Xcloud.id

partai: PDIP

  • Hasto Kristiyanto Minta Kader Jaga Megawati dari Upaya Adu Domba PDIP – Page 3

    Hasto Kristiyanto Minta Kader Jaga Megawati dari Upaya Adu Domba PDIP – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, mengatakan pentingnya menjaga marwah Megawati Soekarnoputri dari berbagai upaya adu domba yang berusaha mengguncang partai.

    Hal ini disampaikan usai menjalani pemeriksaan hari ini.

    “Kepada seluruh kader, simpatisan, dan anggota PDI Perjuangan, saya berpesan tetap jaga semangat juang, jaga Ibu Megawati dari mereka yang ingin mengaduk-aduk partai. Tetap semangat dan Merdeka!” ujar Hasto sebelum menjalani pemeriksaan di KPK, Jakarta, Rabu (26/2/2025).

    Hasto juga menegaskan, kondisinya dalam tahanan baik-baik saja. Ia diterima dengan baik oleh para tahanan lain yang disebutnya sebagai warga Merah Putih.

    Bahkan saat menjalani isolasi, ia mendapat berbagai bentuk dukungan, termasuk kopi dan teh.

    “Semangat saya tetap bergelora karena ini adalah perjuangan untuk keadilan. Indonesia harus terbebas dari campur tangan kekuasaan yang menjadikan hukum sebagai alat penindasan,” tegasnya.

    Hasto mengaku tetap menjalani rutinitas disiplin, termasuk berolahraga bersama rekan tahanan setiap pagi. Ia juga mengajak mereka menyanyikan lagu-lagu kebangsaan, seperti Maju Tak Gentar dan Garuda Pancasila.

    “Sekarang setiap pagi, kalau lagu Indonesia Raya berkumandang, semua berdiri dengan sikap sempurna. Ini untuk mengingatkan bahwa republik ini dibangun atas dasar perjuangan keadilan dan kemanusiaan yang sejati,” ungkapnya.

    Di akhir keterangannya, Hasto kembali menegaskan keyakinannya bahwa kebenaran akan menang. Ia meminta seluruh kader PDIP tetap solid dan tidak terprovokasi oleh pihak-pihak yang ingin memecah belah partai.

    “Mohon doa restunya dari seluruh masyarakat Indonesia. Keadilan pasti akan menang. Merdeka!” tutupnya.

  • Hasto Ceritakan Pengalaman Sepekan Mendekam di Rutan KPK

    Hasto Ceritakan Pengalaman Sepekan Mendekam di Rutan KPK

    Bisnis.com, JAKARTA – Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menceritakan pengalamannya setelah satu pekan menjadi tahanan KPK.

    Dia mengaku telah diterima baik oleh tahanan lainnya. Bahkan, sejumlah tahanan rasuah itu telah memberikan kopi maupun teh kepadanya.

    “Banyak yang memberikan bantuan ada berupa kopi teh dan kemudian saya juga gelorakan semangat juang tentang satyam eva jayate bahwa kebenaran akan menang,” ujarnya saat akan diperiksa sebagai tahanan di KPK, Rabu (26/2/2025).

    Dia menambahkan dirinya juga kerap berolahraga dengan tahanan lainnya. Kemudian, dia juga menceritakan soal pengamalannya yang membakar semangat para tahanan untuk berolahraga.

    Upaya itu dilakukan Hasto dengan cara meminta tahanan lain untuk menyanyikan lagu wajib nasional saat berolahraga.

    “Kami nyanyikan secara bersama-sama bahkan sekarang setiap pagi kalau mendengarkan lagu Indonesia Raya semua berdiri dengan sikap sempurna untuk mengeluarkan semangat,” pungkasnya.

    Sebagai informasi, Hasto resmi ditahan di Rutan KPK dari cabang Rutan Negara Klas I Jakarta Timur. Penahan itu dilakukan untuk keperluan penyidikan selama 20 hari mulai dari 20 Februari hingga 11 Maret 2025.

    Ketua KPK Setyo Budiyanto mengatakan penahanan itu dilakukan guna kepentingan penyidikan kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan PAW DPR RI.

    “Guna Kepentingan Penyidikan, terhadap tersangka HK dilakukan penahanan selama 20 hari terhitung mulai tanggal 20 Februari 2025 sampai dengan tanggal 11 Maret 2025,” ujar Setyo, Kamis (20/2/2025).

  • Ditahan KPK, Hasto Kristiyanto: Saya Baik-baik Saja dan Tetap Bergelora Semangat Juang!

    Ditahan KPK, Hasto Kristiyanto: Saya Baik-baik Saja dan Tetap Bergelora Semangat Juang!

    Jakarta, Beritasatu.com – Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengaku kondisinya baik-baik saja selama ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai tersangka kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan Harun Masiku.

    “Hari ini saya menjalani pemeriksaan kembali dan perlu saya tegaskan bahwa ketika menjalani status sebagai tahanan, kondisi saya baik-baik saja dan tetap bergelora semangat juang itu karena ini adalah perjuangan untuk mendapatkan keadilan,” kata Hasto di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (26/2/2025).

    Hasto menjalani pemeriksaan lanjutan terkait kasus yang menjeratnya. Dia terlihat memasuki ruang pemeriksaan sekitar pukul 12.43 WIB. 

    Kepada wartawan, Hasto mengaku selama ditahan dirinya diterima dengan baik oleh para tahanan lainnya dan banyak yang membantunya.

    “Saya diterima dengan sangat baik oleh para tahanan yang lain, warga merah putih. Bahkan kemudian ketika saya dikenakan isolasi, banyak yang memberikan bantuan ada berupa kopi, teh, dan kemudian saya juga gelorakan semangat juang tentang satyameva jayate bahwa kebenaran akan menang,” ujar Hasto Kristiyanto.

    Hasto mengatakan rutin berolahraga selama menjalani masa penahanan untuk menjaga kebugaran. Bahkan, dia mengajak tahanan lainnya berolahraga sembari menyanyikan lagu-lagu wajib demi meningkatkan semangat.

    Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrasi Indonesia-Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto di Jakarta Selatan, Kamis (20/2/2025). Hasto ditahan hingga 11 Maret 2025 di Rumah Tahanan Klas I Jakarta Timur. – (ANTARA/Iqbal-Chandra)

    KPK menetapkan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka dari hasil pengembangan perkara Harun Masiku. 

    KPK menyebut Hasto bersama Harun Masiku dan kawan-kawan diduga menyuap anggota KPU periode 2017-2022 Wahyu Setiawan dan anggota Bawaslu Agustiani Tio pada Desember 2019. Suap diberikan agar Harun dapat ditetapkan sebagai anggota DPR periode 2019-2024 melalui skema pergantian antarwaktu. 

    Hasto Kristiyanto juga turut dijadikan tersangka karena diduga merintangi penyidikan Harun Masiku. Saat ini Hasto Kristiyanto ditahan KPK.

  • Tangan Diborgol dan Kenakan Rompi Oranye, Hasto Kristiyanto Jalani Pemeriksaan di KPK

    Tangan Diborgol dan Kenakan Rompi Oranye, Hasto Kristiyanto Jalani Pemeriksaan di KPK

    Jakarta, Beritasatu.com – Sekjen PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto (HK) hadir ke kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu (26/2/2025). Dia telah ditahan oleh KPK atas kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan. 

    Dari pantauan Beritasatu.com, elite PDIP itu mendatangi gedung Merah Putih KPK, Jakarta, dengan menaiki mobil tahanan. Tampak Hasto tiba dengan mengenakan kemeja motif garis-garis disertai rompi oranye tahanan KPK dan tangan diborgol. Kepada awak media, dia mengaku kondisinya baik-baik saja. 

    “Hari ini saya menjalani pemeriksaan kembali dan perlu saya tegaskan bahwa ketika menjalani status sebagai tahanan, kondisi saya baik-baik saja dan tetap bergelora semangat juang itu karena ini adalah perjuangan untuk mendapatkan keadilan,” kata Hasto di lokasi. 

    Dalam kesempatan ini, Hasto Kristiyanto memberikan pesan kepada seluruh jajaran PDIP untuk tetap tenang. Dia juga berpesan agar mereka menjaga Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri. 

    “Kepada seluruh kader-kader PDI Perjuangan, seluruh simpatisan dan anggota, pesan saya tetap tenang, jaga seluruh semangat juang, jaga Ibu Megawati Soekarnoputri, muruahnya,” ungkap Hasto Kristiyanto. 

    Hasto Kristiyanto telah ditahan oleh KPK atas kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan yang menjeratnya. Dia ditahan untuk 20 hari ke depan mulai 20 Februari 2025 sampai 11 Maret 2025 di cabang rumah tahanan negara (rutan) dari rutan klas I Jakarta Timur. Penahanan dapat diperpanjang tergantung kebutuhan penyidikan. 

    KPK telah menetapkan Hasto Kristiyanto (HK) dan tangan kanannya, Donny Tri Istiqomah (DTI) sebagai tersangka. Penetapan tersangka ini merupakan hasil pengembangan perkara tersebut oleh KPK yang turut menjerat mantan caleg PDIP, Harun Masiku (HM).  

    Dalam kasus ini, KPK sempat menyebut Hasto bersama dengan Harun Masiku dan kawan-kawan diduga menyuap anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) periode 2017-2022, Wahyu Setiawan serta Agustiani Tio pada Desember 2019 lalu. Suap diberikan agar Harun dapat ditetapkan sebagai anggota DPR periode 2019-2024.  

    Adapun Hasto Kristiyanto sendiri turut terjerat dalam dugaan perintangan penyidikan kasus Harun Masiku. Dia diduga melakukan sejumlah perbuatan yang menghambat penyidikan KPK dalam kasus itu.  Hingga akhirnya kini Hasto Kristiyanto diperiksa KPK.

  • Penahanan Hasto oleh KPK Disebut Berpengaruh ke Kongres PDIP, Denny Siregar: Bakalan Seru

    Penahanan Hasto oleh KPK Disebut Berpengaruh ke Kongres PDIP, Denny Siregar: Bakalan Seru

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pegiat media sosial, Denny Siregar punya prediksi menarik jelang berlangsungnya Kongres PDI Perjuangan 2025.

    Melalui cuitan di akun media sosial X pribadinya, Denny Siregar menyebut kongres PDIP ini nantinya berlangsung seru.

    “Kongres PDIP bulan April bakalan seru banget kayanknya” tulisnya dikutip Rabu (26/2/2025).

    Adapun untuk jadwal berlangsungnya Kongres PDIP Perjuangan di tahun 2025 ini dijadwalkan berlangsung pada bulan April mendatang.

    Adapun salah satu alasan mengapa Kongres PDIP 2025 diprediksi berlangsung seru tak lain dan bukan karena penahanan sang Sekjen Hasto Kristiyanto.

    Hasto memegang peranan penting dalam partai berlogo banteng itu. Selama ini Hasto yang mengorganisir persiapan kongres.

    Hasto sendiri ditahan KPK kasus dugaan suap pada proses pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR, dan perintangan penyidikan itu langsung ditahan.

    (Erfyansyah/fajar)

  • Rano Karno Akan Susul Pramono Anung Ikuti Retret Kepala Daerah di Akmil Magelang

    Rano Karno Akan Susul Pramono Anung Ikuti Retret Kepala Daerah di Akmil Magelang

    Jakarta, Beritasatu.com – Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno atau yang akrab disapa Bang Doel, akan berangkat ke Magelang pada sore ini. Sesuai jadwal, wakil kepala daerah dijadwalkan hadir pada Kamis (27/2/2025).

    “Sore ini saya akan berangkat ke Magelang karena memang saya diundang sebagai wakil gubernur untuk menghadiri retret pada tanggal 27,” ujar Bang Doel saat ditemui di Jakarta Timur, Rabu (26/02/2025).

    Rano Karno akan menyusul Gubernur Jakarta Pramono Anung, yang telah lebih dulu mengikuti retret di Akademi Militer (Akmil) Magelang.

    “Nanti malam jam 7 saya berangkat ke Yogyakarta, lalu langsung ke Magelang untuk menghadiri acara penutupan. Hari ini kan memang Hari Gizi Nasional, dan kita fokus pada sarapan bergizi. Sasaran kita adalah ibu hamil dan balita, berbeda dengan program yang ditujukan untuk anak sekolah,” kata Rano.

    Sementara, Pramono Anung sudah tiba di lokasi penyelenggaraan retret kepala daerah di Akmil Magelang, Jawa Tengah, pada Senin (24/2/2025) lalu.

    Pramono Anung didampingi Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo, serta 17 kepala daerah lainnya saat memasuki kompleks Akmil untuk mengikuti rangkaian kegiatan retret hingga selesai.

    “Gubernur Jakarta bersama dengan wali kota Yogyakarta dan 17 kepala daerah lainnya memulai retret hari ini,” kata Pramono Anung kepada Beritasatu.com, Senin (24/2/2025).

    Pramono mengungkapkan, bahwa pihaknya tetap mengikuti retret sebagai keputusan bersama. Ia juga menyatakan telah berkomunikasi dengan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, serta pengurus DPP.

    “Mengapa baru hari ini saya berangkat, saya rasa tidak perlu dijelaskan lebih lanjut. Namun, saya tetap berkomunikasi dengan Ibu Megawati Soekarnoputri dan DPP partai mengenai keputusan ini. Tentunya, keputusan ini diambil dengan berbagai pertimbangan yang matang,” ujar Pramono Anung, yang memimpin kepala daerah dari PDIP dalam retret di Akmil Magelang.

    Pramono juga memastikan bahwa penundaan keikutsertaan dalam retret oleh beberapa kepala daerah dari kader PDIP tidak akan mengganggu hubungan antara PDIP dengan pemerintahan Presiden Prabowo ke depannya.

  • Absen di Retret Magelang, 10 Kepala Daerah PDIP Akan Ikut Pembekalan Susulan

    Absen di Retret Magelang, 10 Kepala Daerah PDIP Akan Ikut Pembekalan Susulan

    Magelang, Beritasatu.com – Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya mengungkapkan, 10 kepala daerah yang merupakan kader PDIP dipastikan tidak mengikuti retret di kompleks Akademi Militer, Magelang, Jawa Tengah.

    Hal itu berdasarkan surat pemberitahuan resmi yang disampaikan oleh PDIP kepada Kementerian Dalam Negeri.

    “Dipastikan tidak (absen), kemarin kami sudah mendapatkan keputusan resmi,” kata Bima kepada awak media saat ditemui di kompleks Akmil Magelang, Rabu (26/2/25).

    Bima menjelaskan, dalam surat itu tidak disampaikan secara rinci alasan ketidakhadiran kepala daerah dari PDIP di retret Magelang. Hanya saja partai pimpinan Megawati Soekarnoputri itu menyebut, mereka absen karena pertimbangan situasi dan kondisi yang ada.

    “Disampaikan pada suratnya adalah karena pertimbangan situasi dan kondisi yang ada,” ujarnya.

    Selain itu, isi surat juga tidak menyinggung terkait instruksi ketua umum PDIP yang meminta agar kadernya menunda retret.

    “Enggak ada ya, di situ kan dijelaskan juga bahwa tidak ada keputusan atau instruksi dari partai untuk tidak mengikuti. Yang ada adalah penundaan karena kondisi-kondisi tertentu yang dipertimbangkan oleh partai. Jadi tidak pernah ada secara resmi partai meminta kadernya untuk tidak mengikuti, tidak ada,” katanya.

    Bima menjelaskan, bagi kepala daerah PDIP yang absen nantinya akan mengikuti pembekalan susulan, bersama kepala daerah terpilih hasil pemungutan suara ulang (PSU) di 24 daerah.

    “Jadi setelah keputusan MK, nanti kan ada hasil pemungutan suara ulang dan lain-lain gitu, ada yang seluruhnya, ada yang sebagian, ada yang beberapa TPS, itu nanti direncanakan dilantik, secara akan dilantik. Kemudian juga akan mengikuti pembekalan,” ujarnya.

    Bima menjelaskan, pembekalan susulan dilakukan setelah Lebaran 2025 dengan konsep yang lebih minimalis karena jumlah peserta yang lebih sedikit. Pihaknya juga mengusahakan agar jajaran menteri Kabinet Merah Putih menjadi pemateri.

    “Mungkin lebih simpel, lebih minimalis, lebih sederhana karena jumlah juga sedikit. Belum tentu di Magelang, mungkin di Jakarta, mungkin juga di kantor BPSDM Kemendagri, tetapi pastinya akan kita putuskan kemudian,” ucapnya.

    Terakhir, Bima mengucapkan terima kasih kepada Megawati Soekarnoputri yang akhirnya telah mengizinkan kadernya untuk mengikuti retret di Akmil Magelang dan pembekalan susulan.

    “Kami menyampaikan terima kasih, apresiasi kepada Ibu Mega, DPP PDIP yang telah mendukung acara retret ini dan mendukung agar para kadernya melanjutkan kembali bergabung di sini dan memberi kesempatan bagi yang belum bergabung untuk mengikuti pembekalan tahap berikutnya,” tutupnya.

    Diketahui, retret kepala daerah di Akmil, Magelang berlangsung selama 7 hari hingga 28 Februari 2025, diikuti 493 kepala daerah dari jumlah yang seharusnya diikut 503 kepala daerah.

    Adapun, 10 kepala daerah PDIP yang tidak ikut retret di Magelang, yakni sembilan kepala daerah dari Bali termasuk Gubernur, dan kepala daerah dari Asmat, Papua Selatan.

  • Video Rocky Gerung Baca Niat Megawati Akhirnya Izinkan Kepala Daerah dari PDIP Ikut Retret – Halaman all

    Video Rocky Gerung Baca Niat Megawati Akhirnya Izinkan Kepala Daerah dari PDIP Ikut Retret – Halaman all

    Rocky Gerung membaca niat Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri mengirim para kepala daerah kader PDIP untuk akhirnya mengikuti retret do Magelang.

    Tayang: Rabu, 26 Februari 2025 11:08 WIB

    TRIBUNNEWS.COM – Pengamat politik Rocky Gerung membaca niat Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri mengirim para kepala daerah kader PDIP untuk akhirnya mengikuti retret di Akademi Militer, Magelang.

    Seperti diketahui, Megawati sempat menahan para kadernya untuk mengikuti program orientasi kepala daerah itu.

    Dalam surat perintahnya, Megawati menulis penahanan Skjen PDIP Hasto Kristiyanto oleh KPK sebagai dasar pertimbangannya.(*)

    Berita selengkapnya simak video di atas.

    “);
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast;
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:’1′,img:’thumb2′}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast + 1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }
    else{
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    $(“#test3”).val(“Done”);
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else if (getLast > 150) {
    if ($(“#ltldmr”).length == 0){
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    }
    }
    }
    });
    });

    function loadmore(){
    if ($(“#ltldmr”).length > 0) $(“#ltldmr”).remove();
    var getLast = parseInt($(“#latestul > li:last-child”).attr(“data-sort”));
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast ;
    if($(“#test3”).val() == ‘Done’){
    newlast=0;
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest”, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast + 1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;
    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }else{
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else{
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:sectionid,img:’thumb2′,total:’40’}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast+1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }else{
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    }

    Berita Terkini

  • Penjelasan PDI-P soal Instruksi Megawati: Tak Larang Retret, Prioritaskan Bekerja

    Penjelasan PDI-P soal Instruksi Megawati: Tak Larang Retret, Prioritaskan Bekerja

    Penjelasan PDI-P soal Instruksi Megawati: Tak Larang Retret, Prioritaskan Bekerja
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (
    PDI-P
    ) menegaskan bahwa Ketua Umum
    Megawati
    Soekarnoputri tidak pernah melarang kadernya yang terpilih sebagai kepala daerah, untuk mengikuti retret yang diselenggarakan pemerintah pada 21-28 Februari di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah.
    Juru Bicara PDI-P Ahmad Basarah menjelaskan bahwa instruksi yang dikeluarkan Megawati pada 20 Februari 2025, hanya meminta para kepala daerah dari PDI-P untuk menunda keberangkatan ke Magelang dan menunggu arahan lebih lanjut.
    “Jadi perlu kami tegaskan bahwa Ibu Megawati Soekarnoputri dalam instruksi hariannya sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan pada 20 Februari 2025 lalu, tidak pernah melarang para kadernya yang terpilih sebagai kepala daerah untuk ikut acara retret,” ujar Basarah dalam konferensi pers di Kantor DPP PDI-P, Selasa (25/2/2025) malam.
    Menurut Basarah, keputusan menunda keberangkatan para kepala daerah PDI-P, lebih bertujuan agar mereka dapat segera mulai bekerja setelah dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto.
    Basarah menekankan bahwa Megawati menginginkan para kepala daerah dari PDI-P untuk segera menjalankan tugasnya di daerah masing-masing.
    “Ibu Megawati Soekarnoputri meminta kepada para kadernya yang terpilih sebagai kepala daerah untuk tetap berada di daerahnya supaya bisa langsung bekerja melayani rakyat,” kata Basarah.
    Basarah berpandangan, kehadiran fisik kepala daerah sangat diperlukan untuk memastikan program-program prioritas pemerintah bisa langsung berjalan.
    Dia menyebutkan bahwa beberapa program prioritas juga harus segera dijalankan di antaranya pengentasan kemiskinan, mitigasi bencana, penciptaan lapangan kerja, pencegahan stunting hingga makan bergizi gratis.
    “PDI Perjuangan, terutama Ibu Megawati Soekarnoputri, meyakini bahwa pemimpin yang langsung turun ke bawah dengan menemui rakyat merupakan langkah efektif untuk menyerap dan mendengar langsung aspirasi serta kebutuhan rakyat,” ujar Basarah.
    Dengan menemui rakyat secara langsung, kata Basarah, pemimpin daerah dapat menyerap aspirasi masyarakat dan merumuskannya ke dalam program pemerintahan yang tepat.
    “Dengan begitu, mereka dapat memformulasikannya secara langsung ke dalam program pemerintah di daerahnya masing-masing,” kata Basarah.
    “Bagi kepala daerah PDI Perjuangan yang belum mengikuti kegiatan retret, diinstruksikan untuk kembali ke daerahnya masing-masing guna menjalankan tugasnya,” ujarnya lagi.
    Namun, Basarah mengungkapkan, Ketua Umum sudah memerintahkan agar
    kepala daerah PDI-P
    yang belum mengikuti retret gelombang pertama, untuk ikut pada gelombang kedua.
    Dia menjelaskan bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 200.5/628/SJ tertanggal 11 Februari 2025, retret kepemimpinan akan diselenggarakan dalam dua angkatan.
    “Maka bagi kepala daerah PDI Perjuangan yang belum mengikuti kegiatan retret dapat mengikuti kegiatan tersebut pada angkatan berikutnya atau angkatan yang kedua,” kata Basarah.
    Basarah pun menekankan bahwa kepala daerah dari partai yang kini sedang menjalani retret gelombang pertama, wajib mengikuti seluruh kegiatan hingga selesai.
    Megawati juga disebut telah menginstruksikan kader yang menjadi wakil kepala daerah untuk menghadiri penutupan retret di Magelang pada 28 Februari 2025.
    “Bagi wakil kepala daerah yang kepala daerahnya telah mengikuti retreat angkatan pertama, untuk hadir dan mengikuti undangan penutupan retreat di angkatan pertama tersebut,” ujar Basarah.
    Lebih lanjut, Basarah mengungkapkan bahwa Megawati telah menugaskan Gubernur Jakarta Pramono Anung sebagai koordinator kepala daerah dari PDI-P yang mengikuti retret.
    “Dengan demikian, kehadiran Pak Pramono Anung dan kepala daerah PDI Perjuangan lainnya dalam retret ini sudah diketahui dan dilaporkan kepada Ketua Umum serta pengurus DPP PDI Perjuangan,” jelas Basarah.
    Menurut Basarah, Pramono akan mengkoordinasikan para kepala daerah PDI-P dan juga menyampaikan informasi mengenai segala dinamika selama retret di Magelang.
    Dia pun menegaskan bahwa partai telah meminta seluruh kepala daerah dari PDI-P agar mengikuti arahan Pramono Anung. Sebab, setiap arahan tersebut telah dikoordinasikan dan diketahui oleh Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri.
    “Kami harapkan seluruh kepala daerah mengikuti arahan yang akan diberikan oleh Pramono Anung karena dalam memberikan arahan kepada kepala-kepala daerah yang lain tersebut, Mas Pram selalu berkoordinasi dengan Ibu Ketua Umum PDI Perjuangan dan juga berkoordinasi dengan kami selaku DPP PDI Perjuangan,” kata Basarah.
    Diberitakan sebelumnya, PDI-P sedang menjadi sorotan usai Sekretaris Jenderal (Sekjen)-nya Hasto Kristiyanto resmi ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Kamis, 20 Februari 2025.
    Hasto diketahui berstatus tersangka dalam kasus suap bersama eks kader PDI-P, Harun Masiku, dan juga perkara perintangan penyidikan.
    Menyusul penahanan itu, Megawati Soekarnoputri menginstruksikan seluruh kepala daerah terpilih dari partainya untuk menunda rencana mengikuti
    retret kepala daerah
    di Magelang, Jawa Tengah, selama sepekan pada 21-28 Februari 2025.
    Instruksi itu disampaikan Megawati melalui surat nomor 7295/IN/DPP/II/2025 yang terbit pada 20 Februari 2025 malam, sebagai respons atas persoalan hukum dan penahan Hasto Kristiyanto oleh KPK.
    “Diinstruksikan kepada seluruh kepala daerah dan wakil kepala daerah PDI Perjuangan untuk menunda perjalanan yang akan mengikuti retreat di Magelang pada tanggal 21-28 Februari 2025,” demikian bunyi instruksi dalam surat tersebut.
    Megawati pun meminta kepada seluruh kepala daerah dari PDI-P yang sudah telanjur berangkat menuju lokasi agar berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut.
    “Sekiranya telah dalam perjalanan menuju Kota Magelang, untuk berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut dari Ketua Umum. Tetap berada dalam komunikasi aktif dan
    standby commander call
    ,” bunyi instruksi itu lagi.
    Meski begitu, sejumlah kader PDI-P diketahui diketahui tetap mengikuti retret di Magelang sejak dimulai pada 21 Februari 2025.
    Beberapa kepala daerah yang sebelumnya menunda keikutsertaannya pun akhirnya memutuskan hadir dalam retret di Magelang.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Connie Bakrie Ciut Ogah Bongkar Dokumen Skandal Rahasia Pejabat, Netizen: Pecundang

    Connie Bakrie Ciut Ogah Bongkar Dokumen Skandal Rahasia Pejabat, Netizen: Pecundang

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pengamat militer, Connie Bakrie tidak akan membongkar skandal kejahatan pejabat tinggi negara tanpa restu Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto yang saat ini mendekam di Rutan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

    Connie mengaku tidak berhak melakukan pemindahtanganan, membuka, mengumumkan tanpa ada izin tertulis dari pemiliknya yaitu Hasto.

    Menanggapi Connie, pemilik akun X @PartaiSocmed melontarkan sindiran telak.

    “Pemenang menemukan jalan, pecundang menemukan alasan,” celotehnya dilansir pada Rabu (26/2/2025).

    Sebelumnya Connie mengungkap keberadaan dokumen penting yang telah diamankan dan disahkan melalui notaris di Rusia. Dokumen yang dimaksud Connie memuat bukti berupa audio, video, dan teks terkait skandal pejabat negara Indonesia.

    Isu ini mencuat setelah Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dalam wawancara bersama mantan Ketua KPK, Abraham Samad, Connie menegaskan bahwa dokumen itu menyangkut hal-hal krusial yang berhubungan dengan negara.

    “Saya jawab dengan tegas dan jelas. Yang pasti, jika tidak penting dan tidak menyangkut negara, tidak mungkin dititipkan ke saya,” kata Connie.

    “Bahwa menyangkut ‘Mulyono’ sedikit banyak pasti. Apakah ‘Mulyono’ saja? Belum tentu,” bebernya lagi. (Pram/fajar)