partai: PDIP

  • Hakim Tolak Eksepsi Hasto Kristiyanto dalam Kasus Harun Masiku

    Hakim Tolak Eksepsi Hasto Kristiyanto dalam Kasus Harun Masiku

    loading…

    Majelis hakim Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak menerima eksepsi atau nota keberatan yang diajukan oleh Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dan pengacaranya. Foto/Danandaya

    JAKARTA – Majelis hakim Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak menerima eksepsi atau nota keberatan yang diajukan oleh Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dan pengacaranya. Adapun Hasto merupakan terdakwa kasus dugaan suap proses Pergantian Antarwaktu (PAW) Anggota DPR 2019-2024 Harun Masiku dan perintangan penyidik.

    “Mengadili, menyatakan keberatan penasihat hukum Terdakwa Hasto Kristiyanto tidak dapat diterima,” ujar Hakim Rios Rahmanto di ruang sidang, Jumat (11/4/2025).

    Maka itu, dengan tidak diterima nota keberatan ini makas persidangan akan dilanjutkan ke pemeriksaan saksi-saksi. “Memerintahkan penuntut umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara nomor 36/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst atas nama Terdakwa Hasto Kristiyanto berdasarkan surat dakwaan pu tersebut di atas,” tuturnya.

    Sekadar informasi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendakwa Hasto telah melakukan perintangan penyidikan kasus yang menyeret Harun Masiku. Perintangan tersebut berupa perintah untuk merendam handphone (HP) dan meminta Harun Masiku standby di DPP PDIP.

    Adapun, untuk perintangan penyidikan, Hasto didakwa dengan Pasal 21 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHAP.

    Sedangkan untuk suap, didakwa dengan Pasal 5 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

    (rca)

  • Menelisik Misi Prabowo usai Bertemu Megawati hingga Safari ke Luar Negeri

    Menelisik Misi Prabowo usai Bertemu Megawati hingga Safari ke Luar Negeri

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto mengunjungi sejumlah negara ketika pemerintah Indonesia sedang dibayang-bayangi oleh kebijakan tarif resiprokal Presiden Amerika Serikat, Donald Trump.

    Awal pekan ini, Prabowo memang sedang sibuk melakukan konsolidasi. Tidak hanya karena tarif Trump, kondisi ekonomi domestik yang sedang diuji oleh berbagai persoalan mulai dari sektor padat karya, pemutusan hubungan kerja secara massal, pelemahan rupiah, hingga kinerja indeks harga saham gabungan alias IHSG yang jeblok.

    Sementara itu, dari sisi politik, pemerintahan Prabowo juga menghadapi beberapa kali guncangan. Hampir 6 bulan memimpin, stabilitas politik Indonesia masih ringkih. Konflik politik antara Megawati Soekarnoputri dengan Presiden ke 7 Joko Widodo (Jokowi) tidak kunjung reda, belum lagi gelombang demonstrasi yang datang silih berganti berpotensi mengganjal program-program prioritas pemerintah.

    Di tengah situasi tersebut, Prabowo mulai membuka kanal-kanal komunikasi. Apalagi, dia juga beberapa kali mengeluhkan pola kerja tim komunikasinya yang tidak optimal. Prabowo akhirnya turun tangan secara langsung. Dia berbicara kepada semua kalangan, pemimpin redaksi media massa konvensional, hingga rival politiknya pada 3 kali pemilihan presiden, Megawati Soekarnoputri.

    Presiden Prabowo Subianto dan Megawati Soekarnoputri./Ist

    Pertemuan antara Prabowo dengan Megawati terjadi pada  Senin (7/4/2025) lalu. Keduanya berbincang 4 mata mengenai kondisi politik dan ekonomi mutakhir. Tidak lama. Hanya sekitar 1,5 jam. Namun lertemuan itu membahas banyak persoalan, mulai dari tarif Trump hingga masukan Megawati dalam penanganan krisis ekonomi. 

    Megawati adalah Ketua Umum PDIP, satu-satunya partai parlemen yang berada di luar pemerintahan Prabowo Subianto. Pada Pilpres 2024 lalu, Mega bersebrangan dengan Prabowo. Hubungan keduanya bahkan sempat memanas imbas penahanan Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto. Mega sempat meminta kepala daerah dari PDIP memboikot retret di Magelang. 

    Namun demikian, hubungan antara Mega dan Prabowo kembali mencair. Puncaknya, ketika perayaan Idulfitri. Putra Prabowo, Didiet Hediprasetyo Djojohadikusumo mengunjungi rumah Megawati. Setelah Didiet, Prabowo akhirnya bertemu dengan Megawati pada tanggal 7 April 2025.

    Pertemuan antara kedua tokoh politik itupun mendapat respons positif semua elite politik. Sekretaris Jenderal alias Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani mengungkap Koalisi Indonesia Maju atau KIM Plus, salah satunya.

    “Setiap pertemuan itu bukan hanya rakyat yang menganggap itu positif, semua partai koalisi kami juga menganggap itu sesuatu yang positif,” terangnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, pada Rabu (9/4/2025).

    Muzani berujar bahwa Prabowo memiliki kewenangan untuk bertemu dengan siapapun itu, termasuk juga dengan Megawati, mengingat dia merupakan presiden terdahulu yang juga ketua umum partai politik pemenang Pemilu 2024. “Sehingga Pak Prabowo merasa itu bagian dari upaya untuk menguatkan posisi pemerintahan,” sebut Muzani.

    Konsolidasi Palaku Usaha 

    Selain dengan tokoh politik, Presiden Prabowo juga terus berupaya melakukan konsolidasi di sektor perekonomian. Dia meminta masukan kepada para pelaku usaha, investor, dan ekonom dalam acara sarasehan yang berlangsung pada Selasa (8/4/2025). Prabowo secara spesifik menyinggung tentang sikap sejumlah negara terhadap kebijakan tarif Trump.

    Prabowo menyatakan keprihatinannya terhadap situasi global yang saat ini mengalami goncangan besar akibat kebijakan proteksionisme dari sejumlah negara besar, termasuk Amerika Serikat (AS). Dia menegaskan pentingnya negara untuk membangun kekuatan ekonomi yang mandiri di tengah ketidakpastian dunia.

    “Goncangan dunia akibat negara yang ekonominya terserang membuat kebijakan peningkatan tarif yang begitu tinggi kepada banyak negara. Ini bisa dikatakan menimbulkan ketidakpastian dunia sehingga banyak negara cemas,” ujarnya dalam forum tersebut.

    Infografis tarif Trump./JIBI-Bisnis

    Prabowo menyinggung kembali pesan para pendiri bangsa, yang menurutnya telah lama menekankan pentingnya berdiri di atas kaki sendiri dalam aspek ekonomi. “Saya sudah ingatkan, mari kita bangun ekonomi kita dengan sasaran berdiri di atas kaki kita sendiri,” tegasnya.

    Tak hanya itu, Kepala Negara juga menyatakan bahwa pemerintah akan membuka ruang diskusi seluas-luasnya. “Kami bukan kesempatan untuk ada tanggapan, ada sanggahan, ada pertanyaan kami terbuka, jaman sekarang kami terbuka untuk masukan. Kami tak menghentikan kritik, karena kritik itu bagus,” katanya.

    Namun, Prabowo juga menegaskan bahwa jika ada program atau kebijakan yang dianggap tidak rasional, maka harus dilakukan klarifikasi dan penjelasan yang transparan kepada publik. “Jika suatu program menciptakan kondisi yang tak rasional maka harus diadakan klarifikasi atau penjelasan,” pungkas Prabowo. 

    Temui MBZ hingga Erdogan 

    Sebagai langkah antisipasi lainnya, Prabowo juga langsung melakukan kunjungan kenegaraan ke sejumlah negara. Safari Prabowo itu berlangsung setelah pertemuan dengan Megawati dan pelaku usaha. Ada lima negara yang dikunjungi Prabowo. Seluruhnya di kawasan Timur Tengah. Kelima negara itu antara lain, Uni Emirat Arab (UAE), Turki, Mesir, Qatar, dan Jordania.

    Dalam catatan Bisnis, pesawat kepresidenan PK-GRD yang mengangkut Presiden Prabowo beserta rombongan lepas landas dari Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, sekitar pukul 01.00 WIB, Rabu dini hari, dan dijadwalkan mendarat di Abu Dhabi, UAE, pukul 06.00 waktu setempat. 

    Presiden Prabowo menyebut tujuannya melawat ke lima negara di Timur Tengah itu berkaitan dengan urusan konsultasi situasi di Gaza, serta merupakan kunjungan kenegaraan.

    “Pertama, saya akan ke Abu Dhabi, UAE, untuk bertemu dengan Presiden UAE Sheikh Mohamed bin Zayed (MBZ) untuk melakukan konsultasi tukar-menukar pikiran tentang perkembangan geopolitik dan geoekonomi dunia sekarang-sekarang,” kata Presiden Prabowo dilansir dari Antara, Rabu (9/4/2025).

    Presiden Prabowo Subianto dan Mohamed bin Zaye./Ist

    Presiden melanjutkan agenda keduanya setelah dari UAE ialah kunjungan kenegaraan balasan ke Turki. “Dari situ, saya akan terbang langsung ke Ankara melaksanakan kunjungan kenegaraan sebagai balasan kunjungan Presiden Turki [Reccep Tayyip Erdogan] ke Indonesia beberapa saat lalu,” kata Prabowo.

    Dari Ankara, Presiden melanjutkan perjalanan ke Antalya, Turki, untuk memenuhi undangan menghadiri Antalya Diplomatic Forum, yang juga dihadiri oleh sejumlah presiden dan pemimpin negara dunia. 

    “Di situ, saya akan lakukan konsultasi dengan beliau (Presiden Erdogan) tentang beberapa hal, geopolitik dan geoekonomi, kerja sama industri, perdagangan, pendidikan dan kebudayaan. Kita punya hubungan yang cukup luas dan komprehensif dengan Turki,” kata Presiden.

    Dari Turki, Presiden melanjutkan lawatannya ke Kairo, Mesir, untuk menemui dan berkonsultasi dengan Presiden Mesir Abdel Fattah al-Sisi pada 12 April.

    “Dari Kairo, saya akan terbang ke Doha, Qatar, melaksanakan kunjungan kenegaraan dan untuk menyelesaikan kesepakatan antara Qatar dan Indonesia, juga tanda tangan berbagai perjanjian dan kesepakatan yang cukup strategis bagi kedua negara,” ujar Presiden.

    Terakhir, Presiden menutup rangkaian lawatan luar negerinya dengan mendarat di Amman, Jordania, untuk bertemu dan berkonsultasi dengan Raja Jordania Abdullah II bin Al-Hussein.

  • Pemerintahan Prabowo Harus Efisiensi Akibat Jokowi Salah Urus Negara

    Pemerintahan Prabowo Harus Efisiensi Akibat Jokowi Salah Urus Negara

    PIKIRAN RAKYAT – Politikus PDI Perjuangan (PDIP) Guntur Romli, membacakan surat dari Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto yang ditulis di dalam rumah tahanan (rutan) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dalam surat yang dititipkan kepada Guntur, Hasto menyinggung sejumlah hal, mulai dari refleksi spiritual di rumah tahanan hingga kritik tajam terhadap pemerintahan Joko Widodo (Jokowi).

    Sebagaimana diketahui, Hasto sedang menjalani persidangan kasus dugaan suap Pergantian Antar Waktu (PAW) anggota DPR periode 2019-2024 dan perintangan penyidikan perkara Harun Masiku.

    Apa Isi Surat Hasto?

    Hasto memulai suratnya dengan ucapan selamat Idulfitri 1446 Hijriah dan permohonan maaf lahir batin. Ia menceritakan kesehariannya di dalam tahanan yang sering berolahraga dan berpuasa.

    “Hasto Kristiyanto selalu mendoakan bangsa dan negara khususnya bagi perjuangan terhadap nilai-nilai keadilan kemanusiaan dan kemerdekaan bagi setiap anak bangsa agar bebas dari rasa takut untuk berbicara,” tulis Hasto dalam surat yang dibacakan Guntur di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat, Jumat, 11 April 2025.

    “Doa tersebut diiringi puasa khusus termasuk 36 jam tidak makan, tidak minum yang ditempatkan sebagai bagian dari penggemblengan jiwa dan raga, jadi mas Hasto di tahanan itu beratnya turun 6 kilogram karena rajin puasa dan rajin olahraga,” ucap Guntur melanjutkan surat Hasto.

    Berada di tahanan KPK, Guntur menyebut Hasto terus mengobarkan semangat juang, olah spiritual, dan berolahraga secara teratur sehingga hidup semakin disempurnakan. Selain itu, Hasto juga merasakan kristalisasi nilai dan semangat yang membuatnya tidak takut berjuang bagi keadilan, kemanusiaan, dan kemerdekaan.

    “Bangsa akan semakin kuat karena energi positif seluruh anak bangsanya,” kata Hasto.

    Kritik Keras ke Pemerintahan Jokowi

    Di dalam suratnya, Hasto menyampaikan kritik tajam terhadap kepemimpinan Presiden ke-7 RI Jokowi. Ia menilai kesulitan ekonomi yang kini dihadapi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto merupakan dampak langsung dari salah urus di masa Jokowi.

    “Jadi segala dampak yang terjadi kesulitan ekonomi, terpaksa efisiensi pada pemerintahan pak Prabowo sekarang karena akibat dari salah urus negara yang dilakukan oleh Joko Widodo,” ujar Hasto di dalam suratnya.

    Hasto menyampaikan, untuk menghadapi berbagai tantangan perekonomian saat ini, seluruh komponen bangsa harus bersatu dan bekerja sama untuk mengatasi berbagai kesulitan akibat abuse of power pada pemerintahan periode sebelumnya.

    “Terus gelorakan pentingnya supremasi hukum, tanpa ada hukum yang berkeadilan tidak ada kemakmuran. Membiarkan berbagai ketidakadilan sama saja dengan membunuh masa depan,” ujar Hasto.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Hakim Tolak Eksepsi Hasto Kristiyanto, Sidang Lanjut ke Pembuktian

    Hakim Tolak Eksepsi Hasto Kristiyanto, Sidang Lanjut ke Pembuktian

    Jakarta

    Majelis hakim menolak eksepsi atau nota keberatan Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto. Sidang kasus dugaan suap pengurusan penggantian antarwaktu (PAW) anggota DPR untuk Harun Masiku dan perintangan penyidikan itu dilanjutkan ke tahap pembuktian.

    “Mengadili, menyatakan keberatan penasihat hukum Terdakwa Hasto Kristiyanto tidak dapat diterima,” ujar ketua majelis hakim Rios Rahmanto saat membacakan amar putusan sela di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Jumat (11/4/2025).

    Hakim menyatakan eksepsi Hasto masuk materi pokok perkara. Hakim memerintahkan jaksa menghadirkan saksi dalam sidang selanjutnya.

    “Memerintahkan penuntut umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara nomor 36/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst atas nama Terdakwa Hasto Kristiyanto berdasarkan surat dakwaan penuntut umum tersebut di atas,” imbuh hakim.

    KPK sebelumnya mendakwa Hasto merintangi penyidikan kasus dugaan suap dengan tersangka Harun Masiku. Hasto disebut menghalangi KPK menangkap Harun Masiku, yang jadi buron sejak 2020.

    Selain itu, Hasto didakwa menyuap mantan komisioner KPU Wahyu Setiawan Rp 600 juta. Jaksa mengatakan suap itu diberikan agar Wahyu Setiawan mengurus penetapan pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR periode 2019-2024 Harun Masiku.

    Hasto didakwa memberi suap bersama-sama orang kepercayaannya, Donny Tri Istiqomah dan Saeful Bahri, kemudian juga Harun Masiku. Donny saat ini sudah ditetapkan sebagai tersangka, lalu Saeful Bahri telah divonis bersalah dan Harun Masiku masih menjadi buron.

    (mib/zap)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • TB Hasanuddin Pertanyakan Rencana Evakuasi Warga Gaza ke RI: Kebutuhan Mendesak atau Agenda Trump? – Halaman all

    TB Hasanuddin Pertanyakan Rencana Evakuasi Warga Gaza ke RI: Kebutuhan Mendesak atau Agenda Trump? – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Anggota Komisi I DPR RI Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) Mayjen TNI (Purn) TB Hasanuddin, menanggapi rencana Presiden Prabowo Subianto untuk mengevakuasi 1.000 warga Gaza ke Indonesia.

    TB Hasanuddin memberikan apresiasi, namun mengingatkan agar hal tersebut dilakukan dengan perhitungan yang sangat matang.

    “Mengevakuasi mereka itu niat baik yang harus diapresiasi. Tapi harus dipertimbangkan secara matang. Apakah mereka yang dievakuasi itu warga Palestina yang sakit, terluka, dan bisa dipulihkan, lalu dengan mudah kembali ke tanah airnya?” ujar dia kepada wartawan, Jumat (11/4/2025).

    TB Hasanuddin menyoroti kemungkinan bahwa Israel akan menghalangi warga Palestina yang telah dirawat di Indonesia untuk kembali ke tanah airnya, yang justru bisa berujung pada pelemahan eksistensi warga Palestina di wilayahnya sendiri.

    “Kalau mereka tidak bisa kembali, justru ini bisa sejalan dengan upaya penghapusan etnis (genosida) yang dilakukan Israel. Karena tujuan Israel adalah merebut wilayah dan mengusir warga Palestina,” ujarnya.

    TB Hasanuddin juga mempertanyakan, apakah evakuasi besar-besaran ini merupakan kebutuhan mendesak dari warga Palestina, atau justru agenda terselubung pihak luar.

    “Apa yang sebenarnya dibutuhkan Palestina? Apakah bantuan medis, logistik, atau evakuasi besar-besaran seperti yang pernah diusulkan Donald Trump? Kalau itu sejalan dengan ide Trump, patut kita waspadai. Karena pasti ada tujuan lain di baliknya,” ucapnya.

    Ia menegaskan bahwa jika proses evakuasi tidak disertai dengan jaminan pemulangan, maka sebaiknya langkah tersebut ditunda.

    “Mengevakuasi ribuan orang ke Indonesia harus dipikirkan dampak, efek, dan mekanisme pemulangannya. Kalau tidak bisa kembali, sebaiknya jangan dilakukan. Biarkan mereka merdeka di negerinya sendiri, dan kita harus mendukung sepenuhnya,” ujarnya.

    Di sisi lain, TB Hasanuddin menegaskan bahwa mendukung kemerdekaan Palestina adalah bagian dari amanat konstitusi bangsa Indonesia, sebagaimana tertuang dalam Pembukaan UUD 1945.

    “Tugas sejarah kita adalah mendorong dan mendukung bangsa-bangsa untuk merdeka. Itu jelas disebutkan dalam Pembukaan UUD 1945. Maka dari itu, dalam konteks kemerdekaan Palestina, Indonesia wajib memberikan dukungan, termasuk bantuan kemanusiaan,” ucapnya.

    Ia menegaskan bahwa kemerdekaan Palestina adalah hak dasar yang harus diwujudkan, yakni merdeka di tanah air mereka sendiri, bukan di tempat lain.

    “Kemerdekaan itu harus didapatkan oleh bangsa Palestina, merdeka di tanahnya sendiri yang menjadi hak mereka. Kita tidak boleh membiarkan mereka terusir,” tandasnya.

    Diberitakan sebelumnya Presiden Prabowo Subianto menyatakan Indonesia siap berperan lebih aktif untuk menyelesaikan konflik di Gaza dan kawasan Timur Tengah.

    Presiden juga menyampaikan kesiapan Indonesia untuk membantu korban luka, anak-anak, dan warga sipil Palestina yang terdampak konflik.

    Ia juga menginstruksikan Menteri Luar Negeri untuk segera berdiskusi dengan pihak Palestina dan pihak-pihak terkait guna membahas mekanisme tersebut.

    Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, sebelum bertolak ke Abu Dhabi dalam rangkaian lawatan lima negara pada Rabu (9/4/2025) kemarin.

    “Kami siap mengevakuasi mereka yang luka-luka, mereka yang kena trauma, anak-anak yatim piatu, siapa pun yang oleh pemerintah Palestina dan pihak-pihak yang terkait di situ, mereka ingin dievakuasi ke Indonesia,” jelas Presiden.

    Namun, presiden menegaskan keberadaan para korban di Indonesia hanya bersifat sementara.

    “Pada saat mereka pulih sehat kembali, kondisi di Gaza sudah memungkinkan, mereka harus kembali ke daerah mereka asal,” tambah dia.

    Untuk itu, Prabowo menggarisbawahi pentingnya konsultasi dan koordinasi dengan para pemimpin kawasan terkait hal tersebut. 

    Ia juga menegaskan peran aktif Indonesia bukan hanya bentuk solidaritas, melainkan wujud komitmen terhadap kemanusiaan dan kemerdekaan Palestina.

    “Ini sesuatu yang rumit, yang tidak ringan, tapi komitmen Republik Indonesia dalam mendukung keselamatan rakyat Palestina, mendukung kemerdekaan Palestina, saya kira mendorong pemerintah Indonesia untuk berperan lebih aktif,” kata dia.

    Presiden Prabowo Subianto bertolak menuju Abu Dhabi, Persatuan Emirat Arab (PEA) atau Uni Emirat Arab, pada Rabu malam, (9/4/2025). (Sekretariat Presiden). (Sekretariat Presiden)

    Presiden juga menekankan Indonesia memiliki posisi strategis sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia meski Indonesia secara geografis berada jauh dari pusat konflik.

    Selain itu, menurutnya, Indonesia memiliki posisi sebagai negara nonblok yang bebas aktif dan diterima semua pihak karena mendapatkan kepercayaan dari dunia internasional.

    “Saya kira posisi ini membuat kita memang memiliki tanggung jawab. Karena itu saya sampaikan bahwa Indonesia siap bila diminta oleh semua pihak yang terlibat untuk berperan kami siap, berperan sesuai dengan kapasitas dan kemampuan Indonesia,” lanjutnya.

    Ia juga menjelaskan pemerintah Indonesia telah mengirimkan bantuan medis dan tim kesehatan yang saat ini bekerja di daerah konflik tersebut. 

    Presiden pun menyampaikan apresiasi atas dedikasi para tenaga kesehatan dan TNI yang telah bertugas di lapangan.

    “Kita juga sudah kirim tim medis yang terus bekerja di dalam Gaza dan kondisi yang cukup berbahaya, rumah sakit di mana kita kerja sering ditembaki. Kita bersyukur, saya terima kasih kepada prajurit-prajurit kita dari kesehatan, TNI yang bekerja di situ,” kata dia.

  • Menko Polkam: Pertemuan Prabowo-Megawati upaya jaga stabilitas politik

    Menko Polkam: Pertemuan Prabowo-Megawati upaya jaga stabilitas politik

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan mengatakan pertemuan antara Presiden RI Prabowo Subianto dan Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri menandai upaya bersama untuk terus menjaga stabilitas politik nasional.

    “Pertemuan tersebut berlangsung dalam suasana akrab dan penuh semangat kebangsaan,” kata Budi dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

    Dia pun mengaku hadir mendampingi dan menjembatani komunikasi antartokoh bangsa ini di kediaman Megawati yang berlokasi di Jalan Teuku Umar, Jakarta, pada Senin (7/4) malam.

    Dalam pertemuan itu, Presiden Prabowo hadir bersama sejumlah tokoh kabinet dan pimpinan partai politik, antara lain Menteri Luar Negeri Sugiono, Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad, dan Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani.

    Sementara Megawati didampingi oleh Menko Polkam dan beberapa elite PDIP.

    Budi menyebutkan sejumlah isu strategis turut dibahas dalam pertemuan tersebut, termasuk pentingnya menjaga soliditas dan persatuan bangsa di tengah dinamika tantangan global.

    “Diskusi juga mencakup pentingnya penguatan kelembagaan dan kesinambungan kebijakan strategis,” ujarnya.

    Menurutnya, pertemuan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat hubungan antar negarawan dan pemimpin bangsa, sekaligus menunjukkan komitmen bersama dalam membangun arah kebijakan yang inklusif, berkelanjutan, dan berpihak pada kepentingan nasional.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

  • Anggota DPR F-PDIP minta Bandara Jambi cek seluruh landasan usai ada gangguan

    Anggota DPR F-PDIP minta Bandara Jambi cek seluruh landasan usai ada gangguan

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi PDIP Edi Purwanto meminta pihak Bandara Sultan Thaha Jambi mengecek secara menyeluruh terhadap fasilitas landasan guna memastikan keselamatan penumpang dan aktivitas penerbangan setelah adanya gangguan pada landasan pacu.

    Dia pun mengaku sudah langsung berkomunikasi melalui telepon seluler dengan General Manager (GM) Bandara untuk menyampaikan permintaan tersebut. Adapun gangguan tersebut sempat menyebabkan terganggunya penerbangan.

    “Terkait dengan kejadian itu, saya langsung telefon Pak GM dan saya minta dilakukan pengecekan secara menyeluruh,” kata Edi di Jakarta, Kamis.

    Legislator dari Daerah Pemilihan (Dapil) Jambi itu meminta pihak bandara memastikan keselamatan penumpang dan seluruh kru dalam penerbangan di bandara Sultan Thaha Jambi. Menurut dia, aspek keselamatan harus menjadi prioritas utama yang harus dijamin.

    “Tidak ada kompromi dalam hal ini, prioritas utama kita adalah keselamatan. Keselamatan di dunia penerbangan harus zero tolerance,” katanya.

    Dia menyampaikan bahwa Komisi V DPR RI pun akan melakukan kunjungan kerja ke Jambi pada Senin (14/4). Menurut dia, kunjungan itu akan menjadi momen evaluasi terhadap adanya insiden tersebut hingga termasuk pengecekan aspek lainnya

    “Jadi pembahasan kita juga nanti untuk evaluasi bersama apa yang bisa kita lakukan untuk peningkatan sistem keamanan di Bandara Jambi,” katanya.

    Sebelumnya, Bandara Sultan Thaha Jambi memastikan penerbangan kembali normal setelah terjadinya gangguan pada landasan pacu yang mengakibatkan tertundanya sejumlah penerbangan, hingga tertunda sekitar dua jam.

    General Manager Bandara Sultan Thaha Jambi Ardon Marbun di Jambi, Kamis, mengatakan terjadi kendala teknis pada landasan efek panasnya terik matahari yang mengakibatkan roda pesawat menjadi lengket pada landasan sehingga tidak bisa terbang.

    “Kalau amblas tidak benar, kami menyebutnya landasan lendut karena panasnya matahari, pesawat itu berat sehingga roda pesawat lengket di landasan,” kata dia saat dikonfirmasi.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

  • Jokowi Siapkan Pengacara Hadapi Isu Ijazah, Politisi PDIP: Hanya Basa-basi dan Gertak Sambal

    Jokowi Siapkan Pengacara Hadapi Isu Ijazah, Politisi PDIP: Hanya Basa-basi dan Gertak Sambal

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Politikus PDIP, Ferdinand Hutahean, menanggapi rencana mantan presiden Jokowi, yang dikabarkan tengah menyiapkan tim kuasa hukum untuk menghadapi penyebar isu dugaan ijazah palsu.

    Dikatakan Ferdinand, langkah Jokowi tersebut tidak lebih dari sekadar ancaman yang tidak akan benar-benar dilakukan.

    “Menurut saya, apa yang dilakukan Jokowi, mengumpulkan pengacara untuk mengambil langkah hukum terkait persoalan ijazahnya itu, basa-basi dan gertak sambal,” ujar Ferdinand kepada fajar.co.id, Kamis (10/4/2025)

    Ferdinand mengatakan, jika Jokowi berani menempuh proses hukum, maka orang-orang akan menuntut pembuktian ijazahnya.

    Maka dari itu, ia menilai, jika memang ingin menyelesaikan polemik, seharusnya Jokowi cukup menunjukkan bukti otentik berupa ijazah aslinya kepada publik.

    “Kalau toh ujung-ujungnya pembuktian ijazah, kenapa tidak ditunjukkan saja, kan selesai persoalan. Kan semudah itu,” sebutnya.

    Tambahnya, apa yang dilakukan Jokowi itu hanya ingin menakuti pihak yang dikabarkan akan mendatangi UGM untuk mendapatkan data lokasi Kuliah Kerja Nyata (KKN) Jokowi.

    “Itu hanya untuk menakuti orang apalagi ini kak tanggal 15 rencananya akan ada yang mengecek UGM dan di mana Jokowi KKN ketika kuliah,” tandasnya.

    Ferdinand bilang, jika saja benar orang-orang seperti mantan dosen Universitas Mataram, Rismon Hasiholan Sianipar, mendatangi UGM, maka akan menjadi ancaman tersendiri bagi Jokowi.

    “Ini tentu ancaman besar bagi Jokowi, jadi saya pikir cara dia merespons ini adalah bentuk kepanikan, kekhawatiran, keresahan, ketakutan,” kuncinya.

  • Budi Gunawan Sebut Hangatnya Pertemuan Prabowo dan Megawati, Ada Semangat Persatuan Bangsa – Page 3

    Budi Gunawan Sebut Hangatnya Pertemuan Prabowo dan Megawati, Ada Semangat Persatuan Bangsa – Page 3

    Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Eddy Soeparno, menilai pertemuan ini sebagai sinyal dukungan PDIP terhadap pemerintahan Presiden Prabowo.

    “Menurut kami itu adalah bentuk dukungan dari ibu Megawati bersama PDIP untuk bersama-sama dengan pemerintah yaitu Pak Presiden Prabowo membangun Indonesia secara bahu membahu,” kata Eddy, saat dikonfirmasi, Kamis (10/4/2025).

    Namun, dukungan tersebut bukan berarti PDIP mengirimkan kadernya berada di kabinet. Hal itu, serupa dengan apa yang dilakukan Partai NasDem.

    “Tentu hal ini bisa diartikan bahwa PDIP akan bergabung bersama di pemerintahan dan di kabinet, namun sudah ditegaskan oleh Ibu Mega dukungan ini adalah dukungan secara resmi kepada pemerintah namun juga memberikan konfirmasi bahwa PDIP tidak akan menempatkan kadernya di kabinet,” ujar dia.

    “Saya kira ini serupa dengan yang dilakukan juga oleh NasDem yang mendukung Presiden Prabowo dan pemerintahannya tetapi tidak bergabung, tidak menempatkan kadernya di kabinet,” sambung Eddy.

    Eddy pun meminta, agar pertemuan Prabowo dan Megawati tidak dianggap janggal. Sebab, dukungan politik, bisa dilakukan di Parlemen.

    “Jadi saya kira ini bukan suatu kejanggalan tetapi sebuah norma yg memang sudah berjalan di Indonesia dan ternyata bisa berjalan efektif juga. Karena dukungan itu bukan berarti serta merta harus masuk kabinet tetapi mendukung berbagai kebijakan yang bisa juga dilakukan melalui kebijakan di parlemen bersama-sama,” imbuh Eddy.

  • Jokowi Siapkan Pengacara Hadapi Isu Ijazah, Politisi PDIP: Hanya Basa-basi dan Gertak Sambal

    Bertahun-tahun Tidak Tuntas, Ferdinand Hutahean Tantang Jokowi: Tunjukkan Ijazah Asli, Selesai Sudah

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Politikus PDIP, Ferdinand Hutahean, turut menyoroti polemik seputar keaslian ijazah mantab presiden Jokowi.

    Ia menilai, isu tersebut seharusnya tidak perlu berlarut-larut jika disikapi secara terbuka.

    Apalagi, baru-baru ini mantan dosen Universitas Mataram, Rismon Hasiholan Sianipar menantang Universitas Gajah Mada (UGM) untuk mengungkap data Kuliah Kerja Nyata (KKN) Jokowi.

    “Polemik soal ijazah Jokowi ini kan sebetulnya hal mudah diselesaikan. Mengapa ini berlarut-larut, bertahun-tahun tidak tuntas?,” ujar Ferdinand kepada fajar.co.id, Kamis (10/4/2025).

    Dikatakan Ferdinand, penyelesaian mengenai isu keaslian ijazah Jokowi sangat mudah jika ada keinginan untuk mengakhiri.

    “Tidak perlu harus si A membantah, teman inilah, inilah, semuanya kan membuat semakin membuat kontroversi di tengah publik,” lanjutnya.

    Ferdinand mengatakan bahwa apa yang dilakukan Rismon Sianipar merupakan bagian dari mencari kebenaran atas apa yang selama ini diperdebatkan.

    “Karena bagaimanapun Jokowi pernah menjadi Presiden Indonesia 10 tahun. Artinya, syarat legal dia menjadi Presiden itukan dipertanyakan publik sekarang soal ijazahnya dan juga penggunaan gelar,” sebutnya.

    Ditekankan Ferdinand, jika saja Jokowi menggunakan gelar yang tidak sesuai dengan ijazahnya, maka ia telah melakukan tindak pidana.

    “Karena kalau penggunaan gelar tidak sesuai dengan ijazah, kan itu pidana sebetulnya. Kalau memang dia tidak insinyur tapi menggunakan insinyur, itu pidana,” tegasnya.

    “Jadi, apa yang dilakukan Rismon dan kawan-kawannya yang lain, ini kan mencari kebenaran,” tambahnya lagi.