Xcloud.id

partai: PDIP

  • Dokter Tifa Khawatir dengan Kondisi Kesehatan Jokowi, Singgung Sakit Gagal Ginjal

    Dokter Tifa Khawatir dengan Kondisi Kesehatan Jokowi, Singgung Sakit Gagal Ginjal

    GELORA.CO – Pegiat media sosial Dokter Tifauzia Tyassuma khawatir dengan kondisi kesehatan Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) yang muncul di hari ulang tahunnya Sabtu (21/6/2025).

    Pasalnya Jokowi tampak tidak sehat di hari ulang tahunnya karena memiliki kulit yang berbeda warna. 

    Wanita yang karib disapa Dokter Tifa itu pun meyakini bahwa penampilan Jokowi itu mengindikasikan mantan politisi PDIP tersebut mengalami sakit keras bukan sekedar alergi biasa.

    Terlebih Dokter Tifa curiga Jokowi mengenakan Continuous Ambulatory Peritoneal (CAPD) yang biasa dipakai orang dengan gagal ginjal. 

    Tifa menduga Jokowi terkena autoimun agresif yang sudah merusak ginjal mantan Wali Kota Solo tersebut.

    “Kalau melihat dari tanda dan gejala yang sama-sama kita lihat, praktis sejak bulan April 2025 hingga sekarang, dan saya asses adalah Penyakit Autoimun Agresif, maka dugaan saya alat itu adalah CAPD,” jelasnya di platform X Minggu (22/6/2025).

    Dokter Tifa kemudian mengaku tulus mengkhawatirkan kondisi Jokowi. Terlepas dari dirinya yang kerap bersebrangan dengan mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut.

    “Karena berulangkali saya sampaikan, saya  mengkhawatirkan kesehatan pak JW, terlepas dari saat ini kita berseberangan, padahal bukan maksud saya untuk menjadi lawan beliau atau apa,” bebernya.

    “Yang saya lakukan adalah menegakkan kebenaran soal ijazah, kalau dengan itu beliau tersinggung dan memusuhi saya ya kita lihat saja bagaimana kebenaran itu akan membela dirinya sendiri,” ungkapnya.

    Dokter Tifa kemudian menjelaskan penyakit Autoimun Agresif yang perjalanan penyakitnya  kurang dari 6 bulan menuju terminal stage, dengan gejala perubahan kulit yang agresif, gatal luarbiasa, sarkopenia atau otot mengecil dengan cepat menimbulkan kelemahan dan kehilangan berat badan.

    Penyakit itu juga bisa menimbulkan kerusakan organ-organ agresif terutama ginjal dan sistem imun, antara lain Lupus Nephritis grade IV-V, Rapid Progressive Glomerulonephritis (RPGN), Scleroderma  Renal Crisis, yang bisa merusak ginjal dalam hitungan minggu hingga bulan.

    “Sebagai Dokter dan sesama manusia, saya khawatir terhadap kesehatan beliau,” ungkap Tifa.

    Sebab ketika kondisi Autoimun sangat agresif, dan menyerang organ-organ dengan cepat terutama ginjal, maka CAPD sama sekali tidak mendukung.

    Tifa pun menyarankan agar Jokowi segera berobat di rumah sakit terbaik di dunia seperti di Cina. 

    Bahkan Tifa menyarankan Jokowi untuk mencari donor ginjal segera.

    Namun demikian sebelumnya pihak Jokowi membantah telah mengalami sakit keras. 

    Pihak Jokowi menyebut mantan kepala negara itu hanya mengalami sakit alergi sejak kepulangan dari prosesi pemakaman Paus Fransiscus di Vatikan.

  • Wujudkan Kota yang Adil dan Berbudaya

    Wujudkan Kota yang Adil dan Berbudaya

    Jakarta –

    Kota Jakarta merayakan hari jadinya yang ke-498 dengan semangat pembaharuan dan transformasi menuju kota global yang berdaya saing tinggi, dan berbudaya.

    Dengan mengusung tema “Jakarta Kota Global dan Berbudaya”, peringatan HUT tahun ini menjadi momentum refleksi sekaligus optimisme menghadapi tantangan dan peluang masa depan.

    Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan, Hardiyanto Kenneth menyampaikan ucapan selamat HUT DKI Jakarta yang ke-498. Ia juga berdoa semoga Jakarta dengan bertambahnya usia bisa semakin sejahtera, rapih, tertata dan membuat warganya semakin bahagia.

    “Selamat Ulang Tahun Jakarta yang ke-498. Mari kita jadikan hari bersejarah ini sebagai momentum untuk memperkuat komitmen kita membangun kota yang lebih adil, nyaman, dan manusiawi bagi semua. Sesuai dengan tema tahun ini, Jakarta Kota Global dan Berbudaya,” ujar Kenneth dalam keterangannya, Minggu (22/6/2025).

    Menurut pria yang akrab disapa Bang Kent ini, Jakarta bukan hanya pusat pemerintahan dan ekonomi, tetapi juga rumah bagi jutaan warga dari berbagai latar belakang. Oleh karena itu, pembangunan Jakarta harus berorientasi pada keadilan sosial, lingkungan hidup yang sehat, serta pemerataan fasilitas publik.

    Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta itu juga mengajak masyarakat untuk terus menjaga semangat gotong royong, dan toleransi yang telah menjadi identitas warga Jakarta.

    Dengan tidak lagi menjadi ibu kota negara secara administratif, kata Kent, Jakarta dihadapkan pada tantangan baru: menjaga daya tarik sebagai pusat ekonomi, bisnis, dan budaya, sembari menata ulang arah pembangunannya agar lebih berkelanjutan.

    “Perubahan status ibu kota bukan akhir dari peran Jakarta. Saya berharap Jakarta tetap menjadi pusat inovasi, kebudayaan, dan ekonomi nasional, kota global yang tetap berpihak pada manusianya,” tutur Ketua IKAL (Ikatan Keluarga Alumni Lemhannas RI) PPRA Angkatan LXII itu.

    “Jakarta harus memprioritaskan pelayanan transportasi publik, penghijauan kota, serta penataan permukiman padat. Kota ini harus hidup dan nyaman untuk semua kalangan,” ujar Kepala Badan Penanggulangan Bencana (BAGUNA) DPD PDIP DKI Jakarta itu.

    Sebagai anggota dewan, Kent berkomitmen untuk terus mengawal kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada rakyat, terutama dalam hal transportasi publik, pendidikan, perbaikan infrastruktur, kesehatan, dan penataan ruang kota.

    “Dengan usia yang hampir mencapai lima abad, Jakarta tak sekadar berdiri sebagai pusat kekuasaan, melainkan cermin bagi keberagaman, perjuangan, dan harapan rakyat Indonesia. Jakarta yang lebih bersih, lebih hijau, lebih adil, dan tetap menjadi rumah yang layak bagi semua orang. Untuk Gubernur DKI Jakarta, Mas Pramono Anung, teruslah bekerja untuk rakyat. Jadilah pemimpin yang mendengarkan, melayani, dan membangun Jakarta sebagai kota harapan untuk semua,” pungkasnya.

    (mpr/ega)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Jokowi Batal Maju Jadi Ketum PSI, Kondisi Kesehatan Dikabarkan Makin Memburuk?

    Jokowi Batal Maju Jadi Ketum PSI, Kondisi Kesehatan Dikabarkan Makin Memburuk?

    GELORA.CO – Pada hari ulang tahunnya yang ke-64, mantan Presiden Joko Widodo membuat keputusan penting yang mengejutkan publik.

    Melalui pernyataan putra bungsunya, Kaesang Pangarep, Jokowi dipastikan batal mencalonkan diri sebagai Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

    Dalam keterangannya, Kaesang menyebut alasan utama pembatalan tersebut adalah Jokowi tidak ingin bersaing dengan anaknya sendiri.

    Diketahui, Kaesang resmi mendaftarkan diri sebagai calon Ketua Umum PSI pada hari yang sama.

    “Enggak mungkin beliau bersaing dengan anaknya,” ujar Kaesang kepada awak media.

    Namun, publik mempertanyakan apakah keputusan ini murni kalkulasi politik atau ada faktor lain, khususnya yang berkaitan dengan kondisi kesehatan Jokowi yang belakangan ini menjadi sorotan.

    Penampilan Jokowi saat ulang tahun yang dirayakan sederhana di rumahnya di Jalan Kutai Utara, Solo, menarik perhatian banyak pihak.

    Wajahnya terlihat lebih gelap dengan bercak putih yang semakin dominan, memicu kekhawatiran tentang kondisinya.

    Jokowi sendiri pernah mengaku mengalami alergi kulit setelah kunjungan ke Vatikan pada April lalu.

    Menurut ajudannya, udara di Vatikan tidak cocok dengan kondisi Jokowi dan menyebabkan munculnya bintik-bintik di kulitnya.

    Namun, publik mulai meragukan bahwa ini hanya alergi biasa.

    Pasalnya, setelah hampir dua bulan kembali ke Indonesia, kondisi kulit Jokowi justru terlihat semakin memburuk, bukan membaik.

    Beberapa dugaan pun bermunculan, termasuk kemungkinan penyakit langka seperti sindrom Stevens-Johnson.

    Meski demikian, gejala yang tampak pada Jokowi tidak sepenuhnya sesuai dengan ciri khas sindrom tersebut.

    Walau demikian, secara fisik Jokowi masih tampak aktif, dapat berinteraksi dengan para pendukungnya, dan merayakan acara ulang tahunnya.

    Namun, ia hanya hadir dalam waktu singkat, sehingga muncul dugaan bahwa aktivitasnya kini sudah lebih terbatas.

    Selain isu kesehatan, Jokowi juga tengah menghadapi sejumlah tekanan politik, termasuk perdebatan mengenai ijazahnya, desakan pemakzulan terhadap putranya, Gibran Rakabuming Raka, oleh sejumlah purnawirawan, serta beban politik yang ia warisi pasca kepemimpinannya.

    Keputusan untuk mundur dari peluang menjadi Ketua Umum PSI memicu pertanyaan, apakah beban kesehatan dan tekanan politik yang berat menjadi salah satu alasan utamanya.

    Sebelumnya, Jokowi sempat digadang-gadang akan memimpin PSI setelah hubungannya dengan PDIP memburuk pasca ia secara terbuka mendukung Kaesang di PSI.

    Bahkan, Raja Juli Antoni, Sekjen PSI saat itu, sempat menyatakan bahwa Jokowi tengah mempertimbangkan serius untuk mengambil posisi Ketua Umum PSI.

    Namun, kini Jokowi memilih menyerahkan partai tersebut sepenuhnya kepada Kaesang.

    Hal ini menimbulkan pertanyaan baru, mengingat PSI—meski didukung penuh oleh Jokowi dan Kaesang pada Pemilu 2024—tetap gagal lolos ke parlemen.

    Dengan Jokowi memutuskan untuk tidak menjadi ketua umum, masa depan PSI akan sepenuhnya berada di tangan Kaesang.

    Namun, banyak yang meragukan apakah Kaesang mampu membawa PSI melewati ambang batas parlemen pada Pemilu 2029, mengingat pengaruh Jokowi diprediksi akan berkurang signifikan setelah tidak lagi berada dalam kekuasaan.

    Sementara itu, relawan Projo yang sebelumnya juga sempat dikabarkan akan menjadi partai politik pendukung Jokowi, kini menghadapi berbagai hambatan, termasuk kasus yang menimpa Ketua Umum Projo, Budi Arie, yang namanya terseret dalam isu mafia situs judi online.

    Secara politik, Jokowi kini berada dalam posisi tanpa partai.

    Setelah didepak dari PDIP dan batal bergabung dengan Golkar maupun PSI, peluang Jokowi untuk tetap cawe-cawe dalam pemerintahan melalui kekuatan partai semakin menipis.

    Pengamat menilai, tanpa partai yang kuat, Jokowi akan kesulitan mempertahankan pengaruhnya di panggung politik nasional.

    Selain itu, jika benar Jokowi menghindari jabatan strategis karena alasan kesehatan, maka fokus mantan presiden itu ke depan mungkin akan lebih banyak diarahkan pada pemulihan diri ketimbang kembali terjun aktif ke arena politik.

  • Sosok Zulkifli, Ungkap Kejanggalan Berkas Jokowi di Pilgub DKI 2012: Saya Ngeri Ini Dikloning

    Sosok Zulkifli, Ungkap Kejanggalan Berkas Jokowi di Pilgub DKI 2012: Saya Ngeri Ini Dikloning

    GELORA.CO – Muncul sosok pria bernama Zulkifli mengungkapkan kejanggalan berkas Jokowi saat maju di Pilkada DKI Jakarta pada 2012 silam.

    Zulkifli mengatakan, salah satu timses Jokowi kala itu bernama Deni Iskandar sempat heran saat mengurus dokumen .

    Ia heran lantaran menemukan kejanggalan soal perbedaan foto yang ada di berkas dengan orang aslinya.

    Hal ini kembali diingat Zulkifli usai politisi PDIP Beathor menuding ijazah Jokowi dicetak ulang di Pasar Pramuka.

    Hadir ungkap kejanggalan berkas Jokowi di Pilgub DKI Jakarta, siapa sosok Zulkifli sebenarnya?

    Zulkifli mengaku sebagai teman dan juga kakak kelas dari Deni Iskandar.

    Ungkap Kejanggalan Berkas Jokowi di Pilgub DKI Jakarta

    Sebelumnya, Beathor Suryadi mengatakan pada tahun 2012 silam, ijazah Jokowi dicetak ulang di Pasar Pramuka saat hendak jadi calon Gubernur DKI Jakarta.

    Beathor bahkan menyebutkan sejumlah nama orang yang dia klaim mengetahui hal itu dengan sebutan tim Jakarta dan tim Solo.

    Dalam tayangan wawancara di kanal Youtube inews tv, Beathor blak-blakan menyebutkan nama-nama orang yang tahu soal ijazah palsu Jokowi.

    “Siapa saja yang terlibat?” tanya jurnalis, dilansir TribunewsBogor.com dari tayangan inews tv pada Kamis (19/6/2025).

    “Kan ada Dani Iskandar, dari pihak DKI, aktivis yang ada di partai. Saya juga sudah cek kepada pak Prasetyo Egi Marsudi ketua DPRD bahwa itu ada antara kelompok Jakarta sama kelompok Solo. Maka setelah selesai ijazah itu dibikin, diserahkanlah ke pak Pras.”

    “Jadi Pak Pras dan kawan-kawan ada dari Gerindra M Syarif, dibawalah ke KPU DKI. Ketemu lah di situ dengan pak Juri Ardianto. Mereka ini semua tidak tahu asal-usul dokumen yang dibawa itu,” ungkap Beathor Suryadi.

    Ketika sosok Beathor mencuat di media, dr Zulkifli pun teringat dengan Deni Iskandar yang disebut Beathor.

    “Ketika tulisannya Beathor itu muncul, saya jadi inget peristiwa itu,” kata dr Zulkifli dikutip dari Youtube BANG EDY CHANNEL, Jumat (20/6/2025).

    “Dia kan tahunya dari berkas itu, ketika ketemu, ‘kok beda ya orangnya ya’,” cerita Zulkifli.

    Karena itu adalah ingatannya dari 2012 silam, Zulkifli pun memastikan kembali dengan mengkonfirmasi ulang ke orangnya langsung.

    “Saya kejar sampai Surabaya, saya temui di Surabaya karena dia tinggalnya di Surabaya, kemarin saya ke Surabaya hanya untuk mengkonfirmasi,” ujarnya.

    “Eh kamu waktu itu ngomong ini ini, gimana sih kamu coba ulang ceritanya. Bahwa ‘ini kok lain berkas yang saya urus dengan orangnya’. Itu kan berkas-berkasnya pakai kacamata, berkumis, ‘lho kok orangnya ini begini ?’,” ucap Zulkifli sambil menirukan ucapan Deni Iskandar.

    Saat diskusi dengan temannya di Surabaya itu, Zulkifli menduga ini semacam operasi besar.

    “Berarti ini orang yang disamarkan sebagai Joko Widodo atau difigurkan sebagai Joko Widodo,” katanya.

    “Artinya kesimpulan kami berdua saat di Surabaya, ini operasi besar ini, operasi besar untuk menguasai Indonesia diciptakanlah sosok yang untuk menguasai,” ungkap Zulkifli.

    Tak puas sampai di sana, Zulkifli mengaku mengkonfirmasi kembali ke teman-teman akrabnya yang lain.

    “Saya konfirmasi dengan beberapa temen akrab lah, tokoh-tokoh intelejen yang duduk di posisi penting. Mereka cerita, oh biasa itu penyamaran itu biasa,” cerita Zulkifli.

    “Penyamaran di dunia intelejen itu biasa, katanya. Kalau dulu pakai operasi plastik, katanya gitu. Kalau sekarang malah dikloning, katanya. Saya makin ngeri ini kalau dikloning,” ungkapnya. 

  • Penguatan Ideologi, Ratusan Kader PDIP Bekasi Ikut Pelatihan PKP – Page 3

    Penguatan Ideologi, Ratusan Kader PDIP Bekasi Ikut Pelatihan PKP – Page 3

    Selama tiga hari pelaksanaan, peserta mendapat sembilan materi pokok, antara lain Ideologi Pancasila 1 Juni 1945 oleh I Ketut Sustiawan, Sinergitas Tiga Pilar Partai oleh Ineu P Sundari, Trisakti Bung Karno dalam Konteks Kekinian oleh Abdy Yuhana.

    Kemudian Tata Kelola Organisasi Partai oleh Bedi Budiman, Sejarah Perjuangan PDI Perjuangan oleh Ayi Vivananda, Strategi Penggalangan dan Program Pro-Rakyat oleh Tom Maskun serta Pemetaan Politik dan Analisis Sosial Berbasis Wilayah oleh Agus Rustandi.

    Selain itu, para peserta juga wajib mengikuti diskusi kelompok untuk membangun budaya berpikir kritis. Hal ini juga bertujuan membentuk karakter kader dalam berdialektika serta menumbuhkan semangat kolektif dalam pengambilan sikap dan kebijakan.

    “Dengan materi dan diskusi yang intensif ini, kami berharap seluruh kader dapat mengakselerasi pemahaman ideologis dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari demi kemajuan masyarakat Kabupaten Bekasi,” ujar Nyumarno.

     

  • Ramai Universitas Pasar Pramuka, Dokter Tifa: Innalilahi

    Ramai Universitas Pasar Pramuka, Dokter Tifa: Innalilahi

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pegiat media sosial sekaligus dokter, Tifauzia Tyassuma atau yang dikenal luas sebagai Dokter Tifa, kembali mengeluarkan pernyataan kontroversial.

    Kali ini, ia menanggapi kabar yang mengaitkan dugaan keaslian ijazah S1 Presiden ke-7, Jokowi, dengan Pasar Pramuka.

    Tifa merespons klaim dari tokoh PDIP Beathor Suryadi, yang disebut-sebut pernah menjadi bagian dari Kantor Staf Presiden (KSP).

    “Seandainya ini benar, seperti penuturan Tokoh PDIP Beathor Suryadi, yang bahkan pernah menjadi KSP Jokowi lho. Bahwa ijazah S1 Jokowi dibuat di Pasar Pramuka!,” kata Tifa di X @DokterTifa (21/6/2025).

    Ia tidak habis pikir dengan nasib malang yang menimpa Indonesia seandainya informasi bahwa ijazah Jokowi dicetak di Pasar Pramuka.

    “Innalillahi wa inna ilaihi rojiuun. Malangnya nasib negara ini, diperintah Presiden 10 tahun yang ijazahnya Made in Pasar Pramuka,” cetusnya.

    “Hancurnya martabat negara ini dipimpin Penipu 10 tahun!,” tambah Tifa.

    Sebelumnya, pakar telematika Roy Suryo menyebut bahwa kegaduhan ini bukan sekadar isu biasa, melainkan sesuatu yang “cetar membahana”, meminjam diksi khas selebriti Syahrini yang mengandung makna spektakuler dan sangat menarik perhatian publik.

    “Saya menggunakan istilah itu bukan semata-mata untuk menyampaikan betapa hebohnya isu ini, tetapi juga karena kasus ini begitu cetha wela-wela, alias sangat terang benderang,” ujar Roy kepada fajar.co.id, Jumat (20/6/2025).

    Dalam penjelasannya, Roy menyoroti sejumlah nama yang disebut dalam pengakuan BBS, termasuk Anggit Nugraha, David, dan Nugroho dari Tim Solo.

  • Kuasa Hukum Jokowi Anggap Tudingan Ijazah Dicetak di Pasar Pramuka Omong Kosong

    Kuasa Hukum Jokowi Anggap Tudingan Ijazah Dicetak di Pasar Pramuka Omong Kosong

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Kuasa Hukum Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi), Rivai Kusumanegara angkat suara terkait tudingan ijazah kliennya dicetak di Pasar Pramuka, Jakarta Timur.

    “Jadi kami melihat ini hanya informasi yang berkembang dan tak bisa dipertanggung jawabkan,” kata Beathor dikutip dari YouTube Official iNews, Sabtu (21/6/2025).

    Ia mengatakan tudingan itu bersifat bebas. Namun menurutnya, cerita yang beredar tak ada nilai pembuktian.

    “Kami sebagai kuasa hukum menilai hal itu hanya informasi yang bersifat bebas. Sehingga bentuknya tidak memiliki nilai pembuktian,” ujarnya.

    “Apalagi kalau kita ikuti itu, seolah cerita dan cerita,” tambahnya.

    Apalagi, kata dia, disebutkan pemalsuan ijazah dilakukan saat Jokowi mencalonkan Gubernur DKI Jakarta pada 2017. Sementara itu, Jokowi sebelumnya pernah ikut Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Solo.

    “Jika kita ikuti ceritanya, seolah itu di 2012 saat Jokowi mencalonkan Gubernur DKI Jakarta. Pernyataan mendasarnya adalah, apa yang digunakan di Pilkada Solo sebelumnya,” jelasnya.

    Di sisi lain, ia mengungkapkan, Jokowi mengikuti Pilkada hingga Pemilihan Presiden (Pilpres) diusung partai besar. Yakni PDIP.

    “Berikutnya kami menyangsikan partai sebesar PDIP mengusung gubernur dan presiden dua kali menggunakan ijazah yang seola-olah dipalsukan. Apalagi cerita tersebut kan seolah-lah ada tokoh-tokoh PDIP yang mengetahui,” terangnya.

    Ia menyamakannya degan isu nama Jokowi yang disebut ada di kapal tambang di Raja Ampat.

    “Ini tidak lebih dari cerita kemarin, soal kapal yang di Raja Ampat, dan ternyata setelah ditelusuri  kan tidak ada kaitannya,” paparnya.

  • Kata Said Abdullah & Ganjar soal Acara Haul Ke-55 Bung Karno di Blitar

    Kata Said Abdullah & Ganjar soal Acara Haul Ke-55 Bung Karno di Blitar

    Blitar –

    Acara peringatan Haul Bung Karno ke-55 digelar dengan sukses di Jalan Jendral Soedirman Kota Blitar, Jumat (20/6) kemarin. Ribuan masyarakat tumpah ruah mengikuti Haul Bung Karno yang dikemas dengan acara kenduri hingga pengajian oleh penceramah KH Ahmad Muwawiq (Gus Muswafiq).

    Ketua DPD PDIP Jatim, Said Abdullah menyebut acara Haul Bung Karno itu merupakan kolaborasi antara PDIP dengan Pemkot Blitar. Menurutnya kegiatan tersebut berjalan dengan luar biasa, dengan antusiasme masyarakat yang begitu besar.

    “Ini adalah momen pertama, kami berkolaborasi dengan Pemkot Blitar begitu luar biasa dan sangat sukses. Lebih dari 20 ribu orang yang hadir,” terang kepada detikJatim usai mengikuti Haul Bung Karno tersebut, Jumat (20/6/2025).

    Said mengatakan Haul Bung Karno dibuka oleh sambutan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri yang diwakili oleh Ganjar Pranowo. Dalam sambutan itu, turut disampaikan pesan perjuangan dan pemikiran Bung Karno.

    “Kemudian ditutup dengan pengajian Gus Muwafiq, jadi betapa sempurnanya Haul malam ini. Insya Allah besok dilanjutkan dengan ziarah makam Bung Karno,” jelasnya.

    Hal senada juga disampaikan Politikus PDIP, Ganjar Pranowo. Ia mengaku senang dengan acara Haul Bung Karno yang melibatkan masyarakat umum. Menurutnya, kegiatan Haul Bung Karno akan sangat luar biasa apabila digelar setiap tahun.

    (anl/ega)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Dianggap Upaya Menghapus Jejak Ijazah Palsu Jokowi, Kebakaran Hebat di Pasar Pojok Pramuka Jadi Pertanyaan

    Dianggap Upaya Menghapus Jejak Ijazah Palsu Jokowi, Kebakaran Hebat di Pasar Pojok Pramuka Jadi Pertanyaan

    GELORA.CO – Nama Pasar Pojok Pramuka, kini ikut menambah daftar rangkaian kejanggalan terkait kasus dugaan ijazah dan skripsi palsu Joko Widodo.

    Menurut Beathor Suryadi yang merupakan politisi PDIP, ijazah S-1 Joko Widodo dicetak di salah satu kios yang terletak di kawasan Pasar Pojok Pramuka, Jakarta Pusat.

    Pencetakan ijazah palsu di Pasar Pojok Pramuka, menurut Beathor dilakukan oleh Tim Sukses Joko Widodo yang seluruhnya merupakan warga Solo.

    Pencetakan ijazah, selain untuk kelengkapan dokumen ke KPU juga untuk memenuhi syarat sebagai Gubernur Jakarta.

    Terkait dengan munculnya polemik yang kini beredar di tengah publik, Rismon Sianipar yang merupakan Ahli Digital Forensik ikut memberi tanggapan.

    Menurutnya, sejumlah kejanggalan terkait dengan perkara ijazah dan skripsi palsu semakin perlu mendapat jawaban dari Joko Widodo.

    Selain pada Lembar Pengesahan Skripsi dan sosok Kasmudjo, Rismon juga mendapati kejanggalan pada formulir registrasi atas nama Jokowi yang mengindikasikan perbedaan.

    Berdasarkan pada formulir registrasi dan pendaftaran, Rismon mengimani Jokowi bukan menempuh program Sarjana melainkan Ahli Madya atau Diploma.

    Karena itu, adanya dugaan yang yang menyebut ijazah Jokowi dicetak pada tahun 2012 di Pasar Pojok Pramuka, menurut Rismon merupakan hal mungkin saja terjadi.

    “Banyak sekali kejanggalan yang belum terjawab oleh Jokowi, tim kuasa hukum hanya memberi narasi bukan inti,” ujar Rismon.

    Sehubungan dengan proses pencetakan ijazah di tahun 2012, Wakil Ketua Umum Jokowi Mania Andi Azwan memberi sanggahan.

    Terlibat langsung dalam Tim Sosialisasi Kampanye Jokowi-Ahok, Andi menyebut pernyataan Beathor Suryadi tidak lain hanya merupakan upaya Panjat Sosial atau Pansos.

    Memberikan pernyataan tanpa adanya dasar di tengah-tengah polemik, menurut Andi hanya bertujuan untuk mencari sorotan.

    “Ini menurut saya pansos, untuk dapat ketenaran dalam situasi seperti ini, yang diucapkan itu omong kosong,” sanggah Andi dikutip Ayojakarta dari Official iNews.

    Disebutnya nama Pasar Pojok Pramuka dalam kasus dugaan ijazah dan skripsi palsu Jowo Widodo, ikut membuat sebagian kalangan berspekulasi.

    Menurut sejumlah warganet, persitiwa kebakaran yang terjadi di Pasar Pojok Pramuka pada awal Desember 2024 merupakan upaya menghapus jejak pembuatan ijazah.

    Selain menewaskan satu orang, kebakaran hebat juga telah menghanguskan lebih dari 50 bangunan kios jasa pengetikan skripsi yang berada tidak jauh dari Pasar Obat Pramuka.

    Dalam salah satu unggahannya, salah satu akun instagram ikut mempertanyakan ada atau tidaknya hubungan kasus ijazah palsu dengan peristiwa kebakaran.

    “Netizen, benarkah ini murni kebakaran biasa atau disengaja?” ujar pemilik akun @laila.lali90 yang ditanggapi beragam oleh ribuan warganet. ***

  • Perintangan Tak Masuk Akal, Jika Proses Hukum Sudah Inkrah

    Perintangan Tak Masuk Akal, Jika Proses Hukum Sudah Inkrah

    GELORA.CO  – Ahli Hukum Pidana dari Universitas Wahid Hasyim (Unwahas) Semarang, Mahrus Ali menyebut tak masuk akal terjadinya perintangan pada suatu perkara yang telah berkekuatan hukum tetap atau Inkrah. 

    Adapun hal itu disampaikan Ali saat dihadirkan sebagai saksi ahli dalam persidangan kasus dugaan suap pengurusan pergantian antara waktu (PAW) DPR periode 2019-2024 dan perintangan penyidikan Harun Masiku dengan terdakwa Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto di PN Tipikor Jakarta, Jumat (20/6/2025) malam.

    Mulanya kuasa hukum Hasto Kristiyanto, Ronny Talapessy menanyakan mengenai perintangan di tahap penyidikan dengan mencontohkan beberapa kasus.

    “Kemudian putusan Mahkamah Agung nomor 3315 Pidsus 2018 Frederich Yinadi, terpidana terbukti menghalangi penyidikan terhadap tersangka korupsi Setyo Navanto, ini artinya dalam proses tingkat penyidikan,” kata Ronny di persidangan.

    Menjawab hal itu, Ali menyebut dalam Pasal 21 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, mengatur upaya perintangan di tingkat penyidikan. Sehingga, tak masuk akal bila terjadi di tahap penyelidikan. 

    “Jadi itu yang saya katakan bahwa kalau ada orang dikenakan Pasal 21 (Undang-Undang Tipikor), sementara perkara pokoknya jalan bahkan sampai ada putusan yang incraht itu tidak make sense,” ujar Ali.

    Menurutnya, bila terjadi perintangan pada penanganan perkara, maka, proses hukumnya tidak akan berjalan hingga diputus oleh majelis hakim. 

    “Berarti apa? berarti tidak ada penyidikan yang tercegah, tidak ada penyidikan yang tergagalkan,” imbuhnya.

    Selain itu, ia juga menyebut dalam Undang-Undang tersebut telah jabarkan batasan secara gamblang dan tegas. Sehingga tak bisa ditafsirkan penerapan Pasal 21 Undang-Undang Tipikor jika terjadinya perintangan di tahap penyelidikan. 

    “Kemudian di dalam Undang-Undang dijelaskan secara jelas misalnya ini penyidikan ya itu tidak bisa ditafsirkan lain selain penyidikan bukan kemudian penyelidikan,” ungkapnya. 

    “Mencegahnya perbuatannya di penyelidikan, kenapa? untuk mencegah agar tidak terjadi penyidikan, enggak kaya gitu,” imbuhnya.

    Terlebih, dalam proses penyelidikan belum masuk tahap Pro Justicia. Di mana, aparat penegak hukum masih mencari ada tidaknya dugaan pelanggaran pidana.

    “Kenapa? karena di penyelidikan belum ada pro Justicia, alat bukti belum ada di situ,” tandasnya.

    Seperti diketahui Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-Perjuangan Hasto Kristiyanto didakwa melakukan tindak pidana korupsi berupa suap dalam pengurusan pergantian antar waktu (PAW) anggota DPR RI, Harun Masiku.

    Adapun hal itu diungkapkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat membacakan berkas dakwaan Hasto di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Jumat (14/3/2025).

    “Telah melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut memberi atau menjanjikan sesuatu,” kata Jaksa KPK Wawan Yunarwanto.

    Dalam kasus tersebut, Hasto didakwa bersama-sama dengan orang kepercayaan yakni Donny Tri Istiqomah, Saeful Bahri dan Harun Masiku memberikan uang sejumlah 57.350 ribu Dollar Singapura (SGD) kepada mantan anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan.

    Uang tersebut diberikan kepada Wahyu agar KPU bisa mengupayakan menyetujui pergantian calon anggota legislatif terpilih dari daerah pemilihan Sumatera Selatan 1 atas nama Riezky Aprilia kepada Harun Masiku.

    “Yang bertentangan dengan kewajiban Wahyu Setiawan selaku anggota KPU RI yang termasuk penyelenggara negara sebagaimana diatur dalam Pasal 5 angka 4 dan angka 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme,” ucap Jaksa.

    Jaksa mengatakan, peristiwa itu bermula pada 22 Juni 2019 dilaksanakan rapat pleno DPP PDIP untuk membahas perolehan suara Nazarudin Kiemas calon anggota legislatif dapil Sumatera Selatan 1 yang telah meninggal dunia.

    Adapun dalam pemilu 2019, Nazarudin dinyatakan memperoleh 34.276 suara, disusul Riezky Aprilia 44.402 suara, Darmadi Djufri 26.103 suara, Doddy Julianto Siahaan 19.776 suara, Diana Oktasari 13.310 suara.

    Kemudian di urutan kelima ada Harun Masiku dengan perolehan suara 5.878 suara, Suharti 5.669 suara dan Irwan Tongari 4.240 suara.

    Lalu berdasarkan hasil rapat pleno tersebut, Hasto selaku Sekjen memerintahkan Tim Hukum PDIP, Donny Tri Istiqomah menjadi pengacara partai untuk menggugat materi Pasal 54 ayat (5) huruf k tentang peraturan KPU nomor 3 tahun 2019 ke Mahkamah Agung (MA).

    Setelah itu Hasto memanggil Donny dan Saeful Bahri ke rumah aspirasi di Jakarta Pusat untuk memberi perintah agar membantu Harun Masiku untuk menjadi anggota DPR RI.

    “Dan melaporkan setiap perkembangan, baik mengenai komitmen penyerahan uang dan segala hal terkait pengurusan Harun Masiku kepada Terdakwa,” ujar Jaksa.

    Setelah itu selang satu bulan yakni Juli 2019, DPP PDIP kembali menggelar rapat pleno dengan keputusan menetapkan Harun Masiku sebagai caleg mengganti posisi Nazarudin Kiemas.

    Atas keputusan itu Hasto pun memberitahu kepada Donny Tri untuk mengajukan surat permohonan kepada KPU.

    Kemudian DPP PDIP bersurat kepada KPU yang pada pokoknya meminta agar perolehan suara Nazarudin Kiemas dialihkan kepada Harun Masiku.

    “Menindaklanjuti surat dari DPP PDIP tersebut yang pada pokoknya KPU RI tidak dapat memenuhi permohonan DPP PDI-P karena tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku,” sebutnya.

    Setelah tidak bisa memenuhi permintaan DPP PDIP, KPU pun menetapkan Riezky Aprilia sebagai calon anggota DPR RI terpilih berdasarkan rapat pleno terbuka pada 31 Agustus 2019.

    Akan tetapi operasi pengajuan Hasto sebagai anggota DPR masih berlanjut.

    Di mana Hasto meminta fatwa dari MA hingga menyuap Wahyu Setiawan sebesar 57.350 SGD atau setara Rp 600 juta.

    Atas perbuatan tersebut, Hasto didakwa dengan Pasal 5 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.