Xcloud.id

partai: PDIP

  • Megawati bantah jual pulau: Saya justru menyelamatkan krisis ekonomi

    Megawati bantah jual pulau: Saya justru menyelamatkan krisis ekonomi

    Enak aja ini orang, tua, laki. Kapan saya jualan pulau? Saya membetulkan ekonomi

    Jakarta (ANTARA) – Presiden Kelima RI Megawati Soekarnoputri angkat bicara soal tudingan yang menyebut dirinya pernah menjual pulau saat menjabat sebagai kepala negara.

    Dalam pernyataan bernada tegas dan emosional, Megawati membantah keras tuduhan tersebut dan menegaskan kontribusinya dalam menyelamatkan Indonesia dari krisis ekonomi pada 1997–1999.

    “Enak aja ini orang, tua, laki. Kapan saya jualan pulau? Saya membetulkan ekonomi,” kata Megawati dalam sambutannya saat menghadiri Penganugerahan Trisakti Tourism Award (Desa Wisata) 2025 di kawasan Jakarta Pusat, Kamis.

    Megawati menyampaikan kekesalannya terhadap narasi yang menurutnya tidak berdasar dan kerap disebarkan oleh pihak-pihak yang tidak memahami sejarah pemerintahan.

    “Saya dapat award menyelesaikan utang IMF. Makanya kalian jangan hanya liat sekarang sudah turun. Pertanyaan saya nanti lihat sampai satu tahun. Nanti saya dibilang provokator,” ujarnya.

    Dalam pidato tersebut, Megawati juga menyinggung kondisi ekonomi saat ini, termasuk fluktuasi harga kebutuhan pokok seperti cabai. Ia mempertanyakan apakah penurunan harga bersifat jangka panjang, sekaligus mengkritik pola pikir jangka pendek dalam menilai situasi ekonomi.

    “Coba, ya sudahnya untuk berapa lama? Loh iya saya bertanya, turunnya untuk berapa lama? Belum tentu. Makanya cara pikir itu jangan pendek,” ucap Megawati.

    Sebagai Ketua Umum PDIP, Megawati juga menegur keras para kader partai yang ia nilai tidak turun langsung melihat penderitaan rakyat. Ia menegaskan bahwa tanpa partai, banyak dari mereka tidak akan dikenal masyarakat.

    “Nobody loh. Kalau kamu nggak ada di PDIP, siapa yang mau tahu kalian? Paling cuma begitu-begitu. Tolong deh, tolong banget turun ke bawah. Kasian rakyat,” serunya.

    Megawati mengingatkan bahwa sebagai presiden, dirinya menghadapi situasi yang amat berat, termasuk mengurus kredit macet dari lebih 300 ribu debitur dalam skema Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). “Itu stafnya hebat. Kalau tidak bisa bayar, gampangnya dia harus masuk penjara,” ungkap Megawati.

    Megawati juga menekankan bahwa dirinya tidak mencari pujian, melainkan ingin mendidik dan mengingatkan para kadernya.

    “Ini saya gini bukan supaya saya ‘wah, Ibu keren’. Tidak. Saya ajarin kamu karena kamu ini petugas partai. Saya ketum kamu loh. Elek-elek,” pungkasnya.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

  • Satpam DPP PDIP Ngaku Pernah Dititipi Tas Laptop oleh Harun Masiku

    Satpam DPP PDIP Ngaku Pernah Dititipi Tas Laptop oleh Harun Masiku

    Jakarta –

    Satpam di Kantor DPP PDIP, Nurhasan mengaku pernah dititipi tas laptop oleh buron Harun Masiku. Nurhasan mengaku tak tahu isi tas tersebut.

    Hal itu disampaikan Nurhasan saat dihadirkan sebagai saksi dalam kasus dugaan suap pergantian antarwaktu (PAW) untuk anggota DPR Harun Masiku dan perintangan penyidikan, terdakwa Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto. Persidangan digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (8/5/2025).

    Mulanya, Nurhasan mengakui pernah bertemu dengan Harun. Dia mengaku diminta dua orang tak dikenal untuk menelfon dan bertemu Harun saat sedang bertugas di Rumah Aspirasi.

    “Izin melanjutkan Yang Mulia, kalau di BAP (berita acara pemeriksaan), pertanyaan ke-7 poin ke-11, ‘Karena saya takut terpaksa saya mengikuti instruksi mereka berdua dan setelah saya sadar ternyata yang dihubungi via telepon tersebut adalah saudara Harun Masiku’. Ini saudara bisa menjelaskan di sini, tadi kan saudara ngomongnya karena gelap saudara nggak tahu orangnya, sehingga nggak tahu itu Harun Masiku. Tapi di BAP ini saudara menyampaikan bahwa, ‘Setelah saya sadar ternyata yang dihubungi via telfon tersebut adalah saudara Harun Masiku’,?” tanya jaksa.

    “Itu belum Pak, itu pas udah kelamaan baru saya tahu,” jawab Nurhasan.

    “Jadi setelah ramai-ramai saudara tahu itu Harun Masiku?” tanya jaksa.

    Nurhasan mengaku dititipi tas laptop oleh Harun Masiku. Dia pun langsung membawa tas tersebut.

    “Setelah bertemu apa yang dilakukan Pak?” tanya jaksa.

    “Siapa?” tanya jaksa.

    “Itu si Harun itu. Ngasih tas, dia bilang titip ya. Gitu aja udah,” jawab Nurhasan.

    “Titip untuk dibawa ke mana?” tanya jaksa.

    “Nggak tahu. Saya bawa aja,” jawab Nurhasan.

    “Terus mau aja saudara?” tanya jaksa heran.

    “Iya, nitip ya saya bawa aja,” jawab Nurhasan.

    Dia mengatakan pertemuan dengan Harun itu dilakukan di kawasan Jalan Cut Meutia, Jakarta Pusat. Dia mengatakan dua orang tak dikenal itu mengawasinya dari kejahuan.

    “Terus pada waktu itu orang yang, dua orang tadi gimana?” tanya jaksa.

    “Dia ada di ujung Pak, pas, kan Cut Meutia ada belok,” jawab Nurhasan.

    “Dia nggak menempel dengan saudara ya?” tanya jaksa.

    “Nggak, nggak menempel,” jawab Nurhasan.

    “Dia hanya mengawasi dari kejahuan?” tanya jaksa.

    “Iya, ngawasin saya,” jawab Nurhasan.

    Jaksa mendalami apakah ada pesan Harun saat menitipkan tas laptop tersebut. Nurhasan mengatakan Harun hanya menitipkan agar tas itu dibawa.

    “Terus apa lagi percakapannya selain dia nitip tas laptop, apa lagi percakapannya?” tanya jaksa.

    “Seingat saya itu aja, udah, nitip tas saja,” jawab Nurhasan.

    “Apakah ada penyampaian tas itu untuk diapakan gitu?” tanya jaksa.

    “Nggak, nggak ada Pak, nih titip aja, bilang gitu. Nih nitip ya, gitu,” jawab Nurhasan.

    Nurhasan lalu berjalan pulang usai mendapat titipan tas saat bertemu dengan Harun. Dia menuturkan dua orang tak dikenal itu lalu menghentikannya dan mengambil tas tersebut.

    “Terus selain itu ada komunikasi apa lagi setelah titip tas bagaimana kejadiannya?” tanya jaksa.

    “Udah saya balik Pak. Saya balik ke rumah, terus orang itu berhentiin saya, ngambil tas itu, dibawa tas itu,” jawab Nurhasan.

    Nurhasan mengaku tak membuka tas tersebut. Dia mengatakan tak tahu isi tas yang dititipkan Harun tersebut.

    “Saudara nggak tahu isinya apa?” tanya jaksa.

    “Nggak, ya kan karena bukan milik saya, saya nggak berani Pak,” jawab Nurhasan.

    “Ini hanya perkiraan saudara ya ketika memegang itu, apakah semacam kayak gepokan uang gitu?” tanya jaksa.

    “Wah nggak tahu pak itu, kayaknya nggak,” jawab Nurhasan.

    KPK sebelumnya mendakwa Hasto merintangi penyidikan kasus dugaan suap dengan tersangka Harun Masiku. Hasto disebut menghalangi KPK menangkap Harun Masiku, yang jadi buron sejak 2020.

    “Dengan sengaja telah melakukan perbuatan mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan terhadap Tersangka Harun Masiku,” kata jaksa saat membacakan dakwaan dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat.

    Selain itu, Hasto didakwa menyuap mantan komisioner KPU Wahyu Setiawan Rp 600 juta. Jaksa mengatakan suap itu diberikan agar Wahyu Setiawan mengurus penetapan pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR periode 2019-2024 Harun Masiku.

    Hasto didakwa memberi suap bersama-sama orang kepercayaannya, Donny Tri Istiqomah dan Saeful Bahri, kemudian juga Harun Masiku. Donny saat ini sudah ditetapkan sebagai tersangka, lalu Saeful Bahri telah divonis bersalah dan Harun Masiku masih menjadi buron.

    “Memberi atau menjanjikan sesuatu, yaitu Terdakwa bersama-sama Donny Tri Istiqomah, Saeful Bahri, dan Harun Masiku telah memberi uang sejumlah SGD 57.350 atau setara Rp 600 juta kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara, yaitu kepada Wahyu Setiawan selaku anggota Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) periode 2017-2022,” kata jaksa, Jumat (14/3).

    (mib/dek)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Gibran Sibuk Perbaiki Citra di 6 Bulan Pertama, Pengamat: Tak Mau Dianggap Jadi Wapres karena Ayah – Halaman all

    Gibran Sibuk Perbaiki Citra di 6 Bulan Pertama, Pengamat: Tak Mau Dianggap Jadi Wapres karena Ayah – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Pengamat politik Hendri Satrio menilai Gibran Rakabuming Raka berupaya membangun citra diri dalam enam bulan pertamanya menjabat Wakil Presiden RI mendampingi Presiden Prabowo Subianto.

    Menurut Hensat, Gibran berupaya agar terlepas dari bayang-bayang sang ayah, Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).

    Hal itu disampaikan Hendri dalam program Overview Tribunnews, Rabu (7/5/2025).

    “Dia berusaha memang membaiki skill-nya gitu ya, dia punya citra skill-nya belum mumpuni bahkan kualifikasinya belum masuk sebagai wapres, maka kemudian dia melakukan hal-hal yang menurut dia perlu supaya citranya dia terangkat,” ungkapnya.

    Pendiri Lembaga Survei KedaiKOPI itu mengatakan sejumlah hal dilakukan Gibran sebagai upaya membentuk citra baik sebagai wapres.

    “Misalnya bikin Lapor Mas Wapres gitu ya atau kemudian mengundang menteri untuk rapat koordinasi dengan dirinya, atau kemudian bermonolog tentang isu-isu yang luar biasa berat seperti demokrasi dan hilirisasi,” ungkap pria yang juga akrab disapa Hensat itu.

    Hendri bilang, enam bulan ini Gibran disibukkan dengan memperbaiki citranya di publik.

    “Dia tidak ingin dianggap sebagai sosok yang memang jadi wapres karena ayahanda gitu ya.”

    “Makanya kemudian dia berusaha untuk menaikkan citra misalnya dengan bagi-bagi susu, bagi-bagi skincare, dia bermonolog,” ungkapnya.

    Sementara itu terkait peran Gibran sebagai wapres, Hendri menilai apa yang dilakukan mantan Wali Kota Solo itu sudah pas.

    “Mas Gibran jarang-jarang muncul karena kan namanya wakil ya, wakil presiden itu kan dia bergerak atas izin presiden ya. Jadi kalau presidennya enggak minta hadir ya enggak apa-apa juga gitu.”

    “Pak Ma’ruf Amin kan juga waktu dengan Pak Jokowi jarang juga tampil bersama-sama Pak Jokowi bila tidak diminta Pak Jokowi kan,” ungkapnya.

    Gibran Lemah secara Legislatif

    Pada kesempatan itu, Hendri juga menilai lemahnya posisi Gibran secara legislatif.

    Gibran dinilai lemah karena saat ini tidak memiliki partai politik setelah dipecat dari PDI Perjuangan (PDIP).

    Hal itu diungkapkan Hendri menanggapi usulan pemakzulan Gibran.

    “Kalau kita bicara tentang legislatif, justru menurut saya Mas Gibran tidak dalam posisi yang kuat tuh karena kan Mas Gibran tidak berpartai lagi sekarang,” ungkap Hendri.

    Sehingga menurut Hensat, panggilan akrabnya, Gibran perlu berhati-hati dalam menjalankan jabatannya saat ini.

    “Jadi artinya ya dia mesti hati-hati, kecuali memang sang ayahanda masih memegang atau bisa masih bisa mencengkeram beberapa partai politik sehingga tidak ada pemakzulan untuk Mas Gibran gitu,” ujarnya.

    Meski begitu, relasi sang ayah, Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) dengan sejumlah partai politik membuat Gibran masih dalam posisi aman.

    “Dengan kedekatannya Pak Zulhas Ketua Umum PAN, kemudian Bahlil Ketua Umum Golkar dengan Pak Jokowi, keberadaan Mas Gibran mungkin masih aman lah ya,” ungkap Hensat.

    Adapun terkait wacana pemakzulan Gibran, Hensat menilai hal itu sulit terjadi.

    “Kalau pemakzulan Wapres menurut saya masih jauh ya. Kecuali memang ada pelanggaran berat yang dilakukan oleh Mas Wapres gitu.”

    “Dan itu ya tadi saya katakan kalau pun ada, itu harus masuk ke MK (Mahkamah Konstitusi) dulu gitu keputusannya. Dan di MK kan ada pamannya gitu kan,” kata Hensat.

    Diketahui, beberapa waktu lalu, Forum Purnawirawan TNI-Polri merekomendasikan delapan poin kepada Presiden Prabowo Subianto. 

    Di antaranya soal tenaga kerja asing, penolakan terhadap pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) hingga usulan reshuffle terhadap menteri-menteri yang diduga terlibat dalam korupsi.

    Namun, satu di antara poin yang mengundang pro dan kontra adalah usul pergantian Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang kabarnya akan disampaikan kepada MPR RI.

    Forum Purnawirawan TNI-Polri ini mengklaim berisi 103 purnawirawan jenderal, 73 laksamana, 65 marsekal, dan 91 kolonel.

    Antara lain ada Wakil Presiden ke-6 Try Sutrisno, Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi, Jenderal TNI (Purn) Tyasno Soedarto, Laksamana TNI (Purn) Slamet Soebijanto, dan Marsekal TNI (Purn) Hanafie Asnan.

    (Tribunnews.com/Gilang Putranto)

  • Komisi III DPRD Tegur PUPR Bogor: Infrastruktur Lambat, Transparansi Dipertanyakan

    Komisi III DPRD Tegur PUPR Bogor: Infrastruktur Lambat, Transparansi Dipertanyakan

    JABAR EKSPRES – Komisi III DPRD Kota Bogor menyampaikan sejumlah catatan penting untuk Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Bogor sebagai bagian dari fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan program pembangunan infrastruktur di Kota Bogor.

    Hal itu disampaikan saat jajaran Komisi III melakukan kunjungan kerja ke kantor PUPR Kota Bogor, Rabu (7/5).

    Ketua Komisi III, Heri Cahyono, menyoroti persoalan klasik yang tak kunjung selesai, yaitu keberadaan bangunan liar di atas saluran sungai.

    Hal ini dinilainya menjadi penyebab utama tersumbatnya aliran air dan berkontribusi terhadap banjir di beberapa titik Kota Bogor.

    BACA JUGA: Raperda BUMD Bergulir di DPRD Jabar, Pasal Tegas Pemberhentian Direksi Menanti

    “Sudah sering terjadi dan ini perlu ketegasan. Koordinasi harus dilakukan lintas sektor, dari PUPR hingga kelurahan dan kecamatan,” kata Heri Cahyono dikutip Kamis (8/5).

    Heri menambahkan bahwa kunjungan kunjungan tersebut juga dimaksudkan untuk melihat manajemen internal Dinas PUPR secara langsung.

    Menurutnya, sebagai dinas teknis yang paling bersentuhan dengan kebutuhan masyarakat, Dinas PUPR harus memiliki manajemen yang tertib, SDM yang mencukupi, serta perencanaan kerja yang sistematis dan akuntabel.

    “Kami ingin melihat bagaimana manajemen PUPR bekerja, apa saja kendalanya, bagaimana beban kerja SDM-nya, dan seperti apa rencana ke depan. Ini penting agar pembangunan berjalan tepat sasaran dan menyentuh kebutuhan warga,” papar Heri.

    Anggota Komisi III DPRD Kota Bogor, Atty Somaddikarya menekankan perlunya percepatan pembangunan jembatan dan tembok penahan tebing (TPT) sebagai langkah antisipatif terhadap bencana alam, terutama longsor.

    BACA JUGA: Bupati Bogor Warning Soal Alih Fungsi Lahan di Tengah Panen Raya Leuwisadeng

    Untuk itu ia mendorong agar alokasi anggaran infrastruktur dapat ditingkatkan guna menghindari keterlambatan pekerjaan di lapangan.

    Politisi PDIP ini juga kembali menekankan pentingnya transparansi dalam proses pembebasan lahan.

    Atty mengingatkan agar Dinas PUPR berhati-hati dan tidak membuka ruang untuk praktik mark-up harga tanah yang dapat merugikan keuangan daerah.

    “Jangan ada main-main mark up yang bisa merugikan keuangan daerah. Itu harus diperhatikan atau berurusan dengan APH,” tegas dia.

  • Fraksi PDIP berkomitmen edukasi pengelolaan sampah kepada masyarakat

    Fraksi PDIP berkomitmen edukasi pengelolaan sampah kepada masyarakat

    Jakarta (ANTARA) – Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta berkomitmen untuk melakukan aksi nyata dengan melaksanakan kegiatan edukasi pengolahan dan pemilahan sampah kepada masyarakat.

    “Edukasi memilah dan mengolah sampah bisa menjadi gerakan yang lebih masif ke konstituen, dan menyebar luas ke seluruh lapisan masyarakat,” kata Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta Yuke Yurike di Jakarta, Kamis.

    Menurut dia, Jakarta sebagai kota global masih dihadapkan dengan permasalahan serius persoalan sampah, di mana rata-rata produksi harian sampah sebesar 8 ribu ton per hari.

    Ketua Komisi D DPRD DKI itu menjelaskan bahwa data tahun 2024 menunjukkan sampah tahunan Jakarta mencapai sebanyak 3,17 juta ton.

    Untuk mengatasi masalah tersebut, Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi DKI Jakarta berkomitmen melakukan aksi nyata melaksanakan kegiatan edukasi pengolahan dan pemilahan sampah bekerja sama dengan Bank Sampah Universitas Budi Luhur.

    Untuk kegiatan tersebut mengusung tema “Banteng Peduli Sampah” dan Sub Tema “Atasi Sampah Tanpa Nyampah”.

    “Kegiatan ini adalah aksi nyata Fraksi PDI Perjuangan mendukung pemberdayaan lingkungan hidup khususnya sampah,” katanya.

    Dia berpendapat pengolahan dan pemilahan sampah harus dimulai dari lingkungan terkecil, yakni dari rumah atau kantor.

    Sesuai perintah Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, kata Yuke, edukasi memilah dan dan mengolah sampah akan dilaksanakan secara bertahap kepada masyarakat.

    PDI Perjuangan sebagai Partai pendukung Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan Wakil Gubernur Rano Karno (Pram-Doel) berkomitmen untuk mengawal 11 Program Prioritas Pram-Doel, salah satunya dengan menyukseskan Program Bank Sampah.

    Program ini melibatkan pegiat lingkungan sebagai mitra, yakni Bank Sampah Universitas Budi Luhur yang didirikan oleh Umi Tutik Asmawi.

    “Bank Sampah ini juga dikenal karena konsistensinya dalam komitmen pengolahan sampah mandiri di lingkungan, telah diakui oleh Kementerian Lingkungan Hidup,” katanya.

    Pewarta: Khaerul Izan
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

  • Staf dan Satpam Kantor PDIP Jadi Saksi di Sidang Hasto Hari Ini

    Staf dan Satpam Kantor PDIP Jadi Saksi di Sidang Hasto Hari Ini

    Staf dan Satpam Kantor PDIP Jadi Saksi di Sidang Hasto Hari Ini
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Jaksa penuntut umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (
    KPK
    ) menghadirkan dua orang
    saksi
    dalam perkara Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P),
    Hasto Kristiyanto
    , hari ini, Kamis (8/5/2025).
    Keduanya adalah staf pribadi Hasto, Kusnadi, dan satpam di kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI-P, Nur Hasan.
    Mereka bakal memberikan keterangan dalam perkara
    dugaan suap
    dan perintangan penyidikan kasus Harun Masiku yang menjerat Hasto.
    “Saksinya Nur Hasan dan Kusnadi,” kata jaksa KPK, Budhi S, kepada
    Kompas.com
    , Rabu (7/5/2025) kemarin.
    Dalam hal ini, Hasto didakwa memberikan uang sejumlah 57.350 dollar Singapura atau setara Rp 600 juta kepada eks Komisioner KPU Wahyu Setiawan pada rentang waktu 2019-2020.
    Tindakan ini disebut dilakukan bersama-sama dengan advokat Donny Tri Istiqomah, kader PDI-P Saeful Bahri, dan Harun Masiku.
    Uang ini diduga diberikan dengan tujuan supaya Wahyu mengupayakan KPU untuk menyetujui permohonan Pergantian Antar Waktu (PAW) Calon Legislatif Terpilih Daerah Pemilihan (Dapil) Sumatera Selatan (Sumsel) I atas nama Anggota DPR periode 2019-2024 Riezky Aprilia kepada Harun Masiku.
    Selain itu, Hasto juga didakwa menghalangi penyidikan dengan cara memerintahkan Harun untuk merendam telepon genggam ke dalam air setelah kejadian tangkap tangan oleh KPK terhadap Wahyu Setiawan.
    Perintah kepada Harun dilakukan Hasto melalui penjaga Rumah Aspirasi, Nur Hasan.
    Tak hanya ponsel milik Harun Masiku, Hasto juga disebut memerintahkan ajudannya, Kusnadi, untuk menenggelamkan telepon genggam sebagai antisipasi upaya paksa oleh penyidik KPK.
    Atas tindakannya, Hasto didakwa melanggar Pasal 21 dan Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau Pasal 13 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 65 Ayat (1) dan Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 jo.
    Pasal 64 Ayat (1) KUHP.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Diminta Mundur Hasto dari Caleg, Saksi Riezky Sebut Ditawari Jabatan di Komnas HAM

    Diminta Mundur Hasto dari Caleg, Saksi Riezky Sebut Ditawari Jabatan di Komnas HAM

    Bisnis.com, JAKARTA — Mantan Anggota DPR RI Fraksi PDIP Riezky Aprilia mengaku sempat ditawarkan sejumlah jabatan setelah diminta mundur dari jabatannya.

    Hal tersebut disampaikan Riezky saat dihadirkan sebagai saksi untuk kasus dugaan suap dan perintangan terdakwa Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto di PN Tipikor, Jakarta, Rabu (7/5/2025).

    Awalnya, jaksa penuntut umum (JPU) menanyakan soal tawaran yang diberikan ke Riezky saat diminta mundur oleh eks Kader PDIP Saeful Bahri dan Advokat PDIP Donny Tri Istiqomah.

    Kemudian, Kader PDIP ini mengaku tawaran tersebut muncul sebelum pertemuan dirinya dengan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto pada (27/9/2019).

    “Itu mundur lagi ke belakang berarti pada saat ketemu Donny pada saat [bertemu] Saeful saya ditawari,” ujar Riezky.

    Dalam pertemuan itu, Riezky mengaku bahwa Saeful sempat menawarkan jabatan Komnas HAM kepada dirinya. Selain itu, Donny juga menawarkan terkait jabatan komisaris di perusahaan.

    “Ya ini sebentar lagi ada pergantian Komnas HAM nanti kita dorong jadi Komnas HAM gitu-gitu. Kalau Donny menyampaikan kan nanti bisa jadi Komisaris macam-macam. Walaupun konteksnya saya tidak tau serius atau bercanda gitu, loh,” tutur Riezky.

    Sekadar informasi, Hasto didakwa telah melakukan perintangan penyidikan dalam kasus suap penetapan anggota DPR 2019–2024 Harun Masiku.

    Perbuatan merintangi proses hukum itu di antaranya memerintahkan Harun Masiku melalui Nur Hasan untuk merendam telepon genggam miliknya ke dalam air. Perintah itu dilakukan setelah tim KPK melakukan tangkap tangan terhadap anggota KPU 2017–2022, Wahyu Setiawan. 

    Selain itu, Hasto juga diduga telah memberikan suap SGD 57.350 atau sekitar Rp600 juta kepada Wahyu. Tujuannya, agar Wahyu bersama dengan Agustina Tio Fridelina bisa menyetujui permohonan pergantian antarwaktu (PAW) DPR 2019-2024 caleg terpilih Dapil Sumatera Selatan I dari Riezky Aprilia diganti dengan Harun Masiku.

  • Saksi Riezky: Hasto Atur PAW Harun Masiku Lewat Saeful dan Donny

    Saksi Riezky: Hasto Atur PAW Harun Masiku Lewat Saeful dan Donny

    Bisnis.com, JAKARTA — Eks Anggota DPR RI Fraksi PDI-Perjuangan (PDIP) Riezky Aprilia membeberkan peran Hasto Kristiyanto dalam perkara kepengurusan proses pergantian antar waktu (PAW) Harun Masiku.

    Mulanya, jaksa penuntut umum (JPU) mengonfirmasi soal berita acara pemeriksaan (BAP) No.17 milik Riezky Aprilia. Dalam BAP itu, Riezky menjelaskan soal peran Hasto dalam polemik PAW yang menyeret Harun Masiku.

    Secara eksplisit, Riezky menyebutkan bahwa yang mengatur penempatan Harun Masiku di Dapil I Sumsel pada Pileg 2019 adalah Sekjen PDIP Hasto.  

    “Saksi menjelaskan seperti ini, ‘Dapat saya jelaskan bahwa yang mengatur penempatan Harun Masiku di Dapil 1 Sumsel pada Pileg 2019 adalah Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. Hal ini saya ketahui dari penyampaian Donny Tri Istiqomah dan Saeful Bahri kepada saya,’ tanya jaksa di PN Tipikor, Rabu (7/5/2025).

    Kemudian, Riezky mengungkap bahwa alasannya dia menyatakan Hasto yang mengatur penempatan Harun Masiku itu lantaran penyampaian dari eks Kader PDIP Saeful Bahri dan Advokat PDIP Donny Tri.

    “Jadi kalau ditanya relevansinya di mana? Ya itu, karena setiap saya mau ngomong, ‘perintah sekjen’. setiap saya ngomong ini, ‘perintah sekjen’. Ya saya asumsikan ya oke,” tutur Riezky.

    Hanya saja, Riezky mengaku bahwa dirinya tidak serta merta percaya dengan pernyataan dari Saeful dan Donny. Oleh sebab itu, dia langsung menemui Hasto di Kantor DPP PDIP Pusat pada (27/9/2019).

    “Ternyata benar yang disampaikan Saeful setelah dikonfirmasi dengan terdakwa kan?” tanya jaksa.

    “Ya pada saat ketemu, ternyata ya emang begitu akhirnya,” jawab Riezky .

    Setelah itu, jaksa mengonfirmasi soal BAP No.23 milik Riezky. Pada intinya, Riezky memberikan keterangan bahwa peran Hasto yaitu mengatur PAW Harun Masiku dengan mengendalikan Saeful dan Donny.

    Hanya saja, upaya itu gagal dan dilanjutkan untuk melakukan kepengurusan PAW Harun Masiku pada perangkat Komisi Pemilihan Umum (KPU).

    “Dapat saya jelaskan bahwa peran Hasto Kristiyanto dalam pengurusan PAW Harun Masiku adalah Hasto Kristiyanto mengendalikan Saeful Bahri dan Donny Tri Istiqomah dalam upaya menjadikan Harun Masiku sebagai PAW. Kemudian, kedua memerintahkan saya mengundurkan diri sebagai caleg terpilih sebagai kursi DPR saya bisa ditempati oleh Harun Masiku, yang kemudian hal tersebut gagal, dan kemudian dilakukan pengurusan kepada Komisioner KPU,” ujar jaksa saat membaca BAP No.23 milik Riezky.

    “lya,” tutur Riezky.

  • Saksi Riezky Aprilia Lawan Hasto di Sidang: Anda Bukan Tuhan!

    Saksi Riezky Aprilia Lawan Hasto di Sidang: Anda Bukan Tuhan!

    Bisnis.com, JAKARTA — Mantan Anggota DPR RI Fraksi PDI-Perjuangan (PDIP), Riezky Aprilia mengungkap perlawanannya saat diminta Hasto Kristiyanto untuk mundur dari jabatannya.

    Hal tersebut diungkap saat Riezky dihadirkan sebagai saksi dalam perkara dugaan suap dan perintangan dengan terdakwa Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, di PN Tipikor, Jakarta, Rabu (7/5/2024).

    Mulanya, Riezky menjelaskan peristiwa terjadi di salah satu ruangan Kantor DPP PDIP, Jakarta sekitar September 2019. Kala itu, Riezky ingin meminta penjelasan soal alasannya harus mundur setelah terpilih menjadi anggota DPR 2019-2024.

    Kemudian, Hasto hanya mengungkap bahwa alasan permintaan itu merupakan dari kehendak partai. Mendengar jawaban itu, Riezky menyatakan bahwa dirinya bersedia mundur apabila diminta oleh Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri.

    Dalam ruangan itu, Hasto kemudian menggebrak meja dan menyatakan dirinya merupakan Sekretaris Jenderal PDIP. Mendengar hal itu, Riezky langsung menumpahkan kekecewaannya kepada Hasto.

    “Di situ saya, reaksi saya juga emosi, saya berdiri, ‘Saya tahu Anda Sekjen Partai, tapi Anda bukan Tuhan’,” ujar Riezky.

    Setelah itu, Riezky langsung meninggalkan kantor DPP PDIP, meski sempat dilerai oleh kader partai Komarudin Watubun.

    “Dan saya emosi saya jujur saya akui saya emosi pada saat itu, dan memang dilerai oleh pak Komarudin Watubun saya langsung meninggalkan ruangan. Saya meninggalkan ruangan habis itu saya langsung pulang,” pungkasnya.

    Sekadar informasi, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto didakwa telah melakukan perintangan penyidikan kasus suap penetapan anggota DPR 2019–2024.

    Perbuatan merintangi proses hukum itu di antaranya memerintahkan Harun Masiku melalui Nur Hasan untuk merendam telepon genggam miliknya dalam air setelah tim KPK melakukan tangkap tangan terhadap anggota KPU 2017–2022, Wahyu Setiawan.

    Selain itu, Hasto juga diduga telah memberikan suap SGD 57.350 atau sekitar Rp600 juta kepada Wahyu. Tujuannya, agar Wahyu bersama dengan Agustina Tio Fridelina bisa menyetujui PAW DPR 2019-2024 caleg terpilih Dapil Sumatera Selatan I dari Riezky Aprilia dengan Harun Masiku.

  • Saksi Riezky Aprilia Menangis Saat Cerita Dipaksa Hasto Mundur dari Caleg

    Saksi Riezky Aprilia Menangis Saat Cerita Dipaksa Hasto Mundur dari Caleg

    Bisnis.com, JAKARTA — Mantan Anggota DPR Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) Riezky Aprilia menceritakan pengalamannya saat diminta mundur dari kursi DPR oleh Hasto Kristiyanto.

    Awalnya, jaksa penuntut umum (JPU) menanyakan soal pertemuan Riezky dengan Sekjen PDIP sekaligus terdakwa Hasto Kristiyanto di DPP PDIP pada September 2019.

    Dalam pertemuan itu, Riezky mengaku bahwa dirinya mempertanyakan alasan diminta mundur dari jabatannya sebagai anggota DPR kepada Hasto. 

    Ditengah cerita itu, tangis Riezky pecah lantaran dirinya yang juga bagian dan berjuang untuk partai malah diminta mundur saat memperoleh kemenangannya di Dapil I Sumatra Selatan.

    “Saya mempertanyakan alasannya apa, apa alasan saya disuruh mundur pada saat itu karena saya juga kader partai, saya bekerja buat partai ini juga,” ujar Riezky di ruang sidang PN Tipikor, Jakarta, Rabu (7/5/2025).

    Kemudian, Riezky mengaku bahwa dirinya tidak pernah tahu alasan secara detail terkait dengan permintaan mundur terhadap dirinya hingga saat ini. Hasto, kata Riezky, hanya menyampaikan alasan permintaan mundur itu berasal dari keputusan partai. 

    Selanjutnya, Riezky menyatakan bahwa dirinya akan mundur apabila Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri menyampaikan secara langsung.

    Namun, permintaan itu tak diindahkan. Sebab, Hasto langsung menggebrak meja dan menyatakan bahwa dirinya merupakan Sekretaris Jenderal PDIP. 

    Mendengar hal itu, Riezky mengaku emosinya langsung memuncak dan langsung meninggalkan ruangan meski sempat dilerai oleh Kader PDIP Komarudin Watubun.

    “Di situ saya, reaksi saya juga emosi, saya berdiri, saya tahu anda Sekjen Partai tapi anda [Hasto] bukan tuhan. Itu yang saya sampaikan, waktu yang singkat pak Sekjen tapi sangat melekat sampai sekarang di benak saya,” tuturnya.

    Setelah peristiwa itu, dia juga mengaku tidak pernah dipertemukan dengan Megawati untuk membahas persoalannya tersebut.

    “Iya [tidak bertemu Megawati], siapa lah saya mas, ketemu kan tidak gampang,” pungkas Riezky.