Xcloud.id

partai: PDIP

  • Ahok Siap Diperiksa Kejagung soal Korupsi Pertamina: Aku Senang Dimintai Keterangan

    Ahok Siap Diperiksa Kejagung soal Korupsi Pertamina: Aku Senang Dimintai Keterangan

    loading…

    Mantan Komisaris Utama PT Pertamina Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok siap diperiksa Kejagung. Pemeriksaan Ahok terkait kasus korupsi tata kelola minyak mentah dan produksi kilang minyak di Pertamina. Foto: Dok SINDOnews

    JAKARTA – Mantan Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok siap diperiksa Kejaksaan Agung (Kejagung). Pemeriksaan Ahok terkait kasus korupsi tata kelola minyak mentah dan produksi kilang minyak di Pertamina.

    Ketua Bidang Perekonomian PDIP ini mengaku senang bila diminta untuk memberi keterangan terhadap kasus tersebut. “Ya bisa saja dan aku senang jika diminta keterangan,” ujar Ahok, Sabtu (1/3/2025).

    Ssbelumnya, Kejagung membuka peluang memeriksa Ahok, Komisaris Utama PT Pertamina 2019-2024. Direktur Penyidikan (Dirdik) Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejagung Abdul Qohar menegaskan siapa pun yang terlibat dalam kasus ini tak luput dari pemeriksaan.

    “Baik berdasarkan keterangan saksi maupun dokumen atau alat bukti yang lain pasti akan kita panggil untuk dimintai keterangan, siapa pun,” ujar Qohar, Rabu (26/2/2025).

    Kejagung menetapkan 2 tersangka baru kasus ini yakni Maya Kusmaya selaku Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga PT Pertamina Patra Niaga serta Edward Corne selaku VP Trading Operation PT Pertamina Patra Niaga.

    Sebelumnya, Kejagung telah menetapkan 7 tersangka kasus korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada Pertamina subholding dan KKKS tahun 2018-2023. Mereka telah ditahan Kejagung.

    Tujuh tersangka yakni Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga Riva Siahaan; Direktur Utama PT Pertamina International Shipping Yoki Firnandi; Direktur Optimalisasi dan Produk Pertamina Kilang Internasional Sani Dinar Saifuddin; dan Beneficial Owner PT Navigator Khatulistiwa Muhammad Kerry Andrianto Riza.

    Kemudian, Vice President Feedstock Manajemen PT Kilang Pertamina Internasional Agus Purwono; Komisaris PT Jenggala Maritim dan Direktur Utama PT Orbit Terminal Merak Gading Ramadhan; serta Dimas Werhaspati selaku Komisaris PT Navigator Khatulistiwa sekaligus Komisaris PT Jenggala Maritim Nusantara.

    (jon)

  • Peta Politik Pilpres 2029 setelah Gerakan Rakyat Dideklarasikan

    Peta Politik Pilpres 2029 setelah Gerakan Rakyat Dideklarasikan

    loading…

    Setelah Gerakan Rakyat dideklarasikan, peta politik menuju Pilpres 2029 mulai tergambarkan. Sosok seperti Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Puan Maharani, dan Anies Baswedan punya peluang bertarung di Pilpres 2029.

    JAKARTA – Setelah Gerakan Rakyat dideklarasikan di hadapan Capres 2024 Anies Rasyid Baswedan , peta politik menuju Pilpres 2029 tampaknya mulai tergambarkan. Sosok seperti Prabowo Subianto , Gibran Rakabuming Raka, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Puan Maharani, dan Anies Baswedan punya peluang bertarung di Pilpres 2029.

    “Peta politik menuju 2029 rasa-rasanya sudah mulai tergambarkan. Prabowo Subianto sudah diusung oleh Gerindra. Kemudian Prabowo Subianto menyebut AHY itu akan menjadi the next president seperti SBY,” kata pengamat politik Adi Prayitno, dikutip dari YouTube Adi Prayitno Official, Sabtu (1/3/2025).

    Adi juga menyebut nama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, yang layak diperhitungkan dalam kompetisi politik di masa mendatang. “Juga ada Puan Maharani, ketua DPR dan trah politik Megawati, bukan tidak mungkin juga akan maju melalui PDIP,” ujarnya.

    Sementara, kata Adi, Anies Baswedan yang sampai saat ini tidak punya partai politik, konon menurut pengikutnya, masih memiliki magnet, pesona, dan daya jual. “Karenanya, Gerakan Rakyat yang merupakan akumulasi dari konsolidasi para pendukung Anies, menjadi momen sebenarnya bagi Anies untuk mulai melakukan kerja-kerja politiknya, menyusun batu bata kekuatan pertarungan pilpres di 2029,” kata Adi.

    Apalagi, kata Adi, setelah Mahkamah Konstitusi (MK) menghilangkan ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold), setiap parpol peserta pemilu bisa mencalonkan presiden. “Kalau Gerakan Rakyat itu bisa jadi partai politik dan lulus verifikasi faktual sebagai partai peserta pemilu, ini juga jadi kesempatan bagaimana Gerakan Rakyat ini adalah alat bagi Anies Baswedan untuk maju di Pilpres 2029,” katanya.

    Diketahui, ormas Gerakan Rakyat resmi dideklarasikan di hadapan Capres 2024 Anies Baswedan, Kamis (27/2/2025). Namun, Ketua Umum Gerakan Rakyat Sahrin Hamid mengatakan pihaknya belum terpikir menjadikan Gerakan Rakyat sebagai partai politik (parpol). “Belum (kepikiran jadi partai politik), kita baru menjadi organisasi kemasyarakatan, kita fokus membangun organisasi masyarakat ini,” ujar Sahrin Hamid seusai deklarasi dan pengukuhan pengurus Gerakan Rakyat di Jakarta Inisiatif, Cilandak, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Kamis (27/2/2025).

    Menurut Sahrin yang juga Juru Bicara Anies Baswedan, pihaknya masih fokus perkumpulan berbadan hukum. “Kita masih konsolidasi Gerakan Rakyat sebagai organisasi kemasyarakatan,” ujarnya. Sahrin menjelaskan posisi Anies yang tidak masuk dalam struktur DPP Gerakan Rakyat.

    Menurutnya, sosok Anies sebagai tokoh panutan dan inspirasi yang tidak terpisahkan dengan semangat perubahan. Baca Juga Anies Baswedan Saksikan Sahrin Hamid Deklarasi Ormas Gerakan Rakyat, Ini Susunan Pengurusnya “Pak Anies adalah tokoh panutan, tokoh inspirasi, dan kita tahu semangat perubahan ada di Pak Anies. Gerakan Rakyat adalah gerakan perubahan, sehingga harus ada Pak Anies bagian yang tidak terpisahkan dari Gerakan Rakyat dan semangatnya,” ucapnya. Lebih lanjut,

  • Kades Kohod Heran Dikenai Denda Rp 48 M untuk Kasus Pagar Laut, Pengacara Sebut Menteri KP Ngaco

    Kades Kohod Heran Dikenai Denda Rp 48 M untuk Kasus Pagar Laut, Pengacara Sebut Menteri KP Ngaco

    TRIBUNJATIM.COM – Denda Rp 48 miliar yang harus dibayar Kades Kohod, Arsin bin Asip perkara kasus pagar laut di Kabupaten Tangerang, Banten ramai diperbincangkan.

    Denda ini disampaikan langsung oleh Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) Sakti Wahyu Trenggono.

    Ia menyatakan bahwa ada dua pelaku yang dikenai sanksi denda, yakni kepala desa berinisial A dan perangkat desa berinisial T.

    Menurut Sakti, pihak Arsin telah membuat pernyataan kesanggupan untuk membayar denda tersebut.

    “Pelaku telah mengakui dan bertanggung jawab terhadap pemasangan pagar laut, serta bersedia membayar denda administratif, sesuai dengan aturan yang berlaku,” kata Trenggono dalam rapat dengan Komisi IV DPR RI di Jakarta, dikutip dari YouTube Kompas TV, Jumat (28/2/2025).

    “Sudah dikenakan sebesar Rp48 miliar sesuai luasan dan ukuran,” lanjut Trenggono.

    Namun demikian, Kades Kohod kini justru membantah telah dikenakan denda sebesar Rp 48 miliar dan sanggup membayarnya terkait kasus pembangunan pagar laut di perairan Kabupaten Tangerang, Banten.

    Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) Sakti Wahyu Trenggono menyampaikan bahwa pihaknya telah menjatuhkan sanksi denda tersebut kepada pelaku pembangunan pagar laut di wilayah tersebut.

    Kuasa hukum Arsin, Yunihar Arsyad, menegaskan bahwa kliennya hingga saat ini belum menerima surat resmi terkait denda yang disebutkan.

    Pernyataan tersebut disampaikan melalui pesan WhatsApp kepada Kompas.com pada Sabtu (1/3/2025).

    “Pernyataan Menteri KKP ngaco itu,” kata Yunihar.

    Menurutnya, informasi mengenai denda tersebut baru diketahui melalui pemberitaan di media, tanpa ada pemberitahuan resmi kepada pihaknya.

    “Kami belum tahu dan belum menerima pemberitahuan resminya,” lanjut Yunihar.

    Ia juga menegaskan bahwa jika surat resmi telah diterima, pihaknya akan mengkaji dan mendiskusikan langkah selanjutnya dengan kliennya.

    “Akan kami sampaikan dengan klien mengingat klien saat ini di dalam tahanan,” ujar Yunihar.

    Sementara itu, anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PDIP, Sonny Danaparamitha pun mempertanyakan dari mana seorang kepala desa mendapatkan uang sebanyak itu. 

    Menurut Sonny, hal itu sulit dibayangkan dengan akal sehat. 

    “Kalau memang benar, agar saya juga agak bingung tadi sudah teman-teman nanya mungkin kah bayar Rp48 miliar dan sebagainya tapi saya tidak bisa paksakan KKP melebihi kewenangannya saya hormat atas itu.”

    “Dan untuk itu saya juga ingin karena ada yang di otak kita ada yang enggak masuk akal,” ujar Sonny dalam rapat di Senayan, Kamis (27/2/2025).

    Ia juga menyoroti aset pribadi Arsin, termasuk kepemilikan mobil mewah Rubicon, serta mempertanyakan motif pembangunan pagar laut yang dinilainya tidak memberikan keuntungan pribadi bagi Kades Kohod.

    “Beliau punya Rubicon dan lain sebagainya, tapi menyiapkan Rp17 miliar untuk bikin pagar laut sementara dia tidak merasakan manfaat atas itu kayaknya kita sedang dibohongi secara berjamaah,” katanya.

    Sonny pun meminta agar Arsin dan perangkat desanya dijadikan justice collaborator dalam kasus ini.

    Menurutnya, sulit dipercaya jika seorang kepala desa bertindak sendirian dalam proyek sebesar ini.

    “Kalau memang terbukti kalau kepala desa adalah pelakunya saya minta kades dan perangkat desa itu untuk menjadi justice collaborator karena di kepala kita masih merasa itu adalah sesuatu yang hal yang mustahil,” katanya.

    Dalam kesempatan yang sama, anggota Komisi IV dari Fraksi NasDem, Rajiv, juga mempertanyakan hal yang serupa. 

    Dia mempertanyakan dari mana asal uang Kades Kohod hingga bisa membayar denda Rp48 miliar.

    “Sanksinya bayar administrasi senilai Rp 48 miliar. Pertanyaannya simpel banyak juga duitnya kepala desa. Duitnya dari mana nih pak? Ini jangan sampai jadi masalah baru lagi jadi blunder di publik,” tanya Rajiv kepada Menteri KKP.

    “Apakah seorang kepala desa mampu bayar Rp48 miliar? mulia sekali sih kepala desa ini mau mengeluarkan uangnya Rp48 M untuk pagar laut,” sambungnya.

    Karena itu, Rajiv meminta Menteri Trenggono untuk transparan membuka kasus pagar laut tersebut. 

    Dia menyatakan kasus ini harus memiliki kepastian hukum.

    “Saya rasa kita perlu sama-sama konkrit pak, di sini kita bukan mau menyerang siapapun tapi harus ada kepastian hukum dan KKP juga harus berani tegas. Jangan ragu-ragu, Pak. Ada ketua komisi IV tenang aja pak. Aman itu pak,” ucapnya

    Informasi lengkap dan menarik lainnya di Googlenews TribunJatim.com

  • Isu Politik Terkini: Rencana Pertemuan Prabowo-Megawati hingga Penutupan Retret Kepala Daerah

    Isu Politik Terkini: Rencana Pertemuan Prabowo-Megawati hingga Penutupan Retret Kepala Daerah

    Jakarta, Beritasatu.com – Sejumlah isu politik terkini menjadi perbincangan hangat para pembaca. Rencana pertemuan Presiden Prabowo Subianto dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menarik perhatian para pembaca Beritasatu.com.

    Isu politik lainnya, yakni terkait Presiden Prabowo Subianto yang mengingatkan kepala daerah untuk menjaga kekayaan alam, mayoritas publik yang puas dengan kinerja pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, wisata Ramadan di Indonesia, hingga terobosan dalam waktu lebih dari 100 hari kerja Prabowo-Gibran.

    Isu politik terkini Beritasatu.com.

    1. Rencana Pertemuan Prabowo-Megawati, Puan: Insyaallah Secepatnya

    Ketua DPR Puan Maharani mengungkapkan pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dan Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri akan segara terlaksana. Hal tersebut disampaikan Puan Maharani seusai menghadiri retret kepala daerah di Kompleks Akademi Militer, Magelang, Jawa Tengah, Jumat, (28/2/2025).

    Puan menjelaskan, Presiden ke-5 Megawati Soekarnoputri turut diundang untuk menghadiri Parade Senja, tetapi berhalangan hadir. Meski demikian, Megawati menyampaikan pesan kepada Prabowo Subianto dan kepala daerah yang hadir.

    Rencana pertemuan Prabowo dan Megawati Soekarnoputri sebenarnya sudah mengemuka sejak akhir tahun lalu, tetapi sampai saat ini belum terwujud.

    2. Tutup Retret Kepala Daerah, Prabowo Ingatkan Jaga Kekayaan Alam

    Presiden Prabowo Subianto resmi menutup rangkaian retret kepala daerah yang berlangsung selama delapan hari di Kompleks Akademi Militer, Magelang, Jawa Tengah, Jumat, (28/2/2025).

    Sebelum menutup rangkaian acara tersebut, Prabowo menyampaikan arahannya terkait Asta Cita kepada ratusan kepala daerah dan wakilnya yang hadir. Hal itu dikemukakan oleh Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya.

    Acara penutupan retret sendiri berlangsung secara tertutup. Dalam arahannya, ungkap Bima, Prabowo mengingatkan kepala daerah untuk menjaga kekayaan alam serta mengelola potensi daerah dengan sebaik-baiknya, agar hasilnya bisa dinikmati masyarakat.

    3. Survei LPI: Mayoritas Publik Puas dengan Kinerja Pemerintahan Prabowo-Gibran

    Selain berita terkait rencana pertemuan Prabowo-Megawati, berita politik lainnya yang menarik perhatian, yakni hasil survei terbaru Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) menunjukkan mayoritas publik puas dengan kinerja pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

    Berdasarkan hasil survei tersebut, tingkat kepuasan publik berada di angka 66,5% dengan perincian responden yang sangat puas sebanyak 28,75% dan yang puas sebanyak 37,75%. Dari hasil survei tersebut, alasan publik sangat puas atau puas dengan pemerintahan Prabowo-Gibran adalah karena pemberantasan korupsi berjalan dengan tingkat kepuasan 29,85%.

    4. Nasaruddin Umar: Wisata Ramadan Paling Indah Ada di Indonesia

    Imam Besar Masjid Istiqlal sekaligus Menteri Agama Nasaruddin Umar mengeklaim, wisata Ramadan yang paling indah ada di Indonesia. Menurutnya, suasana Ramadan di Tanah Air begitu tentram, aman, dan istimewa, berbeda dengan negara lain yang sering kali menghadapi konflik.

    Selain keamanan, Nasaruddin Umar juga menyoroti bagaimana suasana Ramadan di Indonesia sangat identik dengan sikap saling menghargai antarumat beragama. Ia mencontohkan bagaimana masyarakat di ruang publik menunjukkan kepedulian terhadap bulan suci ini.

    5. 100 Hari Prabowo-Gibran: Terobosan Bermunculan, Soliditas Teruji

    Pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka membuat banyak terobosan dalam waktu lebih dari 100 hari kerja. Menurut Co-Founder Forum Intelektual Muda Muhammad Sutisna salah satu kunci utamanya adalah soliditas Prabowo dan Gibran dalam menjalankan pemerintahan.

    Dia menyebutkan sejumlah terobosan pemerintahan Prabowo-Gibran selama ini, mulai dari pemberlakuan PPN 12% hanya barang mewah, penghapusan utang petani, nelayan dan UMKM, pelaksanaan program makan bergizi gratis, implementasi cek kesehatan gratis, kebijakan efisien anggaran, pelibatan UMKM daerah mengelola tambang, pembentukan Danantara, retret para menteri dan kepala daerah, dan peluncuran bank emas pertama di Indonesia.

    Lebih lanjut, Sutisna juga mengingatkan situasi pemerintahan saat ini berada dalam kondisi dunia yang tidak pasti dan tidak baik-baik saja. Karena itu, kita membutuhkan soliditas dan persatuan.

    Demikian isu politik terkini Beritasatu.com, di antaranya rencana pertemuan Prabowo dan Megawati.

  • PKB: Kehadiran Puan Bersama Prabowo-SBY-Jokowi Bawa Pesan Positif

    PKB: Kehadiran Puan Bersama Prabowo-SBY-Jokowi Bawa Pesan Positif

    Jakarta –

    Waketum PKB Jazilul Fawaid menilai momen kebersamaan Ketua DPR sekaligus Ketua PDIP Puan Maharani dengan Presiden Prabowo Subianto, Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), dan Presiden RI ke-7 Joko Widodo (Jokowi) saat retret kepala daerah mebawa kesan positif. Dia menilai hadirnya Puan sebagai pesan positif bagi pemerintahan.

    “Kehadiran mbak Puan pastinya membawa pesan positif bagi pemerintahan,” kata Jazilul kepada wartawan, Jumat (28/2/2025).

    Jazilul enggan menilai kehadiran puan untuk menebak sikap politik PDIP. Dia mengatakan kehadiran Puan di retret kepala daerah dalam kapasitas sebagai ketua DPR.

    “Tidak pada tempatnya saya nebak-nebak arah PDIP, kita saling menghormati,” ujarnya.

    “Kalau soal Mbak Puan hadir bersama Pak Prabowo dll, setahu saya beliau hadir dalam kapasitas ketua DPR,” lanjutnya.

    Puan sebelumnya mengungkapkan isi obrolan dengan Presiden Prabowo, Jokowi, dan SBY di retret kepala daerah. Puan menyebut obrolan tersebut berlangsung santai.

    “Silaturahmi santai, berbicara (berdiskusi). Berkumpul dan bersilaturahmi 3 presiden dan ketua-ketua lembaga dalam situasi yang sangat santai bersama seluruh kepala daerah untuk bersama-sama nantinya bertukar pikiran dalam membangun bangsa dan negara,” kata Puan dalam keterangan tertulis, Jumat (28/2).

    Puan menyebut Presiden RI ke-5 RI Megawati Soekarnoputri sebenarnya juga diundang dalam gelaran retret ini. Ia pun menyampaikan pesan dari sang ibunda yang berharap pelaksanaan retret berjalan dengan baik.

    “Semoga acaranya berjalan dengan baik dan lancar, bermanfaat bagi bangsa dan negara,” ujar Puan menyampaikan pesan Megawati.

    (dek/idn)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Gerindra Buka Suara Soal Puan Bareng Prabowo-SBY-Jokowi: Persatuan itu Indah

    Gerindra Buka Suara Soal Puan Bareng Prabowo-SBY-Jokowi: Persatuan itu Indah

    Bisnis.com, JAKARTA — Ketua DPD Partai Gerindra, Andre Rosiade menyikapi momen kebersamaan Ketua DPR RI sekaligus Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP), Puan Maharani dengan Presiden Prabowo Subianto, Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).

    Momen kebersamaan itu muncul kala mereka semua menghadiri Parade Senja dalam acara retreat kepala daerah, di Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah, Kamis (27/2/2025).

    Menurut Andre, momen tersebut menunjukkan suatu persatuan yang indah antara para elite bangsa.

    “Kan persatuan tuh indah, kenapa sih ribut-ribut kita? Negara ini kan bisa besar kalau negara ini elitenya bersatu,” ujarnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (28/2/2025).

    Wakil Ketua Komisi VI DPR RI ini berujar Prabowo selaku Ketua Umum Gerindra selalu mengajarkan para kadernya, bahwa salah satu syarat negara maju adalah para elitenya bersatu.

    “Kan itu sudah disampaikan Pak Prabowo sejak zaman dulu waktu kampanye juga beliau menyampaikan. Jadi bersatu dan Pak Prabowo kan ingin seluruh elitenya bersatu, sehingga kita solid, Indonesia akan jadi negara maju,” pungkasnya.

    Sementara itu, Puan mengklaim pertemuan dirinya dengan Prabowo, SBY, dan Jokowi di acara retreat kepala daerah itu merupakan silaturahmi santai saja.

    “Silaturahmi santai, berbicara [berdiskusi],” katanya dalam ketrangan resmi yang dikutip Jumat (28/2/2025).

    Dia mengaku bahwa silaturahmi santai dengan 3 presiden RI di masing-masing masanya dan ketua-ketua lembaga menjadi ajang bertukar pikiran dalam membangun bangsa Indonesia.

    “Berkumpul dan bersilaturahmi 3 presiden dan ketua-ketua lembaga dalam situasi yang sangat santai bersama seluruh kepala daerah untuk bersama-sama nantinya bertukar pikiran dalam membangun bangsa dan negara,” jelas cucu Bung Karno tersebut.

  • DPR Ragukan Kemampuan Kades Kohod Bayar Denda Rp 48 Miliar: Nggak Masuk Akal – Halaman all

    DPR Ragukan Kemampuan Kades Kohod Bayar Denda Rp 48 Miliar: Nggak Masuk Akal – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Kepala Desa Kohod, Tangerang, Arsin, diberi sanksi berupa denda oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sebesar Rp 48 miliar. 

    Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, mengatakan bahwa Arsin siap mempertanggungjawabkan perbuatan dengan aturan yang berlaku. 

    Arsin disebut siap membayar denda tersebut. 

    “Pelaku telah mengakui dan bertanggung jawab terhadap pemasangan pagar laut, serta bersedia membayar denda administratif, sesuai dengan aturan yang berlaku,” kata Trenggono dalam rapat dengan Komisi IV DPR RI di Jakarta, dikutip dari YouTube Kompas TV, Jumat (28/2/2025).

    “Sudah dikenakan sebesar Rp48 miliar sesuai luasan dan ukuran,” lanjut Trenggono.

    Terkait kesiapan itu, anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PDIP, Sonny Danaparamitha pun mempertanyakan dari mana seorang kepala desa mendapatkan uang sebanyak itu. 

    Menurut Sonny, hal itu sulit dibayangkan dengan akal sehat. 

    “Kalau memang benar, agar saya juga agak bingung tadi sudah teman-teman nanya mungkin kah bayar Rp48 miliar dan sebagainya tapi saya tidak bisa paksakan KKP melebihi kewenangannya saya hormat atas itu.”

    “Dan untuk itu saya juga ingin karena ada yang di otak kita ada yang enggak masuk akal,” ujar Sonny dalam rapat di Senayan, Kamis (27/2/2025).

    Ia juga menyoroti aset pribadi Arsin, termasuk kepemilikan mobil mewah Rubicon, serta mempertanyakan motif pembangunan pagar laut yang dinilainya tidak memberikan keuntungan pribadi bagi Kades Kohod.

    “Beliau punya Rubicon dan lain sebagainya, tapi menyiapkan Rp17 miliar untuk bikin pagar laut sementara dia tidak merasakan manfaat atas itu kayaknya kita sedang dibohongi secara berjamaah,” katanya.

    Sonny pun meminta agar Arsin dan perangkat desanya dijadikan justice collaborator dalam kasus ini.

    Menurutnya, sulit dipercaya jika seorang kepala desa bertindak sendirian dalam proyek sebesar ini.

    “Kalau memang terbukti kalau kepala desa adalah pelakunya saya minta kades dan perangkat desa itu untuk menjadi justice collaborator karena di kepala kita masih merasa itu adalah sesuatu yang hil yang mustahal,” katanya.

    Dalam kesempatan yang sama, anggota Komisi IV dari Fraksi NasDem, Rajiv, juga mempertanyakan hal yang serupa. 

    Dia mempertanyakan dari mana asal uang Kades Kohod hingga bisa membayar denda Rp48 miliar.

    “Sanksinya bayar administrasi senilai Rp 48 miliar. Pertanyaannya simpel banyak juga duitnya kepala desa. Duitnya dari mana nih pak? Ini jangan sampai jadi masalah baru lagi jadi blunder di publik,” tanya Rajiv kepada Menteri KKP.

    “Apakah seorang kepala desa mampu bayar Rp48 miliar? mulia sekali sih kepala desa ini mau mengeluarkan uangnya Rp48 M untuk pagar laut,” sambungnya.

    Karena itu, Rajiv meminta Menteri Trenggono untuk transparan membuka kasus pagar laut tersebut. 

    Dia menyatakan kasus ini harus memiliki kepastian hukum.

    “Saya rasa kita perlu sama-sama konkrit pak, di sini kita bukan mau menyerang siapapun tapi harus ada kepastian hukum dan KKP juga harus berani tegas. Jangan ragu-ragu, Pak. Ada ketua komisi IV tenang aja pak. Aman itu pak,” ucapnya

    (Tribunnews.com/Milani/ Igman Ibrahim) 

  • Soal Pertemuan Megawati dan Prabowo, Puan: Insya Allah Secepatnya Bertemu – Page 3

    Soal Pertemuan Megawati dan Prabowo, Puan: Insya Allah Secepatnya Bertemu – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Pertemuan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dengan Presiden Prabowo Subianto akan segera terlaksana. Hal ini disampaikan oleh Ketua DPR RI Puan Maharani, usai menghadiri retret kepala daerah yang dihadiri Prabowo dan pejabat lainnya.

    “Pasti (bertemu). Secepatnya, Insya Allah secepatnya,” kata Puan dalam keterangannya, Jumat (28/2).

    Puan pun menceritakan tentang momen pertemuan dirinya dengan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) saat retret dan parade senja.

    “Silaturahmi santai, berbicara (berdiskusi),” kata Puan.

    Puan juga menjelaskan bahwa Prabowo menyampaikan terkait pertemuan tersebut, bagaimana silaturahmi 3 presiden dengan ketua lembaga menjadi ajang bertukar pikiran dalam membangun Indonesia.

    “Berkumpul dan bersilaturahmi 3 presiden dan ketua-ketua lembaga dalam situasi yang sangat santai bersama seluruh kepala daerah untuk bersama-sama nantinya bertukar pikiran dalam membangun bangsa dan negara,” jelasnya.

    Megawati Haturkan Pesan untuk Prabowo

    Dalam penjelasannya, Puan menyebutkan bahwa Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri juga diundang untuk menghadiri Parade Senja pada retret kepala daerah namun berhalangan hadir.

    Biarpun begitu, ia juga membawakan pesan Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) untuk Presiden Prabowo terkait retret kepala daerah.

    “Semoga acaranya berjalan dengan baik dan lancar, bermanfaat bagi bangsa dan negara,” ujar Puan menyampaikan pesan Megawati.

    Sebelumnya, Puan memenuhi undangan menghadiri Parade Senja dan penurunan bendera Merah Putih yang digelar di lapangan Pancasila, Akademi Militer, Magelang, Kamis (27/2). Dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto, Parade Senja juga dihadiri oleh SBY dan Jokowi.

  • Hadiri Retret Kepala Daerah, Puan Maharani Sampaikan Pesan Megawati Ini untuk Prabowo

    Hadiri Retret Kepala Daerah, Puan Maharani Sampaikan Pesan Megawati Ini untuk Prabowo

    PIKIRAN RAKYAT – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Puan Maharani, mengunjungi retret kepala daerah di Magelang kemarin, 27 Februari 2025. Ia terlihat bersama dengan Presiden RI Pabowo Subianto beserta para mantan Presiden, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Joko Widodo (Jokowi).

    Dalam keterangan tertulisnya pada Jumat, 28 Februari 2025, Puan mengatakan bahwa pertemuan dengan Presiden dan para mantan Presiden RI tersebut hanya silaturahmi.

    “Silaturahmi santai, berbicara berdiskusi,” ujarnya.

    Puan bersama dengan tiga pemimpin negara tersebut berkumpul di sebuah ruangan sebelum menghadiri upacara parade senja. Ia juga mengenakan seragam Komponen Cadangan (Komcad).

    Pesan Megawati untuk Prabowo

    Pertemuan tiga presiden dan Ketua DPR tersebut menjadi momen bagi Presiden Prabowo dan para pemimpin lainnya untuk menjalin silaturahmi secara santai serta bertukar gagasan demi pembangunan Indonesia.

    “Berkumpul dan bersilaturahmi tiga presiden dan ketua-ketua lembaga dalam situasi yang sangat santai bersama seluruh kepala daerah untuk bersama-sama nantinya bertukar pikiran dalam membangun bangsa dan negara,” ujarnya.

    Puan juga menyampaikan pesan ibunya, Megawati Soekarnoputri, untuk Presiden Prabowo. Megawati yang merupakan Presiden ke-5 RI tersebut diundang pula untuk menghadiri parade senja. Akan tetapi, ia dikonfirmasi tidak dapat hadir.

    “Semoga acaranya berjalan dengan baik dan lancar, bermanfaat bagi bangsa dan negara,” kata Puan menyampaikan pesan ibunya.

    PDIP Siap Masuk Pemerintahan?

    Sementara itu, menurut Peneliti senior dari Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Lili Romli, kehadiran Puan dalam kegiatan retret tersebut mencerminkan perwakilan dari PDIP.

    “Saya kira hal yang baik dan bagus kehadiran Puan pada acara penutupan retret tersebut. Kehadirannya bukan hanya sebagai Ketua DPR saja, saya kira juga bisa menjadi representasi dari PDIP,” ujar Lili.

    Ia menyebut hal itu bisa meregakan ketegangan yang sempat muncul usai Megawati menginstruksikan agar pada kader PDIP yang terpilih sebagai kepala daerah menunda partisipasi mereka.

    Akan tetapi, Lili menyebut bahwa meskipun hubungan baik dengan Prabowo tetap dijaga dan kehadiran Puan dalam retret kepala daerah menjadi bagian dari dinamika politik, hal ini tidak serta-merta mengindikasikan bahwa PDIP akan bergabung dalam pemerintahan.

    “PDIP tetap menjadi mitra strategis yang mengontrol jalan pemerintahan agar mekanisme check and balances tetap berjalan,” katanya.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Puan Pastikan Megawati dan Prabowo Segera Bertemu – Page 3

    Puan Pastikan Megawati dan Prabowo Segera Bertemu – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Ketua DPR RI Puan Maharani menyatakan, pertemuan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dengan Presiden Prabowo Subianto akan segera terlaksana.

    Hal itu disampaikan Puan usai menghadiri retret Kepala Daerah yang dihadiri Prabowo dan juga pejabat lainnya.

    “Pasti (bertemu). Secepatnya, InsyaAllah secepatnya,” kata Puan dalam keterangannya, Jumat (28/2/2025).

    Puan lantas menceritakan soal momen pertemuan dirinya dengan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) saat retret dan parade senja.

    “Silaturahmi santai, berbicara (berdiskusi),” kata Puan.

    Puan mengungkap apa yang disampaikan Prabowo terkait momen pertemuan tersebut, yakni bagaimana silaturahmi santai 3 presiden dengan ketua-ketua lembaga menjadi ajang bertukar pikiran dalam membangun Indonesia.

    “Berkumpul dan bersilaturahmi 3 presiden dan ketua-ketua lembaga dalam situasi yang sangat santai bersama seluruh kepala daerah untuk bersama-sama nantinya bertukar pikiran dalam membangun bangsa dan negara,” jelasnya.