Xcloud.id

partai: PDIP

  • Pengamat Nilai Kepala Daerah yang Tak Datang Retret Bisa Dikategorikan Melanggar Sumpah Jabatan – Halaman all

    Pengamat Nilai Kepala Daerah yang Tak Datang Retret Bisa Dikategorikan Melanggar Sumpah Jabatan – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JATENG – Sejumlah Kepala Daerah yang tidak hadir dalam kegiatan retret di Magelang, Jawa Tengah tanpa halangan bisa dikategorikan melanggar sumpah jabatan.

    Hal itu dikatakan Pengamat Politik dan Administrasi Negara, John Palinggi setelah melihat beberapa Kepala Daerah yang tidak hadir khususnya dari PDI Perjuangan.

    “Presiden ataupun Kepala Daerah bisa diimpeach bila misalkan tidak menjalankan Undang-undang Dasar, Pancasila dan undang-undang selurus-lurusnya maka bisa diberhentikan,” kata John Palinggi kepada wartawan di Jakarta, Senin (24/2/2025).

    Dia menyebut dalam undang-undang no 32 tahun 2004 pasal 26 tentang Pemerintahan Daerah yakni Kepala Daerah dapat diberhentikan apabila melanggar Sumpah Jabatan.

    Padahal, John menyebut kegiatan retret itu merupakan bentuk penyegaran serta menyatukan pola pikir para Kepala Daerah dari berbagai daerah khususnya cakrawala mengenai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

    “Dalam pasal 4 Undang-undang Dasar disebutkan Presiden adalah kepala pemerintahan dan memegang kekuasaan Pemerintahan. Di daerah, Kepala Daerah adalah kepala Pemerintahan daerah, jadi jelas ada hierarkinya antara pemerintah pusat dan daerah, jangan cerai beraikan hierarki hubungan pemerintah pusat dan daerah,” ungkapnya.

    Untuk itu, John menambahkan, sejatinya semua kegiatan Prabowo Subianto harus didukung dan tidak bisa dilawan.

    “Pak Presiden Prabowo sendiri sudah mengatakan ia adalah pemimpin seluruh rakyat Indonesia, jadi mari kita dukung bersama, bukan melawan apapun bentuknya karena itu bisa memecah belah bangsa, dan kalau itu terjadi terus menerus maka bisa terjadi disintegrasi bangsa,” tuturnya.

    Untuk informasi, Puluhan Kepala Daerah dari PDIP dipastikan tidak lulus retret kepala daerah yang diselenggarakan oleh pemerintah Prabowo Subianto. 

    Hal itu lantaran 46 kepala daerah dari PDIP tidak mengikuti acara retret minimal 90 persen kegiatan. 

    Hal itu diungkapkan Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian seperti dimuat Tribunnews.com pada Minggu (23/2/2025).

    Tito mengatakan kepala daerah kader PDIP dipastikan tidak akan lulus, meski menyusul menghadiri retret di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah.

    Lulus yang dimaksud Tito adalah catatan di dalam sertifikat yang akan diberikan setelah retret kepala daerah selesai.

    Tito menjelaskan, syarat kelulusan bagi kepala daerah dalam retret adalah menghadiri paling sedikit 90 persen kegiatan.

    “Kita akan bedakan sertifikatnya. Yang 90 persen (ikut kegiatan) sertifikatnya (tertulis) lulus.”

    “Yang datang di tengah-tengah, kita berikan sertifikatnya, telah mengikuti saja, enggak ada kata-kata lulusanya,” jelas Tito di Magelang, Minggu (23/2/2025), dikutip dari Kompas.com.

    Lebih lanjut, Tito mengungkapkan jumlah kepala daerah PDIP yang sudah berada di Akmil Magelang.

    Hingga saat ini, kata Tito, ada 51 kepala daerah PDIP yang sudah mengikuti retret. Sementara 46 kepala daerah tidak mengikuti retret hingga saat ini.

    “(Sebanyak) 51 (kepala daerah PDIP) sudah masuk dari hari pertama. Hari yang pertama ya,” ucapnya.

    Ia lantas menegaskan, kehadiran kepala daerah dalam program retret ini sangat penting karena merupakan bagian dari program pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan sinergi antar pemimpin daerah. 

    Tito menekankan, kepala daerah dipilih oleh rakyat, sehingga tanggung jawab utama mereka adalah kepada masyarakat, bukan sekadar kepada partai politik.

    “Partai itu hanya kendaraan. Partai memberikan blessing untuk maju, tapi ketika menjadi kepala daerah, mereka dipilih oleh rakyat.”

    “Oleh karena itu, kehadiran dalam program ini adalah untuk kepentingan rakyat,” pungkas Tito

  • Akhirnya Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung ikut retret

    Akhirnya Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung ikut retret

    Foto: Kurniawati/Radio Elshinta

    Akhirnya Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung ikut retret
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Senin, 24 Februari 2025 – 23:24 WIB

    Elshinta.com – Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, pada akhirnya masuk ke kegiatan Retret Kepala daerah di Lembah Tidar Akmil Magelang Jateng, Senin (24/2). 

    Ia datang ke lokasi sekitar pukul 13.10 WIB, setelah sebelumnya mengadakan rapat koordinasidi sebuah rumah makan tidak jauh dari Akmil.

    Saat turun dari mobil Alpard nopol AB 125 AN, Pramono sudah mengenakan drescode hitam putih.  Kehadiran Pramono Anung disambut langsung oleh Wamendagri Bima Arya Sugiarto. Pramono pun langsung memberikan keterangan pers kepada wartawan yang sudah menunggu sejak pagi hari.

    Pramono mengatakan, bahwa mulai hari ini ia masuk retret, namun ia tidak mau memberikan alasan kenapa baru hari ini masuk, seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Kurniawati.  

    Ia masuk ke retret bersama dengan walikota Yogjakarta Hasto Wardoyo, Bupati Tapanuli Masinton pasaribu dan bersama 17 kepala daerah lainnya.

    Ia menegaskan, sebelum masuk retret, yang pasti, dirinya sudah berkomuniikasi dengan ketua umum PDI-P Megawati Soekarno Putri. 

    “Dengan pertimbangan yang sesungguh-sungguhnya, apa yang menjadi pertimbangan sehingga menunda mengikuti retret,” katanya.

    Ia juga menyampaikan terima kasih atas kesabaran Mendagr dan Wamendagri serta semuanya,  karena baru hari keempat mengikuti retret.

    Sebagai Gubernur Jakarta, ia sudah menugaskan pada wakil Gubernur Rano ‘bang Dul’  Karno, untuk tetap gas pol  pasukan biru, pasukan orange, pasukan kuning, karena itu yang diharapkan oleh masyarakat.

    Menyinggung tentang instruksi megawati untuk menunda mengikuti retret, Pramono mengatakan, bahwasurat itu sepenuhnya kewenangan Megawati Soekarno Putri.  Pramono juga menyampaikan, hingga saat ini, hanya tinggal satu propinsi yang belum masuk ke retret. 

    “Ada satu propinsi yang karena arahan dari Mendagri dan Wamendagri,  maka sekdanya yang mengikuti retret. Tapi apakah sekda yang yang bersangkutan sudah masuk atau belum, saya belum tahu,” ujarnya.

    Pramono menekankan bahwa dirinya dan para kepala daerah lain yang datang terlambat sudah datang secara baik-baik, dan akan bertanggung jawab dengan apa yang sudah dilakukan atau datang terlambat  mengikuti retret.

    Sementara itu, Bupati Tapanulli Masinton Pasaribu mengatakan, seluruh kepala daerah PDIP sudah menyusul masuk ke retret di Magelang, kecuali  Propinsi Bali.  Ia  mengaku tidak  tahu alasannya, namun mereka sudah berada  di Jogajakarta.

    Menyinggung soal sertifikat kepesertaan retret, ia tidak memperpasalahkan apakah akan mendapat  atau tidak. Karena untuk menjalankan pemerintahan  tidak dilihat dari sertifikat kelulusan.

    Dia menyatakan siap mengikuti rangkaian kegiatan retret, meski sudah tertinggal materi dari Lemhanas dan Menkeu. “Saya sudah mendapat bahan materinya dan siap mempelajarinya,” kata Masinton.

    Sumber : Radio Elshinta

  • Pramono Anung Datang Retret di Hari ke-4, Sudah Bilang Megawati?

    Pramono Anung Datang Retret di Hari ke-4, Sudah Bilang Megawati?

     

    PIKIRAN RAKYAT – Salah satu kepala daerah usungan PDIP, yakni Gubernur Jakarta Pramono Anung baru hadir ke acara pembekalan atau retret di Akademi Militer (Akmil) Magelang pada hari ini, Senin, 24 Februari 2025. Meski begitu, ia tak mengungkapkan lebih rinci mengenai alasannya baru datang pada hari keempat ini.

    “Kenapa baru hari ini? Tentunya saya tidak perlu menjelaskan apa-apa,” katanya, dikutip Pikiran-Rakyat.com dari Antara, Senin, 24 Februari 2025.

    Pramono Anung memastikan bahwa kedatangannya dalam acara retret sudah dikomunikasikan dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

    “Apa pun saya berkomunikasi dengan Ibu Megawati (Ketua Umum DPP PDI Perjuangan) dan juga DPP partai, apa yang kemudian menjadi keputusan bersama,” ujarnya.

    “Saya mungkin masuk yang terakhir. Kami semua mengikuti retret secara baik-baik dan tentunya kami bertanggung jawab apa yang kami ambil langkah ini,” ucapnya.

    Dalam kesempatan tersebut, Pramono Anung pun mengucapkan terima kasih kepada Menteri Dalam Negeri yang sudah bersabar.

    “Secara khusus saya mengucapkan terima kasih atas kesabaran semuanya, terutama kepada Bapak Menteri Dalam Negeri dan wakil menteri yang semuanya telah 4 hari mengikuti retret ini,” tuturnya.

    Megawati Larang Kepala Daerah Usungan PDIP Hadiri Retret

    Ketum PDIP Megawati larang kepala daerah usungan partainya ikut retret./PDI Perjuangan

    Beberapa waktu lalu, Megawati Soekarnoputri sempat menjadi perhatian publik lantaran melarang kepala daerah yang diusung partainya untuk mengikuti acara retret yang berlangsung sejak 21-28 Februari 2024.

    Larangan tersebut tercantum dalam surat resmi PDIP bernomor 7294/IN/DPP/II/2025 yang ditandatangani oleh Megawati Soekarnoputri pada Kamis, 20 Februari 2025. Kebijakan itu muncul di tengah dinamika politik nasional yang terjadi pada hari yang sama, khususnya soal penahanan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

    Megawati pun meminta seluruh kepala daerah usungan PDIP yang saat itu sedang menuju Kabupaten Magelang untuk berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut.

    “Kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk menunda perjalanan yang akan mengikuti retret di Magelang pada tanggal 21–28 Februari 2025. Sekiranya telah dalam perjalanan menuju Kota Magelang untuk berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut dari Ketua Umum,” katanya.

    Daftar Kepala Daerah Usungan PDIP yang Sudah Hadir Sejak Semalam

    Menurut Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto, sudah ada 17 kepala daerah PDIP yang datang ke lokasi retret sejak semalam. Dalam barisan itu, ada anak Pramono Anung yang menjadi Bupati Kediri, yakni Hanindhito Himawan Pramana.

    Selain itu, ada pula Bupati Magelang Grengseng Pamuji, Wali Kota Magelang Damar Prasetyono, Bupati Wonosobo Arif Nurhidayat, Bupati Semarang Ngesti Nugroho dan Bupati Demak Eisti’ana. Kemudian, Bupati Sukoharjo Etik Suryani, Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo, Bupati Wonogiri Setyo Sukarno, Bupati Karanganyar Rober Christanto, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, dan Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Ada Nama Erick Thohir di Struktur Danantara, Rosan Roeslani Rangkap Jabatan

    Ada Nama Erick Thohir di Struktur Danantara, Rosan Roeslani Rangkap Jabatan

    PIKIRAN RAKYAT – Rosan Roeslani merangkap jabatan. Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) itu juga resmi memimpin badan pengelola investasi Danantara  Indonesia (BPI Danantara Indonesia) yang diluncurkan Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, 24 Februari 2025.

    Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mengungkap struktur organisasi Danantara, dipimpin Rosan Roeslani, dibantu Pandu Sjahrir dan Wakil Menteri BUMN Dony Oskaria. Danantara bakal mengelola aset hingga lebih dari 900 dolar AS dengan proyeksi dana awal 20 miliar dolar AS.

    Prabowo juga menunjuk Menteri BUMN Erick Thohir sebagai Ketua Dewan Pengawas Danantara, dibantu Muliaman D. Hadad yang didapuk sebagai Wakil Ketua Dewan Pengawas Danantara. Selain itu, mantan presiden juga dilibatkan, diajak menjadi penasihat.

    “Agar lembaga ini betul-betul dikawal, dijaga oleh figur-figur yang penuh integritas dan memang cinta Indonesia,” kata dia menerangkan, Senin.

    Peluncuran Danantara dihadiri Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Ketua DPR Puan Maharani yang juga menghadiri peluncuran itu memberi ucapan selamat atas peluncuran badan pengelola modal yang ada di BUMN ke dalam proyek-proyek berkelanjutan itu.

    Dia berharap agar BPI Danantara Indonesia bisa menggerakkan perekonomian nasional. “Melalui Danantara, kita berharap dapat berdampak positif pada pertumbuhan perekonomian di Tanah Air yang akhirnya membawa kesejahteraan untuk rakyat,” tutur politisi PDI Perjuangan (PDIP) itu, dalam keterangan yang diterima Pikiran Rakyat, Senin.

    Danantara, Komitmen Negara Kelola Kekayaan

    Presiden Prabowo Subianto resmikan peluncuran Danantara pada Senin, 24 Februari 2025.

    Prabowo menegaskan, pemerintah sudah membuktikan komitmennya dalam mengelola kekayaan negara dengan disiplin keuangan yang ketat dan tata kelola yang bertanggung jawab.

    “Danantara Indonesia bukan sekadar sebuah badan pengelola investasi, melainkan harus menjadi instrumen pembangunan nasional yang akan mengoptimalkan cara kita mengelola kekayaan Indonesia,” tuturnya menegaskan.

    Dalam 100 hari pertama pemerintahan, kata kata Presiden ke-8 RI itu, berhasil mengamankan lebih dari Rp300 triliun dalam bentuk tabungan negara. Padahal, sebelumnya dana itu terhambat inefisiensi, korupsi, dan belanja yang kurang tepat sasaran.

    Prabowo bilang, dana tersebut kini bakal dialokasikan untuk dikelola BPI Danantara Indonesia, diinvestasikan dalam 20 atau lebih proyek nasional. Hal itu sebagai bagian dari industrialisasi dan hilirisasi.

    Dia pun berharap, proyek nasional itu bisa menciptakan nilai tambah yang signifikan bagi bangsa, memberikan manfaat nyata, lapangan kerja yang bermutu, dan kemakmuran berjangka panjang.

    “Kita tidak mau lagi menjual sumber alam kita murah. Kita tidak mau jadi sumber raw material bagi bangsa lain. Kita bertekad ingin menjadi negara maju,” tuturnya dalam peluncuran Danantara.

    Struktur Lengkap Danantara

    Rosan Roeslani bersama presiden terpilih Prabowo Subianto.

    Pembina dan Penanggung Jawab: Prabowo Subianto

    Dewan Penasehat: Sejumlah mantan presiden a.l. Susilo Bambang Yudhoyono dan Joko Widodo

    Pengawas

    Ketua Badan Pengawas: Erick Thohir

    Wakil Ketua Badan Pengawas: Muliaman D. Hadad

    Pelaksana

    Kepala Badan Pelaksana/Chief Executive Officer (CEO): Rosan Roeslani

    Holding Operasional/Chief Operating Officer (COO): Dony Oskaria

    Holding Investasi/Chief Investment Officer (CIO): Pandu Patria Sjahrir.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Oknum Satpol PP Aniaya Jurnalis di Ternate, DPR Ingatkan Pemkot Tidak Ancam Kebebasan Pers – Halaman all

    Oknum Satpol PP Aniaya Jurnalis di Ternate, DPR Ingatkan Pemkot Tidak Ancam Kebebasan Pers – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Anggota DPR RI Fraksi PDIP, Irine Yusiana Roba Putri, mengingatkan kepada pemerintah Kota Ternate, Provinsi Utara Maluku untuk tidak mengancam kebebasan pers.

    Hal tersebut dikatakannya usai terjadi kekerasan terhadap jurnalis Tribun Ternate oleh petugas Satpol PP.

    “Jangan sampai kebebasan pers di Maluku Utara menjadi terancam. Pers adalah pilar penting dalam demokrasi. Saya selalu mendukung kerja pers karena demokrasi butuh pers yang profesional dalam koridor kode etik jurnalisti,” kata Irene kepada Tribunnews, Senin (24/2/2025).

    Irine menyebut bahwa kekerasan terhadap wartawan adalah sebuah tindakan yang jelas melanggar hukum. 

    “Karena wartawan yang sedang melakukan liputan dilindungi oleh UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers. Saya mengecam tindakan pemukulan tersebut,” kata dia.

    Namun, Legislator Komisi V DPR RI itu mengapresiasi sikap Kepala Satpol PP Kota Ternate yang juga mengutuk keras tindakan pemukulan oleh oknum Satpol PP Kota Ternate tersebut dan akan meminta maaf kepada korban. 

    “Saat ini dua wartawan yg menjadi korban pemukulan juga sudah melaporkan ke Polres Kota Ternate dan sudah diterima oleh Polres. Saya mendukung langkah hukum dan mendorong Polres untuk menindaklanjutinya sesuai aturan hukum yang ada,” tandasnya.

    Diketahui, Pemukulan terhadap M. Julfikram Suhadi terjadi pada Senin (24/2/2025) sekitar pukul 15.00 WIT, saat dia tengah meliput aksi unjuk rasa bertajuk “Indonesia Gelap” yang dilakukan oleh Aliansi Mahasiswa Maluku Utara (AMMU).

    Dalam keterangannya, Julfikram mengaku tengah mengambil gambar aksi ketika situasi mulai memanas antara massa dan aparat keamanan.

    “Saya sedang mengambil gambar saat massa aksi mulai chaos. Saat massa dan aparat saling dorong, tiba-tiba tangan saya dipukul,” ucapnya.

    Saat itu, dia sempat memberitahu bahwa dirinya adalah wartawan dan telah mengenakan kartu identitas pers. 

    Namun, dirinya tetap dipukul hingga ditendang di bagian rusuk dan wajah di tengah kerumunan petugas keamanan.

    “Dalam kerumunan itu ada polisi dan Satpol PP,” ungkapnya.

     

  • Ada Nama Erick Thohir di Struktur Danantara, Rosan Roeslani Rangkap Jabatan

    Respons Politisi PDIP usai Prabowo Luncurkan Danantara, Singgung Kesejahteraan Rakyat

    PIKIRAN RAKYAT – Presiden Prabowo Subianto resmi meluncurkan Badan Pengelola Investasi Danantara Indonesia (BPI Danantara Indonesia) di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, 24 Februari 2024. Peluncuran tersebut dihadiri Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo.

    Ketua DPR Puan Maharani yang juga menghadiri peluncuran BPI Danantara Indonesia mengucapkan selamat atas peluncuran badan pengelola modal yang ada di BUMN ke dalam proyek-proyek berkelanjutan itu.

    Politisi PDI Perjuangan (PDIP) itu berharap agar BPI Danantara Indonesia bisa menggerakkan perekonomian nasional.

    “Melalui Danantara, kita berharap dapat berdampak positif pada pertumbuhan perekonomian di Tanah Air yang akhirnya membawa kesejahteraan untuk rakyat,” kata Puan.

    Danantara, Komitmen Negara Kelola Kekayaan

    Presiden RI Prabowo Subianto bersama Presiden Ke-7 RI Joko Widodo (kanan) dan Presiden Ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (kiri) menekan tombol bersama seraya meluncurkan secara resmi Badan Pengelolaan Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) di Istana Kepresidenan Jakarta.

    Prabowo bilang, pemerintah sudah membuktikan komitmennya dalam mengelola kekayaan negara dengan disiplin keuangan yang ketat dan tata kelola yang bertanggung jawab.

    “Danantara Indonesia bukan sekadar sebuah badan pengelola investasi, melainkan harus menjadi instrumen pembangunan nasional yang akan mengoptimalkan cara kita mengelola kekayaan Indonesia,” kata Presiden ke-8 RI itu menegaskan.

    Dalam 100 hari pertama pemerintahan, seperti dikatakan Prabowo, berhasil mengamankan lebih dari Rp300 triliun dalam bentuk tabungan negara. Padahal, sebelumnya dana itu terhambat inefisiensi, korupsi, dan belanja yang kurang tepat sasaran.

    Pria 73 tahun itu mengungkapkan, dana tersebut kini bakal dialokasikan untuk dikelola BPI Danantara Indonesia, diinvestasikan dalam 20 atau lebih proyek nasional. Hal itu sebagai bagian dari industrialisasi dan hilirisasi.

    Dia pun berharap, proyek nasional itu bisa menciptakan nilai tambah yang signifikan bagi bangsa, memberikan manfaat nyata, lapangan kerja yang bermutu, dan kemakmuran berjangka panjang.

    “Kita tidak mau lagi menjual sumber alam kita murah. Kita tidak mau jadi sumber raw material bagi bangsa lain. Kita bertekad ingin menjadi negara maju,” ujar dia.

    Danantara Jadi Katalisator Peningkatan Investasi Indonesia

    Ilustrasi investasi.

    Direktur NEXT Indonesia Herry Gunawan menyebutkan, BPI Danantara Indonesia bisa menjadi katalisator peningkatan investasi di Tanah Air. Hal itu penting lantaran banyaknya pengalaman seperti di India dan Cina, rasio investasi terhadap ekonomi nasional yang tinggi bisa mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi.

    Dia berujar kalau saat ini, rasio investasi terhadap produk domestik bruto (PDB) Indonesia sekira 29 persen, berpeluang ditingkatkan. Danantara dinilai bisa berperan besar.

    Danantara juga, menurutnya, bisa menjadi kantong cadangan pemerintah menjaga stabilitas ekonomi, sekaligus menopang program strategis. Juga bisa menjadi proxy pemerintah dalam mewujudkan program pembangunan strategis, dan bahkan dapat menjadi penopang stabilitas ekonomi.

    Herry memberi contoh Temasek Malaysia yang sudah terbukti saat pagebluk Covid-19, yang ikut membantu mengatasi pandemi.

    “Sehingga, anggaran yang dimiliki pemerintah relatif aman dan tak perlu berutang saat mengatasi krisis akibat Covid-19,” tuturnya, Senin, seperti dilaporkan Antara.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Said Abdullah Jamin Hasto Tak Kabur dari KPK, Hanya Tunggu Keputusan Megawati – Page 3

    Said Abdullah Jamin Hasto Tak Kabur dari KPK, Hanya Tunggu Keputusan Megawati – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Menanggapi isu yang beredar, Ketua DPP PDI Perjuangan, Said Abdullah, menegaskan bahwa Hasto Kristiyanto tidak kabur dari pemanggilan KPK. Ia memastikan Hasto tetap hadir dan beraktivitas seperti biasa di kantor DPP PDIP yang berlokasi di Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat.

    “Pak Hasto ada, pak Hasto tidak ke mana-mana, pak Hasto setiap hari ke DPP partai. Saya jamin kalau urusan itu,” kata Said saat diwawancarai di gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (8/1).

    Said mengatakan, Hasto juga masih berada di kediamannya. Hanya saja, dia tak menyebut kediaman yang dimaksud di daerah Bekasi Timur, Jawa Barat atau tidak. “Pak Hasto ada di rumahnya, setiap hari ke DPP. Memang pak Hasto kabur?” tegas Said.

    Kendati demikian, Said mengaku tidak mengetahui keberadaan Hasto pada saat penggeledahan kediamannya di Bekasi Timur, Jawa Barat, Selasa (7/1) kemarin, oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

  • Program Efisiensi Prabowo Dipuji Elite PDIP, Sampai Ucap Syukur! – Page 3

    Program Efisiensi Prabowo Dipuji Elite PDIP, Sampai Ucap Syukur! – Page 3

    Salah satu elite PDIP itu sepakat anggaran dipakai untuk MBG daripada untuk perintilan barang/jasa atau perjalanan dinas kementerian/lembaga.

    “Daripada kita berkutat diantara K/L-K/L kemudian mengeluh soal ya belanja ATK-nya tidak ada, kemudian perjalanan dinas jauh berkurang, seminar sudah tidak ada lagi, FGD. Itu kan hal rutinitas yang dari dulu menjadi kronik,” kata dia.

    “Justru kita bersyukur lah. Bukannya dari dulu kita ingin lebih besar belanja modal daripada belanja barang. Iya dong,” kata dia.

    Selain itu, Said juga memastikan bahwa belanja pegawai akan aman dan tidak terkena pemotongan anggaran.

    “Enggak lah, Ayolah percaya saya nih, kalau urusan yang mandatori, belanja pegawai, itu tidak akan pernah berkurang. Bahkan isu muncul, gaji ke-13, ke-14 tidak ada. Tidak mungkin. Haqqul yakin aku yakin,” pungkasnya.

  • Megawati Tunjuk Ahmad Basarah dan Ronny Talapessy sebagai Juru Bicara PDIP

    Megawati Tunjuk Ahmad Basarah dan Ronny Talapessy sebagai Juru Bicara PDIP

    Jakarta, Beritasatu.com – Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menunjuk Ahmad Basarah dan Ronny Talapessy sebagai  juru bicara PDIP. Tugasnya adalah menyampaikan informasi dan pandangan resmi partai kepada publik, media, dan pihak terkait.

    Penugasan itu tertuang dalam Surat Tugas DPP PDIP Nomor 3429/ST/DPP/II/2025 yang ditandatangani oleh Megawati pada Senin (24/2/2025). 

    Dalam surat tersebut dijelaskan penunjukan Ahmad Basarah dan Ronny Talapessi sebagai juru bicara PDIP, dalam rangka menyampaikan kebijakan partai atau merespons isu-isu dinamika politik saat ini.

    Ahmad Basarah merupakan ketua DPP PDIP sekaligus ketua Fraksi PDIP di MPR. Sedangkan Ronny Talapessy adalah ketua Bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional DPP PDIP.

    Surat DPP PDIP terkait penunjukan juru bicara PDIP. – (Beritasatu.com/PDIP)

    “Dalam memberikan pernyataan resmi terkait kebijakan, isu politik, dan sikap partai wajib berkoordinasi serta melaporkan setiap perkembangannya kepada ketua umum PDI Perjuangan,” begitu bunyi surat tersebut.

    Surat penunjukan juru bicara PDIP itu tersebar setelah para elite PDIP menyambangi kediaman Megawati di Jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat. Kunjungan tersebut dilakukan secara intens selama empat hari ini sejak Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto ditahan KPK sebagai tersangka kasus suap dan perintangan penyidikan Harun Masiku.

    Belum ada pernyataan resmi dari PDIP terkait surat penunjukan Ahmad Basarah dan Ronny Talapessi sebagai juru bicara PDIP.

  • Basarah PDIP: Segala Sikap Resmi Partai Akan Disampaikan Saya dan Ronny – Page 3

    Basarah PDIP: Segala Sikap Resmi Partai Akan Disampaikan Saya dan Ronny – Page 3

    Politikus senior PDIP Andreas Hugo Pareira menegaskan, belum ada perubahan terkait instruksi penundaan retret bagi kepala daerah PDIP.

    Diketahui, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri memerintahkan semua kepala daerah yang berasal dari PDIP menunda kegiatan retret yang diadakan pemerintah di Akmil, Magelang, Jawa Tengah.

    Perintah ini dikeluarkan setelah Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto ditahan oleh KPK karena kasus buron Harun Masiku.

    Instruksi ini tertuang dalam surat Nomor 7294/IN/DPP/II/2025 yang diterbitkan, Kamis (20/2). Surat ini ditandatangani dan diberi cap stempel.

    “Belum ada, belum ada (perubahan instruksi)” kata Hugo di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (24/2/2025).

    Perihal kepala daerah yang nekat hadir retret, Hugo enggan menanggapinya. “Kita lihat nanti,” jawabnya singkat.

    Meski diundang kepala daerah terpilih dan dilantik di Istana Negara baru-baru ini, ada yang tidak hadir, diantaranya karena sakit dan berbagai alasan lainnya. Namun, yang disorot adalah kepala daerah asal PDIP.

    Hal ini karena, instruksi dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri yang meminta seluruh kepala daerah yang berasal dari partainya untuk tidak mengikuti retret kepala daerah tersebut.

    Perintah tegas Megawati ini menyusul penahanan terhadap Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus suap Harun Masiku, Kamis, 20 Februari 2025. Penetapan Hasto sebagai tersangka yang kemudian dilanjutkan ke tahap penahanan, dinilai sebagai kriminalisasi mencolok.

    Hal ini pun dipandang, membuat gaduh pemerintahan Prabowo Subianto, di mana diketahui, PDIP sampai saat ini memang belum bergabung ke koalisi pemerintahan.