Xcloud.id

partai: PBB

  • Meksiko Siap Buka Ruang Baru Kolaborasi dengan Indonesia

    Meksiko Siap Buka Ruang Baru Kolaborasi dengan Indonesia

    Bisnis.com, JAKARTA – Meksiko menegaskan pihaknya selalu membawa pesan perdamaian, persahabatan, dan kerja sama kepada Indonesia dan komunitas internasional secara luas.

    Kuasa Usaha Ad Interim Kedubes Meksiko untuk Indonesia, Alonso Martin Gomez Favila menuturkan, Indonesia dan Meksiko memiliki pengalaman yang serupa, yakni keduanya memperjuangkan kemerdekaan agar terbebas dari kolonialisme.  

    Hal tersebut juga pernah diungkapkan oleh presiden pertama Indonesia, Soekarno, yang menggambarkan ikatan antara kedua negara yang solid. Menurutnya, pengalaman serupa dan hubungan antarmanusia yang terjadi antara kedua negara membuat hubungan bilateral Indonesia-Meksiko mampu bertahan menghadapi berbagai dinamika global.

    “Sebab pada akhirnya, di luar politik, pertukaran dagang, kerja sama multilateral, kunjungan delegasi, pertemuan dan kesepakatan tingkat tinggi, serta negosiasi yang menjadi fondasi dan telah berjalan sepanjang tahun ini, hubungan antarmanusia yang membuat relasi bilateral kita tumbuh,” katanya dalam acara Hari Nasional Meksiko ke-215 di Jakarta pada Senin (15/9/2025).

    Favila melanjutkan, Meksiko dan Indonesia menjalin dialog yang baik dalam bidang politik, kerja sama, kebudayaan, serta hubungan antarmasyarakat. Dia menuturkan, dialog tersebut dilakukan pada semua tingkatan.

    Dia mengatakan, Meksiko senantiasa selalu mencari ruang baru untuk kolaborasi dan kerja sama dengan Indonesia. Favila mencontohkan, saat ini kedua negara tengah merundingkan nota kesepahaman atau memorandum of understanding Di bidang ekonomi kreatif.

    Selain itu, Indonesia-Meksiko  juga memiliki kerja sama yang erat di berbagai forum multilateral. Dia mengatakan, kedua negara berkolaborasi melalui forum-forum seperti G20, PBB, FEALAC (Forum for East Asia-Latin America Cooperation), dan lainnya.

    “Kami memiliki pemahaman yang kuat dalam isu-isu multilateral, dan di situlah fokus utama yang perlu kami kembangkan,” tambahnya.

  • Nyawa Taruhannya Jika Berani Nonton Film Asing di Korea Utara

    Nyawa Taruhannya Jika Berani Nonton Film Asing di Korea Utara

    Jakarta –

    Menonton film asing atau luar negeri manapun mungkin merupakan hal yang lumrah dan dapat dilakukan dengan bebas di berbagai negara. Namun, menonton film asing bisa membuat kehilangan nyawa jika dilakukan di Korea Utara (Korut).

    Dilansir BBC, Senin (15/9/2025), Pemerintah Korea Utara makin gencar menerapkan hukuman mati, termasuk kepada orang-orang yang ketahuan menonton dan membagikan film dan drama TV asing. Hal itu menjadi salah satu temuan laporan penting PBB.

    Rezim kediktatoran Korut juga disebut makin sering menghukum rakyatnya mengikuti kerja paksa seraya membatasi kebebasan mereka. Kantor Hak Asasi Manusia PBB menyebut Korut telah memperketat kendali atas ‘semua aspek kehidupan warga negara’ selama satu dekade terakhir.

    “Tidak ada populasi lain yang berada di bawah pembatasan seperti itu di dunia saat ini,” sebut laporan PBB.

    Lebih lanjut, menurut laporan itu, pengawasan ‘lebih meluas’ sebagian karena dibantu oleh kemajuan teknologi. Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia, Volker Trk, khawatir warga Korut akan mengalami lebih banyak penderitaan, penindasan brutal, dan ketakutan yang telah mereka alami begitu lama.

    Laporan tersebut, yang didasarkan pada lebih dari 300 wawancara dengan orang-orang yang melarikan diri dari Korut dalam 10 tahun terakhir, menemukan hukuman mati makin sering digunakan. Setidaknya, ada enam undang-undang baru yang diberlakukan sejak 2015 dan memungkinkan hukuman mati dijatuhkan di Korut.

    Salah satu kejahatan yang kini dapat dihukum mati adalah menonton dan membagikan konten media asing seperti film dan drama TV. Hukuman itu diterapkan karena pemimpin Korut Kim Jong Un berupaya membatasi akses masyarakat terhadap informasi.

    Warga Korut yang melarikan diri atau sering disebut penyintas mengatakan kepada para peneliti PBB bahwa sejak 2020 dan seterusnya, makin banyak orang yang dieksekusi mati karena mendistribusikan konten asing. Warga yang ketahuan menonton atau membagikan film asing, menurut para penyintas, ditembak mati oleh regu tembak di depan umum untuk menanamkan rasa takut pada masyarakat.

    Kang Gyuri, yang melarikan diri pada 2023, mengatakan bahwa tiga temannya dieksekusi setelah tertangkap membawa film Korea Selatan. Dia mengaku menghadiri persidangan salah seorang temannya yang dijatuhi hukuman mati. Dia menyebut temannya saat itu berusia 23 tahun.

    “Dia diadili bersama para penjahat narkoba. Dia diperlakukan sama dengan orang yang melakukan kejahatan narkoba,” ujarnya.

    Sebagai informasi, Kim Jong Un melarang penggunaan bahasa gaul, film asing, mengecat rambut dan memakai legging ketat. Melakukan salah satu di antaranya bisa dianggap pengkhianat dan terancam hukuman mati.

    Kembali kepada Kang Gyuri, dia menambahkan sejak 2020 orang-orang menjadi lebih takut. Pengalaman Kang Gyuri dan para penyintas Korut bertolak belakang dengan apa yang diharapkan rakyat Korea Utara lebih dari 10 tahun lalu.

    Ketika Kim Jong Un pertama kali berkuasa pada 2011, warga Korut yang diwawancarai mengaku berharap kehidupan mereka akan membaik. Warga saat itu berharap kepada Kim yang berjanji mereka tidak perlu lagi ‘mengencangkan ikat pinggang’. Mereka menganggap ucapan itu berarti warga Korut akan memiliki cukup makanan.

    Saat itu, Kim berjanji menumbuhkan ekonomi sekaligus melindungi negara dengan mengembangkan senjata nuklir. Namun, laporan PBB menemukan bahwa sejak Kim berfokus pada program persenjataan serta menghindari diplomasi dengan Barat dan AS pada 2019, situasi kehidupan dan hak asasi manusia rakyat Korut telah “menurun”.

    Hampir semua orang yang diwawancarai mengatakan mereka tidak memiliki cukup makanan. Bahkan, makan tiga kali sehari adalah sebuah ‘kemewahan’ di Korut.

    Selama pandemi COVID-19, banyak pelarian mengatakan terjadi kekurangan makanan yang parah sehingga banyak orang meninggal karena kelaparan. Pada saat yang sama, pemerintah Korut menindak pasar-pasar informal tempat penduduk berdagang, sehingga mempersulit mereka untuk mencari nafkah.

    Rezim Korut juga membuat hampir mustahil bagi warganya untuk melarikan diri dengan memperketat kontrol di sepanjang perbatasan dengan China. Para prajurit diperintahkan untuk menembak warga yang mencoba menyeberang.

    “Pada masa-masa awal Kim Jong Un, kami punya sedikit harapan, tetapi harapan itu tidak bertahan lama,” kata seorang perempuan muda yang melarikan diri dari Korut pada 2018 di usia 17 tahun.

    Laporan tersebut juga menemukan bahwa pemerintah menggunakan lebih banyak kerja paksa dibandingkan satu dekade lalu. Orang-orang dari keluarga miskin direkrut ke dalam ‘brigade kejut’ untuk menyelesaikan tugas-tugas yang menuntut kerja fisik, seperti proyek konstruksi atau pertambangan.

    Para pekerja berharap ini akan meningkatkan status sosial mereka, tetapi pekerjaan tersebut berbahaya, dan kematian merupakan hal yang umum. Alih-alih meningkatkan keselamatan pekerja, pemerintah justru mengagungkan kematian, melabeli mereka sebagai pengorbanan bagi Kim Jong Un.

    Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah Korut dilaporkan telah merekrut ribuan anak yatim dan anak jalanan. Beberapa pelanggaran hak asasi manusia yang paling parah ditemukan terjadi di kamp-kamp penjara politik yang terkenal kejam di negara itu, tempat orang-orang dapat dikurung seumur hidup dan ‘dihilangkan’.

    Laporan 2025 ini menemukan setidaknya empat dari kamp-kamp ini masih beroperasi, sementara para tahanan di penjara biasa masih disiksa dan dianiaya. Banyak tahanan yang melarikan diri mengatakan mereka telah menyaksikan kematian para tahanan akibat perlakuan buruk, kerja berlebihan, dan malnutrisi, meskipun PBB mendengar adanya ‘beberapa perbaikan terbatas’ di fasilitas-fasilitas tersebut, termasuk ‘sedikit penurunan kekerasan oleh para penjaga’.

    PBB telah menyerukan agar situasi ini diserahkan kepada Mahkamah Pidana Internasional di Den Haag. Namun, agar hal ini bisa terwujud, Dewan Keamanan PBB perlu mendukungnya.

    Sejak 2019, dua anggota tetap DK PBB, China dan Rusia, telah berulang kali memblokir upaya untuk menjatuhkan sanksi baru terhadap Korea Utara. Pekan lalu, Kim Jong Un bergabung dengan pemimpin China, Xi Jinping, dan Presiden Rusia, Vladimir Putin, dalam sebuah parade militer di Beijing.

    Peristiwa ini menandakan penerimaan kedua negara tersebut terhadap program senjata nuklir Korea Utara dan perlakuan terhadap warga Korut. PBB sendiri telah meminta pemerintah Korea Utara untuk menghapuskan kamp-kamp penjara politiknya, mengakhiri penggunaan hukuman mati, dan mendidik warganya tentang hak asasi manusia.

    “Laporan kami menunjukkan keinginan yang jelas dan kuat untuk perubahan, terutama di kalangan anak muda (Korea Utara),” kata kepala hak asasi manusia PBB, Trk.

    Halaman 2 dari 5

    (haf/haf)

  • Pakar HAM PBB Nilai Israel Lakukan Genosida di Gaza Palestina

    Pakar HAM PBB Nilai Israel Lakukan Genosida di Gaza Palestina

    Jakarta –

    Seorang pakar HAM PBB menegaskan kembali Israel melakukan genosida di Gaza, Palestina. Ia mengecam apa yang disebutnya sebagai keterlibatan negara lain sebagai aib zaman kita.

    “Terlalu banyak negara yang terus mengabaikan, menormalisasi penderitaan, dan bahkan mengambil keuntungan darinya,” ujar Francesca Albanese, pelapor khusus PBB untuk situasi hak asasi manusia di wilayah Palestina yang diduduki, kepada para wartawan di Jenewa, dilansir AFP, Selasa (16/9/2025).

    “Perdagangan senjata dan hubungan diplomatik dengan Israel terus berlanjut,” lanjutnya.

    Ia menegaskan perdagangan senjata dengan Israel bahkan terus berjalan di tengah konflik di Gaza. Menurutnya, pihak yang masih menjual senjata kepada Israel perlu bertanggung jawab.

    “Ini bukan hanya salah secara moral, tetapi juga melanggar hukum,” tegasnya.

    “Pertanggungjawaban (atas) orang-orang yang telah memerintahkan untuk melanjutkan perdagangan dan transfer senjata ke Israel,” imbuh dia.

    Pelapor khusus PBB adalah pakar independen yang diberi mandat oleh Dewan Hak Asasi Manusia PBB tetapi tidak berbicara atas nama PBB.

    Pakar Italia tersebut telah menghadapi kritik keras dari Israel dan beberapa sekutunya atas kritiknya yang tak henti-hentinya dan tuduhan lama bahwa Israel melakukan “genosida” di Gaza.

    Perang meletus hampir dua tahun lalu setelah militan Hamas menyerang Israel pada 7 Oktober 2023, yang mengakibatkan kematian 1.219 orang, sebagian besar warga sipil, menurut penghitungan angka resmi AFP.

    Kampanye balasan Israel di Gaza telah menewaskan hampir 65.000 orang, yang sebagian besar juga warga sipil, menurut kementerian kesehatan yang dikelola Hamas, dalam angka yang dianggap dapat diandalkan oleh PBB.

    (maa/maa)

  • Presiden Herzog Peringatkan Israel Tidak Boleh Membakar Jembatan dengan Sekutu Regionalnya

    Presiden Herzog Peringatkan Israel Tidak Boleh Membakar Jembatan dengan Sekutu Regionalnya

    JAKARTA – Ketika mitra-mitra Arab Israel berkumpul dengan negara-negara Timur Tengah lainnya di Doha untuk menyerukan tindakan terhadap Israel, Presiden Isaac Herzog menyerukan Israel untuk tidak mengabaikan hubungannya dengan sekutu-sekutu regionalnya.

    Ada banyak negara, ujarnya pada upacara peringatan nasional untuk mendiang presiden dan perdana menteri Israel, “yang dengannya, di samping perbedaan pendapat — terkadang perbedaan pendapat yang sangat mendalam, dan bahkan posisi yang saya tolak keras — Israel memiliki hubungan yang luas dan signifikan dengan negara-negara ini, termasuk hubungan ekonomi yang penting,” katanya, dikutip dari The Times of Israel 15 September.

    “Mereka adalah bagian dari dunia yang menghadap Barat di mana kita ingin tetap berada, dan di negara-negara ini juga terdapat dukungan publik yang besar dan penting bagi Israel, yang ingin mendengar suara kita,” jelas Herzog.

    “Oleh karena itu, kita harus bertindak diplomatis dan dengan diplomasi publik, dengan tujuan dan tekad, tidak mengabaikan arena apa pun, berbicara dengan semua orang, dan bersikap proaktif. Kita tidak boleh meninggalkan hubungan kita. Kita tidak boleh membakar jembatan kita,” lanjutnya.

    Presiden Herzog mengatakan, Israel tidak boleh “menerima isolasi yang ingin dipaksakan musuh-musuh kita kepada kita.”

    Meskipun Herzog tidak menyebutkan namanya, sebuah sumber di kantornya mengatakan yang ia maksud terutama adalah Uni Emirat Arab.

    Pada saat yang sama, ia mengakui “Israel belum pernah mengalami permusuhan seperti itu. Tentu saja tidak di arena yang paling strategis dan berpengaruh. Kebencian terhadap Israel sedang menampakkan diri dengan kekuatan penuh, memaksa kita untuk berdiri dan melawannya – dengan segala cara, di semua lini.”

    Israel melancarkan serangan yang menargetkan petinggi Hamas di Doha, Qatar pekan lalu. Itu menuai kritik keras dari PBB, negara Arab dan Islam serta dunia internasional, termasuk Amerika Serikat.

    Negara Liga Arab dan Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) menggelar pertemuan pada Hari Minggu dan Senin untuk menyiapkan respons terhadap serangan itu.

    Rancangan resolusi yang muncul dari pertemuan hari Minggu, yang dilihat oleh Reuters, tidak menyebutkan langkah diplomatik atau ekonomi apa pun terhadap Israel, tetapi memperingatkan itu mengancam normalisasi hubungan.

    Kutipan dari rancangan resolusi yang dilihat oleh Reuters menyatakan, “serangan brutal Israel terhadap Qatar dan berlanjutnya tindakan permusuhan Israel, termasuk genosida, pembersihan etnis, kelaparan, pengepungan, aktivitas kolonisasi, dan kebijakan ekspansi, mengancam prospek perdamaian dan koeksistensi di kawasan tersebut.”

    Tindakan-tindakan ini mengancam “segala yang telah dicapai dalam upaya normalisasi hubungan dengan Israel, termasuk perjanjian yang ada saat ini dan yang akan datang,” menurut rancangan tersebut, yang disusun oleh para menteri luar negeri yang bertemu menjelang KTT.

    Diketahui, Abraham Accords yang menjadi jembatan upaya normalisasi hubungan Israel dengan negara-negara Arab ditandatangani oleh Bahrain, Uni Emirat Arab dan Israel pada 15 September 2020 di Washington DC, Amerika Serikat. Maroko menyusul Desember 2020 dan Sudan Januari 2021.

  • KTT Darurat di Qatar, Negara Arab-Islam Bahas Respons Serangan Israel

    KTT Darurat di Qatar, Negara Arab-Islam Bahas Respons Serangan Israel

    Jakarta –

    Perdana Menteri Qatar mendesak masyarakat internasional untuk menolak “standar ganda” dan meminta pertanggungjawaban Israel atas situasi politik yang terjadi belakangan ini. Ia berbicara sehari sebelum berlangsungnya KTT darurat yang digelar sebagai respons terhadap serangan Israel terhadap anggota Hamas di Doha, Qatar.

    Serangan mematikan tersebut—yang dilakukan oleh sekutu dekat Amerika Serikat di wilayah sekutu AS lainnya—memicu gelombang kritik, termasuk kecaman dari Presiden AS Donald Trump. Meski demikian, Trump tetap mengirim Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio ke Israel sebagai bentuk dukungan.

    Serangan Israel ke sebuah gedung di Doha, Qatar, 9 September 2025 lalu menewaskan para anggota Hamas dan petugas keamanan lokal dan menambah ketegangan baru di Timur Tengah yang sudah sarat dengan dimensi geopolitik, diplomasi, dan psikologi politik.

    KTT darurat yang digelar hari Senin (15/09), melibatkan para pemimpin negara-negara Arab dan Islam, bertujuan menunjukkan solidaritas negara-negara Teluk serta menambah tekanan terhadap Israel, yang kini menghadapi seruan global yang semakin besar untuk mengakhiri perang dan krisis kemanusiaan di Gaza.

    “Sudah saatnya masyarakat internasional berhenti menggunakan standar ganda dan menghukum Israel atas semua kejahatan yang telah dilakukannya,” tandas Perdana Menteri Qatar, Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, dalam pertemuan persiapan pada hari Minggu (14/09). Ia menambahkan bahwa “perang pemusnahan” Israel di Gaza tidak akan berhasil.

    “Apa yang mendorong Israel untuk terus melanjutkan aksinya adalah karena diamnya komunitas internasional dan ketidakmampuannya untuk meminta pertanggungjawaban.”

    Pemimpin-pemimpin yang diperkirakan hadir dalam KTT antara lain Presiden Iran Masoud Pezeshkian, Perdana Menteri Irak Mohammed Shia al-Sudani, dan Presiden TurkiRecep Tayyip Erdogan. Pemimpin Palestina, Mahmud Abbas, telah tiba di Doha pada hari Minggu (14/09).

    Menurut juru bicara Kementerian Luar Negeri Qatar, Majed al-Ansari, pertemuan hari Senin akan membahas “rancangan resolusi terkait serangan Israel terhadap Negara Qatar”.

    Meminta AS ‘kendalikan Israel’

    Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan mengatakan kepada Al Jazeera pada hari Minggu (14/09) bahwa perilaku Israel “tidak lagi hanya menjadi isu antara Palestina dan Israel.” Masalah terbesar saat ini adalah ekspansionisme Israel di kawasan, imbuhnya. “Negara-negara Arab dan Islam harus bersatu dan menemukan solusi berdasarkan masalah yang kini telah didefinisikan ulang ini.”

    Elham Fakhro, peneliti pada Middle East Initiative di Universitas Harvard, mengatakan bahwa ia memperkirakan negara-negara Teluk akan “menggunakan KTT ini untuk menyerukan kepada Washington agar mengendalikan Israel.”

    “Mereka juga akan mencari jaminan keamanan yang lebih kuat dari AS, dengan alasan bahwa tindakan Israel telah menunjukkan lemahnya jaminan yang ada saat ini dan telah merusak kredibilitas AS sebagai mitra keamanan,” tambahnya.

    Dosen kajian Timur Tengah di Universitas Sciences Po Paris, Karim Bitar, menyebut pertemuan ini sebagai “ujian nyata” bagi para pemimpin Arab dan muslim, seraya menambahkan bahwa banyak rakyat mereka sudah “muak dengan pernyataan-pernyataan klise biasa.”

    “Apa yang diharapkan rakyat saat ini adalah agar negara-negara ini mengirim sinyal yang tegas, tidak hanya kepada Israel tetapi juga kepada Amerika Serikat, bahwa sudah waktunya masyarakat internasional berhenti memberikan cek kosong kepada Israel,” tandasnya.

    Qatar merupakan tuan rumah pangkalan militer AS terbesar di kawasan dan memainkan peran penting sebagai mediator dalam konflik Israel-Hamas, bersama dengan Amerika Serikat dan Mesir.

    Anggota biro politik Hamas, Bassem Naim, mengatakan bahwa gerakan militan tersebut—yang serangannya pada Oktober 2023 menjadi pemicu perang Gaza—berharap KTT ini akan menghasilkan “posisi Arab-Islam yang tegas dan bersatu.”

    Menlu AS Marco Rubio kunjungi Israel saat serangan di Gaza meningkat

    Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio berada di Israel pada hari Minggu (14/09) ketika militer negara itu meningkatkan serangan di utara Gaza, meratakan beberapa gedung bertingkat dan menewaskan sedikitnya 13 warga Palestina.

    Sebelum keberangkatannya, Rubio mengatakan ia akan meminta penjelasan dari para pejabat Israel mengenai pandangan mereka terhadap jalan keluar dari konflik Gaza, menyusul serangan Israel terhadap pemimpin Hamas di Qatar pekan lalu yang mengguncang upaya mediasi untuk mengakhiri perang.

    Kunjungan dua harinya ini juga menjadi simbol dukungan terhadap Israel yang kini semakin terisolasi secara diplomatik, saat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) bersiap menggelar debat yang diperkirakan sengit pekan depan terkait komitmen pembentukan negara Palestina. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu secara tegas menolak pengakuan terhadap negara Palestina.

    Dampak serangan di Qatar

    Kunjungan Rubio tetap berlangsung meskipun Presiden AS Donald Trump menyatakan kemarahan kepada Netanyahu atas serangan di Doha, yang menurutnya tidak diberitahukan terlebih dahulu kepada Washington.

    Pada hari Jumat (12/09) sebelumnya, Rubio dan Trump juga bertemu dengan Perdana Menteri Qatar untuk membahas dampak dari operasi Israel tersebut. Pertemuan berturut-turut dengan Israel dan Qatar menunjukkan bagaimana pemerintahan Trump berusaha menyeimbangkan hubungan dengan dua sekutu utama di Timur Tengah, meski mendapat kecaman internasional luas atas serangan itu.

    Serangan di Doha yang menewaskan sedikitnya enam orang itu tampaknya juga menggagalkan upaya gencatan senjata antara Israel dan Hamas, serta kesepakatan pembebasan sandera sebelum Sidang Umum PBB mendatang, di mana konflik Gaza akan menjadi isu utama.

    Serangan udara mematikan terus berlangsung

    Sedikitnya 13 warga Palestina tewas dan puluhan lainnya terluka akibat serangan udara Israel di seluruh wilayah Gaza pada hari Minggu (12/0), demikian menurut laporan rumah sakit setempat.

    Salah satu serangan di kota Deir al-Balah menewaskan enam anggota satu keluarga. Dua orang tua, tiga anak mereka, dan seorang bibi menjadi korban, tandas pihak Rumah Sakit Al-Aqsa. Keluarga tersebut berasal dari Beit Hanoun di utara, dan baru tiba di Deir al-Balah pekan lalu setelah mengungsi dari tempat perlindungan di Gaza.

    Rekaman video dari Associated Press menunjukkan ribuan warga mengungsi dari Kota Gaza ke arah selatan melalui jalan pesisir, membawa barang-barang di atas kendaraan, sementara asap membubung dari lokasi serangan udara di kejauhan. Israel telah memperingatkan warga sipil untuk segera meninggalkan Kota Gaza karena operasi militer yang diperluas.

    “Kami mulai berharap kematian datang, daripada menjalani kehidupan seperti ini,” ujar Ashraf Elwan, seorang pria muda yang mengungsi dari Gaza City. “Pemuda-pemuda kami kehilangan anggota tubuh, perempuan kami menjadi janda, anak-anak kami menjadi yatim, hidup kami berubah menjadi neraka.”

    Militer Israel menghancurkan tiga gedung bertingkat pada hari Minggu (14/09) setelah memperingatkan penduduk untuk mengevakuasi diri. Salah satu bangunan yang merupakan bagian dari Universitas Islam di Gaza dihantam dua kali hingga rata. Rumah Sakit Al-Shifa melaporkan adanya korban jiwa, namun belum dapat memastikan jumlahnya karena beberapa jenazah masih terjebak di bawah reruntuhan.

    Sebelum serangan terjadi, warga terlihat berusaha menyelamatkan barang-barang, melempar kasur dari balkon, dan membawa barang-barang seperti koper dengan kereta dorong.

    Militer Israel mengklaim bahwa Hamas telah menempatkan titik pengintaian di gedung-gedung tersebut untuk memantau pergerakan pasukan Israel dan merencanakan serangan, meskipun tidak memberikan bukti atas klaim tersebut.

    “Ini adalah bagian dari tindakan genosida yang dilakukan oleh pendudukan (Israel) di Gaza,” ujar Abed Ismail, warga Kota Gaza. “Mereka ingin meratakan seluruh kota dan memaksakan pengusiran serta menciptakan Nakba baru.”

    Kata Nakba (bencana) merujuk pada pengusiran sekitar 700.000 warga Palestina oleh pasukan Israel sebelum dan selama perang tahun 1948 yang menyebabkan berdirinya negara Israel. Israel secara tegas membantah tuduhan genosida di Gaza.

    Kelaparan di Gaza makin parah

    Secara terpisah, dua orang dewasa Palestina meninggal dunia dalam 24 jam terakhir akibat malnutrisi dan kelaparan di Jalur Gaza, demikian menurut laporan Kementerian Kesehatan wilayah tersebut pada hari Minggu (14/09).

    Dengan demikian, jumlah korban meninggal akibat kelaparan sejak akhir Juni telah mencapai 277 orang dewasa, sementara 145 anak-anak juga meninggal akibat penyebab serupa sejak dimulainya perang pada Oktober 2023.

    Badan pertahanan Israel yang mengawasi bantuan kemanusiaan ke Gaza menyatakan bahwa lebih dari 1.200 truk pembawa bantuan, terutama makanan, telah memasuki Gaza dalam sepekan terakhir. Namun, para pekerja bantuan mengatakan bahwa jumlah tersebut masih jauh dari cukup untuk memenuhi kebutuhan besar wilayah tersebut. Sebagian besar bantuan juga dijarah sebelum sampai ke warga yang sangat membutuhkannya.

    Tim internasional juga telah menyelesaikan perbaikan salah satu dari tiga jalur pipa air dari Israel ke Gaza, sehingga meningkatkan pasokan air harian menjadi 14.000 meter kubik (3,7 juta galon), tandas otoritas Israel.

    Sejak ofensif Israel dimulai, akses air bersih di Gaza semakin terbatas. Warga, termasuk anak-anak, sering harus mengejar truk air yang datang setiap dua atau tiga hari untuk mengisi botol, jeriken, dan ember, lalu membawanya pulang.

    *Editor: Yuniman Farid

    (ita/ita)

  • Korut Tegaskan Status Negara Nuklir ‘Diabadikan Permanen’, Artinya?

    Korut Tegaskan Status Negara Nuklir ‘Diabadikan Permanen’, Artinya?

    Pyongyang –

    Korea Utara (Korut) menyatakan statusnya sebagai negara bersenjata nuklir telah “diabadikan secara permanen” dalam hukum. Pyongyang juga menegaskan bahwa statusnya sebagai negara bersenjata nuklir “tidak dapat diubah”.

    Korut juga mengecam Amerika Serikat (AS) yang menuntut denuklirisasi di Semenanjung Korea.

    “Baru-baru ini, dalam pertemuan Dewan Gubernur Badan Tenaga Atom Internasional (IAEA), AS sekali lagi melakukan provokasi politik yang serius dengan melabeli kepemilikan senjata nuklir kami sebagai ilegal dan menyerukan denuklirisasi,” kata misi permanen Korut untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam pernyataannya, seperti dikutip Korean Central News Agency (KCNA) dan dilansir AFP, Senin (15/9/2025).

    Misi permanen Korut untuk PBB, dalam pernyataannya, menegaskan bahwa status Korut sebagai “negara bersenjata nuklir, yang diabadikan secara permanen dalam hukum tertinggi dan fundamental negara ini, telah menjadi tidak dapat diubah”.

    Disebutkan juga bahwa Pyongyang tidak memiliki “hubungan resmi” dengan badan pengawas nuklir PBB selama lebih dari 30 tahun.

    “IAEA tidak memiliki wewenang hukum maupun pembenaran moral untuk mencampuri urusan internal negara bersenjata nuklir yang berada di luar Perjanjian Non-Proliferasi Nuklir,” tegas misi permanen Korut untuk PBB dalam pernyataannya.

    Korut menarik diri dari IAEA tahun 1994 silam setelah kebuntuan terkait inspeksi nuklir. Pyongyang menuduh IAEA telah digunakan oleh Washington untuk melanggar kedaulatan negaranya.

    “(Korut) Akan dengan tegas menentang dan menolak segala upaya untuk mengubah status Republik Rakyat Demokratik Korea saat ini, dan, sebagai negara bersenjata nuklir yang bertanggung jawab,” ujar misi permanen Korut untuk PBB, menggunakan nama resmi Korut.

    Pernyataan tu disampaikan menyusul kunjungan pemimpin negara terisolasi tersebut, Kim Jong Un, ke fasilitas penelitian senjata pekan lalu, di mana dia mengatakan Pyongyang “akan mengajukan kebijakan untuk mendorong pembangunan kekuatan nuklir dan angkatan bersenjata konvensional secara bersamaan”.

    Dia juga menekankan perlunya “memodernisasi” angkatan bersenjata konvensional negaranya.

    Sejak pertemuan puncak dengan AS yang gagal pada tahun 2019, Korut telah berulang kali menyatakan tidak akan pernah menyerahkan senjata nuklirnya dan mendeklarasikan diri sebagai negara nuklir yang “tidak dapat diubah”.

    Simak juga Video: Kim Jong Un Ancam Gunakan Senjata Nuklir Jika Korut Diserang

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Israel Ungkap 200.000 Warga Palestina Tewas-Luka Selama Perang Gaza

    Israel Ungkap 200.000 Warga Palestina Tewas-Luka Selama Perang Gaza

    Tel Aviv –

    Mantan Kepala Staf Umum Angkatan Bersenjata Israel (IDF), Herzi Halevi, menyebutkan bahwa lebih dari 200.000 warga Palestina di Jalur Gaza tewas atau luka-luka akibat serangan militer Israel. Halevi juga mengatakan bahwa operasi militer Israel di Jalur Gaza “tidak sekali pun” dihalangi oleh nasihat hukum.

    Jumlah korban tewas atau korban luka di Jalur Gaza itu dikonfirmasi oleh Halevi dalam rekaman yang dipublikasikan oleh situs berita lokal Israel, Ynet, seperti dilansir Al Arabiya, Senin (15/9/2025).

    Ini menjadi salah satu pernyataan pertama dari pihak Israel dalam penghitungan yang paling mendekati data yang dirilis secara berkala oleh Kementerian Kesehatan Gaza. Dengan populasi 2,2 juta jiwa, maka berarti 10 persen penduduk Gaza telah tewas atau terluka.

    Data terkini dari Kementerian Kesehatan Gaza menyebut bahwa sedikitnya 64.718 orang tewas dan sebanyak 163.859 orang lainnya mengalami luka-luka akibat serangan-serangan Israel di Jalur Gaza sejak 7 Oktober 2023.

    Meskipun berulang kali dibantah oleh Israel sebagai propaganda Hamas, angka dari Kementerian Kesehatan Gaza dianggap dapat diandalkan oleh organisasi-organisasi kemanusiaan internasional, termasuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

    “Ini bukan perang yang lembut. Kami tidak menahan diri sejak menit pertama. Sayangnya, tidak lebih awal,” kata Halevi, yang sudah pensiun ini, saat berbicara kepada warga Ein HaBesor moshav — semacam koperasi pertanian setempat.

    Halevi memimpin serangan militer Israel di Jalur Gaza selama 17 bulan pertama perang berkecamuk, sebelum dia mengundurkan diri pada Maret lalu.

    Lebih lanjut, dikatakan oleh Halevi bahwa selama itu, nasihat hukum tidak mendikte keputusan militernya sama sekali.

    “Tidak sekali pun ada yang membatasi saya. Tidak sekali pun. Bahkan Jaksa Agung militer (Advokat Jenderal Yifat Tomer-Yerushalmi) pun tidak berwenang membatasi saya,” ujarnya.

    Awal pekan ini, surat kabar Israel, Haaretz, melaporkan bahwa pengganti Halevi sebagai Kepala Staf Umum IDF, Eyal Zamir, telah mengabaikan nasihat hukum dari Tomer-Yerushalmi.

    Rentetan serangan terbaru Israel terhadap Kota Gaza — kota terbesar di Jalur Gaza, menurut sumber staf medis setempat, telah menewaskan sedikitnya 32 orang, termasuk 12 anak-anak.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Pengamat: Shortfall Pajak Bakal Melebar, Hanya 90% dari Target APBN

    Pengamat: Shortfall Pajak Bakal Melebar, Hanya 90% dari Target APBN

    Bisnis.com, JAKARTA — Shortfall atau realisasi penerimaan pajak yang lebih rendah dari target diperkirakan melebar pada tahun ini, seiring dengan realisasi yang belum mencapai 50% sampai dengan Juli 2025.

    Pengamat Pajak dari Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Fajry Akbar menyebut shortfall penerimaan pajak sudah pasti ada tahun ini. Namun, dia memperkirakan persentasenya semakin melebar akibat realisasi penerimaan yang lebih rendah dari outlook pemerintah.

    “Sebelumnya, outlook Pemerintah penerimaan pajak akan sebesar 94%. Namun, saya melihat shortfall penerimaan akan melebar. Kemungkinan realisasi penerimaan dalam kisaran 90%,” terangnya kepada Bisnis, Senin (15/9/2025).

    Fajry menilai otoritas fiskal seharusnya tidak perlu khawatir terkait dengan shortfall, apabila optimistis perekonomian tumbuh sesuai sasaran. Dalam hal ini, pemerintah memperkirakana ekonomi 2025 tumbuh 5,2% dari tahun lalu (yoy).

    Bahkan, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa, yang saat itu belum genap sepekan menjabat, optimistis pertumbuhan ekonomi di atas 6% bisa digapai dalam waktu dekat. Tidak hanya itu, Purbaya juga menebar likuiditas ke lima himbara dengan dana pemerintah senilai Rp200 triliun untuk memacu kredit ke sektor usaha.

    “Kalau ekonomi benar-benar tumbuh 6% pada tahun ini, penerimaan pajak otomatis akan tercapai. Tidak usah lagi fiskus [pemungut pajak] menebar SP2DK [Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan],” terang Fajry.

    Realisasi Penerimaan Juli

    Berdasarkan pemberitaan Bisnis sebelumnya, Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Dirjen Pajak Kemenkeu) Bimo Wijayanto melaporkan realisasi penerimaan pajak mencapai Rp990,01 triliun selama Januari—Juli 2025. Angka itu turun 5,29% dari realisasi penerimaan pajak periode yang sama tahun lalu (year on year/YoY) sebesar Rp1.045,3 triliun.

    Dalam paparannya, Bimo tidak menjelaskan penurunan nominal realisasi penerimaan pajak itu. Dia hanya menyampaikan bahwa secara kontribusi, penerimaan pajak terhadap total pendapatan negara naik 1,67%; dari 67,63% pada Januari—Juli 2024 menjadi 69,3% pada Januari—Juli 2025.

    “Itu Rp990,01 triliun yang mana konsistensi tumbuh positif sejak bulan Mei, kemudian Juli, dan Juli ke Agustus juga tumbuh slightly [sedikit] positif walaupun kondisi cukup sulit,” ujar Bimo pada rapat bersama Komisi XI DPR, Rabu (9/9/2025).

    Adapun realisasi Rp990 triliun itu setara 47,2% dari target total penerimaan pajak dalam APBN 2025 sebesar Rp2.189,3 triliun. Bimo pun merincikan empat sumber utama realisasi penerimaan pajak itu.

    Pertama, dari pajak penghasilan (PPh) Badan sebesar Rp174,47 triliun atau setara 47,2% dari target APBN 2025. Realisasi PPh Badan itu turun 9,1% dari periode yang sama tahun lalu.

    Kedua, dari PPh Orang Pribadi sebesar Rp14,98 triliun atau setara 98,9% dari target APBN 2025. Realisasi PPh Orang Pribadi itu naik 37,7% dari periode yang sama tahun lalu.

    Ketiga, pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) sebesar Rp350,62 triliun atau setara 37,1% dari target APBN 2025. Realisasi PPN dan PPnBM itu turun 12,8% dari periode yang sama tahun lalu.

    Keempat, pajak bumi bangunan (PBB) sebesar Rp12,53 triliun. Realisasi itu naik 129,7% dari periode yang sama tahun lalu.

    Ekonomi Melambat

    Sementara itu, Menkeu Purbaya mengaku pertumbuhan ekonomi di kuartal III/2025 diperkirakan melambat karena belanja pemerintah. “Karena mungkin kuartal III/2025 agak lambat sedikit, belanjanya dan ekonomi agak melambat,” ungkap Purbaya kepada wartawan, dikutip Minggu (14/9/2025).

    Namun demikian, Purbaya meyakini geliat perekonomian akan berbalik arah pada kuartal IV/2025. Pada akhir tahun ini, dia optimistis perekonomian bakal tumbuh sejalan dengan penyerapan insentif maupun stimulus yang digelontorkan pemerintah.

    “Saya yakin bulan Oktober, November, Desember semuanya akan berbalik arah. Nanti semuanya akan berbalik termasuk PPnBM [Pajak Penjualan atas Barang Mewah] dan lain-lain mendekati target yang kita miliki,” tuturnya.

    Seperti diketahui, pemerintah telah menargetkan pertumbuhan ekonomi sepanjang 2025 mencapai 5,2% yoy. Pada kuartal II/2025 lalu, pertumbuhan ekonomi melesat di atas ekspektasi hampir berbagai kalangan yakni hingga 5,12% yoy di tengah gelombang PHK dan lain-lain.

  • TNI Siap Dukung Lembaga Nasional HAM Bentuk Tim Independen Pencari Fakta Demo: Asal Sesuai Koridor – Page 3

    TNI Siap Dukung Lembaga Nasional HAM Bentuk Tim Independen Pencari Fakta Demo: Asal Sesuai Koridor – Page 3

    “Tim Independen ini berpedoman pada Konstitusi RI UUD 1945, antara lain menjamin hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak atas pengakuan dan perlindungan hukum; hak kebebasan berserikat, berkumpul, dan menyampaikan pendapat; hak atas perlindungan diri dan rasa aman, serta pedoman instrumen HAM internasional yang telah diratifikasi maupun menjadi standar global, antara lain: Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR, 1966), Konvensi Menentang Penyiksaan (CAT, 1984), Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW,1979) dan General Recommendation No. 30 dan 35, Konvensi Hak Anak (CRC, 1989), serta Konvensi Hak Penyandang Disabilitas (CRPD, 2006),” ungkap Anis.

    Anis menyatakan, tim juga mengacu pada protokol dan pedoman khusus PBB, yaitu Minnesota Protocol on the Investigation of Potentially Unlawful Death (2016), Istanbul Protocol (2022), OHCHR Fact-Finding Guidance, serta UN Basic Principles on the Use of Force and Firearms by Law Enforcement Officials (1990).

    “Adapun ruang lingkup kerja Tim Independen ini mencakup pemantauan peristiwa unjuk rasa dan kerusuhan. Tim juga akan menilai dampak peristiwa, termasuk korban jiwa, korban luka-luka, trauma psikologis, kerugian sosial-ekonomi serta kerusakan fasilitas umum,” jelas dia.

  • Korut Makin Sering Eksekusi Mati Warga yang Nonton Film Asing

    Korut Makin Sering Eksekusi Mati Warga yang Nonton Film Asing

    Jakarta –

    Pemerintah Korea Utara makin gencar menerapkan hukuman mati, termasuk kepada orang-orang yang ketahuan menonton dan membagikan film dan drama TV asing, demikian temuan laporan penting PBB.

    Rezim kediktatoran Korut juga makin sering menghukum rakyatnya mengikuti kerja paksa seraya membatasi kebebasan mereka, tambah laporan tersebut.

    Kantor Hak Asasi Manusia PBB menemukan bahwa selama satu dekade terakhir, Korea Utara memperketat kendali atas “semua aspek kehidupan warga negara”.

    “Tidak ada populasi lain yang berada di bawah pembatasan seperti itu di dunia saat ini,” sebut laporan PBB.

    Lebih lanjut, menurut laporan itu, pengawasan “lebih meluas”, sebagian karena dibantu oleh kemajuan teknologi.

    Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia, Volker Trk, mengatakan bahwa apabila situasi ini berlanjut, warga Korea Utara “akan mengalami lebih banyak penderitaan, penindasan brutal, dan ketakutan yang telah mereka alami begitu lama”.

    Laporan tersebut, yang didasarkan pada lebih dari 300 wawancara dengan orang-orang yang melarikan diri dari Korea Utara dalam 10 tahun terakhir, menemukan bahwa hukuman mati makin sering digunakan.

    Menonton film asing, ditembak di depan umum

    Setidaknya enam undang-undang baru telah diberlakukan sejak 2015 yang memungkinkan hukuman mati dijatuhkan.

    Salah satu kejahatan yang kini dapat dihukum mati adalah menonton dan membagikan konten media asing seperti film dan drama TV. Hukuman itu diterapkan karena Kim Jong Un berupaya membatasi akses masyarakat terhadap informasi.

    KCNA via EPALaporan PBB menemukan bahwa pemerintah Korut menggunakan lebih banyak kerja paksa dibandingkan satu dekade lalu.

    Para penyintas mengatakan kepada para peneliti PBB bahwa sejak 2020 dan seterusnya, makin banyak orang yang dieksekusi mati karena mendistribusikan konten asing.

    Warga yang ketahuan menonton atau membagikan film asing, menurut para penyintas, ditembak mati oleh regu tembak di depan umum untuk menanamkan rasa takut pada masyarakat.

    Baca juga:

    Kang Gyuri, yang melarikan diri pada 2023, mengatakan kepada BBC bahwa tiga temannya dieksekusi setelah tertangkap membawa film Korea Selatan.

    Ia menghadiri persidangan salah seorang temannya yang dijatuhi hukuman mati. Temannya berusia 23 tahun.

    “Dia diadili bersama para penjahat narkoba. Dia diperlakukan sama dengan orang yang melakukan kejahatan narkoba,” ujarnya.

    Dia menambahkan bahwa sejak 2020 orang-orang menjadi lebih takut.

    Berharap pada pemimpin baru, tapi rakyat makin lapar

    Pengalaman Kang Gyuri dan para penyintas Korut bertolak belakang dengan apa yang diharapkan rakyat Korea Utara lebih dari 10 tahun lalu.

    Ketika Kim Jong Un pertama kali berkuasa pada 2011, warga Korut yang diwawancarai mengaku berharap kehidupan mereka akan membaik, karena Kim telah berjanji bahwa mereka tidak perlu lagi “mengencangkan ikat pinggang”. Artinya mereka akan memiliki cukup makanan.

    Saat itu, Kim berjanji menumbuhkan ekonomi sekaligus melindungi negara dengan mengembangkan senjata nuklir.

    AFP via Getty ImagesWarga Korut membungkuk di hadapan mosaik yang menggambarkan ayah dan kakek Kim Jong Un di Pyongyang. Foto ini diabadikan pada 9 September.

    Namun, laporan PBB menemukan bahwa sejak Kim berfokus pada program persenjataan serta menghindari diplomasi dengan Barat dan AS pada 2019, situasi kehidupan dan hak asasi manusia rakyat Korut telah “menurun”.

    Hampir semua orang yang diwawancarai mengatakan mereka tidak memiliki cukup makanan. Bahkan, makan tiga kali sehari adalah sebuah “kemewahan”.

    Selama pandemi Covid, banyak pelarian mengatakan bahwa terjadi kekurangan makanan yang parah sehingga banyak orang meninggal karena kelaparan.

    Baca juga:

    Pada saat yang sama, pemerintah Korut menindak pasar-pasar informal tempat penduduk berdagang, sehingga mempersulit mereka untuk mencari nafkah.

    Rezim Korut juga membuat hampir mustahil bagi warganya untuk melarikan diri dengan memperketat kontrol di sepanjang perbatasan dengan China. Para prajurit diperintahkan untuk menembak warga yang mencoba menyeberang.

    “Pada masa-masa awal Kim Jong Un, kami punya sedikit harapan, tetapi harapan itu tidak bertahan lama,” kata seorang perempuan muda yang melarikan diri dari Korut pada 2018 di usia 17 tahun.

    “Pemerintah secara bertahap menghalangi orang-orang untuk mencari nafkah secara mandiri, dan menjalani hidup menjadi siksaan setiap hari,” ia bersaksi kepada para peneliti.

    ‘Rezim Korut menutup mata dan telinga rakyat’

    Laporan PBB menyatakan bahwa “selama 10 tahun terakhir, pemerintah menjalankan kendali hampir total atas rakyat, membuat mereka tidak mampu membuat keputusan sendiri”baik di bidang ekonomi, sosial, maupun politik.

    Laporan tersebut menambahkan bahwa kemajuan teknologi pengawasan telah membantu mewujudkan hal ini.

    Seorang warga Korut yang melarikan dari negara tersebut mengatakan kepada para peneliti bahwa tindakan keras rezim Pyongyang dimaksudkan “untuk menutup mata dan telinga rakyat”.

    “Ini adalah bentuk kendali yang bertujuan menghilangkan tanda-tanda ketidakpuasan atau keluhan sekecil apa pun,” kata mereka yang berbicara secara anonim.

    Baca juga:

    Laporan tersebut juga menemukan bahwa pemerintah menggunakan lebih banyak kerja paksa dibandingkan satu dekade lalu.

    Orang-orang dari keluarga miskin direkrut ke dalam “brigade kejut” untuk menyelesaikan tugas-tugas yang menuntut kerja fisik, seperti proyek konstruksi atau pertambangan.

    Para pekerja berharap ini akan meningkatkan status sosial mereka, tetapi pekerjaan tersebut berbahaya, dan kematian merupakan hal yang umum.

    Alih-alih meningkatkan keselamatan pekerja, pemerintah justru mengagungkan kematian, melabeli mereka sebagai pengorbanan bagi Kim Jong Un.

    Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah bahkan telah merekrut ribuan anak yatim dan anak jalanan, klaim laporan tersebut.

    Kejahatan terhadap kemanusiaan

    Penelitian terbaru ini menindaklanjuti laporan komisi penyelidikan PBB pada 2014, yang untuk pertama kalinya menemukan bahwa pemerintah Korea Utara melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan.

    Baca juga:

    Beberapa pelanggaran hak asasi manusia yang paling parah ditemukan terjadi di kamp-kamp penjara politik yang terkenal kejam di negara itu, tempat orang-orang dapat dikurung seumur hidup dan “dihilangkan”.

    Laporan 2025 ini menemukan bahwa setidaknya empat dari kamp-kamp ini masih beroperasi, sementara para tahanan di penjara biasa masih disiksa dan dianiaya.

    Banyak tahanan yang melarikan diri mengatakan mereka telah menyaksikan kematian para tahanan akibat perlakuan buruk, kerja berlebihan, dan malnutrisi, meskipun PBB mendengar adanya “beberapa perbaikan terbatas” di fasilitas-fasilitas tersebut, termasuk “sedikit penurunan kekerasan oleh para penjaga”.

    Dilindungi China dan Rusia

    PBB menyerukan agar situasi ini diserahkan kepada Mahkamah Pidana Internasional di Den Haag.

    Namun, agar hal ini bisa terwujud, Dewan Keamanan PBB perlu mendukungnya.

    Sejak 2019, dua anggota tetap DK PBB, China dan Rusia, telah berulang kali memblokir upaya untuk menjatuhkan sanksi baru terhadap Korea Utara.

    KCNA via ReutersDari kiri ke kanan: Vladimir Putin, Xi Jinping, dan Kim Jong Un di Beijing.

    Pekan lalu, Kim Jong Un bergabung dengan pemimpin China, Xi Jinping, dan Presiden Rusia, Vladimir Putin, dalam sebuah parade militer di Beijing. Peristiwa ini menandakan penerimaan kedua negara tersebut terhadap program senjata nuklir Korea Utara dan perlakuan terhadap warga Korut.

    Selain mendesak masyarakat internasional untuk bertindak, PBB meminta pemerintah Korea Utara untuk menghapuskan kamp-kamp penjara politiknya, mengakhiri penggunaan hukuman mati, dan mendidik warganya tentang hak asasi manusia.

    “Laporan kami menunjukkan keinginan yang jelas dan kuat untuk perubahan, terutama di kalangan anak muda (Korea Utara),” kata kepala hak asasi manusia PBB, Trk.

    (ita/ita)