Xcloud.id

partai: PDIP

  • Praperadilan Delpedro Cs Ditolak, PDIP: Kalau Hanya Masalah Kebebasan Berpendapat Harusnya Kita Lindungi – Page 3

    Praperadilan Delpedro Cs Ditolak, PDIP: Kalau Hanya Masalah Kebebasan Berpendapat Harusnya Kita Lindungi – Page 3

    Keenam, bukti saksi anak dinilai dipaksakan. Termohon menjadikan keterangan seorang anak sebagai alat bukti, padahal para ahli hukum dari kedua pihak menilai hal itu tidak sah.

    “Kalau tetap digunakan, itu berarti bukti dipaksakan. Seharusnya hakim membatalkan penetapan tersangka yang didasarkan pada bukti cacat,” ujarnya.

    Ketujuh, diskresi penyidik disalahgunakan. Menurut Lokataru, dalih “diskresi” yang digunakan penyidik tidak memiliki dasar hukum yang sah.

    “Penetapan tersangka tanpa pemeriksaan adalah bentuk penyalahgunaan kewenangan yang melawan hukum,” tuturnya.

    Kedelapan, penangkapan tanpa sepengetahuan keluarga. Delpedro dan rekannya, Muzaffar, disebut ditangkap tanpa pemberitahuan kepada pihak keluarga.

    “Ini pelanggaran nyata terhadap prosedur penangkapan yang diatur hukum,” kata Hasnu.

    Berdasarkan delapan temuan itu, Lokataru menegaskan hakim memiliki alasan kuat dan kewajiban moral untuk mengabulkan praperadilan Delpedro cs.

    “Kasus ini bukan sekadar soal prosedur, tapi soal keberpihakan hukum pada keadilan dan kemanusiaan,” pungkas Hasnu.

  • Hari Sumpah Pemuda 2025, Megawati Beri Pesan Penting untuk Generasi Muda – Page 3

    Hari Sumpah Pemuda 2025, Megawati Beri Pesan Penting untuk Generasi Muda – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri mengingatkan, generasi muda harus tumbuh dengan pengetahuan luas dan kepedulian terhadap bangsa.

    Pesan ini disampaikan melalui Ketua DPP Bidang Pemuda dan Olahraga, MY Esti Wijayati, ketika hadir di acara Town Hall Suara Muda di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Selasa (28/10/2025).

    Dia mengatakan, Megawati selalu menekankan pentingnya peran anak muda dalam menentukan masa depan bangsa. “Ibu Megawati selalu memberikan pemahaman kepada kami bagaimana pentingnya peran anak muda bagi masa depan bangsa ini,” kata dia.

    Karena itu, kata dia, Megawati berharap anak muda bukan cuma harus pintar, tapi juga peduli. Peduli pada sesama, pada bangsa, dan pada bumi yang mereka tinggali.

    “Maka harapan Ibu Mega, anak muda ini juga harus berpengetahuan, anak muda ini harus menguatkan kepeduliannya terkait tidak hanya persoalan sosial, persoalan pendidikan tetapi juga dunia politik kita, termasuk bagaimana terkait merawat bumi,” ucap dia.

    Menurut Esti, semangat acara Sumpah Pemuda kali ini memang digerakkan penuh oleh anak muda. Di kanan kirinya duduk para Gen Z mulai dari Andika Putra sebagai koordinator pelaksana, hingga Nila Yani yang memimpin tim lapangan.

     

  • Legislator Usul Skema Komisi Ojol Pakai Sistem Berlangganan

    Legislator Usul Skema Komisi Ojol Pakai Sistem Berlangganan

    Jakarta –

    Wakil Sekretaris Jenderal PDIP sekaligus anggota Komisi V DPR Adian Napitupulu mengusulkan solusi permasalahan bagi hasil antara pengemudi ojek online dengan perusahaan aplikator. Alih-alih menerapkan sistem komisi, Adian menyebut biaya berlangganan dapat diterapkan bagi pengemudi ojol.

    “Begini, maksimal per hari ini, kita minta komisi aplikator tidak lebih dari 10%. All in. Tapi, perkembangan teknologi, perkembangan pola ekonomi usaha di beberapa negara lain, sistemnya justru sudah lebih maju. Tidak lagi menggunakan komisi, tetapi biaya tetap, biaya berlangganan,” ujar Adian dalam keterangan tertulis, Selasa (28/10/2025).

    Biaya berlangganan artinya pengemudi ojol membayar biaya tetap untuk mendapatkan order. “Jadi, si driver misalnya membayar pada aplikasi 200 ribu rupiah tiap bulan, dan aplikator wajib untuk mendistribusikan order pada mereka,” jelasnya. Pada prakteknya sistem berlangganan sudah dilaksanakan di India dan Malaysia.

    Sebelumnya Adian Napitupulu menggelar diskusi bersama berbagai asosiasi ojek online, komunitas pengemudi online dan perusahaan aplikator di Ruang Rapat Fraksi PDIP, Jakarta. Diskusi menjadi bagian dalam penyusunan regulasi di sektor transportasi daring.

    Adapun Presiden Prabowo Subianto bakal membuat aturan khusus terkait pengemudi transportasi online, termasuk ojol. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo
    Hadi mengatakan draf aturan tersebut sudah berada di mejanya dan akan segera dikaji lebih lanjut.

    Menurutnya, pemerintah akan melakukan komunikasi terlebih dahulu dengan semua pihak yang terlibat, mulai dari pengemudi hingga perusahaan aplikator.

    “Kan dari draf itu, kemudian kami pelajari. Masih ada yang perlu dikomunikasikan dengan semua pihak. Kami cari jalan keluar terbaik,” ujar Prasetyo saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (24/10/2025).

    Sementara itu, Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurahman mengusulkan agar pengemudi ojek online (ojol) dimasukkan ke dalam kategori unit usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

    Ia menilai ekosistem digital seperti pengemudi ojol, pedagang e-commerce, hingga aplikasi pemesanan makanan perlu diatur dalam satu payung hukum yang memberikan perlindungan sebagai pelaku usaha digital.

    “Kita sekarang melihat perlunya aturan yang bisa menjaga atau melindungi para pelaku usaha yang bergerak di sektor pasar digital. Dan ini luar biasa banyak.
    Salah satunya dari ojol. Di ekosistem pasar digital itu kan ada transporter, aplikator, dan juga UMKM atau merchant-nya,” ujar Maman di kantornya beberapa waktu lalu.

    (rea/rrd)

  • PDIP Gaet Generasi Muda Bicara Isu Bangsa di Hari Sumpah Pemuda: Bahas Demokrasi hingga Lingkungan – Page 3

    PDIP Gaet Generasi Muda Bicara Isu Bangsa di Hari Sumpah Pemuda: Bahas Demokrasi hingga Lingkungan – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta PDI Perjuangan (PDIP) menegaskan komitmennya membuka ruang politik bagi generasi muda.

    Ratusan anak muda dari berbagai kampus dan komunitas hadir mengikuti Town Hall Suara Muda bertema “Yang Muda Yang Bersuara” dalam peringatan hari Sumpah Pemuda di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta, Senin (28/10/2025).

    Acara dihadiri Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto, Tri Rismaharini, Ribka Tjiptaning, dan MY Esti Wijayati selaku Ketua DPP Bidang Pemuda dan Olahraga.

    Esti menjelaskan, kegiatan ini bagian dari gerakan politik yang untuk memberi ruang aman bagi suara anak muda lintas kampus dan komunitas.

    “Generasi muda tidak boleh hanya menjadi objek pembangunan. Mereka harus menjadi penentu arah bangsa. Karena itu, PDI Perjuangan membuka ruang dialog yang aman dan inklusif agar suara-suara muda dapat langsung terdengar oleh pengambil kebijakan,” kata dia.

    Sedikitnya 30 komunitas hadir dalam forum ini. Mulai dari KontraS, Koneksi Indonesia Inklusif, OIC Youth, eWasteRJ, Education Reform, sampai Abang None Jakarta. Mereka berdiskusi soal pendidikan, kesetaraan gender, lingkungan, dan demokrasi.

    Selain dialog, peserta juga diajak mengenal isi Sekolah Partai. Aula juga dipenuhi stand pameran kaderisasi, dokumentasi perjuangan partai, dan karya seni anak muda yang menampilkan semangat kebangsaan.

    Esti menyebut, kegiatan di Lenteng Agung ini hanyalah awal dari rangkaian panjang peringatan Sumpah Pemuda versi PDIP. Sebelumnya, partai juga menggelar pertandingan futsal, tenis, dan sepak bola antar-Gen Z di berbagai daerah.

    “Rangkaian Sumpah Pemuda yang dilakukan DPP PDI Perjuangan tidak hanya dilaksanakan hari ini saja, tapi sebelumnya sudah banyak kegiatan dilakukan,” ujar Esti.

     

  • Sekjen PDIP Hasto: Sumpah Pemuda Harus Terus Digalakkan untuk Kemajuan Bangsa Indonesia – Page 3

    Sekjen PDIP Hasto: Sumpah Pemuda Harus Terus Digalakkan untuk Kemajuan Bangsa Indonesia – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan atau Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menegaskan Sumpah Pemuda bukan sekadar untuk dikenang sebagai sejarah, tapi fondasi bangsa yang harus terus dijaga.

    Hal itu disampaikan Hasto saat menghadiri peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-97 di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Senin (28/10/2025).

    Hasto mengingatkan 79 tahun silam, para pemuda Indonesia sudah mengukuhkan suatu modal kebangsaan yang luar biasa yaitu satu nusa, satu bangsa, satu bahasa. Dari sanalah, kata dia, lahir tekad besar yang mengantar Indonesia menuju kemerdekaan.

    “Berbicara orang muda, adalah berbicara tentang ide dan imajinasi tanpa batas,” ujar Hasto saat sambutan, Selasa (28/10/2025).

    Dia menegaskan, Sumpah Pemuda tidak hanya sekadar slogan sejarah, tapi juga kesadaran geopolitik para pemuda masa lalu yang berpikir jauh ke depan.

    Dari semangat itu pula, lanjut Hasto, kemudian lahir Konferensi Asia-Afrika dan Gerakan Non-Blok Conference of the New Emerging Forces (CONEFO). Semua digerakkan oleh ide dan imajinasi anak-anak muda.

    “Maka mari kita bersama-sama untuk berpikir kritis saat ini. Tantangan apa yang harus kita jawab sebagai anak-anak muda. Kepeloporan apa yang harus kita lakukan bersama,” ucap dia.

    Hasto juga menyinggung kunjungannya ke Cirebon bersama Tri Rismaharini dan Esti Wijayati beberapa hari sebelumnya.

     

    Bangsa Indonesia yang dulu masih bernama Hindia Belanda, punya ratusan suku dan bahasa. Jawa, Sunda, Batak, Bugis, Bali, dan banyak lagi lainnya, semuanya punya bahasa sendiri. Tapi sejak 28 Oktober 1928, para pemuda sepakat memilih satu bahasa pemer…

  • PDIP tegaskan komitmen politik inklusif bagi generasi muda

    PDIP tegaskan komitmen politik inklusif bagi generasi muda

    Jakarta (ANTARA) – PDI Perjuangan (PDIP) kembali menegaskan komitmennya membuka ruang bagi generasi muda untuk berpartisipasi aktif dalam kehidupan politik nasional dalam rangka memperingati sumpah pemuda.

    “Generasi muda tidak boleh hanya menjadi objek pembangunan. Mereka harus menjadi penentu arah bangsa. Karena itu, PDI Perjuangan membuka ruang dialog yang aman dan inklusif agar suara-suara muda dapat langsung terdengar oleh pengambil kebijakan,” kata Ketua DPP PDIP Bidang Pemuda dan Olahraga MY Esti Wijayati di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta, Selasa.

    Hal itu disampaikannya dalam kegiatan Town Hall Suara Muda Sumpah Pemuda 2025 bertema Yang Muda Yang Bersuara di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta, Selasa.

    Melalui kegiatan ini PDIP mengajak anak muda lintas komunitas dan kampus untuk menyampaikan gagasan, kritik, dan aspirasi secara terbuka.

    Kegiatan tersebut dihadiri oleh Sekjen Hasto Kristiyanto, serta sejumlah Ketua DPP PDIP, termasuk MY Esti Wijayati, Tri Rismaharini, dan Ribka Tjiptaning. Tampak pula anggota DPR sekaligus musisi Elfonda “Once” Mekel yang ikut memeriahkan suasana.

    Lebih dari 30 komunitas hadir dalam forum ini, di antaranya Koneksi Indonesia Inklusif, KontraS, OIC Youth, eWasteRJ, Education Reform, hingga Abang None Jakarta.

    Mereka mengangkat isu-isu strategis seperti keadilan sosial, pendidikan, kesetaraan gender, demokrasi, perubahan iklim, dan solidaritas global.

    Selain menjadi forum dialog, kegiatan ini juga menampilkan open house Sekolah Partai, pameran mini tentang pendidikan kader, serta penampilan seni anak muda.

    Dalam sambutannya, MY Esti Wijayati menjelaskan bahwa peringatan Sumpah Pemuda tahun ini merupakan bagian dari rangkaian panjang kegiatan partai yang fokus pada generasi muda.

    “Rangkaian Sumpah Pemuda yang dilakukan DPP PDI Perjuangan tidak hanya dilaksanakan hari ini saja, tapi sebelumnya sudah banyak kegiatan dilakukan — pertandingan olahraga Gen Z seperti tenis, futsal, hingga sepak bola,” ujar Esti.

    Ia menambahkan, pada 1 November 2025 PDIP akan menggelar acara besar di Yogyakarta yang menghadirkan sekitar 4.000 mahasiswa dari 38 provinsi.

    “Kehadiran mereka untuk merefleksikan Sumpah Pemuda dan menyuarakan suara anak muda Indonesia. Akan hadir juga tokoh-tokoh seperti Rocky Gerung, Adian Napitupulu, dan Ayu Saraswati (Putri Indonesia Lingkungan),” ungkapnya.

    Menurut Esti, semua rangkaian ini merupakan bentuk nyata keseriusan PDIP dalam membuka ruang partisipasi generasi muda.

    “Kita ajak anak muda untuk berani bersuara, karena masa depan Indonesia ada di tangan mereka,” tuturnya.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kasus Pelanggaran Etika oleh Oknum DPRD Blitar, Kuasa Hukum Menantang Komitmen Bupati Rijanto

    Kasus Pelanggaran Etika oleh Oknum DPRD Blitar, Kuasa Hukum Menantang Komitmen Bupati Rijanto

    Blitar (beritajatim.com) – Pertanyaan menohok dilontarkan oleh kuasa hukum pelapor, Khoirul Anam, di tengah rapat klarifikasi terkait kasus pelanggaran etika yang melibatkan oknum anggota Fraksi PDIP DPRD Kabupaten Blitar berinisial SW.

    Rapat yang digelar di Kantor DPC PDIP Kabupaten Blitar pada Jumat, 24 Oktober 2025, ini dihadiri oleh RD (pelapor), Anam, serta jajaran elit DPC PDIP, termasuk Sekretaris DPC Supriyadi dan anggota lainnya.

    Dalam rapat tersebut, Anam secara terbuka mempertanyakan komitmen Ketua DPC PDIP Kabupaten Blitar, Rijanto, yang juga menjabat sebagai Bupati Blitar. Pertanyaan tersebut muncul setelah kabar beredar bahwa Bupati Rijanto meminta pihak korban untuk ‘tidak melakukan gerakan.’

    “Kalau begitu, bupati mendukung masalah penelantaran anak istri?” ujar Anam, mengungkapkan kembali momen kritis ketika ia melontarkan pertanyaan tersebut kepada Bupati Rijanto pada Minggu, 26 Oktober 2025.

    Proses klarifikasi ini merupakan tindak lanjut setelah oknum SW dijatuhi vonis melanggar etika oleh Badan Kehormatan (BK) DPRD Kabupaten Blitar. Kasus ini menyoroti dugaan ketidakberesan dalam penyelesaian masalah internal partai dan melibatkan pejabat publik yang memiliki tanggung jawab besar terhadap masyarakat.

    Khoirul Anam menegaskan bahwa pihaknya menolak tawaran penyelesaian melalui jalur kekeluargaan yang diajukan oleh oknum Fraksi PDIP, karena dianggap tidak memiliki itikad baik. “Tidak ada itikad baik. Namanya kekeluargaan itu tidak ada pra-syarat apapun. Melepas ego. Melepas kemarahan,” jelas Anam.

    Tawaran damai yang disodorkan oleh pihak oknum justru mengandung syarat yang kontroversial, yakni tes DNA, yang menurut Anam sangat tidak pantas. Ia menilai bahwa syarat tersebut mengabaikan putusan etik BK yang telah dijatuhkan.

    “Ini jelas tidak menghargai proses etik yang telah ada,” tegas Anam, menunjukkan bahwa tawaran penyelesaian tersebut hanya akan memperpanjang ketidakadilan.

    Dalam menghadapi ketidakjelasan penyelesaian internal partai, Anam mendesak DPC PDIP untuk bertindak transparan dan jujur dalam menangani kasus ini. Ia juga menuntut agar masalah ini disampaikan dengan jelas ke DPD dan DPP PDIP, mengingat oknum yang terlibat merupakan pejabat publik yang seharusnya memberikan contoh yang baik.

    “Kami menunggu respons nyata dalam 2-3 hari ke depan. Jika keadilan yang seadil-adilnya tidak didapat, kami akan mengambil langkah hukum lain yang tetap sesuai ketentuan hukum,” ujar Anam, menegaskan bahwa pihaknya siap menempuh jalur hukum yang lebih lanjut jika tidak ada penyelesaian yang memadai.

    Anam juga membandingkan kasus ini dengan pelanggaran etik yang terjadi di DPRD Kota Blitar, di mana proses penonaktifan anggota dewan yang melanggar etika berjalan lebih cepat. “Kami berharap partai dapat menjalankan prinsip keadilan yang sama bagi seluruh kadernya.”

    Di sisi lain, anggota Fraksi PDIP DPRD Provinsi Jawa Timur, Guntur Wahono, menegaskan bahwa partainya tidak akan melindungi kader yang merusak citra dan marwah partai. Ia memastikan bahwa sanksi etik terhadap oknum SW sedang diproses.

    Meski begitu, para pihak yang terlibat menunggu langkah nyata dari DPC PDIP untuk mengembalikan citra partai yang sempat tercoreng akibat insiden ini. [owi/suf]

  • Soeharto Diusulkan Jadi Pahlawan Nasional, Muzani: MPR Periode Lalu Sudah Nyatakan “Clear”

    Soeharto Diusulkan Jadi Pahlawan Nasional, Muzani: MPR Periode Lalu Sudah Nyatakan “Clear”

    Soeharto Diusulkan Jadi Pahlawan Nasional, Muzani: MPR Periode Lalu Sudah Nyatakan “Clear”
    Penulis
    KOMPAS.com
    – Ketua MPR RI Ahmad Muzani menyebut bahwa MPR periode 2019-2024 sudah menyatakan Presiden ke-2 RI Soeharto bersih.
    Oleh karena itu, menurut Muzani, seharusnya tidak ada masalah dari diusulkannya Soeharto sebagai Pahlawan Nasional.
    “MPR kan pada periode lalu yang bersangkutan sudah dinyatakan
    clear
    , dalam arti sudah menjalankan proses seperti yang ditetapkan dalam TAP MPR,” kata Muzani di Bandung, Jawa Barat, Jumat (24/10/2025), dikutip dari
    Antaranews
    .
    Diketahui, MPR periode 2019-2024 mencabut nama Soeharto dari TAP MPR Nomor 11 Tahun 1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).
    Namun, Muzani mengatakan, dia sepenuhnya menyerahkan pemberian gelar pahlawan itu kepada Presiden Prabowo Subianto, termasuk tokoh-tokoh lainnya yang akan diberi gelar pahlawan.
    Menurut dia, Presiden memiliki pertimbangan dan pandangan yang matang terhadap tokoh-tokoh yang akan diberi gelar pahlawan, sesuai peran dan masa baktinya ketika mengabdi kepada bangsa dan negara.
    “Saya kira tunggu bagaimana keputusan Presiden untuk memberi gelar pahlawan nasional kepada tokoh yang dipilih,” katanya.
    Sebelumnya, Kementerian Sosial mengusulkan sebanyak 40 nama tokoh untuk mendapat gelar pahlawan nasional ke Ketua Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (GTK) Fadli Zon. Salah satunya aktivis buruh perempuan asal Nganjuk, Jawa Timur, Marsinah.
    Selain Marsinah, ada nama Presiden RI ke-2 Soeharto dan Presiden RI ke-4 Abdurrahman Wahid (Gus Dur) yang juga diusulkan mendapat gelar pahlawan nasional.
    Sejumlah tokoh masyarakat lain juga masuk dalam 40 nama itu, di antaranya ulama asal Bangkalan Syaikhona Muhammad Kholil; Rais Aam PBNU K.H. Bisri Syansuri; K.H. Muhammad Yusuf Hasyim dari Tebuireng, Jombang; Jenderal TNI (Purn) M. Jusuf dari Sulawesi Selatan; serta mantan Gubernur Jakarta, Jenderal TNI (Purn) Ali Sadikin.
    Namun, pengusulan nama Soeharto kembali menuai pro dan kontra. Usulan itu secara tegas ditolak para pegiat HAM, aktivis, dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P).
    Merespons polemik tersebut, Menteri Kebudayaan (Menbud) selaku Ketua Dewan GTK, Fadli Zon menyebut bahwa semua nama yang diusulkan dari Kemensos sudah memenuhi kriteria.
    “Semua yang diusulkan dari Kementerian Sosial itu secara kriteria sudah memenuhi syarat semua, secara kriteria,” ujar Fadli di Kawasan Senayan, Jakarta pada 24 Oktober 2025.
    Namun, menurut dia, Dewan GTK akan melakukan pembahasan lanjutan sebelum menyerahkan sejumlah nama ke Presiden RI Prabowo Subianto.
    Berikut ini daftar 40 nama tokoh yang diusulkan Kemensos ke Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan:
    Usulan Baru 2025
    Usulan Tunda 2024
    Usulan Memenuhi Syarat Diajukan Kembali (2011-2023)
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Bahasa Portugis Masuk Kurikulum, Legislator Khawatir Akan Bebani Siswa

    Bahasa Portugis Masuk Kurikulum, Legislator Khawatir Akan Bebani Siswa

    Bahasa Portugis Masuk Kurikulum, Legislator Khawatir Akan Bebani Siswa
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Anggota Komisi X DPR RI Bonnie Triyana menyampaikan kekhawatirannya terkait keputusan Presiden Prabowo Subianto yang ingin Bahasa Portugis masuk dalam kurikulum pendidikan di Indonesia.
    Dia khawatir memasukkan bahasa Portugis dalam kurikulum pendidikan akan memberatkan para siswa. Begitu pula dengan para guru yang harus mahir berbahasa Portugis apabila mata pelajaran ini diwajibkan.
    “Kalaupun dipelajari di Sekolah, apalagi wajib, malah jadi beban siswa begitu pula pendidik karena pasti perlu pengajar bahasa Portugis,” kata Bonie dalam keterangannya, Sabtu (25/10/2025).
    Menurut Bonie, pembelajaran Bahasa Portugis ini tidak akan menjadi beban para siswa jika bersifat sebagai ekstrakurikuler atau pelajaran tambahan.
    “Lain halnya kalau jadi mata pelajaran pilihan tak wajib. Siswa boleh memilih ikut atau tidak pelajarannya,” ujar Legislator dari daerah pemilihan Banten I itu.
    Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) ini menegaskan pada prinsipnya mendukung langkah Presiden Prabowo dalam memperluas pengajaran bahasa asing di sekolah.
    Akan tetapi, perihal mewajibkan pembelajaran Bahasa Portugis perlu dipertimbangkan kembali karena bahasa tersebut bukan bahasa yang familiar di pergaulan internasional.
    Bonnie menilai, pernyataan Presiden Prabowo itu hanya untuk menyenangkan Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva yang sedang datang ke Istana Negara, Jakarta.
    “Bahasa Portugis itu bukan bahasa pergaulan internasional. Bukan pula bahasa pengetahuan umum digunakan di kalangan akademik. Mungkin Presiden sedang meng-
    entertain
    Presiden Lula sebagai bagian dari diplomasi,” ucapnya.
    Di sisi lain, Bonnie mempertanyakan soal kebutuhan staf pengajar atau guru yang akan mengajarkan bahasa Portugis kepada para siswa. Menurut dia, penambahan pengajar akan menambah anggaran.
    “Namun, lagi-lagi pertanyaannya siapa yang akan mengajar? Gurunya dari mana? Apakah juga siap dengan anggarannya?” kata Bonnie.
    Dia lantas menyarankan agar sekolah sebaiknya memaksimal pengajaran bahasa Inggris atau bahasa Mandarin. Sebab, dua bahasa ini adalah bahasa internasional.
    “Lebih baik maksimalkan mutu pengajaran bahasa Inggris. Atau kalau mau ada tambahan pelajaran bahasa, bahasa Mandarin jauh lebih strategis untuk diajarkan,” ujarnya.
    Sebelumnya diberitakan, Presiden Prabowo membuat keputusan menjadikan Bahasa Portugis sebagai mata pelajaran (matpel) di sekolah Indonesia.
    Dalam pidatonya di depan Presiden Lula, Prabowo menyebut Indonesia dan Brasil ingin hubungan menjadi lebih baik, sehingga memprioritaskan Bahasa Portugis.
    “Dan karena pentingnya hubungan ini, saya sudah putuskan bahwa Bahasa Portugis menjadi bahasa prioritas di pendidikan kita karena kita ingin hubungan ini lebih baik,” ujar Prabowo di Istana, Jakarta pada Kamis, 23 Oktober 2025.
    Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono mengungkapkan, keputusan tersebut diambil karena ingin ada hubungan spesial yang baru antara Indonesia dan Brasil.
    “Tadi juga Pak Presiden mengatakan bahwa beliau akan membentuk suatu hubungan yang beliau sebut
    new special relationship
    antara Indonesia dengan Brasil,” ujar Sugiono di Istana, Kamis.
    Selain itu, dia mengatakan komunikasi menjadi aspek penting untuk kebutuhan kerja sama antara Indonesia dan Brasil.
    Maka dari itu, menurut Sugiono, Prabowo meminta agar Bahasa Portugis diajarkan di sekolah, supaya memudahkan kerja sama dua negara.
    “Oleh karena itu, tadi disampaikan bahwa akan ada pelajaran Bahasa Portugis, karena komunikasi merupakan sesuatu yang penting untuk meningkatkan kerja sama. Untuk itu, beliau meminta memasukkan Bahasa Portugis ke dalam kurikulum pendidikan,” kata Sugiono
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Sumpah Pemuda 2025, Sekjen PDIP Hasto Ajak Bangsa Kembali ke Spirit Maritim – Page 3

    Sumpah Pemuda 2025, Sekjen PDIP Hasto Ajak Bangsa Kembali ke Spirit Maritim – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Menjelang peringatan Hari Sumpah Pemuda, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengingatkan kembali pesan Presiden pertama RI Soekarno mengenai pentingnya menjadikan Indonesia sebagai negara maritim yang kuat dan berdaulat.

    Menurutnya, penguasaan teknologi, riset, inovasi, dan keyakinan pada kekuatan bangsa sendiri menjadi syarat utama untuk mewujudkan hal tersebut.

    Hal itu disampaikan Hasto saat membuka Focus Group Discussion (FGD) Bidang Pariwisata serta Bidang Kelautan dan Perikanan di Kantor DPC PDIP Cirebon, Jawa Barat, Sabtu (25/10/2025).

    “Kita tidak akan menjadi negara kuat dan sejahtera jika tidak menguasai samudera raya. Kejayaan Indonesia dulu lahir karena kita adalah bangsa pelaut,” ujar Hasto mengutip pesan Bung Karno.

    Dia menegaskan amanat Bung Karno yang disampaikan pada 23 September 1963 itu masih relevan. Indonesia, katanya, adalah negara kepulauan yang disatukan oleh laut, sehingga arah pembangunan nasional tidak boleh mengabaikan jati diri sebagai bangsa maritim.

    “Kemajuan bangsa lahir dari tanah dan lautnya sendiri. Ketika kita meninggalkan jati diri maritim, kita kehilangan arah,” tutur Hasto.

     

    Ratusan kapal layar bersejarah dari berbagai negara memasuki kanal utama Amsterdam dalam parade pembukaan festival maritim SAIL 2025.