partai: PBB

  • Palestina Puji Resolusi Majelis Umum PBB: Penting untuk Akhiri Pendudukan

    Palestina Puji Resolusi Majelis Umum PBB: Penting untuk Akhiri Pendudukan

    Ramallah

    Wakil Presiden Palestina Hussein al-Sheikh menyambut baik resolusi yang didukung mayoritas anggota Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang mengupayakan terbentuknya negara Palestina tanpa kelompok Hamas.

    Dalam voting pada Jumat (12/9) di New York, Amerika Serikat (AS), resolusi yang disebut “Deklarasi New York” — yang diajukan Prancis dan Arab Saudi — itu mendapatkan 142 suara mendukung, dengan 10 suara lainnya menentang, termasuk Israel dan AS, dan 12 suara memilih abstain.

    “Saya mengapresiasi diadopsinya resolusi oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa… tentang implementasi solusi dua negara dan pembentukan negara Palestina yang merdeka,” kata Al-Sheikh dalam tanggapannya via media sosial X, seperti dilansir AFP, Sabtu (13/9/2025).

    “Resolusi ini menyatakan kesediaan internasional untuk mendukung hak-hak rakyat kami dan merupakan langkah penting untuk mengakhiri pendudukan dan mewujudkan negara merdeka kami atas dasar perbatasan tahun 1967 dengan Yerusalem Timur (yang dianeksasi Israel) sebagai ibu kotanya,” sebutnya.

    Resolusi yang secara resmi disebut sebagai “Deklarasi New York tentang Penyelesaian Damai Masalah Palestina dan Implementasi Solusi Dua Negara” itu berupaya menghidupkan kembali solusi dua negara antara Israel dan Palestina, tanpa melibatkan Hamas.

    Deklarasi New York ini secara terang-terangan menyerukan bahwa “Hamas harus membebaskan semua sandera”, dan menyatakan bahwa Majelis Umum PBB mengutuk “serangan yang dilakukan oleh Hamas terhadap warga sipil pada 7 Oktober”.

    Deklarasi tersebut juga menyerukan “tindakan kolektif untuk mengakhiri perang di Gaza, demi mewujudkan penyelesaian konflik Israel-Palestina yang adil, damai, dan langgeng berdasarkan implementasi efektif solusi Dua-Negara”.

    “Dalam konteks mengakhiri perang di Gaza, Hamas harus mengakhiri kekuasaannya di Gaza dan menyerahkan persenjataannya kepada Otoritas Palestina, dengan keterlibatan dan dukungan internasional, sejalan dengan tujuan Negara Palestina yang berdaulat dan mereka,” demikian bunyi penggalan deklarasi itu.

    Tidak hanya itu, deklarasi tersebut juga mencakup pembahasan mengenai “pengerahan misi stabilisasi internasional sementara” ke wilayah yang terdampak di bawah mandat Dewan Keamanan PBB, yang bertujuan untuk mendukung penduduk sipil Palestina dan memfasilitasi tanggung jawab keamanan Otoritas Palestina.

    Deklarasi New York itu telah disetujui oleh Liga Arab dan ditandatangani bersama pada Juli lalu oleh 17 negara anggota PBB, termasuk beberapa negara Arab.

    Diadopsinya Deklarasi New York ini mendahului digelarnya pertemuan puncak PBB yang diketuai bersama oleh Riyadh dan Paris pada 22 September mendatang di New York, di mana Presiden Prancis Emmanuel Macron telah berjanji untuk secara resmi mengakui negara Palestina.

    Selain Prancis, beberapa negara Barat lainnya, seperti Inggris, Kanada dan Australia, juga akan memberikan pengakuan serupa untuk negara Palestina.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/idh)

  • Israel Tolak Resolusi Negara Palestina: Majelis Umum PBB Jadi Sirkus Politik

    Israel Tolak Resolusi Negara Palestina: Majelis Umum PBB Jadi Sirkus Politik

    Tel Aviv

    Israel menolak mentah-mentah resolusi yang didukung oleh mayoritas negara anggota Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) soal pembentukan negara Palestina yang bebas dari kelompok Hamas. Tel Aviv menyebut resolusi itu hanya akan mendorong Hamas untuk melanjutkan perang di Jalur Gaza.

    Juru bicara Kementerian Luar Negeri Israel, Oren Marmorstein, dalam pernyataan via media sosial X, seperti dilansir AFP, Sabtu (13/9/2025), menegaskan bahwa Tel Aviv “menolak mentah-mentah” resolusi yang juga disebut “Deklarasi New York” tersebut.

    Tel Aviv menyebut voting yang digelar Majelis Umum PBB pada Jumat (12/9) — dengan hasilnya menunjukkan 142 suara mendukung, sedangkan 10 suara lainnya menentang, termasuk Israel dan sekutu utamanya, Amerika Serikat (AS), dan 12 suara memilih abstain — sebagai “memalukan”.

    Marmorstein menyebut Deklarasi New York yang mendapat dukungan mayoritas itu sebagai bukti bahwa Majelis Umum PBB telah menjadi “sirkus politik yang terlepas dari kenyataan”.

    “Tidak ada referensi terhadap fakta sederhana bahwa Hamas bertanggung jawab penuh atas berlanjutnya perang, melalui penolakannya untuk mengembalikan para sandera dan melucuti senjata,” kata Marmorstein dalam pernyataannya.

    “Resolusi tersebut tidak memajukan solusi perdamaian — sebaliknya, resolusi tersebut mendorong Hamas untuk melanjutkan perang,” sebutnya.

    “Israel berterima kasih kepada semua negara yang tidak mendukung keputusan memalukan di Majelis Umum ini,” imbuh Marmorstein.

    Menurut situs resmi PBB, sebanyak 10 negara yang menolak resolusi itu terdiri atas Israel, AS, Argentina, Hungaria, Mikronesia, Nauru, Palau, Papua Nugini, Paraguay, dan Tonga.

    Resolusi yang secara resmi disebut sebagai “Deklarasi New York tentang Penyelesaian Damai Masalah Palestina dan Implementasi Solusi Dua Negara” itu dengan tegas mengutuk Hamas dan menuntut agar Hamas menyerahkan senjatanya.

    Deklarasi yang diajukan oleh Prancis dan Arab Saudi tersebut, secara terang-terangan menyerukan bahwa “Hamas harus membebaskan semua sandera”, dan menyatakan bahwa Majelis Umum PBB mengutuk “serangan yang dilakukan oleh Hamas terhadap warga sipil pada 7 Oktober”.

    Deklarasi New York itu juga menyerukan “tindakan kolektif untuk mengakhiri perang di Gaza, demi mewujudkan penyelesaian konflik Israel-Palestina yang adil, damai, dan langgeng berdasarkan implementasi efektif solusi Dua-Negara”.

    “Dalam konteks mengakhiri perang di Gaza, Hamas harus mengakhiri kekuasaannya di Gaza dan menyerahkan persenjataannya kepada Otoritas Palestina, dengan keterlibatan dan dukungan internasional, sejalan dengan tujuan Negara Palestina yang berdaulat dan mereka,” demikian bunyi penggalan deklarasi itu.

    Tidak hanya itu, deklarasi tersebut juga mencakup pembahasan mengenai “pengerahan misi stabilisasi internasional sementara” ke wilayah yang terdampak di bawah mandat Dewan Keamanan PBB, yang bertujuan untuk mendukung penduduk sipil Palestina dan memfasilitasi tanggung jawab keamanan Otoritas Palestina.

    Deklarasi New York itu telah disetujui oleh Liga Arab dan ditandatangani bersama pada Juli lalu oleh 17 negara anggota PBB, termasuk beberapa negara Arab.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/idh)

  • Majelis Umum PBB Kompak Dukung Negara Palestina yang Bebas dari Hamas

    Majelis Umum PBB Kompak Dukung Negara Palestina yang Bebas dari Hamas

    New York

    Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) kompak mendukung resolusi yang berupaya menghidupkan kembali solusi dua negara antara Israel dan Palestina, tanpa melibatkan kelompok Hamas.

    Dalam voting pada Jumat (12/9) di markas besar PBB di New York, Amerika Serikat (AS), seperti dilansir AFP, Sabtu (13/9/2025), mayoritas negara anggota Majelis Umum PBB memberikan suara dukungan untuk resolusi yang mengupayakan terbentuknya negara Palestina yang bebas dari Hamas.

    Resolusi tersebut diadopsi dengan 142 suara mendukung, sedangkan 10 suara lainnya menentang — termasuk Israel dan sekutu utamanya, AS — dan 12 suara memilih abstain.

    Resolusi yang secara resmi disebut sebagai “Deklarasi New York tentang Penyelesaian Damai Masalah Palestina dan Implementasi Solusi Dua Negara” itu dengan tegas mengutuk Hamas dan menuntut agar Hamas menyerahkan senjatanya.

    Meskipun Israel telah mengkritik badan-badan PBB selama hampir dua tahun terakhir atas kegagalan mereka untuk mengutuk serangan Hamas pada 7 Oktober 2023, Deklarasi New York yang diajukan oleh Prancis dan Arab Saudi tersebut tidak meninggalkan ambiguitas.

    Deklarasi tersebut secara terang-terangan menyerukan bahwa “Hamas harus membebaskan semua sandera”, dan menyatakan bahwa Majelis Umum PBB mengutuk “serangan yang dilakukan oleh Hamas terhadap warga sipil pada 7 Oktober”.

    Deklarasi New York itu juga menyerukan “tindakan kolektif untuk mengakhiri perang di Gaza, demi mewujudkan penyelesaian konflik Israel-Palestina yang adil, damai, dan langgeng berdasarkan implementasi efektif solusi Dua-Negara”.

    Hasil voting resolusi yang mendukung negara Palestina yang bebas dari Hamas ditampilkan dalam Sidang Majelis Umum PBB di New York Foto: AFP/ANGELA WEISS

    Deklarasi ini juga lebih dari sekadar mengutuk Hamas, melainkan berupaya untuk sepenuhnya menyingkirkan kelompok itu dari kepemimpinan di Jalur Gaza.

    “Dalam konteks mengakhiri perang di Gaza, Hamas harus mengakhiri kekuasaannya di Gaza dan menyerahkan persenjataannya kepada Otoritas Palestina, dengan keterlibatan dan dukungan internasional, sejalan dengan tujuan Negara Palestina yang berdaulat dan mereka,” demikian bunyi penggalan deklarasi itu.

    Tidak hanya itu, deklarasi tersebut juga mencakup pembahasan mengenai “pengerahan misi stabilisasi internasional sementara” ke wilayah yang terdampak di bawah mandat Dewan Keamanan PBB, yang bertujuan untuk mendukung penduduk sipil Palestina dan memfasilitasi tanggung jawab keamanan Otoritas Palestina.

    Deklarasi New York itu telah disetujui oleh Liga Arab dan ditandatangani bersama pada Juli lalu oleh 17 negara anggota PBB, termasuk beberapa negara Arab.

    Diadopsinya Deklarasi New York ini mendahului digelarnya pertemuan puncak PBB yang diketuai bersama oleh Riyadh dan Paris pada 22 September mendatang di New York, di mana Presiden Prancis Emmanuel Macron telah berjanji untuk secara resmi mengakui negara Palestina.

    Selain Prancis, beberapa negara Barat lainnya, seperti Inggris, Kanada dan Australia, juga akan memberikan pengakuan serupa untuk negara Palestina.

    Lihat juga Video ‘Trump Didemo Massa Pro-Palestina di Restoran, Diteriaki Hitler’:

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/idh)

  • Rekomendasi akhir pekan di Jakarta, planetarium dan tur perpustakaan

    Rekomendasi akhir pekan di Jakarta, planetarium dan tur perpustakaan

    Jakarta (ANTARA) – Kota Metropolitan Jakarta menyajikan beragam fasilitas lengkap dan terbaru untuk menarik wisatawan terus berdatangan. Maka, tak salah jika memilih Jakarta untuk menghabiskan waktu akhir pekan.

    Masyarakat yang menghabiskan waktu libur akhir pekan di Jakarta tentu ingin menemukan kegiatan dan lokasi yang menarik dan berkesan dikunjungi.

    ANTARA telah merangkum sejumlah pilihan kegiatan yang bisa jadi rekomendasi liburan sebagai berikut:

    1. Planetarium mini di Setu Babakan

    Unit Pengelola Kawasan (UPK) Perkampungan Budaya Betawi (PBB) Setu Babakan, Jakarta Selatan mengadakan kegiatan planetarium mini pada Sabtu (13/9) pukul 10.00 WIB di Kampung MH. Thamrin secara gratis.

    Untuk yang tertarik, peserta bisa datang ke lokasi dengan mendaftar mulai pukul 09.30 WIB. Adapun kuota terdiri empat sesi yang per sesinya terdiri dari 25 orang.

    2. Pameran Karya Raya 2025

    Pameran buku yang berlangsung hingga 25 September 2025 di Gedung Ali Sadikin, Taman Ismail Marzuki, Jakarta.

    Pameran tersebut menampilkan 1800 buku terbitan anak-anak usia 5 sampai 14 tahun sebagai ajang mengembangkan kreativitas dan keterampilan peserta.

    3. Read Aloud Buku Karya Raya

    Perpusforia 2025 merupakan rangkaian acara lokakarya, pameran dan kegiatan menarik lainnya untuk anak-anak Indonesia yang digelar di di lantai 4 area baca anak Perpustakaan Jakarta pukul 13.00-15.00 WIB.

    Pendaftaran bisa melalui tautan karya-raya-links.bookabook.id bagi yang tertarik.

    4. Tur sekitar Perpustakaan Jakarta

    Bersama komunitas tur pejalan kaki (walking tour) Jakarta Good Guide @jktgoodgouide menjelajah dan mengenal setiap sudut sejarah di perpustakaan.

    Kegiatan ini dilaksanakan di Perpustakaan Jakarta pukul 09.00-12.00 WIB dengan melakukan pendaftaran melalui bit.ly/perpusforia2025

    5. Jalan-jalan di rute nostalgia

    Komunitas tur pejalan kaki (walking tour) Jakarta Good Guide menyelenggarakan tur rute nostalgia (rendezvous tur) pada 13-14 September 2025.

    Rute itu mencakup Chinatown, Pasar Baru, Cikini, City Center 1 dan 2, Kota Tua di malam hari (Old Town at Night), Bogor, Jatinegara, Menteng, Blok M, dan pencakar langit di malam hari (Skycrapers at Night).

    Kamu bisa mendaftar melalui tautan di bit.ly/JGGRendezvous dan jika terdaftar akan langsung dikirim email konfirmasi.

    Pewarta: Luthfia Miranda Putri
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Menkeu Purbaya Pede Target Penerimaan Pajak Rp2.076 Triliun Tercapai

    Menkeu Purbaya Pede Target Penerimaan Pajak Rp2.076 Triliun Tercapai

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa meyakini outlook penerimaan pajak Rp2.076,9 triliun sepanjang tahun ini bisa tercapai, meski realisasi hingga Juli 2025 masih terkontraksi.

    Purbaya menjelaskan bahwa pemerintah telah menempatkan dana Rp200 triliun ke lima bank yaitu Mandiri (Rp55 triliun), BRI (Rp55 triliun), BNI (Rp55), BTN (Rp25 triliun), dan BSI (Rp10 triliun) untuk menjaga likuiditas sehingga menggerakkan sektor riil.

    Dia melihat bahwa perekonomian pada kuartal III/2025 memang melambat. Oleh sebab itu, penempatan dana ke sistem perbankan itu diyakini bisa menstimulus perekonomian sehingga perekonomian pada kuartal IV/2025 bisa kembali pulih.

    Sejalan itu, Purbaya meyakini penerimaan pajak akan terakselerasi. Menurutnya, percepatan pertumbuhan ekonomi akan turut membantu akselerasi penerimaan pajak.

    “Saya yakin bulan Oktober, November, Desember semuanya akan berbalik arah. Nanti semuanya akan berbalik termasuk PPnBM [Pajak Penjualan atas Barang Mewah] dan lain-lain mendekati target yang kita miliki,” ujar Purbaya di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Jumat (12/9/2025).

    Di samping itu, meski target penerimaan pajak tidak tercapai, Purbaya menyatakan pemerintah masih punya sisa anggaran lebih (SAL) yang banyak dari tahun lalu yaitu sekitar Rp457,5 triliun. Oleh sebab itu, dia mengklaim pemerintah masih bisa tetap membiayai program-programnya.

    “Jadi Anda enggak usah takut, mungkin kita enggak punya uang untuk membangun. Tapi nanti kalau itu jalan, semua program ini jalan, saya yakin target-targetnya akan tercapai,” tutupnya.

    Sebelumnya, Direktorat Jenderal Pajak melaporkan realisasi penerimaan pajak mencapai Rp990,01 triliun selama Januari—Juli 2025. Angka itu turun 5,29% dari realisasi penerimaan pajak periode yang sama tahun lalu (year on year/YoY) sebesar Rp1.045,3 triliun.

    Realisasi penerimaan pajak itu disampaikan oleh Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Bimo Wijayanto dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi XI DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Rabu (10/9/2025).

    Adapun realisasi Rp990 triliun itu setara 47,2% dari target total penerimaan pajak dalam APBN 2025 sebesar Rp2.189,3 triliun. Bimo pun merincikan empat sumber utama realisasi penerimaan pajak itu.

    Pertama, dari pajak penghasilan (PPh) Badan sebesar Rp174,47 triliun atau setara 47,2% dari target APBN 2025. Realisasi PPh Badan itu turun 9,1% dari periode yang sama tahun lalu.

    Kedua, dari PPh Orang Pribadi sebesar Rp14,98 triliun atau setara 98,9% dari target APBN 2025. Realisasi PPh Orang Pribadi itu naik 37,7% dari periode yang sama tahun lalu.

    Ketiga, pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) sebesar Rp350,62 triliun atau setara 37,1% dari target APBN 2025. Realisasi PPN dan PPnBM itu turun 12,8% dari periode yang sama tahun lalu.

    Keempat, pajak bumi bangunan (PBB) sebesar Rp12,53 triliun. Realisasi itu naik 129,7% dari periode yang sama tahun lalu.

  • Dinkes Jatim dan Unicef Gelar Imunisasi Tambahan Serentak Atasi Campak, Sasar 53 Ribu Anak di Pamekasan
                
                    
                        
                            Surabaya
                        
                        12 September 2025

    Dinkes Jatim dan Unicef Gelar Imunisasi Tambahan Serentak Atasi Campak, Sasar 53 Ribu Anak di Pamekasan Surabaya 12 September 2025

    Dinkes Jatim dan Unicef Gelar Imunisasi Tambahan Serentak Atasi Campak, Sasar 53 Ribu Anak di Pamekasan
    Tim Redaksi
    PAMEKASAN, KOMPAS.com
    – Dinas Kesehatan (Dinkes) Jawa Timur dan Badan PBB yang mengurusi masalah anak atau Unicef memutuskan untuk melakukan Imunisasi Tambahan Serentak (ITS).
    Keputusan itu dikakukan saat melakukan pertemuan dengan Pemerintah Kabupaten Pamekasan, Kamis (11/9/2025) di Pendopo Ronggosukowati.
    Hasil dalam pertemuan, pemerintah bersama Unicef dan Kementerian Kesehatan akan menggelar imunisasi tambahan serentak pada 15–27 September 2025.
    Sasaran kegiatan ini adalah 58.013 anak usia 9 bulan hingga kurang dari 7 tahun dengan target cakupan minimal 95 persen.
    Health Specialist UNICEF Indonesia Wilayah Jawa Timur, Armunanto mengatakan perlu dilakukan imunisasi tambahan serentak untuk semua anak.
    “Anak yang sudah imunisasi dan yang sebelum imunisasi perlu dilakukan imunisasi tambahan,” kata Armunanto.
    Dia menegaskan, imunisasi tambahan adalah satu-satunya cara mengatasai campak.
    Menurutnya, Imunisasi tambahan dalam rangka memastikan capaian 95 anak tervaksin campak.
    “Kalau imunisasi sudah capai 95 persen, maka campak tidak bisa berkembang dan tidak menimbulkan kasus baru,” katanya.
    Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Dinkes Jatim, Drg. Sulvy Angraeni mengatakan, campak adalah penyakit dengan tingkat penularan tinggi.
    Satu kasus dapat menularkan ke 12 hingga 18 orang melalui droplet seperti batuk atau bersin ketika berkumpul.
    “Sehingga penguatan imunisasi harus dktingkatkan untuk menekan angka Kematian. Salah satunya dengan imunisasi tambahan serentak,” kata Sulvy.
    Sementara Kepala Dinkes Pamekasan Saifudin mengatakan akan menindaklanjuti keputusan dikaksanakannya imunisasi tambahan serentak.
    “Kami sudah menguraikan teknis imunisasi tambahan serentak dan dibantu semua pihak nantinya,” kata Saifudin.
    Dia mengatakan jika semua anak menjadi sasaran imunisasi tambahan serentak. Salah satu targetnya capaian imunisasi mencapai 95 persen.
    “Di Pamekasan sampai saat ini, imunisasi masih berkisar 80 persen,” ujar dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Dinkes Jatim dan Unicef Gelar Imunisasi Tambahan Serentak Atasi Campak, Sasar 53 Ribu Anak di Pamekasan
                
                    
                        
                            Surabaya
                        
                        12 September 2025

    Dinkes Jatim dan Unicef Gelar Imunisasi Tambahan Serentak Atasi Campak, Sasar 53 Ribu Anak di Pamekasan Surabaya 12 September 2025

    Dinkes Jatim dan Unicef Gelar Imunisasi Tambahan Serentak Atasi Campak, Sasar 53 Ribu Anak di Pamekasan
    Tim Redaksi
    PAMEKASAN, KOMPAS.com
    – Dinas Kesehatan (Dinkes) Jawa Timur dan Badan PBB yang mengurusi masalah anak atau Unicef memutuskan untuk melakukan Imunisasi Tambahan Serentak (ITS).
    Keputusan itu dikakukan saat melakukan pertemuan dengan Pemerintah Kabupaten Pamekasan, Kamis (11/9/2025) di Pendopo Ronggosukowati.
    Hasil dalam pertemuan, pemerintah bersama Unicef dan Kementerian Kesehatan akan menggelar imunisasi tambahan serentak pada 15–27 September 2025.
    Sasaran kegiatan ini adalah 58.013 anak usia 9 bulan hingga kurang dari 7 tahun dengan target cakupan minimal 95 persen.
    Health Specialist UNICEF Indonesia Wilayah Jawa Timur, Armunanto mengatakan perlu dilakukan imunisasi tambahan serentak untuk semua anak.
    “Anak yang sudah imunisasi dan yang sebelum imunisasi perlu dilakukan imunisasi tambahan,” kata Armunanto.
    Dia menegaskan, imunisasi tambahan adalah satu-satunya cara mengatasai campak.
    Menurutnya, Imunisasi tambahan dalam rangka memastikan capaian 95 anak tervaksin campak.
    “Kalau imunisasi sudah capai 95 persen, maka campak tidak bisa berkembang dan tidak menimbulkan kasus baru,” katanya.
    Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Dinkes Jatim, Drg. Sulvy Angraeni mengatakan, campak adalah penyakit dengan tingkat penularan tinggi.
    Satu kasus dapat menularkan ke 12 hingga 18 orang melalui droplet seperti batuk atau bersin ketika berkumpul.
    “Sehingga penguatan imunisasi harus dktingkatkan untuk menekan angka Kematian. Salah satunya dengan imunisasi tambahan serentak,” kata Sulvy.
    Sementara Kepala Dinkes Pamekasan Saifudin mengatakan akan menindaklanjuti keputusan dikaksanakannya imunisasi tambahan serentak.
    “Kami sudah menguraikan teknis imunisasi tambahan serentak dan dibantu semua pihak nantinya,” kata Saifudin.
    Dia mengatakan jika semua anak menjadi sasaran imunisasi tambahan serentak. Salah satu targetnya capaian imunisasi mencapai 95 persen.
    “Di Pamekasan sampai saat ini, imunisasi masih berkisar 80 persen,” ujar dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Perbaikan Jalan Trenggalek Butuh Rp 300 Miliar, Bupati Ipin Minta Restu Masyarakat Cari Pembiayaan
                
                    
                        
                            Regional
                        
                        12 September 2025

    Perbaikan Jalan Trenggalek Butuh Rp 300 Miliar, Bupati Ipin Minta Restu Masyarakat Cari Pembiayaan Regional 12 September 2025

    Perbaikan Jalan Trenggalek Butuh Rp 300 Miliar, Bupati Ipin Minta Restu Masyarakat Cari Pembiayaan
    Tim Redaksi
    KOMPAS.com
    – Bupati Trenggalek Mochamad Nur Arifin menyampaikan curahan hatinya secara blak-blakan kepada masyarakat terkait pengelolaan daerahnya.
    Hal itu disampaikan saat menghadiri pengajian dalam rangka peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW yang digelar Koperasi Serba Usaha (KSU) Sumber Makmur, Desa Masaran, Kecamatan Munjungan, Kamis (11/9/2025).
    Salah satu isu hangat yang diungkapkan adalah penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) Trenggalek yang dalam setahun hanya sekitar Rp 22 miliar.
    Jumlah tersebut sangat jauh dari kebutuhan untuk memperbaiki kerusakan jalan di wilayah Trenggalek.
    Bupati yang akrab disapa Mas Ipin itu mengatakan, PBB-P2 yang diterima pemerintah sebesar Rp 22 miliar, tetapi dana itu juga harus digunakan untuk penanganan bencana alam.
    “Kondisi jalan kami kemarin terdampak bencana alam. Saat ini membutuhkan anggaran sampai Rp 300 miliar,” ungkapnya dalam siaran pers.
    Dengan kondisi tersebut, Mas Ipin meminta restu masyarakat untuk mencari jalan alternatif pembiayaan. Dia berharap perbaikan jalan bisa segera dilakukan sesuai harapan warga.
    Melanjutkan curhatannya, Mas Ipin juga mengungkapkan, ketika jalan sudah baik dan dilintasi kendaraan berpelat nomor luar Trenggalek, justru bukan warga Trenggalek yang merasakan manfaatnya.
    “Kenapa demikian, karena pajak kendaraan tersebut masuk ke daerah asal pelat kendaraan,” katanya. 
    Oleh karena itu, Mas Ipin berharap warga yang masih memiliki kendaraan berpelat luar Trenggalek dapat melakukan balik nama.
    Dengan begitu, pajak kendaraan tersebut bisa masuk ke Trenggalek dan digunakan untuk pembangunan daerah.
    Untuk memudahkan masyarakat, Pemkab Trenggalek menggratiskan biaya balik nama kendaraan bermotor masuk Trenggalek
    “Biaya balik nama gratis ini berlaku sampai dengan akhir Bulan Desember nanti,” terang Mas Ipin.
    Selain itu, tersedia undian berhadiah kendaraan bermotor bagi pemilik kendaraan yang melakukan mutasi kendaraannya ke Trenggalek. Hadiah tersebut akan diundi pada malam pergantian tahun, Desember mendatang.
    “Bayar pajak kendaraan bermotor bisa mendapatkan motor,” kata Mas Ipin.
    Pada kesempatan itu, kepala daerah muda tersebut turut meminta maaf kepada masyarakat apabila dalam kepemimpinannya masih banyak kekurangan.
    Mas Ipin juga berjanji akan terus berupaya maksimal melayani masyarakat dengan baik.
    Dalam pengajian itu, KSU Sumber Makmur, salah satu koperasi terbaik di Trenggalek, menghadirkan pendakwah kondang asal Bojonegoro, Anwar Zahid, untuk memberikan tausiah.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Ura! Rusia Gagalkan Serangan Ukraina, Jatuhkan 221 Drone Kyiv

    Ura! Rusia Gagalkan Serangan Ukraina, Jatuhkan 221 Drone Kyiv

    Jakarta, CNBC Indonesia – Rusia pada hari Jumat (12/9/2025) mengatakan telah menembak jatuh 221 drone Ukraina, salah satu jumlah tertinggi selama perang. Hal ini terjadi saat Moskow dan sekutu utamanya, Belarus, memulai latihan militer besar yang membuat khawatir negara-negara Barat.

    Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan sistem peringatannya telah “mencegat dan menghancurkan” drone-drone tersebut dalam semalam, dengan lebih dari setengahnya terbang di atas wilayah Bryansk dan Smolensk.

    “Dua puluh delapan drone ditembak jatuh di atas wilayah Leningrad, yang mengelilingi kota St Petersburg, dan sembilan di wilayah Moskow,” ujar keterangan itu dikutip AFP.

    Gubernur Leningrad, Aleksandr Drozdenko, mengatakan kebakaran terjadi di sebuah kapal di Pelabuhan Primorsk, sebuah fasilitas utama di Laut Baltik. Walau begitu, api berhasil dikendalikan dan tidak ada risiko tumpahan minyak.

    Serangan-serangan ini terjadi setelah Polandia, yang berbatasan dengan Ukraina, menuduh Rusia melancarkan serangan drone di wilayahnya minggu ini. Moskow telah membantah menargetkan negara itu dan mengatakan tidak ada bukti bahwa drone tersebut milik Rusia.

    Namun, Prancis dan Jerman bergerak untuk memperkuat pertahanan wilayah udara Polandia, dan Dewan Keamanan PBB mengadakan pertemuan darurat untuk membahas tuduhan tersebut.

    Rusia secara rutin menargetkan Ukraina dengan rentetan serangan drone sebagai bagian dari ofensif yang sedang berlangsung di sana.

    Sementara itu, Rusia dan Belarus memulai latihan militer gabungan “Zapad”, saat pasukan Moskwa terus maju secara perlahan di sepanjang garis depan yang luas di Ukraina dan meningkatkan serangan udara ke kota-kota Ukraina.

    Anggota-anggota sayap timur NATO yang berbatasan dengan Belarus yakni Polandia, Lituania, dan Latvia berada dalam kewaspadaan tinggi terkait latihan yang diadakan di dekat Borisov, sebuah kota di sebelah timur ibu kota Minsk.

    Ketiga negara tersebut telah meningkatkan keamanan menjelang latihan. Polandia bahkan memerintahkan penutupan total perbatasannya dengan Belarus selama latihan berlangsung.

    Biasanya diadakan setiap empat tahun, latihan yang dinamakan Zapad edisi 2025 ini adalah yang pertama selama konflik di Ukraina, dan akan berlangsung hingga 16 September.

    Moskwa mengirim sekitar 200.000 tentara untuk latihan serupa pada tahun 2021, hanya beberapa bulan sebelum melancarkan ofensifnya di Ukraina. Namun, latihan Zapad tahun ini diperkirakan akan jauh lebih kecil, karena ratusan ribu tentara Rusia dikerahkan di Ukraina.

    (tps/luc)

    [Gambas:Video CNBC]

  • NATO “Terpecah” di Persimpangan Perang Lawan Rusia, PBB Sidang Darurat

    NATO “Terpecah” di Persimpangan Perang Lawan Rusia, PBB Sidang Darurat

    Jakarta, CNBC Indonesia – Dewan Keamanan PBB akan menggelar sidang darurat pada Jumat (12/9/2025) waktu setempat atas permintaan Polandia, menyusul serangan pesawat nirawak atau drone Rusia yang masuk ke wilayahnya. Insiden ini memicu kegelisahan baru di Eropa sekaligus menguji soliditas NATO.

    Menteri Luar Negeri Polandia Radosław Sikorski menegaskan serangan tersebut tidak mungkin merupakan “kesalahan” seperti yang disebut Presiden AS Donald Trump.

    “Sembilan belas pelanggaran wilayah udara kami, beberapa lusin drone teridentifikasi, beberapa ditembak jatuh, dan berlangsung selama tujuh jam. Jadi kami tidak bisa mengatakan itu kecelakaan,” ujarnya kepada media lokal, seperti dikutip The Guardian.

    Serpihan drone ditemukan hingga 300 mil ke dalam wilayah Polandia, yang merupakan anggota NATO, menandai pertama kalinya aliansi itu secara langsung menghadapi pesawat nirawak Rusia. Sikorski bersama menteri luar negeri Ukraina dan Lithuania menyebut serangan ini sebagai “provokasi yang disengaja dan terkoordinasi”.

    Meski begitu, Panglima Tertinggi NATO untuk Eropa, Alexus Grynkewich, menilai belum jelas apakah serangan itu dilakukan dengan sengaja.

    “Kami belum tahu apakah ini tindakan disengaja atau tidak,” katanya dalam pengarahan, seraya menambahkan klaim Polandia soal jumlah drone masih perlu diverifikasi.

    Beberapa negara Eropa langsung memanggil duta besar Rusia. Menteri Luar Negeri Swedia, Maria Malmer Stenergard, menegaskan, “Pelanggaran Rusia tidak dapat diterima dan merupakan ancaman bagi keamanan Eropa.”

    Kanselir Jerman bahkan berjanji meningkatkan dukungan militer, termasuk menggandakan jumlah jet tempur dalam misi pengawasan NATO di timur Eropa.

    Namun, Trump sejauh ini menunjukkan sikap ambigu. Ia hanya menulis di media sosial, “Ada apa dengan Rusia yang melanggar wilayah udara Polandia dengan drone? Ayo kita mulai!” tanpa mengutuk serangan tersebut.

    Duta Besar AS untuk NATO, Matthew Whitaker, memberi sinyal berbeda dengan menyatakan dukungan penuh. “Kami akan mempertahankan setiap jengkal wilayah NATO,” tulisnya di X.

    Perdana Menteri Polandia Donald Tusk memperingatkan bahwa serangan tersebut menempatkan negaranya pada risiko perang terbesar sejak Perang Dunia II.

    “Polandia lebih dekat ke konflik militer dibandingkan kapan pun sejak 1945,” katanya.

    Sebagai langkah antisipasi, Warsawa menutup wilayah udara timur untuk penerbangan sipil hingga 9 Desember. Polandia juga mempercepat modernisasi militer, termasuk menanti pengiriman jet tempur F-35 dari AS pada tahun depan.

     

    (luc/luc)

    [Gambas:Video CNBC]