Xcloud.id

partai: PDIP

  • Bukan Tidak Mungkin Anies Baswedan Bakal Gantikan Wapres Gibran, Prabowo Mau?

    Bukan Tidak Mungkin Anies Baswedan Bakal Gantikan Wapres Gibran, Prabowo Mau?

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pakar hukum tata negara Refly Harun mengungkap kemungkinan menarik jika Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka harus dimakzulkan dari hasil Pilpres 2024.

    Dalam situasi seperti itu, muncul empat nama yang disebut berpeluang besar menggantikan posisi Gibran sebagai wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto.

    Mengutip penilaian Mahfud MD, Refly menyebut nama-nama seperti Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Puan Maharani, Ganjar Pranowo, dan Anies Baswedan masuk dalam radar kuat.

    Keempat tokoh ini dinilai memiliki rekam jejak politik yang cukup untuk menempati posisi strategis tersebut.

    “Kalau berdasarkan skenario Mahfud, nama-nama yang disebut itu adalah Puan, Ganjar, AHY, dan Anies. Tapi yang mengejutkan tentu Anies,” ujar Refly dalam videonya yang beredar, Selasa (17/6/2025).

    Dikatakan Mahfud, AHY mewakili unsur muda dari Partai Demokrat dan berpeluang besar secara elektoral.

    Namun Mahfud juga menilai bahwa AHY belum sepenuhnya menjadi figur sentral dalam koalisi pemerintahan Prabowo.

    Sementara itu, Puan Maharani dan Ganjar Pranowo yang merupakan kader senior PDIP disebut sebagai opsi menarik jika Presiden terpilih Prabowo ingin menjalin keseimbangan politik pasca-pilpres.

    Apalagi, hubungan Gerindra dan PDIP sebelumnya sempat menunjukkan tanda-tanda rekonsiliasi.

    Namun yang paling mencengangkan adalah munculnya nama Anies Baswedan.

    Mengingat Anies merupakan rival kuat Prabowo-Gibran di Pilpres 2024 dan tidak masuk dalam lingkaran pemerintahan, wacana ini mengundang banyak spekulasi.

  • Rekrutmen 24.000 Tamtama, DPR Ungkap TNI AD Mau Bentuk 5 Kodam Baru

    Rekrutmen 24.000 Tamtama, DPR Ungkap TNI AD Mau Bentuk 5 Kodam Baru

    Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Komisi I DPR RI, Utut Adianto membeberkan pihaknya memang mendapatkan laporan dari Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD), Maruli Simanjuntak mengenai rencana perekrutan Tamtama TNI AD.

    Dalam pemaparan materinya Maruli, lanjutnya, disebutkan akan ada penambahan lima kodam dan saat ini TNI AD masih menggodok di titik mana saja penambahan tersebut disebarkan. 

    Namun demikian, Wakil Sekjen PDI Perjuangan (PDIP) tersebut mengaku bahwa Komisi I DPR belum mengetahui soal jumlah pasti perekrutan itu. 

    “Jadi kalau ada angka 24.000 biar nanti dijelaskan, mau di-deploy di mana saja. Kita kan tidak bisa bilang ini tidak cocok, ini tidak pas,” tuturnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (16/6/2025).

    Lebih lanjut, grandmaster catur Indonesia ini mengingatkan bilamana memang ada pertentangan mengenai perekrutan ini ada baiknya diselesaikan dengan duduk bersama.

    Menurutnya, Prabowo adalah orang yang tulus. Sebab itu, Utut menilai sifat ini perlu juga dibarengi dengan lingkup internal pendukung yang andal.

    “Kalau ada pertentangan, ya diselesaikan begitu. Karena kalau kita ngomong baik, Indonesia akan baik. Pak Prabowo adalah presiden yang menurut saya sangat sincere, tulus. Tapi sincere aja gak cukup kan? Dia juga harus punya unit proses dan prosesor yang handal,” tutupnya.

    Sebelumnya, rencana ini mendapat kritikan dari koalisi masyarakat sipil. Misalnya saja, Direktur Eksekutif Amnesty Internasional Indonesia, Usman Hamid menilai ini tidak selaras dengan kebijakan strategis pertahanan Indonesia.

    Dia menjelaskan UU No. 3/2002 tentang Pertahanan Negara telah mengamanatkan perubahan paradigma dari pertahanan berbasis daratan lewat penguatan TNI AD, menuju paradigma pertahanan berbasis kelautan dan kepulauan atau kemaritiman yang artinya memerlukan penguatan poster TNI AU dan AL.  

    Sebab itu, dia memandang rekrutmen 24.000 tamtam tersebut hanya akan menggemukkan poster TNI AD yang nyatanya selama ini juga memiliki masalah, baik di tingkat bintara maupun perwira.  

    Pasalnya, masalah tersebut ditunjukkan dari merambahnya peran militer aktif ke jabatan struktural sipil pemerintahan karena bertumpuknya perwira-perwira non-job di lingkungan TNI AD. 

    “Jumlah dan proporsi rekrutmen antar matra selama ini masih menyimpang dari garis kebijakan pertahanan negara sesuai UU Pertahanan Negara,” tegasnya kepada Bisnis, Rabu (11/6/2025).

  • Beathor Suryadi Ungkap Ijazah Jokowi Hasil Cetakan di Pasar Pramuka, Refly Harun: Ngeri-ngeri Sedap

    Beathor Suryadi Ungkap Ijazah Jokowi Hasil Cetakan di Pasar Pramuka, Refly Harun: Ngeri-ngeri Sedap

    GELORA.CO – Bambang Suryadi atau Beathor Suryadi, politisi senior PDIP, mengungkap bahwa dokumen ijazah Jokowi merupakan hasil cetakan 2012.

    Keterangan Beathor Suryadi ini dituliskan di berita Poros Jakarta dan dibacakan kembali oleh Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun di podcast atau You Tube miliknya, Minggu (15/6).

    Berita pertama dan kedua soal ijazah Jokowi ini dibacakan Refly Harun di podcast miliknya @Refly Harun seperti dilihat Senin (16/6/2025).

    Berita ini disebut Refly berasal dari portal berita @Poros Jakarta.

    “Kenapa ngeri-ngeri sedap. Karena dia sebut nama. Sebut kejadian. Dan nama yang disebut, salah satunya nama yang terkenal. Andi Widjajanto,” kata Refli Harun.

    Berikut berita lengkap Poros Jakarta yang dibacakan Refly Harun di podcast miliknya itu.

    “Isu mengenai dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi) kembali menjadi sorotan publik.

    Politisi senior PDIP, Beathor Suryadi, memicu perhatian setelah mengungkap bahwa Andi Widjajanto, mantan Gubernur Lemhannas dan tokoh PDIP, pernah melihat langsung dokumen ijazah milik Jokowi yang kini diyakini tidak asli.

    Dalam keterangannya kepada wartawan pada Jumat, 13 Juni 2025, Beathor menyebut bahwa Andi melihat dokumen tersebut saat proses pencalonan Jokowi untuk Pilpres 2014.

    Namun, dokumen itu diduga hasil cetakan ulang tahun 2012, saat Jokowi mencalonkan diri sebagai Gubernur DKI Jakarta.

    “Andi saat itu belum sadar kalau dokumen yang dilihatnya adalah cetakan tahun 2012. Itu dipakai Jokowi saat mendaftar ke Pilgub DKI,” ungkap Beathor.

    Beathor bahkan mengklaim bahwa dokumen tersebut dicetak di kawasan Pasar Pramuka, Salemba, Jakarta, oleh tim inti Jokowi yang berasal dari Solo.

    Tim ini disebut terdiri atas nama-nama seperti David, Anggit, dan Widodo, yang kemudian bekerja sama dengan kader PDIP DKI seperti Dani Iskandar, Indra, dan Yulianto.

    “Untuk memenuhi berkas pendaftaran ke KPUD DKI, mereka mengerjakan dokumen itu di pojok Pasar Pramuka,” jelasnya.

    Sosok Widodo disebut sebagai aktor utama dalam pembuatan dokumen tersebut.

    Namun, menurut Beathor, Widodo telah menghilang sejak nama Bambang Tri, penulis buku kontroversial terkait ijazah Jokowi, mencuat ke publik.

    “Widodo sudah tidak bisa dilacak. Tapi keterangan dari Dani Iskandar sangat kuat bahwa proses itu memang terjadi,” lanjutnya.

    Beathor juga menyebut bahwa Andi Widjajanto sempat kaget ketika melihat foto yang digunakan pada seluruh ijazah Jokowi tampak seragam dan identik.

    Padahal, menurutnya, tiap jenjang pendidikan seharusnya memiliki foto yang berbeda.

    “Andi harus berani buka suara. Kalau tidak, ini akan menjadi beban sejarah,” tegas Beathor.

    Beathor juga mengungkap bahwa proses koordinasi untuk melengkapi berkas pendaftaran Jokowi berlangsung di sebuah rumah di Jalan Cikini No 69, Menteng, Jakarta Pusat.

    Di lokasi tersebut, tim dikabarkan membahas strategi memenuhi persyaratan administrasi ke KPUD DKI Jakarta.

    “Fakta pertemuan itu nyata, dan tidak bisa terus-menerus ditutupi,” kata Beathor Suryadi.

    Demikian berita yang dibacakan Refly Harun yang disebutnya ngeri-ngeri sedap soal ijazah Jokowi ini.***

  • PDIP: Prabowo Punya Kuasa Selesaikan Sengketa 4 Pulau Aceh Vs Sumut

    PDIP: Prabowo Punya Kuasa Selesaikan Sengketa 4 Pulau Aceh Vs Sumut

    Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) DPR RI, Utut Adianto merespons soal sikap Presiden Prabowo Subianto yang akan turun langsung menyelesaikan polemik sengketa empat pulau yang melibatkan Provinsi Aceh dan Provinsi Sumatera Utara (Sumut).

    Menurut dia, Presiden Prabowo memiliki hak kekuasaan untuk menentukan posisi wilayah Pulau Lipan, Pulau Panjang, Pulau Mangkir Besar, dan Pulau Mangkir Kecil. Apakah pulau tersebut berada di wilayah Aceh atau Sumut. 

    Meski demikian, Wakil Sekjen (Wasekjen) PDIP itu menekankan hak Prabowo tersebut tentu tidak akan melangkahi tugas dari para menteri terkait.

    “Apakah Pak Prabowo mem-by pass [melangkahi] pasukan atau menteri? Saya rasa enggak, itu masih kewenangannya. Kalau Pak Prabowo itu, di Undang-Undang Dasar itu sebetulnya punya kekuasaan untuk mengatur ini semua,” ujarnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (16/6/2025).

    Ketua Komisi I DPR RI ini menilai para menteri Kabinet Merah Putih rasanya tidak perlu merasa kewenangannya direbut presiden. Karena juga dalam mengambil keputusan itu merupakan hal yang tak mudah.

    “Kalau ada menterinya yang merasa dilewati, ya yang ada Presiden aja, biar Pak Presidennya bercerita. Karena kadang juga kan mengambil keputusan itu sulit,” pungkasnya.

    Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad memastikan bahwa keputusan soal polemik pemindahan kepemilikan 4 pulau Aceh ke Sumatera Utara (Sumut) akan rampung pekan depan. 

    Ketua Harian Partai Gerindra ini menyebut Presiden Prabowo Subianto-lah yang nantinya akan memutuskan langsung polemik tersebut. “Dalam pekan depan akan diambil keputusan oleh Presiden tentang hal itu,” katanya dalam keterangan tertulis, dikutip Minggu (15/6/2025).

    Senada, Kepala Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menegaskan bahwa Presiden akan mengambil alih sepenuhnya persoalan ini dan berkomitmen menyelesaikannya secepat mungkin, dengan pendekatan dialogis dan penuh kehati-hatian. 

    “Dalam hal ini presiden mengambil alih ini langsung dan dijanjikan secepatnya akan diselesaikan. Ini harusnya tidak sulit untuk diselesaikan, bisa diselesaikan dengan cara dingin, dengan kepala yang dingin, dengan cara yang baik-baik,” katanya di Gedung Kwarnas, Senin (16/6/2025).

  • Utut Adianto: 2 Minggu Perang Israel vs Iran Habiskan Dana Lebih Besar dari APBN 2025

    Utut Adianto: 2 Minggu Perang Israel vs Iran Habiskan Dana Lebih Besar dari APBN 2025

    Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto memandang perang di era saat ini, terutama Iran vs Israel, seperti film Star Wars lantaran terlihat lebih dominan terjadi di arena udara sebagai medan pertempurannya. 

    Hal tersebut dia sampaikan kala merespons soal konflik yang tengah terjadi di antara Iran dan Israel. Sebab itu, di menyebut perang modern saat ini sudah berbeda dengan yang dipersepsikan masih bertumpu pada infanteri dan kavaleri.

    Kalau dulu, lanjutnya, kavaleri atau pasukan berkudanya  melakukan serangan tembak terlebih dahulu. Kemudian, baru infanteri alias pasukan daratnya masuk dalam medan perang.

    “Nah, sekarang kelihatannya [perang Iran vs Israel] kalau diikutin aja di media-media itu kayak film Star Wars, tembak tu, tapi begitu jatuh, orang tau-tau udah merongrong meratapi kematian,” ungkapnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (16/6/2025).

    Adapun, Wakil Sekjen (Wasekjen) PDI Perjuangan (PDIP) ini turut menyebut dan berharap Tentara Nasional Indonesia (TNI) harus siap menghadapi perang era modern saat ini.

    “Mudah-mudahan kita siap untuk berperang, tapi negara kita jangan sampai berperang, tapi kalau itu tidak bisa dielakkan ya harus siap, itu sebab nya TNI kita harus kuat,” beber dia.

    Lebih jauh, Utut memperkirakan dana yang dihabiskan dalam perang Iran dan Israel selama 2 minggu tersebut lebih besar dibandingkan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025, yakni sebesar Rp3.621 triliun.

    Di sisi lain, legislator PDI Perjuangan (PDIP) ini juga berpandangan perlu adanya semacam ‘tabungan’ dalam Anggaran Pendapatan Belanja dan Negara (APBN) untuk anggaran hal-hal urgent seperti konflik ini.

    “Kan tidak tahu bakal ada perang seperti ini, nah ini kita harus ada konsep untuk menabung untuk hal-hal yang urgent seperti ini. Ini catatan untuk Ibu Srimul [Sri Mulyani] dan Banggar kita,” tutupnya.

    Sementara itu, Ketua MPR RI dari Fraksi PDIP, Bambang Wuryanto (Bambang Pacul) memandang perang di Iran dan Israel ini dapat membuka cakrawala baru bagi Indonesia.

    “Perang ini membuka cakrawala baru. Memberikan pelajaran baru bagi angkatan perang kita,” tuturnya dalan kesempatan yang sama.

  • DPR Minta Prabowo dan Sri Mulyani Sigap Antisipasi Dampak Konflik Iran vs Israel

    DPR Minta Prabowo dan Sri Mulyani Sigap Antisipasi Dampak Konflik Iran vs Israel

    Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Komisi I DPR RI, Utut Adianto meminta pemerintah untuk siap dan sigap mengantisipasi konflik yang kini sedang terjadi di Iran dan Israel. Menurutnya, saat ini dunia sedang dalam titik membahayakan (jeopardizing).

    Utut berujar ada tiga hal yang perlu dicermati dalam konflik kedua negara tersebut. Pertama, penyebab terjadinya konflik. Kedua, sampai di mana titik berakhirnya. Ketiga, konsep pertahanan negara Indonesia.

    “Kita harapkan Pak Presiden Prabowo harus siap dan sigap mengantisipasi. Pemahaman siap, tentu kita tidak berperang, tapi sigap terhadap dampak ikutan lainnya,” pintanya di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (16/6/2025).

    Selain itu, Wasekjen PDI Perjuangan (PDIP) ini turut mengusulkan agar Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono bisa mengundang Duta Besar RI di Teheran, Iran untuk memberikan laporan tertulis soal kondisi di sana.

    “Karena beliau yang ada di Teheran dan di Teheran yang terluka atau yang wafat, atau instalasi apa saja yang rusak akibat perang yang baru berjalan 3 hari ini. Mudah-mudahan kita semua berdoa perangnya tidak berkelanjutan, semua sama-sama bisa menahan diri,” jelasnya.

    Lebih lanjut, Utut mengingatkan Indonesia perihal rute penerbangan dari Tanah Air yang melintasi wilayah udara di lokasi konflik kedua negara tersebut. Selain itu juga, dia menyoroti adanya potensi salah sasaran, karena namanya perang tidak mengenal kapan ada kesialan terjadi.

    “Karena apapun satu nyawa manusia adalah sangat berharga. Jadi kita enggak bisa menyebut hanya satu, we can not count numbers untuk nyawa. Jadi ini pemahaman sikap seperti itu dan idealnya memang Pak Dubes segera melapor ke Pak Menlu,” tutur dia.

    Di sisi lain, legislator PDI Perjuangan (PDIP) ini juga berpandangan perlu adanya semacam ‘tabungan’ dalam Anggaran Pendapatan Belanja dan Negara (APBN) untuk anggaran hal-hal urgent seperti konflik ini.

    “Kan tidak tahu bakal ada perang seperti ini, nah ini kita harus ada konsep untuk menabung untuk hal-hal yang urgent seperti ini. Ini catatan untuk Ibu Srimul [Sri Mulyani] dan Banggar kita,” tutupnya.

    Dalam catatan Bisnis, Israel melakukan serangan udara yang menghantam fasilitas nuklir dan rudal Iran pada Jumat (13/6) dini hari. 

    Serangan tersebut menewaskan lebih dari 104 penduduk Iran, termasuk komandan Garda Revolusi (IRGC), beberapa komandan tinggi, dan sembilan ilmuwan nuklir, serta melukai hampir 380 orang lainnya. 

    Sebagai balasan, Iran meluncurkan rudal balistik yang menargetkan beberapa wilayah di Israel. Serangan itu dikabarkan menewaskan tiga orang dan melukai lebih dari ratusan orang lainnya.

  • PDIP akan tulis ulang sejarah tandingi versi Kemenbud

    PDIP akan tulis ulang sejarah tandingi versi Kemenbud

    “Yang diinisiasi oleh Pak Menteri Kebudayaan Fadli Zon, ini gimana sikap PDI Perjuangan? PDI perjuangan juga akan menulis sejarah,”

    Jakarta (ANTARA) – Ketua DPP PDIP Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul mengatakan bahwa PDIP juga akan menulis ulang sejarah guna menandingi versi penulisan sejarah yang kini sedang disusun oleh Kementerian Kebudayaan.

    Dia mengatakan hal itu guna merespons kontroversi pernyataan Menteri Kebudayaan Fadli Zon soal pemerkosaan saat kerusuhan Mei 1998. Menurut dia, penulisan ulang sejarah bakal selalu dicampuri dengan subjektivitas.

    “Yang diinisiasi oleh Pak Menteri Kebudayaan Fadli Zon, ini gimana sikap PDI Perjuangan? PDI perjuangan juga akan menulis sejarah,” kata Bambang di kompleks parlemen, Jakarta, Senin.

    Dia pun meminta agar pemerintah saat ini, kembali membaca pernyataan Presiden BJ Habibie terkait kasus pemerkosaan saat kerusuhan Mei 1998. Menurut dia, Habibie merupakan Presiden de jure yang ada pada saat itu.

    Menurut dia, Fadli Zon memiliki subjektivitas dan akan mengambil cara yang berbeda dalam mengamati kasus 1998 itu. Bambang pun tidak ingin terkesan ngotot terhadap pernyataan Fadli tersebut, tetapi hal itu akan dibuktikan dengan fakta.

    “Jadi kalau hanya ngotot-ngotot, ya kita bikin sejarah kita sendiri dengan fakta yang kita punya sendiri, kan begitu aja,” kata Wakil Ketua MPR RI tersebut.

    Di sisi lain, dia pun menilai bahwa unsur subjektivitas memang biasa muncul dalam penulisan sejarah sesuai budaya ketimuran. Pasalnya, dia menilai bahwa budaya negara-negara timur kerap mengedepankan perasaan.

    “Apakah kalau Pak Pacul yang nulis? Sama saja aku juga punya subjektivitas, gitu loh,” katanya.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • PDIP Kritik Fadli Zon: Jangan Sekali-kali Melupakan Sejarah – Page 3

    PDIP Kritik Fadli Zon: Jangan Sekali-kali Melupakan Sejarah – Page 3

    “Sebaliknya, segala bentuk kekerasan dan perundungan seksual terhadap perempuan adalah pelanggaran terhadap nilai kemanusiaan paling mendasar, dan harus menjadi perhatian serius setiap pemangku kepentingan.” tegas Fadli.

    Pernyataan Fadli dalam sebuah wawancara publik menyoroti secara spesifik perlunya ketelitian dan kerangka kehati-hatian akademik dalam penggunaan istilah “perkosaan massal,” yang dapat memiliki implikasi serius terhadap karakter kolektif bangsa dan membutuhkan verifikasi berbasis fakta yang kuat.

    Pernyataan tersebut bukan dalam rangka menyangkal keberadaan kekerasan seksual, melainkan menekankan bahwa sejarah perlu bersandar pada fakta-fakta hukum dan bukti yang telah diuji secara akademik dan legal.

    “Penting untuk senantiasa berpegang pada bukti yang teruji secara hukum dan akademik, sebagaimana lazim dalam praktik historiografi. Apalagi menyangkut angka dan istilah yang masih problematik,” imbuhnya.

    Istilah ‘massal’, menurutnya juga telah menjadi pokok perdebatan di kalangan akademik dan masyarakat selama lebih dari dua dekade, sehingga sensitivitas seputar terminologi tersebut harus dikelola dengan bijak dan empatik. “Berbagai tindak kejahatan terjadi di tengah kerusuhan 13-14 Mei 1998, termasuk kekerasan seksual. Namun terkait ‘perkosaan massal’ perlu kehati-hatian karena data peristiwa itu tak pernah konklusif.” ucap dia.

  • Isu Politik-Hukum Terkini: Jakarta Beri Subsidi Transjabodetabek

    Isu Politik-Hukum Terkini: Jakarta Beri Subsidi Transjabodetabek

    Jakarta, Beritasatu.com – Sejumlah isu politik dan hukum pada Minggu (15/6/2025) menjadi perbincangan hangat pembaca. Berita terkait subsidi Transjabodetabek menarik perhatian pembaca Beritasatu.com.

    Isu politik dan hukum lainnya, yakni polemik kepemilikan empat pulau antara Aceh dan Sumut, Presiden Prabowo Subianto yang melakukan kunjungan kenegaraan ke Singapura, upaya kriminalisasi terhadap mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait tudingan ijazah palsu, hingga status kewarganegaraan dalang bom Bali Hambali.

    Isu Politik-Hukum Terkini Beritasatu.com

    1. Jakarta Beri Subsidi Transjabodetabek, Netizen Sindir Dedi Mulyadi

    Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta di bawah kepemimpinan Gubernur Pramono Anung kembali menarik perhatian publik dengan kebijakan subsidi transportasi. Subsidi sebesar Rp 11.500 per penumpang diberikan untuk layanan Transjabodetabek demi menekan tarif dari semestinya Rp 15.000 menjadi lebih terjangkau.

    Dengan adanya subsidi dari Jakarta, maka setiap penumpang Transjabodetabek hanya membayar Rp 3.500, sisanya ditanggung oleh APBD Jakarta. Kebijakan ini pun menuai banyak pujian dari warga Jakarta.

    Namun, tak sedikit pula warganet yang mempertanyakan beban anggaran yang harus ditanggung Jakarta, terutama ketika layanan tersebut menjangkau wilayah luar, seperti Bogor. Komentar pun bermunculan di media sosial, yang membandingkan kinerja Pramono dengan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.

    2. Polemik 4 Pulau Aceh Memanas, PDIP dan Demokrat Saling Serang

    Polemik pemindahan kewilayahan empat pulau dari Aceh ke Sumatera Utara (Sumut) memicu tensi politik antara tokoh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Partai Demokrat. Kritik tajam dilontarkan Ketua DPD PDIP Sumatera Utara Rapidin Simbolon kepada Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, yang dinilai mengambil keputusan sepihak dan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999.

    Pernyataan Rapidin Simbolon itu mendapat respons keras dari Anggota DPR Fraksi Demokrat, Hinca Pandjaitan. Ia menyebut, tudingan tersebut tidak berdasar dan logikanya salah. Hinca menjelaskan keputusan terkait pulau ini telah bergulir sejak lama, jauh sebelum Bobby Nasution menjabat Gubernur Sumatera Utara.

    3. Presiden Prabowo Bertolak ke Singapura untuk Kunjungan Kenegaraan

    Presiden Prabowo Subianto bertolak ke Singapura pada Minggu (15/6/2025) sore dalam rangka kunjungan kenegaraan bersama rombongan terbatas. Presiden Prabowo dan rombongan lepas landas dari Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, sekitar pukul 18.20 WIB.

    Kunjungan ini menjadi momen strategis untuk memperkuat kemitraan Indonesia–Singapura di berbagai sektor. Keberangkatan Presiden dilepas oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Selain Wapres, turut hadir dalam pelepasan tersebut Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, serta Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia.

    4. Polemik Ijazah, Kuasa Hukum Tuding Upaya Kriminalisasi terhadap Jokowi

    Polemik mengenai keaslian ijazah mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terus diungkit meski pihak kepolisian telah menghentikan penyelidikan kasus tersebut. Polisi sebelumnya sudah memutuskan kasus tersebut sudah selesai dan tidak mengandung unsur tindak pidana.

    Kuasa hukum Jokowi, Yakup Hasibuan menilai ada upaya kriminalisasi terhadap Jokowi di balik desakan sejumlah pihak yang ingin membuka kembali polemik tersebut. Menurutnya, proses hukum telah dilakukan secara menyeluruh dan hasilnya menyatakan ijazah Jokowi terbukti asli.

    5. Status Kewarganegaraan Hambali Dalang Bom Bali Belum Dapat Dipastikan

    Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan status kewarganegaraan Hambali hingga kini belum dapat dipastikan secara hukum. Sejak 2003, Hambali ditahan oleh otoritas Amerika Serikat di fasilitas Guantanamo Bay, Kuba.

    Hambali dituduh oleh militer Amerika Serikat terlibat dalam serangkaian tindakan terorisme internasional di berbagai negara. Dia juga dituding menjadi aktor intelektual kasus bom Bali 2002. Hambali dikabarkan kini sedang diadili oleh pengadilan militer Amerika Serikat setelah lebih dari 20 tahun ditahan di Guantanamo.

  • Polemik 4 Pulau Aceh Memanas, PDIP dan Demokrat Saling Serang

    Polemik 4 Pulau Aceh Memanas, PDIP dan Demokrat Saling Serang

    Medan, Beritasatu.com – Polemik pemindahan kewilayahan empat pulau dari Aceh ke Sumatera Utara (Sumut) memicu tensi politik antara tokoh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Partai Demokrat.

    Kritik tajam dilontarkan Ketua DPD PDIP Sumatera Utara Rapidin Simbolon kepada Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, yang dinilai mengambil keputusan sepihak dan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999.

    “Saya sangat menyayangkan tindakan Menteri Dalam Negeri yang memutuskan sepihak tanpa alasan dan dasar yang jelas,” ujar Rapidin Simbolon kepada wartawan, Sabtu (14/6/2025).

    Rapidin menegaskan, tidak ada urgensi memindahkan kepemilikan pulau tersebut dari Aceh ke Sumatera Utara. Ia bahkan menyebut tindakan Mendagri seolah menghidupkan “masa lalu yang tidak baik”.

    Tidak berhenti di situ, Rapidin mencurigai adanya motif ekonomi di balik pemindahan kewenangan atas keempat pulau tersebut, khususnya terkait keberadaan tambang nikel.

    “Saya curiga jangan-jangan ada tambang nikel di empat pulau ini. Jangan sampai dimainkan seperti Blok Medan di Maluku,” tudingnya.

    Sebagai mantan Bupati Samosir, Rapidin Simbolon mengimbau agar Pemprov Sumut lebih fokus pada pembangunan daripada memicu konflik wilayah.

    Pernyataan Rapidin Simbolon itu mendapat respons keras dari Anggota DPR Fraksi Demokrat, Hinca Pandjaitan. Ia menyebut, tudingan tersebut tidak berdasar dan logikanya salah.

    “Aneh rasanya membaca statemen Rapidin. Tudingannya tidak mendasar dan logikanya salah,” kata Hinca Pandjaitan kepada wartawan, Minggu (15/6/2025).

    Hinca menjelaskan keputusan terkait pulau ini telah bergulir sejak lama, jauh sebelum Bobby Nasution menjabat Gubernur Sumatera Utara.

    “Isu ini sudah dibahas sejak 2007. Bahkan Kemendagri menetapkannya pada 2022 saat Bobby Nasution masih menjadi Wali Kota Medan,” jelasnya.

    Lebih lanjut, Hinca menegaskan keempat pulau tersebut nantinya akan masuk dalam wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng), yang dipimpin oleh Masinton Pasaribu, kader PDIP sendiri.

    “Jadi yang kelola nanti juga kader PDIP. Tidak ada yang dirugikan, justru tetap dalam lingkaran partai yang sama,” bebernya.