Xcloud.id

partai: PDIP

  • Dalam Rangka Paskah, Uskup Agung Jakarta Besuk Hasto Kristiyanto di Rutan KPK

    Dalam Rangka Paskah, Uskup Agung Jakarta Besuk Hasto Kristiyanto di Rutan KPK

    Jakarta (beritajatum.com) – Uskup Agung Jakarta Mgr.Ignatius Kardinal Suharyo membesuk Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto yang ditahan di Rutan Kelas 1 KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, pada Senin (14/4/2025).

    Kardinal Suharyo tiba di Rutan KPK sekira pukul 10.42 WIB dan langsung disambut oleh sejumlah keluarga Hasto Kristiyanto yang juga tengah membesuk.

    Salah seorang keluarga Hasto pun tampak menitipkan daun Palma kepada Kardinal Suharyo untuk diberkati dan diserakan kepada Hasto.

    Diketahui, kemarin merupakan Hari Minggu Palma, sebagai penanda umat Katolik akan memasuki masa Paskah.

    Selanjutnya, Kardinal Suharyo juga sempat berbincang dengan keluarga Hasto lainnya saat di ruang tunggu sebelum masuk ke dalam Rutan.

    Sekira pukul 10.48 WIB, Kardinal Suharyo pun masuk ke dalam Rutan KPK untuk membesuk Hasto. “Dalam rangka Paskah,” ujar Kardinal kepada media secara singkat sebelum masuk ke dalam Rutan.

    Tampak sejumlah kader PDIP dan tim kuasa hukum Hasto juga hadir di Rutan KPK, diantaranya Guntur Romli, Army Mulyanto, dan lain-lain. Hingga pukul 11.20 WIB, Kardinal Suharyo masih berada di dalam Rutan KPK membesuk Hasto Kristiyanto.

    Seperti diketahui, jaksa KPK mendakwa Hasto Kristiyanto merintangi penyidikan kasus dugaan suap dengan tersangka Harun Masiku. Hasto disebut menghalangi KPK menangkap Harun Masiku, yang jadi buron sejak 2020.

    Selain itu, Jaksa KPK juga mendakwa Hasto menyuap mantan komisioner KPU Wahyu Setiawan Rp 600 juta. Jaksa mengatakan suap itu diberikan agar Wahyu Setiawan mengurus penetapan pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR periode 2019-2024 Harun Masiku.

    Hasto disebut memberi suap bersama-sama orang kepercayaannya, Donny Tri Istiqomah dan Saeful Bahri, kemudian juga Harun Masiku. Donny saat ini sudah ditetapkan sebagai tersangka, lalu Saeful Bahri telah divonis bersalah dan Harun Masiku masih menjadi buron. [kun]

  • Puan Ungkap Kongres PDIP Berpotensi Mundur

    Puan Ungkap Kongres PDIP Berpotensi Mundur

    loading…

    Kongres Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) berpotensi mundur dari jadwal semula, yakni April 2025. FOTO/ACHMAD AL FIQRI

    JAKARTA – Kongres Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ( PDIP ) berpotensi mundur dari jadwal semula, yakni April 2025. Namun Ketua DPP PDIP Puan Maharani memastikan Kongres dilaksanakan tahun ini.

    “Bisa saja mundur dari bulan April, namun pastinya insyaAllah tidak lebih dari tahun 2025,” kata Puan saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (14/4/2025).

    Puan mengakui bahwa pelaksanaan Kongres PDIP belum ditentukan hingga saat ini. Hal itu karena melihat situasi dan kondisi yang ada.

    “Kongres sampai saat ini belum ditentukan akan dilaksanakan kapan, karena melihat situasi, kondisi yang ada, tentu saja ini tidak perlu dilakukan terburu-buru, semuanya on the track,” terang Puan.

    Menurutnya, pelaksanaan tugas dan roda organisasi partai masih terkendali di bawah naungan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

    “Masih bisa dilaksanakan tugas-tugas yang ada di internal PDI Perjuangan, dan semuanya berada dalam kendali ketua umum,” ucap Puan.

    (abd)

  • PROFIL Djuyamto, Sosok dengan Jabatan Mentereng Terima Suap Rp7,5 M, Pernah Bikin Kubu Hasto Kecewa

    PROFIL Djuyamto, Sosok dengan Jabatan Mentereng Terima Suap Rp7,5 M, Pernah Bikin Kubu Hasto Kecewa

    TRIBUNJAKARTA.COM – Sosok Djuyamto kini sedang menjadi buah bibir karena namanya ditetapkan sebagai tersangka ole Kejaksaan Agung (Kejagung) RI pada Minggu (13/4/2025) malam. 

    Ia bersama dua hakim lainnya ditetapkan tersangka dalam kasus suap pemberi vonis onslag atau lepas dalam perkara korupsi ekspor crude palm oil (CPO).

    Dalam kasus itu, Djuyamto bertindak sebagai Ketua Majelis Hakim.

    Dua hakim lainnya yakni Ali Muhtarom (AM) sebagai Hakim AdHoc dan Agam Syarif Baharudin (ASB) sebagai Hakim Anggota.

    Djuyamto disebut menerima aliran dana suap untuk pengurusan perkara saat ditunjuk menjadi Ketua Majelis Hakim perkara tersebut oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Muhammad Arif Nuryanta yang kini menjabat Ketua PN Jakarta Selatan.

    Sosok kelahiran Sukoharjo pada 18 Desember 1967 disebut menerima suap paling banyak di antara 2 hakim lainnya.

    Djuyamto menerima suap sekitar Rp 7,5 miliar. Sedangkan hakim Agam Syarif Baharudin (ASB) menerima suap Rp 6 miliar dan Ali Muhtarom (AM) menerima Rp 6,5 miliar.

    Sosok Djuyamto

    KLIK SELENGKAPNYA: Berikut Sosok dan Harta Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Muhammad Arif Nuryanta yang Ditangkap Kejaksaan Agung pada Sabtu (12/4/2025).

    Sosok Djuyamto sudah wara-wiri menangani banyak kasus besar di Indonesia.

    Ia kini menjabat sebagai hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

    Jabatannya pun mentereng tercatat di posisi Pembina Utama Muda (IV/c) di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

    Sebelumnya, ia pernah bertugas di sejumlah tempat seperti PN Tanjungpandan, PN Temanggung, PN Karawang, PN Dompu, PN Bekasi, PN Jakarta Utara.  

    Dia juga masuk dalam kepengurusan Ikatan Hakim Indonesia sebagai Sekretaris Bidang Advokasi.  

    Pejabat Humas PN Jakarta Selatan Djuyamto saat berbicara di depan awak media, Kamis (30/3/2023). Djuyamto merupakan satu dari tiga hakim yang ditetapkan Kejaksaan Agung sebagai  tersangka kasus suap penanganan perkara ekspor crude palm oil (CPO) untuk tiga perusahaan besar pada Minggu (13/4/2025). (KOMPAS.com/Dzaky Nurcahyo) (KOMPAS.com/Dzaky Nurcahyo)

    Namanya semakin terkenal karena sudah banyak menangani kasus besar di antaranya sidang obstruction of justice kasus Ferdy Sambo hingga kasus permohonan praperadilan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.

    Dalam perkara ini Djuyamto menjadi hakim tunggal.

    Diketahui, Hasto menggugat KPK lantaran ditetapkan sebagai tersangka dugaan suap dan perintangan penyidikan dalam perkara eks calon anggota legislatif dari PDI-P, Harun Masiku.

    Dalam putusannya, Djuyamto tidak menerima gugatan praperadilan yang diajukan Hasto.

    “Mengadili, mengabulkan eksepsi dari termohon, menyatakan permohonan pemohon kabur atau tidak jelas,” kata Hakim Djuyamto dalam sidang di PN Jakarta Selatan, Kamis (13/2/2025).

    “Menyatakan permohonan praperadilan pemohon tidak diterima,” kata Djuyamto.

    Keputusan yang dibuat Djuyamto sempat membuat kubu Hasto kecewa.

    Kuasa hukum Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, Ronny Talapessy mengatakan putusan hakim belum mengacu pada objek pengujian penetapan tersangka dari Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.

    “Jadi, sekali lagi, kami perlu sampaikan ini belum selesai. Tidak ada keputusan bahwa substansi permohonan pra peradilan kami ditolak,” ujar Ronny.

    Ia juga pernah menangani kasus kasus pembunuhan satu keluarga di Bekasi dengan terdakwa Harris Simamora saat pindah ke Pengadilan Negeri Kota Bekasi di tahun 2020.

    Saat itu Djuyamto menjadi ketua majelis hakim.

    Nama Djuyamto kembali disorot saat dia ditunjuk sebagai humas, sekaligus anggota majelis hakim di sidang obstruction of justice kasus Ferdy Sambo dengan terdakwa Hendra Kurniawan Cs. 

    Sebagaimana diketahui, Brigjen Hendra Kurniawan Cs diadili terkait perkara obstruction of justice atau perintangan penyidikan kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yoshua Hutabarat alias Brigadir J.

    Tak Hanya Brigjen Hendra, AKBP Arif Rahman dan Kombes Pol Agus Nurpatria juga akan disidang dalam perkara yang sama.

    Dalam sidang tersebut, Ahmad Suhel menjadi Ketua Majelis Hakim.

    Sementara Djuyamto menjadi anggota majelis hakim bersama Hendra Yuristiawan.

    Profil Djuyamto

    Djuyamto lahir di Sukoharjo pada 18 Desember 1967. Dia menuntaskan studi S1 dan S2 di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Solo (UNS).

    Gelar doktornya juga diperoleh di Fakultas Humum UNS. 

    Djuyamto diketahui merupakan seorang hakim.

    Saat ini Djuyamto bertugas sebagai Pejabat Humas di PN Jakarta Selatan.

    Kini, Djuyamto juga masuk jajaran pengurus pusat Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) periode 2019-2022.

    Dalam situs IKAHI, ikahi.or.id, Djuyamto menjadi anggota Komisi IV, yakni bagian Kehumasan, Advokasi dan Pengabdian Masyarakat.

    Diberitakan Tribunnews.com, Djuyamto pernah menjabat sebagai Humas Pengadilan Negeri Jakarta Utara.

    Ia juga pernah menjadi Wakil Ketua Pengadilan Negeri Dompu, Nusa Tenggara Barat.

    Djuyamto pun sempat pindah ke Pengadilan Negeri kota Bekasi.

    Harta Kekayaan Djuyamto 

    Melansir dari laman elhkpn https://elhkpn.kpk.go.id/, Djuyamto diketahui memiliki harta kekayaan yang totalnya mencapai Rp 2,9 miliar.

    Berikut rinciannya.

    A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 2.450.000.000

    1. Tanah dan Bangunan Seluas 149 m2/80 m2 di KAB / KOTA KARANGANYAR, HASIL SENDIRI Rp.900.000.000

    2. Tanah dan Bangunan Seluas 150 m2/95 m2 di KAB / KOTA SUKOHARJO, HIBAH DENGAN AKTA Rp.950.000.000

    3. Tanah dan Bangunan Seluas 980 m2/152 m2 di KAB / KOTA SUKOHARJO, HASIL SENDIRI Rp.600.000.000

    B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 454.000.000

    1. MOTOR, HONDA BEAT SEPEDA MOTOR Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 4.000.000

    2. MOTOR, VESPA SEPEDA MOTOR Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 25.000.000

    3. MOBIL, TOYOTA INNOVA REBORN Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp. 425.000.000

    C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 96.100.000

    D. SURAT BERHARGA Rp. —-

    E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 145.000.000

    F. HARTA LAINNYA Rp. 60.000.000

    Sub Total Rp. 3.205.100.000

    III. HUTANG Rp. 250.000.000

    IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 2.955.100.000

    (TribunJakarta/TribunTimur/Kompas.com)

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel https://whatsapp.com/channel/0029VaS7FULG8l5BWvKXDa0f.

    Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

  • Isu Matahari Kembar Prabowo-Jokowi, Puan: Presiden Saat Ini Prabowo Subianto – Page 3

    Isu Matahari Kembar Prabowo-Jokowi, Puan: Presiden Saat Ini Prabowo Subianto – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengingatkan agar tidak ada matahari kembar pada pemerintahan Prabowo Subianto. Hal itu terkait kunjungan para menteri kabinet Presiden Prabowo Subianto ke Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) di Solo.

    Menanggapi hal itu, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Puan Maharani menegaskan tidak ada matahari kembar dalam pemerintahan. Ia menegaskan presiden Indonesia saat ini hanya satu yakni Prabowo Subianto.

    “Matahari kembar, presiden saat ini Presiden Prabowo Subianto,” kata Puan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (14/4/2025).

    Meski demikian, menurut Puan, tidak ada larangan bagi para menteri untuk bersilaturahmi ke Jokowi. Ia menyebut hal itu bukan berarti ada matahari kembar. “Silaturahmi di masa lebaran akan sangat baik,” ucap Puan Maharani.

    Sebelumnya, Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera mengingatkan agar tidak ada matahari kembar di dalam pemerintahan Prabowo Subianto. Peringatan ini disampaikannya menanggapi kunjungan para menteri kabinet Presiden Prabowo Subianto ke Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) di Solo.

    Beberapa menteri yang mendatangi Jokowi adalah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia yang datang pada Selasa, (8/4/2025). Berselang satu hari, Menteri Koordinator Pangan Zulkifli Hasan juga menemui Jokowi.

    Kemudian hari ini, giliran Menteri Kelautan dan Perikanan (KPP) Sakti Wahyu Trenggono dan Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mendatangi mantan politikus PDIP itu.

    “Yang pertama tentu silaturahmi tetap baik, tapi yang kedua tidak boleh ada matahari kembar,” kata Mardani, saat dikonfirmasi, Jumat (11/4/2025).

    Meski begitu, Mardani yakin, Prabowo tak akan tersinggung jika para menterinya bertemu dengan Jokowi.

    “Bagaimanapun presiden kita Pak Prabowo, dan Pak Prabowo sudah menunjukkan determinasinya, kapasitasnya, komitmennya, dan saya pikir Pak Prabowo juga tidak tersinggung ketika ada menterinya yang ke Pak Jokowi,” ujar Mardani.

    Namun, dia kembali menegaskan, jangan sampai ada matahari kembar. Sebab, satu matahari saja dalam keadaan berat.

    “Yang jadi pesan saya cuma satu, jangan ada matahari kembar. Satu matahari saja lagi berat, apalagi kalau dua gitu,” ucap Mardani.

    Presiden ke-7 Indonesia, Joko Widodo, mengomentari pertemuan antara Presiden Indonesia Prabowo Subianto dan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri.

  • Pertemuan Prabowo-Megawati, Puan Maharani: PDIP Siap Bantu Pemerintah

    Pertemuan Prabowo-Megawati, Puan Maharani: PDIP Siap Bantu Pemerintah

    Jakarta, Beritasatu.com – Ketua DPP PDIP Puan Maharani mengungkapkan isi pertemuan Prabowo-Megawati. Puan menyebut Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Presiden Prabowo Subianto membicarakan komitmen untuk bersinergi dalam membangun bangsa dalam pertemuan yang digelar pada Senin (7/4/2025) di kediaman Megawati, Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat.

    Menurut Puan, Megawati menegaskan PDIP siap membantu pemerintahan Prabowo dalam menjalankan tugas kenegaraan ke depan.

    “Yang dibicarakan tentu saja hal-hal terkait bagaimana sama-sama bersinergi dalam membangun bangsa dan negara. PDI Perjuangan akan bersama-sama membantu menjalankan tugas-tugas Presiden ke depan bersama Pak Prabowo,” ujar Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (14/4/2025).

    Puan menambahkan pertemuan tersebut sudah dirancang jauh hari oleh PDIP dan Partai Gerindra, dan akhirnya terlaksana bertepatan dengan Lebaran Idulfitri 2025.

    “Alhamdulillah, pertemuan itu bisa terlaksana dalam rangka silaturahmi di hari Lebaran,” ucapnya.

    Sementara itu, Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menyebut pertemuan empat mata antara Prabowo-Megawati membahas isu-isu strategis, khususnya masa depan Indonesia.

    “Yang pasti membicarakan masa depan Indonesia dan kebersamaan dalam membangun bangsa,” kata Dasco di gedung DPR, Selasa (8/4/2025).

    Dasco juga menyampaikan keduanya membahas situasi global yang turut memengaruhi kondisi nasional. Menurutnya, pertemuan ini menjadi ajang tukar pikiran antara dua tokoh bangsa, terlebih Megawati pernah memimpin Indonesia di masa krisis.

    “Ibu Mega berpengalaman menghadapi masa-masa sulit saat menjabat sebagai Presiden, dan itu menjadi nilai tambah dalam diskusi,” jelasnya.

    Dasco tidak membeberkan seluruh isi pembicaraan karena berlangsung selama kurang lebih 1,5 jam dan mencakup banyak topik.

    “Kalau menyatukan visi saya tidak tahu pasti, tapi pertemuan itu penuh keakraban dan banyak diselingi tawa,” tutupnya terkait pertemuan Prabowo-Megawati.

  • Presiden Saat Ini Prabowo Subianto

    Presiden Saat Ini Prabowo Subianto

    loading…

    Ketua DPP PDIP Puan Maharani turut angkat suara ihwal sejumlah menteri Kabinet Merah Putih sowan ke Jokowi di Solo, Jawa Tengah beberapa waktu lalu. Foto/Istimewa

    JAKARTA – Sejumlah menteri di Kabinet Merah Putih sowan ke Presiden ke-7 RI Joko Widodo ( Jokowi ) di Solo, Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Solo pada momen Lebaran 2025. Salah satunya ialah Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi.

    Budi Arie berkunjung ke kediaman Jokowi pada Selasa (1/4/2025). Selain Budi, ada pula Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) Sakti Wahyu Trenggono dan Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin.

    Dua menteri itu bertamu ke kediaman Jokowi pada Jumat (11/4/2025). Trenggono dan Budi Gunadi kompak menyebut Jokowi sebagai bos.

    “Silaturahmi sama bekas bos saya, sekarang masih bos saya,” kata Trenggono di depan rumah Jokowi.

    Ketua DPP PDIP Puan Maharani turut angkat suara ihwal sejumlah menteri Kabinet Merah Putih sowan ke Jokowi di Solo, Jawa Tengah beberapa waktu lalu. Ia tak mempermasalahkan silaturahmi para pembantu Presiden Prabowo Subianto ke Jokowi.

    Menurutnya, silaturahmi di momen Idulfitri 1446 Hijriah itu sangat baik. “Selaturahmi di masa Lebaran akan sangat baik,” ujar Puan saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (14/4/2025).

    Puan pun meyakini tak akan ada matahari kembar. Baginya, pemimpin Indonesia saat ini ialah Presiden Prabowo.

    “Matahari kembar? Presiden saat ini Presiden Prabowo Subianto,” pungkas Puan.

    (rca)

  • Puan Beberkan Peluang Pertemuan Lanjutan Prabowo-Megawati

    Puan Beberkan Peluang Pertemuan Lanjutan Prabowo-Megawati

    Bisnis.com, JAKARTA – Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Puan Maharani membeberkan adanya peluang pertemuan lanjutan antara Presiden Prabowo Subianto dan Ketua Umum PDIP sekaligus Presiden RI ke-5 Megawati Soekarnoputri.

    Meski demikian, dia tidak mengungkapkan secara pasti kapan rencana pertemuan lanjutan itu dilangsungkan. Dia hanya menyebut akan ada silaturahmi selanjutnya.

    “Akan ada persilaturahmi dan pertemuan-pertemuan yang selanjutnya,” katanya di Gedung Nusantara IV, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, pada Senin (14/4/2025).

    Adapun, mengenai pertemuan Prabowo dan Megawati yang berlangsung pada Senin (7/4/2025) malam lalu, Puan mengaku pihaknya dan Gerindra sudah menyampaikan dalam waktu dekat akan ada silaturahmi antara dua tokoh bangsa itu.

    “Dan Alhamdulillah kemudian itu bisa terlaksana bahwa ada silaturahmi antara Ibu Mega dan Pak Prabowo dalam rangka silaturahmi di hari lebaran,” ungkapnya.

    Lebih lanjut, cucu Proklamator RI ini menuturkan pembicaraan antara keduanya tentu berkaitan dengan hal-hal yang perlu dilakukan dengan bersinergi guna membangun bangsa dan negara.

    “PDI akan bersama-sama bersinergi untuk membangun, membantu, bersinergi dalam menjalankan tugas-tugas presiden ke depan bersama dengan Pak Prabowo,” pungkasnya.

    Sebelumnya, pertemuan antara Prabowo dan Megawati bertemu langsung dengan Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri di kediamannya, Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (7/4/2025). Hal itu diungkap oleh Ketua Harian Partai Gerindra sekaligus Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad melalui foto yang diunggah olehnya melalui akun X. 

    Dasco mengunggah dua buah foto di mana Prabowo dan Megawati terlihat duduk di sofa yang berada di rumah Megawati. Salah satu foto bahkan menggambarkan keduanya duduk cukup dekat sambil tersenyum ke arah kamera. 

    “7-4-2025, Alhamdulillah …Merajut kebersamaan Untuk Indonesia Kita,” tulis Dasco melalui akun X pribadinya @bang_dasco, Selasa (8/4/2025). 

  • Puan Sebut Kongres PDIP Berpotensi Mundur dari April – Page 3

    Puan Sebut Kongres PDIP Berpotensi Mundur dari April – Page 3

    Ketua Bidang Kehormatan DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Komarudin Watubun menyatakan, partainya memiliki banyak stok kader berprestasi. Oleh karena itu, ia memastikan banyak kader PDIP yang bisa menjadi sekretaris jenderal menggantikan Hasto Kristiyanto.

    Komarudin mempersilakan kader PDIP yang ingin menjadi sekjen untuk bertarung pada kongres mendatang.

    BACA JUGA:Kardinal Ignatius Suharyo akan Besuk Hasto Kristiyanto di Rutan KPK”Kader banyak silakan bertarung, jadi sekjen silakan,” kata Komarudin di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (25/3/2025).

    Meski demikian, Komarudin mengaku belum mengetahui siapa yang berminat menjadi sekjen PDIP. “Saya belum tahu, itu kan nanti di kongres. Sekjen itu nanti ketum terpilih yang menentukan siapa siapanya,” ujarnya.

    Menurut Komarudin, pada Kongres PDIP juga akan dipilih struktur baru partai. Termasuk juga agenda pemilihan ketua umum untuk periode lima tahun ke depan.

    “Ya itu, bukan sekjen saja, namanya seluruh pengurus itu dipilih oleh ketum, jadi kongres itu hanya memilih ketum,” ucap Komarudin.

    Selain itu, Komarudin mengaku belum tahu tanggal pasti kongres digelar. Namun ia memastikan akan digelar tahun ini.

    “Nanti saja bulan April. Ah saya tidak tau, belum tau kapan itu, ada rencana tapi waktunya belum,” pungkas Komarudin.

  • Prabowo Bertemu Megawati di Momen Lebaran, Puan: Akan Ada Pertemuan Selanjutnya

    Prabowo Bertemu Megawati di Momen Lebaran, Puan: Akan Ada Pertemuan Selanjutnya

    loading…

    Presiden Prabowo Subianto bertemu Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri pada Senin (7/4/2025) malam. Foto/Instagram Sufmi Dasco

    JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto bertemu Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri pada Senin (7/4/2025) malam. Pertemuan di rumah Megawati, Jalan Teuku Umar, Jakarta Pusat itu berlangsung sekitar 1,5 jam membicarakan masa depan Indonesia.

    Ketua DPP PDIP Puan Maharani mengungkapkan akan ada pertemuan kembali antara Presiden Prabowo dengan Megawati. “Akan ada persilaturahmi dan pertemuan-pertemuan yang selanjutnya,” kata Puan saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (14/4/2025).

    Puan pun bersyukur, Prabowo bisa bertemu Megawati. “Alhamdulillah kemudian itu bisa terlaksana bahwa ada silaturahmi antara Ibu Mega dan Pak Prabowo dalam rangka silaturahmi di hari Lebaran,” terang Puan.

    Ia mengatakan, kedua tokoh itu membahas sejumlah hak dan sepakat untuk sinergi dalam membangun bangsa dan negara. Bahkan, kata Puan, PDIP akan membantu dan bersinergi dalam menjalankan tugas Presiden Prabowo.

    “Ya, yang dibicarakan tentu saja hal-hal yang terkait bagaimana sama-sama bersinergi dalam membangun bangsa dan negara,” tutur Puan.

    “Kemudian juga bagaimana kemudian PDIP akan bersama-sama bersinergi untuk membangun, membantu, bersinergi dalam menjalankan tugas-tugas presiden ke depan bersama dengan Pak Prabowo,” pungkasnya.

    (rca)

  • Profil Djuyamto, Pernah Pimpin Sidang Hasto Kini Tersangka Kasus Suap Migor

    Profil Djuyamto, Pernah Pimpin Sidang Hasto Kini Tersangka Kasus Suap Migor

    Bisnis.com, JAKARTA — Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) Djuyamto telah ditetapkan sebagai tersangka pada kasus dugaan suap dalam kepengurusan perkara minyak goreng korporasi di PN Jaksel.

    Dia ditetapkan tersangka atas perannya yang diduga menerima suap agar perkara minyak goreng korporasi itu divonis lepas atau onslag.

    Adapun, saat memutus perkara itu, Djuyamto duduk sebagai ketua majelis hakim. Sementara, Agam Syarif Baharudin (ASB) dan Ali Muhtarom (AM) menjadi hakim anggota.

    “Ketiga orang tersebut adalah ABS selaku hakim PN Jaksel, tersangka AM, tersangka DJU yang bersangkutan hakim PN Selatan yang saat itu menjabat ketua majelis hakim,” ujar Dirdik Jampidsus Kejagung RI, Abdul Qohar di Kejagung, Senin (14/4/2025).

    Qohar menambahkan, Djuyamto diduga telah menerima uang suap sebesar Rp7,5 miliar dalam kasus kepengurusan perkara pemberian fasilitas ekspor minyak goreng korporasi tersebut.

    Profil Djuyamto

    Djuyamto lahir pada 18 Desember 1967 di Sukoharjo. Dia menuntaskan pendidikan sarjana dan magister di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Solo (UNS).   

    Berdasarkan situs resmi PN Jakarta Selatan, Djuyamto menjabata sebagai hakim dengan pangkat pembina utama madya.

    Kemudian, Djuyamto mengawali kariernya di PN Tanjungpandan pada 2002.

    Dia juga sempat ditugaskan di PN Temanggung, PN Karawang, PN Dompu, hingga PN Jakarta Utara.

    Sementara itu, saat ini Djuyamto dikenal sebagai hakim sekaligus pejabat humas di PN Jakarta Selatan.

    Adapun, Djuyamto juga sempat menjadi pengadil pada sejumlah kasus terkenal, seperti kasus penyiraman air keras terhadap Novel Baswedan.

    Selanjutnya, menjadi hakim anggota sidang kasus obstruction of justice atau penghalangan perkara pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat alias Brigadir J.

    Belakangan, Djuyamto juga telah menjadi halim tunggal pada kasus gugatan praperadilan perkara Ronald Tannur atas terdakwa hakim Heru Hanindyo.

    Selain itu, dia juga didapuk sebagai hakim tunggal sidang gugatan praperadilan dari Sekretaris Jenderal PDIP HastoKristiyanto di kasus suap penetapan anggota DPR 2019-2024.

    Djumyanto Punya Harta Rp2,9 Miliar 

    Berdasarkan laporan harta kekayaan pejabat negara (LHKPN), Djuyamto memiliki harta kekayaan Rp2,9 miliar pada 2024.

    Dalam laporan itu, mayoritas harta Djuyamto berada dalam aset tanah dan bangunan sebesar Rp2,4 miliar. Aset tersebut tersebar di Karanganyar dan Sukoharjo.

    Kemudian, Djuyamto juga memiliki aset transportasi dan mesin sebesar Rp401 juta. Perinciannya, Honda Beat (2015) Rp2,5 juta; Motor Vespa (2020) Rp23,5 juta; dan Toyota Innova (2023) Rp375 juta.

    Selain itu, dia juga memiliki harta bergerak Rp 90,5 juta; kas dan setara mas Rp168 juta, harta lainnya Rp60 juta. Adapun, Djuyamto juga tercatat memiliki utang Rp250 juta.