Xcloud.id

partai: PDIP

  • Diikuti 30 Akademisi dari Seluruh Dunia, Megawati Buka Konferensi Asia-Afrika di Makam Bung Karno Blitar

    Diikuti 30 Akademisi dari Seluruh Dunia, Megawati Buka Konferensi Asia-Afrika di Makam Bung Karno Blitar

    Blitar (beritajatim.com) – Kota Blitar, tempat peristirahatan terakhir Proklamator RI, kembali menjadi pusat perhatian dunia. Presiden ke-5 Republik Indonesia, Megawati Soekarnoputri, dijadwalkan akan membuka peringatan Konferensi Asia-Afrika (KAA) ke-70 secara internasional pada Sabtu (01/11/2025).

    Acara bergengsi bertajuk “Bung Karno In a Global History: Commemorative Seminar of the 70th Anniversary of the 1955 Bandung Asian-African Conference” ini akan dipusatkan di Perpustakaan Nasional Bung Karno, yang berada persis di selatan Makam Bung Karno, Kelurahan Bendogerit, Kota Blitar.

    Sekretaris DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto mengatakan, bahwa konferensi ini menunjukkan kepemimpinan Indonesia di dunia. Lebih tepatnya visi dari Sang Proklamator Soekarno dalam membangun tata dunia baru.

    Konferensi Asia-Afrika ini merupakan semangat dekolonisasi dunia pasca abad ke-20. Seluruh bangsa Asia-Afrika memiliki semangat baru anti penjajahan tanpa campur tangan barat (Eropa dan Amerika Utara serta Sekutunya).

    “Konferensi ini menunjukkan kepemimpinan Indonesia di dunia. Lebih tepatnya visi dari Sang Proklamator Soekarno dalam membangun tata dunia baru,” ungkap Hasto.

    Konferensi Asia-Afrika yang digagas Soekarno adalah semangat dekolonisasi pasca abad ke-20, yang menyatukan bangsa-bangsa Asia-Afrika dengan semangat anti-penjajahan dan tanpa campur tangan kekuatan Barat (Eropa dan Amerika Utara).

    “Bung Karno-lah yang mengubah suatu kehidupan dunia yang digerakkan oleh nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan kesejahteraan,” ujar Hasto.

    Acara di Blitar ini akan dihadiri oleh sekitar 30 perwakilan akademisi dari 30 negara yang akan turut serta berziarah ke Makam Bung Karno. Kegiatan ini akan digelar besok pada Sabtu (1/10/2025) di Perpustakaan Bung Karno Kota Blitar.

    “Kegiatan ini untuk menggugah kesadaran kita, bahwa Bangsa Indonesia punya kontribusi yang besar bagi peradaban dunia. Anti penjajahan itulah yang harus kita gelorakan baik dalam bidak politik, ekonomi, dan hukum,” tambahnya.

    Hasto menegaskan, kegiatan ini bertujuan menggugah kesadaran bahwa Indonesia memiliki kontribusi besar bagi peradaban dunia. Semangat anti-penjajahan itu harus terus digelorakan.

    Saat ini, jenis penjajahan telah berevolusi. Hasto menyebutkan, ada berbagai jenis penjajahan baru di dunia, seperti, Penjajahan teknologi, Penjajahan ekonomi, Penjajahan dalam bidang kebudayaan, politik, dan hukum.

    Sejalan dengan semangat tersebut, Hasto juga menyampaikan pesan Megawati kepada seluruh kader dan kepala daerah PDIP untuk fokus menyejahterakan rakyat.

    “Karena itu, Ibu (Megawati) menggembleng semangat kepada daerah di tengah persoalan yang tidak mudah. Saat ini semua bergerak ke bawah memberikan darma baktinya bagi peningkatan kesejahteraan rakyat,” pungkas Hasto. (owi/ian)

  • Said Abdullah Ungkap Pesan Megawati di Blitar: Kedaulatan Pangan dan Semangat KAA

    Said Abdullah Ungkap Pesan Megawati di Blitar: Kedaulatan Pangan dan Semangat KAA

    Blitar (beritajatim.com) – Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri, memimpin pertemuan penting dengan seluruh kepala daerah PDIP se-Jawa Timur, Jumat (31/10/2025).

    Pertemuan yang berlangsung selama kurang lebih empat jam ini digelar secara tertutup di Pendopo Ronggo Hadi Negoro (RHN) Blitar, sebuah bangunan bersejarah yang berusia 150 tahun. Selain rapat koordinasi, Megawati juga menyelenggarakan jamuan makan untuk kepala daerah, DPC, dan DPD PDIP Jatim dengan pesan yang tegas dan tersembunyi di balik acara tersebut.

    Said Abdullah, Ketua DPD PDIP Jawa Timur, mengungkapkan bahwa dalam pertemuan tersebut, Megawati menekankan empat aspek krusial yang harus ditanamkan oleh seluruh kepala daerah PDIP di Jawa Timur. Salah satu fokus utama yang menjadi perhatian serius Megawati adalah kedaulatan pangan.

    “Swasembada pangan yang menjadi perhatian sampai sekarang. Bahkan Ibu minta memperkuat kerjasama antar kabupaten di Jatim supaya kebutuhan tidak impor. Intinya Ibu ingin kedaulatan pangan menjadi satu-satunya yang akan mengantar bangsa ini menuju Indonesia Emas,” tegas Said Abdullah, mengutip pernyataan Megawati.

    Swasembada pangan, menurut Megawati, bukan hanya soal memenuhi kebutuhan domestik, tetapi juga soal mengurangi ketergantungan pada impor. Kerja sama antar kabupaten di Jawa Timur diharapkan menjadi kunci untuk mewujudkan ketahanan pangan yang kuat dan mandiri. Hal ini dianggap penting dalam mewujudkan visi Indonesia Emas pada tahun 2045.

    Selain kedaulatan pangan, Megawati juga menekankan pentingnya peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) di Jawa Timur. Setiap kepala daerah diminta untuk fokus pada peningkatan pelayanan dasar yang inklusif, mencakup sektor kesehatan dan pendidikan.

    “Pelayanan dasar bagi rakyat termasuk peningkatan SDM. Maka tentu itu menyangkut pelayanan kesehatan yang inklusif dan peningkatan pendidikan yang unggul,” tambah Said.

    Ini menunjukkan komitmen PDIP untuk tidak hanya memprioritaskan infrastruktur dan ekonomi, tetapi juga kualitas hidup masyarakat melalui akses kesehatan dan pendidikan yang lebih baik.

    Tidak hanya soal isu terkini, Megawati juga memanfaatkan pertemuan ini untuk mengingatkan kepala daerah PDIP tentang pentingnya memori sejarah. Said Abdullah mengungkapkan bahwa Megawati menyampaikan pentingnya Konferensi Asia Afrika (KAA), yang hingga kini diakui dunia sebagai momen bersejarah yang memperjuangkan kemerdekaan negara-negara Asia dan Afrika.

    Megawati mengingatkan bahwa pengaruh KAA di dunia internasional tetap diakui, dengan 47 persen negara di dunia mengapresiasi momen tersebut.

    Pertemuan ini tidak hanya menegaskan pentingnya kerja sama antar daerah, tetapi juga memberikan arah yang jelas mengenai program prioritas PDIP di Jawa Timur. Kedaulatan pangan dan pelayanan dasar yang inklusif menjadi dua hal yang harus diwujudkan oleh seluruh kepala daerah, guna mewujudkan visi Indonesia Emas pada 2045.

    Secara keseluruhan, pertemuan ini menunjukkan keseriusan PDIP dalam memastikan agar seluruh kepala daerah di Jawa Timur bergerak bersama dalam satu kesatuan tujuan. Dalam hal ini, Megawati tidak hanya memberikan arahan, tetapi juga menanamkan semangat kebersamaan dan komitmen sejarah yang mendalam dalam perjuangan untuk Indonesia yang lebih baik. [owi/suf]

  • Dikumpulkan Megawati di Blitar, Ini ‘Titah’ untuk Wali Kota Surabaya, Bupati Kediri, dan Ngawi

    Dikumpulkan Megawati di Blitar, Ini ‘Titah’ untuk Wali Kota Surabaya, Bupati Kediri, dan Ngawi

    Blitar (beritajatim.com) – Pertemuan penting digelar di Pendopo Ronggo Hadi Negoro (RHN) Blitar, tempat bersejarah yang telah berusia lebih dari 150 tahun, Jumat (31/10/2025).

    Presiden ke-5 Republik Indonesia sekaligus Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri, mengumpulkan seluruh kepala daerah dari PDIP se-Jawa Timur untuk rapat tertutup yang berlangsung sekitar empat jam.

    Suasana yang sangat eksklusif ini tentu saja memunculkan spekulasi tentang agenda yang dibahas. Selama pertemuan tersebut, Megawati juga mengundang seluruh ketua DPC dan DPD Jawa Timur untuk jamuan makan bersama. Meski demikian, topik utama yang dibahas baru terungkap setelah pertemuan usai melalui bocoran dari beberapa kepala daerah yang hadir.

    Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, menjelaskan bahwa fokus utama Megawati adalah pada isu sosial yang langsung menyentuh kehidupan masyarakat. “Ibu (Megawati) hanya meminta kepada kami agar kemiskinan turun, bagaimana stunting turun, bagaimana angka kematian ibu dan anak turun. Ini harus kerja ikhlas kita berikan yang terbaik,” ujar Eri.

    Pesan tersebut, menurutnya, menjadi panggilan untuk para kader PDIP agar bekerja untuk kepentingan rakyat, terutama mereka yang sudah berjuang untuk kemerdekaan Indonesia.

    Selain itu, Bupati Ngawi, Ony Anwar Harsono, mengungkapkan bahwa Megawati juga menekankan pentingnya ketahanan pangan. “Tadi Ibu ada arahan khusus terkait ketahanan pangan. Alhamdulillah di Kabupaten Ngawi sudah melakukan kegiatan pertanian berkelanjutan, itu harus dikuatkan kembali. Bukan hanya kuat saja, tapi harus berdaulat,” ungkap Ony.

    Tak ketinggalan, Bupati Kediri, Hanindhito Himawan Pramana, atau yang akrab disapa Mas Dhito, juga membocorkan pesan Megawati yang sarat makna historis. Menurut Mas Dhito, Megawati mengingatkan para kepala daerah akan pentingnya menjaga hubungan dengan masyarakat yang telah memperjuangkan kemerdekaan Indonesia.

    “Prinsipnya kami para kepala daerah itu punya hutang budi kepada 10,6 juta orang yang dulu memperjuangkan republik ini,” ungkap Mas Dhito.

    Dalam pertemuan ini, Megawati tidak hanya memberikan arahan strategis, tetapi juga menekankan tanggung jawab besar yang ada di pundak para kepala daerah. Hal ini menjadi pengingat bagi para pemimpin daerah untuk terus mengabdi kepada rakyat dan menjalankan amanah dengan penuh dedikasi. [owi/suf]

  • 1 Bupati Pati Sudewo Gagal Dimakzulkan, Ketua DPRD: Mohon Maaf kepada Seluruh Masyarakat Regional

    1 Bupati Pati Sudewo Gagal Dimakzulkan, Ketua DPRD: Mohon Maaf kepada Seluruh Masyarakat Regional

    Bupati Pati Sudewo Gagal Dimakzulkan, Ketua DPRD: Mohon Maaf kepada Seluruh Masyarakat
    Tim Redaksi
    PATI, KOMPAS.com –
    Bupati Pati, Sudewo, gagal dimakzulkan dalam akhir sidang paripurna DPRD Kabupaten Pati, Jumat (31/10/2025).
    Hasil ini sesuai dengan sidang paripurna kedua yang mengagendakan “Penyampaian Hak Menyatakan Pendapat Anggota DPRD Pati Tentang Kebijakan Bupati Pati”.
    Ketua DPRD Pati, Ali Badrudin, mengatakan bahwa dari 7 fraksi yang ada di DPRD, hanya 1 fraksi yang menyatakan pendapat agar Bupati dimakzulkan. 
    Sedangkan 6 fraksi lainnya memberikan rekomendasi perbaikan kinerja ke depan.
    “Fraksi PDIP Perjuangan menghendaki agar Pak Bupati dimakzulkan, akan tetapi ada 6 fraksi, yaitu Gerindra, PPP, kemudian PKB, Demokrat, PKS, dan Golkar, yang menghendaki agar Bupati ini diberikan rekomendasi untuk perbaikan ke depan,” ungkap Ali, usai paripurna, Jumat malam.
    Sesuai aturan yang berlaku, hasil voting menunjukkan bahwa Bupati Sudewo tidak dimakzulkan.
    “Untuk itu, yang menang adalah enam fraksi tadi,” ujar dia.
    Ali juga mengungkapkan alasan Fraksi PDI Perjuangan menghendaki Bupati Pati dimakzulkan karena dinilai melanggar sejumlah aturan berdasarkan paparan tim Pansus DPRD sebelumnya.
    “Dari Fraksi PDI Perjuangan menginginkan (dimakzulkan) karena melihat, kemudian memperhatikan hasil laporan pansus,” jelas Ali.
    Setidaknya terdapat 12 poin tuntutan masyarakat kepada Bupati Pati Sudewo, beberapa di antaranya dianulir sebagai pelanggaran aturan oleh tim pansus DPRD.
    Dia juga meminta maaf kepada masyarakat Kabupaten Pati atas hasil akhir paripurna setelah dua bulan melakukan pembahasan terkait hasil kinerja bupati.
    “Mohon maaf kepada seluruh masyarakat Kabupaten Pati, itulah hasil akhir yang disampaikan oleh teman-teman DPRD Pati,” kata Ali.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Soal ‘Apa Hebatnya Soeharto’, Pentolan PSI Skakmat Telak PDIP

    Soal ‘Apa Hebatnya Soeharto’, Pentolan PSI Skakmat Telak PDIP

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Ketua DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Bestari Barus menyindir PDI Perjuangan yang menentang keras pemberian gelar pahlawan nasional terhadap Presiden ke-2 Soeharto.

    Ia yakin penolakan tersebut tidak mempengaruhi keputusan pemerintah dalam menentukan siapa yang layak menerima gelar pahlawan nasional.

    “Pernyataan sikap satu atau dua orang dari PDI-P tentu tidak akan mempengaruhi keputusan pemerintah. Saya yakin pemerintah memiliki mekanisme dan pendalaman yang komprehensif. Tim penilai gelar pahlawan sudah meneliti dengan matang, dan siapapun yang akan ditetapkan nantinya pasti telah memenuhi kriteria,” kata Bestari dalam keterangannya dikutip pada Jumat (31/10).

    Mantan politisi Partai Nasdem itu menyebut, bangsa Indonesia perlu menilai Soeharto yang dijuluki Bapak Pembangunan itu secara objektif, bukan hanya dilihat dari sisi kontroversinya.

    Menurutnya, Soeharto adalah bagian dari sejarah bangsa yang tidak bisa dihapus. Soeharto membawa Indonesia menuju stabilitas ekonomi, swasembada pangan, dan pembangunan infrastruktur besar-besaran.

    “Itu fakta sejarah yang tidak bisa disangkal,” tegas Bestari.

    Lebih lanjut, Bestari menilai, pandangan negatif terhadap Soeharto yang disertai kalimat merendahkan menunjukkan pandangan yang tidak objektif terhadap sejarah.

    Bestari lantas mengatakan partai yang digawangi Megawati Soekarnoputri itu belum siap berdamai dengan sejarah.

    Salah satu pernyataan kader PDIP yang disorotnya adalah ‘apa hebatnya Soeharto?’ dinilai Bestari tidak bijak.

  • Megawati Berkunjung ke Blitar Selama 2 Hari, Ini Jadwal Kegiatannya!

    Megawati Berkunjung ke Blitar Selama 2 Hari, Ini Jadwal Kegiatannya!

    Blitar (beritajatim.com) – Kedatangan Presiden RI ke-5, Megawati Soekarnoputri, ke Blitar disambut dengan pengamanan super ketat. Ratusan personel gabungan dari berbagai institusi diterjunkan untuk memastikan kunjungan ziarah putri Proklamator ini berjalan aman, tertib, dan lancar.

    Kasi Humas Polres Blitar Kota, Iptu Samsul Anwar, membenarkan bahwa total 563 personel gabungan telah disiagakan untuk mengamankan seluruh rangkaian kunjungan di wilayah Blitar Kota. Pengamanan ini pun dilakukan selama 2 hari penuh.

    “Untuk pengamanan kunjungan Presiden ke-5 di wilayah Blitar Kota, kami melibatkan total 563 personel gabungan,” jelas Iptu Samsul Anwar, Jumat (31/10/2025).

    Iptu Samsul Anwar menegaskan bahwa fokus utama pengamanan adalah memastikan keamanan secara menyeluruh serta kelancaran arus lalu lintas. Pengamanan di lokasi Megawati menginap pun akan dilakukan secara ketat.

    “Pengamanan dilakukan secara terbuka dan tertutup, serta pengamanan jalur yang dilalui pada saat kedatangan dan kepulangan beliau,” tambahnya.

    Megawati sendiri dijadwalkan akan berada di Blitar selama 2 hari. Presiden ke-5 itu dijadwalkan tiba di Blitar pad Jumat (31/10/2025) dan bakal melakukan pertemuan dengan jajaran DPD PDI-P Jatim, Ketua DPC PDIP dan Kada / Wakada PDI Perjuangan Se-Jatim.

    Selanjutnya pada hari Sabtu (1/11/2025), Ketua Umum PDIP itu dijadwalkan bakal mengikuti seminar Peringatan Konferensi Asia Afrika (KAA) di Perpustakaan Bung Karno (Area Makam Bung Karno), dalam rangka memberikan keynote speech.

    Kunjungan Megawati rencananya bakal ditutup dengan kegiatan ziarah ke ayahandanya Bung Karno. Setelah itu Megawati dijadwalkan bakal kembali ke Jakarta. [owi/aje]

  • BBM Etanol Terkesan Dipaksakan, Herwin Sudikta: Pabrikan Saja Melarang, Kok Pemerintah Wajibkan?

    BBM Etanol Terkesan Dipaksakan, Herwin Sudikta: Pabrikan Saja Melarang, Kok Pemerintah Wajibkan?

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pegiat media sosial, Herwin Sudikta, kembali blak-blakan mengenai kebijakan penggunaan bahan bakar minyak (BBM) mengandung etanol yang terkesan dipaksakan pemerintah.

    Ia menyebut langkah tersebut sebagai bentuk policy bullying terhadap masyarakat dan pihak swasta.

    Dikatakan Herwin, kebijakan yang diklaim sebagai bagian dari transisi energi itu justru menekan rakyat dan pengelola SPBU.

    “Dengan berkedok transisi energi, Bahlil sedang mempraktikkan policy bullying kepada SPBU swasta dan rakyat,” ujar Herwin kepada fajar.co.id, Kamis (30/10/2025).

    Ia menegaskan, kebijakan tersebut tidak mempertimbangkan kondisi di lapangan.

    Alasannya, kata Herwin, banyak kendaraan yang belum dirancang untuk menggunakan bahan bakar dengan campuran etanol.

    Bahkan, menurutnya, sejumlah pabrikan kendaraan secara tegas melarang penggunaannya.

    “Rakyat dan SPBU dipaksa dan wajib mengonsumsi BBM yang mengandung etanol, sementara pabrikan kendaraan melarang penggunaan BBM dengan etanol,” timpalnya.

    Herwin juga menyinggung potensi dampak hukum dari kebijakan tersebut, menyebut sudah saatnya publik mempertimbangkan langkah hukum bersama atau class action terhadap kebijakan yang dinilainya arogan itu.

    “Sudah saatnya dipertimbangkan class action terhadap arogansi kebijakan seperti ini,” tegasnya.

    Sebelumnya, Politikus PDIP, Ferdinand Hutahaean menyebut, kebijakan Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, yang mewajibkan pencampuran bahan bakar minyak (BBM) dengan etanol tidak perlu dikhawatirkan.

    Menurutnya, kebijakan itu merupakan hal yang lazim dan sudah lama diterapkan di banyak negara.

  • Ferdinand Hutahaean Sentil Menteri Purbaya: Lucunya Dapat, Hasilnya Belum

    Ferdinand Hutahaean Sentil Menteri Purbaya: Lucunya Dapat, Hasilnya Belum

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa kini tengah jadi sorotan publik. Gayanya yang santai, ceplas-ceplos, dan berani mengkritik pejabat lain membuatnya cepat mencuri perhatian masyarakat.

    Tak sedikit yang menjulukinya sebagai “menteri koboi” karena cara bicaranya yang blak-blakan.

    Beberapa pejabat, mulai dari sesama menteri hingga kepala daerah, bahkan ikut tersentil oleh kritik Purbaya terkait pengelolaan keuangan negara.

    Namun, tak semua pihak menanggapi gaya Purbaya dengan pujian. Politikus PDIP, Ferdinand Hutahaean, menilai masyarakat saat ini masih sebatas menikmati celotehan khas Purbaya tanpa melihat hasil nyata dari kinerjanya.

    “Kita baru dapat lucunya, kita belum dapat hasil kerjanya,” kata Ferdinand dalam program Rakyat Bersuara iNews TV, dikutip Rabu (29/10/2025).

    Ferdinand juga menyinggung kondisi masyarakat yang sempat kehilangan harapan ketika posisi Menteri Keuangan masih dijabat Sri Mulyani.

    “Kemudian datanglah Purbaya dengan celotehan yang khas dengan telinga rakyat, dan itu dimakan rakyat sebagai sebuah harapan,” ujarnya.

    Menurutnya, gaya komunikasi Purbaya memang berhasil menarik simpati masyarakat, namun sejauh ini belum terlihat perubahan signifikan dari segi kebijakan ekonomi.

    “Pencitraan itu terus berlanjut,” sambung Ferdinand menutup pernyataannya. (Wahyuni/Fajar)

  • Bagikan Video Lawas Adian Napitupulu Bela Jokowi, Dede Budhyarto: Masih Relevan Buat Ditonton

    Bagikan Video Lawas Adian Napitupulu Bela Jokowi, Dede Budhyarto: Masih Relevan Buat Ditonton

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Komisaris PT Pelni. Kristia Budiyarto alias Dede Budhyarto membagikan sebuah video. Menunjukkan politisi PDIP Adian Napitupulu membela pemerintahan Presiden ke-7 Jokowi.

    “Untuk Janggar mania, Janggar lover’s, Janggar garis keras, garis bling-bling, bajer mitra judol, dan moncong bodas, mungkin video ini masih relevan buat ditonton,” tulis Dede dikutip dari unggahannya di X, Rabu (29/10/2025).

    Dia mengungkapkan pernyataan satire. Meminta yang menonton menjauhkan diri dari barang pecah belah.

    “…tapi tulung, emosi dijaga. Tontonlah jauh-jauh dari barang mudah pecah belah — takutnya nanti benturannya bukan di logika, tapi di kepala,” terangnya.

    Adapun video dimaksud, Adian nampak tampil di program Mata Najwa. Dia menggembar-gemborkan pembangunan di era Jokowi.

    ‘Jokowi sudah membangun 4.000 Km jalan, 40 pelabuhan, puluhan bandara, dan sebagainya. Jalan itu dibangun tidak untuk jalan, pelabuhan dibangun tidak untuk pelabuhan, bandara dibangun tidak untuk bdandara,” ujar Adian.

    Menurut Adian, semua pembangunan itu, bukan untuk pembangunan itu sendiri.

    “Semua dibangun untuk meningkatkan pertaninan, perkebunan, industri, wisata, dan semuanya berarti lapangan kerja buat kita semua,” ucapnya.

    “Semua berarti kesejahteraan buat kita semua,” sambungnya.

    Adian menjelaskan, pemerintah tidak pernah menyetujui rancangan anggaran alias APBN sendiri. Tapi membahas bersama DPR.

    “Mungkinkah tidak, pemerintah menyusun anggaran sendiri? Tidak mungkin. Anggaran pendapatan belanja negara disusun bersama presiden dan DPR. Jelas. Jangan kemudian menyalahkan pemerintah, tapi partainya di DPR menyetujui anggaran itu,” jelasnya.

  • PDIP peringati Sumpah Pemuda ajak pemuda tak hanya kritik tapi solutif

    PDIP peringati Sumpah Pemuda ajak pemuda tak hanya kritik tapi solutif

    Demokrasi yang sehat butuh partisipasi masyarakat dan anak muda yang berani bersuara

    Jakarta (ANTARA) – PDI Perjuangan (PDIP) memperingati Hari Sumpah Pemuda dengan mengadakan diskusi Forum Suara Muda untuk mengajak pemuda menyuarakan aspirasi pemuda yang tak hanya mengkritik, tetapi juga solutif (menawarkan solusi praktis).

    Ketua DPP PDIP bidang Pemuda dan Olahraga MY Esti Wijayanti mengatakan Forum Suara Muda ini menegaskan bahwa generasi muda bukan sekadar penonton politik, melainkan mitra kritis dalam merancang masa depan bangsa. Mereka menuntut kebijakan yang inklusif, berkeadilan, dan berorientasi pada keberlanjutan.

    “Suara muda adalah wajah Indonesia hari ini — beragam, peduli, dan berani bicara,” kata Esti di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta, Selasa.

    Mulai dari masalah pendataan disabilitas yang disebut sebagai masalah mendasar, bayang-bayang impunitas pelanggaran HAM yang menggerus demokrasi, hingga krisis sampah elektronik (e-waste) yang justru menyimpan potensi ekonomi.

    Forum Yang Muda, Yang Bersuara ini menegaskan bahwa pembangunan Indonesia ke depan harus inklusif, berpihak pada keadilan, dan berkelanjutan.

    Bertempat di Sekolah Partai, Lenteng Agung. Acara ini menghadirkan puluhan anak muda dari berbagai komunitas yang menyuarakan gagasan lintas isu.

    Salah satu pembicara, Marthella Rivera Roidatua Sirait, pendiri Koneksi Indonesia Inklusif (Konekin), menyoroti masalah mendasar bagi penyandang disabilitas di Indonesia: pendataan yang belum tuntas.

    “Sudahkah semua penyandang disabilitas terdata di Indonesia? Belum,” ujar Marthella.

    Ia mencontohkan kondisi aksesibilitas publik yang masih jauh dari ideal, seperti jalur pemandu kuning di MRT Cipete yang rusak parah.

    Menurut data yang ia paparkan, 17,2 persen penyandang disabilitas tidak pernah bersekolah, dan hanya 23,9 persen yang aktif bekerja. Bahkan, kurang dari seribu perusahaan di Indonesia yang mempekerjakan tenaga kerja disabilitas.

    Lewat komunitasnya, Marthella membangun pelatihan UMKM inklusif dan katalog digital pemasaran produk karya penyandang disabilitas.

    “Program seperti ini layak direplikasi dan diakselerasi,” tegasnya.

    Dari bidang hak asasi manusia, Jane Rosalina Rumpia dari KontraS mengingatkan bahwa lebih dari dua dekade setelah reformasi, bayang-bayang pelanggaran HAM berat belum hilang.

    “Sepanjang Juli 2024 hingga Juli 2025, kami mencatat 89 pelanggaran kebebasan sipil dan 42 pembubaran aksi massa,” ungkap Jane.

    Menurutnya, reformasi sektor keamanan yang tidak tuntas dan impunitas pelaku pelanggaran masih menjadi masalah serius. Ia menegaskan perlunya partai politik dan DPR berperan aktif dalam pengawasan pemerintah.

    “Demokrasi yang sehat butuh partisipasi masyarakat dan anak muda yang berani bersuara,” katanya.

    Dalam bidang pendidikan, Erlangga Sakti Ubaszti dari Indonesia Institute for Education Reform bersama Rizky Liberty menyoroti perlunya transformasi sistem pendidikan agar berpihak pada siswa.

    “Kita masih menghadapi ketimpangan ekonomi yang membuat akses ke perguruan tinggi tidak merata. Pendidikan seharusnya jadi alat pembebasan, bukan seleksi sosial,” kata Rizky.

    Mereka menyerukan pentingnya kurikulum yang adaptif terhadap perubahan zaman dan pembelajaran berbasis karakter serta kreativitas.

    Sementara itu, Rafa Jafar, pendiri Komunitas EwasteRJ, menyoroti ancaman limbah elektronik yang kian menggunung akibat budaya konsumtif.

    “E-waste mengandung logam berharga seperti emas, perak, paladium, bahkan nikel. Daripada terus menggali sumber daya alam, kita bisa memanfaatkannya dari perangkat elektronik yang tak terpakai,” jelasnya.

    Rafa kini mengembangkan dropbox e-waste di sejumlah kota untuk mendorong partisipasi publik.

    “Kami ingin membangun kesadaran ekonomi sirkular. Jangan buang, tapi ubah jadi peluang,” ujarnya.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.