Xcloud.id

partai: PDIP

  • Gerindra Beberkan Peluang Pertemuan Ulang Prabowo dan Megawati

    Gerindra Beberkan Peluang Pertemuan Ulang Prabowo dan Megawati

    Bisnis.com, JAKARTA — Sekretaris Jenderal (Sekjen) Gerindra, Ahmad Muzani membeberkan peluang bertemunya kembali Presiden RI Prabowo Subianto dengan Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri.

    Meski demikian, Muzani tidak mengungkapkan secara langsung kapan dan di mana pertemuan dua tokoh bangsa akan berlangsung.

    “Saya belum tahu, tapi Insyaallah akan segera ketemu. Karena ketemu itu kan ada banyak momentum yang bisa mempertemukan, tidak harus keduanya bertemu dalam tempat yang disetujui,” ungkapnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (25/6/2025).

    Pria yang juga merupakan Ketua MPR itu yakin akan banyak acara yang dapat mempertemukan Prabowo dan Megawati.

    Sebelumnya, momen anyar Prabowo dan Megawati bertemu adalah dalam upacara peringatan Hari Lahirnya Pancasila pada Senin (2/6/2025) kemarin. Bahkan, dalam sambutan pidatonya Prabowo menghatrukan rasa hormatnya kepada Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri. 

    Suasana hangat dan penuh keakraban antara mereka pun tercipta dalam momen tak terduga ketika Prabowo Subianto dan Megawati bertemu di ruang tunggu (holding room) di Gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri, Senin (2/6/2025).

    Dalam pertemuan singkat itu, Prabowo tampak menyapa dengan ramah Megawati dan Jenderal (Purn.) Try Sutrisno. Dia kemudian duduk berhadapan dengan Megawati, membuka percakapan dengan nada bersahabat. 

    “Ibu agak kurus, Bu. Waduh, luar biasa. Ibu kurus. Diet Ibu berhasil,” ucap Prabowo sembari tersenyum. 

    Megawati pun membalas dengan santai kepada Prabowo.  

    “Iya, berhasil,” balas Megawati sambil tersenyum.

    Adapun, sebelumnya Prabowo dan Megawati juga telah bertemu di kediaman Megawati, di Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat pada Senin (7/4/2025). 

    Dalam pertemuan itu, Sekjen Gerindra Muzani membenarkan bahwa PDIP akan tetap berada di luar pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

    “Ya kira-kira seperti itu, pokoknya begitu,” ungkapnya di Gedung Nusantara III DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat pada Rabu (9/4/2025).

  • SK Kepengurusan PDI-P Digugat, Kepengurusan Diklaim Berakhir Agustus 2024 Nasional 25 Juni 2025

    SK Kepengurusan PDI-P Digugat, Kepengurusan Diklaim Berakhir Agustus 2024 Nasional 25 Juni 2025

    SK Kepengurusan PDI-P Digugat, Kepengurusan Diklaim Berakhir Agustus 2024
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Dua kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) menggugat Surat Keputusan (SK) Menteri Hukum dan HAM terkait perpanjangan kepengurusan DPP PDI-P ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta.
    Anthonius Manoppo dan Gogot Kusumo Wibowo yang mengaku sebagai kader PDI-P lewat kuasa hukumnya,
    Anggiat BM Manalu
    menyebut bahwa SK perpanjangan masa kepengurusan DPP PDI-P telah melanggar anggaran dasar partai.
    Pasalnya dalam anggaran dasar PDI-P, perpanjangan masa kepengurusan harus diputuskan lewat kongres. Adapun partai berlambang kepala banteng itu belum juga menggelar forum tersebut.
    Sedangkan kepengurusan DPP PDI-P periode 2019-2024 seharusnya sudah berakhir sejak 8 Agustus 2024. Namun, kepengurusan itu diperpanjang dengan dalih hak prerogatif Ketua Umum PDI-P,
    Megawati Soekarnoputri
    .
    “Ini kepengurusan sudah berakhir 8 Agustus 2024, diperpanjang tanpa kongres dengan alasan merupakan hak prerogatif daripada ketua umum,” ujar Anggiat saat ditemui di PTUN Jakarta, Jakarta Timur, Rabu (25/6/2025).
    “Namun, kami selaku penasihat hukum daripada para penggugat sudah mencermati semua anggaran dasar, maupun hasil-hasil penetapan di Kongres V, itu tidak ada memberikan secara eksplisit hak prerogatif,” sambungnya.
    Ia melanjutkan, pihaknya akan mengajukan satu orang saksi dan satu orang ahli dalam sidang berikutnya.
    Namun, Anggiat enggan mengungkap siapa saksi dan ahli yang akan dihadirkan, mengingat adanya dugaan intimidasi jika ia mengungkap namanya.
    “Berbagai macam, minta dicabut, ada juga sedikit intimidasi, ada juga iming-iming berbagai macam cara,” ujar Anggiat.
    Perkara ini terdaftar dengan nomor 113/G/2025/PTUN.JKT dan telah memasuki sidang ke-8. Sidang berikutnya dijadwalkan pada Rabu (2/7/2025), dengan agenda pemeriksaan bukti tambahan serta keterangan saksi dan ahli dari pihak penggugat.
    Jika berkaca pada pernyataan Anggiat, ia mengkritik tidak adanya aturan terkait hak prerogatif Megawati sebagai Ketua Umum PDI-P dalam memperpanjang masa kepengurusan.
    Adapun dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) DPP PDI-P periode 2019-2024 yang diunduh dari laman resmi DPD PDI-P Jawa Timur, hak prerogatif ketua umum diatur dalam Pasal 15.
    Dalam Pasal 15 AD/ART itu menjelaskan tujuh hak prerogatif Ketua Umum PDI-P. Pertama, mengambil sikap yang diperlukan atas nama partai apabila negara dalam keadaan darurat.
    Kedua, mengambil tindakan yang diperlukan untuk menjaga keutuhan organisasi dan ideologi partai.
    “Menentukan perubahan sikap politik Partai dalam hal pemerintahan tidak menjalankan nilai-nilai Pancasila,Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan program-program pemerintahan yang tidak sesuai dengan TRI SAKTI,” bunyi poin ketiga hak prerogatif Ketua Umum PDI-P.
    Keempat, menentukan pelaksanaan Kongres. Kelima, mengajukan calon ketua umum partai kepada Kongres Partai. Keenam, memutuskan calon presiden dan/atau calon wakil presiden serta calon menteri dan/atau calon wakil menteri.
    “Mengganti personalia DPP Partai,” bunyi poin terakhir ihwal hak prerogatif Ketua Umum PDI-P.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Qodari: Bukan Jokowi, Justru Hasto yang Bakar PDIP

    Qodari: Bukan Jokowi, Justru Hasto yang Bakar PDIP

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pengamat politik Muhammad Qodari memberikan respons tajam terhadap pernyataan politikus PDIP, Deddy Yevri Sitorus, yang pernah menyebut Jokowi membakar rumahnya sendiri, PDI Perjuangan.

    Dikatakan Qodari, justru Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto yang bertanggung jawab atas kemerosotan suara PDIP dalam Pemilu 2024.

    “Beliau (Deddy) kan bilang bahwa Pak Jokowi itu membakar rumah PDIP. Kalau menurut saya yang membakar rumah PDIP itu, dengan segala hormat, ya Mas Hasto,” ujar Qodari, dikutip Rabu (25/6/2025).

    Qodari menilai, penurunan suara PDIP secara nasional dan kekalahan dalam Pilpres 2024 merupakan hasil dari strategi politik yang tidak efektif.

    Ia secara terang menyebut Hasto sebagai aktor utama di balik kegagalan tersebut.

    “Membakar itu dimaknai sebagai PDIP suaranya turun, terutama di tingkat nasional, kemudian Pilpres kalah. Menurut saya, karena Mas Hasto sebagai aktor utamanya,” lanjutnya.

    Lebih jauh, Qodari mengungkapkan bahwa hasilnya akan sangat berbeda apabila posisi panglima pemilu dipegang oleh sosok lain, misalnya Ketua Bappilu PDIP, Bambang Wuryanto atau yang akrab disapa Bambang Pacul.

    “Di tempat ini saya pernah mengatakan bahwa seandainya panglima perang pemilunya PDIP itu, pada 2024 ini Mas Bambang Pacul, saya yakin ceritanya sangat lain dan berbeda,” tegasnya.

    Qodari bilang, Bambang Pacul merupakan sosok yang berpijak pada fakta dan data dalam mengambil langkah politik, berbeda dengan pendekatan yang digunakan Hasto.

    “Saya menganggap Mas Pacul adalah orang yang berangkat dari fakta dan data. Beliau adalah topologi tim fakta dan data,” kuncinya.

  • Ketua Banggar DPR: Pertumbuhan Ekonomi 2026 Idealnya hingga 5,3%

    Ketua Banggar DPR: Pertumbuhan Ekonomi 2026 Idealnya hingga 5,3%

    Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah menilai bahwa Indonesia harus mencapai pertumbuhan ekonomi di kisaran 5,2%—5,3% agar APBN 2026 menjadi lebih kredibel, sehat, dan berkelanjutan.

    Menurutnya, musuh yang kini dilawan oleh seluruh dunia, termasuk Indonesia adalah ketidakpastian global. Setiap negara pun pastinya akan melakukan proteksi terhadap negaranya masing-masing.

    “Karena globalisasi nampaknya kehilangan arah. Lalu lintas perdagangan sedemikian buruk karena ulahnya Presiden Amerika yang seperti kita alami saat ini, maka [pertumbuhan ekonomi 2026 di kisaran] 5,2% sampai 5,3% itulah yang kredibel, sehat dan berkelanjutan,” terangnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (24/6/2025).

    Lebih lanjut, politisi PDIP ini mengemukakan bahwa pada 1 Juli 2025 mendatang, pemerintah dan DPR akan mulai membahas Rancangan APBN (RAPBN) Tahun 2026.

    “Menteri Keuangan akan di Paripurna untuk merespons, memberikan jawaban, tanggapan atas pelbagai pandangan fraksi-fraksi. Setelah itu kami akan raker dengan Menteri Keuangan soal APBN kita ke depan,” ujarnya.

    Adapun, menurut prediksinya APBN 2026 bisa mencapai sekitar Rp3.800 triliun. Dari perkiraannya ini, belanja wajib alias mandatory spending sebesar 20% dari APBN akan disesuaikan untuk menerapkan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal pendidikan dasar gratis, baik negeri maupun swasta.

    “Katakanlah prediksi saya, APBN sekitar Rp3.800-an [triliun], 20% dari Rp3.800 triliun itu kurang lebih Rp760 triliun. Baik di pusat maupun di daerah, termasuk di dana abadi pendidikan, maka semua akan tercapai,” pungkasnya.

    Diberitakan sebelumnya, Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2026 mendatang sebesar 4,8%.

    Hal tersebut disampaikan dalam laporan terbarunya bertajuk OECD Economic Outlook June 2025, yang menyebut pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan akan melambat dalam waktu dekat.

    “Pertumbuhan PDB riil diperkirakan akan melambat menjadi 4,7% pada tahun 2025 sebelum sedikit meningkat menjadi 4,8% pada tahun 2026,” tulis OECD dalam dokumen tersebut, dikutip pada Selasa (3/6/2025). 

    Di lain sisi, OECD juga turut memperingatkan bahwa laju pertumbuhan ekonomi global melambat lebih tajam dari perkiraan sebelumnya, akibat dampak berkepanjangan dari kebijakan proteksionisme dagang Presiden AS Donald Trump terhadap perekonomian domestik Amerika Serikat.

    Dalam laporan Economic Outlook terbaru yang dirilis Selasa (3/6/2025), OECD memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi global menjadi 2,9% untuk periode 2025—2026, dari estimasi sebelumnya sebesar 3,1% untuk 2025 dan 3,0% untuk 2026. Sebagai perbandingan, pertumbuhan global tahun lalu tercatat 3,3%.

  • DPR Tak Singgung Surat Pemakzulan Gibran di Paripurna Hari Ini

    DPR Tak Singgung Surat Pemakzulan Gibran di Paripurna Hari Ini

    Bisnis.com, JAKARTA — DPR tidak menyinggung dan membacakan surat pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Rapat Paripurna DPR RI ke-20 Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2024-2025.

    Berdasarkan pantauan, Ketua DPR RI Puan Maharani hanya berpidato menyampaikan pokok agenda sidang DPR mendatang saja yang sekaligus menjadi pembuka masa persidangan IV Tahun Sidang 2024-2025.

    Adapun, seusai Rapat Paripurna selesai, Puan mengaku dirinya mesih belum melihat surat yang sudah dikirimkan purnawirawan TNI dan diterima DPR pada 3 Juni kemarin.

    “Belum lihat [suratnya], ini baru masuk masa sidang semua surat yang diterima masih di tata usaha,” ujarnya kepada wartawan, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (24/6/2025).

    Wacana Pemakzulan Gibran

    Sebelumnya di lain kesempatan, anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) Andreas Hugo mengatakan bahwa surat usulan dari Forum Purnawirawan TNI itu akan ditindaklanjuti sesuai dengan amanat Pasal 7 UUD 1945 yang berisikan surat akan dibacakan di Rapat Paripurna DPR.

    Sementara itu, lanjutnya, untuk pengambilan keputusan dapat dilakukan apabila rapat dihadiri oleh 2/3 anggota DPR dan disetujui oleh 2/3 anggota yang hadir.

     “Maka tahapan proses pemakzulan sesuai UUD 1945 Pasal 7 dimulai, karena setelahnya DPR akan mengirim surat tersebut dengan pertimbangan-pertimbangannya kepada MK untuk diperiksa dan diputuskan apakah terjadi pelanggaran berat atau tidak,” terangnya.

    Sebagai informasi, berdasarkan salinan dokumen yang diperoleh Bisnis, surat itu bernomor 003/FPPTNI/V/2025 dan bertitimangsa Jakarta, 26 Mei 2025. Surat ditujukan kepada Ketua MPR RI dan Ketua DPR RI periode 2024—2029. 

    Dalam argumentasi hukumnya, Forum Purnawirawan Prajurit TNI menilai bahwa pencalonan Gibran melanggar prinsip hukum, etika publik, dan konflik kepentingan. 

    Pasalnya, Gibran memperoleh tiket pencalonan melalui perubahan batas usia capres-cawapres berdasarkan Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023, yang dinilai melanggar UU Nomor 48/2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Proses itu dinilai cacat hukum karena Ketua Hakim MK yang memutuskan perkara adalah paman Gibran sendiri, yakni Anwar Usman.  

    “Dengan demikian, terbukti bahwa keputusan tersebut menunjukkan tidak independen karena adanya intervensi melalui relasi keluarga langsung (paman-keponakan) antara Ketua MK Anwar Usman dengan Sdr. Gibran Rakabuming Raka. Hal ini bertentangan dengan prinsip imparsialitas lembaga peradilan dan asas fair trial dalam hukum tata negara,” dikutip dari surat tersebut pada Rabu (4/6/2025).

  • Jelang Hari Bhayangkara, Kapolri Ziarah ke Makam BJ Habibie hingga Jenderal Hoegeng – Page 3

    Jelang Hari Bhayangkara, Kapolri Ziarah ke Makam BJ Habibie hingga Jenderal Hoegeng – Page 3

    Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menghadiri acara syukuran HUT ke-100 Meriyati Roeslani, istri mantan Kapolri Jenderal (Purn) Hoegeng Iman Santoso, di Depok, Jawa Barat, Senin (23/6). Di saat yang bersamaan, Presiden ke-5 Megawati juga turut hadir di acara tersebut.

    Megawati hadir sambil didampingi oleh jajaran dari PDIP salah satunya ketua DPP PDIP, Puan Maharani. Dia tiba kediaman Istri Jenderal Hoegeng sekitar pukul 10.45 WIB.

    Sigit yang telah tiba lebih dulu langsung menyambut kedatangan Megawati bersama beserta perwakilan keluarga yang merupakan cucu Jenderal Hoegeng, Krisnadi Ramajaya Hoegeng.

    Terlihat Sigit bersalaman dan mencium tangan Mega yang memakai batik waran biru berpadu cokelat. Setelahnya, Megawati Megawati menyempatkan menyapa dan bersalaman dengan rekan-rekan Meriyati Hoegeng yang telah tiba di lokasi.

     

  • Momen Kapolri Listyo Sigit Cium Tangan Megawati saat Hadiri HUT ke-100 Istri Hoegeng

    Momen Kapolri Listyo Sigit Cium Tangan Megawati saat Hadiri HUT ke-100 Istri Hoegeng

    Bisnis.com, JAKARTA — Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo telah bertemu dengan Ketum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri di kediaman Meriyati Roeslani alias Mery Hoegeng di Pesona Khayangan, Depok, Jawa Barat, Senin (23/6/2025).

    Pertemuan itu berlangsung saat Sigit menghadiri peringatan hari HUT ke-100 dari istri mantan Kapolri Jenderal (Purn) Hoegeng Iman Santoso. Dalam kesempatan ini, Megawati ditemani putrinya Puan Maharani.

    “Ada tadi kebetulan pas Bapak Kapolri mau kembali kebetulan bertemu dengan Ibu Mega dan Mbak Puan,” ujar Kadiv Humas Polri, Irjen Sandi Nugroho di Jakarta, Senin (23/6/2025).

    Dalam dokumentasi yang diterima Bisnis, tampak jenderal polisi bintang empat itu memberikan salam hormat terhadap Megawati. Bahkan, Sigit mencium tangan Megawati dalam pertemuan itu.

    Berkaitan dengan hal ini, Sandi menyatakan bahwa pertemuan antara Megawati dengan Kapolri berlangsung hangat.

    “Alhamdulillah berjalan dengan baik dan suasananya terjadi dengan cukup hangat,” pungkasnya.

    Turut mendampingi Sigit, Irwasum Polri Komjen Dedi Prasetyo menyatakan bahwa pertemuan itu tak berlangsung lama. Pasalnya, Kapolri harus menghadiri rapat dengan Presiden Prabowo.

    “Beliau tadi pamit mendahului ke Bu Mega, karena mau menghadiri ratas bersama Bapak Presiden, hanya itu saja,” ujar Dedi saat dikonfirmasi.

  • Eks Wamendes Terseret Dugaan Pemalsuan Ijazah Jokowi, Diduga Punya Percetakan di Pasar Pramuka

    Eks Wamendes Terseret Dugaan Pemalsuan Ijazah Jokowi, Diduga Punya Percetakan di Pasar Pramuka

    GELORA.CO – Isu dugaan ijazah palsu mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) semakin meluas.

    Terbaru, mantan Wakil Menteri Desa (Wamendes) Paiman Raharjo ikut terseret dalam dugaan ini.

    Paiman, yang juga dikenal sebagai Ketua Relawan Sedulur Jokowi, diduga memiliki percetakan di Pasar Pramuka, Jakarta, yang disebut-sebut sebagai tempat pembuatan ijazah Jokowi.

    Dugaan ini diungkapkan oleh pengamat intelijen sekaligus pensiunan perwira TNI AD, Sri Raja Sacandra, MBA.

    Melalui media Cherrynews.id, ia menulis artikel berjudul “Ada Apa dengan Mantan Wakil Menteri Desa Terkait Kasus Dugaan Ijazah Palsu Jokowi”, yang tayang pada Minggu, 22 Juni 2025.

    Dalam tulisannya, Sri Raja menyebut bahwa Paiman Raharjo pernah mengirimkan pesan WhatsApp kepada Roy Suryo pada 6 Mei 2025.

    Isi pesan tersebut meminta Roy menghentikan tuduhan ijazah palsu Jokowi dan meminta maaf.

    Gaya pesan tersebut dinilai Sri Raja bernada intimidasi.

    Roy Suryo membenarkan bahwa ia menerima pesan tersebut, tetapi mengaku mengabaikannya.

    Roy juga telah mempublikasikan artikel berjudul “Breaking News: Temuan Pemerhati Intelijen, Ada Kaitan Prof. P (Mantan Wamen, Relawan Jokowi) dengan Percetakan Palsu di UPP (Universitas Percetakan Pramuka)” yang kini viral di berbagai media online dan grup WhatsApp.

    Dalam pesannya, Paiman mengingatkan Roy bahwa tuduhan ijazah palsu merupakan tindakan fitnah dan perbuatan tidak menyenangkan.

    Ia juga menegaskan bahwa ijazah Jokowi asli dan telah dikonfirmasi oleh Universitas Gadjah Mada (UGM).

    Paiman menulis bahwa ia pernah melihat langsung ijazah Jokowi dan menilai tidak ada kejanggalan.

    Ia juga meminta Roy menghentikan polemik ini demi kedamaian Roy dan keluarganya.

    Dalam artikel Sri Raja, disebutkan bahwa berdasarkan pengakuan rekan-rekan di Pasar Pramuka, Paiman pernah memiliki kios percetakan di sana sekitar tahun 2011-2014.

    Lokasi ini disebut dalam tuduhan sebagai tempat percetakan ijazah Jokowi yang diduga palsu, khususnya ketika Jokowi mencalonkan diri sebagai Gubernur DKI Jakarta pada 2012 dan Presiden pada 2014.

    Isu tentang ijazah palsu Jokowi yang dicetak di Pasar Pramuka pertama kali diungkap oleh aktivis PDIP, Bitor Suryadi.

    Bitor mengaku mendapat informasi dari kader PDIP bahwa percetakan ijazah tersebut dilakukan oleh seseorang bernama Widodo, yang disebut sebagai bagian dari “Tim Solo.”

    Namun sayangnya, lokasi percetakan di Pasar Pramuka kini telah terbakar, sehingga menyulitkan proses pelacakan bukti fisik.

    Paiman Raharjo dikenal sebagai sosok yang memulai karier dari bawah.

    Ia pernah bekerja sebagai tukang sapu dan tukang kebun di Yayasan Gembala Baik, Jakarta Timur.

    Dengan perjuangan keras, ia berhasil melanjutkan pendidikan ke STM, kuliah S1 di Universitas Prof. Dr. Moestopo, kemudian melanjutkan S2 dan S3 hingga meraih gelar profesor.

    Selain berkarier sebagai akademisi, Paiman juga dikenal memiliki bisnis percetakan, fotokopi, dan properti.

    Ia sempat menjabat sebagai Komisaris di BUMN seperti PT Pertamina Hulu Energi dan PT Perusahaan Gas Negara (PGN).

    Hingga kini, belum ada klarifikasi resmi dari Paiman Raharjo terkait dugaan kepemilikan percetakan yang diduga mencetak ijazah Jokowi dan dugaan intimidasi kepada Roy Suryo.

  • Seluruh kepala daerah PDIP hadir, Koster soroti pentingnya harmonisasi

    Seluruh kepala daerah PDIP hadir, Koster soroti pentingnya harmonisasi

    ANTARA – Seluruh kepala daerah dari PDI Perjuangan hadir dalam retret gelombang kedua di Kampus IPDN Jatinangor. Gubernur Bali, I Wayan Koster, menyebut kehadiran tersebut sebagai bentuk kekompakan dan tanggung jawab terhadap pembangunan nasional. Ia menekankan pentingnya harmonisasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mewujudkan tujuan nasional.
    (Dian Hardiana/Yovita Amalia/I Gusti Agung Ayu N)

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Beathor Suryadi Bongkar Dugaan Ijazah Palsu, Dokter Tifa Tantang Loyalis Jokowi

    Beathor Suryadi Bongkar Dugaan Ijazah Palsu, Dokter Tifa Tantang Loyalis Jokowi

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Dokter Tifauzia Tyassuma atau yang akrab disapa dr. Tifa menanggapi pernyataan Beathor Suryadi, kader senior PDIP, yang menyebut ijazah Jokowi bukan diterbitkan oleh UGM, melainkan oleh Pasar Pramuka.

    “Beathor Suryadi dan para Petinggi PDIP sudah bersuara tentang ijazah Jokowi yang diterbitkan oleh UPP (Universitas Pasar Pramuka) dan bukan diterbitkan oleh UGM,” ujar Tifa di X @DokterTifa (23/6/2025).

    Ia kemudian menanggapi pernyataan tersebut dengan nada satiris. Menyinggung alasan Jokowi membuat laporan di Polda Metro Jaya.

    “Apakah pernyataan Beathor Suryadi ini menghina-hina dan merendah-rendahkan?” katanya.

    Dokter lulusan Universitas Gadjah Mada ini bahkan menantang balik pihak-pihak yang merasa tersinggung dengan pernyataan tersebut.

    “Kalau iya, ayo laporkan juga mereka ke Polda, agar semakin semangat kita membongkar kasus Ijazah Pasar Pramuka ini sama-sama,” tambahnya.

    Tak hanya itu, Tifa menyindir kemungkinan semakin banyak tokoh dan partai politik yang akan ikut bersuara.

    “Tinggal tunggu pernyataan Partai-Partai lain,” ucapnya.

    Lebih lanjut, ia melemparkan sindiran tajam soal kecenderungan melaporkan kritik ke aparat penegak hukum.

    “Jadi makin banyak lagi yang dilaporkan Jokowi karena menghina-hina dan merendah-rendahkan. Tambah banyak yang dituduh menghina dan merendahkan, tambah banyak yang dilaporkan, tambah gatel-gatel, lho,” kuncinya.

    Sebelumnya, Beathor Suryadi mengatakan bahwa Andi Widjajanto, mantan Gubernur Lemhannas dan tokoh PDIP pernah melihat langsung dokumen ijazah milik Jokowi yang diyakini tidak otentik.