Xcloud.id

partai: PDIP

  • Istana Ungkap Alasan Soeharto dan 9 Lainnya Dapat Gelar Pahlawan Nasional

    Istana Ungkap Alasan Soeharto dan 9 Lainnya Dapat Gelar Pahlawan Nasional

    Istana Ungkap Alasan Soeharto dan 9 Lainnya Dapat Gelar Pahlawan Nasional
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengungkapkan alasan Presiden Prabowo Subianto bakal memberi gelar Pahlawan Nasional kepada setidaknya 10 orang termasuk Presiden ke-2 RI Soeharto.
    “Itu kan bagian dari bagaimana kita menghormati para pendahulu, terutama para pemimpin kita, yang apa pun sudah pasti memiliki jasa yang luar biasa terhadap bangsa dan negara,” kata Prasetyo di Kertanegara, Selong, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Minggu (9/11/2025).
    Kendati demikian, Prasetyo belum mengungkapkan sembilan nama penerima gelar
    Pahlawan Nasional
    lainnya. Dia hanya membenarkan bahwa
    Soeharto
    termasuk dalam daftar tersebut.
    “Ya, masuk, masuk (Soeharto),” ujarnya saat dikonfirmasi soal masuknya Soeharto sebagai penerima
    gelar Pahlawan Nasional
    .
    Lebih lanjut, Prasetyo menyebut, Presiden
    Prabowo
    rencananya bakal mengumumkan langsung penerima gelar Pahlawan Nasional kepada publik pada Senin (10/11/2025) atau bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan.
    “Besok, Insya Allah akan diumumkan. Iya (oleh Presiden Prabowo langsung). Kurang lebih sepuluh nama,” katanya.
    Diberitakan sebelumnya, Dewan Gelar Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (GTK) mengkaji 49 nama yang diusulkan mendapatkan gelar Pahlawan Nasional tahun 2025.
    Di antara deretan nama itu, beberapa mencuri perhatian publik. Ada Presiden ke-2 RI Soeharto, Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, hingga aktivis buruh Marsinah.
    Usulan itu datang dari berbagai kalangan, mulai dari tingkat kabupaten/kota hingga lembaga pusat.
    Namun, sebanyak 500 aktivis dan akademisi belum lama ini menyatakan penolakan terhadap usulan pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Soeharto.
    Sikap serupa juga disampaikan Kepala Badan Sejarah Indonesia DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Bonnie Triyana.
    Tetapi, di sisi lain, ada pula pihak yang mendukung Soeharto untuk dianugerahi gelar tersebut.
    Dukungan di antaranya datang dari sejumlah organisasi massa (ormas) Islam, seperti Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Besok, Prabowo Bakal Umumkan 10 Pahlawan Nasional, Soeharto Masuk

    Besok, Prabowo Bakal Umumkan 10 Pahlawan Nasional, Soeharto Masuk

    Besok, Prabowo Bakal Umumkan 10 Pahlawan Nasional, Soeharto Masuk
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan mengumumkan sepuluh nama calon penerima gelar Pahlawan Nasional pada Senin (10/11/2025) besok.
    Pengumuman tersebut bertepatan dengan peringatan
    Hari Pahlawan
    yang jatuh setiap tanggal 10 November.
    “Besok, Insya Allah akan diumumkan. Iya (oleh Presiden
    Prabowo
    langsung). Kurang lebih sepuluh nama,” kata Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi di Jalan Kertanegara, Selong, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Minggu (9/11/2025).
    Saat ditanya apakah Presiden ke-2 RI
    Soeharto
    masuk dalam sepuluh daftar nama tersebut, Prasetyo pun membenarkannya.
    “Ya, masuk, masuk,” ujar Prasetyo.
    Prasetyo lalu menjelaskan, alasan pemerintah hendak memberikan gelar kepada sepuluh orang itu karena dianggap telah berjasa kepada bangsa ini.
    “Itu kan bagian dari bagaimana kita menghormati para pendahulu, terutama para pemimpin kita, yang apa pun sudah pasti memiliki jasa yang luar biasa terhadap bangsa dan negara,” katanya.
    Diberitakan sebelumnya, Dewan Gelar Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (GTK) mengkaji 49 nama yang diusulkan mendapatkan gelar
    Pahlawan Nasional
    tahun 2025.
    Di antara deretan nama itu, beberapa mencuri perhatian publik. Ada Presiden ke-2 RI Soeharto, Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, hingga aktivis buruh Marsinah.
    Usulan itu datang dari berbagai kalangan, mulai dari tingkat kabupaten/kota hingga lembaga pusat. Tak heran, sejumlah nama pun menuai perdebatan.
    Namun, sebanyak 500 aktivis dan akademisi belum lama ini menyatakan penolakan terhadap usulan pemberian
    gelar Pahlawan Nasional
    kepada Soeharto.
    Sikap serupa juga disampaikan Kepala Badan Sejarah Indonesia DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Bonnie Triyana.
    Tetapi, di sisi lain, ada pula pihak yang mendukung Soeharto untuk dianugerahi gelar tersebut.
    Dukungan di antaranya datang dari sejumlah organisasi massa (ormas) Islam, seperti Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Rayakan HUT ke-14, NasDem Gelar Fun Walk hingga Aksi Sosial dan Bagikan Sembako

    Rayakan HUT ke-14, NasDem Gelar Fun Walk hingga Aksi Sosial dan Bagikan Sembako

    Liputan6.com, Jakarta – Ribuan kader Partai NasDem mengikuti kegiatan Fun Walk HUT ke-14 partai yang digelar Minggu (9/11/2025) pagi tadi.

    Para peserta dari berbagai daerah datang ke Jakarta, menandakan semangat kebersamaan dan perubahan sebagaimana jiwa dari partai restorasi tersebut.

    Ketua Panitia Fun Walk Nova Paloh menyampaikan, kegiatan kali ini bukan hanya sekedar olahraga pagi, melainkan simbol soliditas dan energi positif keluarga besar Nasdem di seluruh Indonesia.

    “Funwalk ini bukan sekadar jalan sehat, tapi langkah nyata untuk menyatukan hati seluruh kader dari DPP, DPW, hingga fungsionaris partai. Kita ingin menunjukkan bahwa NasDem bukan hanya bicara politik, tapi juga peduli pada kehidupan yang sehat dan bermakna,” tutur Nova kepada wartawan, Minggu (9/11/2025).

    Dia menjelaskan, kegiatan ini menjadi bagian dari rangkaian perayaan HUT ke-14 Partai NasDem, yang sejak awal telah diisi berbagai aksi sosial, seperti pengobatan gratis, donor darah, dan pembagian sembako untuk masyarakat. Fun Walk dilakukan dari depan Gedung DPP Partai NasDem, dimulai sejak pukul 06.40 WIB.

    “Dari pengobatan gratis sampai jalan sehat, semua adalah bentuk kepedulian kita. Karena bagi NasDem, politik harus membawa manfaat langsung bagi masyarakat,” papar Nova.

    Dia menjabarkan, terdata lebih dari 1.000 peserta memadati area kegiatan Fun Walk.

    Selain itu, kata Nova, mereka juga disuguhkan aneka hadiah, mulai dari sepeda listrik, televisi, kulkas, hingga grand prize mobil listrik Wuling EV sebagai simbol komitmen partai terhadap energi bersih dan masa depan ramah lingkungan.

    “Kita ingin kegiatan ini juga menginspirasi gaya hidup sehat dan berkelanjutan. Jadi bukan hanya sehat jasmani, tapi juga sadar akan perubahan menuju masa depan hijau,” terang dia.

     

    Di hari yang sama dengan sidang kasus suap Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto yang menyebut Joko Widodo. Sang Presiden ketujuh justru duduk satu meja dengan Ketua DPP PDIP, Puan Maharani. Di antara keduanya, ada Ketum Partai Nasdem, Surya Paloh dan duduk…

  • Surya Paloh Dukung Soeharto jadi Pahlawan Nasional, Ingatkan Pasti Ada Pro dan Kontra

    Surya Paloh Dukung Soeharto jadi Pahlawan Nasional, Ingatkan Pasti Ada Pro dan Kontra

    Liputan6.com, Jakarta – Ketua Umum atau Ketum Partai NasDem Surya Paloh mendukung rencana pemberian gelar Pahlawan Nasional untuk Presiden ke-2 RI Soeharto.

    “NasDem sudah kasih statement, sepakat itu (gelar pahlawan Soeharto),” kata Surya Paloh, dalam keterangannya, Minggu (9/11/2025).

    Menurut Paloh, polemik pro dan kontra terhadap rencana pemberian gelar pahlawan untuk Soeharto hal yang lumrah.

    “Ya, itu konsekuensinya. Ya, saya pikir memang kalau sudah mempersiapkan segala sesuatunya termasuk konsekuensi pro dan kontra, polemik yang terjadi, ya bagi Nasdem melihat dari sisi positifnya ya,” ucap dia.

    Namun, ia mengingatkan bahwa penolakan pemberian gelar pahlawan untuk Soeharto tak menghilangkan sisi objektifitas mengenai kontribusinya selama 32 tahun memimpin.

    “Bahwasannya sosok Presiden Soeharto telah memberikan posisi dan peran, arti keberadaan beliau sebagai presiden yang membawa progres pembangunan nasional kita yang cukup berarti, seperti apa yang kita nikmati hari ini,” tutur Paloh.

    Paloh tak memungkiri jika selama menjabat Soeharto masih memiliki banyak kekurangan dan kesalahan.

    “Tetapi sekali lagi memang, ya, kalau kita mau membawa gerakan perubahan tentu kita mencoba untuk bisa selalu menempatkan faktor objektifitas itu, yang mungkin harus kita hargai bersama, sebagai pedoman daripada sesuatu yang kita harapkan bisa memberikan arti kemajuan kita sebagai satu bangsa,” tegasnya.

    Ada pun Menteri Kebudayaan (Menbud) Fadli Zon telah melaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto sebanyak 49 tokoh yang diusulkan sebagai penerima gelar pahlawan nasional.

    Beberapa nama yang turut diusulkan adalah Presiden ke-2 RI Soeharto; Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid atau Gus Dur; hingga aktivis buruh, Marsinah. Namun, rencana pemberian gelar pahlawan untuk Soeharto mendapat penolakan dari koalisi masyarakat sipil.

    Hal tersebut terkait dugaan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) selama masa Pemerintahan Soeharto, termasuk praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

     

    Di hari yang sama dengan sidang kasus suap Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto yang menyebut Joko Widodo. Sang Presiden ketujuh justru duduk satu meja dengan Ketua DPP PDIP, Puan Maharani. Di antara keduanya, ada Ketum Partai Nasdem, Surya Paloh dan duduk…

  • Megawati Akui Dirinya Pintar, Cantik, Anak Presiden Pula, Makanya Banyak yang Naksir

    Megawati Akui Dirinya Pintar, Cantik, Anak Presiden Pula, Makanya Banyak yang Naksir

    GELORA.CO –  Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri kembali menjadi perhatian publik.

    Dalam sebuah video yang viral di media sosial, Megawati dengan percaya diri menyebut sejumlah kelebihan yang dimilikinya.

    Dari penelusuran, pernyataan itu disampaikan Megawati saat berpidato di Auditorium Soekarno, di Kompleks Makam Bung Karno, Blitar, Jawa Timur, Sabtu (1/11/2025).

    Dalam pidatonya, Megawati menyebut bahwa dirinya merupakan anak presiden

    Dia juga mengklaim memiliki semua hal yang tak semua wanita bisa memilikinya

    Megawati menyebut, saat dirinya masih muda, dia merupakan wanita yang pintar dan cantik

    Maka dari itu, lanjut Mega, karena kecantikannya itu, banyak pria yang naksir kepadanya

    “Kalau aku kan punya semua. Aku pintar, anak presiden, wis ngono ayu (sudah gitu cantik), akeh sing naksir (banyak yang naksir),” ujar Megawati dalam seminar internasional peringatan 70 Tahun Konferensi Asia-Afrika (KAA) di Museum Bung Karno, Blitar, Jawa Timur, dikutip Sabtu (8/11).

    Dalam pidatonya, Presiden Kelima Republik Indonesia sekaligus Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri juga melontarkan gagasan pembentukan “Konferensi Asia–Afrika Plus” (Asia–Africa Plus Conference).

    Gagasan itu disampaikannya saat menyampaikan pidato kunci dalam seminar internasional bertema Commemorative Seminar Of The 70th Anniversary Of The 1995 Bandung Asian-African Conference ‘Bung Karno In A Global History’ di Auditorium Soekarno, di Kompleks Makam Bung Karno, Blitar, Jawa Timur, Sabtu (1/11/2025).

    Acara itu turut dihadiri oleh akademisi dan delegasi dari 32 negara.

  • Banyak Manuver Positif, Ketum KOPAJA Isyaratkan Sufmi Dasco Berpotensi Maju Capres 2029

    Banyak Manuver Positif, Ketum KOPAJA Isyaratkan Sufmi Dasco Berpotensi Maju Capres 2029

    GELORA.CO – Belakangan nama wakil ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad ramai disebut-sebut berpotensi menjadi kandidat potensial calon presiden (capres) untuk pemilu 2029. Hal tersebut juga diungkapkan oleh Direktur Komite Pemantau Perilaku Jaksa (KOPAJA) Mukhsin Nasir, Sabtu (7/11/2025)

    “Saya melihat sinyal Sufmi Dasco Ahmad untuk maju Capres 2029 itu ada, terlihat dari beberapa peristiwa yang dia lalukan di pemerintahaan saat ini. Saya melihat banyak manuver positif yang dilakukan oleh pak Dasco, ” kata Direktue KOPAJA, Mukhsin Nasir, Sabtu (7/11/2025)

    Sinyal lain juga terlihat dengan beberapa relawan dan aktivis yang ikut bergabung dengan partai Gerindra salah satunya yaitu Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi. Mukhsin menilai bahwa dugaan kuat relawan sedang mempersiapkan Sufmi Dasco untuk ke depannya maju di pemilu 2029.

    “Ya kita lihat dalam beberapa peristiwa yang terjadi ini, salah satunya dengan masuknya ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi ke Partai Gerindra, ” ucap Mukhsin yang biasa disapa Daeng menjelaskan.

    Selain itu, kata Daeng, Dasco saat ini memiliki peran strategis dalam mendukung stabilitas politik nasional dan memperkuat pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Dasco mampu menjadi jembatan komunikasi antara pemerintah dan berbagai pihak.

    “Dasco mampu membangun komunikasi dan mencairkan hubungan dengan pihak-pihak yang selama ini dianggap berseberangan dengan pemerintahan Prabowo Subianto, ” tutur Daeng yang berbadan kecil tersebut.

    Daeng menyebut beberapa peran Dasco dalam membuat situasi politik di Tanah Air menjadi teduh. Antara lain saat mengundang aktivis yang dikenal sebagai oposisi pemerintahan Presiden Prabowo.

    “Seperti beberapa waktu lalu Dasco mampu membangun komunikasi yang baik dengan Rocky Gerung, aktivis Jumhur Hidayat, hingga Syahganda Nainggolan sehingga akan memberikan dampak yang baik kedepannya bagi pemerintahan Prabowo, ” jelas Daeng.

    Tak hanya aktivis, kata Daeng, Dasco juga mampu mempertemukan Presiden Prabowo dengan Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri pada momen Idulfitri 2025. Dasco juga turun langsung ketika terjadi beberapa polemik yang dihasilkan oleh kebijakan beberapa anggota Kabinet Merah Putih, yakni polemik penyetopan pengecer gas LPG 3 kg.

    “Seperti polemik kebijakan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengenai gas LPG 3 kg yang membuat kegaduhan di masyarakat. Akhirnya dengan turun tangannya Dasco membuat persoalan tersebut segera selesai, ” beber Daeng.

    Atas hal tersebut, Daeng menilai wajar jika Dasco begitu dipercaya oleh Presiden Prabowo baik di DPR ataupun di internal Partai Gerindra.

    “Sangat wajar kalau Dasco begitu dipercaya oleh Prabowo di DPR dan di internal Partai Gerindra. Kemungkinan dia yang dipersiapkan Gerindra untiuk menjadi Presiden, ” tutur Daeng. 

    Sumber: reuters.co.id

  • PDI Perjuangan cetak relawan kesehatan yang mampu bantu masyarakat

    PDI Perjuangan cetak relawan kesehatan yang mampu bantu masyarakat

    Kalau perintah Ibu Ketua Umum, ketika kita menolong orang, jangan lihat dia bukan tim kita, dia bukan orang partai kita. Oh, nolong orang tuh ya semua aja kita tolong. Nothing to lose dulu ya, kita toh nolong orang

    Jakarta (ANTARA) – Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) bidang Kesehatan, Ribka Tjiptaning mengatakan pelatihan kader kesehatan PDI Perjuangan dilakukan untuk mencetak relawan kesehatan yang mampu membantu masyarakat mendapatkan hak kesehatan yang birokratis.

    Pernyataan ini disampaikan Ribka dalam Seminar Pelatihan Relawan Kesehatan PDIP yang digelar di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta, Sabtu.

    Menurut Ribka, kader relawan kesehatan PDI Perjuangan harus memiliki modal cukup agar mampu mendampingi masyarakat dalam mendapatkan hak kesehatan di tengah birokrasi pemerintahan yang terbilang rumit.

    Ia memberikan contoh konkret yang sering dihadapi relawan, seperti ketika hak pasien BPJS Kesehatan dipersulit. “Misalnya, BPJS kok masih infus dia dibatalkan? Sebenarnya nggak boleh,” kata Ribka.

    “Mereka (relawan) jago dengan undang-undang. Ketika dia berhadapan mentok –kita ini kan pendamping pasien– ketika hak-hak rakyat itu, hak pasien tidak dapat di rumah sakit,” jelas Ribka.

    Ribka menegaskan bahwa hak untuk sehat adalah hak konstitusional seluruh rakyat Indonesia, sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945.

    Undang-undang itu juga yang menurut Ribka menjadi awal dari lahirnya fasilitas layanan BPJS.

    “Hak sehat itu sama, dan itu undang-undangnya ada. Di Undang-Undang Dasar ’45, Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 34, itu Undang-Undang Dasar ’45. Undang-Undang Kesehatan kan turunan dari UUD ’45, Undang-Undang BPJS juga itu,” paparnya.

    Disinilah, menurut Ribka, peran relawan penting untuk mengedukasi masyarakat sekaligus membantu memperjuangkan hak masyarakat mendapatkan layanan kesehatan yang layak.

    “Peran relawan sebagai pendamping pasien menjadi sangat penting ketika mereka menghadapi jalan buntu akibat persoalan birokrasi kesehatan”

    Ribka juga menekankan pesan dari Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, kepada seluruh relawan agar membantu seluruh masyarakat, walaupun yang ditolong bukan dari kalangan PDI Perjuangan.

    “Kalau perintah Ibu Ketua Umum, ketika kita menolong orang, jangan lihat dia bukan tim kita, dia bukan orang partai kita. Oh, nolong orang tuh ya semua aja kita tolong. Nothing to lose dulu ya, kita toh nolong orang,” tuturnya.

    Sementara itu, Ketua Umum Perkumpulan Perawat Sejawat Indonesia, Iwan Effendi, S.Kep., dalam paparan materinya menjelaskan soal mekanisme hukum yang bisa dilakukan oleh relawan kesehatan PDI Perjuangan saat mendampingi pasien di Rumah Sakit.

    “Rekam medis, proses dirawat, dipegang jangan dibuang. Ini penting untuk pasien. Dan Pasal 273 dan 274 dalam Undang-Undang Kesehatan (UU No. 17 Tahun 2023) mengatur hak dan kewajiban tenaga medis dan kesehatan. Ini para relawan harus paham juga soal ini,” jelas Iwan.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kronologi OTT KPK Bupati Ponorogo: 13 Orang Ditangkap, Diduga Terkait Suap Beli Jabatan Surabaya 8 November 2025

    Kronologi OTT KPK Bupati Ponorogo: 13 Orang Ditangkap, Diduga Terkait Suap Beli Jabatan Surabaya 8 November 2025

    Kronologi OTT KPK Bupati Ponorogo: 13 Orang Ditangkap, Diduga Terkait Suap Beli Jabatan
    Editor
    PONOROGO, KOMPAS.com
    — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Bupati Ponorogo, Sugiri Sancoko, pada Jumat (7/11/2025) sore.
    Operasi senyap tersebut diduga berkaitan dengan praktik suap dalam proses mutasi dan promosi jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ponorogo.
    Dalam operasi tersebut, KPK mengamankan 13 orang, termasuk pejabat daerah, pegawai negeri, dan pihak swasta.
    Sekitar pukul 16.45 WIB, sebanyak 10 penyidik KPK tiba di rumah dinas Bupati Ponorogo di kawasan Pringgitan menggunakan tiga mobil berwarna hitam berpelat luar daerah.
    Tim langsung menuju pos jaga timur dan mencari keberadaan empat orang dekat Bupati Sugiri.
    Sempat terjadi ketegangan antara penyidik dan petugas keamanan setempat karena belum ada identifikasi resmi. Namun, setelah salah satu orang yang dicari keluar dari pintu timur dan surat tugas resmi KPK ditunjukkan, situasi berangsur kondusif.
    Dikutip dari Surya.co.id, tak lama kemudian, penyidik masuk ke rumah dinas dan mengamankan Bupati
    Sugiri Sancoko
    . Malam harinya, Bupati bersama sejumlah orang dibawa ke Mapolres Ponorogo untuk pemeriksaan awal.
    Beberapa pejabat yang ikut diamankan dalam operasi tersebut di antaranya Sekretaris Daerah Ponorogo, Agus Pramono; Kabid Mutasi BKPSDM, Arif Pujiana; Elly Widodo, adik kandung Bupati Sugiri; dan Kokoh Priyo Utomo, orang kepercayaan Bupati
    Selain itu, KPK juga menyita sejumlah uang tunai dalam bentuk rupiah yang diduga kuat berkaitan dengan transaksi
    jual beli jabatan
    .
    “Dari 13 orang yang diamankan, tujuh di antaranya telah dibawa ke Gedung Merah Putih KPK di Jakarta untuk pemeriksaan lanjutan,” kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo.
    KPK saat ini memiliki waktu maksimal 1×24 jam untuk menentukan status hukum terhadap para pihak yang diamankan, termasuk Bupati Sugiri.
    Lembaga antirasuah itu diperkirakan akan mengumumkan hasil pemeriksaan melalui konferensi pers resmi setelah seluruh proses awal rampung.
    Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto membenarkan penangkapan tersebut.
    “Benar,” ujar Fitroh saat dikonfirmasi wartawan, seraya menegaskan bahwa OTT ini berkaitan dengan dugaan korupsi dalam mutasi jabatan di lingkungan Pemkab Ponorogo.
    Kabar penangkapan Bupati Ponorogo yang juga kader PDIP itu turut menjadi perhatian DPD PDIP Jawa Timur. Meski demikian, partai belum mengeluarkan sikap resmi.
    Wakil Ketua DPD PDIP Jatim Budi Sulistyono atau Kanang mengatakan bahwa partainya masih menunggu informasi resmi dari KPK.
    “Kasus OTT-nya kita masih cari info lebih lengkap,” kata Kanang di Surabaya, Jumat (7/11/2025).
    Ia menyebut, pihaknya sedang berupaya mengonfirmasi kabar tersebut, termasuk dengan menghubungi Wakil Bupati Ponorogo, Lisdyarita, yang mengaku belum mengetahui detail peristiwa tersebut.
    “PDIP akan menunggu penjelasan resmi dari KPK karena hal ini penting untuk menentukan langkah selanjutnya,” ujar Kanang.
    Hingga Sabtu (8/11/2025) pagi, belum ada keterangan resmi dari KPK terkait status hukum Bupati Sugiri dan 12 orang lainnya.
    Artikel ini telah tayang di Surya.co.id dengan judul Kronologi Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko Terjaring OTT KPK: 13 Orang dan Uang Tunai Diamankan 
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • PDI Perjuangan berkomitmen perluas jaringan kader kesehatan

    PDI Perjuangan berkomitmen perluas jaringan kader kesehatan

    “Menjalankan fungsi kemanusiaan itu bukan elektoral. Elektoral itu pasti akan dapat ketika kita turun ke bawah, menyatu bersama rakyat,”

    Jakarta (ANTARA) – Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto menyatakan partainya sangat berkomitmen untuk memperluas jaringan kader kesehatan demi melayani masyarakat.

    Hal tersebut, kata Hasto, dilakukan PDIP bukan bertujuan untuk meningkatkan elektoral melainkan murni pengabdian kepada masyarakat.

    Penegasan Hasto ini disampaikan dalam acara seminar Pelatihan Relawan Kesehatan PDIP di Sekolah Partai Lenteng Agung, Jakarta, Sabtu.

    “Menjalankan fungsi kemanusiaan itu bukan elektoral. Elektoral itu pasti akan dapat ketika kita turun ke bawah, menyatu bersama rakyat,” jelas Hasto dalam siaran pers resmi yang diterima ANTARA di Jakarta.

    Dalam sambutannya, Hasto menilai kehadiran relawan kesehatan sangat dibutuhkan masyarakat, terutama di daerah yang sulit mendapatkan akses kesehatan berkualitas.

    Hasto kemudian mengulas soal perjalanannya yang baru saja mengunjungi Pulau Rote, Nusa Tenggara Timur, pulau terluar sisi Selatan Indonesia. Dia menggambarkan betapa krusialnya kehadiran relawan kesehatan di daerah terpencil dan kepulauan.

    Karenanya, dia meminta para relawan kesehatan PDI Perjuangan tidak hanya memberikan layanan bersifat kuratif (penyembuhan) tetapi juga preventif (pencegahan) efektif.

    Dengan demikian, masyarakat bisa semakin paham tentang tata cara mengantisipasi penyakit sehingga angka kesehatan di Indonesia bisa meningkat.

    “Peran utama relawan adalah menjadi jembatan yang memahami kondisi pasien dan mengajarkan upaya preventif,” jelas dia.

    Untuk memecut semangat para kader kesehatan PDI Perjuangan dalam menjalankan tugas mulia tersebut, Hasto memastikan kader kesehatan PDI Perjuangan mendapat dukungan penuh dari Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri.

    “Ibu Ketua Umum memberikan dukungan sepenuhnya terhadap relawan kesehatan ini dalam upaya mendampingi pasien,” ujarnya.

    Di akhir sambutan, Hasto berharap relawan kesehatan ini akan menjadi jaring kemanusiaan yang siap membantu seluruh rakyat Indonesia.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • PDIP Jatim Hormati Proses Hukum OTT Bupati Ponorogo dan Sampaikan Permohonan Maaf ke Warga

    PDIP Jatim Hormati Proses Hukum OTT Bupati Ponorogo dan Sampaikan Permohonan Maaf ke Warga

    Surabaya (beritajatim.com) – Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Timur, Said Abdullah, menegaskan partainya menghormati proses hukum yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Bupati Ponorogo, Sugiri Sancoko. Ia meminta semua pihak untuk mengedepankan asas praduga tidak bersalah dan tidak membuat spekulasi sebelum ada putusan pengadilan.

    “Kami menerima informasi bahwa Bapak Sugiri Sancoko, selaku Bupati Ponorogo yang juga kader PDI Perjuangan, diamankan oleh KPK dalam kegiatan OTT,” ujar Said Abdullah di Surabaya, Sabtu (8/11/2025).

    Said menekankan bahwa PDI Perjuangan Jawa Timur tidak akan melakukan intervensi terhadap proses penegakan hukum yang sedang berjalan. Menurutnya, komitmen terhadap pemberantasan korupsi merupakan prinsip utama yang terus dijunjung tinggi oleh partai.

    “Kami menghormati kewenangan dan proses hukum yang dilakukan KPK, serta mengajak kita semua mengedepankan asas praduga tidak bersalah sampai ada putusan pengadilan,” katanya.

    Ia juga mengutip arahan Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, yang menegaskan pentingnya menjaga integritas serta tidak mengganggu lembaga penegak hukum dalam menjalankan tugasnya.

    “PDI Perjuangan Jatim menjunjung tinggi independensi KPK. Seperti yang diamanatkan Ibu Megawati, kami tidak akan mempengaruhi apalagi mengintervensi proses hukum tersebut,” tegasnya.

    Said menilai tindakan korupsi merupakan bentuk pengkhianatan terhadap kepercayaan rakyat. Karena itu, PDI Perjuangan menyatakan dukungan penuh terhadap langkah-langkah pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh lembaga penegak hukum.

    “Korupsi melukai kepercayaan rakyat. Kami mendukung upaya berbagai pihak, apalagi oleh KPK, dalam memberantas korupsi,” ucapnya.

    Dalam pernyataannya, Said juga menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat Ponorogo atas peristiwa yang menimpa kader partainya tersebut. Ia menegaskan bahwa kepercayaan publik adalah mandat yang wajib dijaga oleh setiap pejabat yang diusung partai.

    “Kami memohon maaf kepada seluruh warga Kabupaten Ponorogo. Kami mohon maaf karena yang bersangkutan belum sepenuhnya amanah dalam memimpin, dan mencederai kepercayaan rakyat,” tuturnya.

    Said memastikan bahwa kejadian ini akan dijadikan momentum evaluasi internal bagi PDI Perjuangan Jawa Timur. Ia menyebut pembinaan kader serta sistem rekrutmen kepala daerah akan diperkuat agar peristiwa serupa tidak terulang di masa mendatang.

    “Peristiwa ini akan menjadi cermin evaluasi bagi kami untuk terus berbenah. Kami akan memperbaiki pembinaan kader dan memperhatikan kembali biaya politik agar tidak memicu praktik yang salah di kemudian hari,” pungkasnya. [asg/beq]