Xcloud.id

partai: PDIP

  • Pramono dkk Ikut Retret, PAN: Kami Harap Tanda Tanya di Masyarakat Selesai

    Pramono dkk Ikut Retret, PAN: Kami Harap Tanda Tanya di Masyarakat Selesai

    Jakarta –

    Waketum PAN Eddy Soeparno menanggapi gabungnya Gubernur Jakarta Pramono Anung dan para kepala daerah PDIP di retret Magelang. Eddy menilai ketidakhadiran kepala daerah PDIP sempat menimbulkan tanda tanya publik.

    “Saya pikir begini, dari awal kan kita sudah paham bahwa retret itu adalah program yang dilaksanakan, sudah dilakukan oleh pemerintah, sudah terkomunikasikan sejak awal bahkan sebelum pelantikan daripada kepala daerah. Jadi kepala daerah pun akan memetik banyak manfaat dari pelaksanaan retret itu,” kata Eddy Soeparno di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (25/2/2025).

    Eddy mengatakan bergabungnya kepala daerah dari PDIP menunjukkan suasana yang sejuk. Ia mengatakan suasana politik yang menjadi tanda tanya publik akhirnya terpecahkan.

    “Ini kan menunjukkan sebuah kesejukan politik ya, karena memang kita melihat bahwa ketidakhadiran dari sebagian Kepala Daerah dari PDIP tentu itu membangun tanda tanya yang besar, mengapa tidak hadir meskipun dugaan-dugaan sudah ada,” ujar Eddy.

    “Tetapi intinya karena sejak kemarin sudah bergabung, kami berharap bahwa dinamika politik ataupun suasana politik yang sebelumnya banyak menjadi tanda tanya di masyarakat, itu sudah bisa terselesaikan dengan kehadiran teman-teman dari PDIP, kepala daerah yang sudah hadir,” sambungnya.

    Adapun hampir seluruh kepala daerah kader PDIP sudah bergabung ke rangkaian retret kepala daerah di Akmil Magelang, walaupun sebagian dari mereka menyusul. Salah satu yang menyusul adalah Gubernur Jakarta Pramono Anung.

    Diketahui perintah Ketum PDIP Megawai Soekarnoputri sempat meminta mereka untuk menunda untuk datang ke retret. Namun, pada akhirnya satu per satu akhirnya hadir.

    Bupati Kediri, Hanindhito Himawan Pramana, yang merupakan anak Pramono juga terlihat sudah hadir. Lalu Bupati Magelang Grengseng Pamuji, Wali Kota Magelang Damar Prasetyono, Bupati Wonosobo Afif Nurhidayat, Bupati Semarang Ngesti Nugroho, Bupati Demak Eisti’ana.

    Kemudian, Bupati Sukoharjo Etik Suryani, Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo, Bupati Wonogiri Setyo Sukarno, dan Bupati Karanganyar Rober Christanto. Kemudian dari Jawa Timur antara lain Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko.

    (dwr/fca)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Pramono Anung dan kepala daerah PDIP ikuti retret di Akmil

    Pramono Anung dan kepala daerah PDIP ikuti retret di Akmil

    Wamendagri memberi keterangan kepada wartawan di Magelang, Sabtu (22/2/2025). ANTARA/Heru Suyitno.

    Wamendagri: Pramono Anung dan kepala daerah PDIP ikuti retret di Akmil
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Senin, 24 Februari 2025 – 16:03 WIB

    Elshinta.com – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mengatakan bahwa Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengikuti kegiatan pembekalan atau retret kepala daerah di Akademi Militer, Magelang, Jawa Tengah.

    Dia mengatakan Pramono tiba bersama 16 kepala daerah lainnya. Pramono tidak didampingi wakilnya, Rano Karno lantaran masih berada di Jakarta untuk menemui Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri di kediamannya yang berlokasi di Jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta.

    “Baru saja Gubernur Jakarta masuk bersama rombongan. Mas Pram, masuk bersama 16 kepala daerah” kata Bima di Jakarta, Senin.

    Bima mengatakan sudah ada 17 kepala daerah PDIP yang memang sudah datang sejak kemarin malam. “Semalam 17 orang,” ujarnya.

    Adapun deretan kepala daerah PDIP yang sudah hadir, yakni Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana, Bupati Magelang Grengseng Pamuji, Wali Kota Magelang Damar Prasetyono, Bupati Wonosobo Arif Nurhidayat, Bupati Semarang Ngesti Nugroho dan Bupati Demak Eisti’ana.

    Kemudian, Bupati Sukoharjo Etik Suryani, Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo, Bupati Wonogiri Setyo Sukarno, dan Bupati Karanganyar Rober Christanto. Selanjutnya, dari Jawa Timur antara lain Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko.

    Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menginstruksikan para kepala daerah yang diusung partainya untuk tidak mengikuti acara pembekalan atau retret yang digelar pada 21–28 Februari 2024 di Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah. Hal itu termuat dalam surat resmi PDIP bernomor 7294/IN/DPP/II/2025 yang ditandatangani Ketua Umum Megawati Soekarnoputri, Kamis (20/2).

    Adapun instruksi tersebut muncul setelah mencermati dinamika politik nasional yang terjadi pada hari yang sama, khususnya setelah penahanan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

    Surat itu menyebut, “mengingat Pasal 28 Ayat 1 AD/ART PDIP bahwa Ketua Umum sebagai sentral kekuatan politik partai berwenang, bertugas, bertanggung jawab, dan bertindak baik ke dalam maupun ke luar atas nama partai dan untuk eksistensi partai, program dan kinerja partai, maka seluruh kebijakan dan instruksi partai langsung berada di bawah kendali Ibu Ketua Umum PDI Perjuangan”.

    Dalam surat itu juga, Megawati menginstruksikan semua kepala daerah dari PDIP yang kini tengah dalam perjalanan ke Kabupaten Magelang agar segera berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut.

    “Kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk menunda perjalanan yang akan mengikuti retret di Magelang pada tanggal 21–28 Februari 2025. Sekiranya telah dalam perjalanan menuju Kota Magelang untuk berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut dari Ketua Umum,” tulis Megawati dalam surat itu.

    Selain itu, Megawati juga memerintahkan ratusan kepala daerah PDIP untuk tetap aktif berkomunikasi dengan DPP PDIP untuk menunggu perkembangan berikutnya terkait perkembangan politik nasional.

    “Tetap berada dalam komunikasi aktif dan stand by commander call,” sambungnya.

    Sumber : Antara

  • Menyoroti Persepsi Warganet Terhadap Gerakan #KaburAjaDulu

    Menyoroti Persepsi Warganet Terhadap Gerakan #KaburAjaDulu

    Media Survei Nasional (Median), baru saja merilis hasil penelitian yang menunjukkan respons warganet mengenai dua isu yang sedang hangat belakangan ini, yaitu isu gerakan #KaburAjaDulu dan penangkapan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. Penelitian yang dilakukan itu menggunakan rancangan non-probability sampling dengan menyebar kuesioner google form di media sosial pada 21-22 Februari 2025, dengan target warganet berusia 17-60+ tahun. Hasilnya terkumpul 518 responden yang tersebar di 30 provinsi.

    Dari hasil penelitian tersebut tergambar, sebanyak 85,7% responden warganet mengetahui tentang isu #KaburAjaDulu. Dari yang mengetahui, terlihat 53,7% merasa setuju dengan gerakan tersebut, dan 34,9% tidak setuju, dan 11,4% tidak jawab/tidak tahu. Publik yang setuju gerakan tersebut punya tiga alasan paling kuat, antara lain lapangan kerja sulit (18,3%), pemerintah dianggap kurang peduli rakyat (16,9%), dan mencari kehidupan yang lebih baik (10,8%).

    Sedangkan publik yang tidak setuju gerakan Kabur Aja Dulu juga mempunyai tiga alasan paling kuat, antara lain dianggap sebagai sikap tidak bertanggung jawab (18,2%), semua persoalan ada solusinya (13,8%), dan cinta negeri walaupun banyak kekurangan (10,5%). 

    Sementara itu, untuk isu penangkapan Hasto Kristiyanto, sebanyak 85,7% responden warganet mengaku mengetahui soal kasus penangkapan Hasto Kristiyanto, sementara 14,3% lainnya tidak mengetahui. Dari warganet yang mengetahui kasus penangkapan Hasto itu, sebanyak 55,8% menganggap penangkapan tersebut murni sebagai langkah hukum, 26,6% lainnya menganggapnya sebagai tekanan politik, dan 17,6% tidak menjawab. 

    KPK punya bukti yang kuat (44,6%), menjadi alasan mengapa responden menganggap penangkapan Hasto adalah murni karena langkah hukum. Sedangkan warganet yang menyebut penangkapan Hasto sebagai tekanan politik beralasan karena PDIP adalah partai oposisi (28,3%), selain juga ada alasan konflik PDIP  dan Jokowi. 

    Peneliti Senior Median Ade Irfan, Selasa (25/2/2025) mengatakan, penelitian tersebut sengaja dilakukan untuk menangkap persepsi masyarakat di media sosial terkait isu-isu kontemporer yang belakangan terjadi di Indonesia. Ade Irfan sendiri meyakini gerakan demonstrasi ‘Indonesia Gelap’ yang digaungkan mahasiswa menjadi akumulasi kekecewaan masyarakat terkait kebijakan yang dikeluarkan pemerintah.

    “Sebelumnya juga banyak isu beredar termasuk soal kelangkaan gas melon, lalu kabur aja dulu, sampai demo, ini akumulasi,” katanya. 

     

     

     

  • KPK Beri Peluang ke Hasto untuk Bongkar Dugaan Korupsi, Benny K Harman: Ini Langkah yang Bagus

    KPK Beri Peluang ke Hasto untuk Bongkar Dugaan Korupsi, Benny K Harman: Ini Langkah yang Bagus

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Ketua DPP Partai Demokrat, Benny K Harman, menegaskan pentingnya peran masyarakat dalam pemberantasan korupsi.

    Ia mendukung langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang meminta semua pihak, termasuk Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, untuk melaporkan dugaan korupsi yang mereka ketahui.

    Seperti diketahui, belum lama ini Hasto ditahan KPK buntut dugaan keterlibatannya terhadap kasus Harun Masiku.

    “Penegasan ini bagus sekali. Siapapun yang mengetahui adanya korupsi yang diduga dilakukan oleh siapapun tanpa kecuali harus melaporkannya kepada KPK,” ujar Benny di X @BennyHarmanID (25/2/2025).

    Bukan hanya ke KPK, dugaan korupsi itu juga bisa dilaporkan ke penegak hukum lainnya seperti Kejaksaan dan Kepolisian.

    Benny bilang, pemberantasan korupsi harus dilakukan tanpa pandang bulu. Ia mengajak semua pihak untuk mendukung upaya KPK dalam menindak tegas para koruptor.

    “Ayo dukung KPK berantas korupsi dan tangkap koruptor-koruptor,” tandasnya.

    Sebelumnya, Hasto Kristiyanto mengungkap arahan Presiden Jokowi di balik revisi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK).

    Dalam sebuah video yang diunggah di kanal YouTube-nya, Hasto menyebut revisi itu dilakukan untuk melindungi Gibran Rakabuming Raka dan Bobby Nasution dari potensi jeratan hukum.

    Hasto mengaku pernah bertemu Jokowi di Istana Merdeka sebelum Gibran dan Bobby maju sebagai wali kota Solo dan Medan.

    Dalam pertemuan itu, ia mengingatkan bahwa status keduanya sebagai kepala daerah akan membuat mereka rentan terhadap kasus korupsi dan gratifikasi.

  • Mendes Terbukti Cawe-cawe hingga Pilkada Serang PSU, Guntur Romli Ungkit Konteks Ucapan Terima Kasih Prabowo ke Jokowi

    Mendes Terbukti Cawe-cawe hingga Pilkada Serang PSU, Guntur Romli Ungkit Konteks Ucapan Terima Kasih Prabowo ke Jokowi

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Salah satu kader PDIP, Muhammad Guntur Romli memberi pernyataan menohok terkait Mendes, Yandri Susanto.

    Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi (MK) menemukan bukti dan fakta yang menunjukkan cawe-cawe Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto.

    Mendes Yantri terbukti membantu pemenangan pasangan Ratu Rachmatuzakiyah-Muhammad Najib Hamas pada pemilihan bupati (Pilbup) Kabupaten Serang.

    Dan untuk Ratu Rachmatuzakiyah merupakan istri dari Yandri.

    Hal tersebut terungkap dalam Sidang Pengucapan Putusan perselisihan hasil pemilihan umum bupati (PHPU Bup) Kabupaten Serang untuk Perkara Nomor 70/PHPU.BUP-XXIII/2025, Senin (24/2/2025).

    Melihat hal ini, Guntur Romli melakui cuitan diakun media sosial X pribadinya kemudian memberikan sindiran.

    Sindiran ini ditujukan ke mantan Presiden Jokowi Widodo yang disebutnya juga Cawe-cawe di pemenangan Prabowo-Gibran di Pilpres 2024.

    Salah satu alasan kuat ia mengungkap hal ini terjadi saat Presiden Prabowo Subianto memberikan ucapan terima kasih ke Jokowi di HUT Gerindra.

    “Jokowi juga cawe-cawe pemenangan Prabowo-Gibran di Pilpres 2024, konteks ucapan terima kasih Prabowo di HUT Gerindra,” tulisnya dikutip Selasa (25/2/2025).

    Terkait kasus Mendes Yandri dan istri dianggap berbeda denga apa yang dilakukan oleh Jokowi karena mereka tidak mendapatkan hukuman.

    Sementara itu, MK memutuskan membatalkan hasil Pilkada Kabupaten Serang 2024.

    MK meminta KPU melakukan pemungutan suara ulang di Kabupaten Serang.

    MK pun membatalkan PKPU No. 2028 Tahun 2024 tentang penetapan hasil Pilkada Kabupaten Serang 2024.

  • Tokoh Seperti Sultan Disebut Bisa Jadi Penengah Ketegangan Politik Presiden Prabowo dengan Megawati

    Tokoh Seperti Sultan Disebut Bisa Jadi Penengah Ketegangan Politik Presiden Prabowo dengan Megawati

    PIKIRAN RAKYAT – Potensi terjadinya kerenggangan hubungan Presiden RI ke-8 Prabowo Subianto dan Presiden RI ke-5 Megawati Soekarnoputri harus segera diatasi. Jika tidak, bisa terjadi ketegangan politik yang dapat berimplikasi negatif bagi kehidupan berbangsa dan bernegara yang dampaknya bahkan bisa berimplikasi terhadap geopolitik internasional.

    Langkah meredakan ketegangan juga untuk mengatasi adanya pihak-pihak yang ingin mengambil keuntungan dari merenggangnya hubungan dua patriot bangsa yang dihormati hingga ke level internasional tersebut.

    Seperti diketahui, indikasi merenggangnya hubungan kedua tokoh bangsa itu terjadi pasca penahanan Sekjen PDI Perjungan Hasto Kristiyanto oleh KPK, yang disusul dengan keluarnya instruksi bagi kepala daerah dari PDI Perjuangan untuk menunda menghadiri retret di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah.

    Berikut diungkapkan oleh Direktur Pusat Kajian Politik dan Isu-isu Strategis Indonesia Nana Rukmana saat diwawancarai pada Selasa, 25 Februari 2025.

    Menurut Nana, inisiasi untuk mengatasi ketegangan itu bisa dilakukan dengan segera mempertemukan keduanya yang diawali melalui komunikasi intensif kalangan terdekatnya.

    “Dari pihak Prabowo ada beberapa nama yang pantas mewakili, semisal Sufmi Dasco Ahmad, Hashim Djojohadikusumo atau Sjafrie Samsoeddin. Atau mengutus Menko Polkam Budi Gunawan yang juga dikenal dekat dengan Megawati,” katanya.

    Sedangkan dari pihak Megawati, ada beberapa nama yang sangat dipercayanya, seperti Pramono Anung, Ahmad Basarah, Bambang Wuryanto (Bambang Pacul) atau bahkan mengutus putrinya Puan Maharani.

    Pertemuan keduanya bisa dilaksanakan di Istana Presiden Gedung Agung Yogyakarta dengan menghadirkan tokoh seperti Sultan Hamengkubuwono ke-10 sebagai tokoh penengah sekaligus perekat. 

    “Keduanya akan merasa dihormati. Presiden Prabowo tetap jadi tuan rumah, Megawati lahir dan punya sejarah panjang di Yogyakarta dan sempat tinggal di Gedung Agung,” katanya.

    Menghadirkan Sultan sebagai penengah, lanjut Nana, karena Sultan merupakan tokoh yang disegani.

    “Sultan miliki reputasi yang baik. Baik itu secara integritas dan kredibelitas, sultan pun dikenal sangat independen dan dihormati kedua pihak. Terlebih sultan juga merupakan seorang kepala daerah (Gubernur DIY) yang bisa merepresentasikan keberadaan para kepala daerah,” katanya.

    Di sisi lain kata Nana, ketegangan yang terjadi saat ini sebenarnya bisa dicermati.

    “Saat surat penundaan retret beberapa hari ke belakang muncul, Megawati memberikan pesan tersirat. Kepala daerah dari PDIP diminta menunda retret tersebut, kata kuncinya adalah menunda,” katanya.

    Jika dicermati maka kata menunda ini merupakan pesan untuk berdialog yang disampaikan Megawati kepada Prabowo.

    “Melalui kata menunda itu, Megawati memberikan sinyal bahwa dia masih membuka ruang dialog dengan Prabowo. Tentunya dengan tujuan mencari solusi terbaik dalam mengatasi berbagai persoalan politik,” katanya.

    Namun apabila ketegangan ini tidak teratasi atau cenderung berlarut-larut kata Nana, akan berdampak pada kehidupan berbangsa dan bernegara, bahkan bisa berimplikasi terhadap geopolitik dan geostrategis internasional.

    “Padahal jika kedua tokoh ini dipersatukan justru menjadi kekuatan hebat Indonesia. Megawati sangat dihormati di dunia Internasional, sehingga justru bisa memperkuat Prabowo dalam diplomasi Internasionalnya bagi kepentingan nasional yang lebih besar,” katanya.

    Perkuat Diplomasi Internasional

    Megawati Soekarnoputri memang dikenal memiliki hubungan yang baik dengan sejumlah negara dan tokoh internasional. Belum lama, pada awal Februari 2025, Megawati diundang secara khusus Pemimpin Negara Vatikan Paus Fransiscus. 

    Selama berada di Vatikan, Megawati juga diundang menghadiri forum World Leaders Summit on Children’s Right. Forum ini dihadiri sejumlah pemimpin dunia dan tokoh internasional diantaranya Imam Besar Al Azhar Mesir Ahmed El-Tayeb, Mantan Wakil Presiden AS Al Gore, Ratu Rania al-Abdullah dari Jordania, Wakil Perdana Menteri Italia, Antonio Tajani, Menteri Luar Negeri Gambia, Mamadou Tangara dan Paus Fransiskus.

    “Luasnya jaringan internasional Megawati itu sangat bisa membantu memperkuat diplomasi internasinal pemerintahan Prabowo sehingga menjadikan Indonesia sebagai kekuatan strategis di kancah internasional,” katanya.

    Selain karena berbagai perannya di berbagai forum internasional, ketokohannya semakin kuat juga karena dipengruhi nama besar ayahandanya Presiden Pertama RI Soekarno.

    Presiden Soekarno itu tokoh besar yang hingga saat ini namanya masih sangat dihormati di banyak negara karena berbagai peran strategis internasionalnya. 

    “Banyak negara besar di kawasan Eropa, Amerika, Asia dan Afrika, sangat menghormatinya. Bahkan banya negara membuat berbagai monumen dan nama jalan sebagai bentuk penghormatan kepada Sukarno,” katanya.*****

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Hasto Ajukan Penangguhan Penahanan, Begini Respons Ketua KPK

    Hasto Ajukan Penangguhan Penahanan, Begini Respons Ketua KPK

    loading…

    Ketua KPK Setyo Budiyanto menanggapi rencana Hasto mengajukan penangguhan penahanan. Foto/SindoNews

    JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) buka suara perihal langkah Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto yang mengajukan penangguhan penahanan.

    Ketua KPK Setyo Budiyanto menyatakan, belum ada keputusan terkait permintaan Hasto tersebut. Menurutnya, kewenangan penahanan ada di tangan penyidik.

    “Pengajuan minta penangguhan itu hak tersangka, tapi soal dikabulkan atau tidak, itu kewenangan penyidik berdasar pertimbangan,” kata Setyo, Selasa (25/2/2025).

    Setyo melanjutkan, berdasarkan pengetahuannya, sejauh ini belum ada tersangka perakara korupsi yang mengajukan penangguhan penahanan. “Sepertinya sebelumnya belum pernah ada juga tersangka yang mengajukan penangguhan penahanan,” ujarnya.

    Sebelumnya, kuasa hukum Hasto Kristiyanto bersikeras penahanan kliennya ditangguhkan. Permohonan penangguhan penahanan pun akan kembali diajukan.

    “Akan diajukan lagi,” kata penasihat hukum Hasto, Maqdir Ismail di Gedung Merah Putih KPK, Senin, 24 Februari 2025.

    Kendati begitu, Maqdir menyatakan kedatangannya hari ini ke kantor Lembaga Antirasuah bukan urusan kasus Hasto. Maqdir tidak menjelaskan secara detail perihal kapan permohonan penangguhan penahanan Hasto akan disampaikan ke KPK.

    (cip)

  • Isu Politik Terkini: Kepala Daerah PDIP Gabung Retret hingga AHY Kembali Pimpin Partai Demokrat

    Isu Politik Terkini: Kepala Daerah PDIP Gabung Retret hingga AHY Kembali Pimpin Partai Demokrat

    Jakarta, Beritasatu.com – Isu politik terkini Beritasatu.com sepanjang Senin (25/2/2025) diisi dengan berita bergabungnya kepala daerah PDIP mengikuti retret di Akmil Magelang hingga terpilihnya kembali Agus Harmurti Yudhoyono (AHY) untuk memimpin Partai Demokrat.

    Berita lain yang juga mendapat perhatian adalah soal keputusan PDIP yang menunjuk Ahmad Basarah dan Ronny Talampessy sebagai juru bicara. Tidak ketinggalan soal keputusan MK yang menginstruksikan digelarnya pemungutan suara ulang di 11 daerah.

    Berikut 5 isu politik terkini Beritasatu.com:

    1. 39 Kepala Daerah PDIP Gabung Retret, Mendagri: Silakan Menyesuaikan Diri
    Sebanyak 39 kepala daerah dari PDIP telah bergabung retret di Lembah Tidar, Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah, Senin (24/2/2025). Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta mereka segera menyesuaikan diri.

    Mendagri menceritakan hingga pelaksanaan orientasi hingga hari keempat ini sudah banyak perubahan yang dirasakan para peserta. Mereka sudah saling akrab satu sama lain, sehingga suasana makin pembekalan makin hangat. 

    2. Mendagri Instruksikan Efisiensi APBD, Anggaran Seremonial Dibatasi
    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menerbitkan Surat Edaran Nomor 900/833/SJ tentang Penyesuaian Pendapatan dan Efisiensi Belanja Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025.

    Beleid yang terbit pada 23 Februari 2025 itu merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam APBN dan APBD 2025. Sebelumnya, Tito menegaskan efisiensi anggaran bertujuan untuk mendukung program prorakyat. 

  • Top 5 News: Polisi Ungkap Pemotor yang Tertabrak KA hingga 2 Atlet Asal Bekasi Urung Dapat Bonus seusai PON 2024

    Top 5 News: Polisi Ungkap Pemotor yang Tertabrak KA hingga 2 Atlet Asal Bekasi Urung Dapat Bonus seusai PON 2024

    Jakarta, Beritasatu.com – Polisi mengungkap kronologi pemotor tertabrak kereta api (KA) yang diduga bunuh diri serta Nikita Mirzani pilih kerja dan tunda sebagai saksi menjadi berita terpopuler atau top 5 news sepanjang Senin (24/2/2025).

    Selanjutnya Mesut Ozil terjun ke dunia politik setelah bergabung dengan Recep Tayyip Erdogan hingga 2 atlet Kabupaten Bekasi urung menerima bonus seusai raih medali Pekan Olahraga Nasional (PON) Aceh-Sumatera Utara pada 2024 lalu.

    Berikut ini top 5 news Beritasatu.com yang dirangkum pada Selasa (25/2/2025).

    1. Detik-detik Pemotor di Probolinggo Tertabrak Kereta, Diduga Bunuh Diri

    Polisi mengungkap kronologi pengendara motor Budi Setio Rachman (31) menabrakkan diri ke Kereta Api Probowangi di perlintasan sebidang, Jalan Panglima Sudirman, Kelurahan Jati, Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo, Jawa Timur, Minggu (23/2/2025).

    Budi warga Kebonsari Wetan, Kecamatan Kanigaran, Probolinggo diduga sengaja bunuh diri dengan menerobos palang pintu perlintasan sebidang yang sudah tertutup, dan berhenti di tengah rel saat kereta melintas.

    2. Pilih Kerja, Nikita Mirzani Tunda Pemeriksaan sebagai Tersangka

    Nikita Mirzani menunda pemeriksaan terkait kasus dugaan pemerasan yang dilaporkan Reza Gladys.

    Nikita beralasan ketidakhadirannya pada hari ini disebabkan oleh jadwal syuting yang sudah direncanakan sejak Januari 2025.

    3. Mesut Ozil Terjun ke Dunia Politik, Resmi Bergabung dengan Erdogan

    Mantan pemain Arsenal dan Real Madrid, Mesut Ozil, kini resmi terjun ke dunia politik setelah bergabung dengan Partai Keadilan dan Pembangunan (AKP) yang dipimpin oleh Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan.

    Gelandang asal Jerman yang telah pensiun di usia 36 tahun ini diangkat sebagai anggota Dewan Keputusan dan Manajemen Pusat Partai AK selama kongres partai yang digelar pada Minggu (23/2/2025). 

    4. 39 Kepala Daerah PDIP Gabung Retret, Mendagri: Silakan Menyesuaikan Diri

    Sebanyak 39 kepala daerah dari PDIP telah bergabung retret di Lembah Tidar, Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah, Senin (24/2/2025). Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta mereka segera menyesuaikan diri.

    “Silakan bergabung saja dan kemudian segera menyesuaikan diri berkenalan dengan teman-teman yang lain, ikuti narasumber memanfaatkan waktu untuk membangun jaringan kepada para menteri, gubernur, bupati dan wali kota,” kata Tito Karnavian di lokasi retret kepala daerah di Akmil.

    5. Miris, 2 Atlet Kabupaten Bekasi Urung Terima Bonus seusai Raih Medali PON

    Miris, dua atlet putri muaythai kebanggaan warga Kabupaten Bekasi yakni Adisty Gracella Lolaroh dan Dzakiah Apypah Ghanie harus menelan pil pahit seusai mengharumkan nama daerah asalnya pada PON Aceh-Sumatera Utara 2024 silam.

    Kedua atlet berprestasi itu seharusnya mendapatkan bonus dari Pemerintah Kabupaten Bekasi. Adisty seharusnya mendapatkan bonus Rp 100 juta menyabet medali emas. Sementara Apypah seharusnya menerima bonus Rp 40 juta atas raihan medali perunggu. Namun, hingga kini keduanya belum bonus tersebut.

    Demikian top 5 news Beritasatu.com pada Senin (24/2/2025) yang menarik perhatian pembaca. Namun, terdapat update berita lainnya yang tak kalah menarik, informatif, serta menghibur yang bisa pembaca simak lebih lanjut.

  • SBY Minta Kepala Daerah Demokrat Sukseskan Pemerintahan Prabowo: Itu Etika

    SBY Minta Kepala Daerah Demokrat Sukseskan Pemerintahan Prabowo: Itu Etika

    Jakarta –

    Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) meminta kepala daerah dari partainya untuk menyukseskan program Presiden Prabowo Subianto. Hal itu disampaikan SBY dalam Kongres ke-VI Partai Demokrat.

    “Masih dalam kaitan keberadaan-keberadaan Demokrat dalam pemerintahan Presiden Prabowo, para kader demokrat yang memimpin pemerintahan di daerah, gubernur atau wakil gubernur, bupati atau wakil bupati wali kota atau wakil walikota juga mesti menyukseskan pemerintahan Presiden Prabowo. Para gubernur bupati walikota dan wakil-wakilnya yang berasal dari Partai Demokrat,” ujar SBY dalam sambutannya di Ritz Carlton, Jakarta Selatan, Selasa (25/2/2025).

    Ia melihat dukungan terhadap pemerintah pusat merupakan etika. Ia menekankan pada janji yang dilakukan oleh masing-masing kepala daerah.

    “Itu juga etika karena sekarang karena saudara-saudara para gubernur bupati walikota telah berikrar berjanji untuk memajukan provinsi kabupaten atau kota nya masing masing set atas dasar itu terpilih menjadi pemimpin pemimpin daerah,” katanya.

    SBY juga mengingatkan kepala daerah dari PDIP untuk berikhtiar dengan sungguh-sungguh. Ia melihat tak akan ada tabrakan visi.

    Itu juga etika karena sekarang karena saudara-saudara, para gubernur, bupati wali kota, telah berikrar berjanji untuk memajukan provinsi kabupaten atau kota nya masing masing set atas dasar itu terpilih menjadi pemimpin-pemimpin daerah,” ungkap SBY.

    “Saya yakin tidak akan ada tabrakan ada visi agenda presiden Prabowo dengan visi dan agenda para gubernur bupati dan walikota pasti pasti akan saling melengkapi sulit memajukan kesejahteraan menegakkan keadilan penegakan demokrasi membangun ekonomi masih tujuannya itu sama lingkupnya yang berbeda,” imbuhnya.

    (dwr/azh)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu