Xcloud.id

partai: PDIP

  • Harapan PDIP Kala Gibran Ziarah ke Makam Bung Karno

    Harapan PDIP Kala Gibran Ziarah ke Makam Bung Karno

    Jakarta –

    Didampingi Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka berziarah ke makam Presiden Pertama Sukarno (Bung Karno) di Blitar, Jawa Timur. Gibran berdoa di pusara Bung Karno yang dipimpin juru kunci makam, Kahfi Annezar.

    Dikutip Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Wakil Presiden, Rabu (18/6), Gibran berziarah ke makam Sukarno yang berada di Kelurahan Bendogerit, Kecamatan Sananwetan, Kota Blitar, kemarin (18/6).

    Setelah berdoa, Gibran melakukan tabur bunga di makam Bung Karno. Setwapres menerangkan dalam momen itu Gibran mengenang jasa-jasa Bung Karno dalam memerdekakan Indonesia. Usai berziarah, Gibran kembali melanjutkan rangkaian agenda kunjungan kerjanya di Kota Blitar.

    PDIP Bersuara

    Ketua DPP PDIP Bidang Ideologi dan Kaderisasi Djarot Saiful Hidayat. (dok Istimewa)

    Ketua DPP PDIP Djarot Syaiful Hidayat mengomentari Gibran yang berziarah ke makan Sukarno. Djarot mempersilakan Gibran berziarah selama dengan hati yang tulus ikhlas.

    “Silahkan saja. Bung Karno, penggali Pancasila, Proklamator Kemerdekaan, penyambung lidah rakyat Indonesia adalah milik seluruh bangsa Indonesia, bahkan milik warga dunia,” kata Djarot saat dihubungi, Rabu (18/6).

    Simak selengkapnya di halaman selanjutnya

    Djarot memastikan tidak ada larangan bagi siapa pun yang hendak berziarah ke makam Bung Karno. Namun, ia berharap ziarah dilakukan dengan hati yang tulus dan ikhlas.

    “Siapa saja boleh dan tidak ada larangan untuk berziarah ke makam Bung Karno. Tentunya dengan hati yang tulus ikhlas ya,” ucap Djarot.

    Senada dengan Djarot, politikus PDIP Guntur Romli juga tidak mempersoalkan kehadiran Gibran di makam Bung Karno. Menurutnya, Gibran hanya salah satu dari ribuan orang yang berziarah ke makam Bung Karno.

    “Bung Karno adalah Pendiri Republik ini, Proklamator Kemerdekaan, Bapak Bangsa, bapak kita semua. Juga Tokoh Perdamaian Dunia. Makamnya diziarahi oleh siapa pun. Lintas suku, agama, budaya, afiliasi politik, kelas sosial, ekonomi, bahkan tidak hanya warga Indonesia saja. Kalau pun Gibran ziarah itu salah seorang dari ribuan orang yang menziarahi makam Bung Karno tiap harinya,” ujar Guntur Romli.

    Ia juga berpesan agar jangan sampai ziarah tersebut dipolitisir. “Bung Karno milik bangsa ini, tidak hanya milik PDI Perjuangan, siapapun bisa berziarah ke makam Bung Karno, tentu saja harus menjaga tatakrama penziarahan, jangan dipolitisir. Mau level wapres dan pedagang asongan memiliki hak yang sama dan berkewajiban yang sama,” tutur dia.

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Baguna PDIP Jatim Kirim 25 Ribu Liter Air Bersih untuk Warga Terdampak Banjir Sidoarjo

    Baguna PDIP Jatim Kirim 25 Ribu Liter Air Bersih untuk Warga Terdampak Banjir Sidoarjo

    Sidoarjo (beritajatim.com) – Kebutuhan air bersih bagi warga terdampak banjir, langsung direspon oleh Badan Penanggulangan Bencana (Baguna) PDI Perjuangan Kabupaten Sidoarjo dan Jawa Timur.

    Baguna mengirimkan bantuan air bersih dengan truk tangki ke warga di beberapa titik terdampak banjir di Kecamatan Tanggulangin, Rabu (18/6/2025) malam.

    Menurut Wakil Sekretaris DPD PDI-P Jatim yang juga pengampu DPC PDI Perjuangan Sidoarjo, Hari Yulianto, bantuan diberikan kepada sebagai respon partainya atas kondisi warga terdampak.

    “Begitu ada informasi soal banjir melanda sejumlah desa, Baguna PDI Perjuangan langsung gerak. Kami menurunkan tim untuk cek lapangan termasuk untuk mengetahui kebutuhan darurat warga terutama air bersih,” kata Hari Yulianto, Kamis (19/6/2025).

    Dari situ, lanjut pria yang juga anggota Komisi E DPRD Jawa Timur ini, partainya memutuskan untuk segera membantu kebutuhan warga.

    “Perintah langsung dari Ketua DPP Bidang Penanggulangan Bencana, Ibu Tri Rismaharini juga Ketua DPD, MH Said Abdullah, kami harus gerak cepat mengirimkan bantuan (air bersih) untuk warga,” tambah Hari.

    Adapun bantuan air bersih dikirimkan sebanyak 5 truk tangki atau setara 25.000 liter. Air dipasok ke 9 tandon yang ada di Desa Kedungbanteng dan Desa Banjarasri Kecamatan Tanggulangin. “Semoga bantuan air bersih tersebut bisa sedikit meringankan beban warga,” harapnya.

    Sementara itu, Ketua RW 02 Kedungbanteng, Prianis Andriani menyampaikan rasa harunya atas bantuan yang datang ke desanya.

    Mewakili warga ia berterima kasih atas respon PDI Perjuangan. Tidak disangka bantuan datang begitu cepat. Prianis bercerita saat mendata lingkungan – lingkungan yang tergenang, kebetulan bertemu juga dengan tim dari PDIP Jatim yang juga cek lokasi dan bantuan direalisasikan. :Dan alhamdulillah bantuan itu langsung datang,” terang Prianis. (isa/ted)

  • Tannos Bisa Buka Kotak Pandora Dugaan Aliran Duit Korupsi E-KTP, Termasuk ke Elite PDIP

    Tannos Bisa Buka Kotak Pandora Dugaan Aliran Duit Korupsi E-KTP, Termasuk ke Elite PDIP

    GELORA.CO – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan pemerintah masih berusaha keras untuk dapat memulangkan buronan kasus dugaan korupsi e-KTP Paulus Tannos ke Indonesia.

    Harapan kian kuat menyusul adanya kesepakatan antara Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri (PM) Singapura Lawrance Wong soal percepatan pelaksanaan perjanjian ekstradisi.

    Sebab dengan kembalinya Tannos ke Indonesia, dapat membuka kotak pandora tentang dugaan keterlibatan sejumlah elite yang disinyalir menerima aliran uang korupsi e-KTP.

    “Saya bersyukur kalau Tannos dapat diekstradisi secepatnya ke Indonesia, hal ini merupakan sesuatu yang penting untuk mengungkap siapa saja yang terlibat dalam korupsi e- KTP,” ujar Pakar Hukum dari Universitas Bung Karno Hudi Yusuf, kepada inilah.com saat dihubungi di Jakarta, Rabu (18/6/2025).

    Untuk diketahui, pengembangan kasus dugaan korupsi e-KTP di KPK saat ini sedang menyasar sejumlah nama besar yang diduga menerima aliran duit panas proyek senilai triliunan rupiah ini.

    Hal ini diketahui dari hasil pemeriksaan KPK terhadap pengusaha Andi Agustinus alias Andi Narogong (AN) pada Maret 2025. AN dinilai sebagai pihak yang mengetahui dengan jelas siapa saja pihak-pihak yang menerima aliran dana.

    Ketika itu, penyidik KPK mencecar terkait komitmen fee dari Direktur Utama PT Sandipala Arthapura, Paulus Tannos, serta perusahaan konsorsium kepada anggota DPR dalam proyek e-KTP.

    Berdasarkan dakwaan KPK, sejumlah nama disebut ikut menerima aliran dana, termasuk diantaranya tiga elite PDIP, yakni Puan Maharani, Ganjar Pranowo dan Pramono Anung.

    “Siapapun yang terindikasi terlibat termasuk oknum PDIP, harus diperiksa dan jika ada bukti permulaan yang cukup bisa ditetapkan sebagai tersangka,” kata Pengamat Hukum Pidana Abdul Fickar kepada inilah.com.

    Daftar Panjang Para Penerima Duit E-KTP

    Dalam surat dakwaan yang dibacakan jaksa KPK di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (PN Tipikor) Jakarta, 9 MAret 2017, atas nama terdakwa Irman dan Sugiharto, disebutkan sejumlah pihak menerima duit panas e-KTP. Berikut daftarnya:

    1. Gamawan Fauzi USD 4,5 juta dan Rp 50 juta

    2. Diah Anggraini USD 2,7 juta dan Rp 22,5 juta

    3. Drajat Wisnu Setyaan USD 615 ribu dan Rp 25 juta

    4. 6 orang anggota panitia lelang masing-masing USD 50 ribu

    5. Husni Fahmi USD 150 ribu dan Rp 30 juta

    6. Anas Urbaningrum USD 5,5 juta

    7. Melcias Marchus Mekeng USD 1,4 juta

    8. Olly Dondokambey USD 1,2 juta

    9. Tamsil Lindrung USD 700 ribu

    10. Mirwan Amir USD 1,2 juta

    11. Arief Wibowo USD 108 ribu

    12. Chaeruman Harahap USD 584 ribu dan Rp 26 miliar

    13. Ganjar Pranowo USD 520 ribu

    14. Agun Gunandjar Sudarsa selaku anggota Komisi II dan Banggar DPR USD 1,047 juta

    15. Mustoko Weni USD 408 ribu

    16. Ignatius Mulyono USD 258 ribu

    17. Taufik Effendi USD 103 ribu

    18. Teguh Djuwarno USD 167 ribu

    19. Miryam S Haryani USD 23 ribu

    20. Rindoko, Nu’man Abdul Hakim, Abdul Malik Haramaen, Jamal Aziz, dan Jazuli Juwaini selaku Kapoksi pada Komisi II DPR masing-masing USD 37 ribu

    21. Markus Nari Rp 4 miliar dan USD 13 ribu

    22. Yasonna Laoly USD 84 ribu

    23. Khatibul Umam Wiranu USD 400 ribu

    24. M Jafar Hapsah USD 100 ribu

    25. Ade Komarudin USD 100 ribu

    26. Abraham Mose, Agus Iswanto, Andra Agusalam, dan Darma Mapangara selaku direksi PT LEN Industri masing-masing Rp 1 miliar

    27. Wahyudin Bagenda selaku Direktur Utama PT LEN Industri Rp 2 miliar

    28. Marzuki Ali Rp 20 miliar

    29. Johanes Marliem USD 14,880 juta dan Rp 25.242.546.892

    30. 37 anggota Komisi II lain seluruhnya berjumlah USD 556 ribu, masing-masing mendapatkan uang USD 13-18 ribu

    31. Beberapa anggota tim Fatmawati yaitu Jimmy Iskandar Tedjasusila alias Bobby, Eko Purwoko, Andi Noor, Wahyu Setyo, Benny Akhir, Dudi, dan Kurniawan masing-masing Rp 60 juta

    32. Manajemen bersama konsorsium PNRI Rp 137.989.835.260

    33. Perum PNRI Rp 107.710.849.102

    34. PT Sandipala Artha Putra Rp 145.851.156.022

    35. PT Mega Lestari Unggul yang merupakan holding company PT Sandipala Artha Putra Rp 148.863.947.122

    36. PT LEN Industri Rp 20.925.163.862

    37. PT Sucofindo Rp 8.231.289.362

    38. PT Quadra Solution Rp 127.320.213.798,36

    Selain nama-nama diatas, mantan Ketua DPR Setya Novanto juga menyebut adanya aliran uang ke Puan Maharani dan Pramono Anung masing-masing sebesar 500.000 dolar Amerika Serikat (AS).

    Setya Novanto menyatakan bahwa informasi tersebut ia dapatkan dari pengusaha Made Oka Masagung dan Andi Narogong yang menyampaikan kepadanya di rumah.

    Saat itu, Puan Maharani menjabat sebagai Ketua Fraksi PDIP di DPR, sedangkan Pramono Anung adalah anggota DPR. “Bu Puan Maharani, Ketua Fraksi PDIP, dan Pramono adalah 500.000 dollar AS. Itu keterangan Made Oka,” ujar Setya Novanto kepada majelis hakim saat diperiksa sebagai terdakwa.

    Pramono Anung membantah mentah-mentah tudingan itu, dan mengatakan ia bahkan tak pernah ada kaitan apa pun dengan kasus KTP elektronik. “Ini semuanya yang menyangkut orang lain dia bilang. Tapi untuk yang menyangkut dirinya sendiri, dia selalu bilang tidak ingat,” kata Pramono Anung kepada para wartawan kala itu.

    Sementara Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, menyebut Setya Novanto sekadar ingin mendapat status justice collaborator agar mendpat keringanan hukuman.

  • Pasar Pramuka Disorot Usai Beathor Suryadi Beber Kejanggalan Ijazah Jokowi, Dokter Tifa: Sudah Bocor Kasar

    Pasar Pramuka Disorot Usai Beathor Suryadi Beber Kejanggalan Ijazah Jokowi, Dokter Tifa: Sudah Bocor Kasar

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pernyataan politisi senior PDI Perjuangan, Beathor Suryadi, terkait ijazah Jokowi, kini jadi sorotan.

    Hal tersebut juga dibahas oleh Dokter Tifa. “Menarik ini ketika PDIP sudah bocor kasar, bukan bocor alus lagi tentang Rekayasa Ijazah yang dipakai untuk mendaftar KPU DKI Jakarta,” tulis Dokter Tifa melalui aku pribadinya di X.

    Dokter Tifa melanjutkan, menurut Beathor Suryadi, Ijazah yang bersangkutan dipermak di Pasar Pramuka pojokan, lembaga penerbit Ijazah ketok magic alias Universitas Pasar Pramuka – UPP (Jangan dicari situsnya karena sudah digusur mendadak).

    “Simak ya ketika Banteng sudah ikutan melabrak ijazah.
    Dan ada tokoh yang hilang. Saya langsung mikir. Kenapa ya Pasar Pramuka Salemba itu tiba-tiba digusur mendadak tahun 2012, lalu bersih tak bersisa tahun 2015? Apakah ada berusaha yang membersihkan jejak?” ujarnya.

    Sebelumnya, Beathor Suryadi mengatakan bahwa Andi Widjajanto—mantan Gubernur Lemhannas dan tokoh PDIP—disebut pernah melihat langsung dokumen ijazah milik Jokowi yang diyakini tidak otentik.

    Beathor mengatakan, Andi menyaksikan dokumen tersebut saat masa pencalonan Jokowi di Pilpres 2014.

    Namun, menurutnya, ijazah itu merupakan cetakan ulang yang diproduksi tahun 2012 ketika Jokowi mendaftar sebagai calon Gubernur DKI Jakata.

    “Andi belum sadar kalau yang ia lihat itu cetakan 2012. Itu digunakan untuk keperluan Pilgub DKI,” ujar Beathor.

    Beathor juga menuding proses pencetakan ijazah dilakukan secara diam-diam di kawasan Pasar Pramuka, Jakarta Pusat, oleh tim relawan Jokowi yang berasal dari Solo.

  • Ferdinand Hutahaean Semprot Kader PSI: Foto hanya Tunjukkan Pernah Kuliah, Belum Tentu Lulus

    Ferdinand Hutahaean Semprot Kader PSI: Foto hanya Tunjukkan Pernah Kuliah, Belum Tentu Lulus

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Politikus PDIP, Ferdinand Hutahaean, kembali angkat bicara mengenai polemik tak berkesudahan seputar keabsahan ijazah Presiden ke-7 RI, Jokowi.

    Pernyataan terbaru ini ia sampaikan sebagai respons terhadap unggahan foto KKN Jokowi di Boyolali yang dibagikan oleh kader PSI, Dian Sandi Utama.

    Ferdinand mengaku semakin jenuh melihat manuver yang menurutnya tidak menyelesaikan akar persoalan.

    “Saya semakin kesal yah, muak melihat perkembangan dari kasus ijazah palsu Jokowi ini,” ujar Ferdinand kepada fajar.co.id, Rabu (18/6/2025).

    Ia menilai, langkah yang diambil Jokowi dan para pendukungnya justru membingungkan publik.

    Pasalnya, bukti yang ditampilkan sejauh ini, seperti foto kegiatan KKN maupun keterlibatan di Mapala, tidak berhubungan langsung dengan kelulusan akademik.

    “Saya harus menyatakan bahwa Jokowi yang mencicil bukti-bukti bahwa dia pernah kuliah, pernah KKN. Itu kan bukti yang tidak bisa menyimpulkan bahwa seseorang punya ijazah,” cetusnya.

    Ferdinand menambahkan, banyak mahasiswa yang pernah menjalani KKN atau bahkan memasuki tahap akhir seperti skripsi, namun tetap tidak mendapatkan ijazah karena gagal menyelesaikan studinya.

    “Orang mungkin bisa pernah kuliah, KKN, tapi tidak lulus,” ucapnya.

    Bagi Ferdinand, yang paling masuk akal dilakukan untuk mengakhiri polemik ini adalah menunjukkan dokumen otentik.

    “Sesuatu yang bisa membuktikan seharusnya, ditunjukkan. Mengapa ditunjukkan foto KKN lah, mahasiswa pecinta alam (Mapala), terus apa lagi segala macam. Mengapa bukan ijazahnya saja yang ditunjukkan aslinya gitu loh,” lanjutnya.

  • Alasan Chaos Mengada-Ada, Ferdinand Tantang Jokowi Tunjukkan Ijazah: Banyak yang Pernah Kuliah tapi DO

    Alasan Chaos Mengada-Ada, Ferdinand Tantang Jokowi Tunjukkan Ijazah: Banyak yang Pernah Kuliah tapi DO

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Yakup Hasibuan, kuasa hukum Presiden ke-7 Indonesia, Jokowi, baru-baru ini mengemukakan salah satu alasan mengenai keberadaan ijazah tak kunjung ditunjukkan ke publik.

    Dalam keterangannya, Yakup mengatakan bahwa ada potensi keributan yang tidak bisa dikendalikan atau chaos ketika ijazah tersebut ditunjukkan.

    Menanggapi hal tersebut, Politikus PDIP, Ferdinand Hutahaean memiliki pandangan lain. Ia tidak sependapat dengan Yakup.

    “Kalau alasan Lawyernya bilang nanti chaos, rakyat akan meminta ijazah asli semua pejabat, nggak seperti itu lah,” kata Ferdinand kepada fajar.co.id, Rabu (18/6/2025).

    Dikatakan Ferdinand, sejauh Indonesia merdeka, belum pernah terjadi rakyat meminta mantan pemimpinnya untuk menunjukkan ijazah asli.

    “Atau ijazah pejabat negara, kecuali terindikasi memang punya rekam jejak yang patut diduga memalsukan ijazah. Ini kan Jokowi yang pertama sekali,” cetusnya.

    Merasa muak dengan polemik yang tak berujung, Ferdinand menurutkan hal senada dengan pernyataan Ketum PDIP, Megawati Soekarnoputri tempo hari.

    “Makanya Jokowi tampillah, tunjukkan ijazahnya, gak usah tunjukkan foto, pernah bayar uang kuliah. Banyak yang pernah kuliah sampai semester tujuh tapi DO, gagal,” tandasnya.

    Sebelumnya, Kuasa hukum Presiden ke-7 RI, Jokowi, Yakup Hasibuan, membeberkan alasan kuat mengapa pihaknya belum menunjukkan ijazah asli Jokowi kepada publik, khususnya kepada pihak-pihak yang selama ini menuding adanya pemalsuan.

    Dalam keterangannya pada Minggu (15/6/2025) lalu, Yakup menyatakan bahwa menunjukkan dokumen pribadi seperti ijazah bisa memicu keributan besar secara nasional.

  • Ukuran Rumah Subsidi Mengecil, Maruarar: Harga Tanah di Kota Mahal

    Ukuran Rumah Subsidi Mengecil, Maruarar: Harga Tanah di Kota Mahal

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menjelaskan soal desain rumah subsidi yang batas ukuran minimumnya dikabarkan mengecil dari sebelumnya. Dia menyebut harga tanah di perkotaan turut menjadi pertimbangan. 

    Maruarar, atau akrab disapa Ara, mengakui bahwa kementeriannya juga meminta saran dari pengembang untuk contoh desain rumah subsidi di perkotaan.

    Berdasarkan pemberitaan sebelumnya, pengusaha Lippo Group James Riady juga telah memberikan desain atau mock up rumah subsidi. 

    Namun demikian, dia memastikan kementeriannya belum memberikan keputusan soal ukuran rumah subsidi yang tengah diperbincangkan publik itu. 

    “Kita minta beberapa pengusaha misalnya sudah mulai menyampaikan pikiran, pendapatnya, dan ada yang memberikan rumah contoh. Jadi belum ada keputusan dari Kementerian kami soal ini,” ujarnya kepada wartawan saat ditemui di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (18/6/2025).

    Di sisi lain, pemerintah turut berwacana soal perubahan batas ukuran minimum hunian bersubsidi menjadi 18 meter persegi (m2). 

    Menurut Ara, selama ini ukuran satu unit rumah subsidi seluas 60 meter persegi (m2). Rumah itu meliputi dua kamar dan tidak pernah berlokasi di perkotaan. Hal itu karena harga tanah di perkotaan mahal. 

    “Contoh, enggak ada rumah subsidi di Jakarta, di Bandung. Ada? Bandung ada? Kota Bandung? Rata-rata enggak ada ya di kota ya? Kenapa? Karena harga tanahnya mahal,” ujarnya.

    Selain ke pengembang, Ara menyebut turut mendengar konsumen soal pembangunan rumah subsidi. Dia mengatakan bahwa para calon konsumen turut mempertimbangkan lokasi rumah yang tidak terlalu jauh dari perkotaan, selain faktor desain dan harga. 

    “Supaya ada rumah kebanyakan buat millennial yang ada di perkotaan. Kan begitu. Karena selama ini saya dengar juga mereka yang paling penting tempatnya layak. Tidak kumuh. Tidak usah terlalu besar juga tidak apa-apa,” kata anak dari salah satu pendiri PDI Perjuangan (PDIP), Sabam Sirait itu. 

    Untuk 2025, terang Ara, pemerintah sudah mengalokasikan anggaran untuk pembangunan rumah subsidi sejumlah 350.000 unit. Dia kemudian memaparkan, bahwa satu unit dikerjakan oleh lima orang, sehingga bisa mempekerjakan hingga total 1,65 juta orang. 

    Selain membuka lapangan pekerjaan, dia menyebut pembangunan rumah subsidi itu turut melibatkan industri semen, pasir, ubin sekaligus logistik untuk mengirimkan material bangunan. Belum lagi, UMKM juga bisa ikut berjualan di sekitar proyek.

    Adapun untuk program pembangunan rumah rakyat, dia mengatakan kementeriannya mendapatkan dukungan dari Presiden, DPR, Menteri Keuangan hingga Bank Indonesia. 

    Kemudian, Danantara melalui program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) bakal menyalurkan Rp130 triliun via KUR Bank Himbara, bantuan likuditas dari Bank Indonesia serta Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). 

  • 6 Bareskrim Periksa Kader PDI-P Terkait Laporan Kasus Dugaan Fitnah soal Judi "Online" Nasional

    6 Bareskrim Periksa Kader PDI-P Terkait Laporan Kasus Dugaan Fitnah soal Judi "Online" Nasional

    Bareskrim Periksa Kader PDI-P Terkait Laporan Kasus Dugaan Fitnah soal Judi “Online”
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri memeriksa kader
    PDI-P
    Angga Nugraha terkait kasus
    dugaan fitnah
    oleh Menteri Koperasi
    Budi Arie
    Setiadi, di mana Budi menuding ada partai parlemen yang menjadi dalang judi
    online
    (judol).
    Kader sekaligus advokat PDI-P Wiradarma Harefa menyebut, pihaknya dipanggil setelah mereka melaporkan Budi Arie ke Bareskrim beberapa pekan lalu.
    “Hari ini kami mendapatkan surat panggilan pengambilan keterangan sebagai pelapor yang kemarin laporan kami 2 minggu sebelumnya. Hari ini diperiksa ada 1 orang. Nanti dari teman kami namanya ada, nanti diperiksa dan hasilnya kami sampaikan ke teman-teman,” ujar Wiradarma, di Gedung Bareskrim, Jakarta Selatan, Rabu (18/6/2025).
    Wiradarma mengaku membawa bukti berupa rekaman video dan percakapan Budi Arie.
    Dia juga menyinggung bahwa tidak ada permintaan maaf dari Budi Arie hingga saat ini.
    Oleh karena itu, Wiradarma berharap polisi dapat melanjutkan laporan mereka terhadap Budi Arie.
    Sementara itu, Wiradarma tidak menjawab secara tegas apakah pelaporan ini merupakan arahan Ketum PDI-P Megawati Soekarnoputri atau bukan.
    Dia hanya menyebut bahwa mereka yang berinisiatif melaporkan Budi Arie ke polisi.
    “Seperti kami sampaikan sebelumnya, ini inisiatif kami saja ya, inisiatif kader untuk melaporkan Budi Arie,” imbuh dia.
    Diketahui, sejumlah kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) melaporkan Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie ke Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri.
    “Jadi terlapor di sini
    Budi Arie Setiadi
    , Mantan Menkominfo,” kata kader PDI-P sekaligus advokat, Wiradarma Harefa, di Lobi Bareskrim, Mabes Polri, Jakarta, Selasa (27/5/2025).
    Adapun laporan diterima dengan nomor laporan polisi LP/B/250/V/2025/SPKT/
    Bareskrim Polri
    tanggal 27 Mei 2025.
    Terlapor dalam kasus ini adalah Budi Arie selaku mantan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo).
    Wira menyampaikan laporan ini terkait dugaan tindak pidana penghinaan dan/atau fitnah sebagaimana dimaksud Pasal 310 KUHP dan/atau Pasal 311 KUHP.
    “Terima kasih kepada Polri yang sudah menerima laporan kami. Laporannya sesuai dengan apa yang kami sampaikan tadi bahwa dugaan Pasal 310 dan 311 atas fitnah yang disampaikan terlapor,” ujar dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Mahfud MD: Kalau Benar Fufufafa Adalah Gibran, Itu Alasan Sangat Kuat untuk Pemakzulan

    Mahfud MD: Kalau Benar Fufufafa Adalah Gibran, Itu Alasan Sangat Kuat untuk Pemakzulan

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Sentilan untuk Gibran Rakabuming Raka kembali datang dari Mahfud MD. Lewat kanal YouTube resminya, mantan Menko Polhukam itu menyampaikan pernyataan serius yang langsung menyasar jantung kekuasaan nasional.

    “Kalau Fufufafa itu benar terkait Gibran, itu alasan yang sangat kuat untuk pemakzulan,” kata Mahfud dikutip dari kanal YouTube pribadinya, Mahfud MD Official (17/6/2025).

    Isu yang berawal dari akun anonim bernama Fufufafa di forum daring Kaskus kini bertransformasi menjadi topik panas yang menyeret konstitusi ke tengah panggung politik nasional.

    Mahfud menyatakan bahwa jika keterkaitan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka terbukti, maka proses pemakzulan bukan sekadar kemungkinan, tapi bisa menjadi keniscayaan hukum.

    Namun Mahfud juga menegaskan bahwa jalan menuju pemakzulan bukan perkara mudah. Ia menjabarkan mekanisme formal yang harus dilalui di DPR.

    “Itu bisa, tetapi tidak mudah,” tegasnya.

    Menurut Mahfud, langkah awal dimulai dari disposisi pimpinan DPR, lalu dilanjutkan pembahasan melalui komisi atau Badan Legislasi (Baleg).

    Setelah itu, harus ada persetujuan dari sidang paripurna DPR. Dan di sinilah tantangan utama muncul jumlah suara.

    “Melihat konfigurasi koalisi sekarang, untuk mencapai sepertiga saja susah,” kata Mahfud.

    Ia menyebut dominasi koalisi pendukung Prabowo-Gibran di parlemen yang membuat ambang batas dua pertiga suara menjadi nyaris mustahil dicapai.

    Ia mengidentifikasi hanya sedikit partai politik di luar pemerintahan, seperti PDIP, PKS, dan kemungkinan NasDem, yang mungkin mendukung langkah tersebut.

  • Mahfud MD: Kalau Benar Fufufafa Adalah Gibran, Itu Alasan Sangat Kuat untuk Pemakzulan

    Mahfud MD: Kalau Benar Fufufafa Adalah Gibran, Itu Alasan Sangat Kuat untuk Pemakzulan

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Sentilan untuk Gibran Rakabuming Raka kembali datang dari Mahfud MD. Lewat kanal YouTube resminya, mantan Menko Polhukam itu menyampaikan pernyataan serius yang langsung menyasar jantung kekuasaan nasional.

    “Kalau Fufufafa itu benar terkait Gibran, itu alasan yang sangat kuat untuk pemakzulan,” kata Mahfud dikutip dari kanal YouTube pribadinya, Mahfud MD Official (17/6/2025).

    Isu yang berawal dari akun anonim bernama Fufufafa di forum daring Kaskus kini bertransformasi menjadi topik panas yang menyeret konstitusi ke tengah panggung politik nasional.

    Mahfud menyatakan bahwa jika keterkaitan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka terbukti, maka proses pemakzulan bukan sekadar kemungkinan, tapi bisa menjadi keniscayaan hukum.

    Namun Mahfud juga menegaskan bahwa jalan menuju pemakzulan bukan perkara mudah. Ia menjabarkan mekanisme formal yang harus dilalui di DPR.

    “Itu bisa, tetapi tidak mudah,” tegasnya.

    Menurut Mahfud, langkah awal dimulai dari disposisi pimpinan DPR, lalu dilanjutkan pembahasan melalui komisi atau Badan Legislasi (Baleg).

    Setelah itu, harus ada persetujuan dari sidang paripurna DPR. Dan di sinilah tantangan utama muncul jumlah suara.

    “Melihat konfigurasi koalisi sekarang, untuk mencapai sepertiga saja susah,” kata Mahfud.

    Ia menyebut dominasi koalisi pendukung Prabowo-Gibran di parlemen yang membuat ambang batas dua pertiga suara menjadi nyaris mustahil dicapai.

    Ia mengidentifikasi hanya sedikit partai politik di luar pemerintahan, seperti PDIP, PKS, dan kemungkinan NasDem, yang mungkin mendukung langkah tersebut.