadmore(){
    if ($(“#ltldmr”).length > 0) $(“#ltldmr”).remove();
    var getLast = parseInt($(“#latestul > li:last-child”).attr(“data-sort”));
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast ;
    if($(“#test3”).val() == ‘Done’){
    newlast=0;
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest”, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast + 1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;
    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }else{
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else{
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:sectionid,img:’thumb2′,total:’40’}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast+1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }else{
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    }

    Berita Terkini

  • Dasco hingga Jokowi Respons Instruksi Megawati, Ferdinand Hutahaean: Banyak yang Terjebak

    Dasco hingga Jokowi Respons Instruksi Megawati, Ferdinand Hutahaean: Banyak yang Terjebak

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, memberikan instruksi kepada kader PDIP untuk tidak sembarang bicara terkait kasus Sekjennya, Hasto Kristiyanto.

    Bahkan, Megawati juga mengeluarkan instruksi untuk menunda keberangkatan pembekalan kepala daerah dari PDIP ke Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah.

    Dan yang terbaru, mantan Presiden RI kelima itu meminta kader-kader PDIP yang berada di Senayan untuk melawan.

    Terkait hal ini, Politikus PDIP Ferdinand Hutahaean tidak membenarkan kabar terkait instruksi tersebut.

    Melalui cuitan di akun media sosial X pribadinya, Ferdinand mengungkap banyak yang terjebak dengan isu-isu yang berkembang terkait peristiwa ini.

    “Yang saya tau belum ada dan tidak ada pembahasan seperti itu. Banyak yang terjebak dalam peristiwa ini terutama Jokowi dan buzzernya,” tulisnya dikutip Senin (24/2/2025).

    Ia kemudian menyebut ini ada campur tangan dari Wakil Ketua DPR RI, Dasco Sufmi Dasco dan juga Mantan Presiden Joko Widodo. Namun, dengan pandangan yang berbeda.

    Menurut Dasco, retreat kepala daerah merupakan acara kementerian. Sedangkan Jokowi menyebut kepala daerah seharusnya ikut.

    “Ini cluenya, Dasco, itu acara kementerian. Jokowi, semua harus ikut,” sebut Ferdinand.

    Ferdinand pun menegaskan saat ini PDIP perjuangan berusaha menyaring kadernya secara jernih.

    “Padahal PDIP hendak menyaring supaya jernih. Yang busuk ngambang di permukaan,” pungkas mantan politisi Demokrat ini.

    (Erfyansyah/fajar)

  • PDIP Larang Kader Ikut Retret, Zainal Arifin: Kenapa Heboh?

    PDIP Larang Kader Ikut Retret, Zainal Arifin: Kenapa Heboh?

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pakar Hukum Tata Negara, Zainal Arifin Mochtar, menyoroti larangan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) terhadap kadernya untuk mengikuti retret di Magelang.

    Zainal mempertanyakan esensi di balik larangan tersebut dan dampaknya bagi partai.

    “Dibalik larangan ke retreat, pertanyaannya apa gunanya?,” ujar Zainal di X @zainalamochtar (23/2/2025).

    Ia menilai bahwa PDIP saat ini tidak bersikap oposisi terhadap Presiden Prabowo Subianto, melainkan hanya terhadap Jokowi dan anaknya, Gibran Rakabuming Raka.

    “Kan, partai merah gak oposisi ke Prabowo, tapi hanya ke Jokowi dan anaknya,” cetusnya.

    Zainal juga mempertanyakan apakah ada sanksi bagi kader yang tidak mengikuti retret tersebut.

    “Sebaliknya, emang ada hukuman gak ikut retreat? Kan gak ada juga,” Zainal menuturkan.

    Ia menegaskan bahwa ketidakhadiran dalam retret tidak serta-merta mencerminkan ketidaksamaan visi dengan rakyat.

    “Emangnya gak ikut retreat pertanda gak ikut rakyat? Kan gak juga. So, kenapa heboh?,” kuncinya.

    Sebelumnya, Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, mengeluarkan instruksi tegas kepada seluruh kadernya melalui surat Nomor 7294/IN/DPP/II/2025 yang diterbitkan pada Kamis (20/2/2025).

    Instruksi ini berisi arahan strategis dalam menyikapi dinamika politik nasional yang semakin memanas.

    Dalam surat tersebut, Megawati memerintahkan dua hal utama.

    Pertama, seluruh kader yang menjabat sebagai kepala daerah maupun wakil kepala daerah dari PDIP diminta untuk tidak menghadiri retreat di Magelang bersama Presiden Prabowo Subianto.