Xcloud.id

partai: PBB

  • Top 3 News: Segera Diungkap, Sosok Pemberi Perintah Kopda FH dalam Kasus Penculikan Kepala Cabang Bank – Page 3

    Top 3 News: Segera Diungkap, Sosok Pemberi Perintah Kopda FH dalam Kasus Penculikan Kepala Cabang Bank – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Kapuspen TNI Brigjen Freddy Ardianzah memastikan, pihaknya bersama Polda Metro Jaya akan merilis perkembangan kasus hukum yang melibatkan oknum militer Kopral Dua (Kopda) FH dalam kasus penculikan kepala cabang bank BUMN berinisial MIP. Itulah top 3 news hari ini.

    Menurut Kapuspen TNI Brigjen Freddy Ardianzah, hal yang masih didalami saat ini adalah sosok yang memerintahkan Kopda FH dalam peristiwa terkait.

    Dia memastikan, saat ini Kopda FH sudah ditetapkan tersangka dan ditahan. Informasi sementara yang baru diketahui, motif keterlibatan yang bersangkutan adalah ekonomi.

    Sementara itu, Gubernur Jakarta Pramono Anung menargetkan seluruh pekerjaan galian di kawasan TB Simatupang, Jakarta Selatan selesai paling lambat akhir Oktober 2025. Instruksi ini disampaikan untuk mempercepat penanganan macet horor yang selama ini kerap terjadi di jalur tersebut.

    Pramono juga menyebut, penyelesaian galian di kawasan TB Simatupang sangat krusial, mengingat wilayah itu merupakan salah satu jalur vital yang menghubungkan berbagai kawasan bisnis di Jakarta Selatan.

    Dirinya juga menegaskan, pihaknya sudah menggelar rapat koordinasi dengan sejumlah instansi terkait, mulai dari Perusahaan Air Minum (PAM) Jaya hingga Dinas Sumber Daya Air (Dinas SDA).

    Berita terpopuler lainnya di kanal News Liputan6.com adalah terkait Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta menyiapkan kenaikan insentif bagi pengurus RT/RW mulai Oktober tahun ini. Hal ini seperti disampaikan Wakil Gubernur atau Wagub Jakarta Rano Karno.

    Menurut Wagub Jakarta Rano Karno, dana untuk insentif tersebut sudah masuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) 2025.

    Dia menjelaskan, insentif untuk pengurus RT akan naik sekitar 25 persen dari Rp 2 juta hingga kisaran Rp 2,5 juta per bulan.

    Berikut deretan berita terpopuler di kanal News Liputan6.com sepanjang Minggu 14 September 2025:

    Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung membuat kebijakan baru per tanggal 25 Maret 2025 dengan membebaskan pajak bumi dan bangunan (PBB) bagi masyarakat yang memiliki rumah dibawah nilai jual objek pajak Rp2 Miliar.

  • Menham: Ruang demonstrasi di halaman DPR langkah perkuat demokrasi

    Menham: Ruang demonstrasi di halaman DPR langkah perkuat demokrasi

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai menjelaskan gagasan penyediaan ruang demonstrasi di halaman gedung DPR RI merupakan langkah strategis untuk memperkuat praktik demokrasi substantif.

    Pigai dalam keterangan diterima di Jakarta, Senin, mengatakan demokrasi substantif yang ia maksud, yaitu ketika aspirasi masyarakat tersalurkan, ketertiban publik terjaga, dan simbol kedaulatan hadir di jantung parlemen.

    “Menyediakan ruang demonstrasi di halaman DPR adalah pilihan strategis yang perlu dipertimbangkan serius karena akan mempertemukan masyarakat dengan lembaga yang mewakili mereka,” ucapnya.

    Menham mengemukakan masyarakat berhak menyampaikan pendapat secara damai. Negara bukan hanya menghormati hak tersebut, melainkan juga berkewajiban memastikan ruang tersebut ada, salah satunya melalui gagasan penyediaan ruang demonstrasi itu.

    Menurut Pigai, usulan dimaksud sejalan dengan sikap Presiden Prabowo Subianto.

    Pada 31 Agustus 2025, ketika menyampaikan pernyataan terkait gelombang unjuk rasa, Presiden Prabowo menegaskan bahwa kebebasan menyampaikan pendapat dijamin oleh Kovenan Internasional PBB tentang Hak Sipil dan Politik serta Undang-Undang HAM.

    Bagi Pigai, pernyataan Presiden itu menunjukkan pemerintah konsisten dengan komitmen HAM internasional maupun nasional.

    Di samping itu, hak menyampaikan pendapat juga dijamin oleh Pasal 28E Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

    Namun, ia mengatakan praktik demokrasi di Indonesia kerap menimbulkan gesekan, terutama karena lokasi unjuk rasa sering berada di jalan utama yang menyebabkan kemacetan dan potensi benturan.

    Oleh karenanya, Pigai meyakini dengan menyediakan ruang demonstrasi di halaman gedung DPR RI, negara bisa menjawab dilema tersebut. Dengan begitu, hak masyarakat dijamin dan ketertiban umum tetap terjaga.

    Menurut Pigai, setidaknya terdapat delapan alasan pentingnya ruang demonstrasi itu penting, antara lain, sebagai simbolisme demokrasi autentik, kedekatan dengan target aspirasi, mengurangi beban lalu lintas, keamanan dan ketertiban, budaya dialog langsung, menghapus stigma negatif demonstrasi, efisiensi logistik, dan preseden bagi daerah.

    Ia menyebut ruang demonstrasi sudah dipraktikkan di beberapa negara, di antaranya Jerman menyediakan alun-alun publik di Berlin untuk aksi besar dengan pemberitahuan resmi dan Inggris mengatur demonstrasi di Parliament Square dengan izin khusus.

    Singapura, kata dia, menyediakan ruang demonstrasi di Speakers’ Corner Hong Lim Park, sedangkan di Amerika Serikat terdapat free speech zones dalam acara politik besar.

    Sementara itu, Korea Selatan, masih menurut Pigai, melarang aksi di dekat istana, parlemen, dan pengadilan, tetapi memfasilitasi aksi besar di ruang publik ikonik seperti Gwanghwamun Square.

    “Gagasan semacam ruang demonstrasi ini juga sebenarnya sudah pernah diusulkan oleh DPR-RI dalam Rencana Strategis DPR 2015–2019 dengan menyebut pembangunan ‘alun-alun demokrasi’,” katanya.

    Alun-alun demokrasi itu diusulkan dibangun di sisi kiri kompleks DPR, menempati area Taman Rusa, lapangan futsal, dan parkir. Rencana tersebut didesain untuk menampung lebih kurang 10.000 orang dengan fasilitas panggung orasi permanen, pengeras suara, jalur evakuasi, dan akses aman.

    “Peresmian simbolis pernah dilakukan pada 21 Mei 2015, tetapi proyek ini tidak berlanjut,” ucapnya.

    Selain itu, sambung Pigai, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2016 membangun Taman Aspirasi di Plaza Barat Laut Monas, seluas lebih kurang 1.000 meter persegi dengan fasilitas taman terbuka, mural, dan ruang ekspresi publik.

    “Namun, ruang ini lebih bersifat simbolik dan tidak difungsikan sebagai lokasi demonstrasi resmi yang diakui hukum,” tuturnya.

    Ia mengatakan pengalaman internasional memberi pelajaran penting, Singapura dengan Speakers’ Corner-nya kerap dikritik karena ruang demonstrasi justru berubah menjadi instrumen pembatasan.

    Sebaliknya, Jerman dan Korea Selatan menunjukkan ruang aspirasi di jantung kota memperkuat demokrasi tanpa menutup kemungkinan aksi di tempat lain.

    Oleh karena itu, kata Pigai, usulan ruang demokrasi di halaman DPR perlu dipandang sebagai penambahan ruang resmi yang representatif, aman, dan simbolis, alih-alih dimaknai sebagai upaya membatasi demonstrasi hanya di sana.

    Menurut Pigai, dengan cara itu, Indonesia bisa menghindari jebakan regulasi yang mengekang kebebasan dan justru memperluas fasilitasi demokrasi dalam bentuk paling substantif.

    Menteri HAM lanjut mengatakan usulan halaman DPR sebagai ruang demonstrasi merupakan kesempatan kedua untuk mewujudkan gagasan yang sudah lama tertunda.

    “Dulu, DPR pernah menuliskannya dalam renstra, Pemprov DKI pernah membangunnya di Monas. Kini, dengan momentum politik yang tepat, kita bisa memastikan ruang demokrasi itu benar-benar hadir, bukan sekadar wacana,” jelas Natalius Pigai.

    Usulan menyediakan pusat masyarakat menyampaikan aspirasi di halaman gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, pertama kali disampaikan Natalius Pigai di sela-sela peninjauan Kantor Wilayah Kementerian HAM di Denpasar, Bali, Jumat (12/9).

    Pewarta: Fath Putra Mulya
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Purbaya Ingin Naikkan Anggaran ke Pemda di Tengah Efisiensi, Realistis?

    Purbaya Ingin Naikkan Anggaran ke Pemda di Tengah Efisiensi, Realistis?

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa dinilai bisa tetap menjaga disiplin fiskal di tengah keinginannya untuk menaikkan anggaran transfer ke daerah (TKD) tahun depan. Ada beberapa pos belanja pemerintah yang dinilai bisa ditunda maupun dipertimbangkan lebih lanjut kenaikannya.  

    Sebagaimana diketahui, anggaran TKD pada RAPBN 2026 dirancang sebesar Rp650 triliun atau lebih rendah dari outlook APBN 2025 sebesar Rp864 triliun.

    Saat itu, pendahulu Purbaya yakni Sri Mulyani Indrawati, merancang anggaran TKD yang lebih rendah karena sejumlah belanja ditarik ke pusat. Utamanya terkait dengan program-program prioritas pemerintah.  

    Di tengah pemangkasan TKD untuk 2026 hingga 24% lebih dari tahun ini, pemerintah menyebut belanja dialihkan ke pos anggaran yang langsung diterima masyarakat daerah.

    Nilainya mencapai Rp1.376,9 triliun, meliputi program-program seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih hingga Cek Kesehatan Gratis. 

    Kini, Purbaya telah menyatakan keinginan untuk menaikkan anggaran TKD tahun depan guna meredam keresahan para kepala daerah. Dia mengakui turunnya TKD turut memicu penaikan tarif Pajak Bumi Bangunan Perkotaan dan Pedesaan (PBB-P2) oleh pemda, akibat semakin sempitnya ruang fiskal daerah. 

    Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Yusuf Rendy Manilet mengamini perlunya penyesuaian anggaran TKD. Namun, dia memandang defisit anggaran berpotensi meningkat apabila kebijakan itu tidak diimbangi oleh realokasi belanja lain.

    Sebagai informasi, RAPBN 2026 yang telah disepakati pemerintah dan Komisi XI DPR memasang target defisit sekitar 2,48% terhadap PDB. 

    Untuk itu, Yusuf mendorong pemerintah merealokasi belanja terutama dari program-program yang bisa ditunda terlebih dahulu atau disesuaikan. Apalagi, jika belanja TKD naik tanpa dibarengi penerimaan negara yang bertambah. 

    “Misalnya, program fleksibel seperti koperasi daerah, bantuan makanan/nutrisi gratis, maupun inisiatif lain yang bisa dijalankan secara bertahap [pilot project] di daerah prioritas terlebih dahulu,” jelasnya kepada Bisnis, Minggu (14/9/2025).

    Yusuf mendorong belanja tahun depan memiliki output yang jelas dan terukur sehingga setiap rupiah anggaran dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. 

    Alokasinya juga dinilai perlu fokus ke pos-pos dengan dampak besar terhadap perekonomian. Khususnya, belanja untuk mendukung daya beli kelas menengah yang selama ini relatif kurang tersentuh dibandingkan dengan kelompok dengan pendapatan bawah maupun atas. 

    Adapun untuk penerimaan, pemerintah juga dinilai perlu meningkatkan pendapatan negara secara berkelanjutan tanpa mendistorsi perekonomian.

    “Salah satu opsi adalah menggali sumber baru seperti pajak karbon, serta mengevaluasi kembali berbagai insentif atau diskon pajak yang sudah berjalan. Dengan begitu, target penerimaan dapat naik tanpa mengganggu aktivitas ekonomi,” paparnya. 

    Di sisi lain, Direktur Eksekutif Center of Economics and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira memandang Purbaya juga perlu mengevaluasi anggaran pertahanan, keamanan dan ketertiban. Dia menilai fokus justru perlu dialihkan ke anggaran perlindungan sosial dan ekonomi.

    Dia mencatat bahwa alokasi belanja pertahanan naik 166,5% dan keamanan tumbuh 52,4% dalam kurun waktu 2021-2026. Sementara itu, anggaran perlindungan sosial hanya naik 2,5% pada periode yang sama.

    Apabila penaikan anggaran TKD terwujud sejalan dengan penghematan sejumlah pos anggaran, Bhima meyakini Purbaya masih dapat menerapkan target defisit sesuai koridor UU yakni di bawah 3% terhadap PDB.

    “Dengan pengaturan pos anggaran yang bisa dihemat maka disiplin fiskal bisa terjaga dengan defisit di bawah 3% dari PDB pada 2026,” ujarnya.

    Wanti-wanti Ekonom soal Defisit Fiskal 

    Menurut Kepala Ekonom PT Bank Permata (Tbk.) Josua Pardede, penaikan anggaran TKD bisa dinilai tepat apabila tujuan utamanya untuk menjaga layanan dasar, meredam tekanan daya beli masyarakat daerah, serta mempercepat realisasi program prioritas pemda. 

    Namun, dia mewanti-wanti agar gebrakan itu tidak menggerus disiplin fiskal. Apalagi, Presiden Prabowo Subianto sudah menyatakan dalam pidato Nota Keuangan dan RAPBN 2026 di DPR Agustus 2025 lalu, bahwa target defisit APBN 2,48% terhadap PDB adalah bagian dari strategi pembiayaan yang hati-hati. 

    Josua memandang bahwa target defisit yang naik dari rancangan sebelumnya yakni 2,48% terhadap PDB bisa berimplikasi pada sensitivitas pasar keuangan. 

    Untuk itu, dia mendorong agar penyesuaian defisit dibingkai sebagai tindakan terukur, sementara sinyal kebijakan tetap konsisten dengan jangkar disiplin fiskal. Koordinasi yang baik dengan Bank Indonesia (BI) juga harus dilakukan guna menjaga stabilitas nilai tukar. 

    “Pengumuman perombakan fiskal dan ketidakpastian desain kebijakan cenderung melemahkan rupiah, menahan arus portofolio, dan menekan imbal hasil SBN, terutama jika pasar menilai pelebaran defisit tidak dibarengi peta jalan konsolidasi,” terangnya.  

    Sebelumnya, Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menyebut pemerintah tinggal menunggu keputusan Badan Anggaran (Banggar) DPR untuk memberikan restu dalam menaikkan anggaran TKD pada RAPBN 2026. Dengan begitu, dia memastikan ada perubahan postur hingga defisit APBN tahun depan.

    “Karena anggarannya terlalu terpotong banyak, sehingga mereka menaikkan PBB [Pajak Bumi dan Bangunan] jadi enggak kira-kira. Kita menyadari hal itu, saya dengan Pak Misbakhun [Ketua Komisi XI DPR], dengan izin Pak Misbakhun, ngomong sedikit izin ya Pak ya, mungkin akan memberi pelonggaran sedikit kepada transfer ke daerah,” ungkapnya saat memberikan keynote speech pada acara Great Lecture Transfromasi Ekonomi Nasional: Pertumbuhan yang Inklusif Menuju 8% di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (11/9/2025).

    Purbaya berharap dengan anggaran TKD yang ditingkatkan nantinya bisa meredam keresahan pemda sekaligus mendorong pembangunan ekonomi di daerah. Dia mengaku belum menentukan besaran kenaikan anggaran TKD yang tadi disampaikannya. 

    Pada kesempatan terpisah, yakni usai rapat di Komisi XI DPR pada hari yang sama, Purbaya menyebut akan mengumumkan detail kenaikan anggaran TKD itu usai disetujui di Badan Anggaran (Banggar) DPR. Dia juga tak menampik bahwa postur dan asumsi RAPBN 2026 bisa berubah, salah satunya target defisit.

    “Nanti kalau diketuk Banggar baru kita umumin. Ada perubahan sedikit pasti,” ujarnya di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta.

  • Respons Pengamat soal Rencana Purbaya Revisi Alokasi TKD Warisan Sri Mulyani

    Respons Pengamat soal Rencana Purbaya Revisi Alokasi TKD Warisan Sri Mulyani

    Bisnis.com, JAKARTA — Pengamat menyambut positif  langkah Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa untuk menyusun ulang RAPBN 2026 khususnya anggaran transfer ke daerah (TKD). 

    Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menjelaskan, rencana Menkeu untuk menaikkan anggaran TKD pada RAPBN tahun depan sudah tepat. Sebagaimana diketahui, anggaran TKD tahun depan ditetapkan Rp650 triliun atau turun 24,8% dari tahun ini. 

    Di dalam outlook APBN 2025, belanja TKD sudah mencapai Rp864 triliun. Bhima menilai penurunan TKD yang disusun saat Menkeu masih dijabat oleh Sri Mulyani Indrawati jsutru kontraproduktif terhadap pemulihan ekonomi di daerah. 

    “Daerah butuh dukungan pusat terutama mencegah naiknya pajak daerah seperti PBB yang berisiko ke penurunan daya beli. Setidaknya TKD bisa dinaikkan 10% dibanding alokasi 2025,” jelasnya, Minggu (14/9/2025). 

    Adapun Bhima memandang Purbaya juga perlu mengevaluasi anggaran pertahanan, keamanan dan ketertiban. Dia menilai fokus justru perlu dialihkan ke anggaran perlindungan sosial dan ekonomi. 

    Dia mencatat bahwa alokasi belanja pertahanan naik 166,5% dan keamanan tumbuh 52,4% dalam kurun waktu 2021-2026. Sementara itu, anggaran perlindungan sosial hanya naik 2,5% pada periode yang sama. 

    Apabila penaikan anggaran TKD terwujud sejalan dengan penghematan sejumlah pos anggaran, Bhima meyakini Purbaya masih dapat menerapkan target defisit sesuai koridor UU yakni di bawah 3% terhadap PDB. 

    “Dengan pengaturan pos anggaran yang bisa dihemat maka disiplin fiskal bisa terjaga dengan defisit di bawah 3% dari PDB pada 2026,” ujarnya. 

    Rencana Purbaya

    Sebelumnya, Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menyebut pemerintah tinggal menunggu keputusan Badan Anggaran (Banggar) DPR untuk memberikan restu dalam menaikkan anggaran TKD pada RAPBN 2026. Dengan begitu, dia memastikan ada perubahan postur hingga defisit APBN tahun depan. 

    Purbaya sebelumnya telah mengatakan bahwa telah berdiskusi dengan Komisi XI DPR untuk meningkatkan anggaran TKD tahun depan usai penolakan dari banyak kepala daerah. 

    Menkeu yang belum sepekan dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto itu mengakui, pemotongan anggaran TKD turut menyebabkan sejumlah daerah menaikkan Pajak Bumi Bangunan Perkotaan dan Pedesaan (PBB-P2).

    “Karena anggaranya terlalu terpotong banyak, sehingga mereka menaikkan PBB jadi enggak kira-kira. Kita menyadari hal itu, saya dengan Pak Misbakhun [Ketua Komisi XI DPR], dengan izin Pak Misbakhun, ngomong sedikit izin ya Pak ya, mungkin akan memberi pelonggaran sedikit kepada transfer ke daerah,” ungkapnya saat memberikan keynote speech pada acara Great Lecture Transfromasi Ekonomi Nasional: Pertumbuhan yang Inklusif Menuju 8% di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (11/9/2025).

    Tujuan Purbaya untuk meningkatkan kembali TKD adalah untuk mengendalikan keresahan pemda. Dia berharap dengan anggaran TKD yang ditingkatkan nantinya pemda bisa membangun ekonomi daerah dengan tenang. Dia mengaku belum menentukan besaran kenaikan anggaran TKD yang tadi disampaikannya. Namun, dia memastikan anggaran itu akan ditingkatkan. 

    Pada kesempatan terpisah, yakni usai rapat di Komisi XI DPR pada hari yang sama, Purbaya menyebut akan mengumumkan detail kenaikan anggaran TKD itu usai disetujui di Badan Anggaran (Banggar) DPR. Dia juga tak menampik bahwa postur dan asumsi RAPBN 2026 bisa berubah, salah satunya target defisit. 

    “Nanti kalau diketuk Banggar baru kita umumin. Ada perubahan sedikit pasti,” ujarnya di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. 

  • Purbaya Diminta Jaga Kredibilitas Fiskal agar Pasar Keuangan Tak Goyang

    Purbaya Diminta Jaga Kredibilitas Fiskal agar Pasar Keuangan Tak Goyang

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa diminta untuk tetap menjaga kredibilitas dan disiplin fiskal usai mengungkap rencana untuk merombak RAPBN 2026 yang telah disusun pendahulunya, yakni Sri Mulyani Indrawati. 

    Rencana untuk menyusun ulang RAPBN 2026 itu terungkap usai Purbaya menyatakan keinginan untuk menaikkan anggaran Transfer ke Daerah (TKD), yang saat ini sudah dirancang Rp650 triliun. Besaran anggaran itu turun dari outlook APBN 2025, yakni Rp864 triliun. 

    Kepala Ekonom PT Bank Permata (Tbk.) Josua Pardede menyebut keinginan untuk menaikkan TKD tidak boleh menggerus disiplin fiskal.

    Apalagi, Presiden Prabowo Subianto sudah menyatakan dalam pidato Nota Keuangan dan RAPBN 2026 di DPR Agustus 2025 lalu, bahwa target defisit APBN 2,48% terhadap PDB adalah bagian dari strategi pembiayaan yang hati-hati. 

    “Meski ada kemungkinan pelebaran defisit karena percepatan belanja, rancangan 2026 memiliki bantalan kontinjensi sehingga risiko melampaui batas 3% tidak mendesak. Di sisi lain, pemerintah juga menegaskan komitmen menjaga defisit rendah dalam pidato anggaran. Dengan kata lain, opsi menambah TKD tetap bisa dilakukan tanpa merusak kredibilitas fiskal,” terang Josua kepada Bisnis, Minggu (14/9/2025). 

    Ada beberapa hal yang dinilai Josua bisa dilakukan oleh Menkeu baru itu untuk menjaga disiplin fiskal.

    Utamanya adalah optimalisasi pendapatan negara yang berkualitas, di tengah kemungkinan belanja yang melonjak untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lebih tinggi. 

    Cara menaikkan pendapatan negara itu mencakup ekstensifikasi penerimaan berbasis data terhadap sektor yang selama ini sulit diawasi, penguatan Coretax dan compliance risk management (CRM), perluasan pemajakan ekonomi digital, serta penerapan pajak minimum global yang mulai berlaku. 

    Di sisi lain, Menkeu Purbaya dinilai perlu mulai memberlakukan agenda untuk memetakan dan menertibkan ekonomi bayangan, integrasi NIK-NPWP, serta penagihan yang lebih tegas menjadi kunci menaikkan rasio pajak tanpa membebani pelaku usaha yang patuh.

    Sejalan dengan hal itu, Josua menilai PR Purbaya untuk belanja negara adalah dengan melakukan efisiensi pada pos anggaran lain yang tidak bersifat prioritas. 

    Adapun untuk belanja TKD yang akan dinaikkan, otoritas fiskal diminta untuk bisa memastikan sasaran yang jelas. Yaitu belanja anggaran daerah yang menyasar ke pangan, kesehatan dasar, pendidikan, perlindungan sosial, dan padat karya kecil-menengah yang cepat menyerap tenaga kerja. 

    “Keputusan menaikkan TKD bisa menjadi langkah yang tepat apabila belanja diarahkan untuk fungsi layanan dasar, stabilisasi harga pangan, dan penguatan jaring pengaman di daerah, bukan semata menutup celah kas pemda,” ungkapnya.

    Menurut Josua, target defisit yang naik dari rancangan sebelumnya yakni 2,48% terhadap PDB bisa berimplikasi pada sensitivitas pasar keuangan.

    Untuk itu, dia mendorong agar penyesuaian defisit dibingkai sebagai tindakan terukur, sementara sinyal kebijakan tetap konsisten dengan jangkar disiplin fiskal.

    Koordinasi yang baik dengan Bank Indonesia (BI) juga harus dilakukan guna menjaga stabilitas nilai tukar. 

    “Pengumuman perombakan fiskal dan ketidakpastian desain kebijakan cenderung melemahkan rupiah, menahan arus portofolio, dan menekan imbal hasil SBN, terutama jika pasar menilai pelebaran defisit tidak dibarengi peta jalan konsolidasi,” terangnya.  

    Sebelumnya, Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menyebut pemerintah tinggal menunggu keputusan Badan Anggaran (Banggar) DPR untuk memberikan restu dalam menaikkan anggaran TKD pada RAPBN 2026.

    Dengan begitu, dia memastikan ada perubahan postur hingga defisit APBN tahun depan.

    Purbaya sebelumnya telah mengatakan bahwa telah berdiskusi dengan Komisi XI DPR untuk meningkatkan anggaran TKD tahun depan usai penolakan dari banyak kepala daerah.

    Menkeu yang belum sepekan dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto itu mengakui, pemotongan anggaran TKD turut menyebabkan sejumlah daerah menaikkan Pajak Bumi Bangunan Perkotaan dan Pedesaan (PBB-P2).

    “Karena anggarannya terpotong banyak, sehingga mereka menaikkan PBB jadi enggak kira-kira. Kita menyadari hal itu, saya dengan Pak Misbakhun [Ketua Komisi XI DPR], dengan izin Pak Misbakhun, ngomong sedikit izin ya Pak ya, mungkin akan memberi pelonggaran sedikit kepada transfer ke daerah,” ungkapnya saat memberikan keynote speech pada acara Great Lecture Transfromasi Ekonomi Nasional: Pertumbuhan yang Inklusif Menuju 8% di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (11/9/2025).

    Purbaya berharap dengan anggaran TKD yang ditingkatkan nantinya bisa meredam keresahan pemda sekaligus mendorong pembangunan ekonomi di daerah.

    Dia mengaku belum menentukan besaran kenaikan anggaran TKD yang tadi disampaikannya. 

    Pada kesempatan terpisah, yakni usai rapat di Komisi XI DPR pada hari yang sama, Purbaya menyebut akan mengumumkan detail kenaikan anggaran TKD itu usai disetujui di Badan Anggaran (Banggar) DPR.

    Dia juga tak menampik bahwa postur dan asumsi RAPBN 2026 bisa berubah, salah satunya target defisit.

    “Nanti kalau diketuk Banggar baru kita umumin. Ada perubahan sedikit pasti,” ujarnya di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta.

  • Ada Tetangga RI, Ini 10 Negara Tolak Resolusi PBB Bentuk Negara Palestina

    Ada Tetangga RI, Ini 10 Negara Tolak Resolusi PBB Bentuk Negara Palestina

    New York –

    Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah menggelar voting yang hasilnya menyepakati resolusi mendukung terbentuknya negara Palestina merdeka. Sebanyak 142 negara mendukung resolusi itu, 10 negara menolak dan 12 negara abstain.

    Dikutip dari situs resmi PBB, Minggu (14/9/2025), Deklarasi New York merupakan hasil konferensi internasional yang diselenggarakan pada Juli lalu di Markas Besar PBB. Konferensi itu digagas Prancis dan Arab Saudi.

    Sebelum pemungutan suara, Duta Besar Prancis di PBB, Jérôme Bonnafont, mengingatkan Deklarasi New York akan menyusun satu peta jalan untuk mewujudkan solusi dua negara. Dia mengatakan deklarasi itu melibatkan gencatan senjata segera di Gaza, pembebasan semua sandera yang ditawan di Gaza, dan pembentukan Negara Palestina yang layak dan berdaulat.

    Peta jalan tersebut selanjutnya menyerukan pelucutan senjata Hamas dan pengucilannya dari pemerintahan di Gaza. Deklarasi itu juga berisi poin normalisasi hubungan antara Israel dan negara-negara Arab, serta jaminan keamanan kolektif.

    Menjelang pemungutan suara, Duta Besar Israel Danny Danon mengatakan deklarasi sepihak itu tidak akan dikenang sebagai langkah menuju perdamaian. Dia menganggapnya sebagai isyarat kosong yang melemahkan kredibilitas Majelis PBB.

    “Hamas adalah pemenang terbesar dari setiap dukungan yang diberikan hari ini,” ujar Danon.

    Konferensi internasional tingkat tinggi pada bulan Juli diadakan dengan latar belakang perang di Gaza dan memburuknya prospek solusi dua negara. Dalam sambutannya di segmen pembukaan, Sekretaris Jenderal PBB António Guterres mencatat ‘pertanyaan sentral bagi perdamaian Timur Tengah adalah implementasi solusi dua negara, di mana dua negara yang merdeka, berdaulat, dan demokratis – Israel dan Palestina – hidup berdampingan dalam damai dan aman’.

    Resolusi itu sendiri didukung berbagai negara seperti Jerman, Prancis, Finlandia, Inggris, Rusia, Ukraina, Indonesia, Malaysia, hingga Jepang.

    Berikut daftar 10 negara menolak resolusi yang diberi nama resmi ‘Deklarasi New York tentang Penyelesaian Damai Masalah Palestina dan Implementasi Solusi Dua Negara’ tersebut:

    1. Argentina
    2. Hungaria
    3. Mikronesia
    4. Nauru
    5. Palau
    6. Papua Nugini
    7. Paraguay
    8. Tonga
    9. Amerika Serikat
    10. Israel.

    Negara abstain:

    1. Albania
    2. Ceko
    3. Kamerun
    4. Ekuador
    5. Ethiopia
    6. Fiji
    7. Samoa
    8. Guatemala
    9. Makedonia Utara
    10. Moldova
    11. Sudan Selatan
    12. Kongo.

    Tonton juga video “Tantangan Satgas Garuda Merah Putih II untuk Kirim Bantuan ke Gaza” di sini:

    Halaman 2 dari 3

    (haf/imk)

  • Deretan Gebrakan Purbaya Sadewa Usai Sepekan Dilantik Jadi Menkeu

    Deretan Gebrakan Purbaya Sadewa Usai Sepekan Dilantik Jadi Menkeu

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengeluarkan sejumlah gebrakan kebijakan pada saat belum genap sepekan menggantikan Sri Mulyani Indrawati.

    Beberapa ada yang sudah langsung dilakukan dalam waktu hitungan hari, seperti penempatan dana pemerintah Rp200 triliun di himbara. 

    Sekadar informasi, Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Purbaya sebagai Menkeu, Senin (8/9/2025). Dia menggantikan Sri Mulyani yang sudah memegang jabatan tersebut sejak 2016 pada pemerintahan periode pertama Joko Widodo, dan sebelumnya juga sudah menjadi Menkeu 2005-2010 pada pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. 

    Menariknya, belum genap sepekan menjabat, Purbaya langsung mengeluarkan gebrakan yang di antaranya memutar balik arah kebijakan pendahulunya. Misalnya, dia mengungkap rencana untuk menaikkan anggaran Transfer ke Daerah (TKD) pada RAPBN 2026. 

    Bahkan, setelah dua hari menjabat Menkeu, Purbaya mengungkap di hadap Komisi Keuangan DPR bakal menyuntikkan dana pemerintah Rp200 triliun ke himbara untuk memacu kredit untuk sektor riil. Dana itu awalnya mengendap di bank Indonesia (BI). 

    Kini, lima bank himbara efektif menerima guyuran likuiditas itu per Jummat (12/9/2025). Bank penerima meliputi PT Bank Mendiri (Persero) Tbk., PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk., dan PT Bank Syariah Indonesia Tbk. 

    Berikut setidaknya tiga gebrakan Menkeu Purbaya yang sudah dilakukan maupun baru disampaikan ke publik:

    1. Tebar likuiditas Rp200 triliun ke Himbara

    Secara terperinci, pemerintah menempatkan Rp55 triliun ke Mandiri, Rp55 triliun ke BRI, Rp55 triliun ke BNI, Rp25 triliun ke BTN dan Rp10 triliun ke BSI. 

    Terkait besaran dana tersebut, Purbaya menyebut pertimbangannya berdasarkan kapitalisasi masing-masing bank. Oleh sebab itu, pembagian tidak sama rata.

    Adapun BSI menjadi satu-satu bank non BUMN atau Himbara (Himpunan Bank Milik Negara) yang ikut menerima dana segar dari pemerintah tersebut. Alasannya karena BSI bisa mengakses nasabah di Provinsi Aceh.

    “BSI ikut karena dia satu-satunya bank yang punya akses ke Aceh supaya dananya bisa juga dimanfaatkan di Aceh sana,” ungkap Purbaya di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Jumat (12/9/2025). 

    Adapun Purbaya meralat pernyataan bahwa bank yang akan menerima dana Rp200 triliun ada enam bank—ditambah Bank Syariah Negara (BSN). Kini, dia menyatakan yang resmi menerima hanya lima bank. Dana tersebut sudah disalurkan per Jumat siang lalu, dan diyakini bisa menggerakkan sektor riil.

    “Kalau dia enggak pakai, dia rugi sendiri. Kan ada cost [of capital] sekitar 4% ya, dia harus bayar uang itu. Mereka pasti akan berpikir keras untuk menyalurkan dana itu,” ungkap Purbaya.

    2. Bentuk tim pantau penyerapan anggaran

    Pria yang sebelumnya menjabat Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu mengakui bahwa banyak kementerian-kementerian yang lambat dalam menyerap anggaran. Hal itu kendati ada beberapa kementerian baru yang dinilainya masih belum bisa mengakselerasi belanja. 

    Oleh sebab itu, Purbaya menyebut dalam jangka pendek akan membentuk tim di kementeriannya untuk memonitor langsung penyerapan anggaran kementerian/lembaga. Bahkan, beberapa orang disebut akan diperbantukan ke kementerian/lembaga yang ditemukan lambat menyerap anggaran.

    Saat menghadiri rapat perdana di DPR, Rabu (10/9/2025), Purbaya menyebut penyerapan anggaran yang diakuinya masih lambat adalah Badan Gizi Nasional (BGN) yang merupakan pelaksana program Makan Bergizi Gratis. Dia lalu tidak menutup kemungkinan bakal langsung mendatangi kementerian/lembaga tersebut.  

    “Nanti secara reguler, kementerian yang lambat saya akan datangin dan meeting sama mereka dan jumpa pers di depan teman-teman semua kenapa lambat. Supaya semuanya bergerak lebih cepat,” terangnya saat menghadiri rapat lanjutan di Komisi XI DPR, Jakarta, Kamis (11/9/2025).

    Kemudian, Jumat (12/9/2025), Purbaya menyebut akan membentuk tim dengan Menko Perekonomian dan Menteri Investasi untuk memastikan penyerapan anggaran program-program prioritas. 

    3. Tambah anggaran TKD

    Sejalan dengan hal tersebut, Purbaya mengungkap rencana untuk menaikkan anggaran transfer ke daerah (TKD) pada RAPBN 2026. Kendati rancangan postur anggaran dan asumsi dasar makro sudah disepakati oleh Komisi XI DPR dan Sri Mulyani saat itu, dia mengatakan bakal menaikan khusus anggaran TKD. 

    Pria yang pernah menjabat di Kantor Staf Presiden (KSP) dan Kemenko Maritim dan Investasi (Marves) itu menuturkan, alasan di balik keinginannya untuk kembali menaikkan TKD lantaran dampak terhadap pendapatan daerah. 

    Dia mengakui bahwa konsekuensi dari pemangkasan TKD tahun depan, dan yang sudah berjalan tahun ini imbas efisiensi, para pemda menaikkan Pajak Bumi Bangunan Perkotaan dan Pedesaan (PBB-P2) secara besar-besaran. 

    “Nanti saya dengan Pak Misbakhun, dengan izin Pak Misbakhun, mungkin akan memberi pelonggaran sedikit kepada transfer ke daerah, tujuannya supaya tadi, keresahan di daerah bisa dikendalikan, sehingga keadaan tenang dan kita bisa membangun ekonominya dengan tenang,” ujarnya pada acara Great Lecture Transfromasi Ekonomi Nasional: Pertumbuhan yang Inklusif Menuju 8% di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (11/9/2025).

    Untuk diketahui, anggaran TKD pada RAPBN 2026 dipangkas ke Rp650 triliun dari sebelumnya outlook APBN 2025 tercatat sebesar Rp864 triliun. 

    Sebagai konsekuensi, Purbaya pun tak menampik bakal ada perubahan sedikit dari defisit APBN yang akan dipatok pemerintah tahun depan. Keputusan terakhir nantinya akan diketok saat rapat dengan Badan Anggaran (Banggar) DPR. 

    “Nanti kalau diketuk Banggar baru kita umumin. Ada perubahan sedikit pasti,” ujarnya di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. 

  • Menerka Arah Efisiensi Anggaran di Era Menkeu Purbaya

    Menerka Arah Efisiensi Anggaran di Era Menkeu Purbaya

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa berencana merombak sejumlah poin dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 yang telah disusun pada era Sri Mulyani Indrawati. 

    Soal transfer ke daerah, misalnya, Purbaya bahkan mengeklaim pihaknya tinggal menunggu keputusan Badan Anggaran (Banggar). Dengan begitu, dia memastikan ada perubahan postur hingga defisit APBN tahun depan. 

    Purbaya sebelumnya telah mengatakan bahwa telah berdiskusi dengan Komisi XI DPR untuk meningkatkan anggaran TKD tahun depan usai penolakan dari banyak kepala daerah.

    Sebagaimana diketahui, anggaran TKD pada RAPBN 2026 dipangkas ke Rp650 triliun dari sebelumnya outlook APBN 2025 tercatat sebesar Rp864 triliun. 

    Selain itu, pada era Sri Mulyani, Kemenkeu juga telah menetapkan tata cara efisiensi dana transfer ke daerah (TKD) melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 56/2025, sebagai bagian dari langkah mendukung program prioritas Presiden Prabowo Subianto di tengah keterbatasan ruang fiskal akibat tersendatnya penerimaan negara.

    Berdasarkan Pasal 17 ayat (1), efisiensi TKD diberlakukan terhadap alokasi yang digunakan untuk infrastruktur, dana otonomi khusus (otsus) dan keistimewaan daerah, dana yang belum dirinci per daerah dalam APBN tahun berjalan, hingga alokasi yang tidak digunakan untuk pelayanan dasar di bidang pendidikan dan kesehatan. Kebijakan juga mencakup TKD lain sesuai arahan presiden.

    Sementara dalam Pasal 17 ayat (4) dan (5) diatur bahwa dana TKD hasil efisiensi akan dicadangkan dan tidak disalurkan, kecuali terdapat arahan lain dari presiden.

    Dijelaskan bahwa hasil efisiensi TKD dapat berbentuk alokasi per daerah maupun alokasi yang belum dirinci. Dana hasil efisiensi yang dicadangkan akan menjadi dasar penyesuaian rincian alokasi TKD per provinsi/kabupaten/kota atau per bidang, yang kemudian diadopsi dalam APBD masing-masing daerah.

    Selain itu, Pasal 19 mengatur mekanisme pergeseran anggaran TKD yang telah dicadangkan ke Subbagian Anggaran Bendahara Umum Negara Belanja Lainnya. Proses ini dilakukan tanpa memerlukan reviu Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan mempertimbangkan kebutuhan anggaran serta karakteristik masing-masing jenis TKD.

    Pemerintah juga membuka kemungkinan penggunaan dana hasil efisiensi untuk membiayai belanja pegawai, operasional kantor, pelaksanaan tugas dan fungsi dasar, layanan publik, maupun kegiatan prioritas presiden, dengan persetujuan menteri keuangan. Kebijakan ini mulai berlaku sejak diundangkan pada 5 Agustus 2025.

    Sudah Lapor Presiden 

    Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa sendiri telah menyambangi Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (10/9/2025), untuk melaporkan perkembangan pembahasan anggaran negara yang sebelumnya telah dibicarakan bersama DPR.

    Saat ditanya usai tiba di Istana, Purbaya mengungkapkan bahwa kedatangannya bertujuan menyampaikan hasil rapat dengan DPR kepada Presiden Prabowo Subianto.

    “Laporan kan di DPR tadi ngomongin anggaran apa, beberapa yang mesti dilaporkan ke presiden. Aman sih,” ujarnya kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Rabu (10/9/2025)

    Lebih lanjut, dia menambahkan, pembahasan anggaran di DPR masih berlangsung, termasuk sejumlah usulan perubahan yang diajukan pemerintah.

    “Kan di DPR masih ada beberapa perubahan anggaran itu yang kita ajukan dan kita akan laporkan seperti apa hasil sidang di DPR. Jadi angkanya belum resmi karena masih didiskusikan dengan presiden,” jelasnya.

    Namun, Purbaya juga enggan merinci pos anggaran apa saja yang berpotensi mengalami perubahan.

    “Nanti deh kalau sudah keluar. Nanti saya dibilang bocorin lagi, hehehe,” katanya sambil berkelakar.

    Arah Menteri Purbaya

    Adapun Menkeu Purbaya menyebut beberapa kebijakan yang akan dikeluarkannya dalam jangka pendek di antaranya adalah meningkatkan kembali anggaran TKD. Hal itu berkaca dari respons daerah yang ramai menolak pemangkasan alokasi APBN untuk anggaran pemda. 

    Menkeu yang baru dilantik awal pekan ini oleh Presiden Prabowo Subianto itu mengakui, pemotongan anggaran TKD itu turut menyebabkan sejumlah daerah menaikkan Pajak Bumi Bangunan Perkotaan dan Pedesaan (PBB-P2).

    “Karena anggarannya terlalu terpotong banyak, sehingga mereka menaikkan PBB jadi enggak kira-kira. Kita menyadari hal itu, saya dengan Pak Misbakhun [Ketua Komisi XI DPR], dengan izin Pak Misbakhun, ngomong sedikit izin ya Pak ya, mungkin akan memberi pelonggaran sedikit kepada transfer ke daerah,” ungkapnya saat memberikan keynote speech pada acara Great Lecture Transfromasi Ekonomi Nasional: Pertumbuhan yang Inklusif Menuju 8% di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis lalu.

    Tujuan Purbaya untuk meningkatkan kembali TKD adalah untuk mengendalikan keresahan pemda. Dia berharap dengan anggaran TKD yang ditingkatkan nantinya pemda bisa membangun ekonomi daerah dengan tenang. Dia mengaku belum menentukan besaran kenaikan anggaran TKD yang tadi disampaikannya. Namun, dia memastikan anggaran itu akan ditingkatkan. 

    Pada kesempatan terpisah, yakni usai rapat di Komisi XI DPR pada hari yang sama, Purbaya menyebut akan mengumumkan detail kenaikan anggaran TKD itu usai disetujui di Badan Anggaran (Banggar) DPR. Dia juga tak menampik bahwa postur dan asumsi RAPBN 2026 bisa berubah, salah satunya target defisit. 

    “Nanti kalau diketuk Banggar baru kita umumin. Ada perubahan sedikit pasti,” ujarnya di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. 

    Pria yang sebelumnya menjabat Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu juga tetap berkomitmen rasio utang terjaga sebesar 39% terhadap PDB.  “Ya seperti itu. Masih kita menjaga fiscal prudency, kehati-hatian fiskal,” terangnya. 

  • Israel Terus Serang Gaza, 62 Orang Tewas-6.000 Mengungsi dalam Sehari

    Israel Terus Serang Gaza, 62 Orang Tewas-6.000 Mengungsi dalam Sehari

    Gaza –

    Pasukan Israel terus meningkatkan serangan di Kota Gaza, Palestina. Serangan besar-besaran Israel itu meratakan bangunan, termasuk sekolah-sekolah yang diubah menjadi tempat penampungan yang dikelola oleh PBB serta menewaskan sedikitnya 49 orang.

    Dilansir Al-Jazeera, Minggu (14/9/2025), serangan di Kota Gaza itu menyebabkan jumlah warga Palestina yang tewas dalam serangan Israel di Jalur Gaza selama Sabtu (13/9) menjadi 62 orang.

    Selain itu, lebih dari 6.000 warga Palestina harus mengungsi dari Kota Gaza akibat pemboman yang tak henti-hentinya. Pasukan Israel telah melancarkan serangan beruntun di Kota Gaza dan menyebarkan selebaran yang memperingatkan warga Palestina yang telah kelaparan dan ketakutan untuk melarikan diri.

    “Warga Kota Gaza kini hidup dalam kondisi yang sangat sulit di bawah pengepungan dan pemboman yang terus-menerus,” kata Jubir Pertahanan Sipil Palestina, Mahmoud Basal.

    Jet tempur Israel telah menjatuhkan bom setiap 10 hingga 15 menit di bangunan tempat tinggal dan fasilitas umum. Israel tak memberi manusia cukup waktu untuk mengungsi ke tempat aman.

    Meskipun militer menggempur kota, banyak penduduk tetap tinggal atau bahkan kembali setelah mencoba melakukan perjalanan ke selatan menuju kamp al-Mawasi yang padat dan kekurangan sumber daya. Selain serangan Israel, warga di Gaza juga harus bertahan di tengah kelaparan.

    Serangan Israel ke Gaza ini diklaim untuk membalas Hamas yang melakukan serangan menewaskan 1.200 orang pada Oktober 2023. Israel menyebut Hamas masih menahan sejumlah sandera di Gaza usai serangan Oktober 2023 itu terjadi.

    Pengeboman dan serangan militer besar-besaran oleh Israel telah menghancurkan Gaza. Korban tewas akibat serangan Israel di Gaza telah melampaui 64.000 orang, melukai ratusan ribu orang serta menyebabkan lebih dari 1 juta warga harus mengungsi.

    Tonton juga video “Israel Bombardir Kamp Pengungsian di Gaza, 23 Orang Tewas” di sini:

    Halaman 2 dari 2

    (haf/haf)

  • Israel Klaim Usir Lebih dari 250.000 Warga Gaza

    Israel Klaim Usir Lebih dari 250.000 Warga Gaza

    Jakarta –

    Militer Israel mengklaim sebanyak lebih dari 250.000 orang telah meninggalkan Kota Gaza selama serangan intensif. Mereka disebut meninggalkan Gaza untuk mencari perlindungan keselamatan.

    Dilansir kantor berita AFP, Minggu (14/9/2025), juru bicara militer berbahasa Arab Avichay Adraee mengatakan di X bahwa “lebih dari seperempat juta penduduk Kota Gaza telah pindah dari kota demi keselamatan mereka sendiri”.

    Namun, angka tersebut berbeda jauh dengan yang dilaporkan badan pertahanan sipil Gaza. Badan pertahanan sipil Gaza mengatakan kurang dari 70.000 orang berhasil mengungsi.

    Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memperkirakan pada akhir Agustus bahwa sekitar satu juta warga Palestina tinggal di dalam dan sekitar pusat kota terbesar di Gaza, di mana dikatakan bahwa kelaparan sedang terjadi setelah berbulan-bulan kondisi memburuk.

    Badan dunia dan anggota komunitas internasional telah mendesak militer untuk membatalkan rencananya untuk merebut kota tersebut. Mereka memperingatkan bahwa serangan dan pengungsian yang terjadi dapat memperburuk situasi kemanusiaan yang sudah mengerikan.

    Militer Israel menyebarkan selebaran pada hari Sabtu yang mendesak penduduk di distrik-distrik barat untuk mengungsi, sementara pertahanan sipil melaporkan serangan udara yang terus-menerus.

    “Tentara Israel beroperasi dengan kekuatan yang sangat intens di wilayah Anda dan bertekad untuk membubarkan dan mengalahkan Hamas. Anda telah diperingatkan,” bunyi selebaran tersebut, mendesak orang-orang untuk mengungsi ke selatan.

    Mohammad Abu Salmiya, kepala kompleks medis Al-Shifa, mengatakan bahwa pengungsian terus berlanjut di dalam Kota Gaza, dengan penduduk berpindah dari timur ke barat. Disebutkan, hanya sebagian kecil orang yang berhasil mencapai selatan.

    “Bahkan mereka yang berhasil melarikan diri ke selatan seringkali tidak menemukan tempat tinggal, karena wilayah Al-Mawasi sudah penuh sesak dan Deir al-Balah juga terlalu padat,” tambah pejabat senior tersebut,

    Ia menambahkan bahwa banyak yang kembali ke Kota Gaza setelah gagal mendapatkan tempat berlindung atau layanan dasar.

    Sementara, juru bicara pertahanan sipil Mahmud Bassal menyampaikan ada sebanyak 68.000 warga yang mengungsi ke wilayah Gaza selatan.

    “Jumlah sebenarnya pengungsi dari Gaza ke selatan hanya sekitar 68.000 orang,” ujarnya dikutip AFP.

    Halaman 2 dari 2

    (fca/fca)