Xcloud.id

partai: PDIP

  • Ganjar Pranowo ogah komentari isu ijazah Jokowi yang dituding palsu

    Ganjar Pranowo ogah komentari isu ijazah Jokowi yang dituding palsu

    Jakarta (ANTARA) – Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah Ganjar Pranowo menyatakan tidak tertarik mengomentari isu ijazah Presiden Ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi yang dituding palsu oleh sejumlah pihak.

    “Saya lebih tertarik membahas korban PHK (pemutusan hubungan kerja) hari ini, siapa yang tidak bisa bekerja, bagaimana kondisi perubahan global saat ini yang harus kita respons. Itu jauh lebih menarik,” ucap Ganjar saat ditemui di Jakarta, Sabtu.

    Maka dari itu, Ganjar berharap ke depannya seluruh pihak bisa membicarakan isu yang lebih strategis untuk kepentingan rakyat. Apalagi, kedua pihak yang terlibat dalam isu itu sudah siap membuktikan kebenaran di pengadilan.

    “Prosesnya kan juga sudah berlangsung sekarang, kalau tidak salah ada yang menggugat dan sebagainya, kemudian ada yang sudah sampai ke pengadilan,” tuturnya.

    Sebelumnya, Presiden Ke-7 RI Joko Widodo mempertimbangkan akan membawa persoalan ijazah kuliahnya yang dipermasalahkan sejumlah pihak ke ranah hukum.

    “Saya mempertimbangkan karena ini sudah jadi fitnah di mana-mana,” kata Jokowi di Solo, Jawa Tengah, Rabu (16/4).

    Jokowi mengatakan bahwa polemik tersebut juga termasuk pencemaran nama baik sehingga dirinya mempertimbangkan untuk melaporkan hal tersebut ke aparat hukum.

    Pernyataan tersebut disampaikan menyusul munculnya keinginan sejumlah pihak, salah satunya Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA) yang meminta Jokowi memperlihatkan ijazah aslinya yang diterbitkan Universitas Gadjah Mada (UGM).

    Pihak UGM menyatakan telah menjalin komunikasi dengan kepolisian terkait isu ijazah Jokowi yang dituding palsu oleh sejumlah pihak.

    Sekretaris UGM Andi Sandi Antonius saat ditemui di kampus UGM, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Rabu (23/4), mengatakan bahwa komunikasi tersebut sejak pekan lalu meski belum merinci bentuk komunikasi dan pemeriksaan oleh aparat.

    “Sudah ada kontak dengan teman-teman dari Polri, sudah ada. Masih terkait yang tadi (kasus ijazah). Detailnya nanti teman-teman Polri yang menyampaikan,” katanya.

    Andi menegaskan bahwa UGM siap mendukung proses hukum dan akan memberikan data yang dibutuhkan jika diminta secara resmi oleh aparat penegak hukum, termasuk oleh pengadilan.

    Pewarta: Agatha Olivia Victoria
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • PDIP: Revitalisasi semangat Konferensi Asia Afrika 1955 hadapi global

    PDIP: Revitalisasi semangat Konferensi Asia Afrika 1955 hadapi global

    Bung Karno mengingatkan kita bahwa kolonialisme belum mati, hanya berganti rupa menjadi neokolonialisme yang licin dan menyaru.

    Jakarta (ANTARA) – Ketua DPP Bidang Luar Negeri PDI Perjuangan Ahmad Basarah memandang penting menghidupkan kembali (revitalisasi) semangat Konferensi Asia Afrika (KAA) 1955 dalam menghadapi tantangan global terkini.

    Berbagai nilai KAA, kata dia, perlu dihidupkan kembali di tengah tantangan global, seperti ketimpangan ekonomi dan krisis iklim saat ini, untuk ciptakan tatanan dunia yang lebih adil dan bermartabat.

    “Konferensi Asia Afrika yang diselenggarakan pada tanggal 18—24 April 1955 di Kota Bandung merupakan salah satu paling gemilang dari presiden pertama RI Soekarno,” kata Basarah saat memberikan kata sambutan dalam diskusi Warisan Bung Karno untuk Asia-Afrika dan Keadilan Sosial Global di Jakarta, Sabtu.

    Melalui KAA, menurut dia, Bung Karno membuktikan bahwa negara-negara yang baru merdeka memiliki hak menentukan masa depan tanpa intervensi kekuatan kolonial.

    Mengutip pidato Bung Karno, Basarah menyerukan untuk melahirkan Asia baru dan Afrika baru, yang menegaskan bahwa kemerdekaan dan perdamaian merupakan dua hal yang tidak bisa dipisahkan.

    Perdamaian, kata Basarah, merupakan prasyarat penting bagi kemerdekaan sebab tanpa perdamaian, kemerdekaan akan kehilangan makna dan nilainya.

    Basarah berpendapat bahwa kolonialisme kini berubah bentuk menjadi neokolonialisme melalui penguasaan ekonomi, budaya, dan informasi.

    “Bung Karno mengingatkan kita bahwa kolonialisme belum mati, hanya berganti rupa menjadi neokolonialisme yang licin dan menyaru (menyamar),” ungkapnya.

    Ia menyoroti dampak KAA yang melahirkan gelombang dekolonisasi. Dalam satu dekade setelah KAA, sebanyak 41 negara memproklamasikan kemerdekaannya, menggambarkan suatu gelombang besar dekolonisasi yang tak lepas dari inspirasi Bandung.

    Untuk itu, dia menegaskan bahwa PDI Perjuangan, sebagai partai pewaris ajaran Bung Karno, berkomitmen melanjutkan dan melestarikan semangat KAA.

    PDI Perjuangan meyakini bahwa tatanan dunia baru yang lebih adil dan setara bukan merupakan utopia, melainkan keniscayaan yang hanya bisa dicapai dengan persatuan, keberanian, dan solidaritas.

    “Semangat untuk menegakkan kedaulatan nasional, memperjuangkan perdamaian dunia, dan membangun solidaritas global yang sejati,” kata Basarah.

    Pewarta: Agatha Olivia Victoria
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • Ganjar mengaku tak terlalu mempermasalahkan isu “matahari kembar”

    Ganjar mengaku tak terlalu mempermasalahkan isu “matahari kembar”

    Jakarta (ANTARA) – Ketua DPP PDIP Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah Ganjar Pranowo mengaku tak terlalu mempermasalahkan isu “matahari kembar” yang mencuat usai pertemuan sejumlah pejabat Sekolah Staf dan Pimpinan (Sespim) Polri dan dua menteri dalam kabinet pemerintahan Presiden Prabowo dengan Presiden Ke-7 RI Joko Widodo pada pekan lalu.

    Menurut dia, pertemuan tersebut merupakan bentuk silaturahim yang biasa antara kedua belah pihak.

    “Sementara kalau memang ada yang menyebut ‘bos’ dalam pertemuan, saya kira itu kelakar karena yang menyebut juga merupakan pengusaha. Terbiasa seperti itu,” tutur Ganjar saat ditemui di Jakarta, Sabtu.

    Namun, mantan Gubernur Jawa Tengah itu mengingatkan bahwa pada orientasi sebuah kepemimpinan, tidak boleh ada “matahari kembar” lantaran kepemimpinan dan demokrasi suatu pemerintahan tetap harus berada dalam satu titik.

    Maka dari itu apabila terjadi kondisi tersebut di Indonesia, kata dia, Presiden harus bisa segera mengendalikan.

    “Kalau dalam hal ini, kembar-kembar itu nggak boleh ada. Kalau pun toh ada asumsi-asumsi seperti itu, saya kira segera harus diambil alih,” ucap dia.

    Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan tidak ada indikasi “matahari kembar” dalam pertemuan sejumlah pejabat Sekolah Staf dan Pimpinan (Sespim) Polri dengan presiden ke-7 RI Joko Widodo di kediamannya, Solo, Kamis (17/4).

    Prasetyo yang juga Juru Bicara Presiden RI di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, menyebut pertemuan tersebut murni bersifat silaturahmi dalam suasana Lebaran, bukan manuver politik.

    “Oh, enggak ada lah itu,” ujar Prasetyo saat menjawab pertanyaan wartawan terkait isu “matahari kembar” dalam silaturahmi yang berlangsung pada hari Kamis (17/4) itu.

    Dalam agenda silaturahmi itu, hadir sejumlah peserta Sekolah Staf dan Pimpinan Menengah (Serdik Sespimmen) Polri Pendidikan Reguler (Dikreg) Ke-65, di antaranya Patun Pokjar II Serdik Sespimmen Dikreg Ke-65 Komisaris Besar Pol. Denny.

    Selain itu, dua menteri dalam kabinet pemerintahan Presiden Prabowo, yakni Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin juga sempat menemui Jokowi di Kota Surakarta (Solo) pada Jumat (11/4).

    Mensesneg menilai kunjungan silaturahmi dalam suasana Lebaran ke kediaman Joko Widodo, Gang Kutai 1, Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Solo merupakan hal yang lumrah.

    Pewarta: Agatha Olivia Victoria
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

  • KAA Ubah Geopolitik Dunia dan Pancarkan Cahaya dari Bandung ke Penjuru Asia-Afrika

    KAA Ubah Geopolitik Dunia dan Pancarkan Cahaya dari Bandung ke Penjuru Asia-Afrika

    PIKIRAN RAKYAT – Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Luar Negeri, Ahmad Basarah, menegaskan, Konferensi Asia-Afrika (KAA) adalah tonggak sejarah geopolitik dunia yang terus relevan hingga hari ini. Dalam peringatan 70 tahun KAA, Basarah menyampaikan bahwa konferensi tersebut merupakan warisan monumental Presiden Soekarno yang telah mengubah wajah Asia dan Afrika, serta menjadi inspirasi perjuangan anti-kolonialisme global.

    “Konferensi Asia-Afrika adalah sebuah peristiwa monumental yang tidak hanya mengubah wajah geopolitik dunia, tetapi juga memancarkan cahaya harapan dari Bandung ke seluruh penjuru Asia dan Afrika,” kata Basarah di acara bertajuk Dari Bandung untuk Dunia, Diskusi Warisan Bung Karno untuk Asia-Afrika dan Keadilan Sosial Global, yang digelar di DPP PDIP, Jakarta Pusat, Sabtu, 26 April 2025.

    Konferensi yang berlangsung pada 18–24 April 1955 di Bandung itu, menurut Basarah, membuktikan kepemimpinan Indonesia di mata dunia. Soekarno melalui pidato terkenalnya, ‘Lahirkanlah Asia Baru dan Afrika Baru’, menekankan bahwa perdamaian dan kemerdekaan adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan.

    “Perdamaian adalah prasyarat penting bagi kemerdekaan, sebab tanpa perdamaian, kemerdekaan akan kehilangan makna dan nilai,” tutur Basarah, mengutip pesan Bung Karno.

    Soekarno pernah mengingatkan, kolonialisme belum sepenuhnya sirna, melainkan telah bermetamorfosis menjadi neokolonialisme dalam bentuk dominasi ekonomi, budaya, dan informasi. Karena itu, kata Basarah, pesan Soekarno agar bangsa-bangsa Asia-Afrika tetap waspada terhadap bentuk-bentuk baru penjajahan, tetap sangat relevan hari ini.

    “Konferensi Asia-Afrika bukan hanya mencetak sejarah, tapi juga membangkitkan kesadaran kolektif bangsa-bangsa Asia-Afrika,” ujarnya.

    Dalam satu dekade setelah KAA, sebanyak 41 negara memproklamasikan kemerdekaan, sebuah gelombang dekolonisasi yang disebut Basarah tak lepas dari inspirasi Bandung.

    “Dari Bandung, suara-suara yang dulunya dibungkam oleh imperialisme kini menggema lantang di forum-forum internasional,” ucap Basarah.

    Dari konferensi KAA pula, lahir semangat solidaritas lintas elemen dari kaum intelektual, mahasiswa, hingga tokoh agama, dan perempuan yang bersatu melawan kolonialisme dan imperialisme. KAA juga menjadi fondasi lahirnya Gerakan Non-Blok, sebagai alternatif dari dominasi blok Barat dan Timur pada masa Perang Dingin.

    “Konferensi Asia-Afrika juga memberi jalan lahirnya Gerakan Non-Blok, yang menegaskan posisi independen negara-negara dunia ketiga dalam percaturan Perang Dingin,” tutur Basarah.

    Basarah menyebut, Soekarno bersama para tokoh dunia seperti Jawaharlal Nehru dari India, Presiden Ghana Kwame Nkrumah, Presiden Mesir Gamal Abdel Nasser, dan Josip Broz Tito dari Yugoslavia, membentuk barisan negara-negara yang menolak tunduk pada hegemoni Blok Barat atau Blok Timur.

    “Mereka memperjuangkan kemerdekaan sejati, kemerdekaan dalam mengambil sikap, dalam membela kedaulatan, dan dalam menentukan arah pembangunanbangsanya sendiri,” tutur Basarah.

    Sebagai partai ideologis yang mengusung ajaran Bung Karno, lanjut Basarah, PDIP berkomitmen untuk terus melestarikan dan melanjutkan semangat Konferensi Asia-Afrika. Seperti yang diajarkan Bung Karno, bangsa Indonesia tidak boleh puas hanya dengan kemerdekaan formal.

    “Kita harus terus memperjuangkan kemerdekaan sejati, yaitu merdeka dari ketergantungan, merdeka dari dominasi asing, dan merdeka dalam berpikir maupun bertindak,” ujar Basarah.

    Konferensi Asia-Afrika, kata Basarah, bukanlah hasil kebetulan melainkan buah dari visi geopolitik, strategi diplomasi, dan komitmen ideologis mendalam yang dirancang dengan kesadaran penuh oleh Bung Karno.

    “Dalam konteks inilah, PDI Perjuangan sebagai partai politik yang embrionya berasal dari Partai Nasional Indonesia (PNI), kita perlu kembali menegaskan peran sentral PNI yang diberikan Bung Karno pada tanggal 4 Juli 1927 beserta para tokoh-tokohnya,” ujarnya.

    Kobarkan Kembali Semangat Dasasila Bandung

    Basarah menuturkan, lima bulan sebelum KAA atau tepatnya 15 – 22 Desember 1954 di kota Bandung, digelar Kongres PNI yang ke-VII dan menghasilan enam keputusan penting. Dua Keputusan di antaranya yakni menyetujui sepenuhnya Konferensi Lima Perdana Menteri: Burma (Myanmar), India, Pakistan, Indonesia, dan Sailan (sekarang Sri Lanka) yang diadakan di Bogor pada Desember 1954 sebagai lanjutan dari Konferensi Kolombo 1954.

    Kedua, Kongres PNI ke-VII juga menyetujui keputusan dari Kabinet Ali Sastroamijoyo-Zainul Arifin untuk mengadakan KAA seperti yang diusulkan oleh Ali Sastroamijoyo pada saat Konferensi Kolombo 1954

    “Konferensi Asia-Afrika yang dimotori oleh tokoh-tokoh PNI menjadi panggung megah Indonesia di dunia internasional, dan PNI keluar sebagai pemenang moral dan politik,” ucap Basarah.

    Lebih dari itu, Dasasila Bandung yang lahir dari konferensi tersebut menjadi warisan abadi, yang tidak hanya menginspirasi lahirnya Gerakan Non-Blok, tetapi juga menjadi fondasi bagi arsitektur politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

    Akan tetapi, setelah 70 tahun KAA tantangan dunia saat ini tidak kalah kompleks. Menurut Basarah, kini terjadi ketimpangan global, krisis iklim, perang proksi, penindasan ekonomi oleh kekuatan kapital global, dan krisis kemanusiaan terus menggerus nilai-nilai solidaritas antarbangsa.

    “Oleh karena itu, semangat Dasasila Bandung yang lahir dari gagasan Bung Karno dan para tokoh-tokoh PNI bersama tokoh-tokoh bangsa yang lainnya pada masa itu, harus kita kobarkan kembali,” ujar Basarah.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • PDIP: Megawati usulkan KAA Jilid II bahas kemerdekaan Palestina

    PDIP: Megawati usulkan KAA Jilid II bahas kemerdekaan Palestina

    Jakarta (ANTARA) – Ketua DPP Bidang Luar Negeri PDI Perjuangan (PDIP) Ahmad Basarah menyampaikan gagasan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri tentang perlunya penyelenggaraan Konferensi Asia Afrika (KAA) Jilid II guna membahas bangsa-bangsa yang belum merdeka, terutama Palestina, dan kondisi global saat ini.

    “Presiden Megawati menyampaikan gagasannya kepada saya agar para pemimpin bangsa-bangsa Asia Afrika saat ini dapat menyelenggarakan pertemuan untuk mengevaluasi 70 tahun perjalanan KAA,” ujar Basarah saat memberikan kata sambutan dalam diskusi Warisan Bung Karno untuk Asia-Afrika dan Keadilan Sosial Global di Jakarta, Sabtu.

    Dia mengungkapkan bahwa situasi geopolitik internasional saat ini ditandai oleh meningkatnya ketegangan antarbangsa, baik bilateral, regional, maupun internasional.

    Dengan demikian, dirinya menyebutkan bahwa Megawati berharap KAA Jilid II mampu menghasilkan keputusan monumental dalam merekontekstualisasikan Dasasila Bandung.

    Dasasila Bandung merupakan 10 prinsip hasil KAA Tahun 1955 yang diadakan di Bandung, Indonesia. Prinsip-prinsip tersebut menjadi pegangan bersama tentang perdamaian, kedaulatan, dan kerja sama antarbangsa.

    Di sisi lain, Basarah menuturkan KAA Jilid II gagasan Megawati merupakan aktualisasi politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif, sekaligus peneguhan posisi Indonesia sebagai pemimpin moral dunia.

    Palestina, kata dia, masih hidup dalam penjajahan, yang menjadi bukti bahwa perjuangan melawan kolonialisme belum selesai.

    Oleh karenanya diharapkan Megawati, nantinya KAA Jilid II bukan sekadar nostalgia, tetapi menjadi forum nyata untuk membangkitkan solidaritas Global Selatan-Selatan serta merespons isu ketidakadilan global, eksploitasi sumber daya, ketergantungan ekonomi, dan perjuangan bangsa Palestina.

    “KAA Jilid II diharapkan menjadi wadah penggalangan kekuatan moral dan politik demi keadilan global,” ucap dia.

    Badan Sejarah Indonesia PDIP menyelenggarakan diskusi Warisan Bung Karno untuk Asia-Afrika dan Keadilan Sosial Global sebagai peringatan 70 Tahun KAA.

    Diskusi dibagi dalam dua panel menghadirkan sejarawan, diplomat, dan akademisi. Diskusi Panel I bertema Semangat Bandung dan Tantangan Asia-Afrika Kini.

    Diskusi Panel II bertema Peran Bung Karno dan Warisan Diplomasi Global. Selain itu terdapat pula sesi Kuliah Umum dengan tema Peran Indonesia dalam Pembebasan Asia-Afrika.

    Basarah mengharapkan diskusi itu bisa merekomendasikan berbagai pemikiran solutif bagi perdamaian dan keadilan sosial.

    “Tidak hanya bagi bangsa-bangsa di dunia, tetapi juga bagi rakyat Indonesia,” ungkap Basarah menambahkan.

    Pewarta: Agatha Olivia Victoria
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

  • Ketum PDIP Megawati Menyerukan Pemimpin Asia-Afrika Gelar KAA Jilid II, Bahas Nasib Palestina

    Ketum PDIP Megawati Menyerukan Pemimpin Asia-Afrika Gelar KAA Jilid II, Bahas Nasib Palestina

    PIKIRAN RAKYAT– Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Bidang Luar Negeri, Ahmad Basarah, menyampaikan pesan penting dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dalam rangka peringatan 70 tahun Konferensi Asia Afrika (KAA). Megawati menyerukan agar para pemimpin bangsa-bangsa Asia dan Afrika kembali duduk bersama dalam Konferensi Asia Afrika Jilid II.

    “Ibu Megawati menyerukan agar para pemimpin bangsa-bangsa Asia -Afrika saat ini dapat menyelenggarakan kembali pertemuan pemimpin bangsa-bangsa Asia -Afrika untuk mengevaluasi 70 tahun perjalanan konferensi Asia – Afrika yang telah menjadi fondasi kemerdekaan bangsa-bangsa Asia – Afrika,” kata Basarah menyampaikan pesan Megawati di acara bertajuk Dari Bandung untuk Dunia, Diskusi Warisan Bung Karno untuk Asia-Afrika dan Keadilan Sosial Global, yang digelar di DPP PDIP, Jakarta Pusat, Sabtu, 26 April 2025. 

    Jika Konferensi Asia-Afrika jilid II ini bisa terlaksana, kata Basarah, Megawati ingin pemimpin-pemimpin yang hadir memberikan perhatian pada negara-negara Asia-Afrika, secara khusus menyoroti nasib bangsa Palestina yang hingga kini belum menikmati kemerdekaan dan kedaulatan secara penuh akibat penjajahan oleh Israel.

    “Secara khusus memberikan perhatian bagi bangsa-bangsa Asia – Afrika yang belum merdeka dan berdaulat dalam arti yang sesungguhnya terutama bagi nasib bangsa Palestina yang hingga saat ini masih mengalami penderitaan akibat penjajahan Israel,” tutur Basarah. 

    Menurut Megawati, Konferensi Asia Afrika jilid kedua diharapkan bisa menghasilkan keputusan-keputusan monumental, dengan merekontekstualisasi semangat dan nilai-nilai Dasasila Bandung dalam menghadapi tantangan geopolitik saat ini.

    “Mengingat situasi geopolitik internasional saat ini ditandai oleh semakin meningkatnya ketegangan antarbangsa baik dari bilateral, regional maupun internasional,” tutur Basarah membacakan pesan Megawati. 

    Basarah juga berharap, melalui seminar peringatan 70 tahun KAA yang diselenggarakan oleh DPP PDI Perjuangan, dapat lahir pemikiran-pemikiran strategis yang membawa solusi atas berbagai permasalahan global.

    “Kami berharap dengan penyelenggaraan seminar peringatan 70 tahun Konferensi Asia – Afrika oleh DPP PT Perjuangan hari ini dapat menghasilkan dan merekomendasikan pemikiran-pemikiran yang dapat menjadi solusi bagi terciptanya perdamaian dan keadilan sosial bukan hanya bagi bangsa-bangsa di dunia tetapi juga bagi rakyat dan bangsa di Indonesia,” ucapnya.

    KAA Warisan Geopolitik Bung Karno yang Tetap Relevan

    Sebelumnya dalam pemaparan, Basarah, menegaskan Konferensi Asia-Afrika (KAA) adalah tonggak sejarah geopolitik dunia yang terus relevan hingga hari ini. Basarah menyebut, KAA merupakan warisan monumental Presiden Soekarno yang telah mengubah wajah Asia dan Afrika, serta menjadi inspirasi perjuangan anti-kolonialisme global.

    “Konferensi Asia-Afrika adalah sebuah peristiwa monumental yang tidak hanya mengumumkan wajah geopolitik dunia, tetapi juga memancarkan cahaya harapan dari Bandung ke seluruh penjuru Asia-Afrika,” uap Basarah. 

    Konferensi yang berlangsung pada 18–24 April 1955 di Bandung itu, menurut Basarah, membuktikan kepemimpinan Indonesia di mata dunia. Bung Karno melalui pidato terkenalnya, ‘Lahirkanlah Asia Baru dan Afrika Baru’ menekankan bahwa perdamaian dan kemerdekaan adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan.

    “Bung Karno menyatakan perdamaian adalah prasyarat penting bagi kemerdekaan, sebab tanpa perdamaian, kemerdekaan akan kehilangan makna dan nilai,” tuturnya. 

    Basarah mengingatkan bahwa kolonialisme belum sepenuhnya sirna, melainkan telah bermetamorfosis menjadi neokolonialisme dalam bentuk dominasi ekonomi, budaya, dan informasi. Karena itu, menurutnya, pesan Bung Karno agar bangsa-bangsa Asia-Afrika tetap waspada terhadap bentuk-bentuk baru penjajahan, tetap sangat relevan hari ini.

    “Konferensi Asia-Afrika bukan hanya mencetak sejarah, tapi juga membangkitkan kesadaran kolektif bangsa-bangsa Asia-Afrika,” ucap Basarah.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Cerita di Balik OTT KPK di Pesawat Bikin Eks Komisioner KPU Terjerat

    Cerita di Balik OTT KPK di Pesawat Bikin Eks Komisioner KPU Terjerat

    Jakarta –

    Cerita penangkapan eks Komisioner KPU Wahyu Setiawan dalam operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada 2020 silam terungkap. Wahyu yang sudah menjalani masa hukumannya ditangkap saat itu karena terlibat kasus suap pengurusan pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR Fraksi PDIP Harun Masiku.

    Cerita itu diungkap mantan ajudan Wahyu, Rahmat Setiawan Tonidaya, saat dihadirkan sebagai saksi kasus perintangan penyidikan dengan terdakwa Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. Toni mengatakan OTT terhadap Wahyu terjadi di dalam pesawat hendak terbang ke Bangka Belitung.

    “Kemudian, pada 8 Januari pas kejadian OTT, masih ingat Saudara?” tanya jaksa kepada Toni di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Jumat (25/4).

    “Masih,” jawab Toni.

    Dalam kasus ini, KPK mendakwa Hasto merintangi penyidikan kasus dugaan suap dengan tersangka Harun Masiku. Hasto disebut menghalangi KPK menangkap Harun Masiku, yang jadi buron sejak 2020.

    Hasto disebut memerintahkan Harun Masiku merendam handphone agar tak terlacak KPK saat OTT pada 8 Januari 2020. Hasto juga disebut memerintahkan Harun Masiku stand by di kantor DPP PDIP agar tak terlacak KPK.

    Perbuatan Hasto itu disebut membuat Harun Masiku bisa kabur. Harun Masiku pun masih menjadi buron KPK.

    Selain itu, Hasto didakwa menyuap Wahyu Setiawan Rp 600 juta. Jaksa mengatakan suap itu diberikan agar Wahyu Setiawan mengurus penetapan PAW anggota DPR periode 2019-2024 Harun Masiku.

    Hasto didakwa memberi suap bersama-sama orang kepercayaannya, Donny Tri Istiqomah dan Saeful Bahri kemudian juga Harun Masiku. Donny saat ini sudah ditetapkan sebagai tersangka, lalu Saeful Bahri telah divonis bersalah dan Harun Masiku masih menjadi buron.

    Wahyu Setiawan ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan setelah terjaring OTT tersebut. Wahyu kemudian diadili dan divonis 7 tahun penjara. Wahyu kini telah bebas dari penjara.

    Momen Wahyu Kena OTT KPK

    Harun Masiku. (Dok. KPK)

    Kembali ke persidangan Hasto dengan saksi Toni, jaksa mendalami momen OTT di pesawat tersebut. Toni mengatakan saat itu bersama Wahyu menunggu boarding pesawat sekitar pukul 12.00 WIB.

    “Bisa diceritakan bagaimana awal mulanya?” tanya jaksa.

    “Jadi seperti tadi yang saya sampaikan, setengah 12.00, kalau tidak salah sekitar jam 12.00, kita ketemu di bandara. Pak Wahyu menceritakan sedikit pertemuan dengan teman-teman semalam. Seperti biasa, kami menunggu panggilan dari pesawat. Setelah dipanggil masuk, Pak Wahyu di kelas bisnis, saya di belakang, di ekonomi, tapi di belakang bisnis,” ujar Toni.

    Toni mengatakan jam sudah menunjukkan waktu terbang. Namun, saat Toni membuka gorden kelas bisnis, Wahyu sudah tak ada di kursinya.

    “Setelah itu harusnya jam sudah mulai terbang, tapi kok ada kayak sesuatu yang ditunda. Setelah saya tengok di gorden bisnis, Pak Wahyu sudah nggak ada,” ujarnya.

    Toni mengatakan Wahyu memintanya ikut menemani. Lalu, Toni ternyata ikut penyidik KPK, mengikuti perintah Wahyu tersebut.

    “Sudah ada tim yang saya tidak tahu tim dari mana, terus saya ditanya, ini ada perintah dari Pak Wahyu untuk Pak Toni ikut Pak Wahyu,” kata Toni.

    “Karena ada perintah dari Pak Wahyu, saya konfirmasi, ‘Ton, kamu ikut saya’ (dijawab) ‘Oh, siap’, tapi ditanya kalau memang ikut karena sudah tidak ada perintah HP barang Pak Toni saya pinjam dulu, dan saya izin untuk melakukan panggilan telepon, tapi tidak boleh, sudah, saya ikut saja,” imbuhnya.

    Toni mengaku baru tahu alasan Wahyu diamankan KPK gegara kasus suap PAW Harun Masiku. Toni mengatakan hal itu disampaikan Wahyu di sela jam istirahat pemeriksaan oleh penyidik di KPK.

    “Di BAP nomor 16 halaman 5, itu disebutkan, Saudara menjelaskan. Coba Saudara jelaskan awalnya tidak mengetahui, ‘Mengapa Wahyu Setiawan bersama dengan saya ikut diamankan petugas KPK pada tanggal Januari 2020 pada saat itu pas di KPK itu, saya berjumpa dengan Wahyu Setiawan bisa sambil merokok di dekat musala lantai 2 pada ruang riksa. Pada saat itu Wahyu Setiawan baru menceritakan jika kita diamankan KPK gara-gara kasus anggota caleg PDIP bernama Harun Masiku’. Ini disampaikan ke Saudara?” tanya jaksa.

    “Iya. Bisa jadi itu benar, Pak, karena saya dalam posisi tidak tahu,” jawab Toni.

    Toni mengatakan Wahyu sempat berbincang dengan eks narapidana kasus Harun Masiku, Saeful Bahri serta Agustiani Tio, dan tersangka lain di kasus ini, Donny Tri Istiqomah. Namun, dia mengaku tak mendengar obrolan tersebut.

    “Kalau melihat iya, dipastikan karena beliau berempat berada di musala. Setelah saya merokok dengan Pak Wahyu, saya menunggu di ruang tunggu di tengah, di dekat menyimpan tas apa itu, jadi saya bisa melihat posisi musala dan orang-orang tersebut,” jawab Toni.

    Halaman 2 dari 2

    (rfs/rfs)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Pernyataan Perintah Ibu hingga Rp1,5 Miliar Jadikan Harun Masiku Anggota DPR

    Pernyataan Perintah Ibu hingga Rp1,5 Miliar Jadikan Harun Masiku Anggota DPR

    PIKIRAN RAKYAT – Pernyataan “perintah ibu” mencuat dalam kesaksian mantan anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Agustiani Tio Fridelina dalam sidang.

    Kasus dugaan perintangan penyidikan perkara korupsi dengan tersangka Harun Masiku dan pemberian suap yang menyeret Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto sebagai terdakwa.

    Penasihat hukum Hasto Kristiyanto, Ronny Talapessy membantah pernyataan “perintah ibu” menjurus ke Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

    “Bukan Bu Mega,” kata Ronny saat ditemui di sela sidang pemeriksaan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta pada Kamis, 24 April 2025 seperti dikutip dari Antara.

    Fakta Persidangan Hasto Kristiyanto

    Jaksa memutarkan rekaman percakapan mantan anggota Bawaslu Agustiani Tio Fridelina dengan eks kader PDIP sekaligus mantan terpidana kasus Harun Masiku, Saeful Bahri.

    Saeful Bahri mengaku permohonan PAW digaransi Hasto usai mendapat perintah dari “ibu”. Tapi tak disebutkan siapa ibu yang dimaksud.

    Hasto Kristiyanto juga menyampaikan hal tersebut pada Saeful lewat sambungan telepon sebelum Ia menelepon Agustiani Tio.

    Saeful bertanya pada Tio bagaimana caranya agar permohonan dapat terwujud. Tio membenarkan rekaman percakapan lewat sambungan telepon tersebut.

    Menurut Ronny, Saeful sering membawa-bawa dan menggunakan nama pimpinan Partai, termasuk salah satunya Hasto agar cepat mendapat uang. Hal ini terbukti sebab Tio juga menyampaikan fakta yang sama.

    “Jadi jangan lah kita framing-framing bahwa seolah-olah ini sudah terkait dengan pimpinan-pimpinan PDIP dan merupakan perintah dari partai,” lanjutnya.

    Rp1,5 Miliar Jadikan Harun Masiku Anggota DPR

    Hasto Kristiyanto juga disebut menalangi uang Rp1,5 miliar untuk mengondisikan tersangka Harun Masiku agar menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) periode 2019-2024.

    Hal imk terungkap dalam rekaman percakapan pengacara PDIP Donny Tri Istiqomah dan Saeful Bahri lewat sambungan telepon.

    “Benar, ini percakapan kami saat saudara Saeful yang menelepon,” ujar Donny.

    Saeful mengaku pada Donny bahwa Hasto akan menalangi uang guna mengondisikan Harun Masiku agar menjadi anggota DPR dalam percakapan 13 Desember 2019.

    Donny mengaku tak mengetahui apakah memang benar Hasto yang menalangi uang suap untuk mengondisikan Harun Masiku.

    “Itu Saeful yang ngomong. Apakah Saeful mengarang indah atau tidak, saya tidak tahu,” lanjut Donny.

    Persidangan Ricuh

    Sidang kembali diwarnai kericuhan akibat adanya tudingan penyusup yang diarahkan pada segerombolan pemuda yang memakai kaos putih bertuliskan #SaveKPK di Pengadilan Tipikor PN Jakarta Pusat pada Kamis, 24 April 2025.

    Persidangan akan dimulai pukul 10.00 WIB, para pemuda dicegat masuk satpam, polisi dan satuan tugas (satgas) PDIP berbaret merah ke ruang sidang.

    Salah satu pemuda berhasil masuk ke ruang sidang dan duduk di ruangan menyaksikan persidangan.

    Sidang diskors untuk waktu shalat dan makan siang pukul 12.00 WIB. Hakim Ketua Rios Rahmanto mengetuk palu sebagai tanda skors sidang, para pendukung Hasto di ruang sidang meneriakkan pemuda berkaos putih sebagai penyusup.

    Petugas keamanan mengeluarkan pemuda itu dari ruang sidang. Satgas PDIP, satpam dan polisi juga mengeluarkan segerombolan pemuda lain dengan kaos putih itu dari pengadilan.

    Para pemuda disoraki pendukung Hasto hingga dilempar botol saat dikeluarkan dari ruangan. Sidang kembali dilanjutkan pukul 13.30 WIB.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Brando Susanto PDIP Minta Tarif PBBKB 5 Persen untuk Warga Jakarta Dipantau Ketat – Halaman all

    Brando Susanto PDIP Minta Tarif PBBKB 5 Persen untuk Warga Jakarta Dipantau Ketat – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kebijakan menurunkan tarif pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB) pribadi menjadi 5 persen dan kendaraan umum sebesar 2% oleh Gubernur Jakarta Pramono Anung mendapat respons positif dari Anggota Komisi C DPRD Jakarta, Brando Susanto dari Fraksi PDI Perjuangan.

    Brando memandang bahwa setiap pajak pemerintah/Pemerintah Daerah yang dipungut pastilah memiliki dampak pada laju pembangunan disuatu wilayah, apalagi di daerah (pemerintah daerah). 

    Akan tetapi, pemerintah dan pemerintah daerah juga memiliki kewenangan khusus untuk memberikan relaxasi pajak (pengurangan/penghapusan) untuk situasi yang bersifat khusus, misal kondisi ekonomi rakyat, mengundang investasi tertentu dan sejumlah alasan lain yang dibolehkan perundangan pajak. 

    “Relaksasi Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) yang digulirkan oleh Gubernur Pram sebenarnya untuk memberikan dorongan bagi aktivitas ekonomi masyarakat dan sangat dinantikan. Apalagi bahan bakar adalah sarana utama (selain listrik) untuk melakukan kegiatan sehari-hari di masyarakat, khususnya lalu lintas orang, barang atau jasa,” ujar Brando, Jumat (25/04/2025). 

    Hal ini, lanjut Brando, mengingat kondisi ekonomi masyarakat yang belum pulih sepenuhnya pasca pandemic Covid-19 ditambah dengan perang tarrif Amerika-China dan Rusia, sebagai kota global tentu Jakarta sangat terdampak.

    Untuk itu langkah relaksasi pajak PBBKB bagi masyarakat sudah tepat.

    “Pertanyaan selanjutnya apakah ini akan optimal. Pajak PBBKB adalah dorongan ekonomi masyarakat, jadi diharapkan tentu optimal membantu meringankan beban masyarakat termasuk dunia usaha di Jakarta. Tentu, bilamana dirasa perlu , maka ada sektor-sektor lain yang juga masih dipertimbangkan pemberian relaksasi pajak lainnya,” katanya. 

    Dikatakannya, relaksasi pajak (PBBKB) adalah inisiatif eksekutif di Balaikota  dalam hal ini Gubernur Pram-Doel, jadi pada waktunya akan dibahas bersama komisi C sebagai komisi terkait di legislatif.

    “Pada tahapan implementasi, sebagai bentuk pengawasan, harusnya Komisi C memanggil para pengusaha principal bahan bakar kendaraan bermotor, seperti Pertamina, Shell, BP, Total, AKR, untuk memberikan laporan terkait relaksasi ini tepat sasaran. Jangan sampai relaksasi pajak jadi selipan kantong margin pengusaha bahan bakar tadi. Harus Transparan dan Komisi C melakukan monitoring,  cek ke lapangan dan investigasi laporan masyarakat,” ujar Wakil Sekretaris Fraksi PDI-P DPRD Jakarta tersebut. 

    Brando juga berharap agar Dinas Pajak (Dispenda) harus jeli mengecek laporan klaim relaksasi pajak BBM yang diturunkan tersebut agar kebijakan tersebut benar-benar memiliki dampak kebermanfaatan bagi ekonomi masyarakat. 

    “Dinas Pajak (Dispenda) mesti sangat jeli mengecek laporan klaim Relaksasi Pajak BBM yang diturunkan ini. Sekali lagi, jangan jadi ajang korporasi atau pengusaha nyelipin di kantong margin korporasi, tapi harus jadi stimulus bagi ekonomi masyarakat Jakarta dari kebijakan ini,” tegas Brando.

    Diketahui, Gubernur Jakarta Pramono Anung menurunkan tarif pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB) pribadi menjadi 5?n kendaraan umum sebesar 2%.

    Menurut Pramono, hal itu sebagai relaksasi bagi masyarakat Jakarta yang mana sebelumnya tarif pajak yang berlaku untuk kendaraan pribadi sebesar 10%.

    “Kemarin saya sudah memutuskan, untuk Jakarta, kami akan memberikan relaksasi ataupun kemudahan ataupun diskon, yang dulu dipungut 10% menjadi 5% untuk kendaraan pribadi dan menjadi 2% untuk kendaraan umum,” ujarnya di Balai Kota Jakarta.

  • Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto Mengaku Kurang Sehat Saat Jalani Pekan-6 Sidang

    Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto Mengaku Kurang Sehat Saat Jalani Pekan-6 Sidang

    Bisnis.com, JAKARTA — Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto mengaku kurang sehat dalam masa pekan ke-6 persidangan di PN Tipikor, Jakarta Pusat.

    Hal tersebut disampaikan oleh Hasto usai menjalani persidangan lanjutan kasus dugaan suap dan perintangan sebagai terdakwa, Jumat (25/4/2025).

    Berdasarkan pantauan Bisnis di lokasi, Hasto awalnya melakukan wawancara usai sidang tersebut. Hanya saja, dia tidak membuka sesi pertanyaan terhadap dirinya dan langsung meninggalkan lokasi.

    “Saya mohon izin berjalan dulu, kurang sehat. Sehat dan semangat oke,” ujarnya di PN Tipikor, Jakarta Pusat.

    Di samping itu, dia juga mengaku sulit tidur karena memikirkan persidangan sebelumnya, Kamis (24/4/2025). Kala itu, eks Anggota Bawaslu, Agustiani Tio Fridelina menjadi salah satu saksi sidang tersebut.

    Hanya saja, menurut Hasto, Tio masih berada dalam kondisi kurang baik. Bahkan, Tio juga disebut berjalan sempoyongan ke ruang sidang dan nyaris pingsan.

    “Kemarin kita lihat bagaimana saudari tio sampai nyaris pingsan, jalan terhuyung-huyung akibat haknya yang berkaitan dengan keselamatan dirinya yang berkait dengan hak hak atas kemanusiaan bagi dirinya pintu itu tetap tidak dibuka oleh КРК,” pungkasnya.

    Sekadar informasi, dalam sidang lanjutan hari ini Jumat (25/4/2025), penyidik KPK telah menghadirkan tiga saksi mulai dari pihak Swasta, Patrick Gerrard.

    Selanjutnya, Sopir Kader PDIP Saeful Bahri, Ilham Yulianto dan, Ajudan Eks Komisioner KPU Wahyu Setiawan, Rahmat Setiawan juga turut dihadirkan sebagai saksi dalam sidang kali ini.