Xcloud.id

partai: PDIP

  • Tuhan Disebut Angan-angan hingga Jokowi Dicap Layak Jadi Nabi oleh Kader PSI, Ferdinand Hutahaean: Wuidihhhhhh

    Tuhan Disebut Angan-angan hingga Jokowi Dicap Layak Jadi Nabi oleh Kader PSI, Ferdinand Hutahaean: Wuidihhhhhh

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Politikus PDIP, Ferdinand Hutahaean, turut bereaksi terhadap pernyataan kontroversial kader PSI, Dedy Nur yang menyebut Tuhan umat Muslim hanya sebatas angan-angan.

    Bukan hanya itu, Dedy juga bahkan menyatakan Presiden ke-7, Indonesia, Jokowi, layak menjadi nabi.

    “Wuidihhhhhh, izin bertanya, benarkah yang disampaikan oleh kader PSI, Dedy Nur ini soal Tuhan orang Muslim?,” kata Ferdinand di X @ferdinand_mpu (12/6/2025).

    Ia kemudian meminta klarifikasi dan masukan dari tokoh agama, termasuk Ustaz Cholil Nafis dan Ustaz Hilmi Firdausi.

    “Ada yang bisa beri pencerahan? Mungkin Bapak Ustaz Cholil Nafis dan Hilmi Firdausi,” tandasnya.

    Sebelumnya, Ketua Biro Ideologi dan Kaderisasi, Dedy Nur, membalas pernyataan Jhon Sitorus yang menyerang dirinya setelah memuji habis mantan Presiden Jokowi.

    Pada kolom komentar cuitan Jhon, Dedy mengatakan bahwa apa yang disebutnya tentang Jokowi memenuhi syarat menjadi nabi tidak berlebihan.

    “Ngga ada yang berlebihan dalam ruang idea bro Jhon Sitorus,” kata Dedy, @DedynurPalakka (10/6/2025).

    Dikatakan anak buah Kaesang Pangarep ini, orang selain Jokowi juga bisa menjadi nabi. Tidak terkecuali Jhon Sitorus.

    “Kalau saya menulis bahwa Jhon juga bisa jadi nabi baru apa yang saya langgar, ini pikiran bebas saya saja,” timpalnya.

    Dedy bilang, apa yang dia katakan soal Jokowi tidak perlu diperdebatkan. Sebab, baginya Presiden dua periode itu memang sudah mendapat tempat di hati rakyat.

    “Cuman reaksi Jhon dkk ternyata lumayan bersemangat, jadi mari kita lanjutkan narasi ini sampai benar-benar kejadian,” tandasnya.

  • Profil MY Esti Wijayati, Wakil Ketua Komisi X DPR RI 2024-2029

    Profil MY Esti Wijayati, Wakil Ketua Komisi X DPR RI 2024-2029

    Jakarta, Beritasatu.com – Maria Yohana Esti Wijayati atau yang akrab disapa Esti Wijayati, adalah salah satu tokoh perempuan yang menonjol dalam dunia politik Indonesia.

    Sebagai Wakil Ketua Komisi X DPR RI 2024-2029, Esti memiliki peran penting dalam membentuk arah kebijakan nasional, terutama di sektor pendidikan, kepemudaan, pariwisata, ekonomi kreatif, perpustakaan, dan keagamaan.

    Pengalaman panjangnya di dunia legislatif menjadikan sosok ini sebagai salah satu politisi yang berpengaruh dan berkomitmen tinggi terhadap pelayanan publik. Berikut profilnya!

    Sosok Maria Yohana Esti Wijayati

    Esti Wijayati lahir pada 17 Juni 1968. Ia merupakan kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang telah menjadi anggota DPR RI selama tiga periode berturut-turut, yakni: 2014-2019, 2019-2024, dan 2024-2029. Dari ketiga periode tersebut, ia selalu mewakili daerah pemilihan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

    Riwayat pendidikannya dimulai dari SMA Negeri 1 Pakem (dahulu SMA II IKIP Pakem), lalu melanjutkan ke Universitas Sanata Dharma. Sebelum duduk di DPR RI, ia telah lebih dahulu menjabat sebagai anggota DPRD Kabupaten Sleman dan DPRD Provinsi DIY.

    Peran Strategis di Komisi X DPR RI

    Sebagai anggota Komisi X, Esti berfokus pada sektor-sektor vital yang menyentuh langsung kehidupan masyarakat. Dalam periode sebelumnya (2019-2024), ia aktif membahas isu-isu krusial seperti peningkatan kualitas pendidikan, pengembangan sektor pariwisata, dan pemberdayaan pemuda.

    Mitra kerja Komisi ini antara lain Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi; Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif; serta Kementerian Agama.

    Dalam perannya sebagai Wakil Ketua Komisi X, Esti menunjukkan kepedulian yang tinggi terhadap kondisi pendidikan di daerah tertinggal, termasuk Papua.

    Dalam sebuah kunjungan kerja ke Sumatera Barat, ia menegaskan bahwa kekerasan terhadap guru dan tenaga kesehatan di Papua harus dihentikan. Ia menyuarakan pentingnya keamanan bagi para pendidik yang berjuang di garis depan demi kemajuan pendidikan di Bumi Cenderawasih.

    Dukungan masyarakat terhadapnya terus meningkat, terbukti dari jumlah suara yang ia peroleh: 99.440 suara pada 2014, 176.306 suara pada 2019, dan melonjak menjadi 257.923 suara pada 2024.

    Hal ini mencerminkan kepercayaan publik yang besar terhadap dedikasi dan integritas Esti Wijayati. Kiprahnya di Komisi X DPR RI memberikan kontribusi dalam pembangunan sumber daya manusia Indonesia melalui jalur pendidikan, budaya, dan kreativitas.

  • Jaksa KPK Hadirkan Ahli Bahasa UI dalam Sidang Hasto Hari Ini

    Jaksa KPK Hadirkan Ahli Bahasa UI dalam Sidang Hasto Hari Ini

    Jakarta, Beritasatu.com – Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghadirkan ahli bahasa dari Universitas Indonesia, Frans Asisi Datang dalam sidang lanjutan kasus suap pengurusan pergantian antara waktu (PAW) DPR periode 2019-2024 dan perintangan penyidikan dalam kasus Harun Masiku dengan terdakwa Hasto Kristiyanto pada hari ini, Kamis (12/6/2025). Sidang lanjutan kasus Hasto ini berlangsung di Pengadilan Tipikor pada PN Jakarta Pusat.

    “Ahli yang akan kami hadirkan Doktor Frans Asisi Datang SS, M Hum, dosen Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia,” ujar Jaksa KPK Dwi Novantoro kepada wartawan, Kamis (12/6/2025).

    Dalam sidang kasus Hasto Kristiyanto ini, jaksa KPK sudah menghadirkan empat ahli termasuk ahli bahasa Frans Asisi Datang. Tiga ahli lain yang sudah hadir dalam sidang Hasto adalah ahli teknologi informasi dari Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia (UI) Bob Hardian Syahbuddin, ahli forensik dari Komisi KPK Hafni Ferdian, serta ahli pidana dari UGM Muhammad Fatahillah Akbar.

    Selain itu, jaksa KPK sudah menghadirkan kurang lebih 15 saksi dari berbagai profesi dan latar belakang. Termasuk, penyidik KPK Rossa Purbo Bekti dan saksi kunci eks kader PDIP Saeful Bahri. 

    Dalam kasus ini, Hasto bersama-sama dengan advokat Donny Tri Istiqomah, eks kader PDIP Saeful Bahri, dan Harun Masiku didakwa memberikan uang suap sebesar Rp 600 juta kepada Wahyu Setiawan (komisioner KPU) pada rentang waktu 2019-2020. Suap ini agar Wahyu mengupayakan KPU untuk menyetujui permohonan PAW caleg Dapil Sumatera Selatan (Sumsel) I atas nama anggota DPR periode 2019-2024 Riezky Aprilia kepada Harun Masiku.

    Hasto juga didakwa menghalangi penyidikan dengan cara memerintahkan Harun, melalui penjaga Rumah Aspirasi, Nur Hasan, untuk merendam telepon genggam milik Harun ke dalam air setelah kejadian OTT KPK terhadap Wahyu Setiawan.  

    Tak hanya ponsel milik Harun Masiku, Hasto juga disebutkan memerintahkan ajudannya, Kusnadi, untuk menenggelamkan telepon genggam sebagai antisipasi upaya paksa oleh penyidik KPK.  

    Hasto pun dijerat dengan Pasal 21 dan Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 13 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 65 ayat (1) dan Pasal 55 ayat (1) ke-1 juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.
     

  • Isu Wacana Reshuffle Menteri Kabinet Prabowo, PDIP Akan Merapat ke Kabinet?

    Isu Wacana Reshuffle Menteri Kabinet Prabowo, PDIP Akan Merapat ke Kabinet?

    JAKARTA – Isu reshuffle Menteri Kabinet Merah Putih Prabowo-Gibran terus mencuat. Di tengah ramainya isu reshuffle Kabinet Merah Putih, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dan Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menemui Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri pada Kamis, 5 Juni di rumah Megawati.

    Dalam foto pertemuan, terlihat Megawati sedang membaca sebuah dokumen. Sejumlah pihak menduga, Prabowo akan melakukan reshuffle kabinetnya dan PDIP akan masuk kabinet Merah Putih. Warganet mengusulkan sejumlah nama menteri yang sebaiknya di-reshuffle.

    Mereka adalah Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Koperasi Budi Arie yang merupakan Mantan Menteri Kominfo dan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin. Diketahui, nama-nama Menteri tersebut dianggap membuah gaduh masyarakat.

    Menteri ESDM Bahlil sedang disorot karena dianggap berbohong soal kondisi tambang nikel di Raja Ampat, Papua. Menkop Koperasi Budi Arie saat ini terseret kasus dugaan suap mafia akses website judi online.

    Sementara Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin juga sempat membuat pernyataan kontroversial soal gaji seseorang. Jika mengingat kembali, pada Februari lalu, Mendikti Saintek Satryo Soemantri Brodjonegoro dikabarkan di-reshuffle dari jabatannya pasca aksi unjuk rasa yang dilakukan pegawai kementeriannya pada Januari lalu.

    Pertanyaannya, apakah akan ada menteri yang bernasib sama dengan eks Menteri satryo? Simak informasi selengkapnya di VOI.id 

  • Megawati Dapat Gelar Profesor Kehormatan dari Unhan dalam Memori Hari Ini, 11 Juni 2021

    Megawati Dapat Gelar Profesor Kehormatan dari Unhan dalam Memori Hari Ini, 11 Juni 2021

    JAKARTA – Memori hari ini, empat tahun yang lalu, 11 Juni 2021, mantan Presiden Indonesia, Megawati Soekarnoputri dapat gelar profesor kehormatan dari Universitas Pertahanan (Unhan). Penganugerahan itu disambut dengan suka cita. Presiden Joko Widodo (Jokowi) tak lupa memuji Megawati sebagai tokoh pembela wong cilik.

    Sebelumnya, Megawati pernah dikenal sebagai oposisi di era Orba. Kiprahnya melemparkan kritik ke Orba dianggap punya pengaruh besar. Ia kemudian mampu jadi Presiden Indonesia.

    Soeharto dan Orba tak menghendaki munculnya oposisi. Barang siapa yang melawan kehendak Orba niscaya akan dibungkam. Citra represif itulah yang membuat rakyat ketakutan melemparkan kritik. Namun, tidak dengan Megawati.

    Ia yang notabene anak dari Presiden Indonesia ke-1, Soekarno berani melawan Orba. Ia melawan segala macam ketidakadilan. Kondisi itu membuat rakyat Indonesia memberikan dukungannya kepada Megawati.

    Kondisi itu kian terlihat kala Soeharto dan Orba runtuh. Megawati dielu-elukan sebagai pemimpin masa depan Indonesia. Keinginan itu berbalas. Megawati muncul sebagai Presiden Indonesia ke-5. Jejak kepemimpinannya mentereng.

    Ia mampu hadirkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hingga Mahkamah Konstitusi (MK). Ia juga sering kali menjadi penengah dari beragam konflik sosial. Sekalipun kekurangannya juga tak sedikit. Kiprahnya kala tak lagi jadi presiden juga banyak disorot.

    Ia mampu membawa kendaraan politiknya, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) jadi oposisi pemerintah. Ia kembali jadi pembela wong cilik. Ia bahkan mampu menciptakan pemimpin baru: Jokowi. Jejak itu membuat Megawati kemudian mendapatkan banyak penghargaan.

    Ia mulai mendapatkan gelar doktor kehormatan dari berbagai institusi pendidikan dalam dan luar negeri. Jejak itu terlihat kala Universitas Pertahanan (Unhan) menganugerahkan Megawati gelar profesor kehormatan dengan status Guru Besar Tidak Tetap pada 11 Juni 2021. Penganugerahan itu berlangsung di Kampus Unhan, Sentul, Bogor, Jawa Barat.

    “Berdasarkan catatan Unhan RI penganugerahan gelar kehormatan, tidak terlepas dari keberhasilan Megawati Soekarnoputri selama menjabat dan menuntaskan konflik sosial, antara lain Penyelesaian Konflik Ambon, Penyelesaian Konflik Poso, Pemulihan Pariwisata Pasca Bom Bali dan Penanganan Permasalahan TKI di Malaysia,” tertulis dalam laman kemhan.go.id, 11 Juni 2021.

    Presiden Jokowi pun tak ingin melewatkan kesempatan. Ia yang berpidato secara daring melihat gelar kehormatan yang diberikan Unhan sudah sewajarnya. Jokowi bahkan menganggap Megawati adalah sosok yang berjasa bagi bangsa dan negara.

    Sidang Senat pengukuhan gelar profesor kehormatan untuk Megawati Soekarnoputri di Unversitas Pertahanan, Sentul, Bogor, 11 Juni 2021. (kemhan.go.id) 

    Jokowi melihat Megawati sebagai suatu simbol keberanian. Sosok pembela wong cilik sejati. Kondisi itu dibuktikan Megawati saat berada di luar maupun di dalam lingkar kekuasaan.

    “Sebagai aktivis pejuang demokrasi, Ibu Megawati Soekarnoputri menjadi simbol keberanian untuk memperjuangkan hak-hak politik rakyat. Beliau telah membangkitkan gerakan politik masyarakat bawah, gerakan politik wong cilik yang sedang memperjuangkan hak-hak politiknya,” ujar Jokowi sebagaimana dikutip laman kompas.com, 11 Juni 2021.

  • BAGUNA DPD PDIP dirikan dapur umum untuk korban kebakaran di Jakut

    BAGUNA DPD PDIP dirikan dapur umum untuk korban kebakaran di Jakut

    Jakarta (ANTARA) – Badan Penanggulangan Bencana (BAGUNA) DPD PDI Perjuangan DKI Jakarta mendirikan dapur umum di lokasi kebakaran Kapuk Muara RT17 RW004, Penjaringan, Jakarta Utara (Jakut) sebagai bentuk bantuan untuk para penyintas.

    Kepala BAGUNA DPD PDI Perjuangan DKI Jakarta Hardiyanto Kenneth di Jakarta, Rabu, menjelaskan dapur umum itu didirikan untuk membuat makanan siap saji sebanyak tiga kali sehari.

    Tak hanya itu, katanya, juga menyiapkan teh dan kopi selama 24 jam, termasuk menyediakan pampers, susu, makanan ringan dan obat-obatan.

    “Kiranya apa yang kami perbuat ini bisa mendatangkan manfaat untuk seluruh warga yang terdampak, tetap menjadi kewajiban kita sebagai mahluk sosial untuk selalu hadir dalam aksi kemanusiaan, apa pun itu bentuknya,” katanya.

    Ia bahkan hadir langsung ke lokasi tersebut untuk memberikan bantuan secara langsung kepada para warga yang terdampak serta menyampaikan belasungkawa atas musibah yang terjadi di wilayah itu.

    “Pesan Ibu Ketua Umum Megawati Soekarnoputri, agar seluruh kader harus turun membantu rakyat dengan seluruh pikiran dan tenaga dan juga hindari sikap lupa pada rakyat saat sudah menjabat menjadi anggota dewan. Teruslah turun ke bawah menyapa warga untuk menangis dan tertawa bersama mereka,” katanya.

    Selain memberikan bantuan, ia pun berjanji akan mendorong pemerintah daerah untuk mempercepat proses penanganan pasca kebakaran, termasuk penyediaan tempat penampungan sementara dan bantuan pemulihan.

    Di sisi lain, salah satu korban kebakaran Kapuk Muara Penjaringan, Edi Sudrajat (48) menyampaikan rasa terima kasih atas hadirnya bantuan itu terhadap ribuan korban kebakaran di Penjaringan, Jakarta Utara ini.

    “Kami sangat berterima kasih atas bantuan ini. Kehadiran mereka sangat berarti bagi kami yang sedang kesulitan,” ujar Edi.

    Sebelumnya, kebakaran yang terjadi Jumat (6/6) di RT 17 RW 4 Kapuk Muara ini menghanguskan setidaknya 480 bangunan dan berdampak pada lebih dari 3.200 jiwa dari sekitar 800 kepala keluarga (KK).

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2025

  • Fraksi PDIP DPRD Jatim Desak Perbaikan Manajemen Bank Jatim Pasca RUPS

    Fraksi PDIP DPRD Jatim Desak Perbaikan Manajemen Bank Jatim Pasca RUPS

    Surabaya (beritajatim.com) – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Timur mendesak perbaikan serius di tubuh manajemen Bank Jatim usai ditetapkannya susunan baru Direksi dan Komisaris melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang digelar Mei 2025.

     

    Sorotan tajam dilayangkan terhadap kinerja, transparansi, hingga profesionalisme jajaran baru di tengah mencuatnya isu kredit fiktif dan dugaan nepotisme dalam tubuh bank pelat merah tersebut.

    Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jatim, Wara Sundari Renny Pramana, menekankan bahwa pergantian pimpinan Bank Jatim seharusnya menjadi momentum pemulihan kepercayaan publik, bukan malah memperlebar jurang keraguan.

    “Bank Jatim bukan hanya mesin bisnis, tetapi representasi dari tata kelola keuangan daerah. Kepercayaan publik adalah modal utama. Direksi dan Komisaris baru wajib menunjukkan bahwa mereka layak dipercaya,” ujar Bunda Renny, Rabu (11/6/2025).

    Fraksi PDIP menyoroti tiga isu utama yang harus segera dijawab manajemen baru. Pertama, dugaan politisasi jabatan yang dinilai publik sebagai penunjukan berdasarkan kepentingan politik, bukan karena integritas atau profesionalitas.

    “Hal ini bisa menjadi bom waktu jika tidak dijawab secara transparan,” tegasnya.

    Kedua, minimnya komunikasi terbuka terkait kondisi internal dan arah strategis Bank Jatim setelah RUPS dinilai memperdalam krisis kepercayaan. Menurut Renny, kondisi ini menciptakan jarak antara manajemen dengan publik dan para pemangku kepentingan.

    “Padahal, Bank Jatim adalah milik seluruh masyarakat Jawa Timur,” ujarnya.

    Ketiga, urgensi transformasi digital juga mendapat sorotan tajam. Di tengah era disrupsi layanan perbankan, Bank Jatim dinilai tertinggal dalam berinovasi. “Transformasi digital adalah kebutuhan mendesak agar Bank Jatim tetap relevan dan kompetitif,” tegas Renny.

    Untuk itu, Fraksi PDIP mendesak Direksi dan Komisaris baru agar segera menjalankan audit internal, menyusun roadmap pemulihan, serta membangun komunikasi proaktif dengan para pemangku kebijakan di Jawa Timur. Renny menekankan pentingnya penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance) secara konsisten, termasuk dalam pemberian kredit UMKM dan pengisian jabatan struktural.

    “Bank Jatim harus mempercepat transformasi digital. Mulai dari mobile banking, pelayanan berbasis AI, hingga mendorong inklusi keuangan di pelosok Jawa Timur,” sebutnya.

    Politisi asal Kediri itu juga mengingatkan bahwa profitabilitas bukan satu-satunya ukuran kesuksesan. Menurutnya, yang lebih penting adalah kembalinya kredibilitas institusi sebagai bank milik daerah.

    “Masyarakat sedang menunggu pembuktian. Jangan sia-siakan momentum ini. Pulihkan kepercayaan publik, maka kejayaan Bank Jatim akan kembali,” tegasnya.

    Berikut Daftar Nama Calon Komisaris dan Direksi Bank Jatim Hasil RUPS Maret 2025:

    Komisaris Utama Independen : Adi Sulistyowati
    Komisaris : Adhy Karyono
    Komisaris Independen : Muhammad Mas’ud
    Komisaris Independen : Dadang Setiabudi
    Komisaris Independen : Asri Agung Putra
    Komisaris Independen : Nurul Ghufron

    Direktur Utama : Winardi Legowo
    Wakil Direktur Utama : R. Arief Wicaksono
    Direktur Bisnis Mikro, Ritel, dan Usaha Syariah : Tonny Prasetyo
    Direktur Kepatuhan : Umi Rodiyah
    Direktur Keuangan, Treasury & Global Services : RM Wahyukusumo Wisnubroto
    Direktur Bisnis Menengah, Korporasi, dan Jaringan
    : Arif Suhirman
    Direktur IT, Digital, dan Operasional : Wiweko Probojakti
    Direktur Manajemen Risiko : Wioga Adhiarma Aji

    Ketua Dewan Pengawas Syariah : Dr (HC) KH Afifuddin Muhajir, Mpd.
    Calon Anggota Dewan Pengawas Syariah : Prof. Dr. Muhammad Nasih, SE, M.T, Ak
    Calon Anggota Dewan Pengawas Syariah : Ir. H. Tamhid Mashudi

    [asg/beq]

  • APBD Minim, Sumut Tak Akan Mampu Kelola Empat Pulau Tambahan

    APBD Minim, Sumut Tak Akan Mampu Kelola Empat Pulau Tambahan

    GELORA.CO -Ketua DPP PDIP Deddy Yevri Sitorus mengkritik keras Keputusan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian Nomor 300.2.2-2138/2025 yang memindahkan empat pulau dari Provinsi Aceh ke Sumatera Utara (Sumut).

    Adapun, empat pulau yang dimaksud adalah Pulau Panjang, Lipan, Mangkir Gadang, dan Mangkir Ketek.

    “Nggak ada urgensinya (pemindahan) empat pulau itu diputuskan langsung tanpa duduk bersama jadi milik Sumut,” Deddy dikutip dari video singkat melalui akun Facebook, Rabu 11 Juni 2025.

    Deddy menilai keputusan pemindahan empat pulau menjadi milik Sumut tanpa memperhatikan sejarah, sosilogisnya, serta kemampuan APBD Provinsi Sumut yang dipimpin Gubernur Bobby Nasution.

    “Apakah Sumut sudah mampu membiayai seluruh pembangunan di daerahnya?” tanya Deddy.

    Deddy melihat, dengan APBD sebesar Rp13 triliun, Pemprov Sumut tak mampu mengurus dengan baik seluruh wilayah, salah satunya Pulau Nias.

    “Anda (lebih baik) besarkan Pulau Nias, Danau Toba. Itu yang harus dikerjakan, bukan bikin masalah baru klaim pulau segala macam, nanti Mentawai sekalian anda minta juga,” sentil Deddy. 

    Legislator DPR ini juga menyindir Bupati Tapanuli Tengah (Tapteng) Masinton Pasaribu agar tidak ikut-ikutan terkait pemindahan empat pulau tersebut.

    “Bupati Tapteng nggak usah ikut-ikutan, APBD anda juga kecil. Nambah empat pulau mau dapat apa? Saya kira semua harus kembali kepada akal sehat,” pungkas Deddy

  • Mensesneg Prasetyo Hadi ungkap Pesan Megawati ke Prabowo

    Mensesneg Prasetyo Hadi ungkap Pesan Megawati ke Prabowo

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengungkap isi pesan Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri kepada Presiden Prabowo Subianto yang disampaikan melalui Wakil Ketua DPR Dasco Ahmad.

    Menurut Prasetyo, pesan tersebut menekankan pentingnya menjaga stabilitas pemerintahan dan memperkuat kebersamaan.

    “Kemarin kan sudah saya sampaikan, pesannya adalah jaga Pak Prabowo, jaga beliau, pemerintahan ini supaya berjalan dengan baik, saling mendukung satu sama lain. Jaga kekompakan, jaga persatuan. Beliau sebagai presiden memberikan masukan seperti itu,” ujarnya kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Selasa (10/6/2025).

    Menanggapi beredarnya foto Megawati yang tampak tengah membaca dokumen dengan lambang Sekretariat Presiden, Prasetyo tak membantah tetapi enggan mengungkap isi dokumen tersebut.

    “Ke mana-mana saya bawa. Mana-mana saya bawa itu,” katanya sembari tersenyum.

    Ketika ditanya apakah isi dokumen tersebut merupakan dokumen resmi dari Setpres yang bersifat penting, Prasetyo menjawab singkat bahwa hal itu adalah rahasia.

    Lebih lanjut, Prasetyo menyatakan hingga saat ini belum ada keputusan resmi dari PDIP terkait kemungkinan bergabungnya ke dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

    “Belum,” ujar Prasetyo saat ditanya apakah sudah ada keputusan dari PDIP untuk masuk kabinet.

  • Mensesneg: Reshuffle kabinet bukan prioritas saat ini

    Mensesneg: Reshuffle kabinet bukan prioritas saat ini

    “Sebagaimana yang sudah pernah saya sampaikan, sampai hari ini belum ada (rencana reshuffle-red),”

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyatakan bahwa reshuffle Kabinet Merah Putih bukanlah prioritas dalam waktu dekat, sebab pemerintah masih fokus menyelesaikan sejumlah persoalan lintas sektor yang sedang dihadapi.

    Prasetyo, di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa, menyebut seluruh spekulasi mengenai waktu pelaksanaan serta keterlibatan partai politik dalam koalisi pemerintah belum memiliki dasar yang jelas.

    “Sebagaimana yang sudah pernah saya sampaikan, sampai hari ini belum ada (rencana reshuffle-red),” kata Prasetyo di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa.

    Ia mengingatkan agar publik tidak berspekulasi berlebihan terkait waktu pergantian susunan kabinet di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

    Prasetyo menegaskan bahwa fokus utama pemerintah saat ini adalah menyelesaikan berbagai persoalan lintas sektor yang sedang dihadapi, seperti di bidang energi, kehutanan, lingkungan hidup, dan pariwisata.

    Ia menekankan bahwa evaluasi terhadap kinerja kementerian dan lembaga terus dilakukan secara menyeluruh, namun reshuffle bukanlah prioritas dalam waktu dekat.

    “Masih banyak masalah PR yang harus kita selesaikan. Jadi kita lebih fokus ke menyelesaikan masalah-masalah yang kita hadapi bersama-sama daripada sekadar membahas reshuffle,” tegasnya.

    Terkait isu yang mengaitkan masuknya PDIP sebagai koalisi pemerintah berdasarkan pertemuannya dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, baru-baru ini, Prasetyo memastikan bahwa hal itu tidak masuk dalam pokok perbincangan mereka.

    “Enggak (ada pembahasan). Belum,” jawabnya singkat.

    Pewarta: Andi Firdaus
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.