Xcloud.id

partai: PDIP

  • Megawati Minta Pemda Pasang Alarm Bencana, Bisa Gunakan Kentongan

    Megawati Minta Pemda Pasang Alarm Bencana, Bisa Gunakan Kentongan

    Jakarta –

    Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri meminta setiap daerah punya alarm bencana alam. Menurutnya, kentongan bisa jadi alarm atau alat untuk mengingatkan warga akan adanya bencana.

    Hal itu disampaikan Mega dalam sambutannya di Seminar Mitigasi Bencana dan Pertolongan Korban di Jakarta International Equestrian Park, Jakarta Timur, Jumat (19/12/2025). Dia menyampaikan bila alarm penanda bencana perlu dimiliki.

    “Nah orang saya aja minta sama pemerintah daerah, mbok ya kamu kalau daerahnya itu udah ada, mungkin kemungkinan ada bencana gitu, mbok pasang ini, anda seperti itu. Alah, kadang saya sampai sebel, ya uangnya kan nggak ada, waduh mati dah gua,” kata Megawati.

    “Lah tau kentongan apa nggak? Di daerah kamu yang lain apa namanya saya nggak tahu apa, entah lah pokoknya namanya, tapi ngerti maksud saya kan, nggak ada umpamanya ini, pake opo bambu, pake tok tok tok,” sambungnya.

    Megawati melanjutkan, suara kentongan bisa menandakan gentingnya bencana yang akan datang. Misalnya ketukan pertama menandakan siap-siap, lalu ketukan kedua panjang harus segera evakuasi.

    “Nah, kalau nanti kejadian ini pada ngelongok semua, karena saya udah ajarin. Jadi kalau pertama itu dia itu, tong, tong, musti siap. Kalau di rumah segera ambil itu, tunggu aja dulu, kalau mulai tong, tong, tong, tong, itu dua kali kan, nah tinggal nunggu apa, namanya titiran, tong, tong, tong, tong, lari ngerti apa tidak?,” sambungnya.

    “Kalau di Jepang dibuat sirine, sirine pertama saya itu pernah ngalami. Lagi makan hoka-hoka bento sama anak-anak, tau-tau kok bunyi sirine pertama. Nah, saya padahal sudah dibilangi teman saya orang Jepang. Kalau ada sirine itu kita mau nggak mau, harus segera pergi,” ucapnya.

    Dia mengatakan, saat itu alarm kedua berbunyi. Dia mengaku sempat berdiri dan hendak lari keluar.

    “Yang harus kita tunggu yang kedua. Yang kedua bunyi nguing, nguing, nguing, nguing, nguing, nguing, nguing, nguing, nguing, Fukusima itu luar biasa, saya bilang, kapan Indonesia bisa gini?,” kata dia.

    (dek/dek)

  • Profil Bupati Bekasi Ade Kuswara yang Kena OTT KPK

    Profil Bupati Bekasi Ade Kuswara yang Kena OTT KPK

    Bisnis.com, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap Bupati Bekasi, Ade Kuswara Kunang, di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, pada Kamis (19/12/2025).

    Penindakan tersebut kembali menempatkan kepala daerah sebagai sorotan dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Juru Bicara KPK Budi Prasetyo membenarkan adanya OTT tersebut.

    “Benar, salah satunya,” ujar Budi kepada jurnalis di Jakarta, Jumat (20/12/2025).

    Ia menjelaskan bahwa Ade Kuswara Kunang saat ini masih menjalani pemeriksaan secara intensif oleh penyidik KPK.

    “Benar, masih dilakukan pemeriksaan di dalam,” lanjut Budi, tanpa merinci lebih jauh dugaan perkara maupun status hukum pihak-pihak yang diamankan.

    OTT terhadap Bupati Bekasi ini menambah daftar panjang operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK sepanjang 2025. Sebelumnya, lembaga antirasuah telah melakukan sejumlah OTT terhadap berbagai pejabat negara, antara lain:

    Anggota DPRD dan pejabat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU), Sumatera Selatan, pada Maret 2025.
    Pejabat di lingkungan Dinas PUPR Provinsi Sumatera Utara serta Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Sumatera Utara, terkait dugaan korupsi proyek infrastruktur.
    Kasus dugaan korupsi proyek pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) di Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara.
    Perkara dugaan korupsi kerja sama pengelolaan kawasan hutan, yang melibatkan sejumlah pihak pemerintah dan swasta.
    Kasus dugaan pemerasan dalam pengurusan sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Kementerian Ketenagakerjaan.
    Gubernur Riau Abdul Wahid, terkait dugaan pemerasan di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2025, yang terjaring OTT pada 3 November 2025.
    Bupati Ponorogo, Jawa Timur, Sugiri Sancoko, terkait dugaan suap pengurusan jabatan dan proyek pekerjaan di RSUD dr. Harjono Ponorogo.
    Bupati Lampung Tengah, Lampung, Ardito Wijaya, terkait dugaan penerimaan hadiah dan gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah Tahun Anggaran 2025.
    Seorang jaksa, dua pengacara, dan enam pihak swasta, dalam OTT yang berkaitan dengan perkara penegakan hukum dan suap.

    Rangkaian OTT tersebut menegaskan konsistensi KPK dalam menindak dugaan praktik korupsi di berbagai sektor dan level pemerintahan sepanjang 2025.

    Profil Ade Kuswara Kunang

    Ade Kuswara Kunang merupakan politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang menjabat sebagai Bupati Bekasi untuk masa jabatan 2025–2030. Ia resmi dilantik pada 20 Februari 2025 oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, setelah memenangkan pemilihan kepala daerah.

    Lahir pada 15 Agustus 1993, Ade Kuswara termasuk salah satu kepala daerah termuda di Jawa Barat. Sebelum menduduki jabatan eksekutif sebagai bupati, ia terlebih dahulu berkiprah di dunia legislatif sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bekasi dari PDIP.

    Dari sisi pendidikan, Ade Kuswara menempuh pendidikan tinggi di Universitas Presiden dan meraih gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada 2016. Latar belakang hukum tersebut kerap menjadi modal politiknya dalam mengusung narasi reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan daerah.

    Selama awal masa jabatannya sebagai Bupati Bekasi, Ade Kuswara dikenal aktif menghadiri berbagai agenda pemerintahan dan pembangunan daerah, terutama yang berkaitan dengan infrastruktur dan pelayanan publik. Namun, OTT KPK ini menjadi ujian serius bagi kepemimpinannya yang belum genap satu tahun berjalan.

    Hingga berita ini diturunkan, KPK belum mengumumkan secara resmi konstruksi perkara, peran Ade Kuswara Kunang, maupun status hukumnya. Sesuai prinsip hukum yang berlaku, pihak yang diamankan dalam OTT tetap dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

    Perkembangan lebih lanjut terkait kasus ini masih menunggu hasil pemeriksaan dan pengumuman resmi dari KPK.

  • Berani Tilap Donasi Bencana, Megawati Ultimatum Kader PDIP: Saya Pecat Kalian!

    Berani Tilap Donasi Bencana, Megawati Ultimatum Kader PDIP: Saya Pecat Kalian!

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mengultimatum kadernya. Agar tidak megorupsi uang donasi untuk korban bencana di Sumatra.

    Itu diungkapkan saat PDIP membuka donasi untuk korban bencana Sumatra. Dilaksanakan pada acara peringatan Hari Ibu di Gedung Nyi Ageng Serang, Rasuna Said, Jakarta Selatan, Kamis 18 Desember 2024.

    Dia memberi peringatan. Jika ada yang korupsi, maka dirinya tak segan memecat.

    “Awas lho ibu-ibu, kalau nyumbang-nyumbang Rp10 (miliar), Rp5 (miliar) masuk sini (menunjuk kantong), saya pecat kalian tahu,” kata Megawati.

    Presiden ke-5 RI itu meminta para kadernya untuk berempati kepada para korban. Dia membandingkan kadernya dengan para korban bencana.

    “Ke mana perikemanusiaan kalian? Kalian tidak melihat anak-anak seperti apa? Coba bayangkan kalau kita yang mengalami di situ bagaimana? Kita nih enak-enakan loh duduk di sini,” ujarnya.

    Adapun total donasi yang dikumpulkan berjumlah Rp3,2 miliar. Bakal terus dibuka hingga 22 Desember 2025.

    Itu diungkapkan Ketua DPP PDIP, yang juga Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno.

    “Rencananya tanggal 22 Desember bertepatan Hari Ibu, tapi bukan berarti donasi kita tutup, tidak. Tapi arti dalam peringatan Hari Ibu, kita buka sampai tanggal 22 Desember,” kata Rano. (Arya/Fajar)

  • Jelang Konfercab, PDIP Surabaya Matangkan Persiapan, Agenda Pilih Ketua Baru Digelar Minggu Besok

    Jelang Konfercab, PDIP Surabaya Matangkan Persiapan, Agenda Pilih Ketua Baru Digelar Minggu Besok

    Surabaya (beritajatim.com) – Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI Perjuangan Kota Surabaya memfinalisasi persiapan teknis pelaksanaan Konferensi Cabang (Konfercab) PDI Perjuangan Tahun 2025. Forum tertinggi di tingkat cabang ini dijadwalkan berlangsung pada Minggu (21/12/2025) di Hotel Shangri-La, Surabaya, dengan agenda utama pemilihan kepengurusan baru.

    Guna memastikan kelancaran acara, DPC menggelar rapat koordinasi bersama seluruh jajaran Pengurus Anak Cabang (PAC) se-Kota Surabaya, Jumat (19/12/2025). Konsolidasi ini difokuskan pada pemahaman teknis dan substantif para utusan partai agar mekanisme konferensi berjalan tertib.

    “Rapat ini untuk memastikan seluruh utusan memahami jadwal, tempat, dan agenda Konfercab, termasuk jam kehadiran serta kelengkapan yang perlu dibawa,” ujar Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPC PDI Perjuangan Surabaya, Yordan M. Bataragoa.

    Yordan menegaskan pentingnya kesamaan persepsi antara DPC dan PAC sebelum hari pelaksanaan. Hal ini dinilai krusial agar agenda lima tahunan partai banteng moncong putih tersebut dapat menghasilkan keputusan strategis yang efektif.

    “Kami ingin semua unsur siap, sehingga pelaksanaan konferensi berjalan lancar dan efektif,” imbuhnya.

    Konfercab kali ini membawa sejumlah agenda strategis. Selain membahas sikap politik dan program kerja ke depan, forum akan mendengarkan laporan pertanggungjawaban (LPJ) DPC masa bakti 2019–2024 yang diperpanjang hingga 2025. Puncaknya adalah penetapan struktur kepemimpinan baru.

    “Forum ini juga menjadi ruang penetapan kepengurusan baru DPC PDI Perjuangan Surabaya,” jelas Yordan.

    Mekanisme pemilihan akan menempatkan Ketua DPC terpilih sebagai Ketua Formatur. Bersama tim formatur, ketua terpilih nantinya bertugas menyusun komposisi lengkap kepengurusan DPC yang baru. Hasil dari Konfercab ini diharapkan menjadi momentum penguatan soliditas mesin partai.

    “Setelah Konfercab, konsolidasi akan dilanjutkan sampai PAC, ranting, dan anak ranting agar partai semakin siap bekerja di tengah masyarakat,” tegas Yordan.

    Secara teknis, Konfercab PDI Perjuangan 2025 dilaksanakan serentak di seluruh wilayah Jawa Timur. Pembukaan acara akan dilakukan secara bersamaan oleh Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan, sementara pelantikan pengurus DPC terpilih akan dilakukan langsung oleh DPP partai.

    “Agenda Konfercab bersifat internal dan tertutup, kecuali pada sesi pembukaan, dengan peserta merupakan utusan resmi partai dari PAC se-Kota Surabaya,” pungkasnya. [asg/beq]

  • Pramono Anung–Rano Karno Sumbang Rp2,5 M, PDIP Galang Donasi untuk Korban Bencana Sumatra

    Pramono Anung–Rano Karno Sumbang Rp2,5 M, PDIP Galang Donasi untuk Korban Bencana Sumatra

    Jakarta (beritajatim.com) — PDI Perjuangan (PDIP) menggalang donasi bagi korban bencana alam di sejumlah wilayah Sumatra dalam peringatan Hari Ibu melalui acara bertajuk “Merawat Pertiwi: Perempuan Tangguh, Pertiwi Utuh”. Dalam kegiatan tersebut, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno menyumbang total Rp 2,5 miliar.

    Sumbangan itu terdiri atas donasi pribadi Pramono Anung sebesar Rp2 miliar dan Rano Karno sebesar Rp500 juta. Selain dari kedua tokoh tersebut, penggalangan dana juga memperoleh tambahan sumbangan dari para kader PDI Perjuangan yang hadir, sehingga total donasi yang terkumpul mencapai Rp 3,2 miliar.

    Wakil Gubernur DKI Jakarta yang juga Ketua DPP PDIP, Rano Karno, mengatakan penggalangan dana ini merupakan bagian dari kepedulian partai terhadap korban bencana alam di Sumatra. Ia memastikan, sejak awal terjadinya bencana, mesin partai telah bergerak melalui Badan Penanggulangan Bencana (Baguna) PDIP.

    “Baguna kita sudah berada di tiga wilayah bencana di Sumatra, yaitu Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Bahkan, Kapal RS Malahayati milik PDIP juga sudah berkeliling di perairan sekitar Sumatra untuk memberikan bantuan medis dan logistik,” ungkap Rano Karno.

    Menurut Rano, bantuan yang disalurkan tidak hanya berupa logistik, tetapi juga layanan kesehatan bagi warga terdampak di wilayah-wilayah bencana tersebut. Ia menegaskan, PDIP akan terus mengawal penyaluran bantuan agar tepat sasaran.

    Rano Karno juga menyampaikan bahwa kesempatan berdonasi masih dibuka bagi masyarakat maupun kader partai yang ingin berkontribusi membantu korban bencana alam di Sumatra.

    “Bagi yang ingin menyumbang, masih ada kesempatan hingga tanggal 22 Desember nanti. Donasi bisa berupa uang maupun barang-barang kebutuhan pokok,” katanya. [hen/beq]

  • Pengamat Nilai Konferda–Konfercab Serentak PDIP Jatim Tegaskan Disiplin dan Soliditas Partai

    Pengamat Nilai Konferda–Konfercab Serentak PDIP Jatim Tegaskan Disiplin dan Soliditas Partai

    Surabaya (beritajatim.com) – Pengamat Politik Universitas Trunojoyo Madura, Surokim Abdussalam, menilai pelaksanaan Konferensi Daerah dan Konferensi Cabang PDI Perjuangan yang digelar serentak di 38 kabupaten dan kota di Jawa Timur sebagai pesan politik penting. Agenda ini dipandang menunjukkan kesiapan partai menjaga disiplin organisasi di tengah perubahan lanskap politik nasional yang semakin cair dan dinamis.

    “Konferda dan Konfercab serentak ini adalah pesan bahwa PDIP bukan partai yang berjalan sendiri-sendiri di daerah. Ini satu organisasi yang terhubung secara struktural dan ideologis, dengan disiplin dan ketertiban sebagai fondasi utama,” ujar Surokim, Kamis (18/12/2025).

    Surokim menjelaskan, dari perspektif komunikasi politik, konsolidasi serentak mencerminkan upaya memastikan seluruh struktur bergerak dalam satu ritme dan satu garis ideologis. Hal ini, kata dia, penting untuk menjaga kesatuan gerak dari pusat hingga daerah.

    “Langkah ini memperlihatkan kontrol struktural yang rapi serta kesatuan arah organisasi, sehingga pesan politik partai tersampaikan secara konsisten ke publik,” katanya.

    Menurut Surokim, konteks politik nasional yang ditandai fragmentasi preferensi pemilih dan kompetisi antarkekuatan politik menuntut partai memiliki konsolidasi internal yang kuat. Tanpa itu, partai berisiko kehilangan daya tahan dan arah perjuangan. “Dalam situasi seperti ini, soliditas internal menjadi modal utama agar partai tetap stabil dan adaptif,” ujarnya.

    Dia juga menilai konsolidasi serentak tersebut sebagai bentuk kesiapsiagaan menghadapi tantangan eksternal, termasuk perubahan perilaku pemilih yang semakin rasional dan penetrasi politik digital. Tantangan ini, menurut dia, menuntut ketertiban organisasi dan komunikasi yang selaras.

    “Perubahan cara publik mengakses informasi politik menuntut partai memiliki organisasi yang rapi dan responsif,” kata Surokim.

    Terkait dinamika internal, Surokim mengakui konferensi serentak berpotensi memunculkan tarik-menarik kepentingan dalam proses regenerasi dan pengisian posisi strategis. Namun, hal itu dinilai wajar dalam organisasi besar.

    “Konflik kepentingan dalam perebutan jabatan adalah hal yang lumrah. Yang penting adalah bagaimana konflik itu dikelola melalui mekanisme organisasi yang tertib dan diterima sebagai keputusan bersama,” jelasnya.

    Lebih lanjut, Surokim menilai Konfercab menjadi ruang demokrasi internal yang substantif jika prosesnya terbuka dan akuntabel. Penerimaan kader terhadap keputusan kolektif menjadi indikator kedewasaan organisasi.

    “Demokrasi internal yang sehat terlihat dari kesediaan kader menghargai proses dan menerima keputusan organisasi dengan lapang dada,” pungkas Surokim. [asg/kun]

  • FX Rudy Pilih Jadi Kader Biasa Usai Mundur dari Plt Ketua DPD PDIP Jateng

    FX Rudy Pilih Jadi Kader Biasa Usai Mundur dari Plt Ketua DPD PDIP Jateng

    Sebagai informasi, berikut isi dari surat FX Rudy kepada Ketua Umum DPP PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri:

    “Dengan Hormat, Sebelumnya kami menghaturkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan Ketua Umum Ibu Hj. Megawati Soekarnoputri kepada kami beserta keluarga dan kami mohon maaf tidak bisa membalas kebaikan Ibu Ketua Umum.

    Dengan mengingat dan mempertimbangkan ketidakmampuan kami menjadi Plt Ketua.

    DPD PDI Perjuangan Jawa Tengah serta melihat situasi kondisi saat ini, agar organisasi tetap berjalan solid dan kompak, dengan tulus ikhlas kami mulai tanggal 17 Desember 2025 mengundurkan diri dari jabatan yang ditugaskan Ketua Umum Ibu Hj. Megawati Soekarnoputri sebagai PIt. Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Jawa Tengah.

    Kami memohon maaf yang sebesar-besarnya selama kami menjadi Kader PDI mulai tahun 1977 menjabat sebagai Bankordes ( 5 tahun), tahun 1982 Sekretaris Komdes ( 5 Tahun ), tahun 1987 menjadi Ketua Komdes ( 5 tahun), tahun 1992 menjadi Sekretaris Komcat, tahun 1996 menjadi Ketua PAC PROMEG sampai tahun 1998 diganti nama menjadi Ketua PAC PDI Perjuangan sampai dengan tahun 2000 kemudian mulai akhir tahun 2000 menjadi Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Surakarta sampai dengan tahun 2025 (5 Periode).

    Dengan Legowo dan Tulus Ikhlas kami moon tetap menjadi anggota PDI Perjuangan biasa. Kami tetap loyal, taat dan patuh kepada Ketua Umum Ibu Hj. Megawati Soekarnoputri dan tetap berjuang siap memenangkan Pemilu Tahun 2029.

    Semoga Ketua Umum Ibu Hj. Megawati Soekarnoputri berkenan menerima pengunduran diri kami dan menerima kami menjadi Anggota PDI Perjuangan biasa.

    Sebelum dan sesudahnya kami haturkan banyak terima kasih.”

  • FX Rudy Mundur dari Jabatan Ketua DPD PDIP Jateng, Kirim Surat ke Megawati

    FX Rudy Mundur dari Jabatan Ketua DPD PDIP Jateng, Kirim Surat ke Megawati

    Liputan6.com, Jakarta – Plt Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Tengah (Jateng), FX. Hadi Rudyatmo bersurat kepada Ketua Umum DPP PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri. Dalam suratnya, pria karib disapa Rudy Kumis tersebut menyatakan permohonan untuk mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Plt Ketua DPD PDI Perjuangan Jateng.

    “Dengan mengingat dan mempertimbangkan ketidakmampuan kami menjadi Pit Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Tengah serta melihat situasi kondisi saat ini, agar organisasi tetap berjalan solid dan kompak, dengan tulus ikhlas kami mulai tanggal 17 Desember 2025 mengundurkan diri dari jabatan yang ditugaskan Ketua Umum Ibu Hj. Megawati Soekarnoputri sebagai PIt. Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Jawa Tengah,” tulis Rudy seperti dikutip dari surat yang diterima awak redaksi, Kamis (18/12/2025).

    Rudy menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Rudy mulai menjadi kader PDI tahun 1977. Lalu menjabat sebagai Bankordes ( 5 tahun). Tahun 1982 Sekretaris Komdes ( 5 Tahun ), tahun 1987 menjadi Ketua Komdes ( 5 tahun), tahun 1992 menjadi Sekretaris Komcat, tahun 1996 menjadi Ketua PAC PROMEG sampai tahun 1998 diganti nama menjadi Ketua PAC PDI Perjuangan sampai dengan tahun 2000 kemudian mulai akhir tahun 2000 menjadi Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Surakarta sampai dengan tahun 2025 ( 5 Periode).

    Rudy menyampaikan keinginannya untuk kembali menjadi kader biasa. Bukan pengurus Partai.

    “Dengan legowo dan tulus ikhlas kami mohon tetap menjadi anggota PDI Perjuangan biasa (tanpa jabatan Plt ketua),” tutur Rudy.

    Meski sebagai kader biasa, Rudy berjanji untuk tetap loyal, taat dan patuh kepada Ketua Umum Megawati Soekarnoputri dan tetap berjuang siap memenangkan Pemilu Tahun 2029.

    “Semoga Ketua Umum Ibu Hj. Megawati Soekarnoputri berkenan menerima pengunduran diri kami dan menerima kami menjadi Anggota PDI Perjuangan biasa.

  • Konferda-Konfercab Serentak Tegaskan Soliditas, Disiplin, dan Arah Konsolidasi PDIP di Tengah Politik yang Kian Cair

    Konferda-Konfercab Serentak Tegaskan Soliditas, Disiplin, dan Arah Konsolidasi PDIP di Tengah Politik yang Kian Cair

    Liputan6.com, Jakarta – Pelaksanaan Konferensi Daerah (Konferda) dan Konferensi Cabang (Konfercab) PDI Perjuangan yang digelar secara serentak di 38 kabupaten dan kota di Jawa Timur dinilai bukan sekadar agenda rutin organisasi, melainkan pesan politik yang kuat tentang soliditas, disiplin, serta kesiapan partai menghadapi perubahan lanskap politik nasional yang semakin cair dan dinamis.

    Pengamat Politik Universitas Trunojoyo Madura, Surokim Abdussalam, menilai konsolidasi serentak tersebut menunjukkan bahwa PDI Perjuangan tengah menegaskan kembali kontrol struktural dan kesatuan gerak organisasi dari tingkat pusat hingga daerah. Dalam perspektif komunikasi politik, langkah ini menjadi penanda bahwa PDIP ingin memastikan seluruh struktur partai bergerak dalam satu ritme, satu frekuensi, dan satu garis ideologis yang sama.

    “Konferda dan Konfercab serentak ini adalah pesan bahwa PDIP bukan partai yang berjalan sendiri-sendiri di daerah. Ini satu organisasi yang terhubung secara struktural dan ideologis, dengan disiplin dan ketertiban sebagai fondasi utama,” ujar Surokim, Rabu (17/12).

    Menurutnya, penekanan pada disiplin organisasi dan soliditas tegak lurus menjadi semakin relevan di tengah situasi politik nasional yang ditandai oleh perubahan cepat, fragmentasi preferensi pemilih, serta meningkatnya kompetisi antarpartai. Dalam kondisi seperti ini, partai politik yang tidak memiliki konsolidasi internal yang kuat berisiko kehilangan arah dan daya tahan politiknya.

    Surokim juga menilai bahwa konsolidasi serentak tersebut merupakan bentuk kesiapsiagaan PDIP dalam menghadapi tantangan eksternal yang semakin kompleks, mulai dari dinamika elektoral, perubahan perilaku pemilih yang semakin rasional, hingga penetrasi politik digital yang mengubah cara partai berkomunikasi dengan publik.

    Terkait dinamika internal, Surokim tidak menampik bahwa konferensi serentak berpotensi memunculkan tarik-menarik kepentingan antarkader, khususnya terkait regenerasi dan pengisian posisi strategis di tingkat daerah. Namun, ia menegaskan bahwa dinamika tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan organisasi politik yang besar dan matang.

    “Di sinilah ujian kedewasaan partai. Konflik kepentingan dalam perebutan jabatan adalah hal yang wajar. Yang menjadi pembeda adalah bagaimana konflik itu dikelola melalui mekanisme organisasi yang tertib dan diterima sebagai keputusan bersama,” jelasnya.

    Menurut Surokim, struktur komando yang kuat serta budaya organisasi yang menekankan kepatuhan terhadap keputusan kolektif menjadi instrumen penting untuk meminimalkan gesekan di tingkat bawah. Kesadaran kader akan pentingnya kepentingan partai di atas kepentingan personal dinilai mampu menjaga stabilitas internal sekaligus memperkuat soliditas jangka panjang.

    Lebih jauh, Surokim menyoroti peran Konferensi Cabang sebagai ruang demokrasi internal yang berpotensi substantif. Demokrasi internal, menurutnya, tidak selalu identik dengan pemilihan langsung atau kontestasi terbuka, tetapi tercermin dari keterbukaan proses, akuntabilitas pengambilan keputusan, serta kesediaan kader untuk menerima hasil dengan sikap legowo.

    “Demokrasi internal yang sehat justru terlihat dari kesediaan kader menghargai proses dan menerima keputusan organisasi. Itu jauh lebih bermakna daripada sekadar kontes jabatan,” ujarnya.

    Dalam konteks Jawa Timur yang dikenal memiliki karakter politik majemuk dan inklusif, Surokim menilai PDI Perjuangan tetap memerlukan satu narasi ideologis besar sebagai identitas partai. Namun, ia menekankan bahwa cara penyampaian narasi tersebut harus kontekstual dan sensitif terhadap keragaman sosial, budaya, serta kebutuhan masyarakat di daerah.

    “Pendekatan komunikasi politik harus empatik dan membumi. Narasi ideologi tidak cukup disampaikan secara normatif, tetapi harus hadir dalam bahasa yang dipahami publik dan diterjemahkan dalam tindakan nyata,” kata Surokim.

     

  • Fraksi PDIP DPRD Jatim Desak Percepatan Perbaikan Jalur Rawan Longsor Pacet dan Malang-Pujon

    Fraksi PDIP DPRD Jatim Desak Percepatan Perbaikan Jalur Rawan Longsor Pacet dan Malang-Pujon

    Surabaya (beritajatim.com) – Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Timur, Martin Hamonangan, meminta pemerintah provinsi segera mempercepat perbaikan jalan di titik-titik yang teridentifikasi rawan longsor. Permintaan ini menyasar kawasan vital seperti Pacet, jalur Malang–Pujon, serta sejumlah ruas jalan nasional lainnya yang memiliki risiko tinggi terhadap keselamatan pengguna jalan.

    “Perbaikan jalan di titik-titik rawan longsor harus segera dilakukan untuk mencegah terjadinya bencana,” ujar Martin, Rabu (17/12/2025).

    Martin mendorong dinas terkait, khususnya yang menangani infrastruktur, untuk tidak hanya memperbaiki fisik jalan tetapi juga melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap lingkungan pendukungnya. Pengecekan tersebut harus mencakup seluruh potensi kerawanan bencana.

    “Perlu pengecekan langsung kondisi jalan dan pembersihan saluran air agar potensi longsor bisa dicegah,” katanya.

    Legislator dari Dapil Banyuwangi, Situbondo, dan Bondowoso ini menekankan bahwa normalisasi drainase adalah bagian krusial dari upaya mitigasi. Menurutnya, sumbatan aliran air di sepanjang jalan sering menjadi pemicu utama longsor, terutama saat intensitas curah hujan tinggi.

    “Hal-hal kecil seperti membersihkan saluran air sangat membantu dalam mencegah longsor,” ujarnya.

    Martin juga meminta pemerintah provinsi mengevaluasi efektivitas langkah-langkah pencegahan yang sudah dilakukan selama ini. Evaluasi diperlukan agar perbaikan yang akan datang bersifat tepat sasaran, efektif, dan berkelanjutan.

    “Dengan perbaikan jalan di titik-titik rawan longsor, diharapkan risiko bencana dapat dikurangi dan keselamatan pengguna jalan meningkat,” ucapnya.

    Terakhir, Martin menyoroti pentingnya sinergi antarinstansi. Koordinasi lintas dinas harus diperkuat agar penanganan infrastruktur dan mitigasi bencana berjalan optimal.

    “Kita harus bekerja sama untuk mencegah terjadinya bencana,” kata Martin, sembari mengimbau masyarakat agar selalu waspada saat melintas di kawasan rawan longsor. [asg/beq]