Xcloud.id

partai: PDIP

  • Tak Ada Pertimbangan Khusus Prabowo Datangi Teuku Umar, Muzani: Ibu Mega Senior

    Tak Ada Pertimbangan Khusus Prabowo Datangi Teuku Umar, Muzani: Ibu Mega Senior

    PIKIRAN RAKYAT – Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani menyebut tidak ada pertimbangan khusus lokasi pertemuan antara Ketum Gerindra, Prabowo Subianto dan Ketum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri. 

    “Ya, pertimbangan khususnya nggak ada,” ucap Muzani di MRP RI, Senayan, Jakarta, Rabu, 9 April 2025.

    Muzani menilai bahwa Prabowo mendahului bertemu dengan Megawati sebagai tata krama.

    “Karena Presiden Ibu Mega kan senior ya, usia lebih tua,” katanya. 

    Curhat Nasib Sekjen PDIP?

    Ketika disinggung apakah Megawati dalam percakapan dengan Prabowo sempat curhat mengenai nasib Aekjen PDIP, Hasto Kristiyanto yang saat ini sudah ditahan KPK. Dia mengaku pertemuan berlangsung empat mata. 

    “Karena empat mata saya tidak banyak yang tahu ya,”ujarnya.

    Adapun pertemuan berlangsung pada Senin, 7 April 2025 malam, di rumah Megawati, Jalan Teuku Umar, Jakarta Pusat. 

    Rombongan Kepala Negara RI itu datang ke kediaman Megawati tanpa transparansi kepada media massa. Namun, menurut Dasco, agenda memang tidak direncanakan secara formal padahal tidak ada maksud merahasiakan dari publik.

    “Ya kan kalau pertemuan silaturahmi hari raya kan nggak usah kasih-kasih tahu kan. Kita juga datang enggak sembunyi-sembunyi, kita datang rame-rame kok semalem,” ujar Sufmi Dasco Ahmad, dikutip pada Rabu, 9 April 2025. 

    Walaupun dihadiri sejumlah menteri, Dasco kemudian membantah saat ditanya apakah pertemuan itu terkait penyusunan Kabinet Merah Putih.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • KPK Ungkap Djoko Tjandra Pernah Bertemu Harun Masiku di Malaysia

    KPK Ungkap Djoko Tjandra Pernah Bertemu Harun Masiku di Malaysia

    Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami dugaan pertemuan antara pengusaha sekaligus mantan terpidana kasus pengalihan hak tagih atau cessie Bank Bali, Djoko Sugianto Tjandra dengan Harun Masiku, yang kini merupakan buron kasus suap penetapan anggota DPR 2019-2024.

    Dugaan itu didalami saat memeriksa Djoko Tjandra hari ini, Rabu (9/4/2024), sebagai saksi terkait dengan kasus yang menjerat Harun Masiku tersebut. Pertemuan keduanya diduga terjadi di Kuala Lumpur, Malaysia.

    “Jadi informasi yang didapat dari penyidik yang bersangkutan dimintakan keterangannya terkait informasi pertemuan antara yang bersangkutan dengan saudara HM di Kuala Lumpur, Malaysia,” ujar Juru Bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (9/4/2025). 

    Meski demikian, Tessa masih belum memerinci lebih lanjut kapan pertemuan Djoko dan Harun terjadi. Dia juga mengaku belum bisa membeberkan konteks pertemuan antara keduanya.

    Tessa menyebut, penyidik baru bisa mengungkap bahwa ada permintaan Djoko kepada Harun untuk mengurus sesuatu.

    “Pembahasannya terkait ada permintaan dari saudara DST kepada saudara HM untuk membantu mengurus sesuatu. Tapi detailnya belum bisa disampaikan saat ini,” terangnya.

    Kini, proses penyidikan kasus suap penetapan anggota DPR 2019-2024 itu masih berjalan dengan dua orang tersangka yakni Harun, mantan caleg PDI Perjuangan (PDIP) 2019-2024, serta advokat sekaligus kader PDIP Donny Tri Istiqomah.

    Sejalan dengan hal tersebut, KPK melalui tim penuntut umumnya juga sudah mendakwa Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto di pengadilan terkait dengan perintangan penyidikan kasus tersebut, serta keterlibatannya juga dalam memberikan suap kepada anggota KPU 2017-2022 Wahyu Setiawan, guna meloloskan Harun sebagai anggota DPR pergantian antarwaktu (PAW).

    Kasus tersebut sudah ditangani KPK sejak awal 2020 lalu, di mana lembaga antirasuah menetapkan empat orang tersangka pertama yaitu Harun, Wahyu, Agustina Tio Fridelina serta Saeful Bahri. Hanya Harun yang saat ini belum dibawa ke proses hukum. 

  • PDIP Tetap Berada di Luar Pemerintah, Golkar Hormati Sikap Megawati

    PDIP Tetap Berada di Luar Pemerintah, Golkar Hormati Sikap Megawati

    Jakarta, Beritasatu.com – Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Idrus Marham, menyatakan partainya menghormati keputusan Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri, yang memastikan partainya akan tetap berada di luar pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Menurut Idrus, hal tersebut sepenuhnya merupakan urusan internal masing-masing partai.

    “Masalah bergabung atau tidak dalam pemerintahan adalah urusan internal setiap partai. Golkar tidak mencampuri. Namun, komunikasi politik, hubungan, dan diskusi tetap penting dalam bangsa yang majemuk,” ujar Idrus seusai acara pengajian ideologi kebangsaan di kantor DPP Partai Golkar, Jakarta Barat, Rabu (9/4/2025).

    Sikap PDIP itu ditegaskan langsung oleh Megawati dalam pertemuan empat mata bersama Prabowo di kediamannya, Jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat, pada Senin (7/4/2025) malam.

    Idrus menambahkan, posisi partai, baik di dalam maupun di luar pemerintahan, seharusnya tetap berkontribusi maksimal bagi bangsa dan negara, sebagaimana disampaikan Megawati. Namun, ia mengingatkan partai-partai yang berada di dalam koalisi harus memberikan dukungan yang tulus dan penuh terhadap program-program pemerintahan Prabowo-Gibran.

    “Kalau bersama-sama dengan kita, alhamdulillah. Itu berarti kita tidak hanya formal dalam satu koalisi, tapi benar-benar satu kesatuan membahas program pembangunan untuk rakyat,” tegas Idrus.

    Ia juga menyinggung pentingnya budaya saling mendukung antarpolitisi. “Golkar tidak setuju dengan pola pikir yang susah melihat orang senang, senang melihat orang susah,” tambahnya.

    Lebih lanjut, Idrus menyampaikan Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, sangat mengapresiasi pertemuan antara Prabowo dan Megawati. Menurutnya, Bahlil menilai persatuan seluruh elemen bangsa, terutama para tokoh politik, sangat dibutuhkan dalam proses pembangunan nasional.

    “Bung Bahlil memberikan apresiasi dan menganggap pertemuan itu sangat positif. Kohesivitas sosial, persatuan, dan keutuhan bangsa seperti itu merupakan kebutuhan penting bagi pembangunan ke depan,” tutup Idrus.

    Sebelumnya, Sekjen Partai Gerindra, Ahmad Muzani, juga menyampaikan Megawati telah menegaskan sikap PDIP untuk berada di luar pemerintahan. Meski begitu, menurut Muzani, Megawati tetap berharap masa kepemimpinan Prabowo dapat berjalan efektif demi kepentingan rakyat dan bangsa.

  • Gerindra: KIM Plus Respons Positif Pertemuan Prabowo-Megawati

    Gerindra: KIM Plus Respons Positif Pertemuan Prabowo-Megawati

    Bisnis.com, JAKARTA — Sekretaris Jenderal alias Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan Koalisi Indonesia Maju atau KIM Plus merespons positif pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dengan Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri.

    “Setiap pertemuan itu bukan hanya rakyat yang menganggap itu positif, semua partai koalisi kami juga menganggap itu sesuatu yang positif,” terangnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, pada Rabu (9/4/2025).

    Muzani berujar bahwa Prabowo memiliki kewenangan untuk bertemu dengan siapapun itu, termasuk juga dengan Megawati, mengingat dia merupakan presiden terdahulu yang juga ketua umum partai politik pemenang Pemilu 2024.

    “Sehingga Pak Prabowo merasa itu bagian dari upaya untuk menguatkan posisi pemerintahan,” sebut Muzani.

    Lebih lanjut, Muzani membeberkan meskipun PDIP tidak berada di dalam pemerintahan, tetapi Prabowo merasa bersyukur tetap mendapat dukungan dari Megawati.

    “Ya bersyukur Pak Prabowo mendapatkan support, dukungan dari Ibu Mega di dalam pemerintahan ini. Dan tentu saja ini bagian dari upaya untuk memperkokoh posisi pemerintah,” tutup dia.

  • Sekjen Gerindra Sebut Pertemuan Prabowo-Megawati Bahas Tarif Trump – Page 3

    Sekjen Gerindra Sebut Pertemuan Prabowo-Megawati Bahas Tarif Trump – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Presiden Prabowo Subianto dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri bertemu di kediaman Megawati, Jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat, Senin 7 April 2025. Pertemuan tertutup selama kurang lebih 1,5 jam ini langsung menjadi sorotan publik, terutama apa yang dibicarakan.

    Baik Partai Gerindra maupun PDIP sama-sama menyatakan bahwa pertemuan tersebut adalah silaturahmi Idul Fitri.

    Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani pun mengungkapkan, pada pertemuan antara Presiden Prabowo dengan Megawati, keduanya saling bercerita dan memberikan saran. Salah satu saran yang diberikan Mega adalah terkait kebijakan tarif baru yang ditetapkan oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump.

    “Pak Prabowo juga bicara tentang berbagai macam problem dan tantangan global yang sekarang ini mengemuka. Utamanya akibat dari kebijakan Presiden Donald Trump berkaitan dengan pengenaan tarif yang digunakan untuk produk-produk Indonesia terhadap ekspor di Amerika dan banyak negara-negara yang juga terkena,” kata Muzani di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (9/4/2025).

    Menurut Muzani, Megawati menyampaikan pengalamannya dalam melakukan pemulihan ekonomi saat masa krisis.

    “Ibu Megawati menyampaikan pengalamannya melakukan pemulihan ekonomi nasional yang ketika itu juga tidak gampang, dan Pak Prabowo sangat memperhatikan berbagai pandangan pengalaman yang pernah dilakukan oleh Ibu Megawati dalam melakukan pemulihan ekonomi nasional,” ujarnya.

    Selain itu, lanjut Muzani, Megawati dan Prabowo sepakat bahwa saat ini adalah momentum kebangkitan produk Indonesia, sebab diprediksi produk impor akan semakin mahal.

    “Keduanya juga sepakat bahwa ini harus dijadikan momentum untuk melakukan kebangkitan bagi produk-produk Indonesia, karena menggunakan produk impor itu juga barangkali juga akan makin mahal, maka hanya produk-produk tertentu saja yang mungkin akan terus dilakukan impor. Inilah waktunya produk Indonesia menjadi tuan rumah di negeri Indonesia,” kata dia.

    “Itulah beberapa hal yang dibicarakan oleh kedua pemimpin di dalam pertemuan hampir satu setengah jam, yang saya dapatkan dari penjelasan Pak Prabowo kepada kami,” pungkas Muzani.

     

     

     

  • Pertemuan Prabowo-Megawati, Ahmad Dhani: PDIP Bukan Oposisi

    Pertemuan Prabowo-Megawati, Ahmad Dhani: PDIP Bukan Oposisi

    Jakarta, Beritasatu.com – Anggota DPR dari Fraksi Gerindra, Ahmad Dhani, menilai pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dan Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, sebagai langkah positif dalam membangun silaturahmi antartokoh bangsa. Hal itu terkait pertemuan Prabowo-Megawati pada Senin (7/4/2025) malam.

    “Ya baik lah untuk silaturahmi. Kalau tidak ada silaturahmi malah tidak baik. Apalagi sekarang PDIP bukan oposisi, tetapi mendukung pemerintahan Prabowo Subianto,” ujar Ahmad Dhani seusai menghadiri acara halalbihalal bersama Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Rabu (9/4/2025).

    Menurutnya, pertemuan tersebut tidak hanya bermakna secara simbolik dalam konteks politik nasional, tetapi juga mencerminkan hubungan personal yang telah terjalin lama antara kedua tokoh bangsa tersebut.

    “Mereka sudah bersahabat sejak lama, bukan sahabat kemarin sore. Tentunya, pertemuan (Prabowo-Megawati) kemarin sangat berarti sebagai pertemuan dua sahabat lama,” ungkapnya.

    Ahmad Dhani berharap agar pertemuan serupa dapat terus berlanjut secara lebih intensif di masa mendatang.

    “Harusnya setelah pertemuan pertama di periode ini, pertemuannya lebih intensif lagi,” tambahnya.

    Sementara itu, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyebut pertemuan antara Megawati dan Prabowo sebagai teladan bagi masyarakat Indonesia dalam membangun harmoni.

    “Di bawah itu akan melihat bagaimana pemimpin-pemimpinnya di atas. Kalau yang di atas rukun, maka di bawah pun akan rukun. Kalau mereka membawa kedamaian dan kesejukan, maka masyarakat pun akan ikut merasakan hal yang sama,” tutur Khofifah.

    Ia menggambarkan Megawati dan Prabowo sebagai figur ibu dan bapak bangsa yang mampu menebarkan ketentraman melalui dialog yang sejuk dan konstruktif.

    “Ketika mereka membangun dialog yang memberikan kesejukan dan ketentraman, insya Allah warga bangsa akan ikut tersirami,” pungkasnya terkait pertemuan Prabowo-Megawati.

  • Pertemuan Prabowo-Megawati, Pengamat: PDIP Dukung Pemerintahan

    Pertemuan Prabowo-Megawati, Pengamat: PDIP Dukung Pemerintahan

    Jakarta, Beritasatu.com – Pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Adi Prayitno, menilai PDI Perjuangan (PDIP) telah memberikan dukungan penuh terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Hal itu terkait pertemuan Prabowo-Megawati, Senin (7/4/2025) malam.

    “Tanpa pertemuan formal antara Prabowo dan Megawati sekalipun, saya kira PDI Perjuangan setelah Pilpres 2024 sudah mendukung penuh kebijakan Prabowo,” kata Adi saat diwawancarai di Jakarta, Rabu (9/4/2025).

    Menurut Adi, hal itu terbukti dari sikap fraksi PDI Perjuangan di parlemen yang mendukung berbagai program strategis pemerintahan Prabowo Subianto.

    Beberapa di antaranya adalah kebijakan kenaikan PPN menjadi 12%, program makan bergizi gratis (MBG), serta revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI yang kini telah disahkan menjadi undang-undang.

    “Bahkan, banyak elite kunci PDI Perjuangan yang saat ini menduduki posisi penting dalam alat kelengkapan dewan,” ujarnya.

    Oleh karena itu, Adi menilai secara praktik, PDI Perjuangan telah bekerja sama dengan pemerintahan Presiden Prabowo, meskipun belum memiliki perwakilan di Kabinet Merah Putih.

    Terkait kemungkinan masuknya kader PDI Perjuangan ke dalam kabinet seusai pertemuan Prabowo-Megawati, Adi menyebut hal itu masih sulit diprediksi.

    “PDI Perjuangan tentu sedang menghitung untung ruginya. Melihat kecenderungannya, mereka tampaknya lebih memilih posisi saat ini—tidak masuk kabinet, tetapi tetap bekerja sama di DPR,” jelasnya.

    Namun demikian, Adi mengingatkan pentingnya keberadaan oposisi dalam menjaga kualitas demokrasi di Indonesia. Ia menegaskan bahwa DPR harus tetap berani bersikap kritis jika ada kebijakan pemerintah yang dinilai bermasalah.

    “Kalau semua kekuatan politik menjadi bagian dari kekuasaan, maka nasib oposisi sebagai bagian penting dalam demokrasi bisa dipastikan tamat,” tegasnya.

    Diketahui, Presiden ke-5 RI yang juga Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, menerima kunjungan Presiden Prabowo Subianto di kediamannya di Jalan Teuku Umar, Jakarta, pada Senin (7/4) malam. Pertemuan Prabowo-Megawati tersebut berlangsung dalam rangka silaturahmi setelah Idulfitri 2025.

  • Djoko Tjandra Disebut Minta Bantuan ke Harun Masiku Saat Bertemu di Malaysia Nasional 9 April 2025

    Djoko Tjandra Disebut Minta Bantuan ke Harun Masiku Saat Bertemu di Malaysia Nasional 9 April 2025

    Djoko Tjandra Disebut Minta Bantuan ke Harun Masiku Saat Bertemu di Malaysia
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan terjadi pertemuan antara pengusaha Djoko Tjandra dengan buron kasus suap proses Pergantian Antarwaktu (PAW) Anggota DPR 2019-2024 Harun Masiku di Kuala Lumpur, Malaysia.
    Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto mengatakan, Djoko Tjandra diduga meminta bantuan kepada eks kader PDIP tersebut.
    Meski demikian, KPK tak mengungkapkan secara detail jenis bantuan yang diminta Djoko.
    “Pembahasannya terkait ada permintaan dari saudara DST (Djoko Tjandra) kepada saudara HM (Harun Masiku) untuk membantu mengurus sesuatu. Tapi detailnya belum bisa disampaikan saat ini,” kata Tessa di Gedung Merah Putih, Jakarta, Rabu (9/4/2025).
    Tessa mengatakan, informasi terkait pertemuan Djoko Tjandra dan Harun Masiku masih terus didalami penyidik dari pemeriksaan hari ini.
    Ia juga belum dapat memastikan adanya aliran uang dalam pertemuan tersebut.
    “Jadi informasi yang didapat dari penyidik yang bersangkutan (Djoko Tjandra) dimintakan keterangannya terkait pertemuan, informasi pertemuan antara yang bersangkutan dengan saudara HM (Harun Masiku) di Kuala Lumpur, Malaysia,” ujarnya.
    “Kalau aliran uang belum ada infonya. Jadi baru ada pertemuan di sana di KL,” ucap dia.
    Sebelumnya, pengusaha Djoko Tjandra mengaku tidak kenal dengan eks calon anggota legislatif PDI-P Harun Masiku dan Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto.
    Hal ini disampaikan Djoko seusai 3,5 jam diperiksa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai saksi kasus dugaan suap terkait pergantian antarwaktu anggota DPR 2019-2024 yang menjerat Harun Masiku.
    “Ngobrol santai saja, enggak ada apa-apa. Saya tidak kenal sama sekali (Harun Masiku),” kata Djoko di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (9/4/2025).
    Djoko juga menepis kabar dirinya membantu Harun Masiku yang saat ini berstatus buron sejak 2020.
    Ia kembali kembali menekankan dirinya tidak mengenal sosok Harun Masiku.
    “Enggak betul (bantu Harun Masiku), kenal saja enggak, bagaimana bantu,” ujarnya.
    Djoko juga mengatakan tidak mengenal Hasto dan advokat Donny Tri Istiqomah yang sama-sama terjerat kasus suap Harun Masiku.
    “Enggak, enggak. Tidak sama sekali (kenali Hasto Kristiyanto dan Donny Tri Istiqomah),” ucap dia.
    Diberitakan sebelumnya, KPK memeriksa Djoko sebagai saksi kasus suap terkait PAW yang menjerat Harun Masiku.
    Sementara itu, Djoko saat ini berstatus terpidana kasus cessie Bank Bali, yang turut menyeret nama eks jaksa Pinangki Sirna Malasari.
    Berdasarkan pantauan di lokasi, Djoko Tjandra tiba di Gedung Merah Putih pada pukul 10.00 WIB yang didampingi empat orang.
    Djoko mengenakan kemeja putih, memakai kacamata, dan celana hitam.
    Djoko diperiksa selama lebih kurang tiga jam. Ia keluar dari Gedung Merah Putih pada Rabu siang pukul 13.23 WIB.

    Kasus Harun Masiku
    terungkap ketika KPK menggelar operasi tangkap tangan pada 8 Januari 2020.
    Dari hasil operasi, tim KPK menangkap delapan orang dan menetapkan empat orang sebagai tersangka.
    Empat tersangka tersebut adalah Komisioner KPU Wahyu Setiawan, eks anggota Bawaslu Agustiani Tio Fridelina, kader PDIP Saiful Bahri, dan Harun Masiku. Namun, saat itu Harun lolos dari penangkapan.
    Tim penyidik KPK terakhir kali mendeteksi Harun Masiku di sekitar Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK), Jakarta Selatan.
    Hingga saat ini, Harun masih berstatus buronan dan masih dalam daftar pencarian orang (DPO).
    Adapun Harun Masiku diduga menyuap Wahyu dan Agustiani untuk meloloskan langkahnya menjadi anggota DPR melalui PAW.
    Belakangan, KPK menetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto sebagai tersangka dalam kasus suap proses PAW yang menjerat Harun Masiku.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • KPK Sebut Adik Febri Diansyah Tak Dipanggil ke KPK Selasa 8 April 2025 – Page 3

    KPK Sebut Adik Febri Diansyah Tak Dipanggil ke KPK Selasa 8 April 2025 – Page 3

    Djoko diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Harun Masiku dan advokat PDIP Donny Tri Istiqomah (DTI). Hanya saja KPK belum memberikan keterangan alasan memeriksa Djoko di kasus suap tersebut.

    Donny Tri telah ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi bersama-sama dengan Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto. Mereka menyuap Wahyu Setiawan yang merupakan anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI periode 2017-2022.

    “Penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh tersangka DTI bersama-sama dengan Harun Masiku dan kawan-kawan, berupa pemberian sesuatu hadiah atau janji kepada Wahyu Setiawan selaku anggota Komisi Pemilihan Umum bersama-sama dengan Agustiani Tio F Terkait penetapan anggota DPR RI Terpilih 2019-2024,” kata Ketua KPK Setyo Budiyanto di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Selasa 24 Desember 2024.

    Menurut Setyo, Hasto melakukan berbagai cara untuk menjadikan Harun Masiku sebagai anggota DPR RI periode 2019-2024, namun gagal. Hingga akhirnya memilih untuk menyuap anggota KPU RI Wahyu Setiawan.

    “Oleh karenanya upaya-upaya tersebut tidak berhasil maka saudara HK bekerja sama dengan saudara Harun Masiku, Saiful Bahri, dan DTI melakukan upaya penyuapan kepada Wahyu Setiawan dan Agustinus Tio, di mana diketahui Wahyu merupakan kader dari partai yang menjadi komisioner di KPU,” jelas dia.

    Mulai dari proses perencanaan hingga penyerahan uang tersebut, Hasto Kristiyanto mengatur dan mengendalikan anak buahnya yakni Saiful Bahri dan Donny Tri Istiqomah untuk memberikan uang suap kepada Wahyu Setiawan.

    Dia juga mengatur dan mengendalikan Donny Tri Istiqomah untuk menyusun kajian hukum pelaksanaan putusan MA, serta surat permohonan pelaksanaan fatwa MA kepada KPU RI.

    “Saudara HK bersama dengan Harun Masiku, Saiful Bahri dan DTI melakukan penyuapan terhadap Wahyu Setiawan. Jumlahnya sama dengan penjelasan dengan kasus sebelumnya,” Setyo menandaskan.

  • Usai Diperiksa KPK, Djoko Tjandra Mengaku Tidak Kenal Harun Masiku dan Hasto Kristiyanto – Page 3

    Usai Diperiksa KPK, Djoko Tjandra Mengaku Tidak Kenal Harun Masiku dan Hasto Kristiyanto – Page 3

    Terdakwa Hasto Kristiyanto membacakan nota keberatan atau eksepsi dalam sidang kasus suap dan perintangan penyidikan atau obstruction of justice (OOJ) terkait buronan Harun Masiku. Dia pun menyatakan tidak memiliki motif dalam perkara tersebut.

    “Bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan sebelumnya dan penelitian pada penasihat hukum kami, ditegaskan bahwa motif utama kasus ini selain karena ambisi saudara Harun Masiku untuk menjadi anggota DPR RI atas dasar legalitas hasil judicial review dan Fatwa Mahkamah Agung, juga motif lain dari saudara Saeful Bahri untuk mendapatkan keuntungan,” tutur Hasto Kristiyanto di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Jumat (21/3/2025).

    Sebab itulah, kata Hasto, biaya yang disepakati Saeful Bahri dengan Harun Masiku untuk pengurusan ke KPU sebesar Rp1,5 miliar, sementara yang dijanjikan ke Wahyu Setiawan adalah Rp1 miliar.

    “Sehingga ada selisih sebesar Rp500 juta di luar bonus sekiranya hal tersebut berhasil. Tidak ada motif dari saya apalagi sampai memberikan dana sebesar Rp400 juta sebagaimana dituduhkan dalam surat dakwaan,” jelas dia.

    “Dalam teori kepentingan, seharusnya saudara Harun Masiku yang memberikan dana ke saya. Apalagi ditinjau dari nomor urut, saudara Harun Masiku ditempatkan pada nomor urut 6, yang bukan nomor urut favorit,” lanjut Hasto.

    Dalam setiap tindak pidana sendiri akan selalu terdapat motif yang menjadi dasar, alasan, dan penyebab. Sementara untuk kasus ini, Hasto kembali menegaskan tidak ada motif darinya untuk melakukan suap dan obstruction of justice.

    “Tindakan obstruction of justice menurut UU KPK Pasal 21 dilakukan pada tahap penyidikan. Saya ditetapkan sebagai tersangka pada tanggal 24 Desember 2024. Dakwaan terhadap saya yang memerintahkan saudara Kusnadi untuk menenggelamkan telepon genggam pada tanggal 6 Juni 2024. Pada tanggal 6 Juni 2024 tersebut posisi penegakan hukum KPK terhadap saya masih pada tahap penyelidikan sehingga tidak memenuhi kriteria Pasal 21 UU KPK,” ungkapnya.

    Hasto juga mengulas, dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Kusnadi, yang dimaksud “Yang itu ditenggelamkan saja tidak usah mikir sayang dan lain-lain”, adalah Kusnadi mengikuti ritual ngelarung atau ritual membuang sial dan Sekretariat DPP PDIP menyuruhnya untuk membuang pakaian yang digunakan.

    “Faktanya telepon genggam tersebut tetap ada dan saat ini menjadi sitaan KPK. Pelanggaran hukum atau tindakan melawan hukum justru dilakukan oleh penyidik KPK pada tanggal 10 Juni 2024, saat memeriksa saya dengan operasi 5M (menyamar, membohongi, mengintimidasi, merampas dan menginterogasi terhadap Kusnadi),” Hasto menandaskan.

     

    Reporter: Rahmat Baihaqi

    Sumber: Merdeka.com