Xcloud.id

partai: PDIP

  • PKS di Tlatah Islam Tradisional (Habis): Jatim Jadi Battle Field Berat

    PKS di Tlatah Islam Tradisional (Habis): Jatim Jadi Battle Field Berat

    Surabaya (beritajatim.com) – Sejarah politik baru ditorehkan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Jawa Timur (Jatim) di Pemilu 2024. Kali pertama partai ini berhasil menyorongkan salah satu kadernya di daerah pemilihan (Dapil) Madura ke kursi DPRD Jatim.

    Kader PKS dimaksud adalah Harisandi Savari, seorang pengusaha asal Kabupaten Pamekasan yang juga pernah berkarir sebagai wartawan. Dia berhasil mengumpulkan sebanyak 200 ribu suara lebih. Modal politik itu cukup untuk satu kursi di DPRD Jatim. Total kursi yang direbut PKS Jatim di Pileg 2024 sebanyak lima kursi atau naik satu kursi dibanding hasil Pileg 2019 dengan empat kursi.

    Pada Pileg 2019, keempat kursi PKS di DPRD Jatim diperoleh dari Dapil Surabaya, Dapil Jember-Lumajang, Dapil Malang Raya, dan Dapil Ngawi-Magetan-Ponorogo-Pacitan-Trenggalek. Di Pileg 2024, keempat dapil yang menyumbangkan kursi di Pileg 2019 tetap menghasilkan prestasi sama, plus Dapil Madura dengan politikus Harisandi Savari sebagai elite PKS yang lolos masuk DPRD Jatim.

    “Capaian kursi dari Dapil Madura ini merupakan catatan prestasi bagi PKS Jatim,” kata Ketua DPW PKS Jatim, Irwan Setiawan, kepada beritajatim.com beberapa hari lalu.

    Raihan lima kursi DPRD Jatim itu sama dengan prestasi politik PKS untuk kursi DPR RI. Bedanya, untuk kursi kelima PKS Jatim di DPR RI tidak disumbangkan dari Dapil Madura namun dari Dapil VIII Jatim (Kabupaten dan Kota Mojokerto, Kabupaten Jombang, Kabupaten Nganjuk, dan Kabupaten/Kota Madiun). Untuk Dapil Madura sendiri, raihan suara yang diperoleh PKS Jatim sekitar 16,5 ribu suara lebih.

    “Total suara itu masih kalah dengan partai lain, seperti PKB, PDIP, dan Golkar. Kami tak dapat kursi DPR RI dari Dapil Madura,” tambah Irwan.

    Raihan lima kursi DPR RI, lima kursi DPRD Jatim, dan total 104 kursi di DPRD Kabupaten/Kota se-Jatim, bagi PKS, merupakan prestasi politik yang diraih dengan kerja keras, ulet, telaten, dan konsisten. Tak mudah mengais suara di Jatim bagi PKS, mengingat tlatah politik Jatim, dalam perspektif sejarah-politik, dikenal sebagai basis terkuat kalangan Islam Tradisional (NU) dan Nasionalis Soekarnoisme.

    Di kawasan Tapal Kuda dan Madura Kepulauan, komunitas Islam Tradisional merupakan kekuatan mayoritas. Mereka berdiam dari Kabupaten/Kota Pasuruan, Kabupaten/Kota Probolinggo, Situbondo, Bondowoso, Jember, Lumajang, dan Banyuwangi. Plus empat kabupaten lainnya di Pulau Madura. Merebut suara di lingkungan politik pemilih Islam Tradisional, bagi PKS, membutuhkan kerja ekstra keras untuk mempersuasi pemilih di dapil ini.

    PKS kerapkali diidentifikasi sebagai kekuatan politik komunitas Islam Modernis yang lahir setelah runtuhnya Orde Baru Soeharto. Partai ini berusaha keras menempatkan politik sebagai medan dakwah, sehingga menempatkan antara agama dengan politik itu sangat dekat dan saling berhubungan.

    “Ya kita mesti melakukan pendekatan dengan para kiai pimpinan pondok pesantren,” tegas Irwan Setiawan.

    Dalam perspektif transisional, setelah munculnya Partai Keadilan (PK) yang kemudian berubah menjadi PKS, berimplikasi atas pemahaman yang ketat memisahkan politik dan dakwah otomatis mencair. Politik tidak hanya dipersepsi sebagai arena konflik dan perebutan kekuasaan, melainkan juga perumusan kebijakan dan pencapaian kepentingan umum.

    Di situlah makna politik bisa bersinggungan erat dengan dakwah, dalam pengertian upaya untuk mengembalikan manusia agar menyembah Allah semata dengan memerintahkan kemakrufan dan mencegah kemungkaran. Dalam rumusan PKS yang khas, politik dakwah dipraktikkan sebagai mimbar dakwah di parlemen.

    Sekali pun pemilih Islam di Jatim merupakan kekuatan mayoritas, stratifikasi sosiologis, kultural, dan politik konstituen Islam itu tak berada di lapisan yang ada. Ada kalangan santri, komunitas Islam yang memahami dan menunaikan semua ajaran Islam secara kaffah dan istiqomah.

    Di titik lainnya, ada kalangan Islam administratif, warga muslim yang secara administratif tercatat dan terdokumentasi beragama Islam, tapi pengetahuan khasanah ke-Islam-an mereka terbatas, tak mendalam. Komunitas Islam mereka kerapkali disebut sebagai kalangan Islam Abangan, di mana pilihan politik mereka lebih dekat dan cenderung merapat ke partai-partai berpaham Nasionalis, seperti PDIP, Partai Golkar, Partai Gerindra, dan lainnya.

    “Dari 6 kali pemilu setelah Orde Baru, terpotret kavling-kavling politik pendukung antarpartai,” ujar Irwan.

    Merujuk pada fakta sejarah politik Pemilu 1955, pemilu pertama setelah Indonesia merdeka, komunitas Islam Modernis yang ketika itu direpresentasi Partai Masyumi di bawah pimpinan Dr Moh Natsir, ranking di posisi keempat di Jatim di bawah Partai NU, PNI, dan PKI. Sekalipun tak identik 100 persen, PKS dipandang merupakan paralelisme historis, politik, kultural, dan sosiologis dengan Partai Masyumi. Kavling politik terbesar partai ini berada di Provinsi Jabar, Sumbar, dan daerah lainnya di Indonesia.

    Tlatah politik Jatim menjadi battle field tak mudah dan berat bagi PKS, siapapun yang memegang kendali utama PKS di provinsi berpenduduk hampir 40 juta jiwa ini. Hal itu bisa kita lihat dari data fluktuasi politik suara partai ini dari pemilu ke pemilu di sebagian besar dapil di Jatim. Mungkin hanya Dapil Surabaya Raya dan Malang Raya yang konsistensi raihan PKS bergerak stabil. Sedangkan di dapil lainnya di Jatim, raihan suara PKS dari pemilu ke pemilu bergerak fluktuatif.

    Misalnya, Dapil Madura yang meliputi Kabupaten Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumenep. Menurut hasil Pileg 2019 untuk kursi DPRD kabupaten/kota, di Bangkalan raihan dukungan PKS 41.261 suara, Sampang dengan 63.767 suara, Pamekasan dengan 65.679 suara, dan Sumenep dengan 31.942 suara. Untuk Pileg 2024 hasilnya sebagai berikut: Bangkalan dengan 26.612 suara (turun), Sampang dengan 47.898 suara (turun), Pamekasan dengan 49.009 suara (turun), dan Sumenep dengan 22.364 suara (turun).

    Kemudian Dapil Madura untuk kursi DPRD Jatim hasil Pileg 2019 sebagai berikut: Bangkalan dengan 14.243 suara, Sampang dengan 8.182 suara, pamekasan dengan 56.399 suara, dan Sumenep dengan 12.798 suara. Hasil Pileg 2024 untuk kursi DPRD Jatim sebagai berikut: Bangkalan dengan 42 suara (turun drastis), Sampang dengan 471 suara (turun drastis), Pamekasan dengan 163.748 suara (naik sekitar 300 persen), dan Sumenep dengan 40.717 suara (naik sekitar 220 persen).

    Kalau kita buka data hasil Pileg 2024 lebih detail lagi di Dapil Madura untuk kursi DPR RI dari PKS, memperlihatkan banyak di dua kabupaten (Bangkalan dan Sampang), partai ini tak mampu mengumpulkan 1.000 suara. Di Bangkalan PKS mengumpulkan 359 suara dan Sampang dengan 525 suara. Artinya, di sebagian besar TPS di kedua kabupaten tersebut, PKS tak memperoleh suara sama sekali. Padahal, pada Pileg 2019 untuk kursi DPR RI, di Bangkalan PKS merebut 12.577 suara dan Sampang dengan 5.015 suara. Komparasi data hasil Pileg 2019 dan 2024 memperlihatkan tingkat fluktuasi yang tajam suara PKS di Dapil Madura. “Itu salah satu PR PKS Jatim,” tandas Irwan Setiawan. [air]

  • Said Abdullah: Prabowo dan Megawati Terhubung secara Batiniah

    Said Abdullah: Prabowo dan Megawati Terhubung secara Batiniah

    Jakarta, Beritasatu.com – Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Said Abdullah, menyatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto dan Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri memiliki hubungan yang tersambung secara batiniah. Hal itu ia ungkapkan seusai keduanya bertemu dalam upacara peringatan Hari Lahir Pancasila di Gedung Pancasila, Jakarta Pusat, Senin (2/6/2025).

    Menurut Said, Prabowo dan Megawati memiliki karakteristik serupa, yakni pribadi yang menjunjung tinggi jiwa nasionalis.

    “Dan sebagai tokoh yang sama-sama nasionalistis, Ibu Mega dan Presiden Prabowo tentu tersambung secara batiniah, terutama atas panggilan sejarah, dan kebutuhan masa depan Indonesia,” kata Said saat dihubungi, Senin (2/6/2025).

    Ia menyebut bahwa pertemuan keduanya bukan sekadar agenda formal kenegaraan, tetapi juga memiliki makna historis yang mendalam.

    “Hal-hal seperti ini hanya bisa dimaknai dan dipahami oleh mereka yang memang sudah zuhud dalam berbangsa dan bernegara,” ujarnya.

    Lebih lanjut, Said menjelaskan bahwa hubungan Prabowo dan Megawati sudah lama terjalin secara harmonis. Ia bahkan mengenang momen saat keduanya bertemu di kediaman Megawati di Teuku Umar beberapa waktu lalu, sebagai bentuk kedewasaan dan kenegarawanan kedua tokoh nasional tersebut.

    “Kita patut junjung tinggi jiwa penghormatan yang diberikan oleh Presiden Prabowo kepada tokoh-tokoh bangsa,” katanya.

    Pertemuan antara Prabowo dan Megawati dalam peringatan Hari Lahir Pancasila juga dihadiri oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Ini menjadi momen pertemuan pertama antara Gibran dan Megawati sejak Pemilihan Presiden 2024.

    Momen ini menegaskan pentingnya semangat persatuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, melampaui perbedaan politik demi kepentingan bersama rakyat Indonesia.

  • Said Abdullah: Prabowo dan Megawati Terhubung secara Batiniah

    Prabowo-Megawati Mesra di Harlah Pancasila, PDIP: Sikap Kenegarawanan

    Jakarta, Beritasatu.com – Presiden Prabowo Subianto dan Ketua Umum PDIP sekaligus Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Megawati Soekarnoputri tampak akrab saat upacara Hari Lahir Pancasila di Gedung Pancasila, Jakarta Pusat, Senin (2/6/2025).

    Ketua DPP PDIP Said Abdullah mengatakan Prabowo dan Megawati yang sudah bersahabat sejak lama selalu menunjukkan sikap kenegarawanan.

    “Hubungan keduanya terajut dengan baik sejak lama, baik dalam konteks politik, apalagi dalam urusan strategis menyangkut ideologi negara Pancasila,” ujar Said dikutip dari Antara.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo telah berkunjung untuk melakukan silaturahim ke rumah Megawati di Menteng, Jakarta pada Senin (7/4/2025) malam.

    Menurut Said, silaturahim tersebut patut diapresiasi sebagai penghormatan Prabowo kepada para tokoh bangsa, terutama mantan pemimpin negara, seperti Megawati.

    Dengan begitu, ia menilai jiwa penghormatan Prabowo tersebut menjadi modal penting bagi pemerintah ke depan untuk membangun stabilitas politik dan melaksanakan pembangunan.

    Said mengungkapkan dalam pidato sambutan pada upacara Hari Lahir Pancasila, Presiden Prabowo menyebut nama Megawati paling awal sebelum para tokoh lainnya.

    “Sangat terlihat Presiden Prabowo memberi tempat terhormat kepada Ibu Mega, baik selaku presiden kelima RI maupun sebagai ketua Dewan Pengarah BPIP. Saya kira ini melampaui hubungan urusan pragmatis politik,” tuturnya.

    Selain itu, lanjut dia, dalam pidato Prabowo juga menegaskan pentingnya bangsa untuk bersatu agar menjadi bangsa yang kuat dalam menghadapi berbagai tantangan kebangsaan dan kenegaraan yang tidak mudah.

    Menurut dia, Megawati tentunya menyambut baik gagasan dan pikiran Presiden Prabowo tersebut.

    Di sisi lain, Said berpendapat keakraban Megawati dan Prabowo juga melanjutkan tradisi dari para pemimpin bangsa sebelumnya.

    Dahulu, disebutkan bahwa banyak para tokoh politik bangsa yang berbeda haluan politik dan berbeda dalam menempuh jalan kebijakan, namun tetap bisa berhubungan baik, menjaga silaturahim, bahkan saling tunjuk untuk menjadi imam salat berjemaah bersama.

    “Kita juga teringat bagaimana Buya Hamka menjadi imam salat jenazah Presiden Soekarno, padahal hubungan mereka berdua cukup keras dalam soal politik,” imbuh ketua Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) itu.

    Untuk itu, sebagai tokoh yang sama-sama nasionalistis, Prabowo dan Megawati tentu tersambung secara batiniah, terutama atas panggilan sejarah dan kebutuhan masa depan Indonesia.

    “Hal-hal seperti ini hanya bisa dimaknai dan dipahami oleh mereka yang memang sudah zuhud dalam berbangsa dan bernegara sehingga cara pandang kita tidak semata politik lahiriah yang cenderung naik turun dan dinamis,” ucap Said.

    Presiden Ke-5 RI Megawati Soekarnoputri turut hadir dalam upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila di Gedung Pancasila, Senin (2/6/2025) pagi yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto.

    Megawati berbaris diapit Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran sebelum Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila dimulai.

    Sebelumnya, terdapat pula momen keakraban Prabowo dan Megawati yang tertangkap di ruang tunggu Gedung Pancasila.

    Salah satunya saat keduanya duduk di meja oval ruangan. Kala itu, Presiden Prabowo berkelakar kepada Megawati yang duduk berhadapan dengannya, untuk mencairkan suasana.

    “Ibu agak kurus, Bu. Waduh, luar biasa. Ibu kurus. Diet Ibu berhasil,” kata Prabowo.

    Mendengar hal itu, Megawati pun seakan mengiyakan. “Oh iya, diet kurus itu,” katanya.

  • Megawati, Prabowo, Gibran Akrab saat Upacara Hari Pancasila, Sinyal Rekonsiliasi?

    Megawati, Prabowo, Gibran Akrab saat Upacara Hari Pancasila, Sinyal Rekonsiliasi?

    Bisnis.com, JAKARTA — Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan bahwa momen peringatan Hari Lahir Pancasila tahun ini tak hanya menjadi simbol refleksi ideologis, tetapi juga panggung keakraban politik nasional. 

    Muzani membagikan suasana hangat yang terjadi di balik layar, termasuk pertemuan Presiden Prabowo Subianto, Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri, dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

    Muzani menggambarkan suasana hangat yang terjadi di holding room sebelum acara dimulai. Sejumlah tokoh nasional hadir dan duduk dalam suasana penuh keakraban. 

    “Yang di holding room tadi ada Ibu Megawati, ada Pak Try (Sutrisno), ada Pak JK (Jusuf Kalla), ada Presiden Prabowo, ada Wapres, ada saya, ada Mensesneg, ada Menlu,” ujarnya di Gedung Pancasila, Senin (2/6/2025).

    Lebih lanjut, dia menambahkan bahwa suasana di ruangan tersebut sangat cair. Bahkan, Gibran disebut sempat berbincang langsung dengan Megawati dan menanyakan kondisi kesehatannya. 

    Tentang posisi duduk para tokoh di holding room, Muzani menjelaskan bahwa Megawati dan Gibran duduk saling berhadapan.

    Terkait momen antara Prabowo dan Megawati, Muzani menyebut bahwa keduanya tampak sangat akrab, bahkan sempat saling berbisik. Ketika ditanya apakah bisikan itu akan ditindaklanjuti dalam bentuk pertemuan politik lanjutan, Muzani mengamini.

    “Sepertinya begitu, tapi saya belum tahu,” katanya singkat. 

    Meski begitu, Muzani menilai momen ini sebagai gambaran positif kebersamaan para pemimpin bangsa.

    “Saya kira ini adalah gambaran yang sangat bagus. Para pemimpin bangsa, tokoh bangsa duduk satu meja untuk bercanda, ngobrol, saling bersalaman, saling bersilaturahmi, dan saling bertegur sapa. Saya kira ini momentum yang sangat bagus dan sangat mengharukan,” katanya.

    Ketika ditanya apakah momen ini menjadi sinyal bahwa PDIP akan lebih merapat ke pemerintahan Prabowo-Gibran, Muzani enggan berspekulasi.

    “Ya, ini peristiwa yang terjadi hari ini. Saya menceritakannya itu,” ujarnya. 

    Muzani juga menyatakan harapannya agar pertemuan-pertemuan serupa dapat terus terjadi demi mempererat rekonsiliasi nasional. 

    “Mudah-mudahan, iya, iya sepertinya begitu,” ucapnya.

    Di sisi lain, menurut Muzani, acara peringatan yang digelar oleh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) itu memang disesuaikan waktunya agar dapat dihadiri oleh para tokoh penting, termasuk Megawati. 

    “Iya, menyesuaikan semuanya,” pungkas Muzani saat ditanya apakah penjadwalan ulang acara dilakukan demi menyesuaikan agenda Megawati.

  • Jokowi Dinilai Makin Terdesak, Desakan Pemakzulan Gibran dan Kontroversi Ijazah Terus Menguat

    Jokowi Dinilai Makin Terdesak, Desakan Pemakzulan Gibran dan Kontroversi Ijazah Terus Menguat

    GELORA.CO – Mantan Presiden Joko Widodo tengah menghadapi tekanan politik yang meningkat setelah Forum Purnawirawan TNI secara resmi menyerahkan surat tuntutan kepada DPR yang salah satunya berisi desakan pemakzulan terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

    Jenderal TNI (Purn.) Try Sutrisno memberikan restunya atas langkah tersebut, menyebut tuntutan para purnawirawan menyangkut persoalan mendasar bagi bangsa dan negara.

    “Saya mendoakan semoga DPR hatinya terbuka,” ujar Try Sutrisno dalam pernyataan usai menerima delegasi Forum Purnawirawan di kediamannya di Menteng, Jakarta Pusat.

    Pertemuan tersebut dihadiri oleh tokoh-tokoh militer senior, termasuk Laksamana (Purn.) Slamet Subiyanto, Letjen TNI (Purn.) Soeharto, Mayjen TNI (Purn.) Sunarko, Marsda (Purn.) Amin Syah Budiono, serta penggagas forum, Dwi Cahyo Suarsono.

    Para purnawirawan mengajukan delapan poin tuntutan yang telah dikaji dan didukung dengan dokumen, salah satunya menyoroti inkonstitusionalitas proses pencalonan Gibran sebagai wakil presiden.

    Mereka mengklaim keputusan Mahkamah Konstitusi yang membuka jalan bagi Gibran bertentangan dengan hukum, terutama setelah Majelis Kehormatan MK memutuskan Anwar Usman, paman Gibran dan Ketua MK saat itu, melanggar etik berat.

    “Publik menjuluki Gibran sebagai ‘anak haram konstitusi’,” ujar pengamat politik dan jurnalis senior Hersubeno Arief dalam kanal YouTube Hersubeno Point, dikutip oleh Poskota pada Senin, 2 Juni 2025.

    Menurut UUD 1945, proses pemakzulan melibatkan DPR, Mahkamah Konstitusi, dan MPR. DPR harus terlebih dahulu meminta pendapat hukum MK. Jika MK menyatakan syaratnya terpenuhi, barulah MPR dapat mengambil keputusan akhir.

    Secara politik, peluang pemakzulan disebut masih terbuka lebar. “Yang sangat mungkin mengambil inisiatif pertama adalah PDIP,” kata Hersubeno.

    Hubungan PDIP dengan Jokowi disebut sangat memburuk, terlebih setelah tudingan framing isu judi online yang menyeret Menko Polhukam Budi Gunawan, kader PDIP.

    Sementara itu, partai Golkar yang kini dipimpin Bahlil Lahadalia, orang dekat Jokowi, diprediksi akan menolak pemakzulan. Namun, arah politik partai tersebut tetap dinamis, tergantung sikap Prabowo Subianto, presiden terpilih dan Ketua Umum Partai Gerindra.

    “Tradisi Golkar adalah selalu mengikuti siapa penguasanya. Dalam hal ini, tentu penguasanya adalah Pak Prabowo,” jelas Hersubeno.

    Situasi politik menjadi semakin rumit ketika isu dugaan ijazah palsu Jokowi kembali mencuat. Meskipun Bareskrim telah menyatakan bahwa ijazah Jokowi asli, tekanan opini publik terus menguat.

    Jokowi telah melaporkan beberapa tokoh, seperti Roy Suryo, Dr. Rismon, dan Dr. Tifa, yang meragukan keaslian ijazahnya. Namun, proses hukum terhadap mereka dinilai tidak akan berjalan mulus.

    “Tidak semudah itu bagi Polda untuk memproses Roy Suryo dan kawan-kawan,” ujar Hersubeno, meragukan kekuatan argumen semata dari hasil investigasi Bareskrim.

    Secara keseluruhan, Jokowi kini menghadapi dua front utama: gugatan hukum atas keabsahan ijazahnya dan tekanan politik atas posisi Gibran.

    Dalam konstelasi politik yang belum stabil menjelang pelantikan pemerintahan baru, dinamika antara Jokowi dan Prabowo juga kian menjadi sorotan.

    “Dulu, Pak Harto yang begitu kuat pun bisa dimakzulkan dalam waktu singkat,” pungkas Hersubeno, mengingatkan bahwa segala kemungkinan masih terbuka.

  • Gestur Hormat Prabowo ke Megawati Dinilai Lanjutkan Tradisi Kenegarawanan Para Tokoh Bangsa

    Gestur Hormat Prabowo ke Megawati Dinilai Lanjutkan Tradisi Kenegarawanan Para Tokoh Bangsa

    Jakarta (beritajatim.com) – Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dan Presiden Terpilih Prabowo Subianto tampil bersama dalam peringatan Hari Lahir Pancasila di Monumen Pancasila Sakti, Jakarta Timur, Minggu (1/6/2025). Kehadiran keduanya dalam satu panggung kenegaraan dianggap sebagai simbol kelanjutan tradisi kenegarawanan di Indonesia.

    Ketua DPP PDIP Said Abdullah menyebut, momen tersebut menunjukkan kedewasaan politik dua tokoh bangsa yang telah lama menjalin hubungan baik.

    “Ibu Prof Dr Hj Megawati Soekarnoputeri selaku Ketua Dewan Pengarah BPIP bersama Presiden Prabowo Subianto hadir pada puncak peringatan Hari Pancasila. Dalam hemat saya itu wujud kenegarawanan beliau berdua,” ujarnya.

    Said menilai, penghormatan yang diberikan Presiden Prabowo kepada Megawati bukan sekadar basa-basi politik. Dalam pidatonya, Prabowo secara eksplisit menyebut Megawati lebih dulu dibanding tokoh-tokoh lainnya. Menurut Said, hal itu mencerminkan penghargaan terhadap peran Megawati sebagai Presiden Kelima RI dan Ketua Dewan Pengarah BPIP.

    “Kita semua tahu Ibu Mega dan Pak Prabowo bersahabat sejak lama. Hubungan beliau berdua terajut dengan baik sejak lama, baik dalam konteks politik, apalagi dalam urusan strategis, menyangkut ideologi negara Pancasila,” kata Said.

    Ia menambahkan, pertemuan Prabowo dan Megawati pada 9 April 2025 lalu di kediaman Megawati di Menteng memperkuat sinyal positif tersebut. Prabowo juga sebelumnya bersilaturahmi ke sejumlah tokoh bangsa, yang dinilai sebagai ikhtiar membangun stabilitas politik nasional.

    Said menyoroti bahwa hubungan hangat antartokoh bangsa adalah warisan dari generasi terdahulu. Ia mencontohkan bagaimana Buya Hamka menjadi imam salat jenazah Presiden Soekarno, meski keduanya sempat berbeda pandangan politik secara tajam.

    “Ibu Mega dan Presiden Prabowo saya kira juga melanjutkan tradisi dari para pemimpin bangsa sebelumnya. Dahulu banyak tokoh politik bangsa yang berbeda haluan politik, berbeda dalam menempuh jalan kebijakan, namun mereka semua bisa berhubungan baik, menjaga silaturahmi,” tutur Said.

    Menurutnya, tradisi kenegarawanan seperti ini hanya bisa dimaknai oleh mereka yang memiliki kedewasaan dalam berbangsa dan bernegara. “Hal-hal seperti ini hanya bisa dimaknai dan dipahami oleh mereka yang memang sudah zuhud dalam berbangsa dan bernegara,” tandasnya. [beq]

  • Peringati Hari Lahir Pancasila, Warga Bondowoso Gelar Diskusi “Pancasila Reborn”

    Peringati Hari Lahir Pancasila, Warga Bondowoso Gelar Diskusi “Pancasila Reborn”

    Bondowoso (beritajatim.com) – Sejumlah elemen masyarakat di Bondowoso memperingati Hari Lahir Pancasila dengan menggelar diskusi kebangsaan bertajuk “Pancasila Reborn” di Desa Pancoran, Kecamatan/Kabupaten Bondowoso, Minggu (1/6/2025) malam.

    Diskusi berlangsung hangat dan santai, dihadiri Wakil Ketua DPRD Bondowoso dari Fraksi PDIP, Sinung Sudrajad, bersama perwakilan Pemuda Muhammadiyah, komunitas Sataretanan Dhibik (STD), mahasiswa GMNI, serta masyarakat umum. Mereka berdiskusi sambil menikmati kopi, merokok, makan polo pendem, dan ditutup dengan makan nasi kotak bersama.

    Tema “Pancasila Reborn” diangkat sebagai refleksi atas kekhawatiran memudarnya nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan masyarakat. Desy Natalia (23), peserta dari Kecamatan Pujer, menyoroti lemahnya penghayatan terhadap sila ketiga. “Persatuan Indonesia seakan hanya menjadi slogan. Toleransi antarumat juga mulai memudar, padahal kita menjunjung sila pertama: Ketuhanan Yang Maha Esa,” ujarnya.

    Senada dengan itu, Dedi, warga Pancoran yang juga alumnus GMNI, mengingatkan pentingnya meneladani peradaban Nusantara. Ia mencontohkan kejayaan Kerajaan Kutai Martadipura pada abad ke-4 dan Kalingga di bawah Ratu Shima pada abad ke-6 sebagai bukti bahwa bangsa Indonesia memiliki akar peradaban yang kuat. “Sebab saat bangsa lain masih dalam kegelapan, kita sudah hidup dalam tatanan beradab,” ungkapnya.

    Dalam forum tersebut, Sinung Sudrajad mendorong evaluasi sistem demokrasi Indonesia yang dinilainya menjauhkan masyarakat dari nilai-nilai Pancasila. “Jangan harap sila kelima—Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia—terwujud, kalau sila keempat tidak dijalankan dengan benar,” ucapnya.

    Sinung mengkritik sistem proporsional terbuka yang berlaku sejak 2009 karena dinilai membuka celah praktik politik uang dan manipulasi politik. Ia mendorong agar sistem pemilu dikembalikan ke proporsional tertutup. “Agar nilai-nilai permusyawaratan perwakilan benar-benar hidup,” tegas politisi asal Kelurahan Nangkaan tersebut. [awi/beq]

  • Respons MUI hingga PDIP soal Rencana Prabowo Akui Israel Jika Palestina Merdeka

    Respons MUI hingga PDIP soal Rencana Prabowo Akui Israel Jika Palestina Merdeka

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto akan mengakui dan menjalin hubungan diplomatik dengan Israel asalkan negara Zionis itu mengakui Palestina sebagai negara yang merdeka.

    Prabowo menegaskan komitmen Indonesia untuk terus menjunjung tinggi hukum internasional dan mendorong penyelesaian damai atas konflik yang terjadi di berbagai belahan dunia, khususnya di Timur Tengah.

    Hal ini disampaikan Presiden Prabowo dalam pernyataan resmi usai melakukan pembicaraan bilateral dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron di ruang kredensial, Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (28/5/2025).

    “Kami juga membahas kondisi global dan kami sepakat untuk terus saling koordinasi dalam menegakkan penghormatan terhadap hukum internasional,” ujarnya dalam forum itu.

    Salah satu fokus utama dalam pembicaraan tersebut adalah situasi di Palestina. Presiden Ke-8 RI itu mengapresiasi posisi tegas Prancis yang disampaikan oleh Presiden Macron, dalam mendukung upaya penyelesaian damai serta kemerdekaan bagi bangsa Palestina.

    Prancis, menurut Prabowo, juga akan terus mendorong penghentian segera terhadap aksi bersenjata di Gaza serta memastikan akses kemanusiaan yang penuh dan aman.

    “Kami juga mendukung rencana Perancis dan Arab Saudi untuk menyelenggarakan KTT, Konferensi Tingkat Tinggi pada Juni mendatang guna mendorong penyelesaian Two State Solution dan mewujudkan perdamaian di kawasan Timur Tengah,” kata Prabowo.

    Presiden Ke-8 RI itu menegaskan kembali posisi Indonesia yang konsisten mendukung solusi dua negara sebagai satu-satunya jalan menuju perdamaian yang adil dan abadi antara Palestina dan Israel.

    Dia juga menekankan pentingnya pengakuan terhadap hak-hak Israel sebagai negara yang berdaulat.

    Menurutnya, Indonesia memandang bahwa hanya penyelesaian Two State Solution, kemerdekaan bagi bangsa Palestina merupakan satu-satunya jalan untuk mencapai perdamaian yang benar.

    “Tapi di samping itu pun, saya tegaskan bahwa kita juga harus mengakui dan menjamin hak Israel untuk berdiri sebagai negara yang berdaulat dan negara yang harus juga diperhatikan dan dijamin keamanannya,” tegasnya.

    Sebagai langkah konkret, Prabowo menyampaikan kesiapan Indonesia untuk mengakui Israel dan membuka hubungan diplomatik, dengan syarat bahwa Israel terlebih dahulu mengakui kemerdekaan Palestina. Selain itu, Indonesia juga siap mengirim pasukan perdamaian untuk membantu menjaga stabilitas di kawasan tersebut.

    “Kami juga menyampaikan bahwa Indonesia siap untuk menyumbang pasukan perdamaian di kawasan tersebut. Saya kira ini hal-hal yang penting yang kita sudah sampaikan,” pungkas Prabowo.

    Sekadar informasi, sejauh ini PBB telah menjadwalkan konferensi tingkat tinggi tentang solusi dua negara yang akan diselenggarakan pada 17—20 Juni 2025 di New York, Amerika Serikat.

    Adapun, tujuan utama konferensi tersebut adalah untuk memperoleh pengakuan negara Palestina dari negara-negara anggota PBB. Hal ini merupakan upaya yang tidak jujur oleh Palestina untuk menghindari Perjanjian Oslo, perjanjian yang mengatur hubungan mereka dengan Israel.

    Perjanjian Oslo mewajibkan mereka untuk merundingkan masalah status akhir dengan Israel, termasuk perbatasan — prasyarat untuk negara Palestina

    Dukungan MUI

    Majelis Ulama Indonesia (MUI) akan mendukung Presiden Prabowo Subianto bekerja sama dengan Israel selama negara tersebut angkat kaki dari Gaza Palestina.

    Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerjasama Internasional, Sudarnoto Abdul Hakim mengemukakan pernyataan Presiden Prabowo tentang kesediaannya membuka hubungan diplomatik dengan Israel dengan syarat Palestina merdeka bisa dimengerti. 

    Namun, kata Sudarnoto, pembukaan UUD 1945 memang mengisyaratkan kuat bahwa Indonesia anti penjajahan dan membela negara manapun termasuk Pakestina yang terjajah. 

    “Jika Israel tidak lagi menjajah dan semua pasukan mundur dari Gaza, semua tanah yang telah direbut secara paksa oleh Israel dikembalikan, semua tawanan Palestina dilepas, maka tidak ada lagi alasan bagi Indonesia untuk membenci Israel,” tuturnya di Jakarta, Jumat (30/5).

    Dia berpandangan bahwa tujuan akhir dari Indonesia membela Palestina adalah kemerdekaan dan kedaulatan bangsa Palestina. 

    Namun, menurut Sudarnoto, ada catatan penting di balik apa yang telah disampaikan Presiden Prabowo soal hubungan diplomatik ini yaitu Israel harus dihukum sesuai dengan hukum internasional.

    “Lalu menangkap paksa Netanyahu karena telah melakukan kejahatan yang sangat mengerikan sebsgaimana yang telah diperintahkan ICC,” katanya.

    Maka dari itu, MUI mendorong pemerintah untuk bersama dengan Perancis dan semua negara pembela Palestina untuk memaksa Israel mundur dari semua wilayah Palestina, menghentikan genosida dan penjajahan, lalu menghukum Israel serta menangkap Netanyahu yang menjadi pelaku kejahatan perang.

    “MUI mendukung pemerintah karena  pemerintah mendukung Palestina dan tidak mendukung Israel karena Israel menjajah dan menghancurkan. Ini sejalan dengan hasil ijtimak ulama fatwa MUI,” ujarnya.

    Jangan Terburu-buru

    Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Djarot Saiful Hidayat merespons soal sikap Presiden Prabowo Subianto yang akan mengakui Israel jika Palestina merdeka.

    Menurut Djarot, sebaiknya Prabowo jangan terlalu terburu-buru membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Indonesia harus mengingat pembukaan UUD 1945 yang berbunyi bahwa kemerdekaan itu adalah hak setiap bangsa dan penjajahan di atas dunia harus dihapuskan.

    “Nah, kalau kita itu selalu berjuang untuk kemerdekaan Palestina dan sekarang Palestina masih terjajah, maka Palestina harus merdeka terlebih dahulu. Untuk kita misalnya membuka hubungan diplomatik dengan Israel, jangan terlalu buru-buru,” tegasnya seusai acara peringatan Hari Lahir Pancasila, di Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Minggu (1/6/2025).

    Keputusan Indonesia mau, lanjutnya, Palestina haruslah merdeka dan kemerdekaannya sebagai bangsa yang berdaulat harus juga diakui oleh setiap negara.

    “Sehingga kalau kita menjadikan hubungan diplomatik nanti dulu, sepanjang masih Palestina menjadi bangsa terjajah, tidak bisa. Karena itu bertentangan dengan undang-undang dasar,” tekan eks Wakil Gubernur Jakarta tersebut.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menegaskan posisi Indonesia yang konsisten mendukung solusi dua negara sebagai satu-satunya jalan menuju perdamaian yang adil dan abadi antara Palestina dan Israel.

    Dia juga menekankan pentingnya pengakuan terhadap hak-hak Israel sebagai negara yang berdaulat.

    Menurutnya, Indonesia memandang bahwa hanya penyelesaian Two State Solution, kemerdekaan bagi bangsa Palestina merupakan satu-satunya jalan untuk mencapai perdamaian yang benar.

    “Tapi di samping itu pun, saya tegaskan bahwa kita juga harus mengakui dan menjamin hak Israel untuk berdiri sebagai negara yang berdaulat dan negara yang harus juga diperhatikan dan dijamin keamanannya,” tegasnya usai melakukan pembicaraan bilateral dengan Presiden Prancis, Emmanuel Macron di ruang kredensial, Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (28/5/2025).

    Sebagai langkah konkret, Prabowo menyampaikan kesiapan Indonesia untuk mengakui Israel dan membuka hubungan diplomatik, dengan syarat bahwa Israel terlebih dahulu mengakui kemerdekaan Palestina. Selain itu, Indonesia juga siap mengirim pasukan perdamaian untuk membantu menjaga stabilitas di kawasan tersebut.

    “Kami juga menyampaikan bahwa Indonesia siap untuk menyumbang pasukan perdamaian di kawasan tersebut. Saya kira ini hal-hal yang penting yang kita sudah sampaikan,” pungkas Prabowo.

  • Pro Kontra Revisi KUHAP, Soal Penyidik hingga Isu Larangan Meliput Sidang

    Pro Kontra Revisi KUHAP, Soal Penyidik hingga Isu Larangan Meliput Sidang

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah dan DPR sedang membahas amandemen Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP. Perubahan KUHAP akan mengubah lanskap tata cara beracara termasuk proses pemidanaan dalam suatu perkara.

    Ketua DPR Puan Maharani menyebut parlemen tidak akan tergesa-gesa dalam membahas revisi KUHAP. Dia menjanjikan agar semua masukan dari seluruh elemen masyarakat turut didengar. 

    Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) itu mengatakan, legislator nantinya juga akan membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset setelah revisi KUHAP dituntaskan. 

    “Setelah itu baru kita akan masuk ke perampasan aset. Bagaimana selanjutnya, ya itu juga kita akan minta masukkan pandangan dari seluruhnya,” ungkapnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (7/5/2025).

    Sementara itu, pada Maret 2025 sebelumnya, Ketua Komisi III DPR Habiburokhman mengungkap pihaknya menargetkan bakal menuntaskan revisi KUHAP tidak melebihi waktu dua kali masa sidang.

    Komisi III DPR menargetkan pembahasan revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP tidak memakan waktu hingga melebihi dua masa sidang. 

    Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu menyebut, komisi hukum DPR optimistis pembahasan revisi KUHAP bisa dibahas tanpa waktu yang lama. Apalagi, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP yang baru bakal mulai berlaku pada 2 Januari 2026.

    “Kalau bisa ya jangan lebih dari dua kali masa sidang. Jadi kalau dua kali masa sidang Insyaallah sih siap ya teman-teman ya,” ujarnya di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (20/3/2025).

    Masukan KPK

    Adapun Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Johanis Tanak menyampaikan sejumlah masukan untuk Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP. 

    Lembaga antirasuah itu tetap berpedoman dengan KUHAP, meski juga berpegang kepada Undang-Undang (UU) No 19/2019 tentang KPK dengan azas lex specialis dalam melakukan penyelidikan, penyidikan hingga penuntutan. 

    Menurut Johanis, terdapat banyak hal yang perlu diperhatikan pada revisi KUHAP. Dia menyebut pedoman menyelenggarakan hukum acara pidana itu saat ini merupakan produk Orde Lama yang masih digunakan pada era pascareformasi. 

    “Sekarang ini dalam era reformasi perkembangan dari berbagai aspek kehidupan semakin meningkat, seiring dengan hal tersebut. Sudah saatnya kita mengubah UU KUHAP untuk mengikuti perkembangan zaman saat ini dan ke depan,” ujarnya kepada wartawan, dikutip Minggu (1/6/2025). 

    Johanis menyebut setidaknya ada lima aspek yang harus masuk ke dalam revisi. Pertama, syarat pendidikan minimal penyelidik dan penyidik. Pimpinan KPK berlatar belakang jaksa itu mengatakan ada ketimpangan syarat minimal pendidikan antara penyelidik dan penyidik dengan advokat, jaksa serta hakim. Penyelidik dan penyidik, yang biasanya berlatar belakang dari Kepolisian, tidak disarankan berpendidikan S1 Ilmu Hukum. 

    Oleh sebab itu, dia menilai penyelidik dan penyidik di berbagai lembaga penegak hukum harus berpendidikan serendah-rendahnya S1 Ilmu Hukum.

    “Sehingga seluruh aparat penegak hukum, berlatar belakang pendidikan S1 Ilmu Hukum. Saat ini Penyelidik dan Penyidik tidak disarankan berpendidikan S1 Ilmu Hukum, sedangkan Advokat, Jaksa dan Hakim sudah disyaratkan harus S1 Ilmu Hukum,” tuturnya.

    Kedua, menghilangkan penyidik pembantu. Ketiga, pengaturan yang jelas ihwal tenggang waktu penyidikan supaya ada kepastian hukum. 

    “Begitu juga halnya tenggang waktu proses pemeriksaan persidangan, harus diatur dengan jelas dan tegas agar ada kepastian hukum bagi pencari keadilan,” pesannya. 

    Keempat, pengaturan jelas dan tegas atas tenggan waktu penanganan perkara saat tahap penuntutan. Kelima, pengaturan mengenai perlindungan terhadap pelapor dugaan tindak pidana ke penegak hukum.

    “Dan lain-lain masih banyak lagi yang perlu diatur,” jelasnya.

    Sorotan AJI 

    Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Nany Afrida menyoroti ada usulan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang pihaknya anggap dapat menganggu kebebasan pers.

    Dia menyebut, pasal yang dimaksudnya adalah aturan yang membuat sidang pengadilan tertutup alias tidak ada liputan langsung atau jika ditayangkan harus ada izin dari ketua pengadilan terlebih dahulu.

    “Kita merasa itu mengganggu kerja-kerja pers yang harusnya transparan, kita harus tahu apa yang terjadi di dalam [persidangan],” katanya seusai menghadiri pertemuan dengan Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (8/4/2025).

    Sebab itu, Nany bersama anggota-anggota Koalisi Masyarakat Sipil untuk pembaruan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mendesak DPR untuk mencopot bahkan kalau bisa menghapuskan usulan tersebut.

    Menurut dia, sidang pengadilan seperti korupsi hingga pembunuhan berencana merupakan sebuah kepentingan umum, sehingga masyarakat berhak tahu proses persidangannya seperti apa.

    “Kecuali kalau seandainya pengadilan tentang kekerasan seksual itu mungkin tertutup dan kita kan punya etika soal itu. Aku rasa wartawan-wartawan pasti paham dan mereka pasti nggak akan meliput. Tapi yang berhubungan dengan kepentingan umum, ya pasti kita harus liput,” urainya.

    Sebelumnya, Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia Sura Advokat Indonesia (Peradi SAI), Juniver Girsang mengusulkan agar revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dimasukkan pasal soal tidak ada liputan langsung dalam proses persidangan..

    Juniver mengusulkan dalam Pasal 253 ayat 3 supaya ada penegasan dari makna publikasi proses persidangan. Menurut dia, harus ada pelarangan liputan langsung dalam persidangan dan ini perlu disetujui.

    “Kenapa ini harus kita setuju? Karena orang dalam persidangan pidana kalau di liputannya langsung, saksi-saksi bisa mendengar, bisa saling mempengaruhi, bisa nyontek, itu kita setuju itu,” ujarnya, di Gedung DPR RI pada Senin (23/3/2025).

  • Djarot PDIP Ingatkan Pancasila Bukan Hanya Jargon, tapi Jalan Perjuangan – Page 3

    Djarot PDIP Ingatkan Pancasila Bukan Hanya Jargon, tapi Jalan Perjuangan – Page 3

    Dia mengungkapkan, para kader PDIP harus mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Djarot mencontohkan salah satu wujud pengamalan tersebut adalah dengan melawan segala bentuk perilaku korupsi.

    “Mereka-mereka yang korupsi sampai miliaran dan puluhan miliar, bahkan ratusan miliar, itu adalah mereka-mereka bukan seorang Pancasilais. Dialah pengkhianat dari Pancasila. Mereka-mereka yang menguasai tambang beribu-ribu hektar dan menyengsarakan rakyat dan merusak lingkungan, itu adalah pengkhianat Pancasila. Maka itu juga harus kita lawan,” tegas Djarot.

    Dia menilai, saat ini masih banyak ketimpangan yang terjadi di tengah masyarakat. Hal inilah yang menjadi dasar dan semangat bagi kita untuk terus berjuang dengan mengaplikasikan Pancasila tersebut.

    “Pancasila itu bukan azimat, Pancasila itu bukan jargon. Pancasila itu harus diperjuangkan supaya menjadi realita. Itu yang diinginkan oleh Bung Karno,” jelasnya.

    “Akhirnya, saya menyampaikan dirgahayu Pancasila ke-80 tahun. Jaya dan abadilah Pancasila di bumi Indonesia untuk selama-lamanya,” pungkasnya.