Xcloud.id

partai: PDIP

  • Gubernur Pramono Tak Hafal Pemain Persija? 2 Nama ‘Asing’ Tiba-tiba Disebut: Ada Gonzales dan Gustav

    Gubernur Pramono Tak Hafal Pemain Persija? 2 Nama ‘Asing’ Tiba-tiba Disebut: Ada Gonzales dan Gustav

    TRIBUNJAKARTA.COM – Momen Gubenur Jakarta, Pramono Anung tiba-tiba salah menyebut nama pemain Persija Jakarta mendapatkan perhatian lebih.

    Pramono diduga salah menyebutkan nama pemain setelah mendapatkan kunjungan staf dan pemain Persija Jakarta di kantornya di Balai Kota Jakarta, pada Kamis (10/4/2025).

    Dalam sesi jumpa pers yang dilakukan, dua nama asing yang tak ada di dalam tim tiba-tiba disebut oleh politisi senior PDIP tersebut.

    Kedua nama pemain yang tidak ada di tim yakni Gonzales dan Gustav tiba-tiba disinggung oleh Pramono.

    Kejadian tersebut terekam kamera wartawan dalam sesi jumpa pers yang dilakukan di Balai Kota Jakarta.

    “Orang-orang seperti Ridho, Ferarri, Witan, Simic, Gonzales dan Gustav, itu akan tetap bisa bermain secara maksimal di Persija,” ujar Pramono Anung dikutip TribunJakarta dari tayangan video yang diunggah YouTube Kompas TV, Kamis (10/4/2025).

    Kesalahan penyebutan nama pemain itu bermula dari Pramono menyingungg bantuan yang akan diberikan Pemprov DKI.

    Orang nomor satu di Jakarta ini menjanjikan bakal maksimal membantu Persija menjadi lebih berprestasi di musim depan.

    KLIK SELENGKAPNYA:Penggawa Timnas Indonesia Marselino Ferdinan Mencari Bocah Kenneth yang Gagal Mendapatkan Jersey Miliknya di SUGBK. Ayah Kenneth Bersyukur.

    Satu di antaranya dengan memberikan prioritas kepada Persija bermain di Jakarta International Stadium (JIS).

    Hal ini bisa membuat Persija Jakarta tak perlu lagi bermain kandang di luar Jakarta.

    Tak hanya itu, Pemprov DKI, disebut Pramono, bakal memberikan keringanan pajak tontonan sebesar 60 persen kepada Persija.

    Sehingga diharapkan Persija bisa memperoleh penghasilan lebih dari setiap tiket yang terjual saat laga kandang.

    PERSIJA BERTEMU GUBERNUR – Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung-Rano Karno saat berfoto bersama para pemain dan staf Persija Jakarta, Kamis (10/4/2025). (TRIBUNJAKARTA.COM/Dionisius Arya Bima Suci)

    “Nanti sponsorship juga kami bantu. Mudah-mudahan dengan semangat ini, Persija akan menjadi lebih baik, kualitasnya menjadi lebih baik,” tuturnya.

    Lebih lanjut, Pramono menyebut, sengaja mengundang Persija untuk mempersiapkan tim kebanggaan ibu kota ini mengarungi kompetisi Liga Indonesia 2025/2026.

    “Biasanya Persija ke Balai Kota membawa piala, kali ini Persija kita persiapkan untuk membawa piala di kemudian hari,” kata Pramono.

    Dalam kunjungan itu, para penggawa Macan Kemayoran ini disambut di ruang Balairung Balai Kota Jakarta.

    Sejumlah pemain Persija di antaranya Andritany, Rizky Ridho, Muhammad Ferrari, Ondrej Kudela, Marko Simic, Gustavo Almeida, hingga sejumlah nama besar lainnya tampak hadir dalam pertemuan tersebut.

    Suasana hangat terlihat saat Manajer Persija Bambang Pamungkas memperkenalkan satu per satu para staf dan pemain kepada Pramono-Rano.

    Bambang Pamungkas pun menyinggung target besar yang dititip Gubernur Pramono Anung untuk bisa membawa Persija Jakarta lebih berprestasi dalam dua tahun ke depan.

    “Biasanya Persija ke sini untuk nganterin piala. Kita diundang buat makan siang, tujuannya adalah untuk nantinya datang lagi mengantar piala,” kata pria yang akrab disapa Bepe itu.

    Manajer tim Persija Jakarta, Bambang Pamungkas (Istimewa)

    Menurut Bepe, Jakarta dan Persija tak akan bisa dipisahkan.

    Pemprov DKI Jakarta dan Persija Jakarta harus selalu bersinergi untuk bisa mewujudkan impian besarnya di tahun 2027 dan 2028.

    “Tahun 2027 Jakarta berusia 500 tahun, kita diberi waktu 2 tahun untuk mencapai jaura di tahun 2027. Sementara Persija di tahun 2028 akan berusia 100 tahun,” katanya.

    “Ini adalah hal sinergi, semoga dengan adanya suport dari Gubernur membuat kita lebih baik ke depan, dan kita bisa main full home di Jakarta, sehingga kita bisa dapat poin maksimal dan berjuang di jalur juara,” tuturnya.

    (TribunJakarta)

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel https://whatsapp.com/channel/0029VaS7FULG8l5BWvKXDa0f.

    Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

  • Analis: Pertemuan Prabowo-Megawati tunjukkan ada kesepakatan politik

    Analis: Pertemuan Prabowo-Megawati tunjukkan ada kesepakatan politik

    Jakarta (ANTARA) – Analis komunikasi politik dari Universitas Paramadina, Hendri Satrio (Hensa) menilai pertemuan antara Presiden RI Prabowo Subianto dan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri pada Senin (8/4) malam menunjukkan adanya kesepakatan politik yang signifikan.

    “Deal. Pasti deal. Dealnya apa? Kita nggak usah tahu kok, nggak usah kita pikirkan, tapi yang jelas ini bagus buat pemerintahan,” kata Hensa dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Kamis.

    Dia menengarai salah satu hasil dari pertemuan tersebut ialah kemungkinan masuknya kader PDI Perjuangan ke dalam kabinet pemerintahan Prabowo, serta kehadiran Prabowo dalam Kongres PDI Perjuangan mendatang.

    “Sangat mungkin kader PDI Perjuangan akan masuk ke kabinetnya Prabowo, dan Prabowo mungkin saja akan hadir di acara Kongres PDI Perjuangan,” ucapnya.

    Dia lantas menyinggung suasana pertemuan Prabowo-Megawati yang digagas dalam situasi yang menurutnya tampak “mendesak”.

    Menurut dia, urgensi tersebut menunjukkan adanya opsi politik yang sedang dikembangkan, yang baru terungkap setelah foto pertemuan keduanya dirilis ke publik.

    “(Pertemuan) dilakukan malam hari, seperti tak bisa menunggu pagi, tapi setiap silaturahim adalah baik,” ujarnya.

    Dia menyoroti pula proses di balik kesepakatan pertemuan tersebut, yang dinilainya memerlukan waktu untuk dimatangkan.

    Dia menduga salah satu isu krusial terkait hal tersebut ialah dinamika hubungan antara Megawati dan Presiden Ke-7 RI Joko Widodo.

    “Kelihatannya deal-nya agak lama dipikirkan, terutama soal hubungan Ibu Mega dan Pak Jokowi. Mungkin Ibu Mega bilang, ‘Pak Prabowo, urusan saya dengan Pak Jokowi itu urusan saya,’ dan Pak Prabowo setuju. Soal berapa menteri PDIP yang masuk kabinet atau jabatan lain, kita lihat nanti,” katanya.

    Meski pertemuan kedua tokoh tersebut terkesan positif bagi pemerintahan ke depan, dia mengingatkan bahwa pertemuan tersebut juga dapat menjadi tantangan bagi demokrasi.

    Dia menyebut hal itu terkait pentingnya fungsi DPR RI sebagai penampung aspirasi rakyat di tengah situasi elit politik yang tampak semakin solid.

    “Buat demokrasi, ini challenge bagus. Masyarakat sipil harus benar-benar mengandalkan DPR untuk mengkritisi pemerintah,” tuturnya.

    Terakhir, dia pun memprediksi adanya pertemuan lanjutan, termasuk keterlibatan Jokowi dalam dinamika tersebut.

    “Saya yakin Pak Jokowi sudah tahu. Buktinya, dia mengomentari bahwa ini bagus,” ucap dia.

    Dia lantas berkata, “Sekali lagi, selamat buat Prabowo, Mega, dan semoga selamat juga buat Pak Jokowi, dan tentu saja selamat buat Dasco yang berhasil menginisiasi pertemuan ini. Apakah baik? Menurut saya baik. Apakah perlu dikritisi? Tetap harus dikritisi”.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

  • Pengamat: Pertemuan Prabowo dan Megawati Tak Berimbas pada Hubungan Jokowi dengan Ketum PDIP

    Pengamat: Pertemuan Prabowo dan Megawati Tak Berimbas pada Hubungan Jokowi dengan Ketum PDIP

    Laporan Wartawan TribunJakarta.com Elga Hikari Putra

    TRIBUNJAKARTA.COM – Setelah dinantikan cukup lama, akhirnya Presiden Prabowo Subianto dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri bertemu dalam momen silaturahmi Lebaran.

    Pertemuan digelar di kediaman Megawati di Jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (7/4/2025) malam.

    “Itu silaturahim yang selama ini ditunggu oleh banyak orang,” kata Pengamat politik dari UIN Jakarta, Bakir Ihsan, Kamis (10/4/2025).

    “Karena adanya jarak antara Megawati dengan Joko Widodo yang berimbas pada jarak antar-Megawati dengan Prabowo yang merangkul Joko Widodo,” tambahnya.

    Namun, menurut dia, pertemuan tersebut tidak serta merta merekatkan kembali hubungan Megawati dengan Jokowi imbas Pilpres 2024 lalu.

    “Prabowo akan tetap punya hubungan baik dengan Joko Widodo, karena semangatnya adalah merangkul semua kekuatan politik, tapi tidak akan memperbaiki hubungan Megawati dengan Joko Widodo,” ujar Bakir.

    Di sisi lain, sebenarnya tanpa silaturahmi tersebut, Bakir menyebut dukungan PDIP terhadap Prabowo sudah terlihat. 

    KLIK SELENGKAPNYA: Kisah Sukses Santo Suruh. Dulu, Susanto Jadi Tukang Antar Galon di Bekasi. Kini, Ia Menjadi Bintang Iklan Hingga Punya Banyak Mitra.

    Seperti halnya mulai pembahasan hingga pengesahan Rancangan Undang-Undang tentang Tentara Nasional Indonesia (RUU TNI) menjadi Undang-Undang (UU) oleh DPR pada 20 Maret 2025.

    “Misalnya dalam (pengesahan) RUU TNI, PDIP termasuk yang mendukung revisi tersebut,” ujarnya.

    “Ini silaturahim ini lebih bersifat personal yang secara politik tidak ada masalah antara Prabowo dengan PDIP,” kata Bakir.

    Sebelumnya, Pengamat politik Ray Rangkuti justru menyoroti lokasi pertemuan Prabowo dan Megawati yang diadakan di kediaman Ketum PDIP itu.

    Menurut Ray, lokasi pertemuan bukan sekadar hal biasa tetapi menunjukan kepiawaian dan kematangan Megawati.

    Ia membandingkan dengan pertemuan Prabowo dengan sejumlah ketum parpol lain yang datang kepadanya.

    “Dengan begitu, sulit menyebut ibu Mega telah ‘ditaklukan’. Kenyataan bahwa ibu Megalah yang didatangi oleh Prabowo menandakan betapa ketokohan ibu Mega tidak dapat dipandang sebelah mata oleh Prabowo,” kata Ray.

    Ray menganggap kunjungan itu juga membuat Megawati tak kalah pamor dari mantan presiden Joko Widodo yang kediamannya pernah didatangi Prabowo.

    Pengamat politik Ray Rangkuti. (Tribunnews.com/Vincentius Jyestha)

    “Hal ini juga menempatkan ibu Mega tidak kalah pamor dari pak Jokowi di mana awal-awalnya didatangi oleh Prabowo ke Solo,” ujar Ray.

    Karenanya, ia menilai Megawati menang besar dalam segi politik dari pertemuan tersebut.

    “Maka, pertemuan itu memberi poin 70 untuk ibu Mega dan 30 untuk pak Prabowo,” ujar Ray.

    (TribunJakarta)

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel https://whatsapp.com/channel/0029VaS7FULG8l5BWvKXDa0f.

    Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

  • Djoko Tjandra Klaim Tak Kenal Harun Masiku, KPK: Penyidik Dapat Informasi

    Djoko Tjandra Klaim Tak Kenal Harun Masiku, KPK: Penyidik Dapat Informasi

    Jakarta, Beritasatu.com – Djoko Soegiarto Tjandra mengeklaim tidak kenal dengan Harun Masiku yang kini tengah diburu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Merespons klaim itu, KPK menegaskan penyidik mendapatkan informasi seputar dugaan pertemuan antara Djoko Tjandra dengan Harun di Kuala Lumpur, Malaysia.

    “Penyidik mendapatkan informasi adanya pertemuan saudara DST dengan saudara HM di Kuala Lumpur,” kata Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika, dikutip Kamis (10/4/2025).

    Djoko Tjandra pun telah menjalani pemeriksaan sebagai saksi dalam kasus dugaan suap yang menjerat Harun Masiku, Rabu (9/4/2025). Dia diperiksa untuk mendalami dugaan pertemuan tersebut, sehingga dapat dipastikan kebenaran informasi yang didapat penyidik. KPK pun tak masalah apabila Djoko menyampaikan bantahan.

    “Apakah informasi tersebut valid atau terkonfirmasi, itulah fungsinya ada pemanggilan saksi, ada konfirmasi dengan alat-alat bukti yang ada,” ujar Tessa.

    Selanjutnya, penyidik KPK akan mendalami benar atau tidak terjadinya momen pertemuan antara Djoko Tjandra dengan Harun Masiku. Penyidik berpeluang memanggil sejumlah pihak lainnya sebagai saksi untuk mendalami pertemuan tersebut.

    “Tentunya nanti tugas penyidiklah yang akan membuktikan atau mencari alat bukti yang mana untuk dimasukkan ke dalam berkas perkara dan bila dinilai oleh jaksa penuntut umum lengkap dapat dilimpah untuk disidangkan,” tutur Tessa.

    Diketahui, Djoko Soegiarto Tjandra (DST) rampung diperiksa tim penyidik KPK sebagai saksi dalam kasus dugaan suap pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR periode 2019-2024, Rabu (9/4/2025). Dia diperiksa untuk dua tersangka dalam kasus tersebut yakni Harun Masiku dan Donny Tri Istiqomah (DTI).

    Djoko Tjandra mulai menjalani pemeriksaan sekitar pukul 10.00 WIB dan rampung pada 13.21 WIB. Seusai pemeriksaan, dia mengaku tak kenal dengan sosok Harun Masiku maupun dugaan keberadaannya hingga saat ini.

    “Mana tahu, saya tidak kenal,” kata Djoko seusai diperiksa di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (9/4/2025).

    Djoko Tjandra enggan membeberkan terkait materi pemeriksaannya kali ini. Dia hanya mengaku tak bisa memberikan jawaban ke penyidik KPK karena dirinya tidak mengenal Harun Masiku. Dirinya turut menepis memberikan bantuan ke Harun yang sampai saat ini masih buron. “Tidak betul, kenal saja tidak,” ungkap Djoko.

    Djoko Tjandra juga mengaku tak mengenal sosok Sekjen PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto (HK) dan orang kepercayaannya, Donny Tri. Keduanya juga tengah menghadapi proses hukum terkait kasus tersebut. “Tidak sama sekali, tidak,” ujar Djoko di gedung KPK.
     

  • DNA PDIP itu Perjuangan dan Oposisi

    DNA PDIP itu Perjuangan dan Oposisi

    loading…

    Ketua Umum DPP PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri tetap memilih berada di luar pemerintahan kabinet Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka. Foto/Dok.SindoNews

    JAKARTA – Ketua Umum DPP PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri tetap memilih berada di luar pemerintahan kabinet Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka.

    Sikap Megawati itu disampaikan Sekjen DPP Partai Gerindra, Ahmad Muzani merespon hasil pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden RI ke-5 itu beberapa waktu lalu.

    Founder Lembaga Survei KedaiKOPI, Hendri Satrio menilai keputusan Megawati harus dihormati yang memilih tetap berada di luar pemerintahan.

    “Tapi yang harus digarisbawahi silaturahmi itu baik, apapun hasilnya. Nanti kita liat aja, karena kan ada yang bilang tetap di luar, tapi ada yang bilang akan mendukung pemerintahan pak prabowo,” ujarnya saat dihubungi Inews Media Group, Kamis (10/4/2025).

    Hendri menganggap banyak cara yang bisa dilakukan kedua tokoh nasional itu untuk membangun bangsa dan negara di tengah tantangan ekonomi-politik nasional yang tidak mudah saat ini.

    Karenanya, pria yang akrab disapa Hensat ini meyakini sikap Megawati dan tentunya PDIP yang memilih di luar pemerintahan Prabowo juga positif untuk menjaga iklim demokrasi.

    “Tapi kalo kemudian PDIP tetap berada di luar pemerintahan ya bagus. Bagus buat demokrasi, bagus juga buat PDIP karena kan DNA PDIP itu kan perjuangan gitu. Artinya kan DNA nya itu oposisi. Saat oposisi mereka jadi besar, bisa menang hatrick pileg itu buah dari mereka oposisi,” ujarnya.

    (shf)

  • Menko Polkam Budi Gunawan Dampingi Presiden Prabowo Temui Megawati Soekarnoputri

    Menko Polkam Budi Gunawan Dampingi Presiden Prabowo Temui Megawati Soekarnoputri

    loading…

    Presiden Prabowo Subianto membawa sejumlah menteri Kabinet Merah Putih saat menyambangi kediaman Megawati Soekarnoputri, di antaranya Menko Polkam Budi Gunawan. Foto/Ist

    JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto membawa sejumlah menteri Kabinet Merah Putih saat menyambangi kediaman Ketua Umum DPP PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri di, Jalan Teuku Umar, Jakarta Pusat, pada Senin, 7 April 2025 malam. Salah satunya Menteri Koordinator Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan.

    Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, dalam pertemuan itu, Prabowo Subianto ditemani sejumlah tokoh politik.

    “Ya ada ditemenin Pak Sugiono (Menlu), Pak Ahmad Muzani (Ketua MPR sekaligus Sekjen Gerindra), Pak Prasetyo Hadi (Mensesneg), Letkol Teddy (Seskab), Pak Aries Marsudianto (Kepala BPPIK). Di sana ditemenin oleh Pak Budi Gunawan (Menko Polkam) dan beberapa yang lain,” kata Dasco dikutip Kamis (10/4/2025).

    Wakil Ketua DPR itu menyampaikan pertemuan tersebut dalam rangka silaturahmi Hari Raya Idulfitri ini tidak direncanakan sebelumnya. Pertemuan digelar secara mendadak.

    “Enggak, kebetulan aja itu abis rapat, lalu kemudian ya saya juga tiba-tiba diajak. Kan kalau pertemuan silaturahmi hari raya kan tidak usah kasih-kasih tahu kan, kita juga dateng enggak sembunyi-sembunyi kita datang ramai-ramai kok,” ucapnya.

    Perlu diketahui, Budi Gunawan pernah menjadi ajudan Megawati Soekarnoputri saat menjadi Presiden. Tidak hanya itu, mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) juga pernah andil dalam pertemuan antara Prabowo Subianto dengan Joko Widodo (Jokowi) usai Pemilu 2019.

    Juru Bicara PDIP Guntur Romli mengatakan, membenarkan Budi Gunawan ikut dalam pertemuan Prabowo dan Megawati. Menurut Guntur Romli, kehadiran Budi Gunawan dalam pertemuan tersebut sebagai Menko Polkam.

    “Jadi beliau sebagai Menko Polkam ya, karena Pak Budi Gunawan bukan kader meskipun mantan ajudan Bu Megawati tapi bukan masuk ke dalam pihak PDIP,” jelasnya.

    (shf)

  • Menakar Posisi PDIP Usai Pertemuan Megawati dan Prabowo, Tetap Oposisi?

    Menakar Posisi PDIP Usai Pertemuan Megawati dan Prabowo, Tetap Oposisi?

    Bisnis.com, JAKARTA – Di tengah momen Hari Raya Idulfitri 2025, Presiden Prabowo Subianto dan Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri akhirnya bertemu. Lantas, bagaimana posisi PDIP setelah pertemuan tersebut? 

    Seperti diketahui, kedua tokoh bangsa itu bertemu di kediaman Megawati, Jalan Teuku Umar, Jakarta Pusat, Senin (7/4/2025) malam. 

    Prabowo tampak mengenakan pakaian kebesarannya, yakni baju safari warna khaki dengan setelan celana panjang warna hitam. Sementara itu, Megawati mengenakan baju batik ungu bermotif bunga. Foto keduanya tengah duduk di satu sofa sambil tersenyum diunggah oleh Ketua Harian Gerindra Sufmi Dasco Ahmad melalui akun X resmi miliknya. 

    Bak sahabat lama, Prabowo dan Megawati berbincang santai selama 1,5 jam. Kedua tokoh politik itupun tampak tersenyum simpul sembari ditemani teh hangat di atas meja. 

    Meski ditunggu lama, pertemuan antara Prabowo dengan Megawati nyaris tidak terendus publik. Selama berbulan-bulan sejak pelantikan Prabowo sebagai Presiden RI, PDIP dan Gerindra saling ‘lempar bola’ soal kapan keduanya akan bertatap muka. 

    Sekretaris Jenderal atau Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani mengungkap isi pembicaraan antara Presiden Prabowo Subianto dengan Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri.

    Muzani menuturkan Megawati banyak berbicara tentang pengalamannya saat menjadi Presiden RI ke-5 lI, terutama ketika menghadapi situasi yang tak mudah dalam pemulihan ekonomi nasional.

    “Karena Pak Prabowo juga bicara tentang berbagai macam problem dan tantangan global yang sekarang ini mengemuka, utamanya akibat dari kebijakan Presiden Donald Trump berkaitan dengan pengenaan tarif yang digunakan untuk produk-produk Indonesia terhadap ekspor di Amerika dan banyak negara-negara yang juga terkena,” katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (9/4/2025).

    Sebab itu, kata Muzani, Megawati menyampaikan pengalamannya dalam melakukan pemulihan ekonomi nasional yang pada saat masanya juga tidak mudah. 

    “Dan Pak Prabowo sangat memperhatikan berbagai pandangan, pengalaman yang pernah dilakukan oleh Ibu Mega dalam melakukan pemulihan ekonomi nasional,” ungkapnya.

    Ketua MPR RI ini melanjutkan, dari pertemuan ini pun Prabowo dan Megawati sepakat untuk menjadikan situasi ini sebagai momentum untuk membangkitkan produk-produk Indonesia.

    “Itulah beberapa hal yang dibicarakan oleh kedua pemimpin di dalam pertemuan hampir satu setengah jam yang saya dapatkan dari penjelasan Pak Prabowo,” ucap Muzani. 

    PDIP Tetap Oposisi atau Gabung Koalisi? 

    Usai pertemuan tersebut, Muzani melempar sinyal bahwa PDIP tetap berada di luar pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

    “Ya kira-kira seperti itu, pokoknya begitu [PDIP tetap di luar pemerintahan],” ungkapnya. 

    Meski demikian, Muzani mengatakan pada prinsipnya Megawati berharap bahwa pemerintahan Prabowo bisa berjalan efektif setelah dilantik pada 20 Oktober 2024 lalu.

    “Pada prinsipnya Ibu Megawati berharap agar masa kepresidenan Pak Prabowo bisa efektif sebagai Kepala Pemerintahan dan Kepala Negara yang menggunakan kekuatannya untuk kepentingan rakyat Indonesia,” urainya.

    Sebab itu, dia pun menerangkan bahwa PDIP disebutkan terbuka jika Prabowo ingin merajut kerjasama. Terlebih, jika tujuannya untuk memperkuat pemerintahan meski memang posisinya berada di luar pemerintahan.

    “Karena itu jika dianggap perlu silakan menggunakan PDIP sebagai instrumen yang juga bisa digunakan untuk memperkuat pemerintahan, tetapi tidak dalam posisi dalam koalisi,” pungkas Muzani.

    Rencana Lama yang Baru Terealisasi 

    Politikus PDI Perjuangan Guntur Romli mengungkapkan bahwa Presiden Ke-5 Republik Indonesia Megawati Soekarnoputri dengan Presiden Prabowo Subianto sudah merencanakan pertemuan sejak lama.

    Namun karena kesibukan masing-masing, pertemuan antara Ketua Umum PDI Perjuangan dan Ketua Umum Partai Gerindra itu baru bisa terlaksana pada Senin (7/4/2025) malam. 

    “Meski kedatangan Presiden Prabowo ke kediaman Ibu Megawati bersifat mendadak, tetapi antara Ibu Megawati dan Presiden Prabowo sebenarnya sudah merencanakan pertemuan sejak lama,” kata Guntur dilansir dari Antara, Rabu (9/4/2025).

    Rencana pertemuan itu, kata dia, di antaranya dibahas ketika momen silaturahmi Ketua MPR RI sekaligus Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani ke kediaman Megawati pada 25 Desember 2024. Saat itu Megawati menitipkan obat minyak gosok untuk Prabowo kepada Muzani.

    Dalam berbagai kesempatan, menurut dia, Megawati sering menyebutkan bahwa dirinya merasa tidak memiliki hambatan berkomunikasi dengan Prabowo, meskipun posisi politik partai berlambang banteng moncong putih itu berada di luar pemerintahan.

    Sebagai tokoh nasional, dia mengatakan keduanya membahas masalah-masalah strategis nasional terutama hal-hal yang menyangkut keselamatan dan kesejahteraan rakyat dalam bingkai negara hukum Pancasila.

    Ke depannya, menurut dia, Megawati dan Prabowo berkomitmen untuk terus menjalin komunikasi dan koordinasi, terkait hal yang menyangkut kepentingan-kepentingan strategis nasional dan internasional yang akan berdampak kepada nasib rakyat dan masa depan bangsa.

    “Ibu Megawati dan Presiden Prabowo melangsungkan pembicaraan empat mata selama sekitar 1,5 jam,” kata dia.

    Direktur Eksekutif Akar Rumput Strategic Consulting (ARSC) Dimas Oky Nugroho mengemukakan bahwa pertemuan itu bisa memperkuat kolaborasi lintas partai politik dalam menghadapi berbagai tantangan ke depan.

    Menurutnya, Prabowo telah menampilkan peran sebagai pemimpin nasional yang inklusif dan strategis melalui pertemuannya dengan Megawati tersebut.

    “Pertemuan ini telah menunjukkan kepada publik dan masyarakat luas, bahwa seorang Presiden harus mampu memainkan peran dan tanggung jawab kepemimpinan nasionalnya, sebagai sebuah national display, secara bijaksana, kohesif dan cerdas,” tuturnya di Jakarta, Rabu (9/4/2025).

    Dia juga berharap pertemuan Megawati dan Prabowo tersebut tidak hanya simbolik saja tetapi juga harus tercermin dalam kualitas pemerintahan ke depan.

    “Harapannya, pertemuan dan soliditas politik yang dibangun ini tentunya harus berdampak pada kapasitas dan kualitas pemerintahan, atau aspek governability, dalam menjalankan mandat rakyat, menjaga kepentingan nasional, sekaligus merespon berbagai isu dan tantangan negara-bangsa baik domestik maupun global,” katanya.

  • Isu Politik-Hukum Terkini: Pertemuan Prabowo-Megawati hingga PPDS RSHS

    Isu Politik-Hukum Terkini: Pertemuan Prabowo-Megawati hingga PPDS RSHS

    Jakarta, Beritasatu.com – Sejumlah isu politik dan hukum pada Rabu (9/4/2025) menjadi perbincangan hangat pembaca Beritasatu.com. Berita terkait pertemuan Prabowo-Megawati menarik perhatian pembaca.

    Berita politik dan hukum lainnya, yakni terkait kunjungan menteri Kabinet Merah Putih ke kediaman mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi), kasus polisi ditembak TNI di Lampung, dugaan pertemuan Djoko Tjandra dan Harun Masiku, hingga kasus dokter PPDS Unpad yang perkosa keluarga pasien di RSHS.

    Isu Politik-Hukum Beritasatu.com

    1. Prabowo-Megawati Bertemu, Gerindra: PDIP Tetap di Luar Pemerintahan

    Partai Gerindra memastikan PDI Perjuangan akan tetap berada di luar pemerintahan meski Presiden Prabowo Subianto sudah bertemu Megawati Soekarnoputri di kediamannya, Jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat pada Senin (7/4/2025) malam.

    Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan Ketua Umum PDIP Megawati akan tetap mendukung Prabowo-Gibran Rakabuming Raka dari luar pemerintah.

    2. Setelah Bahlil dan Wihaji, Giliran Zulhas Kunjungi Jokowi di Solo

    Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menemui Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi) di kediamannya di Jalan Kutai Utara No.1, Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Solo, Jawa Tengah, Rabu (9/4/2025).

    Pantauan Beritasatu.com, pria yang akrab disapa Zulhas itu tiba bersama istrinya di kediaman Jokowi sekitar pukul 10.35 WIB dan langsung dipersilakan masuk. Pertemuan sendiri berlangsung tertutup.

    Selang 1,5 jam kemudian Zulhas dan istri keluar diantar Jokowi dan Iriana. Kepada awak media yang menunggu ia mengatakan datang untuk silaturahmi lantaran selama momen Lebaran belum sempat halalbihalal dengan Jokowi.

    3. Polisi Ditembak di Lampung, Keluarga Tuntut Hukuman Mati Oknum TNI

    Selain berita terkait pertemuan Prabowo-Megawati, isu politik dan hukum lainnya, yakni keluarga tiga anggota polisi yang menjadi korban penembakan oleh oknum TNI di Way Kanan, Lampung, (kasus polisi ditembak TNI di Lampung) mendatangi Detasemen Polisi Militer (Denpom) Lampung pada Rabu (9/4/2025). Mereka datang untuk mempertanyakan perkembangan proses hukum terhadap pelaku dan menuntut hukuman mati serta sidang yang disiarkan secara langsung di televisi.

    Didampingi tim kuasa hukum dari Hotman Paris 911, keluarga korban disambut langsung oleh Komandan Denpom Lampung, Mayor CPM Haru Prabowo, di Teluk Betung Selatan, Bandar Lampung. Pertemuan tersebut berlangsung secara tertutup.

    4. KPK Dalami Dugaan Pertemuan Djoko Tjandra dan Harun Masiku

    Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah mendalami dugaan pertemuan antara Djoko Soegiarto Tjandra (DST) dan Harun Masiku (HM) di Kuala Lumpur, Malaysia. Dugaan ini mencuat saat KPK memeriksa Djoko sebagai saksi dalam kasus dugaan suap pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR periode 2019–2024 pada Rabu (9/4/2025).

    KPK belum mengungkap secara rinci waktu maupun tujuan pertemuan tersebut. Namun, Tessa menyebut dugaan pembahasan dalam pertemuan itu berkaitan dengan permintaan bantuan dari Djoko Tjandra kepada Harun Masiku.

    Sementara itu, Djoko Tjandra membantah mengenal Harun Masiku. Ia menyatakan tidak tahu-menahu terkait keberadaan Harun maupun dugaan keterlibatannya dalam kasus yang sedang ditangani KPK.

    5. Kasus Dokter PPDS RSHS Perkosa Pasien, Korban Jadi 3 Orang

    Polisi mengungkap korban pemerkosaan Priguna Anugrah Pratama atau PAP (31), dokter residen program pendidikan dokter spesialis (PPDS) Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran (FK Unpad) menjadi tiga orang. Selain FH (21), keluarga pasien di RSUP Hasan Sadikin (RSHS) Bandung, dua korban lainnya merupakan pasien RSHS.

    Direktur Direktorat Reserse Kriminal Umum (Dirreskrimum) Polda Jawa Barat, Kombes Pol Surawan, mengungkapkan ketiga korban mengalami tindak pemerkosaan di waktu yang berbeda.

    Demikian isu politik dan hukum terkini Beritasatu.com, di antaranya terkait pertemuan Prabowo-Megawati.

  • Prabowo Hapus Kuota Impor, Banggar DPR: Momentum Reformasi Kebijakan Perdagangan – Halaman all

    Prabowo Hapus Kuota Impor, Banggar DPR: Momentum Reformasi Kebijakan Perdagangan – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah menilai bahwa arahan Presiden Prabowo Subianto untuk menghapus kuota impor, utamanya terhadap komoditas yang menyangkut hajat hidup orang banyak adalah angin segar bagi perbaikan tata kelola impor.

    “Momentum ini juga bisa menjadi reformasi menyeluruh atas kebijakan perdagangan internasional Indonesia,” kata Said saat dikonfirmasi pada Rabu (9/4/2025).

    Said menekankan pentingnya pendekatan makroekonomi dalam merancang kebijakan impor agar neraca perdagangan tetap dalam kondisi surplus dan cadangan devisa negara tetap terjaga.

    “Kebijakan tarif yang dilakukan oleh Presiden Trump saat ini salah satu tujuannya adalah menjaga agar neraca perdagangan mereka tidak defisit kian mendalam,” ujarnya.

    Selain itu, dia menyatakan bahwa impor seharusnya bersifat sementara, hanya ketika kebutuhan dalam negeri belum bisa dipenuhi. 

    Dalam jangka panjang, Indonesia harus bisa memproduksi sendiri kebutuhan tersebut, terutama di sektor strategis seperti pangan dan energi.

    Said juga menegaskan, kebijakan impor harus sejalan dengan penguatan industri nasional. Salah satunya adalah meningkatkan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN).

    “Kita harus belajar dari tergerusnya produk tekstil nasional karena banjirnya produk impor tidak terulang, apalagi terjadi di sektor sektor lainnya,” ucapnya.

    Tak hanya itu, Said menekankan pentingnya diversifikasi sumber impor. Ketergantungan pada satu atau dua negara dapat membahayakan stabilitas pasokan. 

    Oleh karena itu, kata dia, perluasan negara mitra menjadi langkah strategis untuk menjamin keamanan rantai pasok.

    Ketua DPP PDIP ini juga mendorong deregulasi kebijakan impor, khususnya untuk pangan dan energi. 

    Hal ini, menurut Said, diharapkan bisa mempermudah akses masyarakat terhadap komoditas penting tersebut, sekaligus menekan harga agar lebih terjangkau dan tidak membebani fiskal negara.

    Lebih lanjut, Said menambahkan bahwa Indonesia telah meratifikasi perjanjian perdagangan bebas (Free Trade Agreement/FTA) dengan sedikitnya 18 negara dalam berbagai skema, baik bilateral, regional, maupun multilateral. 

    “Skema FTA ini harus mampu meningkatkan Revealed Comparative Advantage (RCA) barang-barang Indonesia. Dengan demikian, manfaat kita meratifikasi FTA memberi manfaat scale up perekonomian nasional,” ucapnya.

    Diketahui, permintaan penghapusan kuota impor disampaikan Prabowo dalam forum Sarasehan Ekonomi bertajuk “Memperkuat Daya Tahan Ekonomi Indonesia di Tengah Gelombang Perang Tarif Perdagangan” di Menara Mandiri, Sudirman, Jakarta, Selasa (8/4/2025).

    Prabowo meminta kepada jajaran para menteri untuk membuka kuota impor kepada pelaku usaha.

    “Saya minta Menteri Pertanian, Menteri Perdagangan tidak usah ada kuota-kuota. Siapa mau impor daging, silahkan boleh impor. Mau impor apa silahkan buka saja. Terakhir kita (konsumen) juga pandai kok. Bikin kuota-kuota, habis itu perusahaan A, B, C yang hanya ditunjuk yang hanya boleh impor, enak saja,” kata Prabowo.

    SARASEHAN EKONOMI – Presiden Prabowo Subianto menggelar Sarasehan Ekonomi di Menara Mandiri, Sudirman, Jakarta, Selasa (8/4/2025). Sarasehan Ekonomi menjadi upaya memperkuat kondisi ekonomi Indonesia di tengah perang tarif perdagangan. (Tangkapan Layar Youtube)

    Selain itu, Prabowo juga meminta Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan Menteri Keuangan untuk menghilangkan batasan menyoal kuota impor.

    Terlebih, mengenai pertimbangan kuota impor untuk produk-produk yang menyangkut hajat hidup orang banyak.

    Meski begitu, Prabowo tetap memberikan syarat bagi para calon pengusaha yang akan impor barang ke Tanah Air tanpa kuota.

    “Siapa yang mampu dan siapa yang mau impor silakan. Tidak lagi kita tunjuk-tunjuk hanya ini yang boleh, itu tidak boleh. Itu salah satu upaya kita untuk merampingkan dan memudahkan iklim usaha,” ungkapnya.

    Dengan langkah menghilangkan kuota impor, Prabowo ingin menjaga kemudahan iklim investasi di dalam negeri dan mempermudah akses pengusaha.

  • Kemarin, Prabowo lawatan ke lima negara hingga PDIP di luar koalisi

    Kemarin, Prabowo lawatan ke lima negara hingga PDIP di luar koalisi

    Jakarta (ANTARA) – Beragam peristiwa politik terjadi di Indonesia, Rabu (9/4), mulai dari Presiden Prabowo Subianto melakukan rangkaian lawatan luar negeri ke lima negara hingga posisi PDI Perjuangan berada di luar koalisi pemerintahan.

    Berikut ini lima berita politik menarik pilihan ANTARA.

    1. Prabowo bertolak ke UAE awali lawatan lima negara di Timur Tengah

    Presiden Prabowo Subianto bertolak dari Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu dini hari, untuk mengawali rangkaian lawatan luar negeri ke lima negara di kawasan Timur Tengah, yaitu Uni Emirat Arab (UAE), Turki, Mesir, Qatar, dan Jordania.

    Pesawat Kepresidenan PK-GRD yang mengangkut Presiden Prabowo beserta rombongan lepas landas sekitar 01.00 WIB, Rabu dini hari, dan dijadwalkan mendarat di Abu Dhabi, UAE, pukul 06.00 waktu setempat. Waktu antara Jakarta dan Abu Dhabi terpaut tiga jam dengan lebih dulu Jakarta.

    Selengkapnya baca di sini.

    2. Muzani: Megawati dukung pemerintahan Prabowo dari luar koalisi

    Ketua MPR RI sekaligus Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan Presiden Ke-5 RI sekaligus Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri akan mendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dari luar koalisi.

    “Ibu Mega mengharapkan agar masa kepresidenan Pak Prabowo yang telah dilantik pada tanggal 20 Oktober 2024 bisa efektif, untuk kebaikan dan kesejahteraan rakyat. Karena itu jika dianggap perlu silakan menggunakan PDI sebagai instrumen yang juga bisa digunakan untuk memperkuat pemerintahan tetapi tidak dalam posisi dalam koalisi,” kata Muzani di Gedung DPR/MPR, Jakarta, Rabu.

    Selengkapnya baca di sini.

    3. PDIP ungkap Megawati dan Prabowo sudah berencana bertemu sejak lama

    Politikus PDI Perjuangan Guntur Romli mengungkapkan bahwa Presiden Ke-5 Republik Indonesia Megawati Soekarnoputri dengan Presiden Prabowo Subianto sudah merencanakan pertemuan sejak lama.

    Namun karena kesibukan masing-masing, pertemuan antara Ketua Umum PDI Perjuangan dan Ketua Umum Partai Gerindra itu baru bisa terlaksana pada Senin (7/4) malam. Adapun pertemuan itu dilaksanakan di kediaman Megawati, Jalan Teuku Umar, Jakarta.

    Selengkapnya baca di sini.

    4. Panglima TNI kirim 1.090 prajurit jalankan misi perdamaian di Lebanon

    Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto mengirimkan 1.090 prajurit ke Lebanon untuk menjalankan misi perdamaian, Rabu.

    Ke-1.090 pasukan yang terdiri dari berbagai korps itu tergabung dalam Satuan Tugas (Satgas) Kontingen Garuda (Konga) Unifil Tahun Anggaran 2025.

    Selengkapnya baca di sini.

    5. Menteri PANRB dan Mensos bahas akselerasi pembangunan sekolah rakyat

    Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widyantini bersama Menteri Sosial Saifullah Yusuf membahas percepatan pembangunan sekolah rakyat sebagai upaya pemerataan akses pendidikan yang berkualitas bagi masyarakat miskin dan miskin ekstrim di seluruh Indonesia.

    Adapun rencana penyelenggaraan Program Sekolah Rakyat dijadwalkan mulai tahun ajaran 2025/2026.

    Selengkapnya baca di sini.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2025