Xcloud.id

partai: PDIP

  • Djoko Tjandra Disebut Minta Bantuan ke Harun Masiku Saat Bertemu di Malaysia Nasional 9 April 2025

    Djoko Tjandra Disebut Minta Bantuan ke Harun Masiku Saat Bertemu di Malaysia Nasional 9 April 2025

    Djoko Tjandra Disebut Minta Bantuan ke Harun Masiku Saat Bertemu di Malaysia
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan terjadi pertemuan antara pengusaha Djoko Tjandra dengan buron kasus suap proses Pergantian Antarwaktu (PAW) Anggota DPR 2019-2024 Harun Masiku di Kuala Lumpur, Malaysia.
    Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto mengatakan, Djoko Tjandra diduga meminta bantuan kepada eks kader PDIP tersebut.
    Meski demikian, KPK tak mengungkapkan secara detail jenis bantuan yang diminta Djoko.
    “Pembahasannya terkait ada permintaan dari saudara DST (Djoko Tjandra) kepada saudara HM (Harun Masiku) untuk membantu mengurus sesuatu. Tapi detailnya belum bisa disampaikan saat ini,” kata Tessa di Gedung Merah Putih, Jakarta, Rabu (9/4/2025).
    Tessa mengatakan, informasi terkait pertemuan Djoko Tjandra dan Harun Masiku masih terus didalami penyidik dari pemeriksaan hari ini.
    Ia juga belum dapat memastikan adanya aliran uang dalam pertemuan tersebut.
    “Jadi informasi yang didapat dari penyidik yang bersangkutan (Djoko Tjandra) dimintakan keterangannya terkait pertemuan, informasi pertemuan antara yang bersangkutan dengan saudara HM (Harun Masiku) di Kuala Lumpur, Malaysia,” ujarnya.
    “Kalau aliran uang belum ada infonya. Jadi baru ada pertemuan di sana di KL,” ucap dia.
    Sebelumnya, pengusaha Djoko Tjandra mengaku tidak kenal dengan eks calon anggota legislatif PDI-P Harun Masiku dan Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto.
    Hal ini disampaikan Djoko seusai 3,5 jam diperiksa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai saksi kasus dugaan suap terkait pergantian antarwaktu anggota DPR 2019-2024 yang menjerat Harun Masiku.
    “Ngobrol santai saja, enggak ada apa-apa. Saya tidak kenal sama sekali (Harun Masiku),” kata Djoko di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (9/4/2025).
    Djoko juga menepis kabar dirinya membantu Harun Masiku yang saat ini berstatus buron sejak 2020.
    Ia kembali kembali menekankan dirinya tidak mengenal sosok Harun Masiku.
    “Enggak betul (bantu Harun Masiku), kenal saja enggak, bagaimana bantu,” ujarnya.
    Djoko juga mengatakan tidak mengenal Hasto dan advokat Donny Tri Istiqomah yang sama-sama terjerat kasus suap Harun Masiku.
    “Enggak, enggak. Tidak sama sekali (kenali Hasto Kristiyanto dan Donny Tri Istiqomah),” ucap dia.
    Diberitakan sebelumnya, KPK memeriksa Djoko sebagai saksi kasus suap terkait PAW yang menjerat Harun Masiku.
    Sementara itu, Djoko saat ini berstatus terpidana kasus cessie Bank Bali, yang turut menyeret nama eks jaksa Pinangki Sirna Malasari.
    Berdasarkan pantauan di lokasi, Djoko Tjandra tiba di Gedung Merah Putih pada pukul 10.00 WIB yang didampingi empat orang.
    Djoko mengenakan kemeja putih, memakai kacamata, dan celana hitam.
    Djoko diperiksa selama lebih kurang tiga jam. Ia keluar dari Gedung Merah Putih pada Rabu siang pukul 13.23 WIB.

    Kasus Harun Masiku
    terungkap ketika KPK menggelar operasi tangkap tangan pada 8 Januari 2020.
    Dari hasil operasi, tim KPK menangkap delapan orang dan menetapkan empat orang sebagai tersangka.
    Empat tersangka tersebut adalah Komisioner KPU Wahyu Setiawan, eks anggota Bawaslu Agustiani Tio Fridelina, kader PDIP Saiful Bahri, dan Harun Masiku. Namun, saat itu Harun lolos dari penangkapan.
    Tim penyidik KPK terakhir kali mendeteksi Harun Masiku di sekitar Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK), Jakarta Selatan.
    Hingga saat ini, Harun masih berstatus buronan dan masih dalam daftar pencarian orang (DPO).
    Adapun Harun Masiku diduga menyuap Wahyu dan Agustiani untuk meloloskan langkahnya menjadi anggota DPR melalui PAW.
    Belakangan, KPK menetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto sebagai tersangka dalam kasus suap proses PAW yang menjerat Harun Masiku.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • KPK Sebut Adik Febri Diansyah Tak Dipanggil ke KPK Selasa 8 April 2025 – Page 3

    KPK Sebut Adik Febri Diansyah Tak Dipanggil ke KPK Selasa 8 April 2025 – Page 3

    Djoko diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Harun Masiku dan advokat PDIP Donny Tri Istiqomah (DTI). Hanya saja KPK belum memberikan keterangan alasan memeriksa Djoko di kasus suap tersebut.

    Donny Tri telah ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi bersama-sama dengan Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto. Mereka menyuap Wahyu Setiawan yang merupakan anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI periode 2017-2022.

    “Penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh tersangka DTI bersama-sama dengan Harun Masiku dan kawan-kawan, berupa pemberian sesuatu hadiah atau janji kepada Wahyu Setiawan selaku anggota Komisi Pemilihan Umum bersama-sama dengan Agustiani Tio F Terkait penetapan anggota DPR RI Terpilih 2019-2024,” kata Ketua KPK Setyo Budiyanto di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Selasa 24 Desember 2024.

    Menurut Setyo, Hasto melakukan berbagai cara untuk menjadikan Harun Masiku sebagai anggota DPR RI periode 2019-2024, namun gagal. Hingga akhirnya memilih untuk menyuap anggota KPU RI Wahyu Setiawan.

    “Oleh karenanya upaya-upaya tersebut tidak berhasil maka saudara HK bekerja sama dengan saudara Harun Masiku, Saiful Bahri, dan DTI melakukan upaya penyuapan kepada Wahyu Setiawan dan Agustinus Tio, di mana diketahui Wahyu merupakan kader dari partai yang menjadi komisioner di KPU,” jelas dia.

    Mulai dari proses perencanaan hingga penyerahan uang tersebut, Hasto Kristiyanto mengatur dan mengendalikan anak buahnya yakni Saiful Bahri dan Donny Tri Istiqomah untuk memberikan uang suap kepada Wahyu Setiawan.

    Dia juga mengatur dan mengendalikan Donny Tri Istiqomah untuk menyusun kajian hukum pelaksanaan putusan MA, serta surat permohonan pelaksanaan fatwa MA kepada KPU RI.

    “Saudara HK bersama dengan Harun Masiku, Saiful Bahri dan DTI melakukan penyuapan terhadap Wahyu Setiawan. Jumlahnya sama dengan penjelasan dengan kasus sebelumnya,” Setyo menandaskan.

  • Usai Diperiksa KPK, Djoko Tjandra Mengaku Tidak Kenal Harun Masiku dan Hasto Kristiyanto – Page 3

    Usai Diperiksa KPK, Djoko Tjandra Mengaku Tidak Kenal Harun Masiku dan Hasto Kristiyanto – Page 3

    Terdakwa Hasto Kristiyanto membacakan nota keberatan atau eksepsi dalam sidang kasus suap dan perintangan penyidikan atau obstruction of justice (OOJ) terkait buronan Harun Masiku. Dia pun menyatakan tidak memiliki motif dalam perkara tersebut.

    “Bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan sebelumnya dan penelitian pada penasihat hukum kami, ditegaskan bahwa motif utama kasus ini selain karena ambisi saudara Harun Masiku untuk menjadi anggota DPR RI atas dasar legalitas hasil judicial review dan Fatwa Mahkamah Agung, juga motif lain dari saudara Saeful Bahri untuk mendapatkan keuntungan,” tutur Hasto Kristiyanto di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Jumat (21/3/2025).

    Sebab itulah, kata Hasto, biaya yang disepakati Saeful Bahri dengan Harun Masiku untuk pengurusan ke KPU sebesar Rp1,5 miliar, sementara yang dijanjikan ke Wahyu Setiawan adalah Rp1 miliar.

    “Sehingga ada selisih sebesar Rp500 juta di luar bonus sekiranya hal tersebut berhasil. Tidak ada motif dari saya apalagi sampai memberikan dana sebesar Rp400 juta sebagaimana dituduhkan dalam surat dakwaan,” jelas dia.

    “Dalam teori kepentingan, seharusnya saudara Harun Masiku yang memberikan dana ke saya. Apalagi ditinjau dari nomor urut, saudara Harun Masiku ditempatkan pada nomor urut 6, yang bukan nomor urut favorit,” lanjut Hasto.

    Dalam setiap tindak pidana sendiri akan selalu terdapat motif yang menjadi dasar, alasan, dan penyebab. Sementara untuk kasus ini, Hasto kembali menegaskan tidak ada motif darinya untuk melakukan suap dan obstruction of justice.

    “Tindakan obstruction of justice menurut UU KPK Pasal 21 dilakukan pada tahap penyidikan. Saya ditetapkan sebagai tersangka pada tanggal 24 Desember 2024. Dakwaan terhadap saya yang memerintahkan saudara Kusnadi untuk menenggelamkan telepon genggam pada tanggal 6 Juni 2024. Pada tanggal 6 Juni 2024 tersebut posisi penegakan hukum KPK terhadap saya masih pada tahap penyelidikan sehingga tidak memenuhi kriteria Pasal 21 UU KPK,” ungkapnya.

    Hasto juga mengulas, dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Kusnadi, yang dimaksud “Yang itu ditenggelamkan saja tidak usah mikir sayang dan lain-lain”, adalah Kusnadi mengikuti ritual ngelarung atau ritual membuang sial dan Sekretariat DPP PDIP menyuruhnya untuk membuang pakaian yang digunakan.

    “Faktanya telepon genggam tersebut tetap ada dan saat ini menjadi sitaan KPK. Pelanggaran hukum atau tindakan melawan hukum justru dilakukan oleh penyidik KPK pada tanggal 10 Juni 2024, saat memeriksa saya dengan operasi 5M (menyamar, membohongi, mengintimidasi, merampas dan menginterogasi terhadap Kusnadi),” Hasto menandaskan.

     

    Reporter: Rahmat Baihaqi

    Sumber: Merdeka.com

  • Pertemuan Tertutup Prabowo dengan Megawati, Efriza Bilang karena Gagal Pertemuan Bertiga

    Pertemuan Tertutup Prabowo dengan Megawati, Efriza Bilang karena Gagal Pertemuan Bertiga

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri yang dinilai diam-diam oleh sejumlah pihak menarik perhatian kalangan pengamat.

    Peneliti senior Citra Institute, Efriza bahkan menilai pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dengan Megawati Soekarnoputri yang dilakukan secara ‘diam-diam’ untuk menjaga perasaan Presiden ketujuh RI Joko Widodo.

    “Ini menunjukkan Presiden Prabowo gagal mengharapkan pertemuan bersama dirinya, Megawati dan Jokowi, karena jika bertiga maka pertemuannya terbuka,” kata Efriza dilansir JPNN.com, Rabu (9/4).

    Dia juga menilai pertemuan tertutup itu juga menunjukkan Prabowo menjaga perasaan Jokowi, karena gagal upaya mempersatukan dan berusaha menengahi permasalahan Jokowi dan Megawati.

    “Sehingga pertemuannya bersifat personal dan tertutup dengan Megawati sebagai narasi silaturahmi moment lebaran. Sisi lain, Prabowo mendatangi kediaman Megawati menunjukkan jiwa besar karena posisi dirinya sebagai presiden malah mengalah,” lanjutnya.

    Efriza menyebutkan pertemuan tertutup itu dapat diartikan keinginan luhur Prabowo untuk momen silaturahmi dengan narasi persatuan dan kesatuan untuk negeri ini.

    Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto pada Senin (7/4) malam bersilaturahmi dengan Megawati Soekarnoputri dalam rangka Idulfitri 1446 Hijriah di kediaman Presiden kelima RI itu, Jalan Teuku Umar, Jakarta Pusat.

    Hal demikian seperti diungkapkan Ketua Harian Gerindra Sufmi Dasco Ahmad saat menjawab pertanyaan awak media di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (8/4).

  • Gerindra Blak-blakan Megawati Tetap Ingin PDIP di Luar Pemerintahan

    Gerindra Blak-blakan Megawati Tetap Ingin PDIP di Luar Pemerintahan

    Bisnis.com, JAKARTA — Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra Ahmad Muzani membenarkan bahwa PDI Perjuangan (PDIP) akan tetap berada di luar pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

    Hal ini dia ungkapkan kala dirinya merespons soal pertemuan Prabowo dan Ketua Umum PDIP sekaligus Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri di kediaman Megawati, Teuku Umar, Jakarta Pusat pada Senin (7/4/2025) malam.

    “Ya kira-kira seperti itu, pokoknya begitu,” ungkapnya di Gedung Nusantara III DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat pada Rabu (9/4/2025).

    Meski demikian, Muzani mengatakan pada prinsipnya Megawati berharap bahwa pemerintahan Prabowo bisa berjalan efektif setelah dilantik pada 20 Oktober 2024 lalu.

    “Pada prinsipnya Ibu Megawati berharap agar masa kepresidenan Pak Prabowo bisa efektif sebagai Kepala Pemerintahan dan Kepala Negara yang menggunakan kekuatannya untuk kepentingan rakyat Indonesia,” urainya.

    Sebab itu, dia pun menerangkan bahwa PDIP disebutkan terbuka jika Prabowo ingin merajut kerjasama. Terlebih, jika tujuannya untuk memperkuat pemerintahan meski memang posisinya berada di luar pemerintahan.

    “Karena itu jika dianggap perlu silakan menggunakan PDIP sebagai instrumen yang juga bisa digunakan untuk memperkuat pemerintahan, tetapi tidak dalam posisi dalam koalisi,” pungkas Muzani.

  • Pengamat: PDIP dukung kebijakan meski Megawati dan Prabowo tak bertemu

    Pengamat: PDIP dukung kebijakan meski Megawati dan Prabowo tak bertemu

    …, bisa dipastikan pembangunan demokrasi dalam konteks adanya oposisi yang sehat nasibnya wasalam.

    Jakarta (ANTARA) – Pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Adi Prayitno menilai PDI Perjuangan sudah mendukung penuh kebijakan pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto sekalipun pertemuan antara Prabowo dan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri tidak terjadi pada Senin (7/4) malam.

    “Tanpa pertemuan formal Prabowo dan Megawati sekalipun, saya kira PDI Perjuangan pasca-Pilpres 2024 sudah mendukung penuh kebijakan Prabowo,” kata Adi kepada ANTARA di Jakarta, Rabu.

    Hal tersebut, kata dia, dibuktikan oleh dukungan yang diberikan PDI Perjuangan atas sejumlah program pemerintahan Presiden Prabowo.

    Misalnya, kata dia, kebijakan kenaikan PPN menjadi 12 persen, program Makan Bergizi Gratis (MBG), revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI yang telah disetujui jadi undang-undang, dan berbagai kebijakan lainnya.

    “Bahkan banyak sekali elite kunci PDI Perjuangan yang menempati posisi penting di alat kelengkapan dewan,” ucapnya.

    Untuk itu, dia memandang bahwa PDI Perjuangan secara praktik sudah bekerja sama dengan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto meski tak ada kadernya yang duduk di dalam Kabinet Merah Putih (KMP).

    Soal apakah PDI Perjuangan bakal resmi bergabung dengan pemerintah dengan adanya kader PDI Perjuangan jadi menteri atau tidak, menurut Adi, susah ditebak.

    PDI Perjuangan, lanjut dia, pasti menghitung plus minusnya. Kalau melihat kecenderungannya, PDI Perjuangan posisi lebih memilih seperti saat ini, tidak ada menteri di kabinet, tetapi di DPR kerja sama.

    Namun, dia mengingatkan bahwa oposisi yang sehat tetap dibutuhkan dalam pembangunan demokrasi di Tanah Air. Oleh karena itu, DPR RI sebagai lembaga legislatif harus mampu bersuara kritis apabila terdapat kebijakan politik pemerintah yang dianggap kontroversial.

    “Tentu setelah semua kekuatan politik menjadi bagian kekuasaan, bisa dipastikan pembangunan demokrasi dalam konteks adanya oposisi yang sehat nasibnya wasalam,” kata dia.

    Diketahui bahwa presiden ke-5 RI sekaligus Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menerima kunjungan Presiden Prabowo Subianto di kediamannya, Jalan Teuku Umar, Jakarta, Senin (7/4) malam.

    Pertemuan di kediaman Megawati pada malam itu dalam rangka silaturahmi setelah Lebaran 2025.

    Sejumlah tokoh yang turut hadir di kediaman Megawati tersebut, mulai dari Ketua MPR RI yang juga Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, hingga Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan.

    Pada hari Rabu, Ahmad Muzani mengatakan bahwa Megawati Soekarnoputri akan mendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dari luar koalisi.

    “Ibu Mega mengharapkan agar masa kepresidenan Pak Prabowo yang telah dilantik pada tanggal 20 Oktober 2024 bisa efektif, untuk kebaikan dan kesejahteraan rakyat,” kata Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

    Oleh karena itu, lanjut Muzani, jika dianggap perlu, dipersilakan gunakan PDI Perjuangan sebagai instrumen yang juga bisa digunakan untuk perkuat pemerintahan, tetapi tidak dalam posisi koalisi.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • Terungkap! Ini Wejangan Megawati ke Prabowo di Pertemuan Senin Lalu

    Terungkap! Ini Wejangan Megawati ke Prabowo di Pertemuan Senin Lalu

    Bisnis.com, JAKARTA — Sekretaris Jenderal Gerindra Ahmad Muzani mengungkap isi masukan Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) sekaligus Presiden ke-5 RI, Megawati Soekarnoputri kepada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

    Megawati, kata Muzani, berpesan agar efektivitas pemerintahan Prabowo harus bisa memberikan dampak positif terhadap kehiduoan rakyat Indonesia.

    Adapun, masukan tersebut diketahui ada dalam pertemuan antara Prabowo dan Megawati di kediaman Megawati, Teuku Umar, Jakarta Pusat, pada Senin (7/4/2025) malam.

    “Masukannya adalah bagaimana efektivitas pemerintahan yang sekarang diberikan oleh Pak Prabowo bisa memberi dampak yang positif ke kehidupan rakyat dan bangsa Indonesia,” katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (9/4/2025).

    Lebih lanjut, Muzani membeberkan bahwa Prabowo merasa pertemuan dirinya dengan Megawati merupakan hal yang positif bagi kehidupan bangsa dan negara, termasuk untuk pemerintahan yang dipimpinnya saat ini.

    Adapun, secara pribadi Ketua MPR RI ini berpandangan bahwa pertemuan dua tokoh bangsa ini memenuhi harapan rakyat yang ingin para pemimpinnya bisa bersatu dan bertemu.

    “Karena itu diharapkan bisa menjadi bagian dari upaya yang menguatkan persatuan, kebersamaan, kerukunan, dan kegotong royongan di antara kita,” beber Muzani.

    Sebab itu, tambahnya, PDIP disebutkan terbuka jika Prabowo ingin merajut kerjasama. Terlebih, jika tujuannya untuk memperkuat pemerintahan meski memang posisinya berada di luar pemerintahan.

    “Karena itu jika dianggap perlu silakan menggunakan PDIP sebagai instrumen yang juga bisa digunakan untuk memperkuat pemerintahan, tetapi tidak dalam posisi dalam koalisi,” tutup dia. 

  • Bocoran Pembicaraan Prabowo-Megawati saat Bertemu Tanpa Sorotan Media, PDIP Bantah Gabung Koalisi – Halaman all

    Bocoran Pembicaraan Prabowo-Megawati saat Bertemu Tanpa Sorotan Media, PDIP Bantah Gabung Koalisi – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Pertemuan Presiden Prabowo Subianto dan Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri akhirnya terwujud. 

    Prabowo dan Megawati bertemu tanpa sorotan media pada Senin (7/4/2025). 

    Keduanya bertemu di kediaman Megawati di Jalan Teuku Umar Nomor 27A Menteng, Jakarta Pusat. 

    Juru Bicara PDIP, Mohamad Guntur Romli membantah pertemuan Prabowo-Megawati itu sebagai sinyal bergabungnya partai banteng ke pemerintahan. 

    Guntur pun membocorkan isi pembicaraan Prabowo dan Megawati saat bertemu. 

    “Dalam pertemuan hanya empat mata tersebut, Ibu Megawati dan Pak Prabowo banyak membicarakan hal-hal yang bersifat pribadi sebagai dua tokoh bangsa yang sudah bersahabat baik sejak dahulu hingga saat ini,” ungkap Guntur, Selasa (8/4/2025)

    “Beliau merasa tidak punya hambatan untuk terus melakukan komunikasi dan silaturahmi dengan Presiden Prabowo meski posisi politik PDIP saat ini masih berada di luar pemerintahan.”

    Guntur menegaskan, tidak ada pembahasan mengenai politik dalam pertemuan dua ketua umum partai tersebut. 

    Ia menegaskan, hingga kini PDIP masih  berada di luar pemerintahan. 

    “Tidak ada pembahasan soal posisi PDI Perjuangan. Tidak ada deal-deal politik,” ujar Guntur.

    “(Mereka) tukar pikiran masalah kepentingan bangsa dan geopolitik internasional.”

    Lebih lanjut, Guntur mengatakan Prabowo dan Megawati sama-sama berkomitmen untuk terus menjalin komunikasi, terutama menyangkut soal isu nasional maupun internasional. 

    Pernyataan senada diungkap Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Ahmad Muzani. 

    Menurut Muzani, dalam pertemuan itu, Megawati secara garis besar memberikan dukungan kepada pemerintahan Prabowo. 

    Kendati demikian, hal tersebut bukan berarti PDIP bakal masuk ke dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM). 

    “Ibu Mega mengharapkan agar masa kepresidenan Pak Prabowo yang telah dilantik pada tanggal 20 Oktober 2024 bisa efektif untuk kebaikan dan kesejahteraan rakyat karena itu jika dianggap perlu silakan menggunakan PDI sebagai instrumen yang juga bisa digunakan untuk memperkuat pemerintahan tetapi tidak dalam posisi dalam koalisi,” kata Muzani.

    “Jadi pada prinsipnya Ibu Mega tetap berharap agar masa kepresidenan Pak Prabowo bisa efektif sebagai Kepala Pemerintahan dan Kepala Negara menggunakan kekuatannya untuk kepentingan rakyat dan bangsa.”

    Muzani menyebut Prabowo bersyukur atas dukungan yang diberikan Megawati. 

    Kata dia, dukungan dari Megawati akan memperkokoh posisi pemerintahan. 

    “Bersyukur Pak Prabowo mendapatkan support, dukungan dari Ibu Mega di dalam pemerintahan ini, dan tentu saja ini bagian dari upaya untuk memperkokoh posisi pemerintahan,” tandasnya.

    Komentar Jokowi 

    Pertemuan Prabowo dan Megawati turut dikomentari oleh mantan presiden Joko Widodo (Jokowi). 

    Tokoh asal Solo, Jawa Tengah itu menyambut baik pertemuan Prabowo dan Megawati. 

    Ia menilai, pertemuan tersebut berdampak positif bagi bangsa. 

    dilakukan saat masih dalam suasana Lebaran 2025.

    “Ya tadi kan saya sampaikan bahwa silaturahmi masih dalam suasana lebaran itu antara tokoh antar pemimpin antar tokoh bangsa sangat baik.”

    “Jadi pertemuan Pak Prabowo dengan Ibu Megawati sangat baik untuk kebaikan negara sangat baik,” tuturnya, Selasa (8/4/2025), dilansir TribunSolo.com. 

    Sebagian artikel ini telah tayang di TribunSolo.com dengan judul Di Solo, Jokowi Tanggapi Positif Kabar Pertemuan Prabowo-Megawati : untuk Negara Sangat Baik

    (Tribunnews.com/Jayanti Tri Utami/Rizki Sandi S/Galuh W, TribunSolo/Ahmad Syaifuddin)

  • Muzani: Megawati beri masukan soal efektivitas pemerintahan Prabowo

    Muzani: Megawati beri masukan soal efektivitas pemerintahan Prabowo

    Jadi pada prinsipnya Ibu Megawati juga berharap agar masa kepresidenan Pak Prabowo bisa efektif sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara

    Jakarta (ANTARA) – Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan bahwa Presiden ke-5 RI sekaligus Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputi memberikan masukan terkait efektivitas pemerintahan saat bertemu dengan Presiden RI Prabowo Subianto pada Senin (7/4) malam.

    “Masukannya adalah bagaimana efektivitas pemerintahan yang sekarang diberikan oleh Pak Prabowo bisa memberi dampak yang positif ke kehidupan rakyat dan bangsa Indonesia,” kata Muzani yang juga menjabat sebagai Ketua MPR RI itu di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu.

    Dia mengatakan bahwa Megawati mempersilakan PDIP menjadi instrumen yang bisa digunakan untuk memperkuat pemerintahan agar berjalan efektif demi kebaikan dan kesejahteraan rakyat, namun tidak dalam posisi koalisi.

    “Jadi pada prinsipnya Ibu Megawati juga berharap agar masa kepresidenan Pak Prabowo bisa efektif sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara, menggunakan kekuatannya untuk kepentingan rakyat dan rakyat Indonesia,” ujarnya.

    Dia pun menyebut bahwa Presiden Prabowo bersyukur pemerintahan yang kini dipimpinnya mendapatkan dukungan dari PDIP meski dari luar koalisi.

    “Ya, bersyukur Pak Prabowo mendapatkan support, dukungan dari Ibu Mega di dalam pemerintahan ini, dan tentu saja ini bagian dari upaya untuk memperkokoh posisi pemerintah,” ucapnya.

    Dia mengatakan meski PDIP belum bergabung dalam koalisi pemerintahan, dia menyebut Prabowo menganggap bahwa pertemuannya dengan Megawati tersebut bermakna positif bagi bangsa.

    “Pak Prabowo merasa bahwa pertemuan ini adalah sesuatu yang positif bagi kehidupan bangsa dan negara termasuk bagi pemerintahan yang beliau pimpin,” kata dia.

    Diketahui, Presiden ke-5 RI sekaligus Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menerima kunjungan Presiden Prabowo Subianto di kediamannya, Jalan Teuku Umar, Jakarta, Senin (7/4) malam.

    Pertemuan di kediaman Megawati pada malam itu dilaksanakan dalam rangka silaturahim setelah Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah/2025 Masehi.

    Selain Muzani, sejumlah tokoh yang turut hadir ke kediaman Megawati itu, mulai dari Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, hingga Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
    Copyright © ANTARA 2025

  • Prabowo-Megawati Bertemu, Gerindra: PDIP Tetap di Luar Pemerintahan

    Prabowo-Megawati Bertemu, Gerindra: PDIP Tetap di Luar Pemerintahan

    Jakarta, Beritasatu.com – Partai Gerindra memastikan PDI Perjuangan akan tetap berada di luar pemerintahan meski Presiden Prabowo Subianto sudah bertemu Megawati Soekarnoputri di kediamannya, Jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat pada Senin (7/4/2025) malam. 

    Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan Ketua Umum PDIP Megawati akan tetap mendukung Prabowo-Gibran Rakabuming Raka dari luar pemerintah.

    “Ya kira-kira seperti itu, pokoknya begitu (PDIP di luar pemerintahan). Jadi pada prinsipnya Ibu Mega tetap berharap agar masa kepresidenan Pak Prabowo bisa efektif sebagai Kepala Pemerintahan dan Kepala Negara menggunakan kekuatannya untuk kepentingan rakyat dan bangsa,” ujar Muzani di gedung DPR, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (9/4/2025).

    Megawati, kata Muzani, mendukung Prabowo menjalankan pemerintahan secara efektif dengan orientasi kepentingan rakyat. PDIP akan memperkuat pemerintahan Prabowo-Gibran, tetapi dalam posisi tetap di luar kabinet.

    “Ibu Mega mengharapkan agar masa kepresidenan Pak Prabowo yang telah dilantik pada tanggal 20 Oktober 2024 bisa efektif untuk kebaikan dan kesejahteraan rakyat, karena itu jika dianggap perlu silakan menggunakan PDIP sebagai instrumen yang juga bisa digunakan untuk memperkuat pemerintahan tetapi tidak dalam posisi dalam koalisi,” jelas Muzani.

    Menurut Muzani, pertemuan antara Prabowo dan Megawati membawa dampak positif bagi suasana kebangsaan, sekaligus menjadi simbol penting bagi persatuan, terlebih di momentum Hari Raya Idulfitri 1446 Hijriah.

    “Ya setiap pemimpin bertemu, bersilaturahmi, bersalaman, bergandengan tangan, rakyat suka. Jadi rakyat mengharapkan para pemimpinnya bisa bersatu, para pemimpinnya bisa bertemu, para pemimpinnya bisa bersalaman apalagi dalam momen Lebaran seperti ini,” tutur ketua MPR itu.

    Lebih lanjut, Muzani mengatakan dalam menghadapi tantangan nasional ke depan, khususnya di bidang ekonomi, para pemimpin harus menunjukkan kebersamaan dan saling mendukung. 

    “Karena itu diharapkan ini bisa menjadi bagian dari upaya yang menguatkan persatuan, kebersamaan, perhubungan, dan kegotong-royongan di antara kita. Apalagi kita menghadapi masa depan yang tidak gampang terutama di bidang perekonomian, maka para pemimpin harus saling bergandengan tangan, bersilaturahmi, dan itu adalah contoh yang baik,” terang dia.

    Selain itu, kata dia, sejarah bangsa Indonesia telah mencatat berbagai masa sulit yang bisa dihadapi dan dilalui karena adanya persatuan antara rakyat dan para pemimpinnya. 

    Menurutnya, Megawati dan Prabowo berkomitmen akan terus bersatu untuk kepentingan rakyat dan bangsa. “Itu yang kemudian menjadi kesepakatan di antara kedua beliau setelah berbicara panjang lebar,” pungkas Muzani.