Xcloud.id

partai: PDIP

  • Sekjen PDIP dorong sekolah pelayaran dan riset lokal di NTT

    Sekjen PDIP dorong sekolah pelayaran dan riset lokal di NTT

    …Anak-anak muda di wilayah selatan ini harus punya visi samudera, agar mereka punya kemampuan untuk mengelola seluruh sumber daya maritim kita

    Kupang (ANTARA) – Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menegaskan pentingnya penguatan sektor maritim nasional dengan mendorong pendirian sekolah pelayaran dan pusat riset lokal di wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT).

    “Ketika perjalanan dari Kupang ke sini (Rote Ndao, Red) banyak aspirasi yang kami terima. Mereka mengharapkan adanya sekolah pelayaran untuk mendidik anak-anak kita di sini,” katanya di Rote Ndao dalam keterangan yang diterima di Kupang, Kamis sore.

    Hal ini disampaikan Hasto saat menghadiri peletakan batu pertama pembangunan kantor partai di Kabupaten Rote Ndao, wilayah terluar Indonesia bagian selatan.

    Dalam kesempatan itu, Hasto menyebut potensi kekayaan laut Indonesia mencapai 1,3 triliun dolar AS per tahun, yang seharusnya menjadi sumber kemakmuran bagi rakyat di kawasan pesisir dan kepulauan.

    Ia menegaskan, Kantor PDIP di Rote Ndao akan difungsikan sebagai pusat pendidikan politik sekaligus pusat visi kemaritiman, agar generasi muda memiliki kesadaran dan kemampuan mengelola sumber daya laut secara berkelanjutan.

    “Anak-anak muda di wilayah selatan ini harus punya visi samudera, agar mereka punya kemampuan untuk mengelola seluruh sumber daya maritim kita,” ujar Hasto.

    Di sela kegiatan, Hasto bersama Bupati Rote Ndao Paulus Henuk turut menyaksikan tradisi pacuan kuda Hus, pacuan kuda hias khas masyarakat Rote yang melibatkan anak-anak dan remaja sebagai joki.

    Ia menilai tradisi tersebut mencerminkan semangat muda dan energi pergerakan rakyat.

    “Ini sangat penting karena energi pergerakan partai muncul dari kaum muda,” ujarnya.

    Selain potensi kemaritiman, Hasto juga menyoroti nasib pohon lontar atau tuak yang dikenal sebagai “pohon kehidupan” masyarakat Rote, namun kini sulit dibudidayakan.

    Ia menugaskan Anggota DPR RI Fraksi PDIP, Steven Andranacus, untuk berkoordinasi dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) serta universitas lokal guna melakukan riset pengembangan tanaman tersebut.

    “Kita punya BRIN. Maka Bung Stevano segera kerja sama dengan universitas bagaimana pohon kehidupan ini yang berguna bagi rakyat bisa dibudidayakan kembali,” katanya.

    Mengutip pesan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, Hasto kembali menegaskan bahwa Rote Ndao bukan halaman belakang, melainkan halaman depan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

    “Wilayah-wilayah perbatasan kita justru harus diubah paradigmanya menjadi halaman depan Republik Indonesia,” tegasnya.

    Hasto juga menekankan pentingnya menjadikan Rote sebagai pusat kebijakan strategis yang memperkuat hubungan antara Indonesia dan Australia.

    “Kantor partai harus menjadi pusat pengembangan kebijakan strategis, termasuk merancang hubungan dengan pemerintah pusat dan Australia agar wilayah ini menjadi perhatian bersama,” pungkasnya.

    Sementara itu, Bupati Rote Ndao Paulus Henuk menilai kehadiran PDIP dan pembangunan kantor partai di daerahnya menjadi momentum sinergi yang positif.

    “Kehadiran partai politik seperti PDI Perjuangan ini menjadi berkah bagi pemerintah daerah. Ini membuka peluang bagi kami untuk bersinergi dan membangun konsolidasi strategis yang menjadi modal membangun Rote,” kata Paulus.

    Pewarta: Kornelis Kaha
    Editor: Bernadus Tokan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Hasto Kantor PDIP di Rote Ndao wujud visi geopolitik Bung Karno

    Hasto Kantor PDIP di Rote Ndao wujud visi geopolitik Bung Karno

    “Dalam konsep kesadaran geostrategis PDI Perjuangan untuk menatap laut sebagai halaman depan kita, Rote ini menjadi tempat untuk pembangunan kantor,”

    Kupang (ANTARA) – Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menegaskan pembangunan kantor DPC PDIP di Kabupaten Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur (NTT), merupakan wujud nyata dari visi geopolitik Bung Karno yang menempatkan wilayah terluar Indonesia sebagai halaman depan Nusantara.

    “Dalam konsep kesadaran geostrategis PDI Perjuangan untuk menatap laut sebagai halaman depan kita, Rote ini menjadi tempat untuk pembangunan kantor,” katanya dalam keterangan yang diterima di Kupang, Kamis.

    Hal ini disampaikannya usai melakukan peletakan batu pertama pembangunan Kantor DPC PDIP di Rote Ndao yang merupakan pulau terselatan Indonesia yang berbatasan langsung dengan Australia.

    Hasto mengatakan di tiga arah mata angin, dari Barat, Timur, dan Utara sudah PDIP sudah meletakkan kantor-kantor partai, dan di Selatan hari ini dicanangkan pembangunan kantor PDI Perjuangan.

    Hasto menjelaskan, dengan berdirinya kantor di Rote Ndao, PDIP menuntaskan pembangunan infrastruktur partai di empat titik terluar Indonesia mulai dari Sabang di Barat, Merauke di Timur, Miangas di Utara, dan kini Rote Ndao di Selatan.

    Ia juga menyampaikan pesan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri bahwa wilayah seperti Rote Ndao bukanlah halaman belakang, melainkan “halaman depan Negara Kesatuan Republik Indonesia” yang harus dijaga sebagai benteng pertahanan bangsa.

    Menurut Hasto, kantor partai di wilayah strategis ini akan memiliki tiga fungsi utama, yakni sebagai pusat kesadaran geopolitik dan rumah rakyat dan penggemblengan kader.

    Serta pusat pengembangan kebijakan strategis, termasuk dalam membangun hubungan dengan pemerintah pusat dan negara tetangga seperti Australia.

    “Kantor ini bukan sekadar simbol fisik, tetapi ruang ideologis untuk menggembleng rakyat dan menguatkan kesadaran geopolitik sesuai ajaran Bung Karno,” ujarnya.

    Ketua DPC PDIP Rote Ndao, Delis Leo Mooy, menyampaikan komitmennya menjadikan markas baru ini sebagai rumah perjuangan rakyat.

    “Peletakan batu pertama kantor partai ini akan kami jadikan rumah rakyat, tempat menampung aspirasi dan memperjuangkannya. Ini adalah spirit kemenangan rakyat di Rote Ndao,” ujar Delis.

    Sementara itu, Bupati Rote Ndao, Paulus Henuk, menilai kehadiran PDIP sebagai kekuatan positif dalam memperkuat sinergi pembangunan daerah.

    “Kehadiran partai politik seperti PDI Perjuangan ini menjadi berkah bagi Pemerintah Daerah. Ini membuka peluang untuk membangun konsolidasi strategis demi kemajuan Rote Ndao,” kata Paulus.

    Peletakan batu pertama ditandai dengan deklarasi dimulainya pembangunan kantor DPC PDIP Rote Ndao, menandai kian kokohnya konsolidasi partai berlambang banteng moncong putih itu di seluruh penjuru Nusantara.

    Acara peletakan batu pertama pembangunan kantor tersebut dihadiri Ketua DPD PDIP NTT, Emelia Julia Nomleni, bersama jajaran pengurus, serta sejumlah petinggi DPP PDIP seperti Andreas Hugo Pareira (Ketua Bidang Keanggotaan dan Organisasi), Sri Rahayu (Ketua Bidang Jaminan Sosial), dan Yuke Yurike (Wakil Bendahara Bidang Eksternal). Turut hadir anggota Fraksi PDIP DPR RI, Steven Andranacus.

    Pewarta: Kornelis Kaha
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Simbol Konsistensi Membangun dari Pinggiran

    Simbol Konsistensi Membangun dari Pinggiran

    Liputan6.com, NTT PDI Perjuangan (PDIP) menuntaskan komitmen untuk membangun infrastruktur partai di empat titik terluar Indonesia. Setelah berdiri di Sabang (Barat), Merauke (Timur), dan Miangas (Utara), kini partai berlambang banteng bermoncong putih itu mencanangkan pembangunan kantor di titik terluar Selatan, yaitu di Kabupaten Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur (NTT).

    Peletakan batu pertama calon Kantor Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDIP Rote Ndao dilaksanakan pada Kamis (6/11/2025) di Kelurahan Tuak Daun Merah, Kota Kupang. Acara ini dipimpin langsung oleh Sekretaris Jenderal DPP PDIP, Hasto Kristiyanto.

    Dalam pidatonya, Hasto menegaskan bahwa pembangunan kantor DPC di Rote Ndao merupakan wujud nyata dari kesadaran geostrategis PDI Perjuangan serta pelaksanaan konsepsi geopolitik Proklamator Bung Karno.

    “Dalam konsep kesadaran geostrategis PDI Perjuangan untuk menatap laut sebagai halaman depan kita, Rote ini menjadi tempat untuk pembangunan kantor. Di tiga arah mata angin, dari Barat, Timur, Utara, itu sudah kita letakkan kantor-kantor partai, dan di Selatan hari ini kita canangkan pembangunan kantor PDI Perjuangan,” kata Hasto dalam keterangannya, Kamis (6/11/2025).

    Dia juga menyampaikan pesan dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, bahwa wilayah seperti Rote Ndao bukanlah halaman belakang, melainkan halaman depan Indonesia yang harus menjadi benteng pertahanan.

    Lebih lanjut, dia menggarisbawahi tiga fungsi utama kantor partai di wilayah strategis ini. Pertama, sebagai Pusat Kesadaran Geopolitik, yakni membangun pemahaman tentang makna geopolitik, geostrategis, dan geoekonomi sebagaimana diajarkan oleh Bung Karno.

    Kedua, kantor partai berfungsi sebagai Rumah Rakyat dan Penggemblengan. Menurut Hasto, partai adalah alat untuk mengorganisasi rakyat, dan kantor partai menjadi rumah rakyat untuk menggembleng kesadaran serta memperkuat semangat perjuangan bersama.

     

  • Isu Reshuffle Besar-besaran Desember 2025, Ferdinand PDIP: Memang Perlu Dibongkar

    Isu Reshuffle Besar-besaran Desember 2025, Ferdinand PDIP: Memang Perlu Dibongkar

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pemanggilan mantan Menteri Perhubungan, Ignasius Jonan ke Istana Kepresidenan, di tengah panasnya polemik Kereta Cepat Whoosh mendadak disusul dengan isu perombakan kabinet.

    Berdasarkan informasi yang dihimpun, Desember mendatang Presiden Prabowo Subianto kembali akan melakukan perombakan atau reshuffle kabinet.

    Kabarnya, sejumlah Menteri yang yang dianggap tidak menunjukkan kinerja maksimal bakal ditendang.

    Menanggapi hal tersebut, Politikus PDIP, Ferdinand Hutahaean, menyebut kabinet yang ada di bawah pemerintahan Presiden Prabowo memang mesti dibongkar.

    “Memang sudah perlu dibongkar, dievaluasi dan dilakukan reshuffle terhadap banyak pejabat yang menurut saya tidak berguna sampai saat ini,” ujar Ferdinand kepada fajar.co.id, Kamis (6/11/2025).

    Dikatakan Ferdinand, ada banyak Menteri yang tidak jelas kinerjanya. Dan, diperkuat oleh hasil survei sejumlah lembaga beberapa waktu lalu.

    “Tidak pernah muncul, tidak pernah terberitakan dan tidak pernah menyampaikan apa yang dia lakukan,” sebutnya.

    Ferdinand mengaku, belum ada hasil kerja nyata yang nampak dari anak buah Prabowo Subianto dalam satu tahun pertamanya.

    “Di tengah masyarakat ini, kinerja-kinerja kabinet ini, saya perhatikan masih banyak menteri-menteri kita ini yang menikmati jabatannya tanpa kinerja. Ampun dah,” sesalnya.

    Bukan hanya Menteri, ia juga menaruh perhatiannya pada Wakil-wakil Menteri yang jumlahnya tidak sedikit.

    “Ya saya secara pribadi mendukung Pak Prabowo melakukan resafel kabinetnya secara besar-besaran,” Ferdinand menuturkan.

  • “PDIP-Jokowi rekonsiliasi” dampak penolakan Soeharto jadi Pahlawan Nasional?

    “PDIP-Jokowi rekonsiliasi” dampak penolakan Soeharto jadi Pahlawan Nasional?

    Oleh: Damai Hari Lubis

    Pengamat KUHP (Kebijakan Umum Hukum dan Politik) 

    Terhadap wacana lama yang kembali tercetus terkait usulan pihak pihak, agar “mantan presiden 32 tahun almarhum Jendral bintang 5, Jendral Besar Soeharto dianugerahi Pahlawan Nasional”.

    Maka menurut penulis, kriteria dan levelitas usulan terhadap almarhum Soeharto tokoh ‘Bapak Pembangunan Indonesia’  merupakan kategori yang wajar, walau ada beberapa sisi benturan tatanan hukum ketatanegaraan yang urgensitas perlu dicermati dan dikaji secara signifikan dan ‘komprehensif.’

    Lalu, Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf (Gus Ipul), berstetmen estimasi terkait wacana a quo “bakal diputuskan sebelum 10 November atau Hari Pahlawan”.

    Dan wacana ini mendapat tanggapan relatif cepat namun hati- hati dari Puan selaku Ketua DPR RI dan juga sebagai salah seorang Ketua PDIP ketimbang keengganan dirinya merespon nasib Hasto Kristiyanto, saat Sekjen PDIP dikejar kejar oleh KPK yang dari kacamata hukum, menyimpang dari rules.

    Kata Puan, ” kemarin Selasa (4/11/2025), “harus dicermati rekam jejaknya dari masa lalu sampai sekarang, di sisi lain, pemerintah juga harus melihat apakah pemberian gelar pahlawan kepada Soeharto saat ini merupakan waktu yang tepat. Semua aspek terkait usulan itu harus dikaji dengan cermat”.

    http://www.cnnindonesia.com/nasional/20251104134906-32-1291723/puan

    Lalu wacana dengan dimensi ‘wajar’ ini, dibanding “ide gila Jokowi 3 periode” yang inkonstitusional, dibarengi suara penolakan keras dan lumayan bising, seorang diantaranya digaungkan oleh politisi PDIP dr. Rubka Cipta Ning, pengarang buku “Aku Bangga jadi Anak PKI.” 

    Polemik wacana ini, perlu dicermati, karena suara dukungan dan penolakan Mantan Presiden RI 32 tahun dianugerahi pahlawan, bakal menjadi titik kearah rekonsiliasi antara Megawati (PDIP) dengan Jokowi ?

    Karena “Jas Merah”,  ada peristiwa politik yang berhubungan erat dengan napak tilas tokoh besar bangsa ini almarhum Jendral Soeharto dimasa transisi kekuasaan dari orla ke orba, lalu Jokowi menerbitkan diskresi politik Jokowi dalam bentuk Keppres 17/2022 dan Inpres 2/2023 terkait dengan penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu di Indonesia, sehingga kebijakan ini telah mengundang polemik terhadap para tokoh publik bangsa, bahkan ada beberapa tokoh aktivis diantaranya Mayjend Kivlan Zen mengajukan Judicial Review ke Mahkamah Agung, argumentatif dalil hukumnya disebabkan secara teori hirarkis hukum diskresi Jokowi dimaksud dianggap overlaping dengan ketentuan yang lebih tinggi yakni 

    TAP MPRS RI No 25 Tahun 1966.

    Dan termasuk penulis menanggapi diskresi Jokowi dimaksud melalui artikel hukum dan beberapa kali acara podcast, tepatnya di masa mantan presiden RI ke 7 itu masih dalam kendali Megawati dan dianakemaskan sanbil dipuja puji oleh PDIP.

    Maka bisa jadi Jokowi yang diusung oleh PDIP menjadi presiden selama 2 periode, dikarenakan keduanya PDIP dan Jokowi “bermazhab” yang sama. Hanya saja sejarah membuktikan kedua sekutu ‘pengusung dan diusung’ pecah kongsi gegara ada wacana Jokowi Presiden 3 periode, selain historis politik yang nampak (sebelumnya) saat itu ada indikasi kuat “Puan diminati oleh kader partai menjadi Capres di pemilu 2024-2029”.

    _Dan Projo yang baru saja mendapat nafas segar dari konsolidasi melalui kongres ketiganya (1-2 November 2025), ditengarai bakal menambah konflik bagi pihak pihak pro-kontra wacana Almarhum Jendral Besar Soeharto menjadi Pahlawan Nasional, lalu akan kah bakal menjadi “tambang emas atau setidaknya ladang gandum” bagi para aktivis projo, namun kesemua fenomena status quo dari dinamika gejolak geo politik tanah air, tendensi berdampak ‘penderitaan perekonomian rakyat” bakal lama dan semakin labirin. (*)

  • Dokter Tifa: Isu Bunker Jokowi akan Terbuka dari Lingkar Dalam

    Dokter Tifa: Isu Bunker Jokowi akan Terbuka dari Lingkar Dalam

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pegiat media sosial, Tifauzia Tyassuma, ikut menanggapi pernyataan politikus senior PDIP, Beathor Suryadi, yang menyinggung dugaan adanya bunker uang di rumah Presiden ke-7, Jokowi.

    Dikatakan Tifa, isu tersebut akan berkembang dengan sendirinya dari kalangan yang ia sebut sebagai “Geng Solo”.

    “Jangan khawatir, soal bunker Jokowi, yang akan bongkar adalah Genk Solo sendiri,” ujar Tifa di X @DokterTifa (5/11/2025).

    Ia juga menyinggung bahwa klarifikasi atau pembongkaran informasi terkait isu tersebut tidak akan berhenti pada satu orang saja.

    Tifa mengatakan bahwa publik hanya perlu menunggu waktu hingga semakin banyak pihak yang bersuara.

    “Tidak percaya kepada Beathor? Tunggu nanti yang nyanyi bukan cuma beliau, tapi vocal group yang terdiri atas Budik, Lulut, Bahlul, Lisgit, Etok, bahkan mungkin sampai Mbak Sri,” tandasnya.

    Tifauzia bilang, dinamika di internal lingkar kekuasaan akan membuat isu besar ini terbuka dengan sendirinya.

    Terlapor dugaan ijazah palsu Jokowi ini menyebut bahwa tanda-tanda ke arah itu sudah terlihat dari berbagai pernyataan publik beberapa waktu terakhir.

    Sebelumnya, Beathor Suryadi, blak-blakan bercerita mengenai pentingnya transparansi kekayaan pejabat negara.

    Beathor menyinggung tuduhan korupsi yang kerap muncul terhadap Presiden ke-7, Jokowi, dan menantang agar pembuktian dilakukan secara terbuka.

    “Kalau kita dituduh, dituduh memfitnah Jokowi korupsi. Kita datangin rumahnya, kita bongkar, rumah itu di bawahnya ada bunker, tempat naruh uang,” kata Beathor dikutip pada Rabu (5/11/2025).

  • Megawati Bicara Soal AI, Ungkap Arti Sebenarnya Buat Warga RI

    Megawati Bicara Soal AI, Ungkap Arti Sebenarnya Buat Warga RI

    Jakarta, CNBC Indonesia – Perkembangan AI yang makin masif juga membuat banyak orang menggunakannya. Baik untuk pekerjaan maupun hanya aktivitas sehari-hari.

    Namun Ketua Umum PDIP dan Presiden ke-5 Megawati Soekarnoputri minta anak muda agar tak tergila-gila dengan teknologi itu. Dia juga mengingatkan agar kecanggihan AI tidak boleh menghilangkan rasa kemanusiaan.

    Saat berbicara dalam seminar internasional peringatan 70 tahun Konferensi Asia Afrika (KAA) di Perpustakaan Bung Karno, Blitar Jawa Timur, dia mengatakan AI tidak bisa menggantikan kemampuan manusia. Karena kemampuan itu diberikan langsung oleh Tuhan.

    “Jadi saya bilang begini, menyimpang sedikit, supaya semua itu jangan terperangah melihat AI, AI, AI. Saya bilang kok jadi lupa ya, the best mind for me is my brain because this is from The God. Jadi enggak bisa digantikan. Jadi waktu itu saya bilang, ini bukan mainan saya,” kata Megawati, dikutip dari Detik.com, Rabu (5/11/2025).

    AI disebut Megawati cenderung merusak. Menurutnya, keilmuan juga ada batasannya.

    Kembali Megawati mengingatkan anak muda untuk tidak terlalu terbuai dengan AI. Sebab teknologi tidak akan pernah bisa menggantikan manusia.

    “Sekarang saja saya melihat kecenderungan AI itu lebih banyak kepada sesuatu yang bisa merusak. Jadi menurut saya, keilmuan itu juga ada batasnya. Saya mohon anak-anak muda jangan tergila-gila dengan AI, karena apa pun juga, feeling kita ini datangnya dari Allah, dari God. Saya belum pernah dengar loh, tetap manusia yang harus membetulkan robot. Jadi jangan terlalu melambung ke udara. Itu supaya kita punya kemanusiaan,” ujarnya.

    Lebih lanjut, dia mengatakan penjajahan juga telah berubah dengan keberadaan teknologi. Dari penggunaan senjata, sekarang melalui algoritma dan data.

    Megawati juga menyoroti potensi teknologi untuk disalahgunakan dan berakhir dengan merugikan umat manusia.

    “Jika dulu penjajahan hadir dengan meriam dan kapal perang, kini ia datang melalui algoritma dan data, melalui kendali ekonomi dan teknologi digital. Belum lagi ditambah AI. Artificial intelligence, big data, dan sistem keuangan digital lintas data telah melahirkan kolonialisme gaya baru, yakni neo-kolonialisme digital,” tegas Megawati.

    (dem/dem)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Prabowo Ambil Alih Tanggung Jawab Whoosh? Tunggu Dulu! Puan Mau Bongkar-bongkaran soal Keputusan di Era Jokowi

    Prabowo Ambil Alih Tanggung Jawab Whoosh? Tunggu Dulu! Puan Mau Bongkar-bongkaran soal Keputusan di Era Jokowi

    GELORA.CO – Ketua DPR Puan Maharani ikut merespons persoalan utang kereta cepat Jakarta-Bandung Whoosh yang menggunung sehingga mengundang polemik.

    Puan menegaskann, permasalahan utang Whoosh bakal dibahas oleh Komisi terkait di DPR bersama pemerintah.

    “Nanti itu, hal tersebut (utang Whoosh), kan kita akan bahas di Komisi terkait. Kami lihat dulu bagaimana sebenarnya keputusan-keputusan di pemerintahan periode yang lalu (Jokowi) dan ini kan harus dibahas bersama pemerintah,” ungkap Puan di kompleks MPR DPR DPD di Senayan, Jakarta Pusat, Selasa 4 November 2025.

    Disinggung tentang KPK yang tengah menyelidiki dugaan perkara korupsi kereta cepat Whoosh, politikus PDIP itu tak ingin kerugian Whoosh sampai berlarut-larut.

    “Ya, kita akan mengkaji bersama bagaimana secara teknis di pemerintah seperti apa. Lalu bagaimana sikap pemerintah, bagaimana situasi keuangan dulu dan sekarang,” tegasnya.

    “Ya, itu sama-sama dengan pemerintah kita harus sampaikan apa yang akan terjadi dan sikap pemerintah sekarang akan diapakan. Ini agar jangan sampai terjadi kerugian negara yang berlarut-larut,” papar Puan.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto meminta agar masalah kereta cepat Whoosh tak lagi diributkan. Ia sendiri yang akan bertanggung jawab.

    “Tak usah khawatir apa itu ribut-ribut Whoosh. Saya sudah pelajari masalahnya. Tak ada masalah, saya tanggung jawab nanti Whoosh itu semuanya (termasuk utang Rp2 triliun per tahun,” kata Prabowo dalam kata sambutannya saat meresmikan Stasiun Tanah Abang Baru, Jakarta Pusat, Selasa 4 November 2025. ***

  • Hakim Kasus Hasto Dapat Promosi Jadi Wakil Ketua PN Cilacap

    Hakim Kasus Hasto Dapat Promosi Jadi Wakil Ketua PN Cilacap

    Hakim Kasus Hasto Dapat Promosi Jadi Wakil Ketua PN Cilacap
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Hakim yang dulu mengadili perkara Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto, Rios Rahmanto, dipromosi menjadi Wakil Ketua Pengadilan Negeri Cilacap.
    Hal ini diketahui dari pengumuman di laman resmi badilum.mahkamahagung.go.id.
    “Nama
    Rios Rahmanto
    , jabatan lama Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, jabatan baru
    Wakil Ketua Pengadilan Negeri Cilacap
    ,” dikutip dari laman tersebut pada Selasa (4/11/2025).
    Informasi mutasi para hakim ini dibenarkan oleh Juru Bicara Mahkamah Agung, Yanto.
    Ia menyebutkan bahwa mutasi Rios merupakan kebutuhan organisasi karena mutasi tidak berlaku untuk satu orang saja.
    Dalam daftar tersebut, ada sebanyak 760 hakim yang dimutasi di seluruh Indonesia.
    “Itu kebutuhan organisasi, dan yang bersangkutan kalau jadi wakil ketua berarti promosi,” kata Yanto saat dihubungi, Kamis.
    Sebelum dimutasi, Rios diketahui tengah menjadi ketua majelis hakim untuk beberapa perkara yang kini sedang disidangkan di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
    Salah satunya adalah kasus dugaan
    korupsi
    jual beli gas di PT Perusahaan Gas Negara dengan terdakwa Iswan Ibrahim dan Danny Praditya.
    Baru-baru ini, Rios juga baru saja memberikan vonis berat kepada eks Kepala Dinas Kebudayaan DKI Jakarta, Iwan Henry Wardhana.
    Pada sidang Kamis (30/10/2025), Rios dan dua hakim anggotanya menjatuhkan vonis 11 tahun penjara kepada Iwan Henry karena terbukti korupsi penggelembungan anggaran hingga kegiatan fiktif.
    Iwan juga dihukum membayar denda Rp 500 juta subsider 3 bulan penjara, serta uang pengganti senilai Rp 13,5 miliar subsider 5 tahun penjara.
    Dua terdakwa lainnya juga tidak lepas dari jeratan hukum.
    Kepala Bidang Pemanfaatan Disbud DKI Jakarta nonaktif, Mohamad Fairza Maulana alias Keta, divonis enam tahun penjara dengan denda Rp 500 juta dan subsider 3 bulan penjara, serta uang pengganti senilai Rp 841,5 juta.
    Sementara itu, Pemilik Event Organizer (EO) GR-Pro, Gatot Arif Rahmadi, divonis delapan tahun penjara dengan denda Rp 500 juta subsider 3 bulan penjara, serta uang pengganti senilai Rp 13,2 miliar subsider 3 tahun penjara.
    Rios juga sempat ramai dibicarakan publik ketika ia memimpin persidangan yang melibatkan
    Hasto Kristiyanto
    .
    Persidangan ini bergulir pada Maret-Juli 2025.
    Rios dan para hakim anggotanya menyatakan Hasto bersalah karena telah menyuap Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) 2017-2022, Wahyu Setiawan, untuk meloloskan Harun Masuki dalam proses pergantian antarwaktu anggota DPR RI.
    Hasto pun divonis 3,5 tahun penjara dan denda Rp 250 juta subsider 3 bulan kurungan.
    Namun, menurut Rios dan hakim lainnya, Hasto tidak terbukti melakukan perintangan dalam proses penyidikan yang dilakukan oleh KPK.
    Meski palu sudah diketuk, putusan dari Rios tidak lagi berlaku karena pada 1 Agustus 2025, Presiden Prabowo Subianto memutuskan untuk memberikan amnesti dan mengampuni Hasto dari tindakannya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • DPR Bakal Bahas Rencana Penghapusan Tunggakan Iuran BPJS Kesehatan

    DPR Bakal Bahas Rencana Penghapusan Tunggakan Iuran BPJS Kesehatan

    DPR Bakal Bahas Rencana Penghapusan Tunggakan Iuran BPJS Kesehatan
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Ketua DPR Puan Maharani mengatakan, lembaga yang dipimpinnya akan membahas rencana pemerintah untuk menghapus tunggakan iuran BPJS Kesehatan.
    Hal tersebut disampaikan Puan dalam pidato rapat paripurna pembukaan Masa Persidangan II Tahun Sidang 2025-2026, Selasa (4/11/2025).
    DPR, kata Puan, melalui alat kelengkapan dewan (AKD) terkait akan akan melakukan pembahasan terhadap permasalahan yang menarik perhatian dan berdampak pada kehidupan rakyat.
    “Antara lain penanganan dan antisipasi bencana hidrometeorologi; penanganan kasus pencemaran radioaktif cesium-137 di kawasan industri Cikande; penyelesaian status kewarganegaraan anak-anak hasil kawin campur,” ujar Puan dalam pidatonya.
    “Penerapan standar bangunan di lingkungan pendidikan agama; percepatan akses internet ke pelosok desa; pencapaian target swasembada pangan dan energi; pengadaan BBM dan SPBU swasta; pengaturan konten online pada platform digital; percepatan rencana penghapusan
    tunggakan iuran BPJS
    Kesejatan,” sambungnya.
    DPR
    pada Masa Persidangan II Tahun Sidang 2025-2026 akan menjalankan tugasnya sebagai lembaga yang memantau dan mengawasi kebijakan pemerintah.
    Menurutnya, setiap rekomendasi yang dihasilkan dari rapat kerja di DPR harus benar-benar ditindaklanjuti oleh pemerintah.
    “DPR RI dalam menjalankan fungsi check and balances terhadap kebijakan, program, dan pengelolaan anggaran pemerintah harus memiliki komitmen untuk menjalankan setiap rekomendasi yang dihasilkan dari rapat kerja DPR RI,” tegas Puan.
    Tak lupa, Puan mengingatkan para anggota dewan untuk bekerja dengan sungguh-sungguh demi memperjuangkan kepentingan rakyat.
    “Kepada anggota dewan yang terhormat, kami menyampaikan selamat bekerja, menjalankan kedaulatan rakyat, dan memperjuangkan kesejahteraan rakyat,” ujar politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) itu.
    Dok. BPJS Kesehatan Program JKN dari BPJS Kesehatan bukan hanya perlindungan kesehatan bagi pekerja dan keluarganya, tapi juga investasi jangka panjang bagi dunia usaha. Kepatuhan badan usaha mendaftarkan pekerjanya meningkatkan produktivitas, loyalitas, dan keberlanjutan bisnis
    Sementara itu, anggota Komisi IX DPR Netty Prasetiyani menekankan pentingnya verifikasi ketat dan transparasi dalam pelaksanaan pemutihan tunggakan iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
    Pasalnya, pemutihan tunggakan iuran
    BPJS Kesehatan
    ini harus benar-benar ditujukan untuk menanggung beban bagi kelompok yang benar-benar tidak mampu.
    “Pemutihan boleh dilakukan untuk yang memang tidak mampu, tetapi data peserta yang mendapat keringanan harus diverifikasi dengan baik dan terbuka. Pemerintah harus memastikan tidak ada potensi penyalahgunaan atau fraud dalam proses penghapusan tunggakan,” ujar Netty dalam keterangannya, Selasa (21/10/2025).
    Menurutnya, kebijakan ini perlu dilaksanakan dengan sangat berhati-hati agar tidak menimbulkan ketidakadilan bagi masyarakat yang disiplin membayar iuran BPJS Kesehatan.
    “Prinsip keadilan sosial harus dijaga. Peserta yang benar-benar tidak mampu tentu harus dibantu, tetapi pemerintah juga perlu memastikan agar kebijakan ini tidak menurunkan semangat kepatuhan peserta lain,” ujar Netty.
    Di samping itu, ia menyoroti tunggakan senilai lebih dari Rp 10 triliun yang berasal dari peserta mandiri atau Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU).
    Hal tersebut menunjukkan perlunya pembenahan dalam sistem pembayaran, terutama bagi kelompok pekerja sektor informal yang tidak memiliki pemotongan otomatis iuran.
    Tegasnya, kebijakan pemutihan
    tunggakan iuran BPJS Kesehatan
    tidak boleh dimaknai sebagai penghapusan tanggung jawab.
    Kebijakan tersebut harus dipandang sebagai langkah kemanusiaan yang diikuti dengan pembenahan sistemik dari penyelenggara JKN.
    “BPJS Kesehatan adalah instrumen penting bagi perlindungan sosial nasional. Karena itu, setiap kebijakan yang diambil harus menjamin keberlanjutan program, menjunjung keadilan, dan bebas dari praktik kecurangan,” ujar Netty.
    Sebagai informasi, pemerintah berancang-ancang memutihkan tunggakan iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang nominalnya mencapai lebih dari Rp 10 triliun.
    Tujuannya, agar rakyat miskin yang tidak mampu melunasi tunggakan jaminan kesehatan tetap bisa mendapatkan layanan BPJS Kesehatan itu.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.