partai: PDIP

  • Basarah PDIP: Segala Sikap Resmi Partai Akan Disampaikan Saya dan Ronny – Page 3

    Basarah PDIP: Segala Sikap Resmi Partai Akan Disampaikan Saya dan Ronny – Page 3

    Politikus senior PDIP Andreas Hugo Pareira menegaskan, belum ada perubahan terkait instruksi penundaan retret bagi kepala daerah PDIP.

    Diketahui, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri memerintahkan semua kepala daerah yang berasal dari PDIP menunda kegiatan retret yang diadakan pemerintah di Akmil, Magelang, Jawa Tengah.

    Perintah ini dikeluarkan setelah Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto ditahan oleh KPK karena kasus buron Harun Masiku.

    Instruksi ini tertuang dalam surat Nomor 7294/IN/DPP/II/2025 yang diterbitkan, Kamis (20/2). Surat ini ditandatangani dan diberi cap stempel.

    “Belum ada, belum ada (perubahan instruksi)” kata Hugo di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (24/2/2025).

    Perihal kepala daerah yang nekat hadir retret, Hugo enggan menanggapinya. “Kita lihat nanti,” jawabnya singkat.

    Meski diundang kepala daerah terpilih dan dilantik di Istana Negara baru-baru ini, ada yang tidak hadir, diantaranya karena sakit dan berbagai alasan lainnya. Namun, yang disorot adalah kepala daerah asal PDIP.

    Hal ini karena, instruksi dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri yang meminta seluruh kepala daerah yang berasal dari partainya untuk tidak mengikuti retret kepala daerah tersebut.

    Perintah tegas Megawati ini menyusul penahanan terhadap Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus suap Harun Masiku, Kamis, 20 Februari 2025. Penetapan Hasto sebagai tersangka yang kemudian dilanjutkan ke tahap penahanan, dinilai sebagai kriminalisasi mencolok.

    Hal ini pun dipandang, membuat gaduh pemerintahan Prabowo Subianto, di mana diketahui, PDIP sampai saat ini memang belum bergabung ke koalisi pemerintahan.

  • PDIP Buka Suara Soal Prabowo Maju di Pilpres 2029: Hubungan dengan Gerindra Tetap Erat! – Page 3

    PDIP Buka Suara Soal Prabowo Maju di Pilpres 2029: Hubungan dengan Gerindra Tetap Erat! – Page 3

    Sekjen Gerindra Ahmad Muzani menyampaikan secara resmi bahwa partainya akan mencalonkan Presiden Prabowo Subianto untuk periode kedua pada Pemilu 2029. 

    Muzani menyampaikan hasil Kongres Luar Biasa Gerindra itu dalam perayaan HUT ke-17 Partai Gerindra di Sentul Internasional Convention Center, Bogor, Jawa Barat, Sabtu (15/2).

    Muzani mengatakan, seluruh kader Gerindra meminta agar Prabowo dicalonkan kembali pada Pemilu 2029 untuk periode yang kedua sebagai presiden.

    “Seluruh kader partai Gerindra meminta agar partai Gerindra dalam pemilihan umum presiden 2029 yang akan datang kembali mencalonkan Prabowo Subianto sebagai presiden RI periode kedua,” kata Muzani.

  • Pemungutan Ulang Pilkada Tasikmalaya jadi Angin Segar PPP

    Pemungutan Ulang Pilkada Tasikmalaya jadi Angin Segar PPP

    JABAREKSPRES.COM, BANDUNG – Putusan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Mahkamah Konstitusi atas Pilkada Tasikmalaya jadi angin segar Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Putusan pada Senin (24/2) itu membuka kembali jalan perjuangan PPP untuk bisa merebut kursi Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya.

    Plt Ketua DPW PPP Jabar Pepep Saepul Hidayat menyambut baik putusan yang dibacakan MK itu. “MK mengamini apa yanh kami sanggah atau gugatkan. Tentu ini jadi angin segar,” jelasnya selepas Resepsi Harlah PPP ke-52, Senin (24/2).

    Pepep melanjutkan, putusan itu sesuai dengan apa yang diharapkan PPP. Dengan PSU itu maka perebutan kursi Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya dibuka kembali. “Ini jalam yang akan kami tempuh dan perjuangkan,” tegasnya.

    Dalam waktu dekat, pihaknya bakal berkoordinasi dengan PPP di tingkat Kabupaten Tasikmalaya. Itu untuk menetapkan langkah, hingga strategi dalam menghadapi PSU itu.

    Termasuk membuka peluang untuk menggandeng poros – poros koalisi yang ada. “Kami akan koordinasi apa yang harus kami lakukan untuk memenangkan kontestasi ke depan,”ujarnya.

    Pihaknya juga lebih optimis dalam menghadapi PSU itu. Dalam 60 hari kedepan pihaknya bakal mengatur siasat untuk memenangkan PSU tersebut.

    Dalam pilkada yang berlangsung November lalu, PPP mengusung pasangan Cecep Nurul Yakin – Asep Sopari Alayubi. Itu diusung bersama Partai Gerindra, PKS dan Partai Demokrat.

    Sayangnya pasangan itu kalah dalam penghitungan suara. Pasangan tersebut hanya mendapat 257.843 suara.

    Kalah dengan pasangan Ade Sugianto – Iip Miptahul Paoz. Pasangan yang diusung PDIP, PKB dan Nasdem itu unggul dengan 487.854 suara.(son)

  • Aksi Mahasiswa Dituding untuk Selamatkan Hasto, Agus Mulyadi: Anies dan Ganjar Baiknya Diam Dulu

    Aksi Mahasiswa Dituding untuk Selamatkan Hasto, Agus Mulyadi: Anies dan Ganjar Baiknya Diam Dulu

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Salah satu penulis buku, Agus Mulyadi menyoroti terkait demo yang beberapa hari ini ramai dilakukan di seluruh Indonesia.

    Dengan tema “Indonesia Gelap” hampir seluruh mahasiswa turun ke jalan untuk menyuarakan dan memprotes kebijakan yang keluarkan oleh Pemerintah.

    Namun, ada yang menyebut aksi demostrasi yang dilakukan Mahasiswa ini sebagai bentuk untuk menyelamatkan Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto yang ditahan KPK.

    Hal inilah yang kemdian disorot tajam oleh sang penulis.

    “Demo kali ini bahkan diplintir sebagai aksi untuk menyelamatkan Hasto hanya karena, sekali lagi, hanya karena, diikuti oleh mahasiswa,” tulisnya dicuitan akun pribadimya dikutip Senin (24/2/2025).

    “ilmu politik yg kebetulan pernah magang di kantor PDIP,” tuturnya.

    Agus pun memberikan sindiran untuk dua calon presiden di Pemilu 2024 lalu yaitu Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo.

    Ia meminta agar keduanya lebih baik diam terlebih dahulu. Karena diam dari keduanya dianggap baik untuk gerakan.

    “Bagus kalau Anies dan Ganjar diem aja dulu,” sebutnya.

    “Diamnya mereka justru “baik” buat gerakan,” tuturnya. (Erfyansyah/fajar)

  • Jangan Sampai Bernasib Seperti 1MDB, Legislator PDIP Minta BPI Danantara Tak Diintervensi Politik – Halaman all

    Jangan Sampai Bernasib Seperti 1MDB, Legislator PDIP Minta BPI Danantara Tak Diintervensi Politik – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Anggota Komisi VI DPR RI, Darmadi Durianto, menekankan pentingnya agar Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) dikelola dengan penuh independensi, jauh dari pengaruh politik. 

    Pernyataan ini disampaikan Darmadi untuk memastikan bahwa Danantara tidak mengalami nasib buruk seperti yang menimpa 1Malaysia Development Berhad (1MDB).

    “Makanya, nanti intervensi politik ini enggak boleh ada lagi dalam Danantara ini,” kata dia di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (24/2/2025).

    Sebagai informasi, 1MDB yang dibentuk di Malaysia saat era kepemimpinan Najib Razak awalnya bertujuan untuk meningkatkan ekonomi negara. 

    Namun, penyalahgunaan dana oleh oknum-oknum terkait menyebabkan skandal besar dan menjerat Najib dalam kasus korupsi. 

    Darmadi mengingatkan, bahwa masalah tersebut timbul akibat intervensi politik yang merusak integritas pengelolaan dana.

    “Jangan sampai banyak politikus, banyak pejabat-pejabat yang ikut mengintervensi Danantara ini,” ujar legislator PDIP ini, yang dengan tegas berharap agar lembaga investasi baru ini terlindungi dari campur tangan politik praktis.

    Darmadi bahkan membandingkan Danantara dengan Temasek, badan investasi negara Singapura, yang berhasil mengelola asetnya dengan jauh dari intervensi politik. 

    “Kalau seperti di Singapura, kan, semuanya serba bagus, ya, betul enggak? Jadi bersih, tidak parasit, dan tidak koruptif,” tandasnya.

    Sementara itu, dalam peluncuran BPI Danantara di Istana Negara pada Senin (24/2/2025), Presiden RI Prabowo Subianto telah menunjuk Menteri Investasi, Rosan Roeslani, untuk memimpin Danantara.

    Rosan akan didampingi oleh Pandu Sjahrir dan Dony Oskaria, yang masing-masing akan bertanggung jawab pada bidang investasi dan operasional.

    “Danantara akan dipimpin oleh Bapak Rosan Roeslani, dengan bantuan Bapak Pandu Sjahrir dan Bapak Dony Oskaria,” jelas Kepala Kantor Komunikasi Presiden, Hasan Nasbi, dalam konferensi pers tersebut.

    Selain itu, Menteri BUMN Erick Thohir akan menjadi Ketua Dewan Pengawas Danantara, didampingi oleh Muliaman Hadad.

    Sejumlah mantan presiden juga akan diajak untuk bergabung sebagai Dewan Penasihat guna memastikan lembaga ini berjalan dengan integritas dan amanah.

    Dengan jajaran yang penuh pengalaman dan komitmen terhadap Indonesia, Darmadi berharap Danantara dapat berkembang dengan maksimal tanpa gangguan dari kepentingan politik.

  • 39 kepala daerah dari PDIP baru bergabung retret di Akmil

    39 kepala daerah dari PDIP baru bergabung retret di Akmil

    ANTARA – Sebanyak 39 kepala daerah dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mulai bergabung dan mengikuti kegiatan Retret pembekalan di Akmil Magelang, Jawa Tengah, Senin (24/2).  Dari jumlah tersebut, 17 orang diantaranya sudah bergabung pada Minggu malam, dan 22 lainnya baru tiba siang ini termasuk Gubernur Jakarta Pramono Anung. (Firman Eko Handy/Chairul Fajri/Rijalul Vikry)

  • Kritik Pedas, Mazzini Sebut Video Hasto Tak Berguna untuk Publik

    Kritik Pedas, Mazzini Sebut Video Hasto Tak Berguna untuk Publik

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pegiat media sosial, Mazzini, memberikan tanggapan tajam terkait pernyataan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto yang mengaku memiliki video pengakuan soal revisi UU KPK.

    Dikatakan Mazzini, video tersebut tidak memiliki nilai bagi publik karena Hasto sendiri sudah mengakui tidak memiliki bukti pendukung yang kuat.

    “Seriusan jauh-jauh ke Russia hanya untuk menyimpan video pernyataan tanpa bukti? (yang sudah diakui sendiri),” ujar Mazzini di X @mazzini_gsp (23/2/2025).

    Lebih lanjut, Mazzini menuturkan bahwa apa yang diungkapkan Hasto dalam videonya bukan membongkar aib negara, tapi pengakuan dosa.

    Mazzini juga mempertanyakan klaim Hasto mengenai adanya dana sebesar 3 juta USD yang disebut digunakan untuk memuluskan revisi UU KPK.

    “Gak ada guna video itu buat publik, karena dia gak merinci distribusi uang 3 juta USD itu ngalir ke mana aja?,’ imbuhnya.

    Ia menantang Hasto untuk mengungkap secara rinci ke mana uang tersebut didistribusikan.

    “Apa uang 3 juta USD itu terdistribusi ke PDIP, NasDem, Golkar, PKB, PAN dan PPP selaku partai yang usul revisi UU KPK?,” timpalnya.

    “Atau terdistribusi ke Badan Legislasi DPR dan seluruh fraksi di DPR, makanya rapat paripurna pembahasan revisi UU KPK saat itu cuma makan waktu 30 menit disahkan?,” tambahnya.

    Selain itu, Mazzini juga menyoroti sikap Hasto yang saat ini mengkritik pemerintahan Jokowi, meskipun sebelumnya ikut mendukung pencalonan putra Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, dalam Pilkada.

    “Kalau resah dengan kondisi negeri kenapa sikap dia saat itu malah mendukung penuh majunya anak Jokowi ke pentas Pilkada dan mendukung upaya pelemahan KPK lewat Revisi UU KPK?,” tandasnya.

  • Pramono Anung Akhirnya Ikuti Retret Kepala Daerah di Magelang

    Pramono Anung Akhirnya Ikuti Retret Kepala Daerah di Magelang

    Bisnis.com, JAKARTA — Gubernur Jakarta Pramono Anung akhirnya tiba di Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah, untuk mengikuti retret kepala daerah, Senin (24/2/2025). 

    Pramono hadir di retret kepala daerah yang diselenggarakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto bersama dengan Wali Kota Yogyakarta serta 17 kepala daerah dari PDI Perjuangan (PDIP) lainnya. 

    Dia menyebut belasan kepala daerah PDIP akan mulai mengikuti agenda retret pada hari ini. 

    “Kenapa baru hari ini? Tentunya saya tidak perlu menjelaskan apa-apa, tetapi apapun saya tetap berkomunikasi dengan Ibu Megawati, dengan DPP Partai, apa yang kemudian menjadi keputusan bersama,” ujarnya di Akmil Magelang, Senin (24/2/2025). 

    Pramono menyebut keputusan para kepala daerah PDIP untuk akhirnya mengikuti retret telah melalui berbagai pertimbangan, termasuk arahan Ketua Umum PDIP dalam menunda keberangkatan ke Akmil. 

    “Dan secara khusus, saya juga ingin mengucapkan terima kasih atas kesabaran semuanya, terutama kepada Bapak Menteri Dalam Negeri, Pak Wakil Menteri, dan semuanya yang telah empat hari lebih ini kita baru ikut di retreat ini,” lanjutnya. 

    Pramono lalu mengungkap bahwa telah menitipkan tugas pemerintahan ke Wakil Gubernur Rano Karno. 

    “Saya juga sudah menitipkan tugas kepada Bang Doel untuk tetap gaspol pasukan biru, pasukan oranye, pasukan hijau, pasukan kuning,” tuturnya. 

    Arahan Megawati

    Berdasarkan pemberitaan Bisnis sebelumnya, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri memerintahkan para kepala daerah yang diusung partainya untuk menunda keberangkatan ke retret yang digelar pada 21–28 Februari 2024 di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. 

    Bahkan, Megawati juga memerintahkan semua kepala daerah dari PDIP yang kini tengah dalam perjalanan ke Kabupaten Magelang agar segera berhenti dan putar balik ke rumah masing-masing. 

    “Kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk menunda perjalanan yang akan mengikuti retret di Magelang pada tanggal 21–28 Februari 2025. Sekiranya telah dalam perjalanan menuju Kota Magelang untuk berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut dari Ketua Umum,” demikian tertera pada surat resmi PDIP bernomor 7294/IN/DPP/II/2025 yang ditandatangani Ketua Umum Megawati Soekarnoputri. 

    Selain itu, Megawati juga memerintahkan ratusan kepala daerah PDIP untuk tetap aktif berkomunikasi dengan DPP PDIP untuk menunggu perkembangan berikutnya terkait perkembangan politik nasional. 

    “Tetap berada dalam komunikasi aktif dan stand by commander call,” tulis surat itu. 

  • Bupati Blitar Ikut Retret di Magelang Hingga Selesai, Ini Kata Wabup

    Bupati Blitar Ikut Retret di Magelang Hingga Selesai, Ini Kata Wabup

    Blitar (beritajatim.com) – Wakil Bupati Blitar, Beky Herdihansah mengungkap bahwa Bupati sekaligus Ketua PDIP Blitar, Rijanto masih di Magelang untuk mengikuti retret. Sehingga Rijanto belum bisa menyapa masyarakat.

    “Bapak Bupati menyampaikan tidak bisa hadir disini karena bapak Bupati masih melaksanakan retret di Magelang,” ungkap Beky, saat kunjungan kerja ke Kecamatan Panggungrejo Kabupaten Blitar pada Senin (24/2/2025).

    Beky pun menyebut bahwa hingga tanggal 24 Februari 2025 ini, Bupati Blitar sekaligus Ketua DPC PDIP Kabupaten Blitar masih berada di Magelang untuk melaksanakan retret. Rijanto sendiri diketahui ikut retret sejak hari pertama pada tanggal 21 Februari 2025 lalu.

    Jika sesuai rencana, Wakil Bupati Blitar Beky Herdihansah juga akan menyusul Rijanto ke Magelang untuk melaksanakan retret pada tanggal 27 Februari 2025 besok. Beky pun akan ikut retret selama 2 hari yakni tanggal 27-28 Februari 2025 besok.

    “Insya Allah tanggal 28 itu selesai dan saya tanggal 26 insyaallah saya berangkat ke sana karena tanggal 27-28 saya akan diospek di Magelang setelah itu tanggal 28 mungkin baru kita akan pulang ke Blitar,” tegasnya.

    Sikap Rijanto yang ikut retret di Magelang sendiri sempat menimbulkan perdebatan. Pasalnya posisi Rijanto adalah Ketua DPC PDIP Kabupaten Blitar. Sehingga Rijanto secara tidak langsung membantah perintah atau instruksi Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri yang meminta semua kadernya untuk menunda ikut retret.

    Namun di sisi lain, Rijanto kini sudah menjabat sebagai pejabat publik. Dimana sudah sepatutnya Rijanto juga harus patut ke rakyat serta pemerintah pusat. Rijanto sendiri belum memberikan komentarnya terkait hal itu.

    Namun yang jelas masyarakat Kabupaten Blitar mendukung penuh langkah yang oleh Bupati Blitar Rijanto. Masyarakat Kabupaten Blitar pun berharap sepulangnya Rijanto dari retret bisa menerapkan ilmu yang didapat sehingga bisa membawa Bumi Penataran lebih baik lagi.

    “Kalau masyarakat seperti kami cuma bisa berharap agar pak Rijanto bisa pulang dengan selamat dan bisa membawa perubahan untuk Kabupaten Blitar,” ungkap Umi, warga Kabupaten Blitar. [owi/beq]

  • Pramono Siap Tanggung Jawab Keputusan Datang Retret Kepala Daerah

    Pramono Siap Tanggung Jawab Keputusan Datang Retret Kepala Daerah

    Jakarta

    Gubernur DKI Jakarta yang juga Kader PDIP Pramono Anung memutuskan hadir retret kepala daerah di Magelang, Jawa Tengah. Pramono bahkan siap bertanggung jawab atas keputusannya tersebut.

    Pramono awalnya mengungkap masih ada kepala daerah kader PDIP yang belum hadir retret di Akmil Magelang. Namun, dia menyebut Mendagri Tito Karnavian memberikan izin kepada beberapa daerah yang hanya mengirimkan sekdanya untuk ikut retret.

    “Intinya yang mungkin belum tinggal 1 provinsi tambah 1 orang. Nanti totalnya di Pak Bima Arya. Ada 1 provinsi yang karena arahan Pak Mendagri ataupun Pak Wamen boleh susulkan sekdanya, ya mereka susulkan sekdanya,” kata Pramono di lokasi retret, Senin (24/2/2025).

    Pramono menyebut mungkin dirinya lah kepala daerah dari PDIP yang masuk terakhir di retret kepala daerah. Dia pun siap bertanggung jawab atas keputusannya ikut acara tersebut.

    “Intinya ini tunjukkan sampai sekarang saya yang mungkin masuk terakhir, yang lain sekda, maka iyasudah kita semua ikuti retret secara baik-baik dan tentunya kita bertanggung jawab dengan apa yang kami ambil langkah ini,” ucapnya.

    Lebih lanjut, Pramono memastikan komunikasi antara PDIP dan pemerintah pun baik-baik saja terlepas dari dinamika yang terjadi. Jika tidak baik, lanjut dia, maka dirinya tak mungkin diizinkan menyusul hadir retret.

    “Saya terus menerus komunikasi dengan Pak Mendagri, Pak Wamen, dan para menteri yang lain, termasuk kemudian kalau sudah sampai sini kan komunikasinya baik baik aja. Kalau ada hal yang mungkin perlu dipersiapkaan itu bagian politik yang harus ditangani bersama,” ujar dia.

    Sebelumnya diberitakan, Pramono Anung tiba di lokasi retret kepala daerah di Magelang. Pramono dan sejumlah kepala daerah kader PDIP menyusul kepala daerah lainnya yang sudah mulai retret sejak 21 Februari 2025 yang lalu.

    Pramono tiba di Akmil Magelang pada Senin (24/2) siang. Di saat yang bersamaan, ada pula kepala daerah asal PDIP lainnya yaitu Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo dan Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu.

    Kehadiran Pramono Anung ini dibenarkan Wamendagri Bima Arya. Pramono langsung mengikuti pembekalan.

    “Iya beliau sedang ikut sesi pembekalan dari para dirjen kemendagri bersama seluruh peserta,” kata Bima Arya.

    (maa/imk)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu