Xcloud.id

partai: PDIP

  • PDIP Bakal Kaji Surat Usulan Pemakzulan Wapres Gibran dari Forum Purnawirawan TNI

    PDIP Bakal Kaji Surat Usulan Pemakzulan Wapres Gibran dari Forum Purnawirawan TNI

    Bisnis.com, JAKARTA — Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP), Said Abdullah ikut menyikapi surat yang dilayangkan Forum Purnawirawan TNI ke MPR dan DPR terkait usulan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

    Said menerangkan, surat yang dikirim tersebut akan melalui proses yang panjang dan para pimpinan DPR tentunya akan mengkaji terlebih dahulu.

    “Menurut hemat saya tidak ujuk-ujuk surat yang masuk itu langsung diproses, dirapim, dari rapim ke Bamus, tapi tentu pimpinan DPR akan mengkaji terlebih dahulu, karena pimpinan DPR alatnya banyak,” ujarnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (4/6/2025).

    Lebih lanjut, Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI ini meminta agar semua pihak menaati konstitusi yang berlaku saat ini. Menurutnya, saat ini hal yang mendesak disoroti justru tantangan negara ke depannya.

    “Sampai saat ini suara publik di DPR, kata pemakzulan itu kok masih asing? Karena apa, kondisi-kondisi objektif yang kita hadapi sekarang ini bukan selalu tak berkutat pada politik, tetapi tantangan kita ke depan,” katanya.

    Legislator PDIP ini menyebut ke depannya tantangan global geopolitik, proteksionisme atau deglobalisasi itu yang justru harus menjadi perhatian utama di Indonesia.

    “Daripada kita ini berkutat kepada hal-hal yang menurut hemat saya tanpa mendahului apa yang akan dilakukan oleh pimpinan DPR, kita bersabar saja. Bersabar, mari kita lihat perkembangannya seperti apa,” ucap Said.

    Lebih jauh, Said berharap agar pesan Presiden Prabowo pada hari lahir Pancasila yang mengajak seluruh bangsa untuk bersatu dapat diterapkan, karena tantangan bangsa ke depan tidaklah mudah.

    Sebelumnya, Sekjen DPR RI Indra Iskandar mengonfirmasi bahwa surat itu telah sampai ke Senayan. Surat itu juga telah diteruskan ke pimpinan MPR-DPR. 

    “Iya, benar kami sudah terima surat tersebut dan sudah kami teruskan ke pimpinan,” ujar Indra pada Selasa (3/6/2025).

    Berdasarkan salinan dokumen yang diperoleh Bisnis, surat itu bernomor 003/FPPTNI/V/2025 dan bertitimangsa Jakarta, 26 Mei 2025. Surat ditujukan kepada Ketua MPR RI dan Ketua DPR RI periode 2024—2029.

    Dalam argumentasi hukumnya, Forum Purnawirawan Prajurit TNI menilai bahwa pencalonan Gibran melanggar prinsip hukum, etika publik, dan konflik kepentingan. 

    Pasalnya, Gibran memperoleh tiket pencalonan melalui perubahan batas usia capres-cawapres berdasarkan Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023, yang dinilai melanggar UU Nomor 48/2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. 

    Proses itu dinilai cacat hukum karena Ketua Hakim MK yang memutuskan perkara adalah paman Gibran sendiri, yakni Anwar Usman. 

    “Dengan demikian, terbukti bahwa keputusan tersebut menunjukkan tidak independen karena adanya intervensi melalui relasi keluarga langsung (paman-keponakan) antara Ketua MK Anwar Usman dengan Sdr. Gibran Rakabuming Raka. Hal ini bertentangan dengan prinsip imparsialitas lembaga peradilan dan asas fair trial dalam hukum tata negara,” dikutip dari surat tersebut pada Rabu (4/6/2025).

  • Terima Surat Pemakzulan Gibran dari Forum Purnawirawan TNI, DPR Siap Ambil Keputusan di Rapat Paripurna

    Terima Surat Pemakzulan Gibran dari Forum Purnawirawan TNI, DPR Siap Ambil Keputusan di Rapat Paripurna

    GELORA.CO – Anggota Fraksi PDIP Andreas Hugo Pareira mengapresiasi surat dari Forum Purnawirawan TNI soal permintaan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

    Dia mengaku DPR RI sudah menerima surat permintaan pemakzulan itu.

    Anggota Komisi XIII DPR itu menilai surat tersebut patut diapresiasi karena merupakan bentuk perhatian para purnawirawan TNI kepada bangsa dan negara.

    “Surat dari forum purnawirawan TNI tentu patut diapresiasi karena bentuk perhatian dan tanggung jawab para senior bangsa yang telah berbuat dan mengabdi kepada bangsa dan negara,” ujar Andreas saat dihubungi, Selasa (4/6/2025).

    Andreas menjelaskan surat itu nantinya akan dibacakan dalam Rapat Paripurna DPR sekaligus pengambilan keputusan persetujuan.

    “Bahwa surat tersebut sebagaimana prosedurnya sesuai dengan UUD 1945 Pasal 7 akan dibacakan di Paripurna DPR,” ungkapnya.

    Jika usulan pemakzulan Gibran disetujui oleh 2/3 anggota DPR yang hadir, maka surat pemakzulan Gibran akan diteruskan ke Mahkamah Konstitusi (MK).

    “Untuk pemgambilan keputusan apabila dihadiri oleh 2/3 anggota DPR dan disetujui oleh 2/3 yang hadir, maka tahapan proses pemakzulan sesuai UUD 1945 Pasal 7 dimulai,” jelas Andreas.

    “Karena setelahnya DPR akan mengirim surat tersebut dengan pertimbangan-pertimbangannya kepada MK untuk diperiksa dan diputuskan apakah terjadi pelanggaran berat atau tidak,” sambungnya.

    Ketua Badan Pengkajian MPR RI ini menambahkan jika Rapat Paripurna DPR tidak dihadiri oleh 2/3 anggota dan dan tidak disetujui oleh 2/3 anggota, maka proses pemakzulan tidak dilanjutkan.

  • Gerindra: Belum Ada Kans PDIP Masuk Kabinet Prabowo

    Gerindra: Belum Ada Kans PDIP Masuk Kabinet Prabowo

    Jakarta, Beritasatu.com – Wakil Ketua DPR sekaligus Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, menyatakan hingga kini belum ada peluang bagi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) untuk bergabung dalam kabinet Prabowo Subianto.

    Pernyataan tersebut disampaikan Dasco menanggapi pertemuan antara Prabowo dan Presiden ke-5 Megawati Soekarnoputri, dalam acara peringatan Hari Lahir Pancasila yang digelar pada Senin (2/6/2025).

    Menurut Dasco, pertemuan itu tidak memiliki makna politik khusus. Ia menegaskan kehadiran Prabowo dalam acara tersebut merupakan bagian dari agenda kenegaraan yang telah diatur melalui Keputusan Presiden.

    “Karena memang ada Keppres untuk merayakan bersama, maka Presiden dengan senang hati hadir dan memberikan sambutan dalam acara tersebut,” kata Dasco kepada wartawan pada Rabu (4/6/2025).

    Dasco menilai suasana pertemuan tersebut berlangsung hangat. Ia juga menyoroti kehadiran Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, yang untuk pertama kalinya bertemu Megawati sejak Pemilu Presiden 2024.

    “Menurut saya, suasananya sangat baik,” ujar Dasco.

    Namun, saat ditanya mengenai kemungkinan PDIP bergabung dalam kabinet pemerintahan Prabowo-Gibran, Dasco menyebut hal tersebut belum menjadi pembahasan.

    “Sampai saat ini saya rasa belum ada pembicaraan apa pun. Rasanya terlalu jauh jika pertemuan saat Hari Lahir Pancasila langsung dikaitkan dengan isu koalisi atau pembagian kursi kabinet,” jelasnya.

    Dengan demikian, Dasco menegaskan peluang PDIP untuk masuk dalam Kabinet Merah Putih belum terbuka, setidaknya dalam waktu dekat.

  • Profil Rokhmin Dahuri, Mantan Menteri Kelautan Kini di Komisi IV DPR

    Profil Rokhmin Dahuri, Mantan Menteri Kelautan Kini di Komisi IV DPR

    Jakarta, Beritasatu.com – Rokhmin Dahuri, seorang tokoh ternama di bidang kelautan dan perikanan, kini menjabat sebagai anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) periode 2024–2029 dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

    Mewakili daerah pemilihan (dapil) Jawa Barat VIII (Kabupaten Cirebon, Kota Cirebon, dan Indramayu), dia aktif menyuarakan kebijakan yang mendukung pengembangan sektor kelautan, perikanan, dan ekonomi biru.

    Lantas, bagaimana sosok Rokhmin Dahuri? Berikut ini profil dan perjalanan kariernya.

    Profil Rokhmin Dahuri

    Rokhmin Dahuri lahir pada 16 November 1958 di Gebang, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Ia menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah di Cirebon sebelum melanjutkan studi di Institut Pertanian Bogor (IPB). Pada 1982, dia meraih gelar sarjana perikanan, diikuti gelar magister sains dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan pada 1986 dari IPB.

    Ia kemudian memperoleh gelar doktor dari Dalhousie University, Kanada, pada 1991, dengan fokus pada ekologi dan pengelolaan sumber daya wilayah pesisir dan laut.

    Karier profesional Rokhmin Dahuri dimulai sebagai peneliti dan dosen di IPB, dia dikenal sebagai ahli pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan. Pada 2001–2004, dia menjabat sebagai menteri kelautan dan perikanan dalam Kabinet Gotong Royong.

    Selama masa jabatannya, dia merumuskan kebijakan strategis untuk memajukan sektor kelautan dan perikanan nasional, termasuk pengembangan perikanan budidaya dan pemberdayaan nelayan.

    Setelah menyelesaikan tugas sebagai menteri, Rokhmin tetap aktif di dunia akademik dan organisasi. Ia menjabat sebagai ketua umum Masyarakat Akuakultur Indonesia (MAI) dan Gerakan Nelayan Tani Indonesia (GANTI), serta menjadi penasihat gubernur di beberapa provinsi untuk pembangunan kelautan dan perikanan. Penghargaan seperti Dosen Teladan I Tingkat Nasional (1995) dan Indonesian Development Award (1999) menjadi bukti dedikasinya.

    Pada Pemilu 2024, Rokhmin Dahuri terpilih sebagai anggota DPR dari PDIP untuk daerah pemilihan (dapil) Jawa Barat VIII dengan suara terbanyak di dapil tersebut. Resmi dilantik pada 1 Oktober 2024, dia bergabung dengan Komisi IV DPR, yang menangani isu pertanian, lingkungan hidup, kehutanan, dan perikanan.

    Dalam perannya, dia fokus pada peningkatan kesejahteraan nelayan kecil, pengembangan perikanan budi daya, dan peningkatan anggaran untuk Kementerian Kelautan dan Perikanan. Ia juga mendorong pengembangan industri bioteknologi kelautan dan ekonomi biru untuk memanfaatkan potensi sumber daya laut Indonesia secara berkelanjutan.

    Selain tugas legislatif, Rokhmin Dahuri menjabat sebagai rektor Universitas UMMI Bogor sejak Mei 2025. Ia berkomitmen menjadikan universitas ini sebagai kampus unggulan bertaraf internasional dengan fokus pada riset berkualitas, kolaborasi global, dan penguatan kurikulum berbasis inovasi serta kewirausahaan.

    Pengalaman akademik dan profesionalnya di bidang kelautan memperkuat kontribusinya dalam merumuskan kebijakan yang berpihak pada pembangunan maritim Indonesia.

    Dengan latar belakang akademik yang kuat dan pengalaman luas sebagai menteri serta anggota DPR, Rokhmin Dahuri terus berkontribusi pada kemajuan sektor kelautan dan perikanan Indonesia. Fokusnya pada ketahanan pangan laut, pemberdayaan nelayan, dan pengembangan ekonomi biru menunjukkan komitmennya untuk memajukan industri maritim secara berkelanjutan.

    Peran Rokhmin Dahuri di Komisi IV DPR dan dunia akademik memperkuat posisinya sebagai salah satu tokoh kunci dalam pembangunan nasional, khususnya di sektor kelautan dan perikanan.

  • Termasuk Naturalisasi-Pendidikan, Ini Ruang Lingkup Komisi X DPR RI

    Termasuk Naturalisasi-Pendidikan, Ini Ruang Lingkup Komisi X DPR RI

    Jakarta, Beritasatu.com – Komisi X DPR RI adalah salah satu dari 13 komisi di Dewan Perwakilan Rakyat yang memegang peranan penting dalam bidang pendidikan, olahraga, kebudayaan, riset, dan teknologi.

    Komisi ini juga terlibat dalam isu-isu nasional strategis seperti naturalisasi pemain sepak bola untuk memperkuat Timnas Indonesia, hingga polemik kebijakan Dedi Mulyadi soal masuk sekolah pukul 06.00 pagi yang menimbulkan pro dan kontra di masyarakat.

    Dalam hal ini, Komisi X turut mengawasi dan memberikan masukan kepada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi agar kebijakan pendidikan tetap berpihak pada kepentingan peserta didik dan memperhatikan aspek psikologis, kesehatan, serta efektivitas proses belajar mengajar.

    Apa Saja Tugas dan Lingkup Kerja Komisi X DPR RI?

    Komisi X DPR RI bertugas di empat sektor utama:

    1. Pendidikan

    Bertanggung jawab atas pengawasan dan perumusan kebijakan pendidikan nasional dari tingkat dasar hingga tinggi, termasuk mendorong pemerataan akses pendidikan dan kualitas pembelajaran.

    2. Olahraga

    Mengembangkan kebijakan olahraga nasional, termasuk dukungan terhadap prestasi atlet dan pembinaan olahraga di semua level.

    3. Sains dan Teknologi

    Mendorong inovasi dan penguatan kapasitas riset nasional melalui kemitraan dengan lembaga-lembaga seperti BRIN.

    Siapa Saja Mitra Strategis Komisi X?

    Dalam menjalankan tugasnya, Komisi X bermitra dengan berbagai kementerian dan lembaga negara:

    Kementerian Pendidikan Dasar dan MenengahKementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan TeknologiKementerian KebudayaanKementerian Pemuda dan OlahragaPerpustakaan Nasional (Perpusnas)Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)Badan Pusat Statistik (BPS)Inilah Jajaran Pimpinan dan Anggota Komisi X DPR RI (2024-2029)

    Komisi X terdiri dari para anggota legislatif dari berbagai fraksi:

    Pimpinan Komisi X

    Ketua: Hetifah Sjaifudian (Fraksi Golkar)Wakil ketua: Maria Yohana Esti Wijayati (Fraksi PDIP)Wakil ketua: Himmatul Aliyah (Fraksi Gerindra)Wakil ketua: Lalu Hadrian Irfani (Fraksi PKB)

    Daftar Anggota Komisi X DPR RI

    Fraksi PDIPSofyan Tan (Sumatera Utara I)Nyoman Parta (Bali)Puti Guntur Soekarno (Jawa Timur I)Mercy Chriesty Barends (Maluku)Bonnie Triyana (Banten I)Once Mekel (DKI Jakarta II)Denny ‘Cagur’ Wahyudi (Jawa Barat II)Fraksi GolkarMuhamad Nur Purnamasidi (Jawa Timur IV)Ferdiansyah (Jawa Barat XI)Karmila Sari (Riau I)Adde Rosi Khoerunnisa (Banten I)Agung Widyantoro (Jawa Tengah IX)Juliyatmono (Jawa Tengah IV)Fraksi Partai GerindraAli Zamroni (Banten I)La Tinro La Tunrung (Sulawesi Selatan III)Ruby Chairani Syiffadia (Lampung I)Melliana Cessy Goeslaw (Jawa Barat I)Ahmad Dhani Prasetyo (Jawa Timur I)Muhammad Kadafi (Lampung I)Andi Muawiyah Ramly (Sulawesi Selatan II)Syarief Muhammad (Jawa Barat I)Dedi Wahidi (Jawa Barat VIII)Fraksi Partai NasDemRatih Megasari Singkarru (Sulawesi Barat)Lestari Moerdijat (Jawa Tengah II)Eva Stevany Rataba (Sulawesi Selatan III)Furtasan Ali Yusuf (Banten II)Lita Machfud Arifin (Jawa Timur I)Nilam Sari Lawira (Sulawesi Tengah)Fraksi PKSLedia Hanifa (Jawa Barat I)Gamal Albinsaid (Jawa Timur V)Mohd Iqbal Romzi (Sumatera Selatan I)Fraksi PANDewi Coryati (Bengkulu)Muslimin Bando (Sulawesi Selatan III)Verrell Bramasta (Jawa Barat VII)Hoerudin Amin (Jawa Barat XI)Fraksi Partai DemokratAnita Jacoba Gah (Nusa Tenggara Timur II)Bramantyo Suwondo (Jawa Tengah VI)Sabam Sinaga (Sumatera Utara II)

    Keberagaman latar belakang para anggota Komisi X menunjukkan representasi masyarakat dari berbagai profesi dan daerah pemilihan di Indonesia.

    Apa Saja yang Diperjuangkan Komisi X?

    Naturalisasi Pemain Timnas: Fokus Baru Komisi X

    Komisi X turut andil dalam proses naturalisasi pemain keturunan untuk memperkuat Timnas Indonesia. Baru-baru ini, mereka menyetujui naturalisasi tiga pemain baru, yakni: Joey Pelupessy, Emil Audero, dan Dean James.

    Ketua Komisi X, Lalu Hadrian Irfani, menyatakan ketiganya memiliki pengalaman bermain di level Eropa. Namun, anggota Fraksi Gerindra, Ahmad Dhani, mengingatkan agar naturalisasi dilakukan secara selektif dan mempertimbangkan potensi dari wilayah Asia atau Afrika.

    Isu Pendidikan Terkini: Jam Masuk Sekolah dan Pendidikan Gratis

    Komisi X menanggapi wacana masuk sekolah pukul 06.00 WIB yang diusulkan oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi. Wakil Ketua Komisi X, Lalu Hadrian Irfani, menilai kebijakan itu berpotensi menimbulkan tekanan psikologis pada siswa dan harus dikaji secara akademik.

    Komisi ini juga mendorong implementasi putusan Mahkamah Konstitusi yang menegaskan hak pendidikan gratis bagi siswa di sekolah negeri dan swasta, demi pemerataan akses pendidikan.

    Komisi X DPR RI memegang peran strategis dalam pembangunan bangsa melalui sektor pendidikan, olahraga, riset, dan kebudayaan. Keterlibatannya dalam isu-isu seperti naturalisasi pemain timnas dan kebijakan pendidikan menunjukkan komitmen mereka dalam menjawab kebutuhan masyarakat.

  • Respons PDIP Usai DPR Terima Surat Usulan Pemakzulan Gibran dari Forum Purnawirawan TNI

    Respons PDIP Usai DPR Terima Surat Usulan Pemakzulan Gibran dari Forum Purnawirawan TNI

    Bisnis.com, JAKARTA — Anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) Andreas Hugo Pareira merespons surat Forum Purnawirawan Prajurit TNI soal usulan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, yang kini sudah dikirimkan ke MPR dan DPR.

    Menurut dia, surat dari forum purnawirawan TNI tersebut patut diapresiasi sebagai bentuk perhatian dari mereka terhadap bangsa Indonesia.

    “Surat dari forum purnawirawan TNI tentu patut diapresiasi karena bentuk perhatian dan tanggung jawab para senior bangsa yang telah berbuat dan mengabdi kepada bangsa dan negara,” ujarnya saat dikonfirmasi Bisnis, Rabu (4/6/2025).

    Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI ini melanjutkan, surat tersebut akan ditindaklanjuti sesuai dengan amanat Pasal 7 UUD 1945 yang berisikan surat akan dibacakan di Rapat Paripurna DPR.

    Sementara itu, lanjutnya, untuk pengambilan keputusan dapat dilakukan apabila rapat dihadiri oleh 2/3 anggota DPR dan disetujui oleh 2/3 anggota yang hadir.

    “Maka tahapan proses pemakzulan sesuai UUD 1945 Pasal 7 dimulai, karena setelahnya DPR akan mengirim surat tersebut dengan pertimbangan-pertimbangannya kepada MK untuk diperiksa dan diputuskan apakah terjadi pelanggaran berat atau tidak,” terangnya.

    Legislator PDIP ini juga menjelaskan bilamana nantinya rapat tidak dihadiri oleh 2/3 anggota DPR dan juga tidak disetujui 2/3 yang hadir, maka usulan pemakzulan Wapres Gibran tidak bisa diproses.

    “Kalau pada tahap awal di DPR tidak dihadiri oleh 2/3 dan dan tidak disetujui oleh 2/3 maka proses penakzulan tidak dilanjutkan,” tandasnya.

    Diberitakan sebelumnya, Forum Purnawirawan Prajurit TNI mengirimkan surat usulan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan telah resmi sampai ke meja Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). 

    Sekjen DPR RI Indra Iskandar mengonfirmasi bahwa surat itu telah sampai ke Senayan. Surat itu juga telah diteruskan ke pimpinan MPR-DPR. 

    “Iya, benar kami sudah terima surat tersebut dan sudah kami teruskan ke pimpinan,” ujar Indra pada Selasa (3/6/2025).

    Berdasarkan salinan dokumen yang diperoleh Bisnis, surat itu bernomor 003/FPPTNI/V/2025 dan bertitimangsa Jakarta, 26 Mei 2025. Surat ditujukan kepada Ketua MPR RI dan Ketua DPR RI periode 2024—2029.

    Dalam argumentasi hukumnya, Forum Purnawirawan Prajurit TNI menilai bahwa pencalonan Gibran melanggar prinsip hukum, etika publik, dan konflik kepentingan.

    Pasalnya, Gibran memperoleh tiket pencalonan melalui perubahan batas usia capres-cawapres berdasarkan Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023, yang dinilai melanggar UU Nomor 48/2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. 

    Proses itu dinilai cacat hukum karena Ketua Hakim MK yang memutuskan perkara adalah paman Gibran sendiri, yakni Anwar Usman. 

    “Dengan demikian, terbukti bahwa keputusan tersebut menunjukkan tidak independen karena adanya intervensi melalui relasi keluarga langsung (paman-keponakan) antara Ketua MK Anwar Usman dengan Sdr. Gibran Rakabuming Raka. Hal ini bertentangan dengan prinsip imparsialitas lembaga peradilan dan asas fair trial dalam hukum tata negara,” dikutip dari surat tersebut pada Rabu (4/6/2025).

  • Bulan Bung Karno, Achmad Hidayat Ajak Kibarkan Bendera PDIP di Kota Kelahiran Sang Putra Fajar

    Bulan Bung Karno, Achmad Hidayat Ajak Kibarkan Bendera PDIP di Kota Kelahiran Sang Putra Fajar

    Surabaya (beritajatim.com) – Memasuki Bulan Bung Karno, kader PDI Perjuangan Surabaya, Achmad Hidayat mengajak untuk mengibarkan bendera partai di berbagai titik kampung dan pemukiman warga. Langkah ini dimaksudkan sebagai tetenger atau simbol komitmen ideologis sekaligus penghormatan terhadap Presiden Pertama RI, Ir. Soekarno, yang lahir di Kota Pahlawan.

    Achmad menegaskan bahwa Surabaya memiliki nilai historis dan tanggung jawab moral dalam menjaga semangat dan ajaran Bung Karno. Menurutnya, momentum Bulan Bung Karno harus dimaknai sebagai penguatan identitas ideologis partai dan refleksi terhadap perjuangan kemerdekaan yang digagas Sang Proklamator.

    “Surabaya adalah kota kelahiran Sang Putra Fajar. Sudah menjadi kewajiban kita sebagai kader untuk menghidupkan ajaran Bung Karno, terutama di bulan Juni ini yang penuh makna sejarah dan ideologi,” ujar Achmad Hidayat, Selasa (3/6/2025).

    Mantan aktivis GMNI ini menjelaskan, pengibaran bendera PDI Perjuangan di kampung-kampung bukan hanya simbolisasi partai, tapi bentuk dari konsolidasi struktural dan penyadaran politik rakyat. Achmad juga menyebut pentingnya kader terus membumikan nilai-nilai Pancasila dan semangat gotong royong di tengah masyarakat.

    “Mengibarkan bendera partai di Bulan Bung Karno adalah bentuk pengingat bahwa kita hadir dan bekerja untuk rakyat. Ini bukan sekadar rutinitas partai, tapi bagian dari komitmen ideologis yang tak boleh pudar,” katanya.

    Selain itu, Achmad mengajak seluruh kader untuk menjadikan Bulan Bung Karno sebagai momen konsolidasi total, baik di level struktural maupun ideologis. Dia mengingatkan bahwa menjelang kongres partai, seluruh elemen harus solid dan setia terhadap garis perjuangan partai.

    “Konsolidasi tak cukup hanya di atas kertas. Kita harus menunjukkan bahwa kader di akar rumput siap melanjutkan perjuangan Bung Karno. Surabaya harus jadi pusat semangat nasionalisme yang menyala-nyala,” tegasnya.

    Sebagai bagian dari rangkaian Bulan Bung Karno, PDI Perjuangan Surabaya juga akan menggelar kegiatan sosial, ziarah ke makam tokoh-tokoh pejuang, serta diskusi kebangsaan bersama pemuda dan mahasiswa. Achmad berharap kegiatan ini bisa menjadi ruang pembelajaran ideologis sekaligus memperkuat kedekatan partai dengan masyarakat.

    “Bung Karno pernah bilang, warisi apinya, jangan abunya. Maka tugas kita adalah memastikan bahwa api perjuangan itu terus menyala di kota tempat beliau dilahirkan,” pungkas Achmad.[asg/kun]

  • Kata Istana soal Isu Megawati Tak Sapa Gibran di Upacara Hari Lahir Pancasila

    Kata Istana soal Isu Megawati Tak Sapa Gibran di Upacara Hari Lahir Pancasila

    GELORA.CO – Kepala Presidential Communication Office (PCO) Hasan Nasbi merespons soal isu Presiden ke-5 RI sekaligus Ketua Dewan Pengarah BPIP Megawati Soekarnoputri, yang diduga tak mengajak ngobrol Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Upacara Hari Lahir Pancasila.

    Menurutnya, isu tersebut lebih kepada gosip belaka saja. 

    “Lebih ke gosip aja. Jadi kita tidak bergosip kali ini,” kata Hasan di kantornya, Selasa (3/6).

    Sebelum upacara Hari Lahir Pancasila dimulai, para tamu undangan menunggu di holding room Gedung Pancasila, Senin (2/6).

    Pada momen itu, nampak Gibran duduk berhadapan dengan Megawati. Tidak tahu persis apa yang dibicarakan Gibran dan Megawati dalam momen itu. 

    Setelah upacara berlangsung, Muzani sempat mengungkapkan ada interaksi antara Ketum PDIP dan mantan anggotanya itu.

    “Iya, bertanya, (Wapres) menanyakan kesehatan Ibu, segala macam,” kata Muzani kepada wartawan di Gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri.

  • 6 Respons Mulai Pengamat, PDIP, Golkar hingga Gerindra Terkait Pertemuan Prabowo-Megawati – Page 3

    6 Respons Mulai Pengamat, PDIP, Golkar hingga Gerindra Terkait Pertemuan Prabowo-Megawati – Page 3

    Presiden Prabowo Subianto memimpin Upacara Hari Lahir Pancasila di Gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri, Senin 2 Juni 2025. Hadir pula Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Megawati Soekarnoputri.

    Menurut Ketua DPP PDI Perjuangan, Said Abdullah, kehadiran keduanya merupakan wujud sikap kenegarawanan.

    “Kita semua tahu Ibu Mega dan Pak Prabowo bersahabat sejak lama. Hubungan beliau berdua terajut dengan baik sejak lama, baik dalam konteks politik, apalagi dalam urusan strategis, menyangkut ideologi negara Pancasila,” kata Said Abdullah, Senin 2 Juni 2025..

    Apalagi, beberapa waktu sebelumnya, Presiden Prabowo juga berkunjung silaturahmi ke rumah Ibu Mega di Menteng, Jakarta Pusat.

    “Kita patut junjung tinggi jiwa penghormatan yang diberikan oleh Presiden Prabowo kepada tokoh tokoh bangsa. Sebelumnya beliau juga berkunjung ke kediaman para pemimpin negara. Saya kira ini modal penting bagi pemerintah kedepan untuk membangun stabilitas politik dan melaksanakan pembangunan,” ucap Said.

    Said Adbullah melanjutkan, dalam pidatonya, Presiden Prabowo menyebut Megawati paling awal dalam sambutannya, sebelum menyebut tokoh tokoh lainnya.

    “Sangat terlihat Presiden Prabowo memberi tempat terhormat kepada Ibu Mega, baik selaku Presiden kelima, maupun sebagai Ketua Dewan Pengarah BPIP. Saya kira ini melampaui hubungan urusan pragmatis politik,” kata dia.

    Presiden Prabowo, kata dia, juga menegaskan bahwa pentingnya kita sebagai bangsa untuk bersatu, agar menjadi bangsa yang kuat, menghadapi berbagai tantangan kebangsaan dan kenegaraan yang tidak mudah.

    “Dan saya kira Ibu Mega menyambut baik gagasan dan pikiran pikiran Presiden Prabowo dalam peringatan Hari lahir Pancasila ini. Ibu Mega dan Presiden Prabowo saya kira juga melanjutkan tradisi dari para pemimpin bangsa sebelumnya,” ucap Said Abdullah.

    Said Abdullah mengatakan, dulu banyak tokoh tokoh politik bangsa yang berbeda haluan politik, berbeda dalam menempuh jalan kebijakan, namun mereka semua bisa berhubungan baik, menjaga silaturahmi, bahkan saling tunjuk untuk menjadi imam salat berjamaah bersama.

    “Kita juga teringat bagaimana Buya Hamka menjadi imam sholat jenazah Presiden Soekarno, padahal hubungan mereka berdua cukup keras dalam soal politik,” tandas Said.

    PDI Perjuangan sendiri mentradisikan Bulan Juni sebagai Bulan Bung Karno, bulan dimana Bung Karno membacakan naskah pidato Pancasila untuk pertama kalinya pada 1 Juni 1945, pada tanggal 6 Juni 1901 Bung Karno dilahirkan dan 21 Juni 1970 Bung Karno wafat.

    Bagi PDI Perjuangan Bulan Juni adalah bulan yang spesial, bulan yang menyejarah atas lahirnya ideologi dan pemimpin besar bangsa dan negara ini.

    “Dan sebagai tokoh yang sama sama nasionalistis, Ibu Mega dan Presiden Prabowo tentu tersambung secara batiniah, terutama atas panggilan sejarah, dan kebutuhan masa depan Indonesia. Hal hal seperti ini hanya bisa dimaknai dan dipahami oleh mereka yang memang sudah zuhud dalam berbangsa dan bernegara. Sehingga cara pandang kita tidak semata politik lahiriah yang cenderung naik turun, dinamis,” pungkas Said Abdullah.

     

  • Legislator Soroti Kasus Ayam Goreng Widuran: Lemahnya Sistem Pengawasan

    Legislator Soroti Kasus Ayam Goreng Widuran: Lemahnya Sistem Pengawasan

    Jakarta –

    Anggota Komisi VI DPR RI Mufti Anam menyoroti kasus restoran legendaris ayam Goreng Widuran di Solo yang baru-baru ini viral disebut non-halal. Ia menilai kasus ini bukan sekedar kelalaian, tetapi kelengahan dalam pelabelan produk.

    “Kami menilai kasus ini tidak dapat disederhanakan sebagai kesalahan komunikasi atau kelalaian belaka. Ini merupakan cerminan dari lemahnya sistem pengawasan terhadap pelabelan produk konsumsi di Indonesia, dan perlu ditindaklanjuti secara serius oleh instansi terkait,” kata Mufti Anam kepada wartawan, Selasa (3/6/2025).

    Mufti pun berpandangan restoran Ayam Goreng Widuran memiliki tanggung jawab terhadap transparansi informasi, terlebih telah beroperasi lebih dari 50 tahun. Menurutnya, praktik usaha yang tidak jujur merugikan pelaku usaha lain yang patuh pada aturan dan etika dagang.

    “Label halal maupun non-halal bukan sekadar simbol. Ini menyangkut keyakinan, etika konsumsi, dan hak dasar setiap warga negara untuk mendapatkan informasi yang jujur tentang apa yang mereka konsumsi,” ujar Mufti.

    “Ketika informasi kehalalan itu disembunyikan dengan sengaja atau tidak, maka ini merupakan bentuk pengabaian terhadap hak konsumen,” tambahnya.

    Mufti pun menegaskan bahwa sistem pengawasan yang lemah berpotensi menciptakan iklim persaingan usaha yang timpang. Ia khawatir kuliner lain yang jujur mencantumkan label halal atau non-halal justru dipertanyakan oleh publik.

    Legislator PDIP ini menilai ada celah dalam sistem pengawasan pelabelan halal dari kasus Ayam Widuran. Ia ingin adanya evaluasi perbaikan ke depan.

    “Abainya stakeholder yang bertanggung jawab untuk memastikan rumah makan mencantumkan keterangan label halal tidak boleh terjadi lagi,” ucap Mufti.

    Lebih lanjut, Mufti mendesak adanya penjelasan resmi dari kementerian dan lembaga terkait, termasuk melakukan evaluasi atas mekanisme pengawasan yang telah berjalan. Ia berharap kepercayaan publik tak dikesampingkan begitu saja.

    “Jika diperlukan, revisi regulasi yang masih abu-abu demi memperkuat perlindungan konsumen. Kasus ini harus menjadi momentum perbaikan, bukan sekadar sensasi sesaat,” jelas Mufti.

    “Kepercayaan publik adalah modal utama industri kuliner nasional. Dan kepercayaan itu hanya bisa dibangun dengan kejujuran dan keterbukaan,” imbuhnya.

    (dwr/lir)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini