Xcloud.id

partai: PDIP

  • Ganjar Pranowo Jadi Capres Favorit Versi Charta Politika dalam Memori Hari Ini, 14 Juni 2022

    Ganjar Pranowo Jadi Capres Favorit Versi Charta Politika dalam Memori Hari Ini, 14 Juni 2022

    JAKARTA – Memori hari ini, tiga tahun yang lalu, 14 Juni 2022, lembaga survei, Charta Politika merilis hasil jejak pendapat terkait elektebilitas calon presiden (capres) favorit untuk Pilpres 2024. Posisi pertama jatuh kepada Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo.

    Sebelumnya, isu seputar Pilpres 2024 penuh dinamika. Joko Widodo (Jokowi) sudah resmi keluar dari gelanggang politik. Kondisi itu membuat lawannya terdahulu Prabowo Subianto mulai didorong untuk maju kembali, disusul muka baru macam Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo.

    Pelaksanaan Pilpres 2024 pernah diramalkan akan ditunda. Kondisi itu karena pandemi COVID-19 yang begitu mengganas di Indonesia. Pendukung Presiden Jokowi senang bukan main. Mereka sempat menggaungkan narasi Jokowi tiga periode.

    Suatu narasi yang ditolak mentah-mentah oleh partai pengusung Jokowi sendiri, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Penolakan itu dilakukan karena tiga periode kekuasaan melanggar konstitusi. Segenap rakyat Indonesia lalu melakukan penolakan yang sama.

    Pendukung Jokowi yang tadinya ngotot gaungnya mulai meredup. Alhasil, rakyat Indonesia benar-benar mulai menatap pesta demokrasi Pilpres 2024. Nama-nama besar sebagai kandidat capres bermunculan. Prabowo yang notabene kandidat capres langganan muncul kembali.

    Kehadiran Prabowo juga diikuti munculnya nama-nama baru dari kontestasi politik Pilpres. Mereka antara lain Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, Ridwan Kamil, hingga Agus Harimurti Yudhoyono. Namun, yang paling kencang bergerak mencari dukungan tak lain adalah Prabowo.

    Prabowo yang notabene Menteri Pertahanan kerap melangsungkan kunjungan ke berbagai daerah. Ia bertemu dengan banyak tokoh masyarakat hingga ulama setempat. Beberapa di antaranya turut mendoakan Prabowo supaya bisa menang dan jadi Presiden Indonesia yang baru.

    “Pak Prabowo memang direncanakan akan bersilaturahmi denga para ulama dan tokoh-tokoh di Jawa Timur. Salah satunya Kiai Kholil dan Kiai Muzaki yang memang sejak dulu Pak Prabowo ingin berkunjung. Karena kesibukan beliau sebagai Menhan dan sekarang adalah hari libur lebaran.”

    “Pak Prabowo akhirnya baru bisa berkunjung ke tempat sahabat-sahabat lamanya itu sekarang ini. Tadi Pak Prabowo didoakan baik oleh Kiai Kholil dan Kiai Muzaki, mendoakan Pak Prabowo selalu sehat, agar kemampuan serta niat-niat baik beliau bisa dimuluskan untuk menjadi presiden pada Pilpres 2024,” ungkap Sekjen Partai Gerindra, Ahmad Muzani sebagaimana dikutip laman tempo.co, 4 Mei 2022.

    Prabowo memang capres beken. Namun, bukan berarti jadi capres terfavorit untuk Pilpres 2024. Narasi itu dibuktikan dengan hasil jejak pendapat yang baru dikeluarkan oleh lembaga survei, Charta Politika pada 14 Juni 2022.

    Ganjar Pranowo pernah jadi capres favorit versi lembaga survei Charta Politika pada 2022. (ANTARA)

    Hasil jejak pendapat itu mengungkap bahwa Ganjar Pranowo yang jadi capres favorit dengan 31,2 persen suara. Prabowo malah berada pada peringkat dua dengan 23,4 persen suara, disusul Anies Baswedan di peringkat tiga dengan 20 persen suara.

    Jejak pendapat itu diambil dari periode waktu 25 Mei sampai 2 Juni 2022. Mereka yang terlibat dalam jejak pendapat mencapai 1.200 orang. Respondennya adalah mereka yang berusia 17 tahun ke atas, atau sudah memenuhi syarat ikut pemilu.

    “Dilihat dari sisi tren, Ganjar Pranowo mengalami peningkatan elektabilitas, sementara elektabilitas Prabowo Subianto dan Anies Baswedan cenderung stagnan,” tulis Charta Politika dalam keterangannya sebagaimana dikutip laman tribunnews, 14 Juni 2022.

  • Hinca Sebut Logika Pengkritik Mendagri Soal 4 Pulau Aceh-Sumut Salah

    Hinca Sebut Logika Pengkritik Mendagri Soal 4 Pulau Aceh-Sumut Salah

    Medan, Beritasatu.com – Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangkan (PDIP) Sumatera Utara Rapidin Simbolon mengkritik Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian soal polemik kepemilikan empat pulau Aceh yang masuk wilayah Sumatera Utara yang menyebut memutuskan sepihak dan bertentangan dengan UU Nomor 14 Tahun 1999.

    Sementara itu, menurut anggota DPR Hinca Pandjaitan kritikan Rapidin Simbolon terhadap Mendagri dinilai tidak mendasar dan logikanya salah. “Aneh rasanya membaca pernyataan Rapidin. Tudingan yang tidak mendasar dan logikanya salah,” ujar Hinca Pandjaitan, Minggu (15/6/2025). 

    Hinca membeberkan, setelah peralihan dari Aceh, empat pulau tersebut nantinya masuk wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng), sedangkan Bupati Tapteng adalah Masinton Pasaribu yang merupakan kader PDIP. 

    “Tapteng itu dipimpin oleh Masinton yang merupakan kader PDIP. Pulau itu masuk ke Tapteng, jadi yang mendapat pengelolaan adalah bupati Tapteng,” bebernya.

    Politikus Demokrat ini meminta agar Rapidin memahami konteks permasalahan sebelum bicara. Sebab isu empat pulau ini sudah bergulir sejak lama dan Bobby Nasution belum menjadi gubernur Sumatera Utara. 

    “Rapidin juga harus paham isu soal empat pulau ini telah bergulir jauh sebelum Bobby Nasution menjadi gubernur Sumatera Utara, bahkan sejak 2007 sudah ada pembahasan dan Kemendagri menetapkan pada 2022, saat itu Bobby masih wali kota Medan,” pungkasnya. 

    Seperti diketahui, Ketua DPD PDIP Sumut Rapidin Simbolon mengkritik Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian soal polemik kepemilikan empat pulau antara Sumut dan Aceh. Rapidin menilai Mendagri memutuskan sepihak dan bertentangan dengan UU Nomor 14 Tahun 1999.

    “Saya sangat menyayangkan tindakan Menteri Dalam Negeri yang memutuskan sepihak tanpa ada alasan dan dengan dasar yang jelas, dan bertentangan dengan UU No 14 Tahun1999 tentang pembentukan Kabupaten Aceh Singkil,” kata Rapidin Simbolon dalam keterangannya, Sabtu (14/6). 

    Anggota DPR itu menilai jika tidak ada urgensi soal pemindahan kepemilikan empat pulau itu. Tito dinilai seakan membangun masa lalu yang tidak baik. 

    “Mendagri memberikan empat pulau di Aceh Singkil untuk Sumatera Utara dan pemberian tersebut sama sekali tidak ada urgensinya bagi Provinsi Aceh maupun Sumut, karena keduanya sama-sama berada di wilayah negara kita. Toh negara kita adalah NKRI, tindakan Mendagri seakan membangunkan masa lalu yang tidak baik,” ujarnya. 

    Anggota Komisi XIII DPR RI ini curiga polemik empat pulau ini karena adanya tambang nikel di pulau itu. Sehingga dia menegaskan tidak setuju empat pulau itu dinyatakan masuk ke Sumut. 

    “Saya curiga jangan-jangan ada tambang Nikel di empat pulau ini, agar dapat lagi dimainkan seperti Blok Medan yang ada di Maluku, dan agar nikel tersebut bisa ekspor secara ilegal ke China,” sebutnya. 

    Mantan bupati Samosir ini meminta agar Pemprov Sumut lebih fokus untuk pembangunan di Sumatera Utara sehingga tidak terjadi gejolak di masyarakat. 

    “Sebaiknya Pemprov Sumut berkonsentrasi untuk membangun Sumut dan membuat terobosoan pembangunan meski dengan APBD yang sangat terbatas, dan tidak membuat gejolak di masyarakat yang tidak penting,” tutupnya.

  • Eks Ketua BEM UI Sebut Jokowi Bisa Pakai Cara Brutal Pertahankan Kekuasaan Gibran: Politik Sandera

    Eks Ketua BEM UI Sebut Jokowi Bisa Pakai Cara Brutal Pertahankan Kekuasaan Gibran: Politik Sandera

    GELORA.CO  – Mantan Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Indonesia (UI), Melki Sedek Huang, berkomentar perihal wacana pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

    Pria yang sekarang menjadi politikus muda PDIP itu menyebut bahwa Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) bisa menggunakan cara yang brutal untuk mempertahankan kekuasaan Gibran, seperti dahulu Jokowi mempertahankan kekusaannya.

    Akan tetapi, Melki tak menjelaskan secara rinci cara brutal yang bagaimana yang dilakukan Jokowi.

    Hal ini disampaikan oleh Melki dalam podcast di kanal YouTube Abraham Samad SPEAK UP, Minggu (15/6/2025), seperti dikutip Tribunnews.

    “Kita bisa melihat bagaimana brutalnya mantan presiden Jokowi mempertahankan kekuasaan, bisa jadi dia sebrutal itu mepertahankan kekuasaan anaknya,” kata Melki.

    Menurut Melki, Jokowi juga bisa memakai cara politik sandera, pengguanaan instrumen hukum untuk menekan lawan politik atau pihak yang berseberangan.

    “Politik sandera pasti akan berlangsung kalau pemainnya Joko Widodo,” ujarnya.

    Melki Sedek Huang menjelaskan bahwa saat ini DPR RI sedang dalam masa reses, sehingga surat pemakzulan Gibran yang telah dikirim oleh Forum Purnawirawan Prajurit TNI harus membutuhkan waktu yang tidak sebentar.

    Ia menilai saat ini seluruh partai politik mengalami hal bimbang dan sedang membahas persoalan tersebut.

    “Problem utamanya sekarang sedang masa reses, dan surat itu harus diterima pimpinan masuk Bamus dan lain sebagainya,” kata Melki.

    “Sudah pasti semua partai politik sedang membahas bagaimana yang sebaiknya. Pasti ada kegalauan,” tuturnya.

    Menurut Melki, sikap Prabowo yang belum melepas tali persaudaraan dengan Jokowi menjadi ketakutan yang besar bagi sejumlah partai politik.

    Meski begitu, Melki Sedek Huang menegaskan bahwa PDIP akan mengawal proses surat pemakzulan Gibran yang diusulak Forum Purnawirawan Prajurit TNI itu.

    “Partai politik di parlemen hari ini kalau kita hitung dari komposisi saja hanya PDIP yang di luar pemerintahan,” kata dia.

    “Jadi akan berat, tapi PDIP perjuangan akan mengawal itu terus,” tandasnya.

    Sosok Melki Sedek Huang

    Sosok Melki Sedek Huangpernah menjadi perbincangan publik setelah ia terbukti melakukan kekerasan seksual.

    Melki terbukti lakukan kekerasan seksual diperkuat dengan adanya Surat Keputusan (SK) Rektor Universitas Indonesia Nomor 49/SK/R/UI/2024, yang ditandatangani Rektor UI Ari Kuncoro, pada 29 Januari 2024.

    Melki tercatat pernah menempuh studi Fakultas Hukum (FH) UI pada 2019.

    Ia mempelajari fokus studi pada Ilmu Hukum Hak Asasi Manusia, Hukum Pidana dan Hukum Administrasi.

    Jabatan sebagai Ketua BEM UI diembannya sejak Januari 2023.

    Sebelumnya, pada Oktober 2019, Melki magang di BEM Fakultas Hukum UI bagian Bidang Sosial dan Politik.

    Dalam organisasi, ia pernah menjadi Staf Departemen Penelitian Hukum dan Tindakan Strategis pada 2020 hingga 2021.

    Setelah itu berlanjut sebagai Wakil Kepala Departemen Penelitian Hukum dan Tindakan Strategis BEM FH UI pada 2021-2022.

    Kemudian dilanjutkan menjadi Koordinator Bidang Sosial dan Politik BEM UI pada Januari 2022-2023.

    Sebagai mahasiswa Fakultas Hukum, Melki pernah magang di LBH Jakarta selama 4 bulan, sejak Agustus hingga November 2021.

    Pada Agustus 2022 hingga Februari 2023, ia juga pernah magang di Tampubolon, Tjoe, and Partners.

    Melki juga pernah aktif sebagai sukarelawan di Rumah Belajar Matalangi pada Oktober hingga November 2019.

    Saat terjerat kasus pelecehan, Melki disanksi administratif oleh pihak Rektorat UI berupa skorsing akademik selama satu semester.

    Adapun selama masa skorsing tersebut, Melki dilarang menghubungi, melakukan pendekatan, berada dalam lokasi berdekatan, dan/atau mendatangi korban.

    Selain itu, Melki juga dilarang aktif secara formal maupun informal dalam organisasi dan kegiatan kemahasiswaan pada tingkat program studi, fakultas, dan universitas serta berada di lingkungan kampus Universitas Indonesia

  • Peringatan Bulan Bung Karno Jadi Ajang Reuni Kader Veteran PDIP Jember

    Peringatan Bulan Bung Karno Jadi Ajang Reuni Kader Veteran PDIP Jember

    Jember (beritajatim.com) – Acara ‘Sosialisasi Gotong Royong sebagai Falsafah Kebudayaan Bangsa’, di Hotel Royal, Kabupaten Jember, Jawa Timur, Minggu (15/6/2025), menjadi ajang reuni sejumlah kader veteran PDI Perjuangan.

    Acara tersebut digelar oleh Eko Yunianto, anggota DPRD Jawa Timur, untuk memperingati Bulan Bung Karno. Beberapa kader veteran yang hadir antara lain Kusen Andalas yang pernah menjabat wakil bupati Jember 2005-2015; Agus Hadi Santoto, ketua Fraksi PDIP DPRD Jember 2004-2009; dan Ni Nyoman Putu Martini, wakil ketua DPRD Jember 2014-2019.

    “Saya hadir di sini dalam rangka untuk semangat bersama, untuk membicarakan aspirasi dari bawah untuk dititipkan kepada para peserta Kongres (PDI Perjuangan),” kata Kusen. Kongres PDIP rencananya akan digelar tahun ini.

    Selain itu, lanjut Kusen, pertemuan para kader senior tersebut adalah untuk menjaga agar tidak ada keterputusan komunikasi. “Jadi kita dalam suatu organisasi tidak boleh terkotak-kotak. Kita harus bersatu,” katanya.

    Dalam pidatonya, Kusen mengatakan, semua orang memahamu makna gotong royong. “Tinggal mau apa tidak melakukannya. Harapan saya, Anda mandegani (menjadi tokoh) di lingkungannya masing-masing,” katanya kepada para kader yang berkumpul.

    Kusen ingin kader PDI Perjuangan Jember bisa menjadi penentu dalam kehidupan politik. “Dengan simbol gotong-royongm tujuannya adalah bersatu, bersatu dan satu kata, hulupis kuntul, baris. Ini ngono kudune (begitu seharusnya, red),” katanya.

    Kusen mengkritik PDI Perjuangan Jember yang sudah merasa menang dengan hanya menguasai delapan kursi DPRD setempat. “Disebut menang kalau seperti zaman Golkar (Orde Baru), berkuasa segalanya, sampai-sampai toko-tokoh dicat warna kuning,” katanya.

    Kusen menegaskan semua aspek kehidupan berkaitan dengan politik. “Tidak ada yang tidak berkaitan politik. Keluarga, dagang, berbuat salah pun ada hubungannya dengan politik,” katanya.

    “Maka dari itu mumpung saya ketemu ini mengingatkan, ayo, kita bersatu. Kita orang politik. Orang politik harus berpikir jangka panjang, jangka pendek, jangka menengah,” kata Kusen.

    Agus Hadi Santoso mengingatkan, bahwa gotong royong adalah saripati Pancasila. “Setelah menelurkan Pancasila, lima sila di sebagai landasan negara kita, diperas lagi oleh Bung Karno menjadi gotong-royong. Gotong-royong harus kita jadikan landasan kehidupan sehari-hari,” katanya.

    Hariyanto, staf ahli Eko Yunianto, mengatakan, sosialisasi tersebut merupakan rentetan dari Bulan Bung Karno. “Kita ingin penerus bangsa ini bisa berjalan meneruskan api perjuangan ide dan gagasan Bung Karno. Bukan abunya yang kita teruskan, tapi api perjuangan dari Bung Karno,” katanya.

    Kehadiran sejumlah kader veteran PDI Perjuangan, menurut Hariyanto, untuk merajut kebersamaan. “Tanpa mereka, tanpa para senior-senior partai, kita tidak mungkin seperti ini. Justru yang muda-muda ini tenaga pikirannya harus lebih lebih bersemangat. Jangankan yang muda, yang tua saja semangatnya seperti ini. Apalagi yang muda,” katanya.

    Kehadiran para kader veteran tersebut diharapkan Haryanto bisa memberikan teladan kepada para kader muda. “Pemikirannya kita ambil, semangatnya kita ambil. Tenaganya yang harus lebih ditingkatkan,” katanya. [wir]

  • Puncak Bulan Bung Karno, PDIP Gelar Soekarno Run 2025 di Bali

    Puncak Bulan Bung Karno, PDIP Gelar Soekarno Run 2025 di Bali

    Jakarta, Beritasatu.com – PDI Perjuangan (PDIP) akan memperingati puncak Bulan Bung Karno melalui ajang lomba lari bertaraf internasional Soekarno Run di Bali pada akhir Juni 2025.

    Ketua DPP PDIP Komarudin Watubun mengatakan setelah rangkaian acara Soekarno Run 2025 sukses dilaksanakan di berbagai kota, salah satunya Solo, PDIP siap menggelar Soekarno Run berskala global di Bali guna memperkuat pesan berdikari dan nasionalisme kepada dunia.

    “Di sana, kami bikin Soekarno Run di tingkat yang lebih tinggi, berdikari dalam level internasional,” katanya ketika menghadiri Soekarno Run Solo di Benteng Vastenburg, Solo, Jawa Tengah dikutip dari Antara, Minggu (15/6/2025).

    Komarudin mengemukakan Bulan Bung Karno selalu diperingati pada bulan Juni karena mengandung tiga tonggak sejarah penting, yaitu 1 Juni sebagai Hari Lahir Pancasila, 6 Juni sebagai Hari Lahir Bung Karno, dan 21 Juni sebagai hari wafatnya Bung Karno.

    Gelaran Soekarno Run 2025, kata dia, menjadi salah satu cara untuk mengingat semangat juang sang proklamator. Menurutnya, ajang Soekarno Run bukan sekadar perlombaan, melainkan cara merawat perjuangan.

    “Ketika kita berlari, kita juga meresapi nilai-nilai perjuangan para pahlawan. Ini adalah cara kita merayakan Indonesia, bersama-sama, dengan langkah kaki yang tangguh,” katanya.

    Komarudin juga mengapresiasi suksesnya penyelenggaraan Soekarno Run 2025 di Solo yang dihadiri berbagai kalangan usia.

    “Di daerah lain, peserta mayoritas anak SMA. Akan tetapi, di sini melibatkan anak-anak SD dan SMP. Ini luar biasa. Mereka nanti yang akan jadi penanggung jawab bangsa ini,” ujarnya.

    Sementara itu, Ketua DPC PDIP Solo FX Rudi Hadyatmo mengatakan Soekarno Run memiliki filosofi “berlari di atas kaki sendiri” sebagai ajakan berdikari.

    “Ini bermaksud mengajak seluruh elemen masyarakat karena yang paling berharga adalah kesehatan. Lari adalah olahraga paling murah. Ketika kita berlari di atas kaki sendiri, itu namanya berdikari,” ujarnya.

    Rudi juga menyambut baik antusiasme warga Solo terhadap acara ini dan menegaskan komitmennya untuk menjadikan Soekarno Run sebagai agenda tahunan.

    Pada Soekarno Run 2025 di Solo, beberapa tokoh PDIP hadir untuk melepas peserta, di antaranya Djarot Saiful Hidayat, Ribka Tjiptaning, dan Ronny Talapessy, serta turut disemarakkan oleh kehadiran Wali Kota Solo Respati Ardi, anggota DPR Arya Bima, dan musisi Elfonda Mekel atau Once Mekel.

  • Anggota DPR kritik Ketua PDIP Sumut atas polemik empat pulau

    Anggota DPR kritik Ketua PDIP Sumut atas polemik empat pulau

    Medan (ANTARA) – Anggota DPR RI Hinca Pandjaitan mengkritik Ketua PDIP Sumatera Utara (Sumut) Rapidin Simbolon atas polemik empat pulau antara Provinsi Sumatera Utara dan Aceh dengan menuding logikanya salah.

    “Aneh rasanya membaca statemen Bapak Rapidin, tudingan yang tidak mendasar dan logikanya salah,” tegas Hinca di Medan, Ahad.

    Padahal empat pulau itu, lanjut dia, masuk dalam wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng) di Provinsi Sumatera Utara.

    Sementara Bupati Tapanuli Tengah adalah Masinton Pasaribu yang juga merupakan kader PDIP dan pernah menjadi anggota Komisi III DPR RI periode 2014 hingga 2024.

    “Tapteng itu dipimpin oleh Bapak Masinton yang merupakan kader PDIP, dan pulau itu masuk ke Tapteng. Jadi yang mendapat pengelolaan adalah Bupati Tapteng,” beber Hinca.

    Politikus Demokrat ini meminta Rapidin Simbolon yang juga anggota Komisi XIII DPR RI memahami konteks permasalahan sebelum berbicara.

    Sebab, tutur dia, isu empat pulau ini sudah bergulir sejak lama, dan bahkan sebelum Bobby Nasution dilantik menjadi Gubernur Sumatera Utara pada 20 Februari 2025.

    Adapun keempat pulau yang masuk dalam wilayah Tapanuli Tengah, yakni Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Gadang, dan Pulau Mangkir Ketek.

    Hal ini sesuai Keputusan Kementerian Dalam Negeri (Kepmendagri) Nomor 300.2.2-2138 Tahun 2025 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode serta Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau, ditetapkan pada 25 April 2025.

    “Bahkan sejak tahun 2007 sudah ada pembahasan dan Kemendagri menetapkan tahun 2022, saat itu Bobby masih Wali Kota Medan,” jelas Hinca yang juga menjadi anggota Komisi III DPR RI ini.

    Ketua DPD PDIP Sumut Rapidin Simbolon sebelumnya mengkritik Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian atas polemik kepemilikan empat pulau antara Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Aceh.

    Pihaknya menilai, bahwa Mendagri Tito Karnavian memutuskan sepihak dan bertentangan Undang-undang (UU) Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil.

    “Saya sangat menyayangkan tindakan Menteri Dalam Negeri yang memutuskan sepihak tanpa ada alasan dan dasar yang jelas, dan bertentangan dengan UU No.14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Singkil,” kata Rapidin dalam keterangannya, Sabtu (14/6).

    Anggota Komisi XIII DPR RI ini menyatakan, tidak ada urgensi atas pemindahan kepemilikan empat pulau tersebut, namun Mendagri Tito Karnavian seakan membangun masa lalu yang kurang baik.

    “Mendagri memberikan empat pulau di Aceh Singkil untuk Sumatera Utara, dan pemberian tersebut sama sekali tidak ada urgensinya bagi Aceh maupun Sumut karena keduanya sama-sama berada di wilayah negara kita. Toh negara kita adalah NKRI, tindakan Mendagri seakan membangunkan masa lalu yang tidak baik,” ujarnya.

    Rapidin mencurigai polemik empat pulau itu karena adanya tambang nikel di pulau tersebut, sehingga pihaknya tidak setuju empat pulau ini dinyatakan masuk ke wilayah Provinsi Sumatera Utara.

    “Saya curiga jangan-jangan ada tambang nikel di empat pulau ini agar dapat lagi dimainkan, seperti Blok Medan yang ada di Maluku dan nikel tersebut bisa ekspor secara ilegal ke China. Sebagai warga Sumut, saya menyataan secara tegas bahwa saya tidak setuju jika empat pulau yang saat ini bernaung dibawah Provinsi Aceh diambil alih oleh Pemprov Sumut,” tegas politisi PDIP ini.

    Mantan bupati Samosir ini juga meminta kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut lebih fokus untuk membangun Sumatera Utara, sehingga tidak terjadi gejolak di masyarakat.

    “Sebaiknya Pemprov Sumut berkonsentrasi untuk membangun Sumut dan membuat terobosan pembangunan meski dengan APBD yang sangat terbatas, dan tidak membuat gejolak di masyarakat yang tidak penting,” tutur Rapidin.

    Pewarta: Muhammad Said
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • PDIP akan peringati puncak Bulan Bung Karno lewat Soekarno Run Bali

    PDIP akan peringati puncak Bulan Bung Karno lewat Soekarno Run Bali

    Jakarta (ANTARA) – PDI Perjuangan (PDIP) akan memperingati puncak Bulan Bung Karno lewat ajang lomba lari bertaraf internasional, Soekarno Run, yang akan digelar di Bali pada akhir Juni mendatang.

    Ketua DPP PDIP Komarudin Watubun mengatakan bahwa setelah rangkaian acara Soekarno Run 2025 sukses dilaksanakan di berbagai kota, salah satunya Solo, partai berlambang banteng itu siap menggelar Soekarno Run berskala global di Bali guna memperkuat pesan berdikari dan nasionalisme kepada dunia.

    “Di sana, kami bikin Soekarno Run di tingkat yang lebih tinggi, berdikari dalam level internasional,” katanya ketika menghadiri Soekarno Run Solo di Benteng Vastenburg, Solo, Jawa Tengah, dilansir dari keterangan yang diterima di Jakarta, Minggu.

    Komarudin mengemukakan, Bulan Bung Karno selalu diperingati pada bulan Juni karena mengandung tiga tonggak sejarah penting, yaitu 1 Juni sebagai Hari Lahir Pancasila, 6 Juni sebagai Hari Lahir Bung Karno, dan 21 Juni sebagai hari wafatnya Bung Karno.

    Gelaran Soekarno Run 2025 ini, kata dia, menjadi salah satu cara untuk mengingat semangat juang Sang Proklamator. Menurutnya, ajang Soekarno Run bukan sekadar perlombaan, melainkan cara merawat perjuangan.

    “Ketika kita berlari, kita juga meresapi nilai-nilai perjuangan para pahlawan. Ini adalah cara kita merayakan Indonesia, bersama-sama, dengan langkah kaki yang tangguh,” katanya.

    Dalam kesempatan yang sama, Komarudin juga mengapresiasi suksesnya penyelenggaraan Soekarno Run 2025 di Solo yang dihadiri berbagai kalangan usia.

    “Di daerah lain, peserta mayoritas anak SMA. Akan tetapi, di sini melibatkan anak-anak SD dan SMP. Ini luar biasa. Mereka nanti yang akan jadi penanggung jawab bangsa ini,” ujarnya.

    Sementara itu, Ketua DPC PDIP Solo FX Rudi Hadyatmo mengatakan bahwa Soekarno Run memiliki filosofi ‘berlari di atas kaki sendiri’ sebagai ajakan berdikari.

    “Ini bermaksud mengajak seluruh elemen masyarakat karena yang paling berharga adalah kesehatan. Lari adalah olahraga paling murah. Ketika kita berlari di atas kaki sendiri, itu namanya berdikari,” ujarnya.

    Rudi juga menyambut baik antusiasme warga Solo terhadap acara ini dan menegaskan komitmennya untuk menjadikan Soekarno Run sebagai agenda tahunan.

    Pada Soekarno Run 2025 di Solo, beberapa tokoh penting hadir untuk melepas peserta, di antaranya Ketua DPP PDIP Komaruddin Watubun; Djarot Saiful Hidayat; Ribka Tjiptaning, dan Ronny Talapessy, serta turut disemarakkan oleh kehadiran Wali Kota Solo Respati Ardi, anggota DPR Arya Bima, dan musisi Elfonda Mekel (Once Mekel).

    Pewarta: Nadia Putri Rahmani
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • `Soekarno Run 2025` siap hentak Solo, pimpinan PDIP `turun gunung`

    `Soekarno Run 2025` siap hentak Solo, pimpinan PDIP `turun gunung`

    Penyanyi sekaligus pemain film Gisella Anastasia (ketiga kiri) berlari bersama sejumlah peserta menuju garis finish saat Soekarno Night Run 2025 di depan alun-alun Kota Blitar, Jawa Timur, Sabtu (22/2/2025) malam. ANTARA FOTO/Irfan Anshori/nz (ANTARA FOTO/IRFAN ANSHORI)

    `Soekarno Run 2025` siap hentak Solo, pimpinan PDIP `turun gunung`
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Minggu, 15 Juni 2025 – 06:46 WIB

    Elshinta.com – Kota Solo siap dihentak oleh ribuan pasang kaki dalam gelaran akbar bertajuk “Soekarno Run Solo 2025” pada Minggu, karena itu sederetan nama besar pimpinan dari DPP PDI Perjuangan ikut ‘turun gunung’ ke Solo.

    Pimpinan PDIP yang “turun” antara lain Komaruddin Watubun (Ketua DPP bidang Kehormatan Partai), Djarot Saiful Hidayat (Ketua DPP bidang Ideologi dan Kaderisasi), Ronny Talapessy (Ketua DPP bidang Reformasi Hukum), serta Yoseph Aryo Adhi Dharmo (Wakil Sekretaris Jenderal).

    “‘Soekarno Run’ ini adalah cara kita merayakan semangat Bung Karno, agar kita senantiasa berdiri di atas kaki sendiri,” kata Komaruddin Watubun dalam pernyataan tertulis di Jakarta, Minggu.

    Politikus yang akrab disapa Bang Komar itu mengatakan “Soekarno Run” digelar di Bulan Juni. Di bulan ini Soekarno lahir (6 Juni), wafat (21 Juni), dan Hari Lahir Pancasila juga diperingati setiap 1 Juni.

    Dia memuji gelora semangat warga Solo “menunjukkan bahwa api nasionalisme dan kecintaan pada tanah air tak pernah padam di Kota Budaya ini”.

    Sedangkan Djarot Saiful Hidayat menyatakan ajang lomba lari ini suatu bentuk implementasi nyata ajaran Bung Karno.

    “Peringatan Bulan Bung Karno melalui ‘Soekarno Run’ bukan sekadar seremonial. Ini adalah perwujudan gotong royong dan kebersamaan dalam semangat Pancasila,” kata Djarot.

    Sementara itu, Ronny Talapessy menyoroti relevansi nilai-nilai Bung Karno bagi generasi muda.

    Peringatan Bulan Bung Karno hendaknya diwujudkan dalam tindakan nyata, bukan sekadar hafalan semata.

    “Kegiatan ‘Soekarno Run’ ini menjadi jembatan bagi generasi muda untuk memahami relevansi gagasan Bung Karno, khususnya mengenai semangat kebangsaan dan perjuangan,” kata Ronny.

    Yoseph Aryo Adhi Dharmo menambahkan, ‘Soekarno Run’ adalah perayaan Bulan Bung Karno sebagai simbol persatuan bangsa, tanpa memandang latar belakang, semua berlari di jalur yang sama, menyuarakan semangat kebangsaan.

    Adhi pun menekankan bahwa bulan Juni adalah penanda penting dalam sejarah bangsa Indonesia, diperingati sebagai Bulan Bung Karno. “Bulan Juni adalah bulannya Bung Karno, bulan lahirnya Pancasila,” kata dia.

    Sejumlah anggota DPR RI dari Fraksi PDIP seperti Aria Bima dan Elfonda “Once” Mekel juga diprediksi hadir memeriahkan acara lari ini agar menjadi sorotan tak hanya sebagai ajang olahraga semata, melainkan juga sebagai momen istimewa untuk mengenang dan merayakan nilai-nilai luhur Bapak Proklamator, Soekarno, di tengah gemuruh semangat nasionalisme.

    Antusiasme warga Solo membludak dengan 5.555 peserta telah terdaftar, menandakan hentakan acara itu begitu kuat di Kota Budaya.

    Komaruddin mengatakan kegiatan “Soekarno Run” menjadi bagian dari kerja internal PDI Perjuangan untuk terus menjaga soliditas partai, khususnya di Jawa Tengah.

    “Melalui acara ini, PDI Perjuangan berupaya memperkuat tali silaturahmi antarkader, menggerakkan seluruh organ partai, dan memastikan semangat gotong royong tetap membara di setiap tingkatan, dari DPD, DPC, hingga ranting,” kata Komaruddin.

    Soekarno Run Solo 2025 juga sebuah kompetisi lari dengan sistem pencatat waktu (timing system) yang akurat.

    Kompetisi itu dibagi menjadi dua kategori utama, yaitu Kategori Anak-anak (800 meter) dan Kategori Umum (lima kilometer):

    Kategori anak-anak diperuntukkan bagi peserta di bawah 13 tahun, dengan rute berputar di sekitar Jalan Jenderal Sudirman, meliputi area dari Gladak, Balai Kota, dan kembali menuju Benteng Vastenburg.

    Sedangkan Kategori Umum terbuka bagi siapa saja yang berusia 13 tahun ke atas. Rute larinya akan menyusuri sejumlah ikon dan jalanan utama Kota Solo, dimulai dari Jalan Supit Urang, Pasar Klewer, Jalan Yos Sudarso, Mangkunegaran, Balai Kota, Pasar Gede, dan akan berakhir atau finish di Benteng Vastenburg.

    Sumber : Antara

  • Soekarno Run 2025″ siap hentak Solo, pimpinan PDIP”turun gunung

    Soekarno Run 2025″ siap hentak Solo, pimpinan PDIP”turun gunung

    Jakarta (ANTARA) – Kota Solo siap dihentak oleh ribuan pasang kaki dalam gelaran akbar bertajuk “Soekarno Run Solo 2025” pada Minggu, karena itu sederetan nama besar pimpinan dari DPP PDI Perjuangan ikut ‘turun gunung’ ke Solo.

    Pimpinan PDIP yang “turun” antara lain Komaruddin Watubun (Ketua DPP bidang Kehormatan Partai), Djarot Saiful Hidayat (Ketua DPP bidang Ideologi dan Kaderisasi), Ronny Talapessy (Ketua DPP bidang Reformasi Hukum), serta Yoseph Aryo Adhi Dharmo (Wakil Sekretaris Jenderal).

    “‘Soekarno Run’ ini adalah cara kita merayakan semangat Bung Karno, agar kita senantiasa berdiri di atas kaki sendiri,” kata Komaruddin Watubun dalam pernyataan tertulis di Jakarta, Minggu.

    Politikus yang akrab disapa Bang Komar itu mengatakan “Soekarno Run” digelar di Bulan Juni. Di bulan ini Soekarno lahir (6 Juni), wafat (21 Juni), dan Hari Lahir Pancasila juga diperingati setiap 1 Juni.

    Dia memuji gelora semangat warga Solo “menunjukkan bahwa api nasionalisme dan kecintaan pada tanah air tak pernah padam di Kota Budaya ini”.

    Sedangkan Djarot Saiful Hidayat menyatakan ajang lomba lari ini suatu bentuk implementasi nyata ajaran Bung Karno.

    “Peringatan Bulan Bung Karno melalui ‘Soekarno Run’ bukan sekadar seremonial. Ini adalah perwujudan gotong royong dan kebersamaan dalam semangat Pancasila,” kata Djarot.

    Pewarta: Abdu Faisal
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Legislator Minta Pemerintah Tinjau Ulang Status 4 Pulau Aceh Masuk Sumut

    Legislator Minta Pemerintah Tinjau Ulang Status 4 Pulau Aceh Masuk Sumut

    Jakarta –

    Anggota Komisi II DPR RI Fraksi PDIP, Romy Soekarno, meminta pemerintah pusat untuk meninjau ulang keputusan mengenai status empat pulau yang ditetapkan masuk wilayah Sumatera Utara. Romy mengatakan pulau itu bukan hanya terkait batas wilayah, melainkan keadilan warga Aceh.

    “Saya sangat menyesalkan terbitnya Kepmendagri Nomor 300.2.2‐2138 Tahun 2025 tanggal 25 April 2025 yang menyatakan keempat pulau tersebut masuk dalam wilayah administratif Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Ini bukan hanya soal batas wilayah, tapi menyangkut kedaulatan dan keadilan bagi masyarakat Aceh,” ujar Romy Soekarno kepada wartawan Sabtu (14/6/2025).

    Romy menilai keputusan itu harus dikaji ulang dengan mempertimbangkan sejumlah aspek. Menurutnya, keputusan itu dapat berpotensi menimbulkan konflik horizontal antar daerah.

    “Saya mendukung penuh langkah-langkah yang telah diambil oleh Pemerintah Aceh, termasuk pengumpulan bukti historis dan advokasi hukum terhadap keputusan tersebut. Pemerintah pusat tidak boleh mengabaikan aspirasi masyarakat Aceh yang merasa dirugikan,” lanjutnya.

    Dia pun berharap Kementerian Dalam Negeri dapat membuka ruang dialog dan mediasi terbuka antara Pemerintah Provinsi Aceh dan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Di mana, hal itu dapat difasilitasi oleh Kemendagri, Komisi II DPR RI, serta lembaga terkait lainnya.

    Selain itu, kata dia, juga diperlukan membentuk Tim Mediasi Nasional. Nantinya, tim itu melibatkan DPR RI, Kemendagri, Kemenkumham, ahli sejarah, perwakilan Aceh-Sumut.

    Untuk diketahui, Kemendagri menetapkan empat pulau di Kabupaten Aceh Singkil masuk ke wilayah Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Pemerintah Aceh mengaku akan memperjuangkan perubahan status agar keempat pulau itu dikembalikan ke Tanah Rencong.

    Keempat pulau tersebut adalah Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Gadang, dan Pulau Mangkir Ketek. Status administratif ini tertuang dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) Nomor 300.2.2-2138 Tahun 2025 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode serta Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau yang ditetapkan pada 25 April 2025.

    Gubernur Sumut Bobby Nasution sudah menjumpai Gubernur Aceh Muzakir Manaf alias Mualem di Aceh untuk membahas soal pulau itu. Bobby menawarkan untuk mengelola bersama empat pulau yang ditetapkan oleh Kemendagri masuk wilayah Sumut.

    (amw/whn)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini