Xcloud.id

partai: PDIP

  • Politisi Muda PDIP Kota Madiun Andi Raya Berpulang

    Politisi Muda PDIP Kota Madiun Andi Raya Berpulang

    Madiun (beritajatim.com) – Dunia politik Jawa Timur kehilangan salah satu tokoh muda terbaiknya. Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kota Madiun, Andi Raya Bagus Miko Saputro, meninggal dunia pada Jumat (16/5/2025) petang. Ia mengembuskan napas terakhir di RSUD Soedono Madiun akibat penyakit liver yang dideritanya.

    Putra dari politisi senior Kota Madiun, Kokok Raya, ini dikenal luas di kalangan politisi dan masyarakat sebagai sosok yang ramah serta rendah hati. Kepergian Andi memunculkan duka mendalam, baik di internal partai maupun di tengah masyarakat. Ia meninggalkan seorang istri dan tiga anak.

    Politikus PDIP Jawa Timur, Deni Wicaksono, menyampaikan belasungkawa mendalam atas wafatnya Andi Raya.

    “PDI Perjuangan berduka, kehilangan kader muda sekaligus anak tokoh dan senior partai. Kami semua merasa sangat kehilangan. Semoga almarhum husnul khotimah dan seluruh keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan,” kata Deni.

    Andi Raya adalah adik dari mantan Wakil Wali Kota Madiun, Inda Raya Ayu Miko Saputri. Karier politiknya terbilang cemerlang. Ia menjabat sebagai Ketua DPRD Kota Madiun periode 2019–2024, dan kembali terpilih sebagai legislator dalam Pemilu Legislatif 2024 untuk periode 2024–2029.

    Selain aktif di dunia politik, Andi dikenal sebagai pehobi motor besar Harley Davidson, dan kerap menggelar acara amal bersama rekan komunitas.

    Jenazah Andi disemayamkan di rumah duka di Kota Madiun dan dimakamkan di Pemakaman Pagu, Kecamatan Taman, Kota Madiun, pada Sabtu (17/5/2025) pukul 10.30 WIB. [fiq/ian]

  • Urusan Asmara, Siswa SMA Anak Fungsionaris PDIP Jember Diduga Dikeroyok

    Urusan Asmara, Siswa SMA Anak Fungsionaris PDIP Jember Diduga Dikeroyok

    Jember (beritajatim.com) – Gara-gara urusan asmara, seorang siswa sekolah menengah atas negeri berinisial F, anak salah satu fungsionaris Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan Kabupaten Jember, Jawa Timur, diduga dikeroyok teman sekolahnya sendiri.

    Anak lelaki yang duduk di kelas XI ini dua kali mengalami penganiayaan. Penganiayaan pertama terjadi pada 22 April 2025 di ruang kelas F. Penganiayaan berikutnya terjadi pada 9 Mei 2025 di dekat Hotel Bintang Mulia, Jalan Jl. Nusantara, Kelurahan Kaliwates Kidul, Kecamatan Kaliwates.

    Peiristiwa penganiayaan ini terungkap setelah F berubah sikap setelah penganiayaan kedua. “Dia takut bersekolah, tidak mau makan dan selalu mengurung diri dalam kamar,” kata Candra Ary Fianto, legislator PDIP di DPRD Jember yang mendampingi orang tua F mengurus persoalan tersebut, Rabu (14/5/2025).

    Bahkan, F meminta pindah sekioah ke Kecamatan Grujugan, Kabupaten Bondowoso. Saat ini dia sudah tidak tinggal di rumah orangtuanya di Kelurahan Gebang, Jember, tapi di rumah neneknya di Grujugan.

    Ditanya orangtuanya , F mengaku dianiaya oleh kawannya sendiri. Candra pun menemui Kepala SMAN tempat F bersekolah untuk mencari tahu dugaan penganiayaan itu.

    Candra sempat memimta agar pihak sekolah memutar rekaman CCTV untuk mengetahui benar-tidaknya dugaan penganiayaan di ruang kelas. “Ternyata CCTV di ruang kelas tersebut error sejak 10 April 2025. Jadi kejadian di sana sudah tidak terekam dan tersimpan,” katanya.

    Hal ini mau tak mau membuat Candra kecewa. Dia menganggap pihak sekolah tidak terlampau kooperatif.

    Kini hatapan Candra tinggal pada CCTV dekat Hotel Bintang Mulia. F dikeroyok tiga orang setelah usai salat Jumat. Sebelum dianiaya, F sempat dijemput oleh teman perempuan yang masih satu sekolah dengannya untuk menemui tiga orang yang mengeroyoknya.

    Orang tua F tidak bisa terima dengan penganiayaan dialami sang anak. “Orang tua sebenarnya meminta dilakukan verifikasi dulu, karena kita juga harus obyektif melihat permasalahan ini. Tidak boleh menerima laporan hanya dari satu pihak saja,” kata Candra.

    Candra menduga penganiayaan tak lepas dari urusan asmara. Setelah situasi terang-benderang, orang tua F berencana melaporkan kejadian ini ke kepolisian. “Kejadian ini harus dselesaikan dengan adil,” kata Candra. [wir]

  • Bupati Blitar Jamin Biaya Medis Korban Keracunan Makanan Posyandu Lansia

    Bupati Blitar Jamin Biaya Medis Korban Keracunan Makanan Posyandu Lansia

    Blitar (beritajatim.com) – Bupati Blitar, Rijanto menjamin semua biaya medis bagi para korban keracunan makanan Posyandu Lansia di Dusun Sidorejo, Desa Sidomulyo, Kecamatan Selorejo, Kabupaten Blitar. Para korban keracunan tidak perlu merogoh kocek sendiri.

    “Semua gratis, sudah saya minta ke dinas kesehatan untuk memantau kondisi warga yang terkena musibah ini,” ucap Rijanto, Selasa (13/5/2025).

    Total korban keracunan makanan sehat Posyandu Lansia di Dusun Sidorejo Desa Sidomulyo Kecamatan Selorejo Kabupaten Blitar pun terus bertambah. Hingga saat ini sudah ada 66 orang yang menjadi korban keracunan kolak kajang hijau serta buah pisang yang disediakan di Posyandu Lansia tersebut.

    Dari jumlah itu, sebanyak 27 orang masih dilakukan perawatan medis di puskesmas dan juga beberapa rumah sakit. Mayoritas mereka yang masih menjalani perawatan medis di puskesmas dan rumah sakit ini mengeluhkan sakit perut dan muntah-muntah disertai diare.

    Bupati Blitar, Rijanto meminta agar dinas kesehatan memantau kondisi para korban keracunan. Ketua DPC PDIP itu meminta agar para korban keracunan mendapatkan perawatan medis yang terbaik sehingga kondisinya bisa segera pulih.

    “Ini kejadian yang diluar dugaan kita semua, karena keracunan kan tidak hanya terjadi di daerah kita, yang terpenting ke depan kita harus lebih teliti lagi dalam memilih bumbu-bumbu masakan, makanan jangan ada lagi yang kadaluarsa,” pungkas Rijanto.

    Sementara itu para korban keracunan yang masih menjalani perawatan medis di puskesmas dan rumah sakit hingga saat ini masih mengeluhkan adanya sakit perut. Beberapa di antara juga masih mengalami diare hingga saat ini.

    “Sakit perut masihan terus diare sampai saat ini,” Juwarti, korban keracunan.

    Para korban ini pun sudah mendapatkan perawatan medis selama 3 hari. Meski kondisinya berangsur membaik namun keluhan perut sakit dan diare masih dirasakan oleh para korban keracunan. [owi/beq]

  • Politik kemarin, pertemuan Prabowo-Mega hingga Paus baru terpilih

    Politik kemarin, pertemuan Prabowo-Mega hingga Paus baru terpilih

    Jakarta (ANTARA) – Berbagai peristiwa politik kemarin (9/5) menjadi sorotan, mulai dari Istana atur pertemuan karena Prabowo disebut kangen nasi goreng buatan Mega hingga Istana ucapkan selamat terpilihnya Paus Leo XIV yang bawa pesan perdamaian.

    Berikut rangkuman ANTARA untuk berita politik kemarin yang menarik untuk kembali dibaca:

    1. Prabowo disebut kangen nasi goreng buatan Mega, Istana atur pertemuan

    Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan pihaknya tengah merencanakan pertemuan antara Presiden RI Prabowo Subianto dan Presiden ke-5 RI yang juga Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri.

    Hal itu merespons soal pidato Megawati yang kembali menyinggung bahwa Presiden Prabowo Subianto meminta dimasakkan nasi goreng olehnya.

    “Betul,” kata Prasetyo seraya mengamini pidato Megawati yang menyinggung Presiden Prabowo rindu dibuatkan nasi goreng, saat memberikan keterangan pers di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat.

    Baca selengkapnya di sini

    2. Anggota DPR: Media nasional mati perlahan jika tak revisi UU Penyiaran

    Anggota Komisi I DPR RI Amelia Anggraini mengemukakan bahwa media penyiaran akan mati perlahan jika Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran yang sudah berusia lebih dari 20 tahun tidak direvisi.

    Amelia mengatakan bahwa pada masanya, Undang-Undang (UU) Penyiaran tersebut sangat relevan untuk ekosistem penyiaran. Namun, pada hari ini sudah terjadi ledakan konten digital yang tidak lagi terikat pada frekuensi publik dan tidak tunduk pada sistem perizinan yang berlaku bagi media konvensional.

    “Kompetisi tidak sehat antara media sosial yang personal dan media penyiaran yang harus taat regulasi dan etik,” kata Amelia di Jakarta, Jumat.

    Baca selengkapnya di sini

    3. Menkopolkam: Satgas tak akan ragu tindak ormas ganggu investasi

    Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan memastikan Satgas Terpadu Operasi Penanganan Premanisme dan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) tidak akan ragu menindak ormas meresahkan masyarakat dan mengganggu investasi maupun kegiatan usaha.

    Menurut Budi, pembentukan satgas tersebut dilakukan untuk mewujudkan stabilitas keamanan, kepastian hukum guna menjamin jalannya investasi dan usaha.

    “Kehadiran negara harus dirasakan nyata oleh masyarakat, khususnya dalam memberikan rasa aman, menjamin kebebasan beraktivitas, dan menjaga iklim usaha yang sehat dan kompetitif,” kata Budi dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Jumat.

    Baca selengkapnya di sini

    4. Istana bantah anggapan Presiden Prabowo hindari bertemu Jokowi

    Menteri Sekretaris Negara sekaligus Juru Bicara Presiden RI Prasetyo Hadi membantah anggapan yang menyebut Presiden Prabowo Subianto menghindari pertemuan dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo.

    Prasetyo menjelaskan keduanya memiliki kesibukan masing-masing sehingga tidak mudah untuk mencocokkan jadwal bertemu.

    “Di tengah kesibukan beliau berdua, waktunya saja belum ketemu. Kedua, saya rasa Bapak Presiden (ke-7) Jokowi juga pada posisi kalau pun ingin bertemu dengan Bapak Presiden Prabowo pasti konteksnya dalam rangka silaturahim,” kata Prasetyo menjawab pertanyaan wartawan saat dia ditemui di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat.

    Baca selengkapnya di sini

    5. Istana ucapkan selamat terpilihnya Paus Leo XIV yang bawa pesan perdamaian

    Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengucapkan selamat atas terpilihnya Kardinal Robert Francis Prevost sebagai Paus ke-267 Gereja Katolik dengan nama Leo XIV yang membawa pesan tentang perdamaian dunia.

    Prevost merupakan Paus pertama dari Amerika Serikat yang terpilih melalui konklaf kepausan di Kapel Sistina, Vatikan, Kamis (8/5), untuk mencari pengganti mendiang Paus Fransiskus.

    “Saya mewakili Presiden, mewakili pemerintah (Indonesia), tentunya kita mengucapkan selamat atas terpilihnya Paus Leo XIV untuk menggantikan Paus Fransiskus yang wafat beberapa waktu lalu,” kata Prasetyo dalam keterangan kepada media di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat.

    Baca selengkapnya di sini

    Pewarta: Agatha Olivia Victoria
    Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
    Copyright © ANTARA 2025

  • Hasto Sebut Penyidik Rossa Bukan Saksi Fakta: Dia Berimajinasi

    Hasto Sebut Penyidik Rossa Bukan Saksi Fakta: Dia Berimajinasi

    Hasto Sebut Penyidik Rossa Bukan Saksi Fakta: Dia Berimajinasi
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P),
    Hasto Kristiyanto
    menilai, penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (
    KPK
    ),
    Rossa Purbo Bekti
    , bukan
    saksi
    fakta.
    Hal ini disampaikan Hasto usai mendengar keterangan Rossa yang dihadirkan jaksa penuntut umum (JPU) KPK sebagai saksi perkara dugaan perintangan penyidikan tersangka suap pergantian antar waktu (PAW) anggota DPR RI yang menjerat dirinya sebagai terdakwa.
    “Hari ini saya menegaskan bahwa saudara Rossa ternyata bukan saksi fakta,” kata Hasto saat ditemui di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Jumat (9/5/2025).
    Hasto menilai, keterangan yang disampaikan Rossa di dalam persidangan bukan fakta atas peristiwa yang dilihat, didengar, dan dialami sendiri.
    Menurutnya,
    penyidik KPK
    dari Polri itu hanya memberikan asumsi atas peristiwa yang ditanganinya tersebut.
    “Dia mengkonstruksikan (peristiwa) berdasarkan imajinasi dan asumsi dari saudara Rossa,” kata Hasto.
    Dalam perkara ini, Hasto didakwa memberikan uang sejumlah 57.350 dollar Singapura atau setara Rp 600 juta kepada eks Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan pada rentang waktu 2019-2020.
    Tindakan ini disebut dilakukan bersama-sama dengan advokat Donny Tri Istiqomah, kader PDI-P, Saeful Bahri, dan
    Harun Masiku
    .
    Uang ini diduga diberikan dengan tujuan supaya Wahyu mengupayakan KPU untuk menyetujui PAW Calon Legislatif Terpilih Daerah Pemilihan (Dapil) Sumatera Selatan (Sumsel) I atas nama Anggota DPR periode 2019-2024 Riezky Aprilia kepada Harun Masiku.
    Selain itu, Hasto juga didakwa menghalangi penyidikan dengan cara memerintahkan Harun untuk merendam telepon genggam ke dalam air setelah kejadian tangkap tangan oleh KPK terhadap Wahyu Setiawan.
    Perintah kepada Harun dilakukan Hasto melalui penjaga Rumah Aspirasi, Nur Hasan.
    Tak hanya ponsel milik Harun Masiku, Hasto juga disebut memerintahkan ajudannya, Kusnadi, untuk menenggelamkan telepon genggam sebagai antisipasi upaya paksa oleh penyidik KPK.
    Atas tindakannya, Hasto didakwa melanggar Pasal 21 dan Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau Pasal 13 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 65 Ayat (1) dan Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Demokrat Respons Megawati Soal Ganti Pemimpin Ganti Kebijakan: Konsekuensi Dari Pemilihan Langsung – Halaman all

    Demokrat Respons Megawati Soal Ganti Pemimpin Ganti Kebijakan: Konsekuensi Dari Pemilihan Langsung – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – DPP Partai Demokrat menanggapi pernyataan Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri yang menyoroti soal sistem pemerintahan Indonesia yang selalu berganti kebijakan di saat pemerintahan baru memimpin.

    Kata Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat Herman Khaeron, apa yang terjadi saat ini merupakan hal yang wajar dari konsekuensi pemilihan umum secara langsung terhadap Presiden.

    “Menurut saya wajar dan hal ini konsekuensi dari pemilihan langsung presiden,” kata Khaeron saat dimintai tanggapannya, Jumat (9/5/2025).

    Kata Khaeron, setiap Presiden terpilih dari pemilihan langsung itu pasti akan berupaya untuk mewujudkan janjinya saat kampanye lewat program kerja.

    Akan tetapi, kata Khaeron, bukan berarti program pemerintahan yang sebelumnya ditinggalkan, ada juga kata dia, program yang dilanjutkan.

    “Karena presiden terpilih pasti akan merealisasikan program pada waktu berkampanye,” kata dia.

    “Dan banyak juga program presiden sebelumnya yang dilanjutkan. Jadi jika dinilai dari kemajuan bangsa, kita rasakan kemajuannya,” ucap Khaeron.

    Sebelumnya, Ketua Umum PDIP sekaligus Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri menyoroti kondisi Indonesia yang kerap bergonta-ganti kebijakan setiap kali terjadi pergantian kepemimpinan.

    Hal itu disampaikan Megawati saat menghadiri acara Trisakti Tourism Award di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Kamis (8/5/2025).

    “Gawat ini republik. Maunya itu apa? Aturan bolak-balik, gonta-ganti. Saya bilang seperti nari poco-poco,” kata Megawati dalam pidatonya dikutip dari Kompas.com.

    Megawati menilai, seharusnya pergantian kepemimpinan tidak perlu disertai dengan perubahan kebijakan secara drastis.

    Sebab, program pemerintahan sebelumnya tetap bisa dijalankan oleh pemimpin berikutnya.

    “Mbok ya satu kali saja, dret, gitu loh. Ganti menteri, ganti presiden, ya jangan langsung ganti aturan. Sudah ada yang mau dijalankan, terus diganti, itu bagaimana?” ujarnya.

    Presiden ke-5 Republik Indonesia itu mengaku sedih melihat praktik pergantian kebijakan yang terjadi hampir setiap kali terjadi perubahan di tingkat kepemimpinan.

    Megawati berpandangan, seharusnya ada perencanaan pembangunan jangka panjang yang konsisten dijalankan meski ada pergantian pemimpin.

    Dia pun mencontohkan perencanaan jangka panjang seperti yang diterapkan di Bali oleh Gubernur I Wayan Koster.

    “Sudah saja bikin satu perjalanan ke depan, kayak Bali 100 tahun. Keren. Hanya pergantian orang, tapi programnya tetap dijalankan,” kata Megawati.

    “Supaya tidak poco-poco. Sudah bagus, karena ganti aturan mundur lagi. Mending mundurnya sama. Kalau ini maju dua langkah, tahu-tahu mundur lima langkah. Itu kan saya perhatikan,” tukas dia.

  • Mega Kritik Gonta-ganti Kebijakan, Golkar: Tiap Presiden Punya Prioritas

    Mega Kritik Gonta-ganti Kebijakan, Golkar: Tiap Presiden Punya Prioritas

    Mega Kritik Gonta-ganti Kebijakan, Golkar: Tiap Presiden Punya Prioritas
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Ketua Fraksi Partai Golkar
    Muhamad Sarmuji
    menilai wajar jika setiap pemimpin memiliki kebijakan berbeda karena setiap pemimpin mempunyai prioritas masing-masing.
    Hal ini diungkapkan Sarmuji ketika ditanya soal pernyataan Ketum PDIP
    Megawati Soekarnoputri
    yang menyoroti kondisi Indonesia karena kerap bergonta-ganti kebijakan setiap kali terjadi pergantian kepemimpinan.
    “Setiap presiden memang punya prioritas masing-masing. Wajar bila kebijakannya juga berganti,” kata Sarmuji saat dikonfirmasi, Jumat (9/5/2025).
    Meski setiap presiden punya kebijakannya sendiri, namun tujuannya tetap menyejahterakan rakyat. “Yang penting dalam satu arah kesejahteraan rakyat dan kemajuan bangsa,” ujar Sarmuji.
    Di sisi lain, Sarmuji menyoroti juga soal perlunya Garis Besar Haluan Negara (GBHN) atau yang kini disebut
    Rencana Pembangunan Jangka Menengah
    (RPJM).
    Menurutnya, RPJM ini harus disusun secara serius guna menjadi garis besar kebijakan agar sejalan dengan yang disepakati.
    “Yang dulu dinamakan GBHN. Sekarang berupa RPJM. Ini yang harus disusun secara serius yang memandu setiap presiden dalam menentukan kebijakannya sehingga perubahan kebijakan presiden tetap dalam koridor yang sudah disepakati,” ucapnya.
    Diketahui, Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri menyoroti kondisi Indonesia yang kerap bergonta-ganti kebijakan saat menghadiri acara Trisakti Tourism Award.
    “Gawat ini Republik. Maunya itu apa? Aturan bolak-balik, gonta-ganti. Saya bilang seperti nari poco-poco,” kata Megawati dalam pidatonya di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Kamis (8/5/2025) kemarin.
    Megawati menilai, seharusnya pergantian kepemimpinan tidak perlu disertai dengan perubahan kebijakan secara drastis.
    Sebab, program pemerintahan sebelumnya tetap bisa dijalankan oleh pemimpin berikutnya.
    “Mbok ya satu kali saja, dreeettt, gitu loh. Ganti menteri, ganti presiden, ya jangan langsung ganti aturan. Sudah ada yang mau dijalankan, terus diganti, itu bagaimana?” ujarnya.
    Dia mengaku sedih melihat praktik pergantian kebijakan yang terjadi hampir setiap kali terjadi perubahan di tingkat kepemimpinan.
    “Saya sedih. Saya kenapa berani ngomong begini? Karena ini kebenaran. Coba saja kamu rasakan. Masa seperti ini,” ucapnya.
    Megawati berpandangan, seharusnya ada perencanaan pembangunan jangka panjang yang konsisten dijalankan meski ada pergantian pemimpin.
    Dia pun mencontohkan perencanaan jangka panjang seperti yang diterapkan di Bali oleh Gubernur I Wayan Koster.
    “Sudah saja bikin satu perjalanan ke depan, kayak Bali 100 tahun. Keren. Hanya pergantian orang, tapi programnya tetap dijalankan,” kata Megawati.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • KEK Tak Sesuai Harapan, Fraksi PDIP: Pemkab Malang Harus Punya Target Kinerja

    KEK Tak Sesuai Harapan, Fraksi PDIP: Pemkab Malang Harus Punya Target Kinerja

    Malang (beritajatim.com)– Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Malang menuding keberadaan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Singosari, masih jauh dari harapan.

    Selain tak sesuai ekspektasi, kritikan dari parlemen untuk KEK Singosari bukan lagi ranah pribadi person to person. Melainkan diambil melalui keputusan lembaga lewat Pansus DPRD.

    “Eksekutif dalam hal ini pemerintah kabupaten malang, jangan bersikap parsial dong. Apa yang di sampaikan Pak Zulham (Anggota DPRD Kabupaten Malang-red) terkait KEK, kami tegaskan itu bukan pendapat pribadi, Pak Zulham hanya melakukan transfer Informasi dari catatan strategis DPRD agar supaya Pemerintah Kabupaten Malang, mendapatkan efek manfaat akan keberadaan KEK itu sendiri,” tegas Ketua Fraksi PDIP DPRD Kabupaten Malang, Abdul Qodir, Jumat (9/5/2025).

    Pria yang akrab disapa Adeng itu melanjutkannya, catatan dari DPRD yakni, keberadaan KEK harus bermanfaat lebih bagi masyarakat.

    “Jadi tak cukup elok kemudian ketika Eksekutif (Pemkab Malang-red) menyikapi kritik DPRD ke ranah suka tidak suka. Eksekutif dalam Menentukan Satu Kawasan Ekonomi, pastinya diawali oleh satu kajian, yg bertujuan meningkatkan nilai tambah PAD, nah jika pada prakteknya ternyata tidak sesuai dengan ekspektasi, kan harus dilakukan evaluasi, pada titik ini DPRD melalui pansus DPRD melaksanakan tugas terhormat itu. Bagaimana kemudian sebuah kebijakan diterapkan tidak melenceng jauh dari perencanaan nya” tegas Adeng.

    Adeng bilang, eksekutif, dalam hal ini Pemkab Malang, jangan mempersempit masalah. “Apa karena KEK tidak menggunakan APBD lantas dianggap tidak merugikan Pemerintah Daerah. Ingat lo ya, perencanaan perubahan tata ruang untuk menetapkan satu kawasan butuh kajian dan anggaran, dan anggaran itu diserap dari uang masyarakat Kabupaten Malang. Sehingga hasilnya juga harus dirasakan oleh masyarakat Kabupaten Malang,” bebernya.

    Masih kata Adeng, demi kebaikan dan produktifitas KEK, kedepan Eksekutif jangan memancing untuk berkonfrontasi dengan DPRD soal KEK. Mengingat KEK ada dalam zona teritorial hukum Pemerintah Kabupaten Malang.

    “Maka alangkah baiknya Pemkab Malang, menetapkan standar dan target kinerja pada pengelolaan KEK, sehingga KEK keberadaannya tak melulu menguntungkan orang per orang,” ujarnya.

    Adeng bilang, eksekutif jangan hanya mengukur keberadaan KEK karena menghasilkan nilai dua ratus hingga tiga ratus saja karena itu tidak bisa dijadikan patokan.

    “Kan gak bisa itu dijadikan ukuran, karena mereka sekolah disana bukan gratis, jika logikanya dibangun sama, berarti keberadaan Universitas se Malang Raya ini kalah keren dong dengan Kampus yang dikelola di KEK, kan itu konklusi dari pemikiran Eksekutif ya,” ucapnya.

    Adeng menambahkan, harusnya Pemkab Malang menyodorkan beberapa syarat kepada pengelola KEK.

    “Misalkan semua pembayaran harus menggunakan qris (e-money) yang tujuannya meningkatkan penerimaan daerah secara sah, hal sederhana seperti ini dapat diterapkan, sehingga KEK bisa lebih bermanfaat,” pungkasnya. [yog/aje]

  • Kesaksian Penyidik KPK Mau OTT Hasto, Malah Ditangkap di PTIK

    Kesaksian Penyidik KPK Mau OTT Hasto, Malah Ditangkap di PTIK

    Bisnis.com, JAKARTA — Penyidik KPK, Rossa Purbo Bekti menceritakan kebuntuan saat melakukan OTT terhadap Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK), Jakarta Selatan.

    Hal itu disampaikan Rossa saat menjadi saksi dalam sidang lanjutan perkara suap dan perintangan terdakwa Hasto di PN Tipikor, Jakarta, Jumat (9/5/2025).

    Rossa menjelaskan OTT KPK itu bermula saat pihaknya mendapatkan informasi soal adanya tindak korupsi berupa suap dan gratifikasi terhadap Komisioner KPU Wahyu Setiawan sekitar Januari 2020.

    Kala itu, Rossa dan tim menangani proses OTT untuk penangkapan Saeful Bahri dan Donny Tri Istiqomah. Setelah ditangkap, penyidik KPK kemudian menelusuri aliran dana dalam perkara suap dan gratifikasi itu.

    Dari alat bukti yang ada, aliran suap dan gratifikasi itu bersumber dari Hasto Kristiyanto dan Harun Masiku. Dengan demikian, penyidik langsung melakukan pengejaran terhadap keduanya.

    “Pada saat itu dengan alat bukti bahwa ada keterangan dan juga ada percakapan WhatsApp dan petunjuk barang bukti elektronik bahwa uang itu berasal dari terdakwa [Hasto],” ujar Rossa di persidangan.

    Selanjutnya, penyidik mendapatkan informasi kalau Hasto telah bergerak dari kantor DPP PDIP menuju arah Jakarta Selatan atau tepatnya di sekolah kepolisian atau PTIK.

    Sesampainya di PTIK, Rossa mengaku bahwa dirinya menemui sejumlah hambatan dalam pengejaran Hasto. Sebab, penyidik KPK sempat tertahan di halaman PTIK.

    “Kami tertahan di depan kompleks PTIK. Jadi dalam posisi saya pernah sekolah di situ selama dua tahun, jadi tidak mungkin juga saya mencari masalah di situ,” ujar Rossa.

    Selain itu, dia juga mengungkap bahwa dilokasi juga terdapat tim yang melakukan pengejaran terhadap Harun Masiku dan sama-sama tertahan di PTIK.

    Sembari menunggu, Harun dan Hasto keluar, penyidik KPK itu kemudian didatangi, diinterogasi oleh gerombolan orang dan langsung dibawa ke sebuah ruangan.

    “Kami didatangi oleh beberapa orang, diinterogasi, dan kami diamankan dalam posisi kami dibawa ke dalam suatu ruangan. Rombongan kami ada 5 orang, sehingga itu menyebabkan kami kehilangan jejak Harun Masiku dan terdakwa pada saat itu,” pungkas Rossa.

  • AKBP Rossa Sindir Febri Diansyah: Ikut Pengusutan, tapi Bela Hasto

    AKBP Rossa Sindir Febri Diansyah: Ikut Pengusutan, tapi Bela Hasto

    Bisnis.com, JAKARTA — Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), AKBP Rossa Purbo Bekti menyindir pengacara Febri Diansyah di persidangan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.

    Sindiran itu dilontarkan Rossa saat menjadi saksi dalam sidang lanjutan perkara dugaan suap dan gratifikasi atas terdakwa Hasto Kristiyanto di PN Tipikor, Jumat (9/5/2025).

    Awalnya, jaksa penuntut umum (JPU) mendalami soal riwayat Rossa selama menjadi penyidik di komisi antirasuah. Namun, sebelum menjawab itu, Rossa menyatakan bahwa dalam sidang kali ini terdapat penyidik KPK yang berpindah kubu.

    “Sebelum menjawab itu saya izin menyampaikan bahwa ada mantan pegawai KPK yang pada saat itu ikut ekspose, bahkan menandatangani daftar hadir pada saat ekspose,” ujar Rossa di persidangan.

    Selanjutnya, Rossa menuturkan bahwa penyidik KPK yang saat ini di kubu Hasto itu bahkan sempat memberikan usulan dan menyusun konstruksi perkara Harun Masiku bersama-sama.

    “Kemudian memberikan saran usulan dan juga menyusun pointers atas terkait dengan konstruksi perkara yang saat ini juga tergabung dalam tim penasihat hukum dari terdakwa. Kami menyampaikan bahwa itu adalah conflict of interest,” tutur Rossa.

    Pernyataan Rossa itu kemudian memicu respons dari salah satu pengacara Hasto Kristiyanto, Ronny Talapessy.

    “Anda maksudnya apa?” respons Ronny.

    Selanjutnya, Ketua Majelis Hakim, Rios Rahmanto langsung menengahi keduannya. Singkatnya, Ronny kemudian menuturkan bahwa pihaknya ingin mengawal persidangan ini menjadi berkualitas tanpa mendiskreditkan pihak manapun.

    “Terima kasih yang mulia. Agar persidangan ini menjadi persidangan yang berkualitas, bukan hanya sekedar asumsi-asumsi, narasi yang mendiskreditkan seseorang atau terdakwa,” pungkas Ronny.

    Sekadar informasi, kuasa hukum Hasto Kristiyanto diisi oleh pengacara senior Maqdir Ismail. Dari salah satu kuasa hukum itu, terdapat pejabat KPK sebelumnya, yakni Febri Diansyah.