partai: PDIP

  • Connie Bakrie Kembalikan 37 Berkas Titipan Hasto ke DPP PDIP

    Connie Bakrie Kembalikan 37 Berkas Titipan Hasto ke DPP PDIP

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Sebuah dokumen penting yang pernah disimpan di Moskow, Rusia, akhirnya diserahkan pengamat militer Connie Rahakundini Bakrie kepada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Dokumen tersebut merupakan titipan dari Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, dan telah dikembalikan melalui jalur resmi kepada partai pada Rabu (23/4).

    Penyerahan dilakukan langsung di kantor pusat PDIP. “Tadi pukul 11.00 WIB di DPP PDIP (diserahkan, red),” ujar Connie melalui pesan singkat.

    Ia juga mengunggah proses penyerahan dokumen ke akun Instagram pribadinya, @connierahakundinibakrie, yang menunjukkan dirinya menyerahkan dokumen tersebut kepada Wakil Sekretaris Jenderal PDIP, Yoseph Aryo Adhi Dharmo.

    Dalam video yang diunggahnya, Connie menyebut bahwa yang ia serahkan adalah 37 berkas yang telah diberi cap notaris.

    “Jadi, total dokumen yang ada pada saya itu 37. Ini saya serahkan,” kata Connie sambil menyerahkan sebuah flashdisk yang berisi dokumen-dokumen tersebut.

    Menariknya, Connie mengaku tidak memiliki salinan apapun dari dokumen tersebut. “Tidak ada copy ini semua. Saya ada perjanjian dengan Mas Hasto tidak boleh saya edarkan dan lain-lain apalagi meng-copy,” jelasnya.

    Dokumen yang disebut sebagai “Dokumen Rusia” itu memang sebelumnya dititipkan kepada Connie oleh Hasto untuk disimpan di Rusia. Kini, dokumen tersebut telah kembali ke tangan partai, menandai babak baru dari cerita yang selama ini tersimpan di balik layar.

  • Air Mata Pramono Tumpah di Taman Suropati: "Saya Ingin Jadi Gubernur yang Berikan Manfaat"
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        24 April 2025

    Air Mata Pramono Tumpah di Taman Suropati: "Saya Ingin Jadi Gubernur yang Berikan Manfaat" Megapolitan 24 April 2025

    Air Mata Pramono Tumpah di Taman Suropati: “Saya Ingin Jadi Gubernur yang Memberikan Manfaat”
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Gubernur Jakarta
    Pramono Anung
    tak kuasa menahan air matanya saat berbincang santai dengan awak media di Taman Suropati, Jakarta Pusat, Rabu (24/4/2025).
    Di hadapan para jurnalis, Pramono mencurahkan isi hatinya tentang perjalanan panjangnya dalam dunia politik sampai akhirnya kini membawanya ke kursi Gubernur Jakarta.
    “Enggak pernah berkeinginan jadi gubernur, tiba-tiba jadi gubernur,” ucap Pramono skepada awak media.
    Pramono mengaku selama 25 tahun terakhir dirinya lebih banyak bermain di belakang layar. Ia telah menjabat di posisi strategis, di antaranya Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, hingga Sekretaris Kabinet.
    Namun, di antara semua jabatan yang pernah diemban, Pramono mengaku bahwa menjadi Gubernur Jakarta adalah posisi yang paling membahagiakannya.
    “Tentunya kan perjalanan saya panjang banget. Tapi saya jujur, sejujur-jujurnya jabatan yang membuat saya lebih seger berseri-seri dan nikmat, bisa
    velocity
    (trend TikTok) dan sebagainya, adalah gubernur ini,” lanjut Pramono.
    Pramono mengungkapkan, banyak orang yang sering bertanya soal wajahnya yang kini terlihat lebih cerah dan bahagia.
    Ia pun memberikan jawaban yang sederhana, karena ia merasa bisa memberikan dampak langsung kepada masyarakat saat menjadi gubernur, terutama mereka yang berada di lapisan bawah.
    “’Mas kok Mas sekarang seger banget dan lebih
    happy
    ?’ Dan saya hanya menjawab begini, mungkin selama ini adalah saya orang di belakang layar. Saya orang yang menyiapkan, walaupun sebenarnya banyak juga yang masih meminta saya untuk menyiapkan. Saya enggak cerita ya,” ungkap Pramono.
    Namun, suasana tiba-tiba berubah haru ketika Pramono membahas tentang tanggung jawabnya kepada masyarakat kecil.
    Ia berhenti sejenak, membuka kacamatanya, dan menyeka air mata yang menetes saat menceritakan momen-momen di mana ia merasa benar-benar bisa memberikan manfaat nyata bagi rakyat.
    “Tetapi saya sudah memutuskan, saya ingin jadi gubernur yang bisa memberikan manfaat, terutama bagi lapisan yang di bawah. Maka kenapa kemudian ketika saya… aduh.. (menitikan air mata) minta minum dong,” ungkap Pramono.
    “Ketika saya bisa memutuskan untuk memberikan KJP, saya bersungguh-sungguh sangat bersyukur. Karena inilah yang bisa mengubah masyarakat yang di bawah (suara bergetar),” lanjut Pramono.
    Ia lalu mencontohkan kisah seorang ibu yang tinggal di rumah tak lebih dari 25 meter persegi dan tak mampu membayar pajak. Pramono menginstruksikan langsung kepada stafnya untuk menangani kasus seperti itu.
    “Saya bilang sama Fani, yang seperti inilah yang harus kamu tangani. Jangan kemudian yang lain-lain,” ungkap dia.
    Lebih lanjut, Pramono menegaskan bahwa pembangunan fisik berupa taman dan infrastruktur bukanlah suatu yang harus dibanggakan.
    Ia menilai hal-hal semacam itu adalah sesuatu yang sudah umum dilakukan oleh para kepala daerah.
    “Tapi kalau bisa memenuhi kebutuhan dasar di masyarakat, itu menurut saya, pasti itu akan berarti banyak,” ungkap Pramono.
    Ia kemudian menyoroti kebutuhan mendasar yang belum tersentuh di beberapa wilayah Jakarta, di antaranya mandi cuci kakus (MCK) dan sanitasi di daerah padat penduduk, antara lain Tanah Abang, Tanah Tinggi, Tambora, dan Pinangsia yang akan diselesaikannya.
    “Maka program saya berikutnya adalah, betul-betul saya ingin setiap masyarakat warga Jakarta mendapatkan kesempatan untuk bisa memperbaiki hidupnya,” ungkap Pramono.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Connie Bakrie Akhirnya Serahkan Dokumen & Video Rahasia: Nomor 16 dan 7 Paling Mengerikan – Halaman all

    Connie Bakrie Akhirnya Serahkan Dokumen & Video Rahasia: Nomor 16 dan 7 Paling Mengerikan – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Pengamat militer Connie Rahakundini Bakrie akhirnya menyerahkan dokumen rahasia yang dititipkan Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto dulu.

    Connie mengaku telah menyimpan dokumen rahasia tersebut sejak lama di Rusia.

    Ia menerangkan dokumen rahasia tersebut harus diserahkan kembali pada Hasto Kristiyanto.

    “Jadi begini saya terangkan, notaris pertama tentang 32 dokumen, dicap oleh notaris,” ucap Connie, dikutip dari Instagram @connierahakundinibakrie pada Rabu (23/4/2025).

    “Ini notaris Rusia ya mbak?” jawab Wasekjen DPP PDIP, Aryo Adhi Dharmo yang menerima dokumen tersebut.

    “Rusia. Terus notaris kedua dokumen tambahan. Jadi total dokumen di saya itu ada 37,” terang Connie.

    Connie menyebutkan beberapa poin dokumen yang menurutnya mengerikan bagi Indonesia.

    “Yang paling mengerikan menurut saya itu nomor 16, nah itu hubungannya dengan Kapolri,” ujar Connie.

    “Dan nomor tujuh, bagaimana PDIP mau dibubarkan dan dihancurkan,” tambahnya.

    “Nah itu saja, kalo saya dititipkan saya deg deg an dengan dokumen-dokumen itu. Yang lain kan tentang korupsi-korupsi,” jelas Connie.

    Selain dokumen, Connie juga memberikan dokumen berbentuk video yang berada di dalam flashdisk.

    “Nah kemudian, selain dokumen itu saya diberikan video. Dan video ini harus saya serahkan ke Mas Adi, soalnya orang nanya ‘bentuknya apa’ ‘bentuknya apa’, bentuknya ini, flashdisk.”

    “Tidak ada saya copy ini semua, saya ada perjanjian dengan Mas Hasto tidak boleh saya edarkan dan lain-lain apalagi meng-copy.”

    Connie pun mengungkapkan alasan menyerahkan dokumen rahasia tersebut.

    Ia mengaku mendapatkan gelar di Rusia yang setara dengan Perdana Menteri.

    Artinya Connie akan menetap lebih lama di Rusia.

    “Kalau ditanya kenapa saya serahkan ke Pak Adi. Saya tidak punya akses. Kedua Ibu (Megawati) bilang ke saya untuk tidak boleh bicara sama sekali, lalu untuk apa saya pegang dokumen?”

    Terakhir, Connie mengaku telah naik pangkat dari pihak kampus di Rusia yang mengharuskan dirinya menetap setidaknya hingga 2026.

    “Jadi akhirnya saya harus menetap di Rusia mungkin mau jadi warga negara,” terang Connie sambil tertawa.

    Sebelumnya diketahui, Connie sempat menghebohkan publik Indonesia dengan muncul mengaku memiliki dokumen rahasia yang berhubungan dengan nasib Indonesia.

    Ia muncul setelah Sekjen Hasto Kristianto telah ditetapkan sebagai tersangka KPK.

    Bahkan disebutkan dokumen rahasia tersebut dapat membongkar keburukan keluarga Jokowi. 

    Namun, usai Hasto Kristiyanto resmi ditangkap, Connie Bakrie belum juga membongkar dokumen rahasia tersebut. 

    Di sisi lain, pengamat militer itu mendesak KPK untuk segera menandatangani surat pemanggilan dan penersangkaan seseorang. 

    Connie Bakrie tidak menyebut siapa sosok orang tersebut.

    Sebelumnya, Connie Bakrie bahkan blak-blakan dokumen tersebut juga menyeret Iriana Joko Widodo.

    “Ibu Iriana, by the way jangan tenang-tenang Buk. Babak Ibu belum keluar,” ujar Connie dalam YouTube Abraham Samad yang tayang Senin (31/12/2024).

    Dalam kesempatan yang sama, Connie meminta Jokowi sadar di atas langit masih ada langit.

    Pasalnya dokumen yang ia bawa tentu menyangkut namanya.

    Bahkan tak hanya Hasto, Andi Wijayanto juga disebut memiliki kartu AS keluarga Jokowi.

    “Boleh nggak dibocorkan satu saja yang paling urgent dalam dokumen itu. Ada gak keterlibatan ‘Mulyono’ dalam dokumen tersebut?” tanya Abraham Samad dalam laman YouTube-nya, Senin (31/12/2024).

    “Saya jawab dengan tegas dan jelas. Yang pasti, jika tidak penting dan tidak menyangkut negara, tidak mungkin dititipkan ke saya,” tegas Connie Bakrie.

    Selanjutnya, Connie memastikan dokumen tersebut menyangkut ‘Mulyono’ alias nama yang kerap disematkan untuk Joko Widodo.

    “Bahwa menyangkut ‘Mulyono’ sedikit banyak pasti. Apakah ‘Mulyono’ saja? Belum tentu.”

    “Masih banyak yang lainnya?” tanya Abraham lagi.

    “Iya dong,” sahut Connie.

    (Tribunnews.com/ Siti N)

  • Pergub Sudah Ada tapi Tidak Dijalankan dengan Baik

    Pergub Sudah Ada tapi Tidak Dijalankan dengan Baik

    PIKIRAN RAKYAT – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan bahwa pihaknya akan menertibkan parkir liar khususnya di kawasan Tanah Abang Jakarta Pusat. Sebetulnya penertiban parkir liar sudah diatur dalam Peraturan Gubernur (Pergub) tetapi tidak dijalankan dengan baik.

    “Secara khusus kami akan sampaikan kami akan menertibkan parkir-parkir liar termasuk yang terjadi di Tanah Abang maka sebenarnya pergubnya sudah ada, tapi tidak dijalankan secara baik,” kata Pramono di Balairung Balai Kota DKI Jakarta, Rabu, 23 April 2025.

    Pramono meminta kepada Satpol PP DKI untuk melakukan penertiban terhadap parkir liar tersebut. Dia juga secara khusus mengajak Petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) yang berani menertibkan motor parkir di trotoar akan diganjar penghargaan.

    “Saya sudah sampaikan ke Satpol PP untuk melakukan penertiban untuk itu termasuk secara khusus hari ini saya mengundang PPSU atau pasukan oranye yg berani mencegah penindakan kepada masyarakat yang menggunakan motor yang naik ke trotoar. Karena yang begitu-begitu harus diberi penghargaan,” katanya.

    Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meminta agar persoalan parkir liar khususnya di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat harus dapat dibenahi. Dia meminta Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) bekerja sama dengan polisi untuk membenahi parkir liar itu.

    “Jadi salah satu tugas utama saat Satpol PP bekerja sama dengan aparat penegak hukum dalam hal ini kepolisian adalah menata urusan perparkiran,” kata Pramono di Balai Kota DKI, Sabtu, 19 April 2025.

    Pramono pun mengaku dirinya baru mengetahui kalau di Jakarta lahan parkir itu merupakan sumber penghasilan luar biasa bagi pengelolanya.

    Politisi PDIP itu mengatakan bahwa sudah menyampaikan dalam rapat internal kepada Satpol PP agar dapat membenahi lahan-lahan parkir di Jakarta. Dikatakan Pramono bahwa membenahi parkir liar menjadi tugas Satpol PP.

    “Untuk parkir liar yang seperti itu, maka itulah tugas Satpol PP, bukan memindahkan orang yang mau demonstrasi pakai kemah. Bahkan kemarin yang di depan kantor saya, kemah mau sebulan juga enggak apa-apa,” kata Pramono dikutip dari Antara.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Dokumen Rusia Diserahkan ke DPP PDIP, Connie Rahakundini Bakrie Sebut Berisi 37 Berkas

    Dokumen Rusia Diserahkan ke DPP PDIP, Connie Rahakundini Bakrie Sebut Berisi 37 Berkas

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Sebuah dokumen yang sempat disimpan di Kota Moskow, Rusia telah diserahkan pengamat militer, Connie Rahakundini Bakrie kepada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

    Dukumen yang diserahkan Connie tersebut merupakan barang titip Hasto Kristiyanto. Dokumen yang disebutnya sebagai “Dokumen Rusia” itu lantas diberikan kepada Wasekjen PDI Perjuangan, Yoseph Aryo Adhi Dharmo, pada Rabu (23/4).

    “Tadi pukul 11.00 WIB di DPP PDIP (diserahkan, red),” kata Connie melalui layanan pesan, Rabu ini.

    Dia pun mengunggah video penyerahan Dokumen Rusia melalui akunnya di instagram @connierahakundinibakrie kepada Adhi Dharmo.

    Dalam penjelasan seperti tertuang di video, Connie menyebut Dokumen Rusia berisi 37 berkas yang tercap notaris.

    “Jadi, total dokumen yang ada pada saya itu 37. Ini saya serahkan,” demikian wanita bergelar profesor itu berbicara saat proses penyerahan Dokumen Rusia.

    Connie seperti terlihat dalam video yang diunggah memberikan sebuah diska lepas atau flashdisk saat menyerahkan Domumen Rusia.

    Dia mengaku tidak punya salinan dari berkas dan isi diska lepas Dokumen Rusia karena hal demikian menjadi permintaan Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto.

    “Tidak ada copy ini semua. Saya ada perjanjian dengan Mas Hasto tidak boleh saya edarkan dan lain-lain apalagi meng-copy,” kata Connie.

    Adapun, Dokumen Rusia adalah barang Hasto yang sebelumnya dititipkan kepada Connie untuk disimpan di negara beribu kota Moskow. (fajar)

  • Connie Bocorkan 2 Dokumen Paling Berbahaya yang Dititipkan Hasto, Singgung Kapolri dan Pembubaran PDIP

    Connie Bocorkan 2 Dokumen Paling Berbahaya yang Dititipkan Hasto, Singgung Kapolri dan Pembubaran PDIP

    GELORA.CO – Saat menyerahkan dokumen dari Rusia, Connie Rahakundini Bakrie bocorkan 2 dokumen paling berbahaya yang dititipkan Hasto.

    Penyerahan dokumen yang dititipkan oleh Hasto Kristiyanto mantan Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di lakukan oleh Connie karena beberapa alasan.

    Menurut Connie, selain dirinya tidak memiliki akses untuk bertemu dan berkomunikasi dengan Hasto yang tengah menjalani penahan di rutan KPK serta pesan dari Megawati Soekarno Putri.

    “Saya sudah tidak punya akses ke Pak Hasti jadi untuk apa saya pegang dokumen ini dan Ibu juga meminta saya untuk tidak boleh bicara sama sekali,” jelasnya.

    Selain itu Connie juga menyampaikan jika dirinya terikat kontrak di kampus tempat dirinya mengajar di Rusia hingga 2028.

    “Saya kontrak di St Petersburg State University hingga 2028 dan saya harus menetap di Rusia, bisa jadi saya jadi warga negara Rusia,” paparnya.

    Sedangkan dokumen Hasto yang diserahkan oleh Connie berjumlah 37 dokumen dan satu adalah dokumen berupa video, di mana semuanya telah dinotariskan di Rusia.

    Connie menyampaikan bahwa dari 37 dokumen tersebut terdapat 2 dokumen yang menurutnya mengerikan.

    Bahkan Connie mengakui dirinya deg-degan dengan adanya dua dokumen yang dititipkan oleh Hasto.

    “Ini ada 32 dokumen dicap notaris Rusia dan terdapat dokumen tambahan sehingga totalnya 37 dokumen,” ucapnya.

    “Yang paling mengerikan untuk saya nomor 16, itu ada hubungan dengan Kapolri,” paparnya.

    “Ada nomor 7, bagaimana PDIP mau dibubarkan,” jelasnya.

    Tidak hanya itu, Connie juga menyerahkan satu dokumen berupa flash disk yang isinya adalah video.

    “Ini dokumen video dan saya tidak mengkopi serta mengedarkan karena saya ada perjanjian dengan Mas Hasto,” tambahnya.

    Meskipun demikian Connie tidak menjelaskan secara detil terkait dua isi dokumen terkait Kapolri dan pembubaran PDIP yang disampikannya saat menyerahkan 37 dokumen tersebut pada Wasekjen DPP PDIP.

    Connie menyampaikan rasa terima kasihnya karena telah dipercaya untuk menyimpan dokumen tersebut.

    Menurut Connie, dokumen itu diserahkan di tempat dirinya mengembalikan dokumen yang dititipkan oleh Hasto.

    “Kan waktu diserahkan kita ada di ruangan yang sama,” kenang Connie saat menyerahkan dokumen titipan Hasto di Kantor DPP PDIP Jalan Diponegoro Menteng Jakarta Pusat. (*)

  • Komentar Cak Imin Soal Rencana Pemberian Gelar Pahlawan Nasional Soeharto

    Komentar Cak Imin Soal Rencana Pemberian Gelar Pahlawan Nasional Soeharto

    Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mengaku pasrah soal wacana pengajuan Presiden ke-2 RI Soeharto sebagai Pahlawan Nasional.

    Menurut dia, tentunya kementerian terkait dan Dewan Kehormatan serta Jasa akan serius mempertimbangkan masukan yang ada untuk pemberian gelar tersebut.

    “Ya tentu kementerian terkait, baik itu Kemensos, Kemenkopolkam, kemudian Dewan Kehormatan dan Jasa benar-benar mempertimbangkan seluruh masukan-masukan yang ada. Kita pasrah, kita serahkan pada mereka,” ungkapnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (23/4/2025).

    Sependapat, politikus PDI Perjuangan (PDIP) TB Hasanuddin memandang pemberian tanda jasa atau gelar pahlawan haruslah melalui pengkajian dewan gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan yang juga mewakili dari berbagai sektor seperti akademisi, militer, hingga tokoh masyarakat. 

    “Saya pribadi serahkan ke dewan yang mengkaji, dewan tanda jasa kehormatan. Biar mereka yang bekerja sama dengan Kemensos, di Kemensos juga ada tim untuk hal itu,” bebernya kepada Bisnis, Selasa (22/4/2025).

    Berdasarkan catatan Bisnis, Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial Kementerian Sosial Mira Riyati Kurniasih dalam pernyataan tertulis di Jakarta, Selasa (18/3), mengungkapkan sudah ada 10 nama yang masuk dalam daftar usulan calon Pahlawan Nasional 2025.   

    Beberapa tokoh yang kembali diusulkan, antara lain Abdurrahman Wahid (Jawa Timur), Soeharto (Jawa Tengah), Bisri Sansuri (Jawa Timur), Idrus bin Salim Al-Jufri (Sulawesi Tengah), Teuku Abdul Hamid Azwar (Aceh), dan Abbas Abdul Jamil (Jawa Barat).   

    Sementara itu, empat nama baru yang diusulkan tahun ini, yaitu Anak Agung Gede Anom Mudita (Bali), Deman Tende (Sulawesi Barat), Midian Sirait (Sumatera Utara), dan Yusuf Hasim (Jawa Timur).

  • Bos PPI Nilai Serangan Deddy Sitorus ke Gibran Buntut Konflik PDIP dan Jokowi

    Bos PPI Nilai Serangan Deddy Sitorus ke Gibran Buntut Konflik PDIP dan Jokowi

    Jakarta

    Ketua DPP PDIP Deddy Yevri Sitorus menyinggung Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka agar tidak terlalu banyak buat video dan mulai bekerja. Pernyataan Deddy Sitorus dinilai sebagai gambaran konflik politik PDIP dengan keluarga besar Presiden ke-6 RI Joko Widodo (Jokowi).

    “Tentu ini tak bisa dilepaskan dalam konteks konflik politik antara PDIP dengan keluarga besar Jokowi,” kata Direktur Parameter Politik Indonesia (PPI) Adi Prayitno saat dihubungi, Rabu (23/4/2025).

    Adi menyebut tidak mengherankan ketika ada sejumlah elite hingga kader PDIP yang tidak berhenti menyerang Gibran. Ia melihat apapun komentar terhadap Gibran pasti akan bernada negatif.

    “Tak mengherankan jika sejumlah elite dan kader PDIP terus agresif menyerang Gibran yang notabenenya Wapres anak Jokowi tanpa henti. Apapun yang terkait dengan Gibran tonenya memang negatif,” ucapnya.

    Kemudian, Adi menilai pernyataan Deddy Sitorus juga ada benarnya. Namun, ia menyebut narasi politik juga diperlukan sebagai pemimpin.

    “Pemimpin memang harus harus banyak kerja dan merealisasikan janji politik, dan pada saat bersamaan narasi politik pemimpin juga penting. Karena pemimpin juga perlu menyampaikan narasi besar sebagai proyeksi masa depan. Sepertinya Deddy kritik pemimpin jangan banyak bicara yang penting pembuktian kinerja,” jelasnya.

    “Tapi pemimpin perlu juga sering-sering bicara membangun narasi dan pada saat bersamaan narasi pemimpin itu dikongkretkan sebagai bukti kinerja ke rakyat. Tak mudah jadi Gibran memang. Ngomong salah, tak ngomong pun salah,” tutur dia.

    Pernyataan Deddy Sitorus PDIP

    Ketua DPP PDI Perjuangan Deddy Sitorus menyoroti Wakil Presiden (Wapres) RI Gibran Rakabuming Raka yang membuat video YouTube tentang bonus demografi Indonesia. Deddy menyarankan agar Gibran tak banyak membuat video.

    Deddy Sitorus kemudian menyebut nama Dedi Mulyadi. Namun Dedi tidak memerinci apa maksudnya menyebut nama Dedi Mulyadi dalam sesi doorstop bersama sejumlah jurnalis itu.

    “Video terus, nggak habis-habis. Nanti sama kayak Pak Dedi Mulyadi lagi,” tambahnya.

    (maa/eva)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Legislator Soroti TNI Datangi Diskusi Mahasiswa Semarang, Singgung Intervensi

    Legislator Soroti TNI Datangi Diskusi Mahasiswa Semarang, Singgung Intervensi

    Jakarta

    Anggota Komisi X DPR RI dari fraksi PDIP, Bonnie Triyana menyoroti peristiwa diskusi Kelompok Studi Mahasiswa Walisongo (KSMW) Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo, Semarang, Jawa Tengah, didatangi oleh anggota Babinsa Koramil Ngaliyan, Kelurahan Tambakaji. Ia menilai kedatangan TNI ke acara kampus khawatir ditafsirkan sebagai tindakan intervensi.

    “Peristiwa kedatangan aparat tentara ke kampus bisa ditafsirkan sebagai upaya mendikte, bahkan menjadi bentuk tindakan intervensi kebebasan akademik yang mutlak memerlukan suasana yang kondusif bagi kebebasan berpikir dan berekspresi intelektual,” kata Bonnie Triyana dalam keterangannya, Selasa (22/4/2025).

    Bonnie mengingatkan kampus adalah area yang bebas dari intervensi pihak manapun yang tidak berkepentingan. Ia tak ingin peristiwa serupa justru membawa memori kelam di masa lalu.

    “Kampus adalah arena akademik yang harus steril dari intervensi apapun yang tak relevan dengan kepentingan akademik itu sendiri,” kata Bonnie

    “Jangan pernah kembali ke masa lalu untuk hal yang kurang baik bagi kualitas kebebasan akademik dalam demokrasi kita,” sambungnya.

    Bonnie ingin mahasiswa mampu mengembangkan pemikirannya tanpa ada intervensi dari pihak mana pun. Lebih lanjut, Bonnie mendorong Kemendiktisaintek serta pimpinan perguruan tinggi untuk memberikan klarifikasi secara terbuka kepada publik mengenai protokol keamanan kampus.

    Dia mengatakan perlu adanya standar operasional prosedur (SOP) yang benar dalam menjaga independensi kampus. Bonnie meminta Kemendiktisaintek memberikan atensi terkait hal tersebut.

    “Ke depan, perlu ada standar operasional prosedur (SOP) yang jelas, yang menjadi pedoman semua pihak dalam menjaga independensi kampus sekaligus keamanan civitas akademika,” tuturnya.

    Saat sesi perkenalan pria tak dikenal itu tiba, kata Abdul, pria tersebut tak mau memperkenalkan diri sehingga menimbulkan kecurigaan di antara mahasiswa. Para mahasiswa pun mendesak pria itu untuk memperkenalkan diri.

    “Kami sangat curiga, memang dari wajahnya secara umur itu jauh di atas. Beberapa kawan mendesak beliau memperkenalkan dirinya, tapi tidak mau. Hanya memperkenalkan dengan nama ‘Ukem’,” kata Abdul saat dihubungi awak media, dilansir detikJateng, Selasa (15/4).

    Sekitar 5 menit setelah itu, pria tanpa identitas tersebut pergi. Tak berselang lama, petugas keamanan kampus datang dan mengarahkan beberapa mahasiswa untuk menemui seseorang.

    Saat itu, beberapa perwakilan mahasiswa yang mengikuti satpam diminta anggota TNI itu untuk menyebutkan identitasnya, siapa saja peserta diskusi, dan tema diskusi yang digelar. Para perwakilan mahasiswa itu pun langsung waspada.

    Klarifikasi TNI

    TNI AD membantah ada personelnya yang memanggil mahasiswa saat diskusi di kampus Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo, Semarang. TNI AD sudah memastikan hal tersebut.

    “Ada beberapa media yang menampilkan bahwa ada mahasiswa yang dipanggil oleh personel TNI tersebut, tidak ada. Jadi tidak ada mahasiswa yang dipanggil oleh personel TNI tersebut,” jelas Kadispenad Brigjen Wahyu Yudhayana kepada wartawan di Mabesad, Jakarta Pusat, Rabu (16/4/2025).

    Wahyu membenarkan bahwa ada salah satu anggota TNI yang berada di dekat kampus UIN Walisongo Semarang saat itu. Dia menjelaskan, TNI tersebut merupakan anggota Babinsa yang bertugas di Koramil Ngaliyan, Kelurahan Tambakaji, lokasi kampus di wilayah tersebut berada.

    “Keberadaannya juga tidak di dalam area atau lokasi yang digunakan untuk melaksanakan diskusi. Tempatnya ada di luar. Itu bisa kita pastikan. Dan juga tidak ada langkah tindakan yang diambil oleh yang bersangkutan untuk menghentikan diskusi atau mungkin memberikan suatu hal bersifat intimidasi, tidak ada,” kata Wahyu.

    (dwr/wnv)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Ragam Respons Gerindra hingga PDIP Soal Wacana Soeharto Jadi Pahlawan Nasional

    Ragam Respons Gerindra hingga PDIP Soal Wacana Soeharto Jadi Pahlawan Nasional

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden ke-2 RI Soeharto dikabarkan masuk dalam daftar usulan calon Pahlawan Nasional 2025. Kabar tersebut muncul dari keterangan resmi Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial Kemensos, Mira Riyati Kurniasih pada Selasa, 18 Maret lalu.

    Dari keterangan Mira, diketahui bahwa Soeharto menjadi salah satu nama yang diusulkan kembali menjadi Pahlawan Nasional bersama lima nama lainnya.

    Merespons hal tersebut, anak dari Presiden ke-2 RI Soeharto sekaligus politikus Gerindra, Siti Hediati Hariyadi alias Titiek Soeharto menyambut baik wacana pengusulan ayahnya sebagai Pahlawan Nasional. Titiek menyebut ayahnya telah memberikan jasa besar kepada Tanah Air.

    “Iya, Alhamdulillah. Alhamdulillah kalau pemerintah mau berkenan untuk menganugerahkan gelar pahlawan untuk Presiden Soeharto, karena mengingat jasanya begitu besar kepada bangsa negara,” ungkapnya saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (22/4/2025).

    Bagi keluarga, ujar Titiek, mau ayahnya diberi gelar Pahlawan Nasional ataupun tidak, Soeharto tetaplah seorang pahlawan dan Titiek yakin rakyat Indonesia juga mencintai Soeharto.

    “Setiap tahun wacana ini setiap hari pahlawan selalu muncul, muncul, muncul. Kita sampai udah ah udah lah mau dikasih gelar atau nggak, pokoknya beliau pahlawan buat kita semua,” tegasnya.

    Senada, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Golkar, Sarmuji juga memandang Soeharto adalah sosok yang berjasa besar bagi negara Indonesia.

    “Dengan segala kelebihan dan kekurangan beliau telah mencurahkan segala pikiran dan tenaga untuk kemajuan Indonesia. Beliau layak mendapat gelar pahlawan,” ucapnya kepada Bisnis, Selasa (22/4/2025).

    Setali tiga uang, politikus NasDem Irma Suryani Chaniago juga merasa Soeharto pantas mendapatkan gelar Pahlawan Nasional lantaran sudah banyak jasa yang dilakukannya kala menjadi Presiden RI.

    “Tidak ada yang sempurna menang, by the way menghargai pimpinan bangsa adalah cara kita berterima kasih pada sumbangsihnya,” tutur dia.

    Lain halnya dengan ketiga politikus yang ada, politikus PDI Perjuangan (PDIP), TB Hasanuddin hanya menyebut pemberian tanda jasa atau gelar pahlawan haruslah melalui pengkajian dewan gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan yang juga mewakili dari berbagai sektor seperti akademisi, militer, hingga tokoh masyarakat.

    “Saya pribadi serahkan ke dewan yang mengkaji, dewan tanda jasa kehormatan. Biar mereka yang bekerja sama dengan Kemensos, di Kemensos juga ada tim untuk hal itu,” bebernya kepada Bisnis.