Xcloud.id

partai: PDIP

  • Hakim PN Jaksel Gugurkan Praperadilan Hasto Kristiyanto

    Hakim PN Jaksel Gugurkan Praperadilan Hasto Kristiyanto

    Jakarta, Beritasatu.com – Hakim tunggal Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan Afrizal Hady memutuskan menggugurkan permohonan praperadilan yang diajukan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto untuk menguji statusnya sebagai tersangka di KPK.

    “Mengadili, menyatakan permohonan pemohon gugur,” kata Afrizal Hady dalam sidang putusan praperadilan Hasto di PN Jakarta Selatan, Senin (10/3/2025).

    Dalam pertimbangannya, hakim menyatakan praperadilan tidak bisa dilanjutkan lantaran perkara Hasto Kristiyanto telah dilimpahkan oleh penyidik KPK ke Pengadilan Tipikor Jakarta untuk diadili.

    Pasalnya, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 5 Tahun 2021 menyatakan pemeriksaan praperadilan gugur jika berkas perkara tindak pidana telah dilimpahkan ke pengadilan. 

    Hakim menyatakan setelah kasus itu dilimpahkan ke pengadilan, maka status Hasto Kristiyanto bukan lagi tersangka, tetapi sudah meningkat menjadi terdakwa.

    KPK Tahan Hasto Kristiyanto. (ANTARA/Iqbal-Chandra)

    “Oleh karena perkara a qou telah dilimpahkan oleh termohon ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan pemohon harus dinyatakan gugur,” kata hakim yang menyidang praperadilan Hasto Kristiyanto.

    Hasto Kristiyanto mengajukan ulang praperadilan atas status tersangka kasus suap dan perintangan penyidikan kasus Harun Masiku oleh KPK, setelah praperadilan pertama ditolak oleh hakim PN Jaksel.

    KPK sudah menahan Hasto sebagai tersangka dan kasusnya sudah dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor Jakarta.

    Sidang perdana kasus suap dan perintangan penyidikan Harun Masiku dengan terdakwa Hasto Kristiyanto akan digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta pada Jumat (14/3/2025). 

    Dengan gugurnya permohonan praperadilan maka Hasto Kristiyanto harus siap menghadapi sidang di Pengadilan Tipikor.

  • Takaran Minyakita Disunat, Pemerintah Didesak Hitung Kerugian Negara – Halaman all

    Takaran Minyakita Disunat, Pemerintah Didesak Hitung Kerugian Negara – Halaman all

     

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Anggota Komisi VI DPR Sadarestuwati meminta pemerintah segera menghitung kerugian negara akibat praktik pengurangan takaran Minyakita kemasan 1 liter. 

    Sadarestuwati menegaskan, langkah tersebut mendesak, mengingat Minyakita merupakan program subsidi yang menggunakan anggaran negara dari pajak rakyat.

    “Mari kita awasi bersama dan isu ini tidak boleh gampang luntur karena menyangkut hak rakyat, hak konsumen atas pembelian produk,” kata Sadarestuwati saat dihubungi pada Senin (10/3/2025).

    Wakil Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) ini mengaku sangat prihatin dengan kasus tersebut.

    “Kami bertanya kepada Kementan, Kemendag dan Polri yang terlibat langsung dalam proses itu, ada berapa botol Minyakita yang dicurangi? Berapa jumlah literan yang membuat rakyat dibohongi lagi dan lagi? Jelaskan itu dulu. Ini seperti sunatan massal minyak goreng. Prihatin sekali rasanya,” ujar Sadarestuwati.

    Menurutnya, masyarakat berhak mendapatkan transparansi dalam produksi dan distribusi Minyakita. 

    Sebab, praktik curang ini berpotensi menjadi beban baru bagi masyarakat, terutama karena minyak goreng bersubsidi seharusnya dirancang untuk membantu rakyat kecil.

    “Bahaya sekali ini takaran minyak subsidi buat rakyat kecil dicurangi. Presiden Prabowo perlu memberi arahan khusus kepada para pembantunya.”

    “Ini berujung petaka buat rakyat. Sudah pakai duit subsidi, takarannya dicurangi, harga ecerannya naik tinggi. Betul-betul celaka tiga belas ini bagi rakyat,” tegas Sadarestuwati.

    Sadarestuwati mendesak agar pemerintah segera mengambil langkah tegas dengan melibatkan Inspektorat Kementerian, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan Polri untuk menghitung potensi kerugian negara. 

    Menurutnya, kasus ini tidak boleh ditoleransi, apalagi jika ada indikasi kongkalikong dalam pengawasan.

    “Jangan main-main. Apalagi main mata dan main saweran. Itu duit subsidi, asalnya dari duit pajak, itu duit rakyat,” ucapnya.

    Sadarestuwati juga menyoroti sejumlah isu lain yang membebani masyarakat, mulai dari dugaan praktik pencampuran (blending) dan oplosan BBM, lambannya respons Bulog dalam menyerap gabah petani, hingga kenaikan harga pangan.

    “Sungguh ironis negara kita ini, membuat kebijakan yang seolah-olah berpihak kepada rakyat, tapi ujungnya justru membuat rakyat semakin susah dan menderita. Maka kasus-kasus di atas harus segera di tangani dan di tuntaskan secara serius tanpa pandang bulu,” ungkapnya.

    Sebelumnya, Menteri Pertanian RI (Mentan) Andi Amran Sulaiman menemukan tiga perusahaan produsen MinyaKita yang diduga melanggar aturan terkait isi kemasan. 

    Saat melakukan inspeksi mendadak (sidak) di Pasar Jaya Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Sabtu (8/3/2025), Amran menemukan Minyakita dengan tulisan kemasan 1 liter ternyata hanya memiliki volume 750 hingga 800 mililiter.

    “Ini merupakan pelanggaran serius, Minyakita kemasan yang seharusnya berisi 1 liter ternyata hanya memiliki volume 750 hingga 800 mililiter,” kata Amran dalam keterangannya, Sabtu. 

     

  • Perubahan Nama PSI Perorangan, Disebut Bisa Jadi Kendaraan Politik Baru Buat Jokowi – Page 3

    Perubahan Nama PSI Perorangan, Disebut Bisa Jadi Kendaraan Politik Baru Buat Jokowi – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Partai Solidaritas Indonesia (PSI) berencana mengganti namanya PSI Perorangan, di mana hal ini dikaitkan dengan rencana Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang sempat mewacanakan konsep partai super Tbk.

    Direktur Eksekutif Trias Politika, Agung Baskoro, menilai bahwa gagasan keterkaitan antara Presiden Jokowi dan PSI adalah sebuah strategi politik yang saling menguntungkan.

    Menurut dia, setelah menyelesaikan masa jabatannya sebagai presiden, Jokowi membutuhkan kendaraan politik baru, baik untuk kepentingan pribadi maupun politik jangka panjang.

    “Saling melengkapi dan saling menguntungkan. Jokowi, setelah tidak menjabat presiden, tentu membutuhkan kendaraan politik, baik atas nama pribadi maupun untuk kepentingan politik jangka panjang,” kata Agung, Senin (10/3/2025).

    Dari sisi PSI, hubungan dengan Jokowi dianggap membawa keuntungan politik yang signifikan. Basis pemilih Jokowi yang solid dan besar bisa menjadi modal penting bagi PSI untuk menembus parlemen pada Pemilu 2029 mendatang.

    “PSI memiliki basis politik yang berkembang, tapi mereka masih butuh figur sentral. Dengan kehadiran Jokowi, Gibran (Gibran Rakabuming Raka) atau Bobby (Bobby Nasution), PSI bisa lebih mudah mengidentifikasi diri sebagai partai yang punya sosok kuat. Ini bisa menguntungkan mereka saat Pileg dan Pilkada,” jelasnya.

    Agung juga menyoroti bahwa Jokowi tidak hanya membutuhkan kendaraan politik untuk kepentingan pribadi, tetapi juga sebuah institusi yang bisa menopang pengaruh politiknya dalam jangka panjang. Hal ini sejalan dengan konsep Partai Super Tbk, yang mengedepankan kepemimpinan kolektif di dalam partai.

    “Suka atau tidak, partai politik sering kali bergantung pada figur. Sebelum sekarang, Partai Demokrat sangat bergantung pada SBY, begitu juga PDIP dengan Megawati. Namun, seiring waktu, partai-partai ini bisa berdiri sendiri, begitu juga dengan PSI nantinya,” jelasnya.

  • Gugatan Praperadilan Hasto Kristiyanto di Kasus Suap Harun Masiku Gugur, Ini Alasannya – Page 3

    Gugatan Praperadilan Hasto Kristiyanto di Kasus Suap Harun Masiku Gugur, Ini Alasannya – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) menyatakan gugatan praperadilan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto gugur pada Senin (10/3/2025).

    “Menyatakan permohonan praperadilan pemohon gugur,” tutur hakim tunggal di PN Jakarta Selatan, Senin.

    Alasan gugurnya praperadilan ini adalah karena berkas perkara kasus Hasto telah dilimpahkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ke Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat.

    Sementara itu, gugatan praperadilan Hasto terkait kasus dugaan perintangan penyidikan perkara Harun Masiku masih menunggu putusan.

    Pihak Hasto sebelumnya menyayangkan keputusan KPK yang melimpahkan berkas perkara ke jaksa, sementara sidang praperadilan masih tertunda. Kuasa hukum Hasto, Maqdir Ismail, menilai tindakan KPK ini sebagai upaya untuk mencegah putusan praperadilan yang menguntungkan kliennya dan terkesan buru-buru.

    “Tentu yang kami khawatirkan adalah bahwa berkas perkara akan segera dilimpahkan oleh penuntut umum untuk mencegah supaya putusan praperadilan tidak terjadi, supaya permohonan praperadilan kami digugurkan,” ujar Maqdir.

    Maqdir menambahkan, tindakan KPK tersebut dianggap melanggar hukum dan terkesan ingin segera menuntaskan kasus Hasto, bahkan menuding adanya kriminalisasi.

    “Suatu tindakan yang menurut hemat saya untuk ke depan penegakan hukum kita dan negara hukum kita ini akan seolah-olah akan mereka lupakan, bahkan akan dikesampingkan demi sesuatu yang tidak jelas,” ucapnya.

    Juru bicara KPK, Tessa Mahardika Sugiarto, membantah tudingan tersebut. Ia menegaskan bahwa pelimpahan berkas perkara sudah sesuai prosedur dan timeline yang telah direncanakan. Tessa juga menambahkan bahwa pelimpahan berkas perkara menandai akhir proses penyidikan dan berkas perkara dinyatakan lengkap oleh jaksa penuntut umum.

  • Praperadilan Kedua Hasto Kembali Gagal, Hakim Tolak Permohonan Sekjen PDIP

    Praperadilan Kedua Hasto Kembali Gagal, Hakim Tolak Permohonan Sekjen PDIP

    loading…

    Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menggugurkan permohonan praperadilan kedua yang diajukan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto pada Senin (10/3/2025). Foto/Ari Sandita Murti

    JAKARTA – Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto kembali mengajukan permohonan praperadilan ke PN Jakarta Selatan atas status tersangkanya di kasus dugaan suap Harun Masiku dan perintangan penyidikan. Namun, lagi-lagi praperadilannya itu harus kandas tak jelas karena hakim menggugurkannya.

    “Oleh karena permohonan praperadilan pemohon dinyatakan gugur. Maka perkara tak bisa dilanjutkan dan sidang dinyatakan selesai,” ujar hakim praperadilan PN Jakarta Selatan, Afrizal Hady saat memutuskan nasib praperadilan Hasto Kristiyanto, Senin (10/3/2025).

    Dalam putusannya itu, hakim praperadilan mempertimbangkan tentang aturan SEMA sebagaimana yang telah disampaikan Tim Biro Hukum KPK di persidangan.

    Sebabnya, pokok perkara dugaan kasus suap dan perintangan yang menjerat Hasto Kristiyanto itu telah sampai ke PN Tipikor, PN Jakarta Pusat.

    Bahkan, majelis hakim yang menangani perkara Hasto Kristiyanto itu telah ditetapkan, termasuk jadwal sidang perdana yang rencananya digelar pada tanggal 14 Maret 2025 mendatang.Selain itu, terdapat berbagai pertimbangan lainnya yang juga telah disampaikan oleh hakim di persidangan.

    Sebelumnya, Pejabat Humas PN Jakarta Selatan, Djuyamto menyebutkan, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto telah mengajukan permohonan praperadilan ke PN Jakarta Selatan pada Senin, 17 Februari 2025 kemarin.

    Ada dua permohonan, pertama tentang sah tidaknya penetapan HastoKristiyanto sebagai tersangka kasus dugaan suap oleh KPK.

    “Kedua, tentang sah tidaknya penetapan tersangka kasus perintangan penyidikan,” ujarnya.

    (shf)

  • Perkara Hasto Sudah Dilimpahkan, Hakim Praperadilan Skors Sidang untuk Tentukan Sikap

    Perkara Hasto Sudah Dilimpahkan, Hakim Praperadilan Skors Sidang untuk Tentukan Sikap

    Perkara Hasto Sudah Dilimpahkan, Hakim Praperadilan Skors Sidang untuk Tentukan Sikap
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Hakim tunggal Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan Afrizal Hady men-skors atau menjeda sidang
    praperadilan
    yang dilayangkan
    Hasto Kristiyanto
    untuk menguji status tersangka dugaan suap di kasus
    Harun Masiku
    .
    Tindakan ini dilakukan lantaran perkara Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) sudah dilimpahkan oleh Pemberantasan Korupsi (
    KPK
    ) ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada PN Jakarta Pusat.
    Peristiwa ini bermula ketika kuasa hukum Hasto, Ronny Talapessy menyampaikan keberatan kepada KPK yang dinilai tidak menghormati praperadilan lantaran pada sidang sebelumnya tidak hadir.
    Hakim Afrizal lantas menanyakan penjelasan dari Biro Hukum KPK terhadap pelimpahan tersebut.
    Biro Hukum yang diwakili Iskandar Mawanto menjelaskan bahwa pihaknya memiliki hak untuk menunda sidang sebagaimana yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
    Dengan penjelasan ini, hakim Afrizal pun menyatakan dirinya bakal menentukan sikap untuk keberlangsungan praperadilan tersebut.
    Pasalnya, pelimpahan berkas perkara berpotensi membuat gugatan gugur.
    “Oleh karena kita perlu memastikan terhadap pelimpahan ini, sidang kita skors sampai pukul 13.30 WIB,” kata hakim Afrizal dalam sidang di PN Jakarta Selatan, Senin (10/3/2025).
    Hasto menggugat sah atau tidaknya penetapan tersangka oleh KPK dalam kasus dugaan suap dan dugaan perintangan penyidikan terkait perkara eks calon anggota legislatif (caleg) PDI-P, Harun Masiku.
    Adapun dua gugatan melawan Komisi Antirasuah itu didaftarkan kubu Hasto Kristiyanto pada Senin, 17 Februari 2025 lalu.
    Gugatan pertama teregister dengan nomor 23/Pid.Pra/2025/PN JKT.SEL dengan hakim tunggal Afrizal Hady.
    Gugatan ini mempersoalkan sah atau tidaknya penetapan tersangka dugaan suap sebagaimana Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) Nomor Sprin.Dik/153/DIK.00/01/12/2024.
    Gugatan kedua teregister dengan nomor 24/Pid.Pra/2025/PN.Jkt.Sel dengan hakim tunggal Rio Barten Pasaribu.
    Gugatan kedua menguji sah tidaknya penetapan tersangka dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice sebagaimana Sprindik nomor Sprin.Dik/152/DIK/DIK.01/12/2024.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pengacara sebut Hasto dapat serangan masif usai Jokowi dipecat dari PDIP

    Pengacara sebut Hasto dapat serangan masif usai Jokowi dipecat dari PDIP

    Jakarta (ANTARA) – Tim kuasa hukum menyebutkan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mendapatkan serangan masif usai mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dipecat sebagai kader PDI Perjuangan.

    “Sejak diumumkan pemecatan tersebut, serangan terhadap Sekjen PDI Perjuangan Mas Hasto sangat masif,” kata tim kuasa hukum Hasto, Ronny Talapessy sebelum sidang praperadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin.

    Ronny mengatakan pada Senin (16/12/2024), PDI Perjuangan mengumpulkan semua pengurus dan mengumumkan pemecatan kepada Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, dan Bobby Nasution.

    Terlebih, sebelum pemecatan itu juga beredar adanya isu yang meminta Hasto mundur dari posisinya.

    “Sebelumnya juga, Sekjen menyampaikan bahwa ada permintaan untuk Mas Hasto mundur, dan juga meminta untuk sebelumnya untuk tidak dilakukan pemecatan terhadap Jokowi,” jelasnya.

    Usai pemecatan itu, diakui Hasto terus menerima serangan masif hingga puncaknya mencapai pada Selasa (24/12/2024) di mana Hasto ditetapkan sebagai tersangka.

    Hasto ditetapkan tersangka terkait dugaan suap dan dugaan perintangan penyidikan dalam perkara Harun Masiku.

    Kemudian, dia juga menambahkan pada 20 Desember 2024 diketahui ada namanya serah terima pimpinan KPK yang lama ke yang baru.

    “Jeda waktunya sangat singkat dan sangat pendek. Jadi kami melihat bahwa ini adalah kepentingan yang merasa terganggu dengan sikap PDIP dan juga terhadap pemecatan Pak Jokowi dan keluarga,” ujarnya.

    Sebeumnya, Penyidik KPK pada hari Selasa, 24 Desember 2024, menetapkan dua orang tersangka baru dalam rangkaian kasus Harun Masiku, yakni Hasto Kristiyanto (HK) dan advokat Donny Tri Istiqomah (DTI).

    Ketua KPK Setyo Budiyanto mengungkapkan bahwa HK mengatur dan mengendalikan DTI untuk melobi anggota KPU Wahyu Setiawan agar dapat menetapkan Harun Masiku sebagai calon anggota DPR RI terpilih dari Dapil Sumsel I.

    HK juga diketahui mengatur dan mengendalikan DTI untuk aktif mengambil dan mengantarkan uang suap untuk diserahkan kepada Wahyu Setiawan melalui Agustiani Tio Fridelina.

    Selain itu, penyidik KPK juga turut menetapkan Hasto sebagai tersangka dalam perkara perintangan penyidikan (obstruction of justice).

    Pewarta: Luthfia Miranda Putri
    Editor: Ade irma Junida
    Copyright © ANTARA 2025

  • Geram dengan PSI, Stefan Antonio: Berisik Cuma Buat Cari Muka dan Jabatan, Bukan Bela Kepentingan Bangsa dan Rakyat

    Geram dengan PSI, Stefan Antonio: Berisik Cuma Buat Cari Muka dan Jabatan, Bukan Bela Kepentingan Bangsa dan Rakyat

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pegiat media sosial Stefan Antonio memberi peringatan keras ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

    Melalui cuitan di akun X pribadinya, Stefan Antonio menyindir terkait sikap dari PSI yang saat ini memilih bungkam terkait RUU Perampasan aset.

    Padahal menurutnya, PSI dulu merupakan salah satu Partai yang paling sering membahas terkait RUU ini.

    Mereka bahkan sampai menyerang PDIP dan Puan Maharani karena belum mengesahkan RUU ini.

    “Sampai detik ini Partai (katanya) anak muda @psi_id mingkem soal RUU perampasan aset,” tulisnya dikutip Senin (10/3/2025).

    “Padahal waktu dulu berisik banget
    Nyerang PDIP dan Puan Maharani. Kenapa DPR katanya enggak sahkan RUU tersebut,” ujarnya.

    Lanjut, ia menyebut Koalisi dari PSI yakni Indonesia Maju saat ini menguasai 80 persen di parlemen hal inilah yang membuat mereka bungkam.

    “Skarang saat koalisi mereka menguasai 80% Parlemen. Mereka bungkam,” ujarnya.

    “Bahkan saat @RajaJuliAntoni melakukan bagi-bagi jabatan buat Kader PSI di Kementriannya mereka juga bungkam !!!,” tuturnya.

    Stefan Antonio juga memberi sindiran menohok dengan menyebut PSI dengan sok bersih dan sok progresif.

    Padahal sifat asli para kadernya menurutnya cuma berisik, cari muka dan cari jabatan.

    “Beginilah mental asli dari PSI
    yang sok bersih dan sok progresif,” ungkapnya.

    “Tai kucing integritas. Berisik cuma buat cari muka dan jabatan doang! Bukan bela kepentingan bangsa dan rakyat,” pungkasnya.

    (Erfyansyah/fajar)

  • TB Hasanuddin Sentil Kenaikan Pangkat Mayor Teddy ke Letkol

    TB Hasanuddin Sentil Kenaikan Pangkat Mayor Teddy ke Letkol

    JABAR EKSPRES – Kenaikan pangkat Mayor Teddy Indra Wijaya menjadi Letnan Kolonel ( Letkol ) menui pro dan kontra diberbagai kalangan.

    Anggota Komisi I DPR RI Mayjen TNI (Purn) TB Hasanuddin mengatakan, kenaikan pangkat Mayor Teddy disebukan tidak sesuai aturan yang berlaku.

    Menurutnya, secara aturan kenaikan pangkat dalam tubuh TNI bisa dilakukan 2 kali dalam satu tahun. Yaitu pada tanggal 1 April dan Oktober.

    BACA JUGA: Sistem Kerja FWA Sudah Berlaku, ASN dan PNS Bisa Kerja Dimana Saja!

    ‘’Kecuali untuk para perwira tinggi TNI dapat dinaikan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan,’’ ujar TB Hasanuddin dalam keterangan rilisnya, dikutip Sabtu, (08/03/2025)

    Selain itu, ada juga kenaikan pangkat luar biasa (KPLB) yang bisa diberikan ketika seorang prajurit dianggap telah berprestasi dan menunjukan keberanian di medan pertempuran.

    Akan tetapi, kenaikan pangkat Mayor Teddy berdasarkan keputusan Panglima TNI nomor Kep/238/II/2025 pada 25 Februari 2025 tentang penetapan kenaikan pangkat reguler percepatan (KPRP).

    BACA JUGA: Enak Bener, WFA dan Masuk Kantor 3 Hari Akan Berlaku bagi ASN

    Menurut TB Hasanuddin, kenaikan pangkat yang diberlakukan untuk dari Mayor ke Letkol untuk Teddy Indra Wijaya ini tidak sesuai aturan yang biasa berlaku.

    Mantan Ajudan Presiden Era Bj Habibie dan SBY itu mengaku baru mendengar istilah KPRP (kenaikan pangkat reguler percepatan).

    Untuk Itu TB Hasanuddin yang juga Politikus PDIP itu  mempertanyakan pola jenjang karir militer kenaikan pangkat itu apakah juga berlaku bagi prajurit lain atau tidak.

    BACA JUGA: Guru Honorer Minta Kejelasan Agar Bisa Diakomodir Diterima jadi ASN atau PPPK!

    “Jadi kenaikan pangkat reguler percepatan ini hanya berlaku kepada Mayor Teddy atau berlaku kepada seluruh prajurit,” tanya pria yang pernah aktif jadi pengajar di SESKOAD TNI AD itu.

    TB Hasanuddin menuturkan seharusnya aturan kenaikan pangkat itu disampaikan secara transparan dan terbuka kepada masyarakat dan lingkungan TNI.

    ‘’Hal ini agar tidak menjadi pertanyaan dari masyarakat,’’ cetus mantan Ketua DPD PDIP Jabar itu.

    BACA JUGA: Viral! Dugaan Skandal Asusila ASN Jika Ingin Naik Jabatan Catut Nama Pejabat di Kabupaten Bogor

  • Adik Presiden Prabowo Temui Jokowi di Solo, Ada Kepentingan Politik?

    Adik Presiden Prabowo Temui Jokowi di Solo, Ada Kepentingan Politik?

    PIKIRAN RAKYAT – Politikus PDI Perjuangan (PDIP), Guntur Romli menanggapi pertemuan antara adik Presiden Prabowo Subianto, yakni Hashim Djojohadikusumo, menemui Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) di Solo.

    Guntur menilai jika Jokowi merasa masih memiliki pengaruh untuk Hashim hingga tokoh-tokoh politik lainnya.

    “Kalau menurut keterangan Pak Hashim dia yang diundang Jokowi. Artinya Jokowi sedang dan terus membangun opini bahwa dia masih sangat punya pengaruh. Tujuannya untuk kepentingan dia sendiri, keluarganya,” kata Guntur kepada wartawan pada Minggu 9 Maret 2025.

    Ada kepentingan politik?

    Menurut Guntur, tidak ada yang penting dari substansi pertemuan itu. Tapi kesan dan opini yang dibangun dari pertemuan itu adalah politik pencitraan Jokowi.

    “Dalam pengakuan Pak Hashim itu bukan pertemuan politik, tapi tanpa sadar, Jokowi membungkus pertemuan itu sebagai pertemuan politik untuk membentuk opini bahwa Jokowi masih sangat berpengaruh,” tuturnya.

    Utusan Khusus Presiden RI untuk bidang Iklim dan Energi itu menemui Jokowi di Solo, Jawa Tengah, Jumat 7 Maret 2025.

    Pertemuan ini merupakan wujud silaturahmi dengan Jokowi. Saat ditanya lebih detail mengenai nasehat dari Jokowi, Hashim enggan membeberkan.

    “Itu antara saya sama Pak Jokowi,” ucapnya.

    Hashim mengakui, dirinya juga membawa pesan dari Presiden Prabowo Subianto kepada Jokowi. Sebelum ke Solo, dirinya telah melapor ke Presiden Prabowo Subianto bahwa akan berkunjung ke kediaman Jokowi.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News