Xcloud.id

partai: PDIP

  • PDIP Surabaya Peringati Hari Lahir Pancasila, Yordan: Jangan Jadikan Partai Sekadar Guyonan

    PDIP Surabaya Peringati Hari Lahir Pancasila, Yordan: Jangan Jadikan Partai Sekadar Guyonan

     

    Surabaya (beritajatim.com) — Dalam suasana khidmat dan penuh semangat nasionalisme, Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI Perjuangan Kota Surabaya memperingati Hari Lahir Pancasila yang jatuh pada 1 Juni dengan menggelar upacara bendera.

    Kegiatan ini sekaligus menjadi pembuka Bulan Bung Karno yang diperingati sepanjang Juni 2025 oleh jajaran partai berlambang banteng moncong putih itu.

    Upacara dilaksanakan di halaman Kantor DPC PDIP Surabaya dan diikuti oleh pengurus DPC, anggota Fraksi DPRD Kota Surabaya dari PDIP, ketua PAC, ketua ranting, serta kader dari berbagai wilayah kota.

    Mereka hadir bukan hanya untuk merayakan, tetapi juga merefleksikan nilai-nilai ideologis partai dan negara.

    Bertindak sebagai inspektur upacara, Plt Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya Yordan M. Batara Goa menyampaikan amanat yang sarat pesan ideologis dan kritik internal.

    Dia menegaskan pentingnya menjadikan Hari Lahir Pancasila sebagai hari refleksi atas keutuhan bangsa yang terus diuji oleh zaman.

    “Hanya ada dua hari libur nasional yang benar-benar sakral dalam sejarah bangsa kita, yaitu 17 Agustus sebagai Hari Kemerdekaan dan 1 Juni sebagai Hari Lahir Pancasila,” ujar Yordan, Minggu (1/6/2025).

    Yordan menegaskan bahwa kemerdekaan tanpa Pancasila hanya akan menjadi kemerdekaan fisik semata, tanpa arah dan tujuan yang menyatukan. Dalam konteks ini, Pancasila diposisikan sebagai fondasi kebangsaan yang tak bisa ditawar.

    “Bung Karno berkata, hanya Pancasila lah yang bisa mempersatukan bangsa ini. Oleh karena itu, 1 Juni ditetapkan sebagai hari libur agar kita berhenti sejenak dari kesibukan dan kembali mengingat nilai-nilai Pancasila,” jelasnya.

    Yordan juga menyentil arah perjuangan politik partai. Dia menegaskan bahwa menjadi kader PDIP tidak boleh berhenti pada rutinitas seremonial, tapi harus menjiwai semangat perjuangan Bung Karno, khususnya dalam upaya mewujudkan keadilan sosial.

    “Kita ingin agar tidak ada satu pun warga negara Indonesia yang miskin, yang tidak sekolah, yang tidak sejahtera. Itu tujuan utama kita berpartai, bukan sekadar kegiatan rutinitas,” tandasnya.

    Dia bahkan mengingatkan dengan keras agar para kader tidak menjadikan partai sebagai ajang personal atau sebatas aktivitas sosial biasa.

    “Kalau hari ini kita pakai pin Bung Karno di dada kita, maka semangat Bung Karno juga harus ada dalam jiwa kita. Berpartai bukan untuk guyonan, bukan sekadar hobi, tapi karena kita sudah selesai dengan kepentingan pribadi,” tegasnya.

    Rangkaian Bulan Bung Karno akan terus bergulir hingga akhir Juni dengan berbagai kegiatan ideologis, edukatif, dan sosial.

    “Ini dimaksudkan sebagai upaya membumikan nilai-nilai Pancasila dan semangat nasionalisme di tengah masyarakat, sekaligus menguatkan akar ideologis partai di Kota Pahlawan,” tandas Yordan.[asg/ted]

  • PDIP gelar upacara Hari Lahir Pancasila, kenang jasa Soekarno

    PDIP gelar upacara Hari Lahir Pancasila, kenang jasa Soekarno

    PDI Perjuangan menggelar upacara peringatan Hari Lahir Pancasila di Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Minggu (1/6/2025). ANTARA/HO-PDIP.

    PDIP gelar upacara Hari Lahir Pancasila, kenang jasa Soekarno
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Minggu, 01 Juni 2025 – 15:41 WIB

    Elshinta.com – Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menggelar upacara peringatan Hari Lahir Pancasila di Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Minggu, sekaligus mengenang jasa-jasa presiden pertama Republik Indonesia Soekarno. Upacara tampak dihadiri oleh jajaran DPP PDIP, seperti Ganjar Pranowo, Rano Karno, Tri Rismaharini, Kris Dayanti, Adian Napitupulu, dan Djarot Saiful Hidayat. Sementara itu, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menghadiri upacara secara daring.

    Adapun Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat, selaku inspektur upacara, mengatakan dalam amanatnya bahwa bulan Juni merupakan bulan yang identik dengan Bung Karno karena Bapak Proklamator itu lahir dan wafat di bulan ini. Selain itu, kata dia, pada bulan Juni 80 tahun yang lalu, Bung Karno menjawab pertanyaan Ketua BPUPKI Radjiman Wedyodiningrat perihal dasar yang akan digunakan ketika Indonesia merdeka. Bung Karno lantas mengemukakan ihwal Pancasila.

    “Bung Karno menjelaskan dengan sangat gamblang dan sangat rinci bahwa kelak ketika Indonesia merdeka, kita harus mendasarkan diri, kita harus berdasarkan kepada filosofi grondslag, yaitu dasar filsafat yang sedalam-dalamnya yang kita sebut dengan Pancasila,” tutur Djarot.

    Bung Karno meyakini Pancasila merupakan landasan ideologi yang dapat menyatukan masyarakat yang beragam. Oleh sebab itu, Djarot menyebut bulan Juni tidak hanya bersejarah bagi PDIP, tetapi juga bagi bangsa Indonesia dan dunia.

    “Kita sadar bahwa Bung Karno itu bukan hanya milik PDI Perjuangan, Bung Karno adalah milik bangsa Indonesia dan pemikiran-pemikirannya adalah milik dunia,” ujarnya.

    Pada kesempatan itu, Djarot juga mengajak kader-kader PDIP untuk memaknai Pancasila dengan cara turun ke masyarakat, mendengarkan aspirasi, dan berjuang meluruhkan penderitaan rakyat. Ia mengimbau kader PDIP di seluruh Indonesia untuk membantu rakyat dalam mendapatkan kebebasan, kemakmuran, kesehatan, dan meningkatkan pendidikannya, sebagaimana yang telah diamanatkan dalam butir-butir Pancasila.

    “Itulah lautan pengabdian kita. Jiwa-jiwa Pancasila itulah yang sekarang dituntut untuk benar-benar diaplikasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari,” ucap Djarot.

    Selain jajaran DPP, upacara Hari Lahir Pancasila tersebut juga diikuti oleh pengurus dewan pimpinan cabang dan pengurus anak cabang PDIP se-Jakarta, serta Satgas PDIP dari wilayah Jakarta dan Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

    Sumber : Antara

  • PDIP: Kongres tinggal mengukuhkan Megawati sebagai ketua umum

    PDIP: Kongres tinggal mengukuhkan Megawati sebagai ketua umum

    Jakarta (ANTARA) – Ketua DPP PDI Perjuangan Djarot Saiful Hidayat mengatakan bahwa kongres partai hanya tinggal mengukuhkan Megawati Soekarnoputri untuk kembali menjabat sebagai Ketua Umum DPP PDIP.

    Djarot saat ditemui di Jakarta, Minggu, mengatakan bahwa kader PDIP, khususnya arus bawah, telah menghendaki tampuk jabatan di partai berlambang kepala banteng moncong putih itu tetap diemban oleh Megawati.

    “Selalu saya sampaikan bahwa arus bawah itu menghendaki ketua umum tetap Ibu Megawati Soekarnoputri sehingga kongres tinggal mengukuhkan beliau sebagai ketua umum dan diberikan kewenangan penuh untuk menyusun kepengurusan DPP periode 2025–2030,” kata dia.

    Mengenai jadwal pelaksanaan kongres, Djarot enggan membeberkannya. Menurut dia, hal itu merupakan kewenangan Megawati selaku ketua umum saat ini, sebagaimana diatur oleh anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) partai.

    “Tunggu saja,” imbuh Djarot.

    Dia mengatakan Ketua Umum PDIP juga berwenang untuk menyusun kepengurusan dewan pimpinan pusat partai, termasuk posisi sekretaris jenderal (sekjen).

    Hal ini dia katakan merespons posisi sekjen PDIP yang masih diduduki oleh Hasto Kristiyanto yang sedang menghadapi proses hukum terkait kasus dugaan perintangan penyidikan perkara korupsi Harun Masiku.

    “​​Di dalam kongres, ketua umum terpilih itu mempunyai hak prerogatif untuk menyusun kepengurusan, termasuk sekjen. Bukan hanya sekjen, semuanya,” kata dia.

    Sebelumnya, Ketua DPP PDIP Ganjar Pranowo menegaskan bahwa kongres partai diundur bukan karena Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto ditahan KPK. Dia menyebut Hasto tidak ada hubungannya dengan mundurnya jadwal kongres PDIP.

    “Tidak, itu tidak ada hubungannya juga,” kata Ganjar saat ditemui awak media di Sekolah Partai PDIP, Jakarta, Jumat (16/5).

    Jadwal kongres, imbuh dia, nanti akan ditentukan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. “Nanti akan ditentukan sendiri oleh ketua umum,” ujar Ganjar.

    Pewarta: Fath Putra Mulya
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

  • Djarot: Arus Bawah Ingin Megawati Tetap jadi Ketum PDIP

    Djarot: Arus Bawah Ingin Megawati Tetap jadi Ketum PDIP

    Bisnis.com, JAKARTA — Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Djarot Saiful Hidayat menekankan bahwa suara dari arus bawah partai menginginkan agar Megawati Soekarnoputri tetap menjadi ketua umum partai.

    Dia menyebut kongres PDIP mendatang tinggal mengukuhkan Megawati sebagai ketua umum. Nantinya, lanjut dia, Megawati akan diberikan kewenangan penuh untuk menyusun kepengurusan DPP PDIP periode 2025-2030.

    “Selalu saya sampaikan bahwa arus bawah itu menghendaki itu ketua umum tetap Ibu Megawati Soekarnoputri,” ujarnya seusai acara peringatan Harlah Pancasila, di Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Minggu (1/6/2025).

    Sementara itu untuk posisi sekretaris jenderal (sekjen) PDIP, Djarot mengatakan itu merupakan hak prerogatif ketua umum. Namun yang pasti, lanjutnya, dalam kongres yang akan dipilih hanyalah ketua umum.

    “Dan ketua umum kemudian sampai menyusun kepengurusan. Kenapa? Karena Kongres itu adalah forum tertinggi di partai. Oleh sebab itu tunggu saja. Tapi yang jelas, Sekjen sekarang masih Pak Hasto Kristiyanto,” tegasnya.

    Lebih jauh, eks Wakil Gubernur Jakarta ini tidak bisa membeberkan kapan tanggal pasti kongres akan dilangsungkan. Dia menyebut, masih menunggu keputusan dari ketua umum Megawati.

    “Kongres, tunggu keputusan dari ketua umum. Karena anggaran dasar dan anggaran rumah tangga kita itu menyebutkan bahwa yang menentukan kapan kongres dilaksanakan adalah ketua umum,” tegasnya.

  • PDIP: Jangan terburu-buru buka hubungan diplomatik dengan Israel

    PDIP: Jangan terburu-buru buka hubungan diplomatik dengan Israel

    Jakarta (ANTARA) – PDI Perjuangan menyebut pembukaan hubungan diplomatik Indonesia dengan Israel jangan dilakukan terburu-buru karena hal itu berkaitan dengan sikap dukungan RI terhadap Palestina yang juga selaras dengan konstitusi negara.

    Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat saat ditemui di Jakarta, Minggu, mengatakan hubungan diplomatik itu bisa saja dibuka, asalkan Palestina dipastikan merdeka terlebih dahulu dan diakui kemerdekaannya sebagai bangsa yang berdaulat.

    “Kita itu selalu berjuang untuk kemerdekaan Palestina dan sekarang Palestina masih terjajah, maka Palestina harus merdeka terlebih dahulu untuk kita, misalnya, membuka hubungan diplomatik dengan Israel, jangan terlalu buru-buru,” tuturnya.

    Dia mengingatkan bahwa Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa sehingga penjajahan di atas dunia harus dihapuskan.

    Dalam konteks Palestina, Indonesia dari dulu menginginkan negara tersebut merdeka. Maka dari itu, kata Djarot, membuka hubungan diplomatik dengan penjajah Israel sebelum kemerdekaan Palestina diakui merupakan bentuk pelanggaran konstitusi.

    “Kita menginginkan bahwa Palestina harus merdeka, harus diakui kemerdekaannya sebagai bangsa yang berdaulat. Kalau kita menjalin hubungan diplomatik, nanti dulu. Sepanjang masih Palestina menjadi bangsa yang terjajah, tidak bisa, karena itu bertentangan dengan UUD,” katanya.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menegaskan sikap Indonesia terhadap kemerdekaan Palestina. Solusi dua negara (two state solution) didukung oleh Indonesia untuk menciptakan perdamaian antara Palestina dan Israel.

    “Di berbagai tempat, di berbagai forum, saya sampaikan sikap Indonesia bahwa Indonesia memandang hanya penyelesaian two state solution, kemerdekaan bagi bangsa Palestina merupakan satu-satunya jalan mencapai perdamaian yang benar,” kata Presiden Prabowo saat menyampaikan pernyataan bersama dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (28/5).

    Presiden Prabowo juga mengatakan bahwa Indonesia siap menambah jumlah pasukan perdamaian di kawasan tersebut. Di samping itu, Kepala Negara menyebut apabila kemerdekaan Palestina sudah diakui, Indonesia siap untuk membuka hubungan diplomatik dengan Israel.

    Pewarta: Fath Putra Mulya
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

  • PDIP: Tolong benar-benar sesuai fakta terkait penulisan ulang sejarah

    PDIP: Tolong benar-benar sesuai fakta terkait penulisan ulang sejarah

    Jakarta (ANTARA) – PDI Perjuangan meminta agar penulisan ulang sejarah Indonesia yang dicanangkan Pemerintah dilakukan dengan benar-benar berdasar pada fakta sejarah, bukan berdasarkan cerita dari satu pihak tertentu.

    “Untuk penulisan sejarah itu, tolong benar-benar sesuai dengan fakta sejarah. Bukan ‘his story’, bukan story mereka yang menang, tapi betul-betul story, cerita, sejarah perjuangan bangsa kita ini,” kata Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat setelah upacara Hari Lahir Pancasila di Jakarta, Minggu.

    Djarot pun mengingatkan agar tidak ada sejarah bangsa yang ditutup-tutupi dalam penulisan ulang sejarah yang sedang dilakukan oleh Kementerian Kebudayaan itu.

    “Janganlah kemudian sejarah itu ditutup-tutupi, janganlah sejarah itu disimpang-simpangkan, maka kita harus benar-benar ketika ada penulisan sejarah, itu harus dilakukan dengan terbuka,” ucapnya.

    Dalam hal ini, Djarot menyinggung soal perjalanan peringatan Hari Lahir Pancasila tanggal 1 Juni sempat dilarang oleh Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (Kopkamtib) pada masa pemerintahan Orde Baru.

    Peringatan Hari Lahir Pancasila disebut sempat dihentikan setelah presiden pertama Republik Indonesia Soekarno wafat pada tahun 1970. Larangan itu berdasarkan pandangan sejarawan Nugroho Notosusanto yang mengatakan hari lahir Pancasila bukan 1 Juni.

    “Dan itu dilawan, itu diluruskan oleh para sejarawan,” kata Djarot.

    Kementerian Kebudayaan menargetkan penulisan buku sejarah Indonesia yang diperbarui selesai pada Agustus 2025. Proyek ini melibatkan 113 penulis, 20 editor jilid, dan tiga editor umum dari kalangan sejarawan serta akademisi bidang ilmu arkeologi, geografi, sejarah, dan ilmu humaniora lainnya.

    Sebelumnya, Menteri Kebudayaan Fadli Zon mengemukakan rencana pemerintah membuka ruang diskusi mengenai penulisan ulang buku sejarah Indonesia.

    Ia mengatakan bahwa forum diskusi mengenai draf buku sejarah yang baru dapat dilaksanakan kalau penyusunan rancangan buku sejarah itu sudah selesai atau setidaknya mendekati selesai.

    “Ya tunggu dulu bukunya, atau sampai progres, saya sampaikan tadi mungkin 70 persen, 80 persen. Sekarang sudah di atas 50 persen,” katanya di kompleks parlemen, Jakarta, Senin (26/5).

    Pewarta: Fath Putra Mulya
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

  • PDIP Wanti-wanti Rencana Prabowo Mau Tulis Ulang Sejarah Indonesia

    PDIP Wanti-wanti Rencana Prabowo Mau Tulis Ulang Sejarah Indonesia

    Bisnis.com, JAKARTA — Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Djarot Saiful Hidayat meminta agar pemerintahan Prabowo Subianto betul-betul menulis ulang sejarah sesuai dengan fakta yang ada. 

    Mulanya, dia menceritakan bahwa hari lahir Pancasila pernah dilarang pada era pemerintahan orde baru atau tepatnya 1970 oleh Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (Kopkamtib).

    Dia melanjutkan bahwa pelarangan yang dilakukan Kopkamtib kala itu karena berdasarkan tulisan dari Prof. Nugroho Notosusanto yang menyatakan hari lahir Pancasila bukan 1 Juni. Namun, pernyataan Nugroho dilawan dan diluruskan oleh para sejarawan.

    “Maka dari pada itu penulisan sejarah itu tolong bener-bener sesuai dengan fakta sejarah, bukan his story bukan story mereka yang menang, tapi betul betul story atau cerita perjuangan bangsa kita ini,” tuturnya seusai acara peringatan Hari Lahir Pancasila, di Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Minggu (1/6/2025).

    Mantan Wakil Gubernur Jakarta ini juga berpesan kepada pemerintah supaya jangan sampai ada sejarah yang ditutup-tutupi bahkan ditulis tidak sesuai dengan fakta.

    “Janganlah kemudian sejarah itu ditutup-tutupi, janganlah sejarah itu disimpang-simpangkan maka kita harus bener-bener ketika ada penulisan sejarah itu harus dilajukan dengan terbuka,” pungkasnya.

    Tujuan Prabowo Tulis Ulang Sejarah RI 

    Sebagaimana diketahui, saat ini pemerintah sedang menggodok penulisan ulang sejarah Indonesia. Proyek sejarah ‘resmi’ era Presiden Prabowo Subianto menelan anggaran senilai Rp9 miliar. 

    Proyek ini melibatkan sejumlah guru besar dan tim ahli dari kalangan sejarah maupun disiplin ilmu lainnya. Sejumlah akademisi maupun sejarawan yang terlibat antara lain, Susanto Zuhdi dari Universitas Indonesia (UI), Singgih Tri Sulistoyono dari Universitas Diponegoro, hingga Jajat Burhanuddin dari UIN Syarif Hidayatullah.

    Kalau merujuk kepada penjelasan pemerintah di DPR, revisi sejarah atau penulisan ulang sejarah resmi versi pemerintahan Prabowo membuat sejumlah substansi. Pertama, menghapus bias kolinial dan menegaskan perspektif Indonesia sentris. Kedua, menjawab tantangan kekinian dan globalisasi. 

    Ketiga, membentuk identitas nasional yang kuat. Keempat, menegaskan otonomi sejarah. Kelima, relevansi untuk generasi muda. Keenam, reinventing Indonesian Identity.

    Sementara itu, belakangan muncul kekhawatiran publik mengenai berbagai macam substansi di dalam proses penyusunan narasi sejarah resmi tersebut. 

    Namun, Menteri Kebudayaan (Menbud) RI Fadli Zon menyinggung perdebatan yang ada di media sosial tentang penulisan ulang sejarah Indonesia merupakan ‘pepesan kosong’ alias sesuatu yang diperdebatkan sebenarnya tidak sesuai dengan kenyataan. 

    Dia menyebut, seharusnya ditunggu dulu saja progress penulisan ulang sejarah itu. Jangan hanya memperdebatkan draf atau kerangka yang beredar. 

    “Banyak yang diperdebatkan itu ‘pepesan kosong’ gitu loh, yang diperdebatkan ‘pepesan kosong’ yang tidak ada ya. Tunggu dulu bukunya atau sampai progress saya sampaikan tadi mungkin 70%, 80%,” ujarnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (26/5/2025).

  • PDIP: Pancasila jangan hanya dipidatokan, tetapi diaktualisasikan

    PDIP: Pancasila jangan hanya dipidatokan, tetapi diaktualisasikan

    Jakarta (ANTARA) – Ketua DPP PDI Perjuangan Djarot Saiful Hidayat mengatakan Pancasila jangan hanya sekadar dipidatokan, tetapi juga diaktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari karena dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia itu merupakan bagian dari jiwa bangsa.

    “Pancasila adalah nilai-nilai yang hidup dalam jiwa bangsa Indonesia sejak ribuan tahun lalu. Oleh sebab itu, Pancasila jangan hanya dipidatokan, jangan hanya sekadar diucapkan, mari kita aktualisasikan nilai-nilai Pancasila itu ke dalam diri kita,” kata Djarot dalam upacara peringatan Hari Lahir Pancasila di Jakarta Selatan, Minggu.

    Menurut Djarot, orang yang berjiwa Pancasila selalu bersemayam nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa di dalam jiwanya serta senantiasa dilandasi nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab ketika bertindak.

    “Mereka-mereka yang dijiwai oleh Pancasila adalah mereka-mereka yang gandrung akan persatuan, mereka-mereka yang benar-benar menghindari fitnah dan adu domba sesama warga bangsa,” ujarnya.

    Selain itu, Djarot menyebut orang yang berjiwa Pancasila akan menjunjung demokrasi yang berdasarkan hikmat kebijaksanaan dan musyawarah untuk mufakat. Pada akhirnya, para Pancasilais mendambakan terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat.

    Dia pun mengakui masih banyak yang perlu dikerjakan oleh bangsa Indonesia. Kendati begitu, Djarot meyakini bahwa Pancasila akan selalu abadi, jaya, dan bersemayam dalam jiwa bangsanya agar NKRI tetap tegak berdiri.

    Menurut dia, kader PDIP di seluruh Indonesia untuk menjadi pelopor pengejawantahan nilai-nilai Pancasila di lingkungannya masing-masing. “Bukan hanya dari sisi ucapan, tetapi lebih dari itu dari sisi tindakan dan perilaku kita,” tuturnya.

    Adapun PDIP menggelar upacara peringatan Hari Lahir Pancasila pada hari Minggu ini dengan dihadiri oleh jajaran DPP partai, yakni Ganjar Pranowo, Rano Karno, Tri Rismaharini, Kris Dayanti, Adian Napitupulu, dan sebagainya.

    Selain jajaran DPP, upacara tersebut juga diikuti oleh pengurus dewan pimpinan cabang dan pengurus anak cabang PDIP se-Jakarta, serta Satgas PDIP dari wilayah Jakarta dan Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

    Pewarta: Fath Putra Mulya
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

  • Komisi X DPR Minta Pemerintah Kaji Wacana Stairlift Permanen di Borobudur

    Komisi X DPR Minta Pemerintah Kaji Wacana Stairlift Permanen di Borobudur

    Jakarta –

    Wakil Ketua Komisi X DPR Lalu Hadrian Irfani menanggapi wacana pemerintah memasang stairlift permanen di Candi Borobudur usai kunjungan Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Prancis Emmanuel Macron. Lalu meminta pemerintah melakukan kajian secara teknis dan arkeologis terkait wacana itu.

    “Terkait rencana tersebut, tentu saya ingin agar pemerintah mengutamakan pelestarian nilai-nilai historis dan arsitektural situs warisan dunia sebagai pertimbangan utama,” kata Lalu mengawali tanggapannya, Sabtu (31/5/2025).

    Politikus PKB ini mewanti-wanti pemasangan stairlift berisiko mengganggu keaslian struktur dan estetika candi. Dia pun meminta pemerintah mengkaji secara teknis dan arkeologis, serta melibatkan pihak UNESCO mengenai pelaksanaan wacana tersebut.

    “Penggunaan stairlift permanen, meskipun bertujuan meningkatkan aksesibilitas, berisiko mengganggu keaslian struktur dan estetika candi yang telah dijaga selama berabad-abad,” ujar Lalu.

    “Harus ada kajian teknis dan arkeologis yang komprehensif, serta memastikan keterlibatan para ahli konservasi dan UNESCO dalam proses pengambilan keputusan,” imbuhnya.

    Lalu menilai upaya pemerintah dalam menerapkan wisata yang inklusif dapat diterapkan tanpa merusak struktur asli candi. Dia mendorong pemerintah menggunakan solusi alternatif dalam menerapkan wisata inklusif yang dianggap lebih ramah konservasi.

    “Kami justru mendorong pengembangan teknologi aksesibilitas non-invasif atau alternatif lain yang lebih ramah konservasi, sehingga keaslian cagar buaya dan hak masyarakat menikmati Candi Borobudur tetap terjaga,” pungkasnya.

    Senada, Wakil Ketua Komisi X DPR Fraksi PDIP My Esti Wijayati mengatakan pemasangan alat mekanik di kawasan cagar budaya harus tunduk pada regulasi. Dia juga menyinggung dampaknya pada struktur bangunan.

    “Kita harus melihat ketentuan peraturan perundangan yang mengatur soal cagar budaya. Apakah pemasangan alat bantu itu diperbolehkan, dan perlu adanya pertimbangannya harus matang terutama soal dampak terhadap struktur bangunan,” ujar Esti kepada wartawan, Jumat (30/5/2025).

    Esti menyebut struktur Borobudur terus mengalami penurunan secara alami setiap tahun. Dengan begitu, dia menganggap ide pemasangan stairlift permanen akan memperburuk kondisi itu.

    “Borobudur itu setiap tahun mengalami penurunan beberapa milimeter. Kalau kita tambah beban dari alat bantu naik itu, tentu akan mempengaruhi struktur keseluruhan. Dulu saja kita pernah minta pemetaan titik-titik mana yang aman untuk pengunjung berkumpul, dan mana yang harus steril. Jadi ini perlu penghitungan jangka panjang, bukan hanya untuk acara sesaat,” tegasnya.

    “Kalau hanya sementara untuk menghormati tamu negara, mungkin bisa dipahami. Tapi setelah itu harus segera dibongkar. Dan yang boleh naik pun terbatas. Jangan sampai ini jadi pintu masuk untuk hal-hal permanen yang bisa merusak,” katanya.

    Dia menekankan bahwa Candi Borobudur bukan sekadar objek wisata, melainkan tempat ibadah dan pusat spiritual umat Buddha. Oleh karena itu, fungsi religius harus tetap menjadi prioritas utama dalam pengelolaannya.

    “Wisata itu bagian kedua. Fungsi utamanya adalah religiusitas. Jadi kita tidak perlu semua harus naik sampai atas. Cukup dari kejauhan, keindahannya tetap bisa dinikmati. Kalau memang ada lansia atau umat yang ingin beribadah, tentu bisa diatur mekanismenya tanpa merusak struktur,” kata Esti.

    “Borobudur adalah warisan dunia, kebanggaan bangsa, dan tempat suci. Jangan sampai karena satu keputusan terburu-buru, kita mengorbankan keberlangsungan dan keutuhannya di masa depan,” pungkasnya.

    Wacana Pemerintah

    Sebelumnya Menteri Kebudayaan (Menbud) Fadli Zon mengungkap wacana stairlift Candi Borobudur akan dipermanenkan ke depan. Namun akan diuji coba terlebih dahulu.

    “Kita harapkan, nanti ini uji coba dulu ya,” kata Fadli Zon kepada wartawan di Candi Borobudur, Magelang, Jawa Tengah, Kamis (29/5).

    Fadli Zon mengatakan tidak ada masalah sejauh ini dengan pemasangan stairlift. Menurutnya, bahkan di semua cagar budaya dunia sudah dipasang semacam stairlift.

    “Nggak ada masalah itu, kita akan ke depan ini karena untuk inklusivitas. Di semua cagar budaya dunia sudah dipasang dan kita harapkan ke depan ini kan sekaligus kemarin kita sudah rencanakan lama, akan kita coba permanenkan,” ujarnya.

    (fca/dhn)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Budi Arie Bungkam soal Judol dan Singgung PDIP, Dinilai Bisa Ganggu Pemerintahan Prabowo

    Budi Arie Bungkam soal Judol dan Singgung PDIP, Dinilai Bisa Ganggu Pemerintahan Prabowo

    “Jika PDI Perjuangan saja sampai melaporkan ini ke Bareskrim Polri, ini menurut saya terlihat bahwa PDI Perjuangan meyakini itu merupakan suara Budi Arie,” katanya.

    Menurut Hensat, Budi Arie Setiadi yang merupakan salah seorang menteri di Kabinet Merah Putih harus segera memberi penjelasan terkait rekaman suara itu.
    Betapa tidak, polemik yang dibiarkan berlarut-larut
    dapat memperburuk hubungan pemerintahan Prabowo dengan PDIP.

    Padahal, Prabowo sedang berusaha membangun hubungan baik dengan PDI Perjuangan. Kalau isu ini tidak segera diklarifikasi, bisa mengganggu hubungan baik Prabowo dengan Megawati.

    Sebelumnya, Ketua Dewan Pimpinan Pusat PDIP Puan Maharani mendesak Budi Arie mengklarifikasi tudingannya yang menyebut PDIP terlibat judi online. Puan mengatakan, Budi perlu mengklarifikasi pernyataannya itu agar menghindari spekulasi lainnya di publik.

    “Untuk menghindari fitnah dari Pak Menteri tolong untuk mengklarifikasi hal tersebut, jangan kemudian bicara sembarangan, tolong diklarifikasi,” kata Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (27/5).

    Meski demikian, Puan meminta publik untuk tidak berspekulasi terkait hal tersebut dan menunggu penjelasan dari Budi Arie terlebih dahulu.

    Permasalahan ini bermula dari beredarnya rekaman yang diduga suara Budi Arie. Namanya sempat disebut dalam sidang dakwaan kasus judi online Kominfo (sekarang Komdigi).

    Dalam rekaman yang beredar tersebut, Budi Arie menyebut ia sengaja terkena framing oleh PDIP termasuk Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan.