Xcloud.id

partai: PBB

  • Israel Mulai Lancarkan Serangan Darat ke Kota Gaza

    Israel Mulai Lancarkan Serangan Darat ke Kota Gaza

    Gaza City –

    Militer Israel mulai melancarkan serangan darat terhadap Kota Gaza, kota terbesar di Jalur Gaza, sebelum fajar pada Selasa (16/9) waktu setempat. Serangan darat ini dilancarkan tak lama usai kunjungan Menteri Luar Negeri (Menlu) Amerika Serikat (AS) Marco Rubio untuk mendukung Israel memusnahkan Hamas.

    Sebelumnya, seperti dilansir AFP, Selasa (16/9/2025), militer Israel melancarkan pengeboman besar-besaran di Kota Gaza saat pasukan darat bergerak lebih dalam ke pusat kota terbesar di daerah kantong Palestina tersebut.

    “Semalam, kami beralih ke fase berikutnya, fase utama dari rencana untuk Kota Gaza… Pasukan telah memperluas aktivitas darat ke benteng utama Hamas di Gaza, yakni Kota Gaza,” kata seorang pejabat militer Israel kepada wartawan.

    “Kami bergerak menuju ke pusat (Kota Gaza),” ucap pejabat militer Israel yang tidak disebut namanya itu.

    Ketika ditanya lebih lanjut apakah pasukan darat Israel telah bergerak lebih dalam ke pusat Kota Gaza, pejabat militer itu menjawab: “Iya.”

    Militer Israel, menurut pejabat militer Tel Aviv tersebut, memperkirakan ada sekitar “2.000-3.000 militan Hamas” yang beroperasi di area tersebut.

    Menteri Pertahanan (Menhan) Israel, Israel Katz, dalam pernyataan terpisah mengatakan bahwa Kota Gaza “terbakar”.

    “IDF (Angkatan Bersenjata Israel) menyerang infrastruktur teroris dengan tangan besi, dan tentara-tentara IDF bertempur dengan gagah berani untuk menciptakan kondisi yang diperlukan bagi pembebasan para sandera dan kekalahan Hamas,” sebutnya.

    Sejumlah saksi mata menuturkan kepada AFP bahwa sebagian besar wilayah Kota Gaza telah hancur akibat pengeboman tanpa henti selama perang berkecamuk dua tahun terakhir.

    “Kami bisa mendengar jeritan mereka,” kata salah satu warga setempat, Ahmed Ghazal, kepada AFP.

    Serangan darat Israel itu dilancarkan setelah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengumumkan hasil penyelidikannya yang menuduh Israel telah melakukan “genosida” di wilayah Palestina dan menuding Perdana Menteri (PM) Benjamin Netanyahu serta para pejabat tinggi Tel Aviv lainnya melakukan penghasutan.

    Sementara itu, Rubio saat berkunjung ke Yerusalem pada Senin (15/9) dan bertemu Netanyahu, menyatakan dukungan kuat untuk Israel, sekutu dekat AS. Ketika bertemu dengan keluarga para sandera di Gaza, Rubio mengakui bahwa Hamas memiliki pengaruh dengan menahan mereka.

    “Jika tidak ada sandera dan tidak ada warga sipil yang menghalangi, perang ini akan berakhir satu setengah tahun lalu,” katanya di Bandara Ben Gurion, Tel Aviv, sebelum meninggalkan Israel.

    Lihat juga Video Penyelidikan PBB Sebut Israel Lakukan Genosida di Palestina

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Mungkinkah Gelombang Boikot Dunia Ubah Kebijakan Israel terhadap Gaza?

    Mungkinkah Gelombang Boikot Dunia Ubah Kebijakan Israel terhadap Gaza?

    Jakarta –

    Seiring konflik di Gaza yang terus bergulir, isolasi internasional terhadap Israel tampaknya makin dalam. Apakah Israel mengalami apa yang disebut sebagai “momen Afrika Selatan”, ketika kombinasi tekanan politik, boikot ekonomi, olahraga dan budaya membantu memaksa negara itu meninggalkan apartheid?

    Atau dapatkan pemerintah sayap kanan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatasi badai diplomatik, yang membiarkan Israel bebas mengejar tujuannya di Gaza dan Tepi Barat yang diduduki tanpa menyebabkan kerugian permanen pada posisi internasional negara itu?

    Dua mantan perdana menteri, Ehud Barak dan Ehud Olmert, menuding Israel mengubah Israel menjadi negara paria internasional.

    Berkat surat perintah yang dikeluarkan oleh Mahkamah Pidana Internasional (ICC), jumlah negara yang bisa dikunjungi Netanyahu tanpa risiko ditangkap menurun drastis.

    Di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), termasuk Inggris, Prancis, Australia, Belgia dan Kanada, telah mengumumkan mereka bakal mengakui Palestina sebagai negara pekan depan.

    Dan negara-negara Teluk, yang bereaksi keras atas serangan terbaru Israel terhadap para pemimpin Hamas di Qatar pekan lalu, telah bertemu di Doha untuk membahas respons mereka.

    Sejumlah pihak mendesak negara-negara yang memiliki hubungan dengan Israel untuk berpikir ulang.

    Namun dengan kelaparan yang muncul di Gaza selama musim panas dan tentara Israel yang siap menyerang dan sangat mungkin menghancurkan Kota Gaza, makin banyak negara Eropa yang menunjukkan ketikdakpuasan mereka dengan cara yang lebih dari sekadar pernyataan.

    Bahkan Netanyahu pada Senin (15/09) mengaku bahwa Israel menghadapi “semacam” isolasi ekonomi di panggung dunia.

    Saat berbicara dalam konferensi kementerian keuangan di Yerusalem, dia menyalahkan isolasi ekonomi tersebut pada publisitas negatif di luar negeri.

    Dia kemudian mengatakan Israel perlu berinvestasi dalam “operasi pengaruh” ia internasional dan sosial untuk menangkal citra negatif ini.

    Militer Israel terus melanjutkan serangannya di Gaza meskipun ada kecaman internasional. (Reuters)

    Pada awal September lalu, Belgia mengumumkan serangkaian sanksi terhadap Israel.

    Belgia menerapkan larangan impor dari permukiman Yahudi ilegal di Tepi Barat. Mereka juga akan meninjau kebijakan pengadaan dari perusahaan Israel dan serta akan membatasi bantuan konsuler bagi warga Belgia yang tinggal di permukiman Yahudi.

    Belgia juga menyatakan dua menteri pemerintah Israel garis keras Israel, yakni Itamar Ben-Gvir dan Bezalel Smotrich, sebagai persona non-grata. Status serupa mereka jatuhkan untuk para pemukim Yahudi yang dituduh melakukan kekerasan terhadap warga Palestina di Tepi Barat.

    Negara-negara lain, termasuk Inggris dan Prancis, mengambil langkah serupa.

    Tapi sanksi terhadap pemukim yang melakukan kekerasan yang diberlakukan saat administrasi Joe Biden tahun lalu, dicabut oleh Donald Trump pada hari pertama dia menggantikan Biden sebagai presiden AS.

    Satu pekan setelah Belgia mengumumkan kebijakannya, Spanyol mengumumkan langkah-langkah yang yang ditempuh terkait Israel.

    Spanyol mengubah embargo senjata de facto yang berlaku saat ini menjadi undang-undang, mengumumkan larangan impor sebagian, melarang siapa pun yang terlibat dalam genosida atau kejahatan perang di Gaza masuk ke wilayah Spanyol, dan melarang kapal dan pesawat yang membawa senjata ke Israel untuk berlabuh di pelabuhan Spanyol atau memasuki wilayah udaranya.

    Menteri luar negeri Israel, Gideon Saar, kemudian menuduh Spanyol memperkuat kebijakan antisemit dan menyatakan bahwa Spanyol akan lebih menderita daripada Israel akibat larangan perdagangan senjata.

    Beberapa negara berupaya menargetkan anggota parlemen sayap kanan Israel Itamar Ben-Gvir dan Bezalel Smotrich. (EPA)

    Namun ada tanda-tanda lain yang mengkhawatirkan bagi Israel.

    Pada Agustus lalu, Norwegia yang mengelola dana investasi negara yang sangat besar, yaitu US$2 triliun (sekitar Rp32,73 triliun), mengumumkan akan melakukan divestasi dari perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Israel.

    Pada pertengahan bulan, 23 perusahaan telah dihapus dan Menteri Keuangan Jens Stoltenberg mengatakan akan ada lebih banyak perusahaan yang akan menyusul.

    Sementara itu, Uni Eropa, mitra dagang terbesar Israel, berencana untuk memberi sanksi kepada menteri sayap kanan dan menangguhkan sebagian elemen perdagangan dari perjanjian dengan Israel.

    Dalam pidato kenegaraan pada 10 September, Presiden Komisi Uni Eropa, Ursula von der Leyen mengatakan peristiwa di Gaza telah “mengguncang hati nurani dunia”.

    Sehari kemudian, 314 mantan diplomat dan pejabat Eropa menulis surat kepada von der Leyen dan kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa, Kaja Kallas, yang meminta tindakan lebih keras, termasuk penangguhan penuh perjanjian dengan Israel.

    Salah satu ciri sanksi yang dijatuhkan pada Afrika Selatan pada 1960-an dan menandai berakhirnya apartheid, kebijakan segregasi dan diskriminasi rasial yang diberlakukan oleh pemerintah minoritas kulit putih di Afrika Selatan terhadap mayoritas kulit hitam di negara tersebut pada 1990-an adalah serangkaian boikot budaya dan olahraga.

    Sekali lagi, tanda-tanda ini mulai terjadi di Israel.

    Kontes Eurovision mungkin tidak terdengar seperti acara penting dalam konteks ini, tetapi Israel memiliki sejarah yang panjang dalam kompetisi tersebut, memenangkannya empat kali sejak 1973.

    Bagi Israel, partisipasi mereka adalah simbol penerimaan negara ini oleh negara-negara sebangsa.

    Tapi Irlandia, Spanyol, Belanda dan Slovenia, telah mengatakan, atau mengisyaratkan, akan mundur dalam kontes ini tahun depan jika Israel masih berpartisipasi.

    Keputusan terkait ini diharapkan akan ada pada Desember.

    Israel telah menjadi peserta tetap Eurovision sejak tahun 1970-an, tetapi beberapa negara mengancam akan memboikot kompetisi tahun depan. (EPA)

    Di Hollywood, sebuah surat yang menyerukan boikot terhadap perusahaan produksi, festival, dan penyiaran Israel “yang terlibat dalam genosida dan apartheid terhadap rakyat Palestina” telah mengumpulkan lebih dari 4.000 tanda tangan dalam sepekan, termasuk dari aktor ternama seperti Emma Stone dan Javier Bardem.

    Tzvika Gottlieb, CEO Israeli Film and TV Producers Association, menyebut petisi itu “sangat keliru”.

    “Dengan menargetkan kami, para kreator yang menyuarakan beragam narasi dan mendorong dialog, para penandatangan ini melemahkan tujuan mereka sendiri dan berusaha membungkam kami,” ujarnya.

    Hal serupa terjadi dalam bidang olahraga. Balapan sepeda Vuelta de Espana berulang kali diganggu oleh kelompok-kelompok yang memprotes kehadiran tim Israel-Premier Tech, yang menyebabkan balapan berakhir lebih awal pada Sabtu (13/09), serta pembatalan upacara podium.

    Perdana Menteri Spanyol, Pedro Snchez, menyebut protes tersebut sebagai suatu “kebanggaan”, tetapi politisi oposisi mengatakan tindakan pemerintah telah menyebabkan rasa malu internasional.

    Di Spanyol, tujuh pemain catur Israel mengundurkan diri dari sebuah turnamen setelah diberi tahu bahwa mereka tidak akan dapat bertanding di bawah bendera mereka.

    Tanggapan pemerintah Israel terhadap apa yang media sebut sebagai “tsunami diplomatik” secara umum bersifat menantang.

    Netanyahu menuduh Spanyol memiliki “ancaman genosida yang nyata” setelah perdana menterinya mengatakan negaranya, yang tidak memiliki bom nuklir, kapal induk, atau cadangan minyak yang besar, tidak mampu menghentikan serangan Israel di Gaza sendirian.

    Setelah Belgia mengumumkan sanksinya, Gideon Saar menulis di X bahwa “sangat disesalkan bahwa bahkan ketika Israel memerangi ancaman eksistensial, yang merupakan kepentingan vital Eropa, ada pihak-pihak yang tidak dapat menahan obsesi anti-Israel mereka”.

    Pada Senin (15/09), Netanyahu bilang Israel harus mengurangi ketergantungan industrinya pada perdagangan dengan negara lain, termasuk senjata dan produk pertahanan lainnya.

    “Kita mungkin mendapati diri kita terhambat, tidak hanya dalam R&D tetapi juga dalam produksi industri yang sebenarnya,” ujarnya.

    “Kita harus mulai mengembangkan kemampuan kita untuk lebih mengandalkan diri sendiri.”

    Vuelta, salah satu ajang balap sepeda tahunan terbesar, berulang kali diusik oleh protes pro-Palestina. (Reuters)

    Namun di antara mereka yang pernah mewakili Israel di luar negeri, ada kecemasan yang mendalam.

    Jeremy Issacharoff, Duta Besar Israel untuk Jerman sejak 2017 hingga 2021, mengatakan kepada saya bahwa ia tidak dapat mengingat kapan kedudukan internasional Israel begitu “buruk”.

    Tapi dia mengatakan beberapa tindakan “sangat tidak dapat diterima” karena menargetkan semua warga Israel.

    “Alih-alih menyoroti kebijakan pemerintah, hal ini justru mengasingkan banyak warga Israel moderat yang berada di kelompok tengah,” ujarnya.

    Beberapa langkah, seperti mengakui negara Palestina, menurut Issacharoff kemungkinan besar akan terbukti kontraproduktif, karena hal itu “memberikan amunisi kepada orang-orang seperti Smotrich dan Ben Gvir dan bahkan memperkuat argumen mereka untuk mencaplok [Tepi Barat]”.

    Meski merasa takut, mantan duta besar itu tidak percaya isolasi diplomatik Israel tidak dapat diubah.

    “Kita tidak berada dalam momen Afrika Selatan, tetapi kita mungkin berada dalam pendahuluan menuju momen Afrika Selatan,” katanya.

    Sementara yang lain meyakini perubahan yang lebih mendasar diperlukan untuk menghentikan kemerosotan Israel menuju status paria.

    “Kita harus mendapatkan kembali tempat kita dalam keluarga bangsa-bangsa,” kata mantan diplomat lainnya, Ilan Baruch, kepada saya.

    “Kita perlu kembali sadar.”

    Baruch, yang menjabat sebagai duta besar di Afrika Selatan satu dekade setelah berakhirnya apartheid, mengundurkan diri dari dinas diplomatik pada 2011, dengan alasan ia tidak lagi mampu membela pendudukan Israel.

    Sejak pensiun, ia menjadi kritikus vokal pemerintah dan pendukung solusi dua negara.

    Dia meyakini sanksi baru-baru ini diperlukan, dengan mengatakan: “Begitulah cara Afrika Selatan bertekuk lutut.”

    Israel tetap mendapat dukungan dari AS, yang Menteri Luar Negerinya Marco Rubio akan berkunjung minggu ini. (Reuters)

    Baruch melanjutkan: “Saya ingin mengatakan bahwa tekanan tegas terhadap Israel dengan cara apa pun yang diyakini Eropa dapat mereka lakukan seharusnya disambut baik.”

    Jika perlu, ujarnya, hal ini harus mencakup perubahan pada rezim visa dan boikot budaya, seraya menambahkan: “Saya siap menghadapi penderitaan.”

    Tapi, terlepas dari semua ekspresi kemarahan dan pembicaraan mengenai tekanan, beberapa pengamat meragukan Israel berada di tepi jurang diplomatik.

    Daniel Levy, mantan negosiator perdamaian Israel, mengatakan upaya untuk mengambil tindakan kolektif di Uni Eropamembatalkan sejumlah elemen perjanjian asosiasi atau bahkan, seperti yang disarankan beberapa pihak, mengeluarkan Israel dari program penelitian dan inovasi Horizon Uni Eropasepertinya tidak akan mendapatkan dukungan yang cukup, karena Jerman, Italia, dan Hongaria termasuk di antara para anggota yang menolak langkah tersebut.

    Israel juga masih mendapat dukungan kuat dari AS, dengan Menteri Luar Negeri Marco Rubio mengatakan “hubungan Washington dengan Israel akan tetap kuat” saat ia bertolak untuk kunjungan resmi.

    Levy masih yakin bahwa isolasi internasional Israel “tidak dapat diubah”, tetapi mengatakan dukungan berkelanjutan dari pemerintahan Trump berarti Israel belum mencapai titik di mana mereka dapat mengubah jalannya peristiwa di Gaza.

    “Netanyahu sudah kehabisan jalan,” kata Levy.

    “Tapi kita belum sampai di ujung jalan.”

    Lihat juga Video: Hollywood Kompak Boikot Film Israel, Paramount Nggak Setuju

    (ita/ita)

  • Australia Lakukan Penilaian Risiko Perubahan Iklim, Hasilnya Mencengangkan

    Australia Lakukan Penilaian Risiko Perubahan Iklim, Hasilnya Mencengangkan

    Satu setengah juta warga Australia berisiko terdampak akibat kenaikan permukaan air laut pada tahun 2050, kecuali jika perubahan iklim bisa diatasi dengan baik.

    Ini adalah salah satu peringatan yang dihasilkan dari penilaian risiko iklim yang pertama kalinya dibuat pemerintah Australia.

    Penilaian risiko tersebut menemukan jika pemanasan global mencapai 1,5 derajat Celcius, permukaan laut akan naik 0,14 meter.

    Tapi air laut akan naik 0,54 meter jika suhu naik 3 derajat Celcius dengan negara bagian Queensland memiliki 18 dari 20 wilayah yang paling terpapar.

    Penilaian tersebut, yang menjadi hasil kerja paling signifikan terkait iklim yang pernah dibuat pemerintah Australia, juga memperingatkan 597.000 orang tinggal di wilayah yang akan terpapar kenaikan permukaan laut pada tahun 2030.

    Dokumen yang penuh dengan peringatan dirilis beberapa hari menjelang komitmen pemerintah Australia terhadap target emisinya untuk tahun 2035, dan sebelum pertemuan PBB, di mana negara-negara akan memperbarui komitmen mereka.

    Menteri Perubahan Iklim Australia, Chris Bowen, mengatakan penilaian tersebut merupakan peringatan yang jujur tentang harga yang harus dibayar jika tidak ada tindakan untuk perubahan iklim.

    “Saya rasa banyak warga Australia akan merasa laporan ini konfrontatif … Saya ingin mengatakan kepada semua orang, mari kita bersikap jernih terhadap tantangan yang ada, mari kita bersikap realistis terhadap ancaman yang ada, tetapi mari kita optimistis untuk masa depan,” kata Chris.

    “Satu hal yang sangat jelas dari penilaian iklim ini adalah banyak hal yang dipertaruhkan di seluruh penjuru negara.”

    “Harga yang harus dibayar saat tidak bertindak akan selalu lebih besar daripada biaya untuk melakukan sesuatu.”

    Dampak iklim akan datang, bahkan jika emisi turun

    Dokumen bernama The National Climate Risk Assessment memodelkan dampak dalam tiga skenario: pemanasan suhu 1,5 derajat Celsius, pemanasan di 2 derajat Celcius, dan pemanasan 3 derajat Celcius.

    Otoritas Perubahan Iklim di Australia mengatakan berdasarkan komitmen global saat ini, dunia berada di jalur yang tepat untuk mengalami pemanasan 2,9 derajat Celcius pada abad ini.

    “Bahkan jika emisi turun langsung besok, dampak perubahan iklim akan tetap terasa di negara kita. Laporan tersebut memperjelas hal itu. Jadi, ya, dunia perlu terus berupaya mengurangi emisi. Dunia memang sedang melakukannya,” kata Chris.

    “Tetapi banyak negara-negara terus melanjutkannya. Akan ada rintangan dan hambatan di sepanjang perjalanan ini.”

    Chris mengonfirmasi jika ia sudah menerima saran dari Otoritas Perubahan Iklim mengenai target Australia tahun 2035, dan mengatakan ia yakin target tersebut dapat dicapai dan dapat “dibanggakan” oleh warga Australia.

    Dalam sebuah pernyataan, lembaga Climate Council menggambarkan penilaian risiko di Australia sebagai “kisah horor”.

    “Ini adalah angka-angka yang dikeluarkan pemerintah sendiri dan sangat mengerikan. Ini seperti bacaan pengantar tidur yang seharusnya membuat para menteri terjaga tidak bisa tidur di malam hari,” ujar Amanda McKenzie, CEO dari Climate Council.

    “Namun, melakukan terlalu sedikit adalah pilihan yang aktif, dan kita dapat memilih masa depan yang lebih baik dengan mengurangi polusi iklim lebih keras dan lebih cepat sekarang”.

    Bisa meningkatkan kematian akibat gelombang panas, bencana alam

    National Climate Risk Assessment tidak hanya memberikan gambaran nasional tentang potensi masa depan Australia, tapi juga merinci potensi dampaknya secara lokal.

    Ditemukan Kawasan Australia Utara akan sangat rentan, dengan ancaman lebih besar pada kesehatan penduduk, infrastruktur penting, dan spesies alam.

    Namun, dampaknya diperkirakan akan dirasakan di mana-mana.

    Kematian akibat gelombang panas di Sydney, misalnya, akan meningkat lebih dari 400 persen saat suhu udara naik 3 derajat Celcius, dan masih akan berlipat ganda saat suhu udara naik 1,5 derajat Celcius.

    Di Melbourne, kematian akibat gelombang panas akan meningkat sebesar 259 persen saat suhu udara naik 3 derajat Celcius, dan 60 persen dalam skenario saat kenaikan mencapai 1,5 derajat Celcius.

    Secara nasional, biaya pemulihan bencana juga diperkirakan akan meningkat drastis hingga lebih dari $40 miliar per tahun pada 2050, dan akan lebih buruk saat suhu udara naik 3 derajat Celcius.

    Nilai properti juga akan terdampak sebesar $611 miliar.

    Australia menghadapi risiko serius terhadap ketahanan air, dengan proyeksi penurunan curah hujan yang meluas.

    Separuh spesies tumbuhan di habitat akan berubah

    Empat puluh hingga 70 persen spesies akan “terpaksa pindah, beradaptasi dengan kondisi baru, atau punah” saat kenaikan mencapai 3 derajat Celcius, dengan separuh tumbuhan di lokasi mana pun akan menjadi spesies yang berbeda dengan lingkungan mereka di tahun 1990-an.

    Hutan eukaliptus akan terancam dan hampir pasti akan ada risiko “dampak bencana” bagi terumbu karang.

    “Masa depan mungkin tidak lagi mendukung sistem seperti ekosistem pegunungan, hutan terbuka yang tinggi, dan hutan hujan Gondwana purba,” laporan tersebut juga memperingatkan.

    Dan sebagai peringatan, ketika Australia Selatan mengalami ledakan alga, kehidupan laut “tidak memiliki ruang untuk bergerak” di Samudra Selatan, dan perlu beradaptasi atau punah.

    Namun, di samping penilaian risiko, pemerintah Australia juga sudah merilis rencana adaptasi yang disusun untuk menanggapinya, yang meletakkan dasar bagaimana Australia dapat mengurangi dampak terburuk perubahan iklim.

    Rencana tersebut memprioritaskan tindakan untuk mendukung warga Australia yang “sangat rentan”, tanggung jawab federal, dan mengalokasikan sumber daya untuk isu-isu berisiko tertinggi.

    Rencana ini mencakup pengembangan rencana untuk menjadikan asuransi yang terdampak perubahan iklim berkelanjutan, mengembangkan ketahanan iklim sebagai bagian dari Kode Konstruksi Nasional, dan “layanan yang beradaptasi dengan iklim” bagi penyandang disabilitas dan penyakit kronis.

    Sebuah agenda untuk mengambil tindakan akan dikembangkan dalam kemitraan antara negara-negara bagian pada akhir tahun 2026 untuk mengidentifikasi prioritas yang harus dilakukan.

    Video: Melihat Dampak Perubahan Iklim yang Semakin Nyata

  • Siapa Sushila Karki yang Dipercaya Memimpin Transisi di Nepal?

    Siapa Sushila Karki yang Dipercaya Memimpin Transisi di Nepal?

    Jakarta –

    Sushila Karki ditunjuk sebagai perdana menteri sementara Nepal pada Jumat (12/9), dan menjadi perempuan pertama yang memegang jabatan tertinggi di negeri Himalaya tersebut.

    Penunjukan ini terjadi setelah demonstrasi berdarah menewaskan sedikitnya 72 orang dan melukai ribuan lainnya, serta memaksa Perdana Menteri Khadga Prasad Oli mengundurkan diri.

    Pemberontakan yang dipimpin Generasi Z — istilah untuk mereka yang lahir antara 1997 hingga 2012 — dipicu larangan media sosial oleh pemerintah, serta kemarahan atas korupsi yang merajalela, gaya hidup mewah keluarga pejabat dan kelesuan ekonomi.

    Mantan ketua Mahkamah Agung berusia 73 tahun itu ditunjuk sebagai perdana menteri interim, setelah perundingan selama berhari-hari antara Presiden Nepal Ram Chandra Paudel, para pemimpin protes kaum muda, serta tokoh masyarakat sipil.

    “Kami ingin melihat Karki sebagai perdana menteri karena integritasnya, pengabdian seumur hidup pada keadilan, dan citranya sebagai sosok antikorupsi,” kata Raksha Bam, salah satu penghubung utama kelompok Gen Z, kepada DW.

    Karki menggambarkan demonstrasi antikorupsi yang dipimpin Gen Z sebagai “revolusi yang membalikkan segalanya” setelah banyak kantor pemerintahan dan dokumen negara dihancurkan.

    Siapa Sushila Karki?

    Lahir pada tahun 1952, Karki aktif dalam politik mahasiswa melalui Partai Kongres Nepal yang berhaluan liberal, sebelum meninggalkan politik untuk meniti karier di bidang hukum.

    Pada 2012, Karki menjadi salah satu dari dua hakim Mahkamah Agung yang menjatuhkan hukuman penjara kepada seorang menteri aktif karena korupsi. Dia juga memberi hak kepada perempuan Nepal untuk mewariskan kewarganegaraan kepada anak-anak mereka.

    Karki kemudian menjadi perempuan pertama yang menjabat ketua Mahkamah Agung. Selama masa jabatannya antara Juli 2016 hingga Juni 2017, dia dianggap gigih membela independensi peradilan, hak-hak perempuan, dan perjuangan melawan korupsi.

    Pada 2017, pemerintah berusaha memakzulkan Karki setelah dia membatalkan penunjukan kepala kepolisian pilihan eksekutif, yang menurutnya melanggar prinsip seleksi berbasis rekam jejak dan kapabilitas. PBB menyebut pemakzulan itu “bermotif politik,” dan pengadilan menggagalkan langkah tersebut.

    Apa arti perdana menteri perempuan bagi Nepal?

    Banyak yang meyakini, penunjukan Karki sebagai perdana menteri interim mencerminkan tumbuhnya kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan perempuan.

    “Pilihan terhadapnya di tengah krisis menunjukkan bahwa masyarakat kita dinamis dan tidak anti-perempuan,” ujar Abhi Subedi, profesor sekaligus penyair dan dramawan Nepal, kepada DW.

    “Kemampuannya berdiri teguh untuk keadilan adalah kekuatannya. Keberanian, karakter, dan visi itulah yang menginspirasi kaum muda Gen Z untuk melihatnya sebagai pemimpin mereka.”

    Meski begitu, struktur patriarki di Nepal sudah lama mulai terkikis. Sejak konstitusi baru diadopsi pada 2015, perempuan silih berganti menduduki jabatan tertinggi negara, termasuk presiden, ketua Mahkamah Agung, dan ketua parlemen.

    Penulis Nepal Bhushita Vasistha berpendapat, peran Karki sebagai perdana menteri interim tidak seharusnya dilihat semata-mata dari lensa gender atau identitas.

    “Ini revolusi akal sehat,” ujarnya kepada DW. “Berbeda dengan revolusi berbasis kelas, di sini semua orang — tanpa memandang identitas dan ideologi — bersuara menuntut tata kelola yang baik dan melawan korupsi.”

    Tantangan di luar dan dalam

    Segera setelah pelantikan, Karki membubarkan parlemen dan mengumumkan pemilu baru pada 5 Maret 2026.

    Dia meminta kementerian terkait untuk mulai membangun kembali fasilitas publik yang hancur akibat protes — termasuk kompleks kantor perdana menteri, sejumlah kementerian, Mahkamah Agung, dan gedung parlemen.

    Meski keadaan berangsur normal, tantangan terbesar penguasa baru Nepal adalah menyelenggarakan pemilu tepat waktu, dan menyerahkan kekuasaan kepada pemerintahan terpilih berikutnya.

    Komunitas internasional — termasuk India, Cina, Amerika Serikat, Jepang, dan Perserikatan Bangsa-Bangsa — menyambut baik penunjukkan Karki.

    “Sekarang dia harus memenangkan kepercayaan partai-partai politik yang dulu pernah mencoba menyingkirkannya,” kata Dev Raj Dahal, seorang ilmuwan politik, kepada DW.

    “Ini juga menjadi peluang untuk mereformasi partai politik agar inklusif, tangguh, berorientasi pada rakyat, mengedepankan dialog antargenerasi, dan bebas dari kepemimpinan yang tidak kompeten.”

    Pemerintahan interim tampaknya mendapat dukungan dari aparat keamanan, kelompok politik populis, kalangan intelektual, dan kaum muda — sebuah dukungan luas yang menurut Dahal pada akhirnya memaksa partai-partai mapan ikut menyesuaikan diri.

    Di luar ranah politik, Karki juga harus menyingkirkan politisi dan birokrat korup yang terlibat dalam skandal.

    “Salah satu hambatan terbesar adalah perdana menteri harus bekerja dengan birokrasi yang justru menjadi akar korupsi,” kata Mukunda Acharya, mantan asisten inspektur jenderal Kepolisian Nepal.

    Balananda Sharma, pensiunan jenderal yang memimpin integrasi mantan pemberontak Maois ke dalam angkatan bersenjata nasional, menekankan pentingnya kerja sama militer.

    “Kepemimpinan baru harus mendapatkan kepercayaan Tentara Nepal untuk menjaga ketertiban yang rapuh, sekaligus menahan tekanan yang merugikan cita-cita demokrasi,” ujarnya kepada DW.

    Selain itu, Karki juga harus tetap waspada terhadap upaya kelompok pro-monarki atau kekuatan asing yang ingin memanfaatkan kerentanan politik Nepal demi agenda mereka sendiri — termasuk menghidupkan kembali monarki, pemerintahan militer, atau dominasi eksternal.

    Namun Bam menegaskan bahwa Generasi Z akan terus memperjuangkan mandatnya.

    “Kami tidak sekadar menggerakkan protes, tapi ingin mencapai tujuan yang telah kami tetapkan,” katanya kepada DW.

    Secara keseluruhan, Nepal kini berada di titik penentu. Karki, dulu dikenal sebagai hakim antikorupsi yang berani melawan campur tangan politik, kini memikul tugas membimbing negara menuju stabilitas dan pembaruan demokrasi.

    Apakah Sushila Karki mampu memenuhi harapan generasi muda yang gelisah akan menentukan bukan hanya warisannya, tetapi juga arah masa depan demokrasi Nepal yang rapuh.

    Artikel ini pertama kali terbit dalam Bahasa Inggris
    Diadaptasi oleh Rizki Nugraha
    Editor: Agus Setiawan

    (ita/ita)

  • Komisi PBB Tuding Israel Lakukan Genosida di Gaza

    Komisi PBB Tuding Israel Lakukan Genosida di Gaza

    Jakarta –

    Para penyelidik Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang tergabung dalam sebuah komisi penyelidikan, menuding Israel melakukan “genosida” di Gaza sebagai upaya untuk “menghancurkan rakyat Palestina di sana”.

    Komisi Penyelidikan Internasional Independen PBB (COI) menemukan bahwa “genosida sedang terjadi di Gaza dan terus terjadi”, kata kepala komisi tersebut, Navi Pillay kepada AFP, Selasa (16/9/2025).

    “Tanggung jawab berada di tangan negara Israel,” imbuhnya.

    Komisi tersebut, yang bertugas menyelidiki situasi hak asasi manusia di wilayah-wilayah Palestina yang diduduki, menerbitkan laporan terbarunya ini hampir dua tahun setelah perang meletus di Gaza menyusul serangan mematikan Hamas pada 7 Oktober 2023 di Israel.

    Hampir 65.000 orang telah tewas di Gaza sejak perang dimulai, menurut angka-angka dari Kementerian Kesehatan di Gaza yang dikuasai kelompok Hamas.

    Sebagian besar warga Gaza telah mengungsi setidaknya sekali. Lebih banyak pengungsian massal saat ini berlangsung seiring Israel meningkatkan upaya untuk menguasai Kota Gaza, di mana PBB telah menyatakan bencana kelaparan besar-besaran.

    Komisi Penyelidikan Internasional Independen PBB (COI) menyimpulkan bahwa otoritas dan pasukan Israel sejak Oktober 2023 telah melakukan “empat dari lima tindakan genosida” yang tercantum dalam Konvensi Genosida 1948.

    Ini termasuk “membunuh para anggota kelompok, menyebabkan cedera fisik atau mental yang serius pada anggota kelompok, dengan sengaja menciptakan kondisi kehidupan yang dirancang untuk mengakibatkan kehancuran fisik secara keseluruhan atau sebagian, dan menerapkan tindakan yang bertujuan untuk mencegah kelahiran di dalam kelompok”.

    Para penyelidik PBB mengatakan pernyataan eksplisit oleh otoritas sipil dan militer Israel beserta pola tindakan pasukan Israel “menunjukkan bahwa tindakan genosida dilakukan dengan niat untuk menghancurkan warga Palestina di Jalur Gaza sebagai sebuah kelompok”.

    Laporan komisi tersebut menyimpulkan bahwa Presiden Israel Isaac Herzog, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, dan mantan menteri pertahanan Yoav Gallant telah “menghasut terjadinya genosida dan bahwa otoritas Israel telah gagal mengambil tindakan terhadap mereka untuk menghukum hasutan ini”.

    “Tanggung jawab atas kejahatan kekejaman ini berada di tangan otoritas Israel di eselon tertinggi,” ujar Pillay, 83 tahun, mantan hakim Afrika Selatan yang pernah memimpin pengadilan internasional untuk Rwanda dan juga menjabat sebagai kepala hak asasi manusia PBB.

    Komisi ini bukanlah badan hukum, tetapi laporannya dapat memberikan tekanan diplomatik dan berfungsi untuk mengumpulkan bukti yang nantinya dapat digunakan oleh pengadilan.

    Pillay mengatakan kepada AFP bahwa komisi tersebut bekerja sama dengan para jaksa International Criminal Court (ICC). “Kami telah berbagi ribuan informasi dengan mereka,” ujarnya.

    Halaman 2 dari 2

    (ita/ita)

  • Puluhan LSM Internasional Desak Larangan Perdagangan dengan Israel saat Korban Tewas di Gaza Terus Bertambah

    Puluhan LSM Internasional Desak Larangan Perdagangan dengan Israel saat Korban Tewas di Gaza Terus Bertambah

    JAKARTA – Puluhan lembaga swadaya masyarakat (LSM) mendesak larangan perdagangan global dengan Israel, sementara korban tewas akibat agresi dan kelaparan di Jalur Gaza terus bertambah.

    Lebih dari 80 LSM internasional, termasuk Oxfam dan Asosiasi Hak Asasi Manusia, pada Hari Senin menyerukan kepada negara dan perusahaan, khususnya Eropa, untuk mengakhiri segala bentuk transaksi bisnis dengan koloni Israel yang didirikan di wilayah Palestina yang diduduki.

    Hal ini tertuang dalam laporan bersama berjudul “Perdagangan dengan Permukiman Ilegal: Bagaimana Negara dan Perusahaan Asing Membantu Israel Menerapkan Kebijakan Permukiman Ilegalnya,” yang disusun bersama oleh organisasi-organisasi tersebut.

    Laporan tersebut menekankan, keterlibatan berkelanjutan perusahaan dan lembaga asing dalam kegiatan terkait permukiman memperburuk krisis kemanusiaan akibat pendudukan Israel yang berkepanjangan, dikutip dari WAFA 15 September.

    Laporan tersebut juga menyoroti sejumlah perusahaan Eropa yang berkontribusi dalam mendukung perekonomian permukiman dengan menjual produk mereka di Israel.

    Lebih jauh, laporan itu menyerukan kepada negara-negara, khususnya anggota Uni Eropa dan Inggris, untuk memberlakukan larangan tegas terhadap segala aktivitas komersial atau investasi yang terkait dengan permukiman, termasuk penyediaan layanan dan pembiayaan.

    Mereka juga menyerukan agar lembaga keuangan dilarang memberikan pinjaman kepada perusahaan yang terlibat dalam proyek-proyek di wilayah permukiman.

    Laporan ini merupakan tindak lanjut dari laporan sebelumnya yang disampaikan Juli lalu oleh Francesca Albanese, Pelapor Khusus untuk hak asasi manusia di wilayah Palestina yang diduduki, kepada Dewan Hak Asasi Manusia PBB.

    Laporan Albanese, yang berjudul “Dari Ekonomi Pendudukan ke Ekonomi Genosida,” mengungkapkan perusahaan asing berkontribusi pada pembangunan permukiman Israel melalui pemindahan paksa warga Palestina dan penggantian mereka dengan populasi pemukim.

    Pelapor PBB tersebut menekankan, kegiatan-kegiatan ini dibiayai oleh bank dan perusahaan asuransi, sementara platform pariwisata, jaringan ritel besar, dan lembaga akademik berpartisipasi dalam proses normalisasi.

    Albanese menegaskan, mereka memiliki wewenang untuk meminta pertanggungjawaban perusahaan-perusahaan tersebut melalui pilihan pembelian mereka.

    Seruan ini datang saat jumlah korban tewas akibat agresi dan kelaparan di Jalur Gaza terus bertambah. Otoritas medis mengonfirmasi, hingga Senin jumlah korban tewas di Jalur Gaza telah mencapai 64.905 jiwa, mayoritas perempuan dan anak-anak, sejak dimulainya agresi Israel pada Oktober 2023, sementara sedikitnya 164.926 orang terluka dalam kurun waktu yang sama.

    Jumlah itu termasuk 2.497 orang yang tewas dan 18.182 orang luka-luka saat tengah mencari bantuan di tengah situasi Gaza yang memprihatinkan.

    Termasuk juga jumlah korban tewas akibat kelaparan dan malnutrisi, di mana jumlahnya telah mencapai 425 orang, termasuk 145 anak-anak.

  • Horor! 50 Orang Tewas dalam Serangan Geng Haiti, Mayat Dimakan Anjing

    Horor! 50 Orang Tewas dalam Serangan Geng Haiti, Mayat Dimakan Anjing

    Jakarta –

    Lebih dari 50 orang tewas dalam serangkaian serangan geng di Haiti pekan lalu. Ini merupakan pembunuhan massal terbaru yang mengerikan di negara Karibia yang dilanda krisis tersebut.

    Serangan tersebut terjadi pada 11 dan 12 September di wilayah utara ibu kota Haiti, Port-au-Prince. Demikian disampaikan Jaringan Pertahanan Hak Asasi Manusia Nasional (RNDDH) dalam sebuah laporan pada Senin (15/9) waktu setempat.

    “Hingga 14 September 2025, beberapa korban masih belum ditemukan, sementara mayat-mayat masih tergeletak di semak-semak, dimakan oleh anjing,” kata RNDDH dalam laporannya, dilansir kantor berita AFP, Selasa (16/9/2025).

    Haiti, negara termiskin di belahan bumi Barat, telah dilanda kekerasan yang melonjak. Sebagian besar wilayah negara tersebut dan sebagian besar ibu kota Haiti hingga saat ini berada di bawah kendali geng-geng bersenjata.

    Situasi semakin memburuk pada awal 2024, ketika sebuah koalisi geng melancarkan gelombang serangan, yang menyebabkan pengunduran diri Perdana Menteri Ariel Henry dan penyerahan kekuasaan kepada dewan transisi presidensial.

    Pengerahan pasukan multinasional yang dipimpin Kenya untuk mendukung polisi Haiti, juga gagal meredam kekerasan.

    Menurut RNDDH, koalisi geng “Viv Ansanm”, yang telah menguasai kota Cabaret sejak Maret 2024, “melakukan pembantaian yang sangat kejam terhadap penduduk sipil” di kota terdekat, Laboderie.

    Wilayah tersebut terletak sekitar 25 kilometer (15,5 mil) di utara Port-au-Prince.

    “Mereka membunuh lebih dari 50 orang dan membakar puluhan rumah,” kata kelompok itu.

    “Beberapa korban selamat berhasil melarikan diri ke daerah tetangga, sementara yang lain turun ke laut dengan perahu untuk mencoba melarikan diri dari para penyerang,” tambahnya.

    Sebelumnya, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres memperingatkan bulan lalu bahwa “otoritas negara sedang runtuh” di Haiti.

    Ia memperingatkan Dewan Keamanan PBB bahwa kekerasan menyebar ke luar ibu kota Haiti, tempat geng-geng menguasai lebih dari 90 persen wilayah tersebut.

    Pada hari Minggu lalu, Guterres mengutuk serangan di kawasan Cabaret, dan menyerukan negara-negara untuk “mempercepat upaya penguatan misi Dukungan Keamanan Multinasional dengan logistik, personel, & pendanaan.”

    Menurut Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia, setidaknya 3.141 orang tewas di Haiti pada paruh pertama tahun ini.

    Lihat juga Video ‘Gangster Haiti ‘Menggila’ Bantai 184 Lansia’:

    Halaman 2 dari 2

    (ita/ita)

  • Ancang-ancang Reshuffle Lanjutan Kabinet Prabowo, Bakal Terjadi Minggu Ini?

    Ancang-ancang Reshuffle Lanjutan Kabinet Prabowo, Bakal Terjadi Minggu Ini?

    Bisnis.com, JAKARTA – Riuh politik di Istana Negara seakan tak sepi bergema. Setelah pelantikan kabinet pada Senin (8/9/2025) September 2025, saat Presiden Prabowo Subianto memutuskan untuk merombak sebagian besar jajaran menteri, kini isu reshuffle kembali muncul.

    Seperti diketahui Sri Mulyani Indrawati, Budi Gunawan, Budi Arie Setiadi, Abdul Kadir Karding, dan Dito Ariotedjo telah lengser dari kursi menteri kabinet Merah Putih. Posisi mereka telah digantikan oleh Purbaya Yudhi Sadewa, Ferry Juliantono, hingga pejabat baru di Kementerian Haji dan Umrah.

    Namun, meski seremoni pelantikan berlangsung khidmat, publik tak benar-benar pulang dengan kepastian. Dua kursi strategis dibiarkan kosong Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polkam) serta Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora). Kekosongan itu menjadi simbol dari sesuatu yang lebih besar: Benarkah reshuffle kali ini belum selesai?

    “Untuk sementara waktu beliau akan menunjuk ad interim untuk menjabat sebagai Menko Polkam. Nanti akan diumumkan,” ujar Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, selepas pelantikan dua pekan silam.

    Sejak awal, kabar reshuffle tak berhenti berembus. Isyarat datang dari berbagai arah dari pidato Presiden, dari pertemuan internal partai, hingga bisikan di koridor Istana. Awalnya, publik memperkirakan reshuffle jilid dua akan terjadi pada Jumat (12/9/2025).

    Namun, rencana itu buyar. Prabowo justru terbang ke Doha, Qatar, untuk bertemu Emir Sheikh Tamim bin Hamad Al-Thani, menyusul serangan Israel ke Doha pada Selasa (9/9/2025) lalu.

    Tertundanya reshuffle lanjutan membuat publik semakin penasaran. Apalagi, pekan ini Presiden Prabowo dijadwalkan bertolak ke Amerika Serikat untuk menghadiri Sidang Majelis Umum PBB pada Selasa (23/9/2025). Banyak yang menduga, pengumuman kabinet baru akan dilakukan sebelum keberangkatan ke New York.

    Pergantian Sri Mulyani menjadi headline utama. Selama hampir 14 tahun, ia menjadi ikon stabilitas fiskal. Namun, Prabowo memilih Purbaya Yudhi Sadewa, ekonom dengan latar belakang lembaga penjamin simpanan, untuk menggantikannya.

    Direktur Lingkar Madani Ray Rangkuti membaca keputusan Prabowo sebagai kombinasi faktor pribadi dan politik.

    “Selain faktor psikologis, kejenuhan dan mentoknya ide-ide kreatif dalam mengelola ekonomi juga ikut memengaruhi. Ritme kerja dengan Presiden Prabowo pun tampaknya tidak lagi padu,” ujarnya.

    Tak kalah mengejutkan, pencopotan Budi Gunawan dari posisi Menko Polkam. Isu lemahnya koordinasi keamanan saat demonstrasi besar akhir Agustus disebut-sebut sebagai pemicu. Meski begitu, pengamat menilai ada lapisan politik lebih dalam Prabowo mulai membersihkan warisan Jokowi.

    “Artinya, 25% sudah diganti. Proses de-Jokowinisasi jelas sedang berlangsung, sekaligus mengarah ke gerindranisasi kabinet,” lanjut Ray.

    Dua kursi kosong yakni Menko Polkam dan Menpora kini jadi arena spekulasi politik. Menko Polkam, jantung koordinasi keamanan negara, sementara dipegang ad interim oleh Menhan Sjafrie Sjamsoeddin. Namun, posisi ini dianggap terlalu vital untuk dibiarkan lama tanpa pejabat definitif.

    Sementara kursi Menpora, yang ditinggalkan Dito Ariotedjo, justru memunculkan gosip segar. Puteri Anetta Komarudin, politisi muda Golkar, masuk bursa calon kuat.

    Kabar di balik layar menyebut ada tujuh nama lain yang sedang dipertimbangkan untuk masuk kabinet. Dari politisi muda hingga tokoh serikat buruh, bahkan mantan lawan politik Prabowo. Grace Natalie, Said Iqbal, Budiman Sudjatmiko, Airin Rachmi Diany, hingga Jenderal (Purn) Dudung Abdurachman disebut-sebut masuk radar. Tak ketinggalan nama Mahfud MD, mantan rival Prabowo di Pilpres 2024.

    Partai- Partai Menunggu Isyarat dan di kubu partai politik, sikapnya beragam. Misalnya, Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, memilih berhati-hati dan menekankan bahwa keputusan itu merupakan wewenang penuh Kepala negara.

    “Itu hak prerogatif Bapak Presiden. Kita partai-partai jangan melampaui batas kewenangan. Biarlah Presiden yang memutuskan,” ucapnya.

    PDIP, partai yang kini berposisi sebagai oposisi kritis, juga menjaga jarak dalam mengindahkan isu tersebut.

    “Kalau hal yang sifatnya praktis, taktis pemerintahan lingkup eksekutif, ya kita tidak ikut campur. Tapi kalau menyangkut kebijakan strategis, kita akan jadi mitra kritis,” ujar Aria Bima.

    Sementara itu, Kepala BP Taskin Budiman Sudjatmiko membantah dengan tegas tidak mengetahui adanya pembicaraan tersebut.

    “Saya tidak tahu menahu. Tidak ada pembicaraan itu. Saya masih fokus di BP Taskin, menjalankan tugas percepatan pengentasan kemiskinan,” katanya.

    Kalkulasi Politik Prabowo

    Mengapa reshuffle kali ini terasa lebih dramatis dibanding periode-periode sebelumnya? Ray Rangkuti mengatakan pertama, Prabowo sedang membangun jarak dari bayang-bayang Jokowi. Dari 12 menteri warisan Jokowi, kini hanya tersisa 8.

    Kedua, reshuffle bukan sekadar pergantian orang, melainkan strategi konsolidasi kekuasaan. Prabowo memerlukan tim yang benar-benar loyal sekaligus mampu menghadapi dinamika global, mulai dari krisis pangan hingga gejolak keamanan di Timur Tengah.

    Ketiga, ada kalkulasi internasional. Kehadiran Prabowo di panggung PBB pekan depan akan menjadi ujian citra. Kabinet yang solid dan berwajah baru akan memperkuat pesan bahwa Indonesia siap memainkan peran global lebih aktif.

    Meski reshuffle sudah diumumkan, publik merasakan ada babak yang belum ditutup. Dua kursi kosong menjadi tanda tanya besar. Prabowo sendiri memilih menggantung jawaban. Kapan nama-nama baru akan masuk ke dalam kabinetnya.

    “Ya nanti tunggu, tunggu waktu, biar kalian ada semangat,” kata Prabowo ketika ditanya soal pelantikan Menko Polkam dan Menpora.

    Jawaban ini justru memperkuat dugaan bahwa reshuffle belum selesai. Bahwa gelombang baru bisa saja datang dalam hitungan hari, sebelum Presiden terbang ke New York.

    Publik kini hanya bisa menunggu: apakah reshuffle jilid dua benar-benar akan diumumkan pekan ini, atau akan kembali ditunda hingga Presiden kembali dari Sidang PBB?

    Yang jelas, tanda tanya itu tetap menggantung, sedangkan ancang-ancang reshuffle lanjutan Prabowo mungkin masih terus berlanjut.

  • Profil Jisman Hutajulu, Dirjen Gatrik ESDM yang Bakal Dicopot Usai 2 Tahun Menjabat

    Profil Jisman Hutajulu, Dirjen Gatrik ESDM yang Bakal Dicopot Usai 2 Tahun Menjabat

    Bisnis.com, JAKARTA — Jisman P. Hutajulu dikabarkan akan dicopot dari jabatannya sebagai dirjen ketenagalistrikan (gatrik) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

    Informasi tersebut berdasarkan salinan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 147/TPA Tahun 2025 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian ESDM yang diperoleh Bisnis. 

    “Memberhentikan dengan hormat dari jabatannya masing-masing: Jisman P. Hutajulu sebagai Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM terhitung sejak dilantik dalam jabatan baru,” demikian bunyi diktum kesatu Keppres yang diteken pada 10 September 2025 tersebut, dikutip Selasa (16/5/2025).

    Jisman akan digeser posisinya menjadi staf ahli bidang perencanaan strategis Kementerian ESDM.

    Kendati belum diketahui kapan pemberhentian dan pelantikan dilakukan, Bisnis  telah mencoba mengonfirmasi kabar ini kepada Juru Bicara Kementerian ESDM Dwi Anggia. Namun, hingga berita ini diturunkan yang bersangkutan belum memberikan respons.

    Di dalam Keppres tersebut disebutkan bahwa pemberhentian dan pengangkatan dari dan dalam jabatan pimpinan tinggi madya di lingkungan Kementerian ESDM diusulkan oleh menteri ESDM melalui surat-surat Nomor: R-384/KP.05/MEM.S/2025; R-385/KP.05/MEM.S/2025; R-386/KP.05/MEM.S/2025; dan R-388/KP.05/MEM.S/2025 tanggal 20 Agustus 2025.

    Selain Jisman, Dadan Kusdiana juga diberhentikan dengan hormat dari jabatannya sebagai Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian ESDM.

    Profil Jisman P. Hutajulu 

    Dikutip dari laman resmi Kementerian ESDM, Jisman P. Hutajulu lahir di Tapanuli pada 18 Januari 1967. Dia mengawali karirnya sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada 1993. 

    Pada 2000, Jisman menjabat PJ. Kasie Analisis Harga Listrik Distribusi. Setahun setelahnya, dia menjadi Kasie Harga Jual Tenaga Listrik.

    Kariernya terus menanjak hingga pada 2018, Jisman menjadi Direktur Pembinaan Program Ketenagalistrikan. Empat tahun setelahnya, pada 2022, dia berpindah menjadi Direktur Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan. Jisman juga aktif terlibat dalam Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Ketenagalistrikan dan menjadi Kepala PPNS sejak 2014 hingga sekarang.

    Pada 2003, Jisman mendapatkan penghargaan Satyalancana Karya Satya 10 tahun. Kemudian, pada 2013, dia mendapatkan penghargaan Satyalancana Karya Satya 20 tahun.

    Berbagai macam program yang diikutinya, antara lain Energy Efficiency Visit di Denmark pada tahun 2017, The 37th ASEAN Minister on Energy Meeting (AMEM) di Thailand pada tahun 2019, serta mengikuti Konferensi Perubahan Iklim PBB COP 26th di Glasgow, Inggris Raya pada 2021. (AMH).

    Adapun, Jisman resmi menjabat sebagai Dirjen Ketenagalistrikan ESDM sejak dilantik pada 17 Februari 2023. Jisman juga kini merupakan komisaris PT PLN (Persero) sejak diangkat pada November 2024 lalu lewat Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). 

  • Pigai Usul DPR Sediakan Ruang Demonstrasi di Halaman Kompleks Parlemen

    Pigai Usul DPR Sediakan Ruang Demonstrasi di Halaman Kompleks Parlemen

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai mengusulkan penyediaan ruang demonstrasi di halaman gedung DPR RI.

    Menurutnya, hal itu menjadi langkah strategis untuk memperkuat praktik demokrasi substantif.

    Pigai dalam keterangan diterima di Jakarta, Senin, mengatakan demokrasi substantif yang ia maksud, yaitu ketika aspirasi masyarakat tersalurkan, ketertiban publik terjaga, dan simbol kedaulatan hadir di jantung parlemen.

    “Menyediakan ruang demonstrasi di halaman DPR adalah pilihan strategis yang perlu dipertimbangkan serius karena akan mempertemukan masyarakat dengan lembaga yang mewakili mereka,” ujarnya dilansir dari Antara, Senin (15/9/2025).

    Menham mengemukakan masyarakat berhak menyampaikan pendapat secara damai.

    Dia juga menyebutkan bahwa Negara bukan hanya menghormati hak tersebut, melainkan juga berkewajiban memastikan ruang tersebut ada, salah satunya melalui gagasan penyediaan ruang demonstrasi itu.

    Menurut Pigai, usulan dimaksud sejalan dengan sikap Presiden Prabowo Subianto.

    Pada 31 Agustus 2025, ketika menyampaikan pernyataan terkait gelombang unjuk rasa, Presiden Prabowo menegaskan bahwa kebebasan menyampaikan pendapat dijamin oleh Kovenan Internasional PBB tentang Hak Sipil dan Politik serta Undang-Undang HAM.

    Bagi Pigai, pernyataan Presiden itu menunjukkan pemerintah konsisten dengan komitmen HAM internasional maupun nasional.

    Di samping itu, hak menyampaikan pendapat juga dijamin oleh Pasal 28E Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

    Namun, ia mengatakan praktik demokrasi di Indonesia kerap menimbulkan gesekan, terutama karena lokasi unjuk rasa sering berada di jalan utama yang menyebabkan kemacetan dan potensi benturan.

    Oleh karenanya, Pigai meyakini dengan menyediakan ruang demonstrasi di halaman gedung DPR RI, negara bisa menjawab dilema tersebut. Dengan begitu, hak masyarakat dijamin dan ketertiban umum tetap terjaga.

    Ia menyebut ruang demonstrasi sudah dipraktikkan di beberapa negara, di antaranya Jerman menyediakan alun-alun publik di Berlin untuk aksi besar dengan pemberitahuan resmi dan Inggris mengatur demonstrasi di Parliament Square dengan izin khusus.

    Singapura, kata dia, menyediakan ruang demonstrasi di Speakers’ Corner Hong Lim Park, sedangkan di Amerika Serikat terdapat free speech zones dalam acara politik besar.

    Sementara itu, Korea Selatan, masih menurut Pigai, melarang aksi di dekat istana, parlemen, dan pengadilan, tetapi memfasilitasi aksi besar di ruang publik ikonik seperti Gwanghwamun Square.

    “Gagasan semacam ruang demonstrasi ini juga sebenarnya sudah pernah diusulkan oleh DPR-RI dalam Rencana Strategis DPR 2015–2019 dengan menyebut pembangunan ‘alun-alun demokrasi’,” katanya.

    Lokasi Demonstrasi di Kompleks Gedung DPR

    Alun-alun demokrasi itu diusulkan dibangun di sisi kiri kompleks DPR, menempati area Taman Rusa, lapangan futsal, dan parkir. Rencana tersebut didesain untuk menampung lebih kurang 10.000 orang dengan fasilitas panggung orasi permanen, pengeras suara, jalur evakuasi, dan akses aman.

    “Peresmian simbolis pernah dilakukan pada 21 Mei 2015, tetapi proyek ini tidak berlanjut,” ucapnya.

    Selain itu, sambung Pigai, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada 2016 membangun Taman Aspirasi di Plaza Barat Laut Monas, seluas lebih kurang 1.000 meter persegi dengan fasilitas taman terbuka, mural, dan ruang ekspresi publik.

    “Namun, ruang ini lebih bersifat simbolik dan tidak difungsikan sebagai lokasi demonstrasi resmi yang diakui hukum,” tuturnya.

    Ia mengatakan pengalaman internasional memberi pelajaran penting, Singapura dengan Speakers’ Corner-nya kerap dikritik karena ruang demonstrasi justru berubah menjadi instrumen pembatasan.

    Sebaliknya, Jerman dan Korea Selatan menunjukkan ruang aspirasi di jantung kota memperkuat demokrasi tanpa menutup kemungkinan aksi di tempat lain.

    Oleh karena itu, kata Pigai, usulan ruang demokrasi di halaman DPR perlu dipandang sebagai penambahan ruang resmi yang representatif, aman, dan simbolis, alih-alih dimaknai sebagai upaya membatasi demonstrasi hanya di sana.

    Menurut Pigai, dengan cara itu, Indonesia bisa menghindari jebakan regulasi yang mengekang kebebasan dan justru memperluas fasilitasi demokrasi dalam bentuk paling substantif.

    Menteri HAM lanjut mengatakan usulan halaman DPR sebagai ruang demonstrasi merupakan kesempatan kedua untuk mewujudkan gagasan yang sudah lama tertunda.

    “Dulu, DPR pernah menuliskannya dalam renstra, Pemprov DKI pernah membangunnya di Monas. Kini, dengan momentum politik yang tepat, kita bisa memastikan ruang demokrasi itu benar-benar hadir, bukan sekadar wacana,” jelas Natalius Pigai.

    Respons DPR

    Komisi XIII DPR RI menilai usulan Menteri HAM Natalius Pigai menyediakan ruang demonstrasi di DPR sebagai solusi positif menyalurkan aspirasi rakyat, namun menekankan perlunya pengaturan agar tak mengganggu aktivitas parlemen.

    Wakil Ketua Komisi XIII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Andreas Hugo Pareira menyambut baik usulan Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menyediakan ruang demonstrasi di halaman gedung DPR karena menurutnya dapat membantu penyaluran aspirasi publik secara lebih tertib.

    “Ide yang baik, DPR kan rumah rakyat. Nanti ketika rapat di DPR, silakan Pak Natalius usulkan sehingga dapat dibicarakan,” kata Andreas kepada ANTARA di Jakarta, Selasa (16/9).

    Ia menjelaskan salah satu persoalan demonstrasi yang kerap terjadi di luar pagar DPR adalah timbulnya gangguan lalu lintas. Hal itu, menurut dia, bisa diatasi jika ada lokasi khusus untuk berorasi di dalam area DPR.

    Namun, Andreas tetap mengingatkan perlu ada pengaturan teknis agar usulan tersebut berjalan efektif, antara lain penentuan jumlah peserta, penanggung jawab demonstrasi, perizinan, jadwal kegiatan, kapasitas, serta koordinasi keamanan. Dia berharap usulan itu dapat segera dibahas bersama antara DPR dan Kementerian HAM agar rencana tersebut dapat mulai diatur dan direalisasikan.

    “Mungkin [ide] ini suatu solusi, namun perlu dikaji betul [aturan dan regulasi] karena bagaimanapun kegiatan sehari-hari di DPR didatangi berbagai orang, baik mitra kerja pemerintah maupun masyarakat dengan berbagai kepentingan,” ujarnya.