Xcloud.id

partai: PDIP

  • Ganjar Bicara Kans Pertemuan Lanjutan Prabowo-Megawati: Nasgor Belum Dimakan

    Ganjar Bicara Kans Pertemuan Lanjutan Prabowo-Megawati: Nasgor Belum Dimakan

    Jakarta –

    Ketua DPP PDIP sekaligus mantan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo bicara kans pertemuan lanjutan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri dengan Presiden Prabowo Subianto. Ganjar mengatakan kemungkinan pertemuan itu ada, namun waktu Megawati dan Prabowo yang masih sibuk.

    “Mungkin, karena apa namanya, nasi gorengnya belum dimakan gitu. Nanti kalau nasi gorengnya sudah dimakan, berarti akan ada pertemuan, kan satu berharap dimasakan nasi goreng, satu sudah menyiapkan bumbunya untuk dimasak kan. Cuman momentumnya saja, karena kedua beliau masih sibuk,” ujarnya.

    Ganjar mengaku belum tahu pesan ‘rahasia’ yang disampaikan Ketua Harian Partai Gerindra Dasco saat bertemu Megawati. Dia menegaskan PDIP selalu punya sikap dan mendukung apa yang baik dari Pemerintah.

    “Kita positif saja kan, kasih kesempatan Pemerintah ini memimpin. Baik pasti kita dukung, kurang pasti kita koreksi, gitu kan. Maka kita, kalau lah kemudian ada statement keras, itulah rasa cinta kita pada bangsa ini dan pada Pemerintah ini,” ujarnya.

    Sebelumnya, Sufmi Dasco Ahmad bertemu Megawati beberapa hari lalu. Dasco mengungkapkan isi pertemuan dengan Megawati di kediaman Presiden ke-5 RI itu.

    Berdasarkan Instagram atau IG resmi Dasco, Kamis (5/6/2025), ada 3 foto yang menggambarkan momen pertemuan di Jalan Teuku Umar, Menteng, itu. Foto pertama menampilkan Dasco sedang mendengarkan Megawati yang tampak menyampaikan sesuatu. Di tengah Dasco dan Megawati, ada Ketua DPR RI Puan Maharani.

    Foto kedua menampilkan beberapa tokoh yang juga ikut dalam pertemuan di rumah Megawati. Selain tuan rumah, Puan dan juga Dasco, ada juga Mensesneg Prasetyo Hadi, eks Menkum HAM Yasonna Laoly, dan Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah.

    Megawati, Puan, Dasco dan Prasetyo juga mengambil sesi foto bersama dengan Megawati tersenyum di sebelah Dasco.

    “Diterima langsung oleh Presiden Indonesia ke-5 Ibu Megawati Soekarnoputri di kediamannya beberapa hari lalu,” kata Dasco.

    Dasco menjabarkan isi pembicaraan di rumah Megawati itu. Dasco menyebut dirinya mendapatkan masukan demi kepentingan bangsa dan negara yang saat ini dipimpin Presiden Prabowo Subianto.

    “Saya mendapatkan wejangan dan masukan demi kepentingan bangsa dan negara saat ini di bawah kepemimpinan Pak Prabowo,” kata Dasco.

    “Yang masih nanya terus tuh tahu nggak sopo? Rahasia ya. Siapa? Hayo, Presiden bolak-balik nanya ‘Kapan aku dibikinin nasi goreng Mbak ya’. Yo Presiden sopo yo? Terang aja dah,” ujar Megawati saat acara Trisakti Tourism Award, Grand Sahid Jaya Hotel, Jakarta, Kamis (8/5).

    Prasetyo Hadi mengatakan Prabowo memang merindukan nasi goreng buatan Megawati. Prasetyo pun membuka peluang keduanya akan bertemu lagi.

    (mib/aud)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Jokowi Sebut Gibran Sah jadi Wapres, Said Didu Terbahak

    Jokowi Sebut Gibran Sah jadi Wapres, Said Didu Terbahak

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Isu pemakzulan Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden (Wapres) kian hangat dibicarakan belakangan ini.

    Mulai dari kemesraan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri dengan Jenderal TNI (Purn) Try Sutrisno pada upacara peringatan Hari Lahir Pancasila, hingga pernyataan terbaru Jokowi.

    Jokowi, ayah Gibran yang merupakan Presiden ke-7 Indonesia mengatakan, Indonesia sebuah negara yang memiliki sistem, jadi tidak patut untuk mengusik posisi putra sulungnya.

    Menanggapi hal tersebut, mantan Sekretaris BUMN, Muhammad Said Didu, termehek-mehek.

    Pria kelahiran Pinrang, Sulsel, ini sontak mengingatkan bagaimana Jokowi bersama kroni-kroninya berupaya meloloskan Gibran.

    “Hahaha yang masuk lewat perubahan konstitusi hanya Wapres,” kata Said Didu di X @msaid_didu (7/6/2025).

    Said Didu bilang, segala aturan yang berpotensi menghalangi jalan Jokowi meloloskan anaknya diubah.

    “Kalau gak sesuai kepentingan sistem kau ubah,” tandasnya.

    Sebelumnya, Jokowi akhirnya menanggapi wacana pemakzulan terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, putranya sendiri, yang diusulkan oleh Forum Purnawirawan TNI.

    Forum tersebut sebelumnya telah mengirim surat resmi kepada DPR dan MPR RI guna menyampaikan usulan pemakzulan Gibran.

    Jokowi menegaskan bahwa Indonesia adalah negara besar dengan sistem ketatanegaraan yang harus dihormati dan dijalankan sebagaimana mestinya.

    “Negara ini kan negara besar yang memiliki sistem ketatanegaraan, ya diikuti saja proses sesuai sistem ketatanegaraan kita,” ujarnya dikutip pada Sabtu (7/6/2025).

  • Kemarin, Prabowo undang timnas hingga peta politik usai Dasco temui PDIP

    Kemarin, Prabowo undang timnas hingga peta politik usai Dasco temui PDIP

    Jakarta (ANTARA) – ​​​​​​Berbagai peristiwa politik kemarin yang menjadi sorotan, di antaranya Presiden Prabowo Subianto mengundang para pemain tim nasional sepak bola Indonesia ke kediamannya hingga peta politik usai Ketua Harian Gerindra temui petinggi PDIP.

    Berikut rangkuman ANTARA untuk berita politik kemarin yang menarik untuk kembali dibaca:

    Prabowo undang Ole Romeny cs hingga Patrick Kluivert makan siang di kediaman pribadi

    Presiden Prabowo Subianto mengundang para pemain Tim Nasional (Timnas) Sepak bola Indonesia mulai dari Ole Romeny, Jay Idzes, Justin Hubner hingga sang pelatih Patrick Kluivert makan siang di kediaman pribadi di Jalan Kertanegara No. 4, Jakarta Selatan, Jumat.

    Pemain Timnas tiba di Kertanegara sekitar pukul 13.20 WIB dengan menggunakan bus merah bertuliskan Indonesia dan lambang PSSI.

    Saat tiba, satu per satu pemain yang mengenakan jaket dan training merah mulai keluar dari bus, diawali kapten timnas Jay Idzes, Ole Romeny, Justin Hubner, Joey Pelupessy, Marselino Ferdinan hingga Ricky Kambuaya.

    Baca selengkapnya di sini.

    Arus Bawah Prabowo apresiasi pemerintah tangani isu tambang Raja Ampat

    Relawan Arus Bawah Prabowo (ABP) mengapresiasi respons cepat yang ditunjukkan oleh Pemerintah dalam menangani polemik terkait dengan dugaan aktivitas pertambangan nikel di wilayah Raja Ampat, Papua Barat Daya.

    Sekretaris Jenderal ABP Ary Nugroho menilai langkah cepat itu sebagai bentuk kepedulian dan keseriusan Pemerintah dalam menjaga kelestarian lingkungan serta merespons aspirasi masyarakat.

    “Ini menunjukkan keberpihakan pada kelestarian lingkungan dan aspirasi rakyat. Raja Ampat adalah aset bangsa yang harus kita jaga bersama,” ujar Ary dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat.

    Baca selengkapnya di sini.

    Erick Thohir: Bantuan Pemerintah untuk sepak bola nasional luar biasa

    Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) Erick Thohir menyebut bahwa bantuan Pemerintah untuk sepak bola nasional luar biasa.

    Erick, saat wawancara cegat di kediaman pribadi Presiden Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara Nomor 4, Jakarta, Jumat, mengatakan bahwa Pemerintah telah memberikan bantuan sekitar Rp200 miliar per tahun untuk mendukung sepak bola di Indonesia.

    “Pemerintah sudah bantu sepak bola nasional hampir 200 miliar per tahun. Jadi itu angka yang luar biasa,” ucap Erick di pelataran depan kediaman pribadi Presiden Prabowo selepas acara jamuan makan siang bersama Timnas Sepak Bola Indonesia.

    Baca selengkapnya di sini.

    Menteri Kebudayaan sebut Gua purba di Indonesia terancam tambang

    Menteri Kebudayaan Fadli Zon menyebut gua-gua purba yang tersebar di berbagai daerah Indonesia terancam aktivitas tambang di sekitar situs-situs bersejarah tersebut.

    Oleh karena itu, Fadli melanjutkan Kementerian Kebudayaan saat ini mengkaji sekaligus memetakan gua-gua purba yang kelestariannnya terancam oleh aktivitas tambang, termasuk yang ada di Sulawesi dan Kalimantan.

    “Di Kalimantan, ada penambangan-penambangan itu yang mengancam gua-gua purba yang di dalamnya ada lukisan-lukisan purba yang umurnya puluhan ribu tahun. (Tambang, red.) ini juga sangat membahayakan,” kata Fadli menjawab pertanyaan wartawan pada sela-sela kegiatannya saat dia ditemui di Jakarta, Jumat.

    Baca selengkapnya di sini.

    Analis: Peta politik PDIP masih sama usai Dasco bertemu Megawati

    Analis komunikasi politik dari Universitas Paramadina Hendri Satrio (Hensa) menilai arah peta politik PDI Perjuangan masih akan tetap mendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto di luar kabinet, usai pertemuan Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

    Dia menilai pertemuan tersebut tak ubahnya upaya Presiden Prabowo untuk merangkul semua elemen, di samping menyampaikan pesan khusus Prabowo kepada Megawati.

    “Menurut saya masih sama saja, mendukung pemerintahan Pak Prabowo tidak harus masuk ke kabinet,” kata Adi kepada ANTARA di Jakarta, Jumat.

    Baca selengkapnya di sini.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

  • 26 tahun silam kali pertama Pemilu digelar di Era Reformasi diikuti 48 Partai

    26 tahun silam kali pertama Pemilu digelar di Era Reformasi diikuti 48 Partai

    07 Juni 1999: 26 tahun silam kali pertama Pemilu digelar di Era Reformasi diikuti 48 Partai

    07 Juni 1999: 26 tahun silam kali pertama Pemilu digelar di Era Reformasi diikuti 48 Partai
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Sabtu, 07 Juni 2025 – 06:19 WIB

    Elshinta.com – Tepat hari ini, 7 Juni 1999 atau 26 tahun silam, untuk pertama kalinya Pemilihan Umum atau Pemilu digelar di Era Reformasi. Hasil Pemilu 1997, yang dimenangkan Partai Golkar, dipandang tak memiliki legitimasi setelah Presiden Soeharto lengser. Oleh sebab itu, Pemilu berikutnya yang mestinya dilaksanakan pada 2002, kemudian dipercepat.

    Pemilu 1999 merupakan Pemilu yang diselenggarakan secara serentak untuk memilih 462 anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi maupun DPRD Kabupaten/Kota se-Indonesia untuk periode 1999-2004. Selain tercacat sebagai Pemilu kali pertama setelah runtuhnya Orde Baru, Pemilu 7 Juni 1999 juga merupakan terakhir kalinya diikuti oleh Timor Timur.

    Adapun Pemilu 7 Juni 1999 digelar dengan sistem perwakilan berimbang dengan stelsel daftar. Sistem yang dipakai didasarkan pada sistem proporsional tertutup di tingkat provinsi. Di tiap-tiap provinsi, partai-partai diberikan kursi sebanding dengan porsi suara mereka. Jawa Timur memiliki jumlah kursi terbanyak, yaitu 82 kursi. Sementara yang terendah yaitu Bengkulu dan Timor Timur dengan masing-masing empat kursi.

    Jumlah peserta Pemilu 7 Juni 1999 lumayan membeludak setelah pemerintah menerbitkan Undang-undang atau UU Nomor 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik, UU Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilu, dan UU Nomor 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD. Dengan adanya aturan baru ini, aturan Pemilu sebelumnya terkait pembatasan partai oleh Orde Baru dihapuskan.

    Akibatnya, muncullah partai-partai baru yang tumbuh bak cendawan di musim hujan. Sedikitnya ada 171 partai baru yang terbentuk dari berbagai macam asas. Dari jumlah tersebut, terdaftar sebanyak 141 partai. Sedangkan yang lolos untuk mengikuti Pemilu 7 Juni 1999 total mencapai 48 partai.

    Berikut daftar 48 partai yang mengikuti Pemilu 7 Juni 1999:

    1. Partai Indonesia Baru

    2. Partai Kristen Nasional Indonesia

    3. Partai Nasional Indonesia

    4. Partai Aliansi Demokrat Indonesia

    5. Partai Kebangkitan Muslim Indonesia

    6. Partai Ummat Islam

    7. Partai Kebangkitan Ummat

    8. Partai Masyumi Baru

    9. Partai Persatuan Pembangunan (PPP)

    10. Partai Syarikat Islam Indonesia

    11. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)

    12. Partai Abul Yatama

    13. Partai Kebangsaan Merdeka

    14. Partai Demokrasi Kasih Bangsa

    15. Partai Amanat Nasional (PAN)

    16. Partai Rakyat Demokratik

    17. Partai Syarikat Islam Indonesia 1905

    18. Partai Katolik Demokrat

    19. Partai Pilihan Rakyat

    20. Partai Rakyat Indonesia

    21. Partai Politik Islam Indonesia Masyumi

    22. Partai Bulan Bintang

    23. Partai Solidaritas Pekerja

    24. Partai Keadilan

    25. Partai Nahdlatul Ummat

    26. Partai Nasional Indonesia – Front Marhaenis

    27. Partai Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia

    28. Partai Republik

    29. Partai Islam Demokrat

    30. Partai Nasional Indonesia – Massa Marhaen

    31. Partai Musyawarah Rakyat Banyak

    32. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)

    33. Partai Golongan Karya (Golkar)

    34. Partai Persatuan

    35. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)

    36. Partai Uni Demokrasi Indonesia

    37. Partai Buruh Nasional

    38. Partai Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong

    39. Partai Daulat Rakyat

    40. Partai Cinta Damai

    41. Partai Keadilan dan Persatuan

    42. Partai Solidaritas Pekerja Seluruh Indonesia

    43. Partai Nasional Bangsa Indonesia

    44. Partai Bhinneka Tunggal Ika Indonesia

    45. Partai Solidaritas Uni Nasional Indonesia

    46. Partai Nasional Demokrat

    47. Partai Ummat Muslimin Indonesia

    48. Partai Pekerja Indonesia

    Untuk menghindari campur tangan pemerintah, kemudian dibentuklah Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Pembentukan KPU juga diharapkan dapat menjaga objektivitas pelaksanaan Pemilu 1999 tersebut. KPU 1999 diketuai oleh Jend (Purn) Rudini didampingi Wakil Ketua Harun Al Rasyid. Lembaga anyar ini beranggotakan 52 orang yang mewakili 48 partai yang berpartisipasi dalam Pemilu 1999, dan empat wakil dari pemerintah.

    Pemilu 7 Juni 1999 yang menghabiskan dana Rp 1,3 triliun dimenangkan oleh PDIP. Partainya Megawati Soekarnoputri itu mendapat total suara 35.689.073 atau 33.74 persen dengan peraihan sebanyak 154 kursi. Golkar menyusul di posisi kedua dengan jumlah suara 23.741.749 atau 22.44 persen dengan perolehan kursi sebanyak 120.

    Kemudian posisi ketiga dalam Pemilu pertama era reformasi ini diraih PPP dengan total suara 11.329.905, dengan 59 kursi. PKB berada di posisi keempat meski mendapat suara lebih banyak ketimbang PPP yakni 13.336.98 2 suara. Hal ini lantaran PKB kalah banyak mendapatkan kursi, yakni 51 kursi. Posisi kelima dimenangkan oleh PAN dengan jumlah suara 7.528.956 dan 35 kursi.

    Sumber : Elshinta.Com

  • 10 Pesan Rahasia Antara Prabowo dan Megawati, Sinyal PDIP Merapat? Nasional

    10 Pesan Rahasia Antara Prabowo dan Megawati, Sinyal PDIP Merapat? Nasional

    Pesan Rahasia Antara Prabowo dan Megawati, Sinyal PDIP Merapat?
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Presiden
    Prabowo
    Subianto dan Presiden ke-5 RI
    Megawati
    Soekarnoputri saling berbagi pesan rahasia.
    Pesan keduanya tersebut disampaikan melalui Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad dan Menteri Sektretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi ketika menyambangi kediaman Megawati beberapa waktu lalu.
    Dasco yang juga Ketua Harian Partai Gerindra itu mengaku bahwa silaturahminya ke rumah Megawati diutus oleh Prabowo sekaligus untuk menyampaikan pesan.
    “Ya, kami memang diutus menyampaikan beberapa hal dan pesan yang sudah disampaikan,” kata Dasco, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (5/6/2025).
    Meski begitu, Dasco enggan mengungkap isi pesan dari Prabowo kepada Megawati. Menurut dia, pesan itu bersifat rahasia atau konfidensial.
    “Pesan itu enggak boleh disampaikan dong di sini. Konfidensial,” ujar Dasco.
    Di pertemuan itu, menurut Dasco, Megawati banyak memberikan petunjuk dan wejangan terkait nilai-nilai Hari Pancasila dan kemerdekaan bangsa Indonesia.
    Selain itu, Megawati juga menyampakan pesan untuk Prabowo melalui Dasco dan Prasetyo.
    “Dan kami juga membawa pesan balik dari Ibu Megawati kepada Pak Prabowo,” katanya.
    Namun, Dasco lagi-lagi enggan mengungkap pesan yang dititipkan Megawati untuk Prabowo.
    Secara terpisah, Mensesneg Prasetyo Hadi sedikit mengungkap isi pesan Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (
    PDIP
    ) kepada Prabowo.
    Menurut Prasetyo, Megawati berpesan agar dirinya menjaga Presiden Prabowo.
    “Jaga kesehatan, jagain Pak Prabowo,” ujar Prasetyo singkat di Stadion Utama Gelora Bung Karrno (SUGBK), Jakarta, Kamis (5/6/2025), dikutip dari
    Antaranews
    .
    Namun, politikus Partai Gerindra ini enggan membeberkan banyak soal isi pesan tersebut.
    Begitu juga dengan Ketua MPR RI sekaligus Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra Ahmad Muzani.
    Muzani mengungkapkan bahwa pesan dari Prabowo tersebut mengajak semua pihak untuk tetap kompak.
    “Kompak-kompak selalulah kira-kira (
    pesan Prabowo ke Megawati
    ),” ungkap Muzani, di Masjid Istiqlal, Jakarta, pada Jumat (6/6/2025).
    Namun, Muzani mengaku tidak mengetahui rincian lebih lanjut dari pesan tersebut dan juga tidak mengetahui balasan dari Megawati untuk Prabowo. Sebab, dia belum bertemu dengan Dasco.
    “Belum tahu saya, belum ketemu Pak Dasco,” katanya.
    Merepons pertemuan itu, Peneliti Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Wasisto Raharjo Jati menilai bahwa hal ini menjadi sinyal keinginan Presiden Prabowo untuk menggandeng PDIP tanpa berpisah jalan dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).
    Sebagai informasi, ada isu keretakan antara Megawati dan Jokowi. Isu ini memanas ketika anak Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, maju Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 bersama Prabowo.
    Hingga kini, PDI-P diketahui menjadi partai pemenang pemilu, tetapi tidak bergabung dengan Kabinet Merah Putih.
    “Betul sekali,” kata Peneliti Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Wasisto Raharjo Jati saat dihubungi
    Kompas.com
    .
    Menurut Jati, Dasco juga merupakan salah satu orang kepercayaan Prabowo. Oleh karena itu, dia menilai, Prabowo berupaya merangkul semua kalangan.
    Lebih lanjut, Jati menepis anggapan bahwa terdapat risiko bagi Prabowo jika melepaskan diri dari bayang-bayang Jokowi.
    Dalam pandangannya, pertemuan Dasco dengan Megawati menjadi upaya menekan potensi gangguan dalam pemerintahan.
    “Lebih pada upaya Prabowo untuk meminimalkan potensi disrupsi,” ujar Jati.
    Selain itu, Jati itu juga menilai, sikap Mega yang menerima Dasco menjadi simbol PDI-P berpeluang bisa diajak mendukung pemerintah.
    Meski demikian, menurut dia, belum bisa dipastikan apakah partai banteng akan bergabung dengan Kabinet Merah Putih.
    Terlebih sampai saat ini, PDI-P tidak kunjung menggelar kongres tahunan.
    “Bisa juga pertemuan kemarin diartikan sebagai bentuk dukungan moril pemerintah untuk penyelenggaraan kongres partai,” kata Jati.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Mbak Mega dan PDI-P Nasional 7 Juni 2025

    Mbak Mega dan PDI-P Nasional 7 Juni 2025

    Mbak Mega dan PDI-P
    Mantan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Duta Besar Indonesia untuk Rusia dan Belarusia.
    HARI
    -hari terakhir ini, sudah muncul wacana sosial baru di republik kita: Kongres Partai Demokrasi Indonesia-Perjuangan (PDIP). Nama
    Megawati Soekarnoputri
    kembali mencuat, sebagai calon unggulan menjadi nakhoda utama partai tersebut.
    Hingga kini, saya masih meyakini, nihil pat gulipat politik, defisit kongkalikong kekuasaan, Mbak Mega, tanpa saingan, akan terpilih secara aklamasi menjadi Ketua Umum PDI-P lagi.
    Laju jalan Mbak Mega tak akan tersendat, apalagi terhentikan. Para kader PDI-P tetap setia memperlakukan Mbak Mega sebagai
    founder
    utama partai, yang telah membayar harga begitu besar, termasuk nestapa kehidupan yang dilindas oleh rezim penguasa otoriter.
    Mbak Mega melalui titian cobaan begitu dahsyat, demi partai, demi demokrasi, dan demi keadilan.
    Di situlah sumber legitimasi utama kepemimpinan Mbak Mega di PDI-P. Deraan pengalaman empirik yang begitu pahit dan menindih, dilewatinya tanpa pernah mengeluh dan ingin surut dalam berjuang. Di sinilah ketokohan seorang Mbak Mega.
    Max Weber membuat kategorisasi tipe kepemimpinan: pemimpin kharismatik, pemimpin tradisional dan pemimpin legal-rasional.
    Pemimpin kharismatik adalah pemimpin yang menonjolkan pesona pribadi untuk memberi inspirasi dan motivasi kepada para anggota atau warganya.
    Pemimpin tradisional, kata Weber, adalah pemimpin yang mengutamakan nilai-nilai atau norma-norma tradisi untuk memandu kepemimpinan.
    Sementara kepemimpinan legal-rasional adalah tipe kepemimpinan yang mendasarkan segalanya pada aturan baku yang ada.
    Selama memimpin PDI-P dari awal hingga kini, tipe kepemimpinan Mbak Mega yang amat menonjol adalah kharisma pribadi. Tegas dalam bersikap. Jelas dalam memandu kader-kadernya, ke arah mana hendak dituju.
    Gamblang dalam memaparkan kehendak. Jalan pikirannya mudah dibaca karena apa yang dipikirkan, selalu sejalan dengan apa yang dilakoninya. Tidak lain di bibir, lain di lakon.
    Kharisma pribadinya dalam memimpin, disempurnakan oleh keteguhannya memegang prinsip yang diyakini kebenarannya.
    Pesona pribadi tersebut dilengkapi dengan kemampuannya mengutarakan kehendak dengan idiom-idiom patriotik yang amat mudah dicerna para kader.
    Pola bahasa yang dipakainya adalah bahasa umum yang dipakai oleh semua kalangan. Bukan bahasa yang menunjukkan strata. Bahasanya
    straight to the point
    , tidak berkelok dan melingkar-lingkar. Baginya, bahasa dan diksi adalah cerminan laku.
    Dalam konteks ini, Mbak Mega bukan pemain tonil handal di pentas politik, yang mahir dengan kepura-puraan laku serta diksi yang penuh saru dan dimaksudkan memang untuk menyembunyikan sesuatu.
    Ia gamblang dalam bertutur dan kokoh dalam berprinsip. Di sinilah para kader PDI-P menggantungkan hidupnya. Pas antara kondisi kejiwaan para kader dengan pola kepemimpinan Mbak Mega.
    Kendati tipe kepemimpinan kharismatik yang menonjol dalam diri Mbak Mega, ia juga bisa dikategorikan pemimpin dengan tipe
    legal-ratsional
    yang sangat patuh pada aturan main.
    Coba kita lihat tatkala kadernya sendiri, di suatu saat, dalam rangka memperpanjang kekuasaan, mencoba bermanuver politik untuk mengamandemen Konstitusi.
    Mbak Mega, bersuara lantang: “Jangan mengutak atik Konstitusi untuk kepentingan pribadi.”
    Semua kader tunduk mengikuti keinginannnya. Ia keukeuh untuk mengikuti perintah Konstitusi dan segala aturan main yang ada.
    Di sini jugalah sumber legitimasi kepemimpinan Mbak Mega. Para kader PDI-P patuh pada pemimpinan mereka, karena sang pemimpin juga patuh pada Konstitusi dan segala bentuk aturan main. Ia tidak sekadar memberi perintah, tetapi juga memberi contoh.
    Menelaah lebih jauh gaya kepemimpinan Mbak Mega di PDI-P, saya pun teringat dengan pandangan Herbert Feith.
    Ia mengatakan bahwa Sukarno memimpin dengan gaya
    solidarity making,
    sementara Bung Hatta memimpin dengan gaya
    administrative.
    Gaya
    solidarity making
    adalah gaya kepemimpinan yang selalu membangun rasa persatuan, kekerabatan, dan kerja sama individu dalam kelompok. Gaya seperti ini selalu memberi penekanan pada pertalian kuat antara sesama.
    Gambaran Herbert Feith tentang Sukarno tersebut, nampaknya juga mengalir ke Mbak Mega.
    Like father, like daughter.
    Mbak Mega mampu membaca keinginan dan selera para kadernya di PDI-P, yang sangat fanatik, heroik dan rasa soliditas antarsesama. Ini yang disebut: bertemu buku dan ruas.
    Faktor lain yang sangat menentukan tingkat keterpilihan Mbak Mega dalam
    Kongres PDI-P
    mendatang, adalah peristiwa teranyar yang dialami PDI-P pada Pemilu 2024 lalu.
    Ada kader partai tersebut dielus, diperjuangkan dengan segala harga, meniti karier politik dari bawah hingga ke atas, lalu sang kader hengkang meninggalkan garis partai.
    Tidak sekadar hengkang, tapi menyobek keutuhan partai. Kader yang melakukan itu membawa gerbong dinastinya, yang juga dielus, dan diperjuangkan oleh PDI-P atas perintah Mbak Mega. Semuanya sontak berpaling lalu mengoleng partai.
    Mbak Mega mengelus dada. Kader PDI-P mengelus dada. Air susu dibalas dengan air tuba. Rasa solidaritas dan sepenanggungan antara kader dengan Mbak Mega, menyatu padu ketika itu.
    Mbak Mega tidak memerintahkan membakar, tetapi meminta ketenangan. Tak ada riak yang berkepanjangan, tak ada amuk yang berlarut.
    The show must go on.
    Di situlah kedewasaan Mbak Mega memimpin partainya. Dan ini pulalah yang kelak mengantarnya tetap menjadi Ketua Umum PDI-P.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Sekjen Gerindra Beberkan Pesan Prabowo Untuk Megawati – Page 3

    Sekjen Gerindra Beberkan Pesan Prabowo Untuk Megawati – Page 3

    Sebelumnya, Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco menilai, kehadiran Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri di peringatan Hari Lahir Pancasila tidak menjadi sinyal PDIP masuk ke kabinet Prabowo Subianto.

    “Ya saya rasa belum ya, belum ada pembicaraan apa-apa,” kata Dasco di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (4/6/2025).

    Menurut Dasco, terlalu jauh apabila kehadiran Megawati dinilai menjadi sinyal PDIP merapat dalam kabinet, termasuk bergabung dalam koalisi.

    “Saya rasa terlalu jauh dikait-kaitkan dengan hari lahir Pancasila, kemudian dikaitkan dengan koalisi begitu,” ucap Dasco.

    Selain itu, Dasco mengakui, pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto, Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka dengan Megawati membawa suasana adem dalam perpolitikan tanah air.

    Diketahui, Gibran dan Megawati menghadiri upacara Hari Lahir Pancasila di Gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri (Kemenlu), Jakarta, Senin (2/6/2025).

    “Kan kalau lihat di situ ada Presiden, ada Bu Mega, ada Wakil Presiden, kan adem suasananya. Ya suasana yang bagus menurut saya,” pungkasnya.

     

     

    Reporter: Alma Fikhasari/Merdeka.com

  • Jubir PDIP: Kader Ingin Megawati Tetap Jadi Ketum

    Jubir PDIP: Kader Ingin Megawati Tetap Jadi Ketum

    Blitar (beritajatim.com) – Megawati Soekarnoputri baru saja berziarah ke Makam Bung Karno Kota Blitar. Presiden ke-5 Republik Indonesia itu tidak sendiri, ia ditemani oleh para kader PDIP.

    Usai berziarah, juru bicara DPP PDI Perjuangan, Aryo Seno Bagaskoro menegaskan bahwa seluruh kader PDIP tetap menghendaki Megawati Soekarnoputri untuk menjadi ketua umum. Aryo menyebut bahwa pada Rapat Kerja Nasional (Rakernas) V, para kader telah sepakat untuk kembali mengusung Megawati sebagai ketua umum.

    “Semua aspirasi kader telah dikristalkan di dalam momen rakernas, tahun lalu diselenggarakan dan seluruh kader menyatakan ingin agar Ibu Megawati Soekarnoputri berkenan kembali menjadi ketua umum,” ucap Aryo, Jumat (6/6/2025).

    Megawati Soekarnoputri berziarah ke Makam Bung Karno Blitar. (Foto: Winanto/beritajatim.com)

    Aryo menegaskan bahwa hingga saat ini keputusan untuk mengusung kembali Megawati sebagai ketua umum PDIP pun masih bulat. Seluruh kader masih satu suara untuk mendukung Presiden ke-5 Republik Indonesia tersebut untuk tetap memimpin PDIP.

    “Dan karena itu lah kemudian Kongres adalah momentum untuk mengawal dan mengesahkan aspirasi kader, sampai sejauh ini masih seperti itu keinginannya,” tegasnya.

    Keinginan seluruh kader ini pun akan terus dikawal hingga Kongres PDIP berlangsung. Meski demikian, Aryo masih enggan untuk membocorkan kapan Kongres PDIP akan dilaksanakan.

    “Itu nanti akan diputuskan di momentum dan timing yang tepat nanti akan disiapkan tanggal dan tempat yang terbaik, yang pasti akan muncul suatu kado bagi tahun 2025 ini,” tandasnya. (owi/but)

  • Said Abdullah Serahkan 2 Ekor Sapi Kurban Megawati untuk Warga Blitar

    Said Abdullah Serahkan 2 Ekor Sapi Kurban Megawati untuk Warga Blitar

    Blitar (beritajatim.com) – Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Timur, Said Abdullah menyerahkan 2 sapi kurban milik Megawati Soekarnoputri ke takmir Masjid Agung Kota Blitar. Rencananya 2 ekor sapi ini akan disembelih dan dagingnya akan dibagikan untuk warga Kota Blitar.

    Diketahui pada hari raya Idul Adha ini Megawati Soekarnoputri berkurban 2 ekor sapi. Masing-masing sapi beratnya yakni 700 kilogram. Kedua ekor sapi kurban ini semuanya diserahkan untuk masyarakat Kota Blitar.

    “Dua ekor sapi itu dari Ibu Megawati, dikurbankan atas nama Bung Karno dan keluarga besar. Disalurkan ke Kota dan Kabupaten Blitar,” ujar Said Abdullah, Jumat (14/6/2025).

    Said Abdullah menjelaskan bahwa hampir setiap tahun Megawati Soekarnoputri selalu berkuban. Namun pada tahun 2025 ini, Megawati mengkhususkan berkurban di Kota Blitar.

    “Tidak pernah satu kali pun pada hari raya kurban ibu (Megawati) lupa untuk berkurban,” tegasnya.

    Secara detail Said Abdullah menyebut total hewan kurban yang disalurkan PDI Perjuangan di Jawa Timur pada Idul Adha tahun ini mencapai 403 ekor sapi. Hewan-hewan kurban tersebut disalurkan ke berbagai pondok pesantren, organisasi kemasyarakatan (ormas), serta tokoh-tokoh masyarakat.

    “Hampir setiap tahun kami menyalurkan kurban ke masyarakat, khususnya di Jawa Timur. Tahun ini totalnya 403 ekor sapi,” tandasnya.

    Said Abdullah menjelaskan bahwa PDIP sebagai partai wong cilik akan selalu ingat kepada kaum-kaum kecil. Sehingga diharapkan hewan kurban yang disembelih pada hari raya Idul Adha ini dapat memberikan manfaat kepada rakyat kecil. (owi/but)

  • Begini Komentar Jubir PDIP Soal Pemakzulan Gibran

    Begini Komentar Jubir PDIP Soal Pemakzulan Gibran

    Blitar (beritajatim.com) – Juru bicara DPP PDI Perjuangan, Aryo Seno Bagaskoro, angkat bicara soal isu pemakzulan Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka. Aryo menyebut bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) memiliki alat untuk melakukan pemakzulan Gibran.

    Meski demikian, Aryo menyebut bahwa proses pemakzulan Wakil Presiden RI tentu membutuhkan kajian dan proses. Proses pemakzulan itu pun, menurut Aryo juga harus dilakukan secara prosedural berdasarkan hasil kajian-kajian yang mendalam.

    “Jadi kita ikuti saja prosesnya dan kajiannya tentu DPR lebih punya alat untuk itu,” ungkap Aryo Seno Bagaskoro, Jumat (6/6/2025).

    Aryo menegaskan bahwa PDIP merupakan partai yang taat pada asas konstitusional. Sehingga sejak lama, PDIP telah mengingatkan dalam kehidupan berbangsa agar selalu mentaati asas konstitusional yang berlaku.

    “Pada dasarnya PDIP partai yg taat pada asas konstitusional Sehingga. ketika menjalankan prosedur kehidupan berbangsa dan bernegara harus dalam koridor konstitusi tidak bisa di luar koridor, Itulah kenapa kami dari lama mengingatkan tentang asas asas ketaatan akan paham konstitusional,” bebernya.

    Diketahui sebelumnya Forum Purnawirawan TNI telah melayangkan surat ke DPR-RI. Surat tersebut berisi permintaan untuk segera memulai proses impeachment atau pemakzulan terhadap putra sulung Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo.

    Dari pandangan Aryo Seno Bagaskoro untuk menindaklanjuti permintaan surat dari Forum Purnawirawan TNI tersebut, DPR-RI tentu harus melakukan pendalam dan kajian yang serius.

    “Kalau itu proses secara prosedural di DPR tentunya harus ada kajian sebagai pendalaman yang dilakukan,” tandasnya. (owi/but)