partai: PDIP

  • Respons KPK terkait Kardinal Suharyo Bakal Kunjungi Hasto Kristiyanto di Rutan KPK Hari ini – Halaman all

    Respons KPK terkait Kardinal Suharyo Bakal Kunjungi Hasto Kristiyanto di Rutan KPK Hari ini – Halaman all

    KPK sebut jika ada izin pengadilan, pihaknya mempersilakan Kardinal Suharyo menjenguk Hasto Kristiyanto di rutan KPK.

    Tayang: Senin, 14 April 2025 08:25 WIB

    Tribunnews.com/Rahmat Nugraha/ist

    USKUP KUNJUNGI HASTO – Terdakwa Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Kamis (27/3/2025) dan Uskup Agung Jakarta Kardinal Ignatius Suharyo. KPK sebut jika ada izin pengadilan, pihaknya mempersilakan Kardinal Suharyo menjenguk Hasto Kristiyanto di rutan KPK. 

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merespons terkait Uskup Agung Jakarta Kardinal Ignatius Suharyo yang akan mengunjungi Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto di rutan.

    Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto berujar, bila sudah ada izin pengadilan, maka pihaknya akan mempersilakan Kardinal Suharyo menjenguk Hasto Kristiyanto.

    “KPK hanya melaksanakan penetapan pengadilan. Bila sudah ada izin dari pengadilan maka KPK akan menjalankan dalam bentuk Berita Acara Pelaksanaan Penetapan Hakim,” ujar Tessa saat dikonfirmasi, Senin (14/4/2025).

    Diketahui, Uskup Agung Jakarta Kardinal Ignatius Suharyo bakalan menjenguk Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto yang ditahan di Rutan KPK pada hari ini.

    Kardinal Suharyo menyebut kunjungan ke rutan merupakan hal biasa.

    “Pelayanan ini sudah biasa saya lakukan. Kunjungan ke Pak Hasto adalah dalam rangka tugas pelayanan itu,” ujar Kardinal Suharyo kepada wartawan, Jumat (11/4/2025).

    Kardinal Suharyo menyebut satu di antara tugas Uskup adalah mengunjungi rutan dan lapas. 

    Ia mengatakan Hasto saat ini berada di rutan yang masuk wilayah pelayanannya.

    “Salah satu tugas pelayanan saya sebagai Uskup adalah kunjungan ke rutan dan lapas yang ada di wilayah pelayanan saya di Jakarta dan Tangerang,” katanya.

    “);
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast;
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:’1′,img:’thumb2′}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast + 1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }
    else{
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    $(“#test3”).val(“Done”);
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else if (getLast > 150) {
    if ($(“#ltldmr”).length == 0){
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    }
    }
    }
    });
    });

    function loadmore(){
    if ($(“#ltldmr”).length > 0) $(“#ltldmr”).remove();
    var getLast = parseInt($(“#latestul > li:last-child”).attr(“data-sort”));
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast ;
    if($(“#test3”).val() == ‘Done’){
    newlast=0;
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest”, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast + 1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;
    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }else{
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else{
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:sectionid,img:’thumb2′,total:’40’}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast+1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }else{
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    }

    Berita Terkini

  • Profil Djuyamto: Dulu Hakim Kasus Novel dan Hasto, Kini Tersangka Suap
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        14 April 2025

    Profil Djuyamto: Dulu Hakim Kasus Novel dan Hasto, Kini Tersangka Suap Nasional 14 April 2025

    Profil Djuyamto: Dulu Hakim Kasus Novel dan Hasto, Kini Tersangka Suap
    Editor
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Hakim
    Djuyamto
    ditetapkan sebagai tersangka kasus suap vonis lepas kasus ekspor crude palm oil (CPO) di tiga perusahaan yaitu Wilmar Group, Permata Hijau Group, dan Musim Mas Group.
    Djuyamto bersama Agam Syarif Baharuddin (ASB) dan Ali Muhtarom (AL) selaku hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, diduga menerima suap sebesar Rp 22,5 miliar. 
    Pada saat itu, ketiganya merupakan majelis hakim yang menangani kasus ekspor CPO. 
    Uang tersebut diserahkan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Muhammad Arif Nuryanta (MAN), sebanyak dua kali. Tujuannya, agar ketiga hakim memutuskan perkara CPO onslag atau putusan lepas.
    Muhammad Arif Nuryanta awalnya menyerahkan uang Rp 4,5 kepada ketiga hakim. Lalu pada September-Oktober 2024, Muhammad Arif Nuryanta menyerahkan uang senilai Rp 18 miliar kepada Djuyamto (DJU).
    Djuyamto membagi uang tersebut dengan Agam Syarif Baharuddin (ASB) dan Ali Muhtarom (AL) yang diserahkan di depan Bank BRI Pasar Baru Jakarta Pusat.
    “Untuk ASB menerima uang dollar AS dan bila disetarakan rupiah sebesar Rp 4,5 miliar, DJU menerima uang dollar AS jika dirupiahkan sebesar atau setara Rp 6 miliar, dan AM menerima uang berupa dollar AS jika disetarakan rupiah sebesar Rp 5 miliar,” ujar Direktur Penyidikan (Dirdik) Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung Abdul Qohar saat konferensi pers di Lobi Kartika, Kejaksaan Agung, Sabtu (12/4/2025) malam.
    Lalu siapakah Djuyamto? Berikut profilnya:
    Djuyamto lahir di Sukoharjo pada 18 Desember 1967. Dia menuntaskan studi S1 dan S2 di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Solo (UNS). Gelar doktornya juga diperoleh di Fakultas Humum UNS.
    Berdasarkan situs resmi PN Jakarata Selatan, Djuyamto merupakan hakim dengan jabatan Pembina Utama Muda (IV/c).
    Sebelumnya, ia pernah bertugas di sejumlah tempat seperti PN Tanjungpandan, PN Temanggung, PN Karawang, PN Dompu, PN Bekasi, PN Jakarta Utara. 
    Dia juga masuk dalam kepengurusan Ikatan Hakim Indonesia sebagai Sekretaris Bidang Advokasi. 
    Harta kekayaan Djuyamto berdasarkan LHKPN di KPK sebesar Rp 2,9 miliar. 
    Djuyamto tercatat menjadi hakim ketua dalam kasus penyiraman air keras terhadap penyidik senior KPK Novel Baswedan pada tahun 2019.
    Dalam sidang yang dipimpin Djuyamto itu menyatakan terdakwa penyiraman air keras Novel Baswedan, Rahmat Kadir Mahulette, divonis dua tahun penjara.
    Sementara terdakwa lainnya yakni Ronny Bugis dijatuhkan vonis 1,5 tahun penjara.
    Selain itu, Djuyamto juga tercatat pernah menjadi Hakim anggota dalam kasus obstruction of justice perkara pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat, yang saat itu turut menyita perhatian publik.
    Djuyamto menjadi hakim anggota untuk menyidangkan 3 terdakwa, yakni Brigjen Hendra Kurniawan, Kombes Pol Agus Nurpatria, dan AKBP Arif Rahman Arifin.
    Beberapa waktu lalu, Djuyamto menjadi hakim tunggal dalam sidang praperadilan yang diajukan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P)
    Hasto Kristiyanto
    .
    Diketahui, Hasto menggugat KPK lantaran ditetapkan sebagai tersangka dugaan suap dan perintangan penyidikan dalam perkara eks calon anggota legislatif dari PDI-P, Harun Masiku.
    Dalam putusannya, Djuyamto tidak menerima gugatan praperadilan yang diajukan Hasto.
    “Mengadili, mengabulkan eksepsi dari termohon, menyatakan permohonan pemohon kabur atau tidak jelas,” kata Hakim Djuyamto dalam sidang di PN Jakarta Selatan, Kamis (13/2/2025).
    “Menyatakan permohonan praperadilan pemohon tidak diterima,” kata Djuyamto.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Korsel, Jepang, hingga Jerman Buka Pintu Pekerja Migran, 1,7 Juta Lowongan Menanti
                
                    
                        
                            Regional
                        
                        13 April 2025

    Korsel, Jepang, hingga Jerman Buka Pintu Pekerja Migran, 1,7 Juta Lowongan Menanti Regional 13 April 2025

    Korsel, Jepang, hingga Jerman Buka Pintu Pekerja Migran, 1,7 Juta Lowongan Menanti
    Tim Redaksi
    MAGELANG, KOMPAS.com
    – Menteri Pelindungan
    Pekerja Migran
    Indonesia (P2MI) Abdul Kadir Karding mengungkapkan bahwa Indonesia telah menerima tawaran pekerjaan untuk 1,7 juta
    pekerja migran
    dari 100 negara.
    “Yang baru bisa kami penuhi sekitar 297.000 (pekerja migran). Untuk itu saya mendorong Pak Bupati mengambil peluang ini,” ujarnya saat ditemui di rumah dinas Bupati Magelang, Minggu (13/4/2025).
    Karding mengusulkan agar Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Magelang membentuk bidang khusus untuk pekerja migran di dinas terkait.
    Selain itu, dia juga meminta pemkab untuk memberikan
    pelatihan kerja
    yang terampil bagi calon pekerja migran.
    Politisi dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini menegaskan bahwa
    Kementerian P2MI
    akan menanggung biaya pelatihan bagi peserta.
    “Saya bayangkan misal setiap desa dari 372 desa (di Kabupaten Magelang) diambil dua saja setelah pelatihan. Maka, ada 700 lebih (yang bisa dikirim ke luar negeri),” paparnya.
    Karding menjelaskan bahwa tawaran untuk 1,7 juta pekerja migran tersebut datang dari berbagai negara, dengan Jepang, Taiwan, Hong Kong, Korea Selatan, dan Jerman sebagai tujuan utama.
    Sektor pekerjaan yang ditawarkan pun beragam, namun pelatihan untuk calon pekerja migran akan difokuskan sesuai dengan kebutuhan negara tujuan.
    Di Jepang, misalnya, pelatihan akan difokuskan pada bidang keperawatan, mengingat banyaknya populasi lanjut usia di negara tersebut.
    Sementara itu, Bupati Magelang Grengseng Pamuji menyatakan bahwa pihaknya akan mengoptimalkan peran Balai Latihan Kerja (BLK) dan mengkaji kemungkinan pembentukan bidang pekerja migran.
    Politisi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini menambahkan bahwa saat ini belum ada angka pasti mengenai calon pekerja migran yang disiapkan dari Kabupaten Magelang.
    “Kami tidak akan gegabah. Karena selama ini pelatihan BLK tidak sinkron dengan kebutuhan kerja,” tandasnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Siapa Mantan Artis Kolosal Pengedar Uang Palsu? Pernah Nyaleg

    Siapa Mantan Artis Kolosal Pengedar Uang Palsu? Pernah Nyaleg

    PIKIRAN RAKYAT – Dunia hiburan Tanah Air kembali dikejutkan dengan kabar kurang sedap. Sekar Arum Widara (41), seorang mantan artis yang dikenal melalui perannya dalam berbagai produksi drama kolosal, kini harus berurusan dengan hukum.

    Ia ditangkap oleh jajaran Polres Metro Jakarta Selatan atas dugaan kuat terlibat dalam peredaran uang palsu dengan nilai fantastis, mencapai Rp223,5 juta.

    Penangkapan Sekar Arum Widara terjadi pada Rabu, 2 April 2025 sekitar pukul 21.00 WIB di salah satu pusat perbelanjaan ternama di kawasan Kemang, Mampang, Jakarta Selatan.

    Informasi ini disampaikan secara resmi oleh Kanit Ranmor Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan, Iptu Teddy Rohendi, kepada awak media pada Minggu, 13 April 2025.

    Kronologi Kasus

    Menurut Iptu Teddy, kasus ini bermula dari kecurigaan kasir di sebuah supermarket dalam pusat perbelanjaan tersebut.

    Awalnya, pelaku diduga berhasil melakukan pembayaran menggunakan uang palsu di kasir pertama.

    Namun, ketika mencoba transaksi serupa di kasir yang berbeda pada hari yang sama, kejelian petugas kasir yang melakukan pemeriksaan menggunakan mesin pendeteksi uang sinar UV berhasil mengungkap kepalsuan uang tersebut. Transaksi pun dibatalkan.

    Tak menyerah, pelaku kemudian mencoba kembali melakukan pembelian di toko lain dalam pusat perbelanjaan yang sama.

    Namun, lagi-lagi, kasir toko tersebut sigap melakukan pengecekan dan menemukan bahwa uang yang diberikan adalah palsu. Pihak keamanan mal yang segera diinformasikan langsung mengamankan Sekar Arum Widara.

    Dari hasil pemeriksaan awal, diketahui bahwa pelaku diduga telah melakukan aksi serupa lebih dari dua kali di lokasi tersebut.

    “Kemudian keamanan mal memberitahukan kepada pelapor dan dibawa ke Polres Metro Jaksel,” jelas Iptu Teddy dikutip Pikiran-Rakyat.com dari Antara.

    Sekar Arum Widara, mantan artis yang terlibat transaksi uang palsu ternyata mantan caleg PDIP

    Kasus ini telah resmi dilaporkan dan tercatat dalam Laporan Polisi (LP) dengan nomor LP/A/08 /IV/2025/SPKT/POLRES METRO JAKARTA SELATAN/POLDA METRO JAYA.

    Atas perbuatannya, Sekar Arum Widara kini harus menghadapi ancaman hukuman yang cukup berat.

    Ia disangkakan melanggar Pasal 26 ayat 2 dan 3 Jo 36 ayat 2 dan 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, dan atau Pasal 244 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan atau Pasal 245 KUHP, dengan ancaman pidana maksimal 15 tahun penjara.

    Jejak Karier

    Sosok Sekar Arum Widara mungkin masih familiar bagi sebagian masyarakat Indonesia, terutama bagi para penggemar drama kolosal era 90-an dan awal 2000-an.

    Namun, sorotan terhadap Sekar Arum Widara ternyata tidak hanya terbatas pada dunia hiburan. Informasi menarik lainnya yang terungkap adalah keterlibatannya dalam dunia politik.

    Pada tahun 2014, Sekar Arum Widara tercatat pernah mencoba peruntungannya sebagai calon anggota legislatif (caleg) dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

    Ia maju sebagai caleg untuk Daerah Pemilihan (Dapil) 5 Bogor Utara Kota Bogor dengan nomor urut 8. Kiprahnya di dunia politik ini menambah dimensi yang menarik dalam kasus yang menjeratnya saat ini.

    Selain jejak karir di dunia hiburan dan politik, Sekar Arum Widara juga diketahui memiliki akun media sosial Instagram dengan username @sekardaraaa.

    Hingga saat ini, akun tersebut memiliki lebih dari 12,5 ribu pengikut. Namun, pasca penangkapannya, belum ada informasi lebih lanjut mengenai aktivitas atau unggahan terakhir di akun tersebut.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Respons Demokrat soal Banyak Menteri Prabowo yang Bertemu Jokowi

    Respons Demokrat soal Banyak Menteri Prabowo yang Bertemu Jokowi

    Bisnis.com, JAKARTA — Partai Demokrat memandang pertemuan antara sejumlah menteri Kabinet Merah Putih dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) merupakan hal yang lumrah terjadi.

    Seperti diketahui, sejumlah menteri Kabinet Prabowo-Gibran berkunjung ke Solo untuk menemui Joko Widodo dalam momen Lebaran 2025, di antaranya Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, serta Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Wihaji.

    Selain mereka, Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Koperasi Budi Arie, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya, hingga Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin.

    Menanggapi hal itu, Kepala Badan Komunikasi Strategis (Bakomstra) Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra beranggapan bahwa Presiden Prabowo Subianto merupakan orang yang terbuka, begitu pula kepada para menterinya. 

    “Jadi kalau dari kami melihatnya, kalau menteri-menteri masih ada yang suka datang ke Pak Jokowi, ya biasa aja. Karena yang suka datang ke Pak SBY juga banyak kok, biasa aja gitu. Tapi itu semuanya dalam konteks apa? Lagi-lagi semua sepengetahuan Pak Prabowo sebagai Presiden,” katanya di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat pada Minggu (13/4/2025).

    Dia melanjutkan para menteri juga melakukan hal tersebut supaya bisa mendapatkan masukan-masukan dari dua tokoh bangsa itu yang nantinya juga bisa digunakan di lapangan.

    Selain itu, dia juga menyoroti bahwa itu dilakukan dalam rangka menjaga silaturahmi. Menurutnya, kegiatan tersebut tak hanya terbatas untuk para menteri saja. 

    “Jadi menurut kami, janganlah kemudian silaturahmi, misalnya ya, tadi kemudian diartikan lalu sebuah hal yang negatif,” urainya.

    Sebab itu, Herzaky menilai yang dibangun saat ini oleh Prabowo adalah suatu kohesi atau dalam kata lain hubungan yang erat dengan perpaduan yang kokoh.

    “Bagaimana beliau misalnya sudah berkunjung ke Pak SBY, sering diskusi dengan Pak SBY, sering diskusi dengan Pak Jokowi. Ini kan ditiru oleh menterinya. Kan dicontohkan oleh Pak Presiden, kan hal yang baik,” ujarnya.

    Bahkan, imbuhnya, Prabowo juga telah berdiskusi dengan Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) sekaligus Presiden RI ke-5, Megawati Soekarnoputri beberapa waktu kemarin. Ini membuktikan bahwa semua pihak dia rangkul, karena yang penting saat ini adalah rakyat.

    “Hari ini yang penting Bangsa Indonesia. Bagaimana kita bisa membangun bersama, sehingga masyarakat, rakyat kita mendapatkan manfaat yang sebesar-besarnya. Nah, itu yang paling penting, karena situasi hari ini sangat kompleks ya,” tutup dia.

  • Ngapain Menteri Gantian Temui Jokowi saat Prabowo di Luar Negeri?

    Ngapain Menteri Gantian Temui Jokowi saat Prabowo di Luar Negeri?

    GELORA.CO – Pengamat politik Rocky Gerung menyoroti fenomena sejumlah menteri justru berbondong-bondong menemui Presiden ke-7 RI Joko Widodo alias Jokowi di Solo. 

    Padahal di saat bersamaan Presiden Prabowo Subianto sedang melakukan kunjungan kerja ke sejumlah negara di Timur Tengah. 

    “Pertanyaan pertama, ngapain presiden ke luar negeri tapi beberapa menteri malah ke Solo menemui Pak Jokowi?” ujar Rocky lewat kanal YouTube miliknya, Minggu 13 April 2025.

    Ia kemudian mengemukakan dua kemungkinan alasan di balik pertemuan di Solo itu. Pertama, bisa jadi para menteri tersebut memang dipanggil langsung oleh Jokowi. 

    Hal ini, menurut Rocky, berhubungan dengan keingintahuan Jokowi mengenai isi pembicaraan antara Prabowo Subianto dan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri.

    “Pak Jokowi pasti ingin tahu apa yang dibicarakan antara Prabowo dan Ibu Mega. Dugaan paling logis ya soal reshuffle kabinet, nggak mungkin soal lain,” kata Rocky.

    Kemungkinan kedua, lanjut sosok yang akrab disapa RG itu, pertemuan tersebut merupakan inisiatif pribadi dari para menteri sebagai bentuk loyalitas. 

    “Bisa jadi mereka datang sekadar untuk memperlihatkan kesetiaan, atau meyakinkan Pak Jokowi bahwa mereka masih melihatnya sebagai guru politik,” tambahnya.

    Rocky juga mencatat bahwa beberapa menteri menyebut Jokowi masih sebagai “bos”, yang memperkuat kesan bahwa hubungan politik antara Jokowi dan para pembantunya belum sepenuhnya beralih ke kepemimpinan Prabowo.

    “Tetapi yang menarik adalah konteks dari kehadiran mereka ketika Presiden Prabowo ada di luar negeri,” tegas Rocky Gerung.

    Dalam beberapa hari terakhir, sejumlah menteri Kabinet Merah Putih silih berganti datang ke kediaman Jokowi di Solo, Jawa Tengah. 

    Mulai dari Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono; Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin; Menko Pangan, Zulkifli Hasan; hingga Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia.

  • Hari Ini 13 April 2025 Jadi Waktu Terakhir Jemaah Umrah Masuk Arab Saudi, Persiapan untuk Haji – Page 3

    Hari Ini 13 April 2025 Jadi Waktu Terakhir Jemaah Umrah Masuk Arab Saudi, Persiapan untuk Haji – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Pemerintah Arab Saudi menetapkan hari terakhir jemaah pemegang visa umrah diperbolehkan masuk ke Arab Saudi pada Minggu (13/4/2025) dan mereka diharuskan keluar dari Arab Saudi paling lambat pada Selasa 29 April 2025.

    Hal tersebut merupakan kebijakan yang diberlakukan Kementerian Dalam Negeri Arab Saudi dalam rangka mempersiapkan ibadah Haji 1446 H dan memastikan keamanan para jamaah Haji saat menjalani ibadahnya kemudian, melansir Antara, Minggu (13/4/2025).

    Pada periode 29 April hingga 10 Juni 2025, Arab Saudi akan menangguhkan seluruh penerbitan izin umrah melalui aplikasi Nusuk bagi warga Saudi, negara-negara Dewan Kerja Sama Teluk (GCC), dan pemegang visa jenis lain.

    Kota Makkah juga akan tertutup bagi semua orang bukan pemegang visa Haji mulai 29 April 2025, sehingga mereka tidak boleh masuk atau pun menetap di Makkah dari tanggal tersebut hingga musim Haji selesai.

    Pembatasan masuk ke Makkah juga akan berlaku bagi warga Saudi sejak 23 April 2025, di mana, akses masuk hanya akan diberikan bagi pemegang izin tertentu yang dikeluarkan otoritas.

    Selain jemaah pemegang visa Haji, pengecualian terhadap pembatasan masuk akan diberikan kepada warga pemegang izin kerja di Makkah serta pemilik kartu identitas yang diterbitkan di kota Makkah. Izin masuk ke Makkah pada musim Haji 2025 akan dikeluarkan secara elektronik.

    Kementerian Dalam Negeri Arab Saudi meminta supaya kebijakan yang diimplementasikan selama musim Haji 1446 H ini dipatuhi semua pihak demi memastikan keselamatan dan keamanan para jamaah Haji tahun ini.

    Sebelumnya, Kementerian Haji dan Umrah di Kerajaan Arab Saudi mengumumkan bahwa 15 Syawal 1446 H yang bertepatan dengan 13 April 2025 akan menjadi tanggal terakhir untuk menerima jemaah umrah yang memasuki negara tersebut.

    Hal ini dilakukan sebagai bagian dari persiapannya untuk musim haji mendatang, dikutip dari laman Bahrain News Agency, Rabu 9 April 2025.

     

    Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri melakukan ziarah ke makam Nabi Muhammad SAW. Ziarah dilakukan usai Megawati menyelesaikan umrah bersama kedua anaknya.

  • AHY Berharap Pemimpin Bangsa Bisa Terus Jalin Hubungan Setelah Prabowo Bertemu Megawati – Halaman all

    AHY Berharap Pemimpin Bangsa Bisa Terus Jalin Hubungan Setelah Prabowo Bertemu Megawati – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Ketua Umum DPP Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri merupakan suatu hal yang bagus.

    Ia berharap agar seluruh pemimpin bangsa bisa terus menjalin hubungan baik.

    “Ya saya pikir bagus, bagus sekali (pertemuan Prabowo-Megawati). Kita berharap kalau para pemimpin bangsa kita juga terus menjalin hubungan yang baik dalam berbagai kesempatan tentunya,” kata AHY kepada awak media di Jakarta, Minggu (13/4/2025).

    Menurut AHY, dengan saling bertemunya para pemimpin bangsa, maka akan tercipta pembahasan perihal kenegaraan.

    Menurut dia, apapun urusan rakyat akan diungkap dalam pertemuan sesama tokoh bangsa.

    “Kadang-kadang membahas isu-isu penting strategis tentang negara kita, untuk rakyat kita, atau sekadar silaturahmi antara pemimpin saya rasa bagus sekali,” ujar dia.

    Tak cukup di situ, Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan RI tersebut berpandangan, dengan adanya pertemuan antar pemimpin bangsa maka rakyat akan merasa lebih teduh.

    Sehingga, menurut dia, hal tersebut baik untuk iklim politik tanah air dalam upaya membangun bangsa secara bersama-sama.

    “Masyarakat kita juga akan merasa lebih teduh, lebih sejuk dan tentunya ini bagus untuk politik, untuk juga kita menghadirkan energi besar bersama karena pada akhirnya pembangunan ini ya harus bersama-sama dan seluruh elemen bangsa, siapapun,” ujar AHY.

    Diketahui, Presiden RI Prabowo Subianto menyambangi kediaman Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri pada, Senin (7/4/2025) silam.

    Dalam pertemuan yang terjadi pada malam hari itu, Megawati menegaskan kalau posisi PDIP tetap berada di luar pemerintahan Prabowo-Gibran.

    Meski begitu, Megawati menyampaikan memberikan dukungan kepada pemerintahan Prabowo meski tidak berada dalam pemerintahan.

    “Ibu Mega mengharapkan agar masa kepresidenan Pak Prabowo yang telah dilantik pada tanggal 20 Oktober 2024 bisa efektif untuk kebaikan dan kesejahteraan rakyat karena itu jika dianggap perlu silakan menggunakan PDI sebagai instrumen yang juga bisa digunakan untuk memperkuat pemerintahan tetapi tidak dalam posisi dalam koalisi,” kata Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (9/4/2025).

    Lebih lanjut, Muzani menyatakan, Megawati berharap supaya pemerintahan Prabowo bisa efektif. 

    Tak cukup di situ, Prabowo juga diharapkan bisa menggunakan kekuatannya untuk kepentingan rakyat.

    “Jadi pada prinsipnya Ibu Mega tetap berharap agar masa kepresidenan Pak Prabowo bisa efektif sebagai Kepala Pemerintahan dan Kepala Negara menggunakan kekuatannya untuk kepentingan rakyat dan bangsa,” kata Muzani.

    Hanya saja kata Muzani, Megawati secara sikap tidak akan membawa PDIP masuk dalam pemerintahan.

    “Ya kira-kira seperti itu, pokoknya begitu (tidak gabung pemerintahan),” ujar dia.

    Prabowo pun kata Muzani, merasa bersyukur mendapat dukungan dari Megawati dan PDIP. 

    Hal ini akan kata dia, bakal memperkokoh posisi pemerintahan.

    “Bersyukur Pak Prabowo mendapatkan support, dukungan dari Ibu Mega di dalam pemerintahan ini, dan tentu saja ini bagian dari upaya untuk memperkokoh posisi pemerintahan,” kata Muzani.

  • Isu Politik-Hukum Sepekan: Pertemuan Prabowo-Megawati

    Isu Politik-Hukum Sepekan: Pertemuan Prabowo-Megawati

    Jakarta, Beritasatu.com – Sejumlah isu politik dan hukum selama sepekan terakhir menjadi perbincangan hangat pembaca Beritasatu.com. Berita terkait pertemuan Presiden Prabowo Subianto dan Presiden ke-5 Megawati Soekarnoputri menarik perhatian pembaca.

    Berita politik dan hukum lainnya, yakni sejumlah menteri Kabinet Merah Putih yang menemui mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi), kasus pemerkosaan yang dilakukan dokter PPDS di RSHS Bandung, kasus korupsi iklan BJB yang menyeret mantan Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil, dan lawatan kenegaraan Presiden Prabowo ke Timur Tengah,

    Isu Politik dan Hukum Sepekan Beritasatu.com

    1. Prabowo-Megawati Bertemu, Gerindra: PDIP Tetap di Luar Pemerintahan

    Partai Gerindra memastikan PDI Perjuangan akan tetap berada di luar pemerintahan meski Presiden Prabowo Subianto sudah bertemu Megawati Soekarnoputri di kediamannya, Jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat pada Senin (7/4/2025) malam.

    Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan Ketua Umum PDIP Megawati akan tetap mendukung Prabowo-Gibran Rakabuming Raka dari luar pemerintah. Megawati, kata Muzani, mendukung Prabowo menjalankan pemerintahan secara efektif dengan orientasi kepentingan rakyat.

    PDIP akan memperkuat pemerintahan Prabowo-Gibran, tetapi dalam posisi tetap di luar kabinet. Menurut Muzani, pertemuan antara Prabowo dan Megawati membawa dampak positif bagi suasana kebangsaan, sekaligus menjadi simbol penting bagi persatuan, terlebih di momentum Hari Raya Idulfitri 1446 Hijriah.

    2. Bertemu Jokowi, Menteri KKP dan Menkes Dapat Wejangan Soal Ini

    Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dan Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin bertemu Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) di kediamannya, Jalan Kutai Utara Nomor 1, Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Solo, Jawa Tengah, Jumat (11/4/2025).

    Sakti Wahyu Trenggono datang lebih dahulu dan diterima Jokowi di kediaman. Sementara itu, Menkes Budi Gunadi Sadikin bersama istri yang tiba saat Sakti Wahyu Trenggono masih berada di dalam kediaman sempat menunggu 15 menit di ruang transit, sebelum akhirnya diterima Jokowi di kediamannya.

    Sekitar satu jam berselang ia pun keluar dari kediaman diantar Jokowi. Kepada awak media, Sakti Wahyu Trenggono mengatakan kedatangannya untuk silaturahmi. Dalam pertemuan tersebut ia mengaku mendapat banyak masukan dari Jokowi. Sementara itu, Budi juga mengatakan kedatangannya untuk silaturahmi dengan Jokowi.

    3. Korban Pelecehan Seksual Dokter PPDS Unpad Bakal Bertambah

    Selain berita terkait pertemuan Prabowo-Megawati, berita lainnya, yakni Jumlah korban dugaan pelecehan seksual yang dilakukan oleh dokter residen program pendidikan dokter spesialis (PPDS) Universitas Padjadjaran (Unpad) diperkirakan bertambah. Pihak Rumah Sakit Hasan Sadikin (RSHS) Bandung telah menerima aduan baru dari masyarakat dan melanjutkannya ke Polda Jawa Barat.

    Kepala Bidang Humas Polda Jawa Barat Kombes Pol Hendra Rohmawan mengonfirmasi saat ini terdapat dua orang yang menyampaikan laporan kepada pihak RSHS terkait tindakan serupa. Meskipun laporan resmi dari dua calon korban baru tersebut belum diterima, Polda Jawa Barat sudah menurunkan tim penyidik untuk menindaklanjuti aduan tersebut.

    4. KPK Panggil Saksi Tambahan sebelum Periksa Ridwan Kamil

    Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan akan memanggil sejumlah saksi tambahan terkait dugaan korupsi proyek pengadaan iklan di Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (Bank BJB) periode 2021–2023. Langkah ini dilakukan guna menelusuri lebih lanjut kemungkinan keterlibatan mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil.

    Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu, menyebut pemanggilan Ridwan Kamil baru akan dilakukan setelah KPK memperoleh data dan keterangan yang cukup. Ia juga mengungkapkan telah menandatangani surat pemanggilan saksi-saksi lain untuk diperiksa di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.

    5. Presiden Prabowo ke Timur Tengah demi Perdamaian di Gaza

    Presiden Prabowo Subianto memulai perjalanan kerja menuju kawasan Timur Tengah hingga ke Yordania pada Rabu (9/4/2025) pagi. Lawatan Prabowo ke Timur Tengah ini demi mencapai banyak penyelesaian konflik di Gaza dan kawasan Timur Tengah lainnya.

    Sebagai negara nonblok, Presiden Prabowo menyatakan Indonesia saat ini dianggap sebagai pihak yang bisa diterima oleh banyak negara yang bertikai. Menurutnya, posisi ini menjadi tanggung jawab Indonesia untuk siap berperan mendamaikan negara-negara yang bertikai tersebut.

    Demikian isu politik dan hukum sepekan Beritasatu.com, di antaranya pertemuan Prabowo-Megawati.

  • Legislator PDIP Minta Pemerintah Pertimbangkan Rencana Evakuasi Warga Gaza ke RI

    Legislator PDIP Minta Pemerintah Pertimbangkan Rencana Evakuasi Warga Gaza ke RI

    Bisnis.com, JAKARTA – Anggota Komisi I DPR TB Hasanuddin mengingatkan pemerintah untuk mempertimbangkan dengan matang ihwal rencana evakuasi warga Gaza, Palestina korban perang ke Indonesia.

    Legislator PDI Perjuangan (PDIP) ini memandang rencana itu termasuk niat baik yang harus diapresiasi. Namun, harus ada pertimbangan yang matang soal bagaimana mereka yang dievakuasi kembali lagi ke tempat asalnya.

    “Harus dipertimbangkan secara matang. Apakah mereka yang dievakuasi itu warga Palestina yang sakit, terluka, dan bisa dipulihkan, lalu dengan mudah kembali ke tanah airnya?” tuturnya dalam keterangan tertulis yang dikutip Sabtu (12/4/2025).

    TB, sapaan akrabnya, khawatir kemungkinan Israel akan menghalangi warga Palestina yang telah dirawat di Indonesia untuk kembali ke Tanah Airnya. Jika seperti itu, bisa berujung pada pelemahan eksistensi warga Palestina di wilayahnya sendiri.

    “Kalau mereka tidak bisa kembali, justru ini bisa sejalan dengan upaya penghapusan etnis [genosida] yang dilakukan Israel. Karena tujuan Israel adalah merebut wilayah dan mengusir warga Palestina,” tegas legislator dari Dapil Jawa Barat IX itu.

    Bahkan, dia mempertanyakan rencana evakuasi besar-besaran ini merupakan kebutuhan mendesak dari warga Palestina itu sendiri atau justru ada agenda terselubung pihak luar.

    “Apa yang sebenarnya dibutuhkan Palestina? Apakah bantuan medis, logistik, atau evakuasi besar-besaran seperti yang pernah diusulkan Donald Trump? Kalau itu sejalan dengan ide Trump, patut kita waspadai. Karena pasti ada tujuan lain di baliknya,” ucapnya.

    Sebab itu, dia berpendapat bila proses evakuasi ini tidak disertai dengan jaminan pemulangan, sebaiknya rencana Prabowo itu ditunda terlebih dahulu.

    “Mengevakuasi ribuan orang ke Indonesia harus dipikirkan dampak, efek, dan mekanisme pemulangannya. Kalau tidak bisa kembali, sebaiknya jangan dilakukan. Biarkan mereka merdeka di negerinya sendiri, dan kita harus mendukung sepenuhnya,” tutupnya.