partai: PDIP

GELORA.CO – Rencana pemerintah menulis ulang sejarah jadi sorotan Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri. Di hadapan, Menteri Kebudayaan Fadli Zon, Ketum PDIP ini sedikit menyentil soal rencana ini.

Mulanya, Megawati membahas soal TAP MPRS Nomor 33 Tahun 1967 yang menjatuhkan ayahnya, sang Presiden Pertama Indonesia Soekarno. Dia juga heran, keberadaan TAP MPRS ini jarang sekali jadi pertanyaan orang, seolah mereka lupa akan sejarah.

Megawati mengatakan tidak gampang menjadi Indonesia. Menurutnya, sejarah seolah dipotong dan hanya diingat ketika zaman Orde Baru.

“Menjadi Indonesia itu bukannya gampang, tapi sekarang sepertinya sejarah itu hanya dipotong, cap, diturunkan TAP ini, lalu yang namanya sejarah itu hanya ketika zaman Orde Baru,” kata Megawati dalam acara pembukaan pameran foto Guntur Soekarnoputra di Galeri Nasional Indonesia, Jakarta Pusat, Sabtu (7/6/2025).

“Saya bisa menerangkan bahwa ini adalah aliran sejarah yang namanya Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang seharusnya sebagai insan republik ini, tahu apa dan bagaimana sejarah kita,” imbuhnya.

Megawati lalu menyapa Fadli Zon yang juga hadir dalam acara ini. Ia berkata kepada Fadli bahwa berbeda itu diperbolehkan, seperti konsep Bhinneka Tunggal Ika.

“Ini kebetulan ada Pak Menteri Kebudayaan, kita boleh berbeda, Bung Karno juga bilang begitu, malah dibuat namanya Bhinneka Tunggal Ika, bermacam-macam, tapi satu jua, tapi jangan, jangan sepertinya, terus ada bagian dari manusia Indonesia, sepertinya dibedakan,” ujarnya.

Dia mengatakan semangat pancasilais harus digaungkan dengan lantang dengan ucapan dan tindakan. Dia menyoroti apakah semangat pancasilais hanya dilakukan secara lisan.

“Jadi padahal kita katanya, katanya, kalau saya pasti pancasilais, yang hadir saya tidak tahu, apakah hanya verbal Pancasila, atau memang pancasilais,” ujarnya.

Sebelumnya, Menteri Fadli Zon memastikan penulisan ulang sejarah dengan mengambil hal-hal positif, bukan sebuah pelanggaran selama tidak mencari-cari kesalahan-kesalahan di masa lalu.

Pernyataan itu dilontarkan setelah usulan Kementerian Kebudayaan yang ingin menulis ulang sejarah Indonesia menuai kritik dari sejumlah pihak, yang khawatir ada politisasi.  

“Saya kira tidak ada masalah selama itu tonenya positif, di mana kami tidak mencari-cari kesalahan. Masa-masa sejarah perjuangan Indonesia itu pasti ada kelebihan, ada kekurangannya. Kami ingin menonjolkan pencapaian, prestasi-prestasi, prioritas-prioritas dan juga peristiwa-peristiwa pada zaman itu,” tutur Fadli Zon ditemui di kawasan Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat, Jumat (6/6/2025).

Menurut Fadli fungsi sejarah adalah mempersatukan kebenaran bangsa demi menghindari terjadinya pecah belah. Dia pun meyakinkan masyarakat tak perlu khawatir dengan proses penulisan ulang sejarah yang hendak dilakukan Kementerian Kebudayaan karena ditulis oleh sejarawan, bukan aktivis apalagi politikus.

“Jadi kita tidak perlu khawatir, pasti punya kompetensi di dalam menulis sejarah itu. Justru yang kami khawatir kalau sejarah itu ditulis oleh para aktivis yang punya perspektif masing-masing. Sejarah tidak bisa ditulis oleh politikus, tapi kalau orang mau menulis sejarahnya sendiri-sendiri juga bebas karena ini negara demokrasi,” ujar dia.