Xcloud.id

partai: PDIP

  • Momen Puan Maharani, Jokowi dan Surya Paloh Duduk Satu Meja di Acara Nasdem

    Momen Puan Maharani, Jokowi dan Surya Paloh Duduk Satu Meja di Acara Nasdem

    Bisnis.com, JAKARTA — Ketua DPR RI sekaligus Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Puan Maharani duduk satu meja  dengan Presiden RI ke-7 Joko Widodo (Jokowi) dan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh, di acara buka bersama (bukber) yang digelar Partai NasDem.

    Puan mengakui bahwa keduanya menanyakan soal isu Rancangan Undang-Undang Tenatara Nasional Indonesia (RUU TNI) yang baru saja disahkan sebagai UU terbaru TNI, pada Kamis (20/3/2025).

    Kemudian, cucu Proklamator RI ini menjelaskan kepada Jokowi dan Surya Paloh bahwa dalam revisi UU TNI hanya ada tiga pasal yang direvisi yakni Pasal 7, Pasal 47, dan pasal 53.

    “Dan beliau berdua menyampaikan ‘oh hanya tiga itu saja, jadi tidak ada masalah dan itu semua yang direvisi semuanya fair, yang lain-lain tidak bermasalah’, [saya jawab] tidak,” bebernya di NasDem Tower, Jakarta, Jumat (21/3/2025).

    Kepada Jokowi dan Surya Paloh, mantan Menko PMK ini menyampaikan bahwa substansi yang direvisi dalam UU TNI memang hanya hal-hal yang diperlukan untuk diubah karena sesuai kebutuhan.

    “Dan beliau berdua menyampaikan, Pak Jokowi dan Pak Surya Paloh, ‘wah kalau memang hanya seperti itu harusnya bisa segera disosialisasikan agar masyarakat dan publik segera mengetahui dan tidak ada kesalahpahaman’, itu saja,” ujar Puan.

    Maka demikian, Puan memastikan pihaknya bersama pemerintah akan segera menyosialisasikan hal tersebut kepada masyarakat, supaya tak ada kesalahpahaman terhadap UU TNI baru.

    Dikatakannya, DPR pun hanya menyetujui substansi yang sesuai dengan kebutuhan dan menegaskan UU TNI baru tetap mengedepankan supremasi sipil dan menjaga hak-hak demokrasi serta HAM.

    “Kami DPR RI dan Pemerintah akan segera menyosialisasikan hal itu sehingga publik dan masyarakat bisa segera mengetahui isinya tanpa kemudian ada kecurigaan atau kemudian kesalahpahaman,” pungkasnya. 

  • Anomali Sikap PDIP: Dulu Tolak Dwifungsi, Kini Dukung RUU TNI

    Anomali Sikap PDIP: Dulu Tolak Dwifungsi, Kini Dukung RUU TNI

    Bisnis.com, JAKARTA — Semua partai secara bulat mendukung pengesahan Rancangan Undang-undang TNI. RUU ini cukup kontroversial dan dianggap sebagai tanda-tanda ‘runtuhnya’ supremasi sipil yang diperjuangkan melalui gerakan reformasi oleh para mahasiswa dan elemen sipil 27 tahun lalu.

    PDI Perjuangan atau PDIP adalah salah satu partai yang paling disorot. Partai ini adalah satu-satunya partai yang berada di luar pemerintahan. Setidaknya sampai saat ini. 

    Meski demikian, PDIP juga tidak pernah menyatakan secara terbuka sebagai oposan. Kecenderungan-nya  sekarang, justru mendukung sejumlah kebijakan pemerintah. Makan bergizi gratis, amandemen UU Minerba dan yang terakhir malah menjadi motor dalam pembahasan RUU TNI.

    Politikus PDIP Utut Adianto, misalnya, bahkan tampil sebagai ketua panitia kerja atau panja RUU TNI. Alhasil, pembahasan RUU TNI nyaris tanpa halangan sampai tingkat paripurna. Padahal, kalau melihat jejak digital tahun lalu, Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, pernah sesumbar mengenai sikapnya menolak amandemen UU TNI dan UU Polri. 

    Pada waktu itu, Megawati bahkan menyingung eksistensi Ketetapan MPR No.VI/MPR/2000 tentang Pemisahan TNI dan Polri. Pasal 2 TAP MPRS tersebut telah secara tegas mengatur tentang tugas TNI-Polri. TNI tidak boleh cawe-cawe ke luar bidang, selain pertahanan negara. Urusan keamanan ada di tangan Polri. Tidak ada lagi istilah dwifungsi ABRI.

    “UU, nanti kalau saya ngomong gini, ‘Bu Mega enggak setuju’, ya enggak setuju lah, yang RUU TNI-Polri gitu. Loh kok enggak dilihat sumbernya, itu Tap MPR loh,” ujar Megawati kalau itu.

    Namun demikian, hampir setahun berlalu, PDIP telah berubah pikiran. Mereka setuju dengan amandemen UU TNI. Padahal, UU ini memberikan peluang bagi TNI untuk keluar barak. Anggota militer bisa menjabat di luar rumpun yang telah diatur dalam UU No.34/2004. Ada 14 institusi non-militer yang bisa diduduki oleh anggota atau perwira TNI. 

    Perluasan peran militer itu tentu mengembalikan kepada masa dwifungsi ABRI yang exist sejak era Orde Lama dan semakin mencengkeram pada era Orde Baru. Dwifungsi ABRI memang menapaki wajah yang paling sempurna pada era Orde Baru.

    Peran militer tidak terbatas ekonomi dan kaki tangan kekuasaan, bahkan penguasa tertinggi dari pemerintahan sipil pada waktu itu adalah seorang jenderal Angkatan Darat.

    Banyak penulis, salah satunya Max Lane dalam Unfinished Nation; Indonesia Before and After Suharto menyoroti menguatnya peran militer dalam politik Indonesia. Tokoh-tokoh militer memiliki jabatan strategis. Ali Moertopo salah satunya. Dia adalah orang yang menanamkan fondasi-fondasi penting Orde Baru.

    Salah satu strategi Ali Moertopo untuk memisahkan masyarakat dengan politik adalah dengan strategi massa mengambang. Partai-partai disederhanakan menjadi 2 partai dan 1 golongan. PDI, PPP, dan Golkar lahir. Selama Orde Baru, PDI tidak pernah sekalipun memperoleh suara mayoritas di parlemen. Mereka selalu di bawah bayang-bayang Golkar dan PPP.

    Kalau merunut sejarah, PDIP seharusnya menolak upaya ‘melegalkan’ RUU TNI. Bapak ideologis PDI, Sukarno atau Bung Karno, digulingkan bahkan menjadi tahanan rumah oleh militer pasca Gerakan 30 September 1965. Sukarno digantikan oleh Soeharto yang merupakan jenderal Angkatan Darat.

    Selain itu, PDIP atau yang di era Orde Baru disebut sebagai PDI, lahir dari proses kawin paksa antara sejumlah elemen politik yang Sukarnois, nasionalis dan elemen partai agama yang non Islam. Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri juga merasakan pait getir memperoleh represi dari pemerintahan militer. Partai dipecah dan gerak-geriknya diawasi militer. 

    Puncak represi Orde Baru terhadap PDI pro Megawati terjadi ketika Peristiwa 27 Juli 1996. Kantor PDI di Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat diserbu kelompok PDI pro Soerjadi. Mereka didukung oleh aparat militer dan polisi. Penyerbuan itu kemudian menewaskan sejumlah pendukung PDI Megawati dan memicu gelombang kerusuhan di Jakarta. 

    Setelah reformasi, Megawati pernah menjabat sebagai Wakil Presiden bahkan Presiden. Pada waktu itu, reformasi TNI terjadi, lahir TAP MPRS No.6/2000. Dwifungsi ABRI diakhiri. ABRI kembali ke barak. Polisi juga dikembalikan untuk mengawal keamanan sipil. Pisah dari ABRI. Pada tahun 2004, lahir UU TNI yang semakin mempertegas peran TNI sebagai lembaga yang bertugas di bidang pertahanan negara. 

    Menariknya, setelah hampir 21 tahun berlalu, situasinya seolah berbalik. PDIP yang dulu sangat getol menolak dwifungsi ABRI, justru menjadi motor pembahasan amandemen UU TNI. Megawati yang setahun lalu menolak, kini setuju dengan UU TNI. Soal hal ini Ketua DPR, yang juga putri Megawati, Puan Maharani, berujar:

    “Kami di sini di DPR bersama-sama bergotong royong akan bersama-sama dengan pemerintah demi bangsa dan negara. [Megawati] mendukung [UU TNI] karena memang sesuai dengan apa yang diharapkan.”

  • Politik, Arahan Presiden di sidang kabinet hingga Jokowi-Puan bertemu

    Politik, Arahan Presiden di sidang kabinet hingga Jokowi-Puan bertemu

    Jakarta (ANTARA) – Berbagai peristiwa politik Jumat (21/3) menjadi sorotan, mulai dari Presiden RI Prabowo Subianto memberikan arahan menjelang Idul Fitri hingga Presiden ke-7 RI Joko Widodo dan Ketua DPR RI Puan Maharani bertemu dan duduk bersama.

    Berikut rangkuman berita politik yang masih layak dibaca pagi ini.

    1. Arahan lengkap Prabowo pada Sidang Kabinet Paripurna jelang Idul Fitri

    Presiden RI Prabowo Subianto, yang didampingi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, serta dihadiri seluruh jajaran dari Kabinet Merah Putih, mengadakan Sidang Kabinet Paripurna di Kantor Presiden, Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Jumat, 21 Maret 2025.

    Sidang kabinet paripurna kedua pada tahun 2025 membahas berbagai persiapan Pemerintah menghadapi Idul Fitri 1446 Hijriah dengan isi arahan lengkap, sebagai berikut:

    Selengkapnya klik di sini.

    2. Jokowi dan Puan satu meja di bukber Partai NasDem

    Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) satu meja dengan Ketua DPR RI sekaligus Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Bidang Politik Puan Maharani dalam kegiatan buka bersama Partai NasDem di Ballroom NasDem Tower, Jakarta, Jumat petang.

    Meski begitu, posisi Jokowi dan Puan ditengahi oleh Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh. Selain itu, Wakil Presiden ke-6 Try Sutrisno dan Sekretaris Jenderal Partai NasDem Hermawi Taslim juga berada di meja yang sama.

    Ketua DPR RI Puan Maharani juga baru mengetahui bahwa Jokowi hadir dalam kegiatan buka puasa bersama Partai NasDem. Puan mengaku bahwa dirinya diundang oleh Surya Paloh.

    Selengkapnya klik di sini.

    3. Menteri PANRB minta instansi simulasi-percepat pengangkatan CASN 2024

    Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini meminta instansi pusat dan daerah segera melakukan simulasi percepatan pengangkatan calon aparatur sipil negara (CASN) 2024.

    Pengangkatan calon pegawai negeri sipil (CPNS) diselesaikan paling lambat pada Juni 2025, sedangkan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) paling lambat diselesaikan pada Oktober 2025.

    “Untuk menindaklanjuti rencana pengangkatan ini, kementerian, lembaga, dan pemda agar segera melakukan analisis dan simulasi dengan tetap mempertimbangkan kesiapan masing-masing di dalam memenuhi persyaratan, agar pengangkatan dapat dilakukan sesuai dengan jadwal terbaru yang telah ditetapkan,” kata Rini dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

    Selengkapnya klik di sini.

    4. BG perkirakan 33,69 juta warga mudik dengan mobil pribadi saat Lebaran

    Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan memperkirakan sebanyak 33,69 juta warga akan menggunakan mobil pribadi untuk pulang kampung pada masa Lebaran 2025.

    Hal tersebut dikatakan Budi Gunawan melalui berdasarkan data survei yang dimiliki Kemenko Polkam.

    “Mayoritas pemudik akan menggunakan mobil pribadi 23% yakni 33,69 juta orang, bus 16,9 persen yakni 24,76 juta orang, kereta api 16,1 persen yakni 23,58 juta orang, pesawat 13,5 persen yakni 19,77 juta orang dan sepeda motor 8,7 persen yakni 12,74 juta orang,” kata pria yang akrab di sapa BG itu dalam pesan singkatnya, Jumat.

    Selengkapnya klik di sini.

    5. Anggota Komisi XII sayangkan masih ada SPBU curang kurangi takaran

    Anggota Komisi XII DPR RI Nurwayah menyayangkan masih terjadinya praktik kecurangan dalam pengelolaan SPBU dengan cara modus kecurangan mengurangi takaran pengisian bahan bakar minyak (BBM), seperti yang terungkap di salah satu SPBU di Jalan Alternatif Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu (19/3).

    “Sangat disayangkan bahwa praktik kecurangan seperti ini masih terjadi. Padahal, BBM merupakan kebutuhan utama masyarakat, terutama menjelang arus mudik Idul Fitri. Konsumen harus mendapatkan haknya sesuai takaran yang telah ditentukan,” ujar Nurwayah dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat.

    Selengkapnya klik di sini.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
    Copyright © ANTARA 2025

  • Duduk Semeja di NasDem Tower, Puan Ditanya Jokowi soal RUU TNI – Page 3

    Duduk Semeja di NasDem Tower, Puan Ditanya Jokowi soal RUU TNI – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo alias Jokowi memenuhi undangan Partai NasDem dalam acara buka puasa bersama di NasDem Tower, Jakarta, Jumat (21/3/2025).

    Acara tersebut turut mengundang Puan Maharani yang diketahui Ketua DPP PDIP, partai di mana Jokowi berkarier, tumbuh, hinggga dipecat.

    Keduanya duduk semeja dan di kursi yang telah disediakan. Posisi mereka mengapit Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh yang berada di tengah.

    Puan mengaku, dalam acara yang digelar santai tersebut, Jokowi bertanya ke dirinya soal revisi Undang-Undang No 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI).

    “Jadi saya sebagai Ketua DPR kemudian menyampaikan bahwa ada tiga pasal yang kemudian direvisi yaitu pasal 7, pasal 47, dan 53, hanya tiga hal tersebut yang direvisi,” kata Puan Maharani di NasDem Tower, Jakarta.

    “Dan beliau berdua (Paloh dan Jokowi) menyampaikan ‘oh hanya tiga itu saja, jadi tidak ada masalah dan itu semua yang direvisi semuanya fair, yang lain-lain tidak bermasalah’, (saya jawab) tidak,” jelas Puan.

    Puan menambahkan, keduanya berpesan agar beleid RUU TNI itu segera disosialisasikan. Tujuannya, agar masyarakat paham dan tidak salah tafsir.

    “Dan beliau berdua menyampaikan, Pak Jokowi dan Pak Surya Paloh, ‘wah kalau memang hanya seperti itu harusnya bisa segera disosialisasikan agar masyarakat dan publik segera mengetahui dan tidak ada kesalahpahaman’. Itu saja,” ungkap anak dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri itu.

     

    RUU TNI resmi disahkan menjadi Undang-undang. Hal ini mendapat reaksi dari ratusan mahasiswa yang langsung menggelar aksi long march ke depan gedung DPR RI.

  • Isu Politik-Hukum Terkini: Sidang Kabinet hingga Eksepsi Hasto

    Isu Politik-Hukum Terkini: Sidang Kabinet hingga Eksepsi Hasto

    Jakarta, Beritasatu.com – Isu politik  dan hukum terkini diisi dengan Presiden Prabowo memimpin sidang Kabinet hingga sidang lanjutan Hasto Kristiyanto  di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta.

    Selain itu juga ada Puan Maharani yang mengungkap hubungan mantan presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan PDIP dan Komisi I DPR meminta Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto untuk menarik mundur seluruh prajurit TNI dari ranah sipil. 

    Berikut lima isu politik dan hukum terkini Beritasatu.com:

    1. Prabowo Pimpin Sidang Kabinet, Menkeu dan 4 Direktur Bank Besar Hadir

    Presiden Prabowo Subianto memimpin sidang kabinet paripurna di Istana Kepresidenan Jakarta Pusat pada Jumat (21/3/2025) sore. Sidang ini berfokus pada evaluasi kinerja pemerintahan dan strategi pencapaian target program nasional.

    Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden, Yusuf Permana, mengatakan sidang kabinet kali ini berlangsung dalam suasana Ramadan dan diharapkan mempererat sinergi jajaran Kabinet Merah Putih.

    “Diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat sinergi dan kebersamaan dalam menjalankan program-program pemerintah,” ujar Yusuf.

    Sidang kabinet juga akan membahas langkah strategis untuk meningkatkan kinerja pemerintahan serta merespons tantangan nasional.

    2. Puan Maharani Tegaskan Hubungan PDIP dan Jokowi Selalu Hangat

    Ketua DPP PDIP Puan Maharani menegaskan hubungan antara PDIP dan Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) selalu hangat. Menurutnya, dinamika yang terjadi merupakan hal yang wajar dalam politik.

    “Selalu, selalu hangat,” ujar Puan saat menghadiri acara buka puasa bersama Partai Nasdem di Nasdem Tower, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (21/3/2025).

    Puan mengungkapkan, tidak ada pesan khusus dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri untuk pertemuannya dengan Jokowi dalam acara buka puasa bersama Partai Nasdem. Saya baru tahu Pak Jokowi datang. Saya sendiri hadir di sini atas undangan Pak Surya Paloh untuk buka puasa bersama,” ujar Puan.

  • Jokowi: Rakyat Senang Lihat Pemimpin Rukun dan Harmonis

    Jokowi: Rakyat Senang Lihat Pemimpin Rukun dan Harmonis

    Jakarta, Beritasatu.com – Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) menegaskan, masyarakat Indonesia menginginkan para pemimpin dan tokoh nasional untuk tetap rukun dan harmonis. Menurutnya, persatuan di antara para pemimpin sangat penting, terutama dalam menghadapi berbagai tantangan yang dihadapi bangsa dan negara.

    “Rakyat itu senang kalau melihat pemimpin rukun, kompak, dan harmonis. Coba tanyakan langsung ke masyarakat,” ujar Jokowi seusai menghadiri acara buka puasa bersama Partai Nasdem di Nasdem Tower, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (21/3/2025) malam.

    Dalam kesempatan tersebut, Jokowi juga mengungkapkan keyakinannya bahwa hubungannya dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri akan tetap baik ke depannya. Menurutnya, hubungan antara dirinya dan Megawati masih hangat serta tidak ada masalah yang perlu dikhawatirkan.

    “Ke depan saya kira akan baik-baik saja,” ujar Jokowi.

    Senada dengan Jokowi, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menekankan pentingnya keharmonisan dan persatuan di antara para tokoh bangsa. Menurutnya, Indonesia menghadapi tantangan yang tidak mudah, sehingga diperlukan kesatuan visi dan komunikasi yang baik di antara para pemimpin.

    “Ketika kita melihat ada kepentingan yang lebih absolut di atas kepentingan pribadi, yaitu kepentingan bangsa, maka itulah yang harus kita utamakan. Kita membutuhkan kesejukan, harmonisasi, dan komunikasi yang baik, terutama dalam menghadapi tantangan besar yang ada di depan,” ungkap Paloh.

    Lebih lanjut, Paloh menekankan para pemimpin seharusnya mengarahkan energi dan potensi mereka untuk kepentingan bangsa. Ia menegaskan, persoalan pribadi harus dikesampingkan demi kepentingan yang lebih besar.

    Sebelumnya, Ketua DPP PDIP Puan Maharani juga menegaskan hubungan antara PDIP dan Jokowi selalu hangat. Menurutnya, dinamika yang terjadi merupakan hal yang wajar dalam politik.

  • Hubungan dengan Mbak Puan Hangat Betul

    Hubungan dengan Mbak Puan Hangat Betul

    JAKARTA – Presiden ke-7  Joko Widodo (Jokowi) mengakui mempunyai hubungan yang hangat dengan Ketua DPR sekaligus Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Bidang Politik Puan Maharani.

    “Hubungannya memang hangat betul, memang hangat, dengan Mbak Puan hangat,” kata Jokowi dilansir ANTARA, Jumat, 21 Maret.

    Saaat ditanya wartawan terkait rencana pertemuan dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, Jokowi mengatakan masih belum tahu kapan terealisasi. Menurut Jokoowi hubungannya dengan Megawati juga baik.

    “Ya belum, tapi akan apa ya, ke depan saya kira akan baik-baik saja,” ujarnya.

    Diketahui, Jokowi merupakan kader PDIP sejak awal karier politiknya. Ia maju sebagai Wali Kota Solo pada 2005 dengan dukungan PDIP dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

    Keberhasilannya memimpin Solo membawanya ke panggung nasional, hingga PDIP mengusungnya sebagai calon Gubernur DKI Jakarta pada 2012 dan calon Presiden pada 2014.

    Namun, setelah dua periode menjabat sebagai presiden, hubungan Jokowi dengan PDIP mulai merenggang, terutama menjelang Pemilu 2024. Perbedaan sikap politik, terutama terkait dukungan terhadap calon presiden yang berbeda membuat hubungan keduanya semakin panas.

    Pada 17 Desember 2024, PDIP secara resmi memecat Jokowi dari keanggotaan partai. Keputusan ini diumumkan oleh Ketua DPP PDIP Bidang Kehormatan Komarudin Watubun yang menyatakan bahwa Jokowi melakukan pelanggaran berat karena mendukung calon presiden dan wakil presiden dari Koalisi Indonesia Maju (KIM) serta menyalahgunakan kekuasaan.

    Sebelumnya, pada 22 April 2024, PDIP telah menyatakan bahwa Jokowi dan putranya, Gibran Rakabuming Raka, tidak lagi menjadi anggota partai, menyusul dukungan mereka terhadap pasangan calon presiden dan wakil presiden yang berbeda dari pilihan resmi partai.

    Pemecatan ini menandai puncak dari ketegangan antara Jokowi dan PDIP, terutama terkait perbedaan dukungan politik menjelang Pemilu 2024.

  • Jokowi dan Puan satu meja di bukber Partai NasDem

    Jokowi dan Puan satu meja di bukber Partai NasDem

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Jokowi dan Puan satu meja di bukber Partai NasDem
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Jumat, 21 Maret 2025 – 20:14 WIB

    Elshinta.com – Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) satu meja dengan Ketua DPR RI sekaligus Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Bidang Politik Puan Maharani dalam kegiatan buka bersama Partai NasDem di Ballroom NasDem Tower, Jakarta, Jumat petang.

    Meski begitu, posisi Jokowi dan Puan ditengahi oleh Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh. Selain itu, Wakil Presiden ke-6 Try Sutrisno dan Sekretaris Jenderal Partai NasDem Hermawi Taslim juga berada di meja yang sama.

    Ketua DPR RI Puan Maharani juga baru mengetahui bahwa Jokowi hadir dalam kegiatan buka puasa bersama Partai NasDem. Puan mengaku bahwa dirinya diundang oleh Surya Paloh.

    “Saya baru tahu Pak Jokowi datang, saya datang ke sini kan diundang oleh pak Surya Paloh untuk bukber di Kantor NasDem. Nanti ini baru mau ketemu Pak Jokowi,” kata Puan di Lobby NasDem Tower, Jakarta, Jumat.

    Dia mengatakan komunikasinya dengan Jokowi selalu hangat. Kendati demikian, dia belum tahu akan membahas apa bersama Jokowi.

    “Ya belum ketemu, belum ngobrolin, nanti kalau sudah ketemu baru tahu mau ngomongin apa,” ujarnya.

    Kegiatan ini dihadiri oleh sejumlah elite partai politik, yaitu Sekretaris Jenderal PAN Eko Patrio, Presiden PKS Ahmad Syaikhu, Wakil Ketua Umum PPP Amir Uskara, Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid, Politisi Golkar Rizal Mallarangeng, Wakil Sekretaris Jenderal PDIP Utut Adianto.

    Jokowi merupakan kader PDIP sejak awal karier politiknya. Ia maju sebagai Wali Kota Solo pada 2005 dengan dukungan PDIP dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

    Keberhasilannya memimpin Solo membawanya ke panggung nasional, hingga PDIP mengusungnya sebagai calon Gubernur DKI Jakarta pada 2012 dan calon Presiden pada 2014.

    Namun, setelah dua periode menjabat sebagai presiden, hubungan Jokowi dengan PDIP mulai merenggang, terutama menjelang Pemilu 2024. Perbedaan sikap politik, terutama terkait dukungan terhadap calon presiden yang berbeda membuat hubungan keduanya semakin panas.

    Pada 17 Desember 2024, PDIP secara resmi memecat Jokowi dari keanggotaan partai. Keputusan ini diumumkan oleh Ketua Bidang Kehormatan DPP PDI-P, Komarudin Watubun, yang menyatakan bahwa Jokowi melakukan pelanggaran berat karena mendukung calon presiden dan wakil presiden dari Koalisi Indonesia Maju (KIM) serta menyalahgunakan kekuasaan.

    Sebelumnya, pada 22 April 2024, PDIP telah menyatakan bahwa Jokowi dan putranya, Gibran Rakabuming Raka, tidak lagi menjadi anggota partai, menyusul dukungan mereka terhadap pasangan calon presiden dan wakil presiden yang berbeda dari pilihan resmi partai.

    Pemecatan ini menandai puncak dari ketegangan antara Jokowi dan PDI-P, terutama terkait perbedaan dukungan politik menjelang Pemilu 2024.

    Sumber : Antara

  • Jokowi dan Puan satu meja di bukber Partai NasDem

    Jokowi dan Puan satu meja di bukber Partai NasDem

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Jokowi dan Puan satu meja di bukber Partai NasDem
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Jumat, 21 Maret 2025 – 20:14 WIB

    Elshinta.com – Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) satu meja dengan Ketua DPR RI sekaligus Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Bidang Politik Puan Maharani dalam kegiatan buka bersama Partai NasDem di Ballroom NasDem Tower, Jakarta, Jumat petang.

    Meski begitu, posisi Jokowi dan Puan ditengahi oleh Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh. Selain itu, Wakil Presiden ke-6 Try Sutrisno dan Sekretaris Jenderal Partai NasDem Hermawi Taslim juga berada di meja yang sama.

    Ketua DPR RI Puan Maharani juga baru mengetahui bahwa Jokowi hadir dalam kegiatan buka puasa bersama Partai NasDem. Puan mengaku bahwa dirinya diundang oleh Surya Paloh.

    “Saya baru tahu Pak Jokowi datang, saya datang ke sini kan diundang oleh pak Surya Paloh untuk bukber di Kantor NasDem. Nanti ini baru mau ketemu Pak Jokowi,” kata Puan di Lobby NasDem Tower, Jakarta, Jumat.

    Dia mengatakan komunikasinya dengan Jokowi selalu hangat. Kendati demikian, dia belum tahu akan membahas apa bersama Jokowi.

    “Ya belum ketemu, belum ngobrolin, nanti kalau sudah ketemu baru tahu mau ngomongin apa,” ujarnya.

    Kegiatan ini dihadiri oleh sejumlah elite partai politik, yaitu Sekretaris Jenderal PAN Eko Patrio, Presiden PKS Ahmad Syaikhu, Wakil Ketua Umum PPP Amir Uskara, Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid, Politisi Golkar Rizal Mallarangeng, Wakil Sekretaris Jenderal PDIP Utut Adianto.

    Jokowi merupakan kader PDIP sejak awal karier politiknya. Ia maju sebagai Wali Kota Solo pada 2005 dengan dukungan PDIP dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

    Keberhasilannya memimpin Solo membawanya ke panggung nasional, hingga PDIP mengusungnya sebagai calon Gubernur DKI Jakarta pada 2012 dan calon Presiden pada 2014.

    Namun, setelah dua periode menjabat sebagai presiden, hubungan Jokowi dengan PDIP mulai merenggang, terutama menjelang Pemilu 2024. Perbedaan sikap politik, terutama terkait dukungan terhadap calon presiden yang berbeda membuat hubungan keduanya semakin panas.

    Pada 17 Desember 2024, PDIP secara resmi memecat Jokowi dari keanggotaan partai. Keputusan ini diumumkan oleh Ketua Bidang Kehormatan DPP PDI-P, Komarudin Watubun, yang menyatakan bahwa Jokowi melakukan pelanggaran berat karena mendukung calon presiden dan wakil presiden dari Koalisi Indonesia Maju (KIM) serta menyalahgunakan kekuasaan.

    Sebelumnya, pada 22 April 2024, PDIP telah menyatakan bahwa Jokowi dan putranya, Gibran Rakabuming Raka, tidak lagi menjadi anggota partai, menyusul dukungan mereka terhadap pasangan calon presiden dan wakil presiden yang berbeda dari pilihan resmi partai.

    Pemecatan ini menandai puncak dari ketegangan antara Jokowi dan PDI-P, terutama terkait perbedaan dukungan politik menjelang Pemilu 2024.

    Sumber : Antara

  • Anggota Baleg DPR Harap RUU P2MI Perketat Regulasi-Sanksi Agen TKI Ilegal

    Anggota Baleg DPR Harap RUU P2MI Perketat Regulasi-Sanksi Agen TKI Ilegal

    Jakarta –

    Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR Evita Nursanty menegaskan Revisi Undang-Undang (UU) Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) yang sudah disahkan sebagai RUU inisiatif DPR sangat diperlukan untuk menangani permasalahan pekerja migran. Ia ingin revisi ini dapat memperketat regulasi dan sanksi bagi agen tenaga kerja ilegal.

    “RUU P2MI diharapkan dapat memperketat regulasi dan sanksi bagi agen tenaga kerja ilegal yang memanfaatkan PMI untuk kepentingan eksploitasi di luar negeri,” kata Evita Nursanty dalam keterangannya, Jumat (21/3/2025).

    Apalagi, menurut Evita, TPPO sudah masuk sebagai modus perbudakan modern yang terjadi akhir-akhir ini sehingga keberadaan RUU P2MI nantinya diharapkan dapat menjadi payung hukum yang semakin melindungi pekerja migran.

    Evita mengatakan RUU P2MI juga diharapkan dapat meningkatkan perlindungan hukum bagi PMI. Termasuk mekanisme bantuan hukum dan perlindungan bagi korban TPPO.

    “Dengan RUU ini, kita ingin memastikan negara memiliki sistem pengawasan yang lebih ketat dalam mengontrol keberangkatan PMI ke negara-negara dengan risiko tinggi perdagangan orang,” tambah Evita.

    Evita menyebut DPR akan memastikan kebijakan yang dihasilkan lewat RUU P2MI benar-benar melindungi WNI agar tidak lagi menjadi korban perdagangan orang di luar negeri. Ia ingin pengawasan terkait PMI harus semakin ditingkatkan.

    RUU P2MI sendiri merupakan usul inisiatif Badan Legislasi DPR yang mulai dibahas sejak akhir Januari 2025 dan sudah disahkan menjadi RUU inisiatif DPR pada Kamis (20/3). RUU P2Mi juga masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2025.

    Total ada 29 perubahan dalam RUU perubahan ketiga tentang perlindungan pekerja migran Indonesia (P2MI). Sejumlah perubahan itu antara lain menyangkut kategori pekerjaan migran dalam Pasal 4.

    Dalam RUU tersebut, Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesian (BP2MI) juga dihapus dalam revisi UU P2MI dan diganti menjadi Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Payung hukum mengenai BP2MI sebelumnya diatur dalam Pasal 26 UU P2MI. Namun pasal itu diusulkan dihapus.

    Evita pun menekankan RUU P2MI juga harus menjadi dasar Pemerintah untuk mendata seluruh pekerja migran Indonesia yang pergi ke luar negeri.

    “Perubahan UU P2MI harus menjadi dasar Pemerintah melakukan pendataan PMI secara masif di setiap negara,” sebut Evita yang juga merupakan Wakil Ketua Komisi VII itu.

    Legislator PDIP ini mengusulkan agar RUU P2MI memberikan ruang dan kesempatan bagi pekerja migran Indonesia yang bekerja secara ilegal untuk melaporkan diri ke KBRI atau ke KJRI di negara tempat mereka bekerja jika mendapatkan kekerasan. “Termasuk memberikan sanksi yang lebih tegas kepada pihak atau perusahaan yang merekrut PMI dan menempatkan mereka secara ilegal,” tutup Evita.

    (eva/lir)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini