Xcloud.id

partai: PDIP

  • Kita Masih Konsentrasi Persoalan Geopolitik

    Kita Masih Konsentrasi Persoalan Geopolitik

    PKIRAN RAKYAT – Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat mengatakan bahwa partainya akan menggelar Kongres partai pada tahun 2025. Namun, Djarot belum dapat menyampaikan terkait kapan kepastian waktu penyelenggaraan kongres itu.

    “Pelaksanaannya di tahun 2025, bulannya masih belum gitu ya,” kata Djarot usai mengikuti pertunjukan teater seni musik kerja sama antara Indonesia dan Uzbekistan yang dihadiri Ketua DPP PDIP Megawati Soekarnoputri, di Gedung Kesenian Jakarta, Selasa malam, 15 April 2025.

     

    Menurut Djarot pelaksanaan kongres partainya itu tidak perlu dilakukan secara terburu-buru. “Tidak perlu terburu-buru ya.”

    Kendati, saat ditanya apakah pelaksanaannya baru akan dilakukan setelah tuntas sidang kasus Hasto Kristiyanto di pengadilan, Djarot tidak memberikan jawaban tegas. Djarot hanya menjawab bahwa partainya masih konsentrasi di beberapa isu hal yang saat ini penting.

     

    “Terutama sekarang menghadapi perang tarif dengan AS. Ya persoalan-persoalan global geopolitik itu penting, persoalan tentang bagaimana Indonesia mengantisipasi berbagai macam kemungkinan terjadi dengan perubahan geopolitik,” ucapnya.

     

    Terkait kasus hukum Hasto Kristiyanto, Sekjen PDIP itu telah menjalani sidang putusan sela yang berlangsung di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Jumat, 11 April 2025. Majelis hakim menolak eksepsi atau nota keberatan yang diajukan oleh Hasto.

     

    Dengan ditolaknya eksepsi tersebut, majelis hakim pun memerintahkan Jaksa Penuntut Umum melanjutkan pemeriksaan pokok perkara dengan agenda pemeriksaan saksi-saksi.***

     

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Anggota DPR F-PDIP: Potongan pengemudi ojol hingga 30 persen perlu dievaluasi

    Anggota DPR F-PDIP: Potongan pengemudi ojol hingga 30 persen perlu dievaluasi

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi PDIP Edi Purwanto menilai potongan aplikator hingga 30 persen per transaksi oleh penyedia layanan ojek daring atau online (ojol) memberatkan mitra pengemudi sehingga perlu dievaluasi.

    “Saya terus berkomitmen dan memperjuangkan agar potongan aplikator ini dievaluasi karena selama ini potongan aplikator mencapai 30 persen, bahkan lebih. Ini sangat memberatkan pengemudi ojol, aspirasi ini yang terus kita tampung dan kita sampaikan dalam rapat nanti,” kata Edi dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu.

    Hal itu disampaikannya ketika melakukan serap aspirasi dengan para pengemudi ojol di Jambi dalam pertemuan yang dilaksanakan saat masa reses DPR RI itu.

    Dia menilai potongan aplikator hingga 30 persen itu tidak masuk akal. Menurut dia, potongan oleh aplikator idealnya cukup 10 hingga 15 persen saja.

    Bersamaan dengan itu, dia memperjuangkan pula agar ada aturan undang-undang yang mengatur terkait transportasi daring.

    “Selain potongan 30 persen yang kami dorong menjadi 10 atau 15 persen, menurut saya ini penting kaitan undang-undang yang mengatur transportasi online sehingga ada proteksi, baik pengusaha, pengemudi, maupun penumpang ojol ini punya payung hukum yang jelas,” tuturnya.

    Dia pun mengingatkan agar pengusaha atau penyedia layanan ojek daring untuk tidak berpikir ekonomi kapitalis, melainkan perlu memikirkan kesejahteraan para pengemudi transportasi daring tersebut.

    “Pengemudi ojol adalah pahlawan ekonomi keluarga. Jangan sampai mereka bekerja keras, tapi hasilnya habis untuk potongan yang tidak proporsional,” kata mantan Ketua DPRD Provinsi Jambi itu.

    Dia mengatakan dalam berbagai kesempatan rapat di DPR RI, dirinya berkomitmen terus memperjuangkan agar potongan aplikator terhadap pengemudi ojol dievaluasi.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
    Copyright © ANTARA 2025

  • Tertibkan Pungli Parkir di Jakarta, Brando: Kalau Bisa Dibayar Tahunan Saat Bayar Pajak STNK – Halaman all

    Tertibkan Pungli Parkir di Jakarta, Brando: Kalau Bisa Dibayar Tahunan Saat Bayar Pajak STNK – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Anggota Panitis Khusus (Pansus) Parkir  DPRD DKI Jakarta, Brando Susanto mengusulkan mekanisme yang lebih transparan dalam pengelolaan pendapatan parkir di Ibu Kota Jakarta.

    Politikus PDI Perjuangan itu mengusulkan sistem pembayaran parkir perlu disederhanakan guna mencegah potensi kebocoran dana Pendapatan Asli Daerah (PAD).

    Brando pun mendorong agar biaya parkir dibebankan sekaligus saat pembayaran pajak Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), sehingga warga tidak perlu lagi membayar parkir di jalanan.

    “Sebagai terobosan, misalnya dari data tahun lalu terdapat sekitar 4,5 juta kendaraan bermotor di Jakarta, maka biaya parkir bisa langsung ditarik bersama pembayaran STNK melalui sistem di Samsat,” ujarnya dalam rapat Panitia Khusus (Pansus) Parkir di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (14/4/2025). 

    Wakil Sekretaris Fraksi PDIP DPRD Jakarta ini mengatakan usulan tersebut guna menghilangkan pungutan liar (Pungli) parkir liar di jalanan serta bocornya retribusi parkir oleh oknum juga tidak ada lagi. 

    Kecuali di gedung parkir resmi tetap dipungut.

    “Agar bisa menertibkan parkir sembarangan di jalan, kecuali di titik-titik parkir yang disediakan.  Jadi masyarakat Jakarta tak usah lagi bayar parkir dan siapkan recehan, bayar tahunan parkir ke Samsat,” pungkasnya

    Di sisi lain, lanjutnya, tidak perlu investasi mesin parkir di semua jalan Jakarta yang luas, bayar tahunan di samsat.

    “Ini usulan agar mengoptimalkan pendapatan daerah dari kebocoran pemasukan retribusi parkir,” katanya.

    Ia juga menambahkan Pansus Parkir akan membahas besaran tarif parkir untuk setiap golongan kendaraan.

    Selain itu, Brando juga berharap usulan ini bisa menutup celah kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor parkir.

    “Dengan sistem ini, pemungutan parkir tidak lagi menjadi polemik dan tidak ada lagi pansus-pansus serupa. Perlu ada payung hukum melalui Perda agar tidak ada lagi area rawan manipulasi oleh oknum tidak bertanggung jawab,” katanya.

     

  • Kemlu Belum Pernah Dengar Rusia Mau Bangun Pangkalan Militer di Papua

    Kemlu Belum Pernah Dengar Rusia Mau Bangun Pangkalan Militer di Papua

    loading…

    Juru Bicara Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Rolliansyah Soemirat. Foto/Instagram Indonesian Mission to the UN

    JAKARTA – Kementerian Luar Negeri (Kemlu) membantah kabar adanya permintaan Rusia untuk kepentingan militer di wilayah Papua . Juru Bicara Kemlu Rolliansyah Soemirat mengaku tak pernah mendengar kabar soal itu.

    Dia juga menyebut tak ada kabar dari pihak berwenang Rusia untuk mendaratkan pesawatnya di pangkalan udara Indonesia di wilayah Papua. “Kami belum pernah mendengar mengenai permintaan Rusia untuk menempatkan pesawatnya di pangkalan udara milik Indonesia di wilayah Papua,” kata Rolliansyah dalam keterangan, Rabu (16/4/2025).

    Terkait hal tersebut, dia menyarankan agar dikonfirmasi kebenarannya kepada pihak militer Rusia. “Silakan dapat menghubungi kementerian/instansi terkait,” ucapnya.

    Pendirian Pangkalan Militer Asing di Indonesia Langgar KonstitusiSebelumnya, Anggota Komisi I DPR Mayjen TNI (Purn) TB Hasanuddin menegaskan bahwa pendirian pangkalan militer asing di wilayah Indonesia merupakan pelanggaran terhadap konstitusi. Selain itu, bertentangan dengan prinsip politik luar negeri bebas aktif yang menjadi pijakan utama diplomasi Indonesia.

    Hal ini dikatakan TB Hasanuddin merespons kabar permintaan resmi dari Federasi Rusia kepada pemerintah Indonesia untuk menjadikan Lanud Manuhua di Biak, Papua sebagai lokasi pangkalan bagi pesawat-pesawat militer Rusia.

    “Konstitusi kita dan berbagai peraturan perundang-undangan secara tegas melarang keberadaan pangkalan militer asing. Hal ini bukan hanya soal hukum, tetapi menyangkut prinsip kedaulatan nasional dan arah politik luar negeri kita,” kata TB Hasanuddin dalam keterangannya dikutip, Rabu (16/4/2025).

    Legislator PDIP itu juga menekankan bahwa politik luar negeri Indonesia bersifat bebas aktif-bebas dari pengaruh blok manapun dan aktif menjaga perdamaian dunia. Menurutnya, membuka peluang bagi kehadiran kekuatan militer asing justru bertentangan dengan semangat tersebut.

    “Pendirian pangkalan militer asing hanya akan menyeret Indonesia dalam percaturan geopolitik yang kontraproduktif dengan perdamaian dunia. Selain itu, kepentingan nasional kita lebih utama ketimbang ikut campur dalam situasi yang berpotensi meningkatkan intensitas konflik antar kekuatan-kekuatan besar,” ujarnya.

    Dia mengingatkan bahwa keberadaan pangkalan militer asing, khususnya di kawasan Asia Tenggara, berpotensi memicu ketegangan antar negara anggota ASEAN dan mengganggu stabilitas kawasan. “Kita harus berhati-hati. Stabilitas kawasan lebih penting daripada kepentingan sempit negara tertentu. ASEAN dibangun atas dasar kerja sama dan kepercayaan, bukan persaingan kekuatan militer,” pungkasnya.

  • Maju Mundur PDIP Gelar Kongres, Menanti Kasus Hasto?

    Maju Mundur PDIP Gelar Kongres, Menanti Kasus Hasto?

    Bisnis.com, JAKARTA – Partai PDI Perjuangan (PDIP) masih belum memberikan kejelasan mengenai jadwal pelaksanaan kongres partai.

    Hingga kini, belum diketahui apakah kepastian waktu pelaksanaan memang belum ditentukan secara internal, atau hanya belum diumumkan ke publik.

    Sejumlah elite partai pun belum bisa memastikan waktu pasti pelaksanaan kongres. Ketua DPP PDIP Ganjar Pranowo, misalnya, hanya menyebut bahwa kongres akan digelar pada tahun ini, namun belum ada tanggal pasti.

    “Ya tahun ini lah (Kongres PDIP). Ya pasti nunggu hari baik,” jelas Ganjar kala ditemui di Gedung Kesenian Jakarta (GKJ), Jakarta Pusat, Selasa malam (15/7/2025). 

    Pernyataan serupa juga disampaikan Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat. Ia memastikan kongres akan digelar tahun ini, namun meminta agar tidak terburu-buru menuntut kejelasan waktu.

    Saat ditanya apakah ketidakpastian jadwal berkaitan dengan penahanan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, Djarot tidak menjawab secara langsung. Dia justru menyebut partai saat ini tengah fokus pada sejumlah persoalan penting, termasuk isu geopolitik global.

    “Ya persoalan-persoalan global geopolitik itu penting, persoalan tentang bagaimana Indonesia mengantisipasi berbagai macam kemungkinan terjadi dengan perubahan geopolitik,” jelas Djarot yang juga ditemui di GKJ, Selasa (15/7). 

    Sikap hati-hati PDIP juga tecermin dari pernyataan Ketua DPP PDIP Puan Maharani. Dia menyatakan, penentuan jadwal kongres akan mempertimbangkan situasi dan dinamika yang terjadi saat ini.

    Menurut Puan, kepengurusan partai saat ini masih berjalan sesuai arah, di bawah kendali Ketua Umum Megawati Soekarnoputri. Meski demikian, Puan memberikan sedikit petunjuk bahwa kongres kemungkinan akan digelar pada April 2025.

    “Bisa saja mundur di bulan April, namun pastinya InsyaAllah tidak lebih dari 2025,” tutur Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (14/4). 

    Tak Terpengaruh Kasus Hasto 

    Meski Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto kini berstatus sebagai tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), PDIP memastikan bahwa hal itu tidak akan mengganggu jalannya kongres.

    Ketua DPP PDIP Komarudin Watubun mengungkapkan bahwa Kongres PDIP bakal tetap digelar meskipun Sekjen Hasto Kristiyanto saat ini menjadi tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

    Komarudin juga mengungkapkan bahwa kongres PDIP merupakan jadwal yang memang biasa digelar setiap lima tahun sekali. Maka demikian, kongres mendatang pun akan tetap digelar sesuai rencana yang ada. 

    “Tidak ada [dampak Hasto terhadap gelaran kongres], kongres jadwal biasa di setiap lima tahun sekali, tidak ada pengaruh, kongres tetap jalan sesuai rencana,” katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (25/3).

    Terlebih, legislator PDIP itu juga mengungkapkan bahwa dirinya masih belum tahu kapan tanggal pasti pelaksanan kongres. Namun demikian, dia menyebut memang ada rencana di April mendatang.

    Menanti Sekjen PDIP 

    Pasalnya, hal yang ditunggu-tunggu dalam agenda kongres PDIP adalah memastikan siapa sosok yang nantinya akan menggantikan Hasto sebagai Sekjen PDIP. 

    Komarudin menuturkan bahwa hingga sejauh ini dirinya belum mengetahui siapa kandidat terkuat untuk menjadi pengganti Hasto Kristiyanto. Nantinya sekjen akan diumumkan dalam kongres mendatang. 

    “Saya belum tahu ya itu nanti [diumumkan] di Kongres, Sekjen itu Ketua Umum terpilih yang akan menentukan siapa saja,” tuturnya. 

    Adapun Komarudin pun enggan membocorkan siapa saja kader PDIP yang dicalonkan menjadi Sekjen partai. Dia hanya menyebut silakan saja para kader bertarung bila ingin menjadi Sekjen. 

    “Ya kader [PDIP] banyak, silakan bertarung mau menjadi sekjen. Silakan saja,” ucap Komarudin.

    Adapun, terkait posisi ketua umum, Ganjar mengaku bahwa beberapa kader memiliki keinginan agar Ketua Umum Partai Megawati Soekarnoputri dapat kembali menduduki posisi sebagai ketua umum.

    “Kalau dari trendnya suara yang dari bawah sih itu ya [Megawati kembali menjadi ketua umum partai],” jelasnya. 

    Jika nantinya Megawati akan menjadi Ketua Umum, maka Megawati akan memimpin partai tersebut. Jika menghitung dari keputusan Kongres I PDI Perjuangan pada 2000, maka sejauh ini Megawati telah menjabat sebagai ketua umum selama 25 tahun. 

  • Pendirian Pangkalan Militer Asing di Indonesia Langgar Konstitusi

    Pendirian Pangkalan Militer Asing di Indonesia Langgar Konstitusi

    loading…

    Anggota Komisi I DPR Mayjen TNI (Purn) TB Hasanuddin menegaskan bahwa pendirian pangkalan militer asing di wilayah Indonesia merupakan pelanggaran terhadap konstitusi. Foto/Dok SindoNews/Achmad Al Fiqri

    JAKARTA – Anggota Komisi I DPR Mayjen TNI (Purn) TB Hasanuddin menegaskan bahwa pendirian pangkalan militer asing di wilayah Indonesia merupakan pelanggaran terhadap konstitusi. Selain itu, bertentangan dengan prinsip politik luar negeri bebas aktif yang menjadi pijakan utama diplomasi Indonesia.

    Hal ini dikatakan TB Hasanuddin merespons kabar permintaan resmi dari Federasi Rusia kepada pemerintah Indonesia untuk menjadikan Lanud Manuhua di Biak, Papua sebagai lokasi pangkalan bagi pesawat-pesawat militer Rusia.

    “Konstitusi kita dan berbagai peraturan perundang-undangan secara tegas melarang keberadaan pangkalan militer asing. Hal ini bukan hanya soal hukum, tetapi menyangkut prinsip kedaulatan nasional dan arah politik luar negeri kita,” kata TB Hasanuddin dalam keterangannya dikutip, Rabu (16/4/2025).

    Legislator PDIP itu juga menekankan bahwa politik luar negeri Indonesia bersifat bebas aktif-bebas dari pengaruh blok manapun dan aktif menjaga perdamaian dunia. Menurutnya, membuka peluang bagi kehadiran kekuatan militer asing justru bertentangan dengan semangat tersebut.

    “Pendirian pangkalan militer asing hanya akan menyeret Indonesia dalam percaturan geopolitik yang kontraproduktif dengan perdamaian dunia. Selain itu, kepentingan nasional kita lebih utama ketimbang ikut campur dalam situasi yang berpotensi meningkatkan intensitas konflik antar kekuatan-kekuatan besar,” ujarnya.

    Dia mengingatkan bahwa keberadaan pangkalan militer asing, khususnya di kawasan Asia Tenggara, berpotensi memicu ketegangan antar negara anggota ASEAN dan mengganggu stabilitas kawasan. “Kita harus berhati-hati. Stabilitas kawasan lebih penting daripada kepentingan sempit negara tertentu. ASEAN dibangun atas dasar kerja sama dan kepercayaan, bukan persaingan kekuatan militer,” pungkasnya.

    Untuk diketahui, menurut informasi media internasional yang dilansir Janes, Federasi Rusia kepada pemerintah Indonesia untuk menjadikan Lanud Manuhua di Biak, Papua, sebagai lokasi pangkalan bagi pesawat-pesawat militer Rusia.

    Permintaan tersebut disampaikan setelah pertemuan antara Menteri Pertahanan RI dengan Sekretaris Dewan Keamanan Rusia pada Februari 2025, dengan maksud menempatkan pesawat-pesawat jarak jauh milik Russian Aerospace Forces (VKS) di Lanud Manuhua, yang berbagi landasan pacu dengan Bandara Frans Kaisiepo.

  • Sepeda Bakal Melintas di JLNT Casablanca, Komunitas Kecam Rencana Pramono Gelar Silaturahride

    Sepeda Bakal Melintas di JLNT Casablanca, Komunitas Kecam Rencana Pramono Gelar Silaturahride

    Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci

    TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR – Rencana Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menggelar Silaturahride bersama ratusan pesepeda pada Sabtu (19/4/2025) besok mendapat kecaman dari Koalisi Mobilitas Berkelanjutan.

    Adapun koalisi ini merupakan gabungan dari sejumlah komunitas, seperti Bike to Work (B2W), Road Safety Association, Koalisi Pejalan Kaki, dan Komite Penghapusan Bensin Bertimbal.

    Kecaman dilayakan lantaran kegiatan tersebut akan melintas di Jalan Layang Non Tol (JLNT) Casablanca yang notabene merupakan jalan yang dilarang dilintasi oleh sepeda dan sepeda motor.

    Hendro Subroto, perwakilan dari B2W Indonesia menjelaskan, pihaknya bersama Road Safety Association sebelumnya diundang oleh Dishub untuk membahas pelaksanaan ‘Silaturahride with Mas Pram’ pada Kamis (10/4/2025) kemarin.

    Saat itu, pihak Dishub memaparkan bahwa kegiatan tersebut akan melintasi JLNT Casablanca.

    “Saat itu juga, kami menyampaikan penolakan keras terhadap penggunaan JLNT Casablanca sebagai rute sepeda dalam acara ini,” ucapnya dalam keterangan tertulis, dikutip Rabu (16/4/2025).

    Hendro menerangkan, penolakan itu disampaikan bukan tanpa dasar, sebab, regulasi menerangkan larangan sepeda melintas di JLNT atas dasar keselamatan.

    Gubernur Pramono Anung kecewa dengan sikap arogan Satpol PP saat membubarkan aksi Piknik Melawa’ di Gerbang Pancasila. Politikus senior PDIP ini bilang, tak seharusnya personel Satpol PP membubarkan paksa massa aksi yang tengah berunjuk rasa.

    Ironisnya, Dishub DKI justru melanggar aturan itu dan memberikan rekomendasi kegiatan Silaturahride digelar di JLNT Casablanca dengan solusi menutup penuh jalan tersebut untuk rombongan pesepeda.

    “Kami tidak ingin menjadi bagian dari normalisasi pelanggaran hukum atas nama seremoni ini,” ujarnya.

    Acara ini pun disebutnya justru menghidupkan kembali anggapan bahwa bersepeda hanya untuk kelompok tertentu.

    Padahal, yang dibutuhkan adalah membanhun budaya transportasi berkelanjutan yang inklusif dan aman.

    Hendro pun menyayangkan hal ini dan menyinggung janji Gubernur Pramono semasa kampanye dulu yang ingin menjadikan Jakarta sebagai kota yang ramah bagi pesepeda.

    “Kini beliau malah ikut mendesain pelanggaran hukum dengan gaya yang terbungkus bersepeda sport, hashtag, kebanggaan di strava, serta moment epic photo dan drone shoot di kawasan JLNT (Casablanca) yang dikelilingi gedung bertingkat,” tuturnya.

    Sementara itu, Founder Road Safety Association Rio Oktaviano mengatakan, pihaknya lebih berorientasi pada keselamatan jalan secara keseluruhan dan jangka panjang.

    Untuk itu, Road Safety Association dengan tegas menolak kegiatan ‘Silaturahride with Mas Pram’ digelar dengan melewati JLNT Casablanca.

    “Apabila acara ini diberlakukan, maka akan menjadi preseden buruk dalam konsistensi keselamatan jalan, masyarakat pengguna sepeda motor dan pesepeda akan menganggap bahwa melewati JLNT ini boleh,” kata Rio.

    Aktivis Koalisi Pejalan Kaki Alfred Sitorus menambahkan, pihaknya bukan bermaksud ingin menentang acara yang digelar Pemprov DKI Jakarta.

    Namun, ia ingin kegiatan tersebut dilakukan tanpa melanggar lalu lintas.

    “Kami menentang segala bentuk pelanggaran hukum yang dibungkus dalam gimmick populis, karena ketika hukum bisa dinegosiasikan untuk kepentingan simbolik, makan yang rusak bukan hanya marka jalan, tetap juga kepercayaan publik terhadap pemimpinnya,” ucapnya.

    Adapun sikap Koalisi Mobilitas Berkelanjutan adalah sebagai berikut:

    1. Menolak keras penggunaan JLNT Casablanca sebagai rute kegiatan bersepeda.

    2. Mengecam normalisasi pelanggaran hukum oleh pejabat publik yang semestinya menjadi teladan.

    3. Menyesalkan proses perencanaan kegiatan yang tidak partisipatif dan tidak menghargai masukan komunitas.

    4. Menyerukan agar Pemprov Jakarta kembali kepada arah kebijakan transportasi yang inklusif, adil, dan berkelanjutan.

    Sebagai informasi tambahan, Dinas Perhubungan DKI Jakarta berencana menggelar ’Silaturahride with Mas Pram’ pada Sabtu (19/4/2024) pagi.

    Dalam acara tersebut, Gubernur Pramono bakal gowes keliling Jakarta bareng kurang lebih 400 pesepeda.

    Acara ini akan dimulai dan berakhir di kantor Gubernur Pramono di Balai Kota Jakarta.

    Untuk memastikan acara ini berjalan lancar, Dishub DKI Jakarta bakal melakukan penutupan jalan secara situasional. 

    (TribunJakarta)

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel https://whatsapp.com/channel/0029VaS7FULG8l5BWvKXDa0f.

    Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

  • PDIP Pastikan Kongres Digelar Tahun Ini, Djarot: Tidak Usah Buru-Buru

    PDIP Pastikan Kongres Digelar Tahun Ini, Djarot: Tidak Usah Buru-Buru

    Bisnis.com, JAKARTA — Ketua DPP Partai PDI Perjuangan (PDIP) Djarot Saiful Hidayat memastikan bahwa kongres partai berlambang banteng tersebut akan digelar pada tahun ini. Meski begitu, Dia meminta semua pihak untuk tidak terburu-buru.

    Djarot menyebutkan bahwa pelaksanaan kongres akan dilakukan pada 2025, namun belum diputuskan secara pasti bulan pelaksanaannya.

    Ketika ditanya apakah ketidakpastian bulan kongres tersebut disebabkan oleh belum adanya keputusan internal atau memang belum dapat diumumkan ke publik, Djarot kembali menekankan agar semua pihak tidak tergesa-gesa.

    “Tidak usah buru-buru ya,” tutur Djarot ketika ditemui di Gedung Kesenian Jakarta, Jakarta Pusat, pada Selasa malam (15/4/2025). 

    Saat diminta penjelasan lebih lanjut mengenai alasan sikap “tidak terburu-buru” tersebut, Djarot mengatakan bahwa partainya masih fokus pada sejumlah hal penting, utamanya menimbang adanya perang tarif dengan Amerika Serikat (AS). 

    “Ya persoalan-persoalan global geopolitik itu penting, persoalan tentang bagaimana Indonesia mengantisipasi berbagai macam kemungkinan terjadi dengan perubahan geopolitik,” jelas Djarot. 

    Diberitakan sebelumnya, Ketua DPP PDIP Komarudin Watubun menegaskan Kongres PDIP tetap akan digelar meski Sekjen Hasto Kristiyanto saat ini menjadi tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 

    Komarudin menyebutkan bahwa kongres PDIP merupakan jadwal yang memang biasa digelar setiap lima tahun sekali. Maka demikian, kongres mendatang pun akan tetap digelar sesuai rencana yang ada. 

    “Tidak ada [dampak Hasto terhadap gelaran kongres], kongres jadwal biasa di setiap lima tahun sekali, tidak ada pengaruh, kongres tetap jalan sesuai rencana,” katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (25/3/2025). 

    Meski demikian, legislator PDIP itu megatakan dirinya masih belum tahu kapan tanggal pasti pelaksanan kongres. Namun demikian, dia menyebut memang ada rencana di April mendatang.

  • Puan Minta Pemerintah Segera Kirim Nama Dubes RI untuk AS ke DPR

    Puan Minta Pemerintah Segera Kirim Nama Dubes RI untuk AS ke DPR

    Bisnis.com, JAKARTA — Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) meminta pemerintah untuk segera mengisi kekosongan posisi Duta Besar Republik Indonesia untuk Amerika Serikat (AS). 

    Ketua DPR Puan Maharani mendorong pemerintah agar segera bisa menindaklanjuti hal tersebut. Maka demikian, pihaknya menunggu nama yang akan diserahkan pemerintah ke DPR untuk mengisi kekosongan tersebut.

    “Sebaiknya untuk pos-pos yang masih kosong, pemerintah bisa segera menindaklanjutinya. Kami di DPR menunggu hal tersebut,” ujarnya di Gedung Nusantara IV, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, dikutip Rabu (16/4/2025).

    Senada, Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto juga mengatakan bahwa sebaiknya pos-pos strategis seperti duta besar itu harus segera diisi. Sebab, banyak tahapan yang harus dilalui dalam urusan diplomatik.

    “Karena kalimat segera ini, sesegeranya diplomatik itu juga ada aturan. Biasanya kita kirim nota, nama, mereka melakukan persetujuan atau agreement, baru di sini bisa jalan,” tuturnya di tempat yang sama dengan Puan.

    Komisi I DPR, kata Utut, siap menjadwalkan uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) bila pihaknya telah menerika surat dari presiden dan ketua DPR mengenai penunjukkan calon duta besar Indonesia untuk AS.

    Lebih jauh, legislator PDI Perjuangan (PDIP) ini mengatakan Komisi I menjadwalkan rapat dengan Menteri Luar Negeri (menlu) Sugiono seusai reses selesai. Selain membahas kekosongan posisi dubes, juga akan membahas soal pagu indikatif.

    “Yang jelas baru Lebaran, kalau secara geopolitik ada perubahan, pergeseran, perang tarif ini pasti ada dampaknya. Kebenaran mitra kami, Kemlu, salah satunya mudah-mudahan nanti Pak Menlu Sugiono bisa menjelaskan sebaik-baiknya. Tetapi menjelaskan saja kan tidak cukup. Yang paling penting dari menjelaskan itu kan, bisa ke mitra di sana, pesan kita sampai, tapi tidak menyakiti,” pungkasnya.

    Sebagai informasi, Menlu Sugiono menjelaskan bahwa posisi Dubes RI untuk AS saat ini kosong sejak penarikan Rosan P Roeslani saat masa kampanye pemilu lalu. 

    Seiring dengan terbentuknya pemerintahan baru pada Oktober 2024, proses penunjukan pengganti baru dimulai dan saat ini masih berjalan. 

    “Pak Presiden dilantik pada 20 Oktober 2024, kemudian Kabinetnya 21 Oktober 2024. Jadi proses pemilihan duta besar itu baru bisa dilakukan kemudian. Dan tentu saja untuk mencari duta besar itu juga tidak sembarang tunjuk, apalagi untuk negara-negara yang sifatnya strategis,” jelasnya kepada Bisnis di agenda Sarasehan Ekonomi di Menara Mandiri, Selasa (8/4/2025).

  • Banyak Kader PDIP Minta Megawati Jadi Ketum Lagi

    Banyak Kader PDIP Minta Megawati Jadi Ketum Lagi

    loading…

    Presiden ke-5 RI sekaligus Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri saat menghadiri pertunjukan teater kerja sama antara Indonesia dan Uzbekistan di Gedung Kesenian Jakarta, Selasa (15/4/2025). Foto/Istimewa

    JAKARTA – Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ( PDIP ) Ganjar Pranowo mengungkapkan banyak suara kader PDIP yang mendorong Megawati Soekarnoputri untuk kembali menjadi ketua umum (ketum) partai berlambang kepala banteng bermoncong putih itu. Aspirasi itu datang dari kader PDIP seiring hendak berlangsung Kongres PDIP.

    “Kalau trennya suara yang dari bawah sih itu (meminta Megawati menjadi Ketum PDIP),” ucap Ganjar di Gedung Kesenian Jakarta, Selasa (15/4/2025).

    Kendati demikian, Mantan Gubernur Jawa Tengah tak mengungkap kapan rencana Kongres ke-VI PDIP akan digelar. Ganjar hanya mengungkap bahwa kongres dipastikan digelar tahun ini.

    “Belum, belum (rencana Kongres ke-VI). Ya tahun ini (digelar Kongres),” jelas dia.

    Ganjar juga tak menjelaskan rinci terkait alasan Kongres ke VI PDIP harus ditunda. Padahal Kongres ini rencananya diagendakan pada April 2025.

    “Pasti menunggu hari baik,” tutur Ganjar.

    Diberitakan sebelumnya, kongres ke-6 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) tak kunjung digelar. Jadwal pelaksanaan kongres partai berlambang kepala banteng bermoncong putih belum ditentukan.

    Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat memberi sinyal kongres itu diundur. “Pelaksanaannya di tahun 2025. Bulannya masih belum gitu ya, nanti akan ditentukan. Enggak usah buru-buru ya,” kata Djarot saat menghadiri pertunjukan teater seni musik di Gedung Kesenian Jakarta, Jakarta Pusat, Selasa (15/4/2025) malam.

    Djarot mengungkapkan pertimbangan Kongres ke-6 PDIP diundur, salah satunya karena para kader masih fokus membahas dan mendiskusikan masalah bangsa. Salah satu masalah penting yang sedang menjadi fokus PDIP terkait perang tarif yang dimulai Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump.

    “Jadi kita masih konsentrasi di beberapa hal yang sangat penting, terutama sekarang menghadapi perang tarif dengan AS. Ya persoalan-persoalan global geopolitik itu penting,” ungkap Djarot.

    “Persoalan tentang bagaimana Indonesia mengantisipasi berbagai macam kemungkinan terjadi dengan perubahan geopolitik,” sambungnya.

    (rca)